Upload
vutruc
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGUATAN PPID DI LINGKUNGAN BALITBANGKES KEMENKES
Presented by Henny S Widyaningsih
Disampaikan dalam acara Pertemuan PPID di lingkungan Badan Litbangkes Kermenkes, 12.05.2014
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDIONESIA
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
PENDAHULUAN
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
UU KIP pasal 4 :
“Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini” Setiap Orang berhak: 1. Melihat dan mengetahui informasi publik; 2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk
memperoleh informasi publik; 3. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai
dengan undang-undang ini; dan/atau 4. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Negara (RN)
Warga (RP)
Korporat (RB)
RUANG DEMOKRASI (Informasi
Publik)
Negara (RN)
Warga (RP)
Korporat (RB)
Catatan: 1. Otoritarianisme memerlukan perlindungan terhadap negara, korporat, dan
pribadi sama-sama kuat. Informasi rahasia diperlukan sebanyak-banyaknya. 2. Negara demokrasi memerlukan ketersediaan informasi yang
sempurna/bulat. Ruang rahasia negara (RN), rahasia korporat (RB), dan rahasia pribadi (RP) perlu menyempit, dan ruang informasi publik melebar;
3. UU KIP ingin mendudukan kembali informasi publik menjadi lebih otentik dan melebar di negara demokrasi.
OTORITERIANISME VS DEMOKRASI
STATE-CENTRED GOVERNMENT (SCG) VS COMMUNITY- BASED GOVERNMENT (CBG)
PERUBAHAN POLA DAN KULTUR
PEMERINTAHAN
• Kesamaan
vertikal • Kesamaan
horisonal
• Pengambilan
Keputusan • Pelaksanaan
public policy
CIRI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS
• Kebutuhan, • Kepentingan
lokal
Equality Acountability Responsive
Community Based
Government
REGULASI NB: Pemerintahan CBG menuntut ada care and share, public
money menjadi aset milik bersama, bukan milik BP saja
PENTINGNYA BADAN PUBLIK MENYELENGGARAKAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Membentuk Opini Publik melalui Informasi yang akurat
Informasi Publik yang akurat dapat mencegah rumor negatif dan tidak benar beredar
Meminimalisir Korupsi dan Penyalahgunaan Informasi Orang Dalam
Memperbaiki kinerja Badan Publik secara lebih tepat
Membangun hubungan baik dan meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Badan Publik
Akuntabilitas Demokratis
Pentingnya Badan Publik menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
Kewajiban Badan Publik
• Eksekutif, • Legislatif, • Yudikatif, dan • Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
• Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
BADAN PUBLIK
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK: a. Menunjuk dan mengangkat PPID. b. Menetapkan standar prosedur
operasional. c. Menyediakan dan memberikan
informasi: secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan berdasarkan permintaan.
d. Menyediakan sarana dan prasarana. e. Menetapkan standar biaya. f. Menyediakan anggaran. g. Menanggapi keberatan. h. Membuat dan mengumumkan
laporan pelayanan informasi.
Kewajiban Badan Publik dalam Penyediaan Informasi Publik
Daftar Informasi Publik yang terbuka dan
yang di kecualikan
Daftar Informasi
Publik PPID SOP
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
PPID
PPID di Badan Publik
Legali tas/ SK
Status /Posisi
Apa dan Siapa
Tugas dan
Peran
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana
dimaksud pada Peraturan ini.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Perki No. 1
th 2010
Perki No. 1
th 2013
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
PP No. 61
th 2010
PermeNdagri No. 35
th 2010
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari
atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang
bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Perki No. 1
th 2010
Perki No. 1
th 2013
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Posisi ?
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
PermeN dagri No. 35 th 2010
Pasal 7 ayat (2) PPID sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat
struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan
informasi
PP No. 61 th 2010
Pasal 12 ayat (1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang
berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang
membidangi informasi publik Humas
Dinas Infokom
Pasal 21 ayat (2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan.
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam : 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsoladasikan pengumpulan bahan
informasi dan dikumentasi dari PPID Pembantu.
2. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi
3. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
4. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana
5. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik
6. Pengujian Konsekuensi
Lanjutan
7. Pengklasifikasian Informasi dan / a\tau pengubahannya 8. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka
Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses, dan
9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Menurut Peraturan Komisi Informasi no 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik :
adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan
No
Ringkasan Isi Informasi
Pejabat/Unit/Satker yg Menguasai
Penanggungjawab
Pembuatan/Penerbitan Informasi
Waktu & Tempat
Pembuatan Informasi
Format Informasi yang
Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpan
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Cara memberikan layanan informasi publik
a) Lakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik; b) Buat daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan; c) Berikan layanan informasi proaktif (mengumumkan secara berkala),
dan memberikan layanan informasi atas dasar permintaan (layanan pasif)
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Tahun 2014
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Jenis Informasi menurut UU KIP berdasarkan status dan prosedur penyampaian
Informasi yang dikecualikan (Pasal 17), karena memiliki konsekuensi sbb: a.Dapat menghambat proses penegakan hukum, b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik).
i. Memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.
INFORMASI BERKALA Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
secara berkala
Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali;
Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;
Mencakup: informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil,
kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik);
informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik; informasi ttg laporan keuangan; informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Informasi LAPORAN KEUANGAN WAJIB DIMUMUKAN berkala Pasal 9 UU KIP, Juncto PerKI 1/2010 SLIP
C INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN
1 Informasi Rencana dan laporan realisasi anggaran
2 Informasi Neraca
3 Informasi Laporan Arus kas dan catatan atas laporan keuangan
4 Informasi daftar investasi dan aset (administrasi barang milik negara)
INFORMASI SERTA MERTA Informasi Yang harus diumumkan secara serta merta
Wajib diumumkan tanpa penundaan; Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib diumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; Misal: informasi tentang bencana, kerusuhan massal, dll.
INFORMASI SETIAP SAAT Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan;
Wajib dan rutin disediakan badan publik; Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup : • Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik; • Keputusan badan publik dan pertimbangannya; • Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya; • Rencana proyek dan anggaran tahunannya; • Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; • Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum; • Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik; • Laporan layanan akses informasi; • Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik
berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
SOP PPID
SOP Layanan Informasi
Publik
Standar layanan informasi publik serta tata cara pengelolaan keberatan
di internal Badan Publik
Tata cara pembuatan laporam tahunan tentang layanan informasi
publik
Kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab, wewenang PPID dalam hal terdapat lebih dari satu
PPID
Kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Sekurang-kurangnya memuat :
Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID
Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional
SOP Layanan Informasi Publik berfungsi :
SOP berfungsi:
Memberikan kepastian
Indikator mengukur
kinerja
Pembagian tugas dan
tanggungjawab antar personil yang terlibat
1. Siapa orang yang bertanggungjawab atas suatu tugas & tanggungjawab
2. Tugas yang harus dilakukan oleh setiap personel terlibat
3. Tata cara melaksanakan tugas dan tanggung jawab
4. Hasil yang harus dicapai dalam pelaksanaan sebuah tugas dan tanggungjawab
5. Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan atau menyelesaikan sebuah tugas dan tanggungjawab
SOP, setidaknya mengatur TATA KERJA dalam :
Pengumpulan informasi
Pengolahan Informasi menjadi Daftar Informasi
Pengumuman Informasi secara
Pro aktif
Pelayanan Permohonan
Informasi
Penyusunan laporan tentang
layanan informasi
Pengelolaan Sengketa Informasi
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
• Pengumpulan informasi dari unit-unit • Sistem pendokumentasian informasi dalam bentuk
softcopy • Sistem pendokumentasian informasi dalam bentuk
hardcopy • Pelayanan informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala • Pelayanan informasi yang tersedia setiap saat • Pelayanan informasi yang wajib diumumkan secara
serta merta • Pengecualian informasi melalui uji konsekuensi • Penanganan keberatan dan sengketa informasi di
Komisi Informasi
MEMBANGUN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
Pemberi-tahuan Tertulis
• Lampiran V Peraturan KI No. 1 thn 2010
Pengisian Buku
Registrasi
Menginginkan Salinan
Melihat Dokumen
Permohonan • Diisi pemohon • Diisi petugas
Tertulis Tidak Tertulis
Melalui Pengumuman
Melalui Permohonan
Layanan Informasi
Publik
• 10 hari kerja untuk pemberitahuan tertulis
• 7 hari kerja untuk perpanjangan
Nomor Registrasi
• Lampiran IV Peraturan KI No. 1 thn 2010
Form Permohonan
• Lampiran III Peraturan KI No. 1 thn 2010
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
ASAS PENGECUALIAN DI BADAN PUBLIK:
KONSEKUENSI BAHAYA
Jenis Pengecualian Dalam UU KIP Pasal 6 UU KIP:
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2)Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan.
• Pengecualian Substansial
• Pengecualian Prosedural
• Kerasahisaan Mendasar: Rahasia Negara, Rahasia untuk persaingan yang sehat, Rahasia Pribadi
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
KERAHASIAAN NEGARA
KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN YG SEHAT
KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI
Pasal 17 a,c,d,e,f, i Pasal 17 b Pasal 17 g, h a. Penegakan Hukum c. Pertahanan dan
Keamanan d. Kekayaan alam Indonesia e. Ketahanan ekonomi
nasional f. Hubungan internasional i. Surat-surat badan publik
yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.
b. Perlindungan Persaiangan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan intelektual
g. Akta Otentik dan Wasiat Seseorang
h. Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)
Pasal 18 ayat (2):
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik
Kelompok Informasi Dikecualikan
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Pasal 19 UU KIP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.
Siapa Yang Menetapkan?
---------- Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka.
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
① Mengklarifikasi dan mengidentifikasi Dasar Hukum Pengecualian informasi (substansial maupun prosedural).
② Mengidentifikasi kepentingan yang akan dilindungi melalui pengecualian atas informasi.
③ Memeriksa relevansi pengecualian terhadap permohonan informasi.
T a h a p a n Prosedural Substansial
Absolute Qualified
1
2
? • Kerahasiaan ganda? • Kerahasiaan derivatif?
Tutup
?
3
Buka
Tutup
Y
T
Y
T
Tujuan Yuridis
Relevansi Tujuan
Pengujian Atas Konsekuensi
Informasi yang dikecualikan menurut UU lain :
Undang-Undang No. 10 th 1998 tentang Perbankan •Laporan hasil pemeriksaan Bank •Keterangan nasabah penyimpanan dan simpanannya
Undang-Undang No. 5 th 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli & persaingan usaha tidak sehat • Identitas pelapor yang melaporkan adanya tindak
pidana pelanggaran dan kejahatan UU No. 5/1999
Undang-Undang No. 36 th 1999 tentang Telekomunikasi • Informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh
pelanggan jasa telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi
UU No. 10 Th 1998
UU No. 5 Th 1999
UU No. 36 Th 1999
Lanjutan......
Undang-Undang No. 30 th 2000 tentang Rahasia dagang •Metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan
atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum yang dijaga secara patut.
Undang-Undang No. 48 th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman • Informasi rapat permusyawaratan hakim
Undang-Undang No. 29 th 2004 tentang Praktik Kedokteran •Dokumen rekam medis
UU No. 30 Th 2000
UU No. 48 Th 2009
UU No. 29 Th 2004
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Sidang Ajudikasi di Kantor KIP
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
terimakaSih