ASIA PACIFIC MINISTERS’ CONFERENCE ON HOUSING AND …ciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/bulletinCK_feb10.pdf · 24 Perubahan NIP Baru PNS‘Lebih Otentik dan ... Semi E-Procurement

RIS PNPM Mandiri

MengurangiKemiskinandengan Infrastruktur

RIS PNPM Mandiri

MengurangiKemiskinandengan Infrastruktur

Edisi 02/Tahun VIII/2010

ASIA PACIFIC MINISTERS’ CONFERENCE ON HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (APMCHUD) KE-3 2010 DI SOLOAJANG PROMOSI PENCAPAIAN INDONESIA

LIPUTAN KHUSUSPerjalanan Muhibah Sanitasi Perdesaan di India 12

INFO BARU 1UU KIP Mengatur Hajat Informasi Setiap Orang 15

15 UU KIP Mengatur Hajat Informasi Setiap Orang

19 APMCHUD Ke-3 2010 Ajang Promosi Pencapaian Indonesia

Info Baru

12

4

daftar isiFEBRUARI 2010

Resensi29 Rusunawa di Indonesia

Gagasan,Perkembangan dan Keberlanjutan (2005-2009)

22

4 RIS PNPM Mandiri Mengurangi Kemiskinan dengan Infrastruktur

8 Lampung Tengah Sediakan Rp 1,6 Miliar sebagai BOP RIS PNPM

10 Fasilitator Masyarakat Desa Babakan Loa, RIS PNPM Mandiri Lampung Mengabdi dengan Hati

Berita Utama

http://ciptakarya.pu.go.id

Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

PelindungBudi Yuwono PPenanggung JawabDanny SutjionoDewan RedaksiAntonius Budiono, Tamin M. Zakaria Amin, Susmono, Guratno Hartono, Joessair Lubis, Budi HidayatPemimpin RedaksiDwityo A. Soeranto, SudarwantoPenyunting dan Penyelaras NaskahT.M. Hasan, BukhoriBagian ProduksiDjoko Karsono, Emah Sadjimah,Radja Mulana MP. Sibuea, Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri,Indah RaftiartyBagian Administrasi & DistribusiSri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, Harni Widayanti, Deva Kurniawan,Mitha Aprini, Nurfhatiah

KontributorPanani Kesai, Rina Agustin Indriani, Sriningsih BZ, Hadi Sucahyono, Amiruddin, Handy B. Legowo,Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, Ismono Yahmo, Muhammad Abid,Siti Bellafolijani, Djoko Mursito,Ade Syaeful Rahman,Th. Srimulyatini Respati,Alex A. Chalik, Bambang Purwanto, Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, Nieke Nindyaputri, Deddy Sumantri,M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong

Alamat RedaksiJl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. [email protected]

Liputan Khusus12 Perjalanan Muhibah

Sanitasi Perdesaan di India

22 Pipa Plastik Serat Kaca, Terobosan Baru Sistem Perpipaan

24 Perubahan NIP Baru PNS‘Lebih Otentik dan Unik’

27 Tahun 2010, Sistem Semi E-Procurement Plus Tambah Empat Provinsi

Inovasi

12SKPA Tambahan Desa 2009

Pak, saya adalah operator komputer tentang pelaporan e-monitoring Dinas PU Cipta Karya Kab. Banyuasin. Apakah laporan tersebut bisa digabung dalam aplikasi e-monitoring antara DIPA RIS-PNPM dengan surat SKPA 2009, sedangkan 2 Dana ini RIS-PNPM berasal dari ADB (Asian Development Bank) dan surat SKPA 2009 berasal dari APBN Rupiah Murni? Bagaimana cara untuk pelaporan melalui e-monitoring? Mohon bantuan Bapak. Terima kasih.Tomi Jepisa

Sdr. Tomi Jepisa, Yth. Pelaporan e-Monitoring yang dilakukan oleh Satker PIP Kabupaten Musi Banyuasin adalah e-Monitoring gabungan

editorialJangan Buat Citra Buruk Program Pemberdayaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri hingga saat ini sudah menginjak usia 3 tahun. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum pun semakin meningkatkan anggarannya untuk proram-program di bawah payung program ini. Itu semua karena asa tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (khususnya perdesaan) melalui pembangunan infrastruktur dan bukti yang sudah terlihat dengan menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Pemerintah ingin menjamin program tersebut berjalan sesuai harapan, yaitu melalui perangkat pedoman, peraturan, pembinaan, dan pengawasan yang telah dibuat. Namun bukan berarti semua beres, penyimpangan tetap akan mengintai ketika ada niat dan kesempatan. Apalagi jika sudah berurusan dengan uang.

Buletin Cipta Karya Edisi Februari 2010 ini akan mengulas Program RIS PNPM Mandiri di Provinsi Lampung. Banyak pelajaran bisa dipetik dari lawatan Tim Redaksi di provinsi ini, dari mulai dugaan kasus pemungutan, antusiasme masyarakat menerima program, suka cita fasilitator, implementasi pembangunan infrastruktur secara teknis, dll. Sebutlah ini sebagai pembelajaran masyarakat untuk mandiri dengan kendaraan Program Pemberdayaan. Harapan masyarakat yang tinggi akan peningkatan kesejahteraan dengan tersedianya infrastruktur jangan sampai dibayar dengan catatan gagal. Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono berpesan agar jangan ada cerita buruk yang bisa menteror masyarakat penerima lain dan berpikir macam-macam tentang program pemberdayaan.

Edisi ini juga mengulas cerita menarik lain dari muhibah sanintasi ke India yang bisa menjadi pelajaran berharga utuk masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan Community-Led Total Sanitation, para fasilitator mencoba mengajak masyarakat berpikir bahwa membiayai sanitasi lebih murah daripada biaya berobat kalau sakit akibat sanitasi yang buruk, suatu pelajaran semangat kemandirian yang begitu tinggi di tingkat masyarakat disana, hal inipun tercermin melalui harga BBM (bensin) yang per liternya sekitar 30 rupe (Rp. 6.000,-) artinya subsidi BBM tidak diberlakukan dan masyarakat dapat menerimanya.

Menjelang diberlakukannya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada 10 April 2010 nanti, Redaksi tak mau menyia-nyiakan momen ini untuk mensosialisasikan poin-poin penting untuk diketahui oleh masyarakat maupun Badan Informasi Publik. Sebagai bagian dari BIP di lingkungan Ditjen Cipta Karya, kami pun sedang menyusun kesiapan menyambut pemberlakuan UU ini.

Dari ajang internasional, tak ketinggalan kami pun menyajikan kesiapan Asia Pacific Minister’s Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) yang akan dipusatkan di Solo, Jawa Tengah, Juni 2010 mendatang. APMCHUD sebagai pertemuan regional dilaksanakan secara regular dua tahunan, untuk membahas kebijakan yang komprehensif mengenai isu-isu yang berhubungan dengan perumahan, permukiman, dan pembangunan perkotaan. Di Solo, APMCHUD akan mengangkat tema Empowering Communities for Sustainable Urbanization - with special focus on Adaptation to Climate Change and Strengthening the Local Economy (Pemberdayaan Komunitas untuk Urbanisasi Berkelanjutan, dengan fokus khusus pada Adaptasi terhadap Perubahan Iklim dan Penguatan Ekonomi Lokal).

Selamat membaca dan berkarya!

antara DIPA RIS-PNPM dengan SKPA 2009. E-Monitoring gabungan ini dilakukan setelah me-restore backup data e-Monitoring SKPA yang dikirim dari Satker PPIP Pusat. Backup data e-Monitoring SKPA untuk Kabupaten Banyuasin tersebut telah dikirim Satker PPIP Pusat kepada PPK Randal/PPK PIP Satker Propinsi Sumatera Selatan ([email protected], [email protected], [email protected]). Bapak dapat menghubungi staf PPK randal tersebut (Sdr. David no Hp. 085273889772) yang bertugas sebagai operator e-Monitoring Satker PIP Provinsi Sumatera Selatan atau menghubungi Sdr. Wayan Lindu Suwara (tlp. 021-5742254, email: [email protected]) asisten Monev Satker PPIPP Pusat. Terimakasih. (Direktorat Jenderal Cipta Karya).

Foto Cover : Jembatan Gantung RIS PNPM di Desa Bunut Seberang, Kecamatan Padang Cermin,Kab. Pesawaran

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

@.....Suara Anda

Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010 3

T

Berit

a U

tam

a

Foto Atas : Jembatan Desa Sido Rahayu, Kabupaten Tulang Bawang Foto Bawah : Anak-anak di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang, Lampung

merasa nyaman setrelah dibangun talud penahan sungai dan jalan setapak di lingkungan rumahnya.

Mengurangi Kemiskinan

dengan Infrastruktur

RIS PNPM Mandiri

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, terutama kemiskinan di wilayah perdesaan, baik ditinjau dari indikator jumlah dan persentase penduduk miskin, maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan itu sendiri. Melalui program PNPM Mandiri angka kemiskinan hingga Maret 2009 sudah mencapai 14,15 persen dari jumlah total penduduk atau sekitar 32,55 juta rumah tangga miskin. Angka itu menurun 2,5 juta orang dibandingkan tahun 2008 (www.menkokesra.go.id). Masalah kemiskinan di perdesaan antara lain disebabkan rendahnya pelayanan dan kondisi infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi perdesaan, produktivitas, mobilitas dan distribusi hasil-hasil produk pertanian yang merupakan bidang paling banyak digeluti oleh masyarakat.

4 Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010

pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan serta dalam proses pembangunan. Dengan demikian, diharapkan hasil pelaksanaan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah diidentifikasikan secara partisipatif.

“Untuk mencapai sasaran tersebut, kita telah melaksanakan program pembangunan perdesaan tahun 2009 untuk 1.853 desa,” kata Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono pada suatu kesempatan.

Program tersebut tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung. Program RIS PNPM Mandiri, jelas Budi Yuwono, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan, yang mencakup jalan perdesaan, irigasi perdesaan, air minum perdesaan, serta infrastruktur sanitasi perdesaan.

“Oleh karena itu, program ini bukan sekedar program fisik saja tapi benar-benar dirancang untuk membangun desa dan masyarakatnya”, kata Budi. Karena itu penyelenggaraannya berdasarkan pada 7 pendekatan, yakni Pemberdayaan Masyarakat; Keberpihakan kepada yang miskin; Otonomi dan desentralisasi; Partisipatif; Keswadayaan; Keterpaduan program pembangunan; dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Total anggaran yang telah dialokasikan untuk RIS PNPM Mandiri hingga saat ini mencapai Rp 463 miliar. Dana itu berasal dari bantuan ADB dan rupiah murni. Setiap desa mendapatkan bantuan sebesar Rp 250 juta dalam bentuk Dana Bantuan Infrastruktur Perdesaan. Titik berat kegiatan adalah peningkatan infrastruktur perdesaan yang meliputi sarana jalan dan transportasi perdesaan, sanitasi perdesaan, air minum perdesaan, drainase perdesaan dan irigasi perdesaan. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur perdesaan.

“Masyarakat melalui Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang didampingi oleh pemerintah daerah, masih harus mengoperasikan dan memelihara infrastruktur yang dibangun, sehingga mampu memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat,” jelas Budi. (bcr)

BERITAUTAMA

Tak hanya itu, akses masyarakat perdesaan terhadap pengambi lan kebijakan pembangunan selama ini masih lemah, karena tidak memiliki koneksi yang memadai, kapasitas yang terbatas dan seterusnya. Sementara itu, pembangunan yang dilakukan di kawasan perdesaan oleh

pemerintah daerah sering bersifat top down. Masyarakat sering menganggap fasilitas-fasilitas itu sebagai hadiah, dan tidak melahirkan sense of belonging. Sehingga lambat laun, kondisi seperti ini akan mem-bentuk mental masyarakat yang kurang gigih dalam berusaha, bekerja dengan fasilitas apa adanya, kurang perhatian terhadap usaha pengembangan prasarana di lingkungannya, apalagi berpikir tentang orientasi pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan perdesaan, adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana dengan tingkat pelayanan yang handal. Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya, melaksanakan program Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri (RIS PNPM Mandiri). Program ini mengupayakan peningkatan prasarana dasar perdesaan dan

“Program ini mengupayakan

peningkatan prasarana dasar perdesaan dan pendekatan pemberdayaan

masyarakat.”.(Dirjen Cipta Karya)


Foto Atas: Bak penampung utama untuk disalurkan ke rumah tangga Desa Babakan Loa. SPAM perdesaan yang dilaksanakan RIS PNPM Mandiri.Foto Bawah : Warga Pekon Tugu Papak, Semaka, Tanggamus sekarang bisa melakukan mobilitas dengan mudah setelah dibangun jembatan melalui program RIS PNM dan swadaya masyarakat (jalan).

“Kedua program tersebut sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dimana

masyarakat sendiri yang merencanakan dan membangun, karena itu masyarakat

pula yang harus merawat dan menjaganya,”

(Bambang Kurniawan, Bupati Tanggamus, Lampung)

Berit

a U

tam

a


MMenutup bulan Januari – tepatnya Rabu,

27 Januari 2010, Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan meresmikan proyek Rural Infrastructure Support to Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS – PNPM), dan Program Pembangunan Infrastuktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2009. Kedua program tersebut dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di 121 Pekon (desa), yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang menerima bantuan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, baik dari APBN (PPIP), maupun loan (RIS – PNPM).

Peresmian dipusatkan di Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka. Dalam peresmian ini Dirjen Cipta Karya diwakili Kasubdit Program dan Anggaran, Direktorat Bina Program, Panani Kesai. Peresmian tersebut menandai penyerahan secara resmi RIS– PNPM dan PPIP dari pemerintah kepada masyarakat. Bambang Kurniawan menegaskan agar

“Gerbang Helau” atau Gerbang Baru dengan pola dan pendekatan yang sama, hanya saja dananya lebih sedikit dibandingkan PPIP maupun RIS-PNPM. Gerbang Helau nantinya akan disalurkan kepada pekon-pekon yang tidak terjangkau program PNPM Mandiri.

Dirjen Cipta Karya dalam pesannya yang disampaikan Panani Kesai menjelaskan, program tersebut tidak semata membangun

BERITAUTAMA

infrastruktur yang sudah dibangun dapat dijaga dengan baik, sehingga manfaatnya bisa berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kedua program tersebut sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dimana masyarakat sendiri yang merencanakan dan membangun, karena itu masyarakat pula yang harus merawat dan menjaganya,” tutur Bambang. Ia menambahkan, kedua program tersebut telah berhasil dilaksanakan, sehingga diharapkan pemerintah tidak segan-segan melanjutkan program itu di masa yang akan datang.

RIS–PNPM dilaksanakan di 93 pekon, dan PPIP di 28 pekon dan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu, pemekaran tahun 2009. Kedua program itu telah menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan selama tahun 2009. Secara rinci RIS-PNPM dan PPIP di Kabupaten Tanggamus selama tahun 2009 lalu, telah membangun antara lain jalan lingkungan sepanjang 60.500 m, jalan paving block 30.489 m, jalan beton tumbuk (rabat beton) sepanjang 9.510 m, dan jalan lapen (lapis penetrasi makadam) 370 m. Selain jalan, dibangun juga prasarana dan sarana air minum dan sanitasi sebanyak 34 unit, saluran drainase sepanjang 19.684 m, talud penahan tanah 50.400 m, jembatan beton sebanyak 64 unit, jembatan gantung 1 unit, bending bronjong 404 unit, bendung 1 unit, sumur gali 24 unit, gorong-gorong 204 unit, dan bak penampung 11 unit.

Bupati Tanggamus juga berkomitmen membuat replikasi PNPM Mandiri di daerahnya dengan meluncurkan program

MembagiTanggung Jawab KepadaMasyarakat

Peresmian PPIPdan RIS PNPM Mandiri Kabupaten Tanggamus

“Gerbang Helau nantinya akan disalurkan kepada pekon-pekon yang tidak

terjangkau program PNPM Mandiri”.

(Bupati Tanggamus)

fisik, tapi benar-benar dirancang untuk membangun desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur perdesaan seperti jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi. Setiap desa sasaran menerima Rp 250 juta dalam bentuk dana bantuan infrastruktur.

“Saya berterimakasih kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus yang telah mampu melaksanakan program ini dengan baik. Saya harapkan partisipasi masyarakat ini terus berjalan. Masyarakat melalui Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang didampingi Pemda masih harus mengoperasikan dan memelihara infrastruktur yang dibangun, sehingga memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” pesan Dirjen Cipta Karya. (bcr)


PProvinsi Lampung tercatat sebagai provinsi

penerima program Rural Infrastructure Support (RIS) PNPM Mandiri tahun 2009. Sebanyak 413 desa telah menerima bantuan program pemberdayaan yang diandalkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Kabupaten Lampung Tengah menyediakan Rp. 1,6 miliar sebagai Biaya Operasional Program (BOP) untuk 77 desa yang menjadi sasaran tahun 2010.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga seakan berlomba dengan Pemerintah Pusat, yaitu dengan meluncurkan program bernama “Beguai Jejamo Wawai” (BJW) atau berbuat bersama untuk kebaikan. BJW adalah motto Lampung Tengah dan menjadi program dengan pendekatan yang sama dengan Program Pemberdayaan seperti RIS PNPM, PPIP dan lainnya, ciri khasnya adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dengan tambahan bantuan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui RIS PNPM akan mempercepat pembangunan infrastruktur

perdesaan, terutama di desa-desa tertinggal . “Kami sangat berterimakasih kepada

Ditjen Cipta Karya yang telah membantu 132 kampung (desa) yang tersebar di 19 kecamatan dengan RIS PNPM Mandiri. Kunjungan Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya di Kabupaten Lampung Tengah sangat melegakan karena kami tidak repot-repot lagi ke Jakarta dengan membawa kliping tentang kabupetan, yang 70% warganya adalah transmigran Jawa,” ujar Bupati Lampung Tengah Mudiyanto Thoyib.

Di hadapan Dirjen Cipta Karya, Direktur Bina Program, serta rombongan, serta 55 camat dan kepala desa di Lampung Tengah, Mudiyanto Thoyib, mengatakan pihaknya akan mengucurkan dana APBD sebesar Rp 1,6 miliar untuk BOP RIS PNPM Mandiri dan PPIP 2010 yang akan dilaksanakan di 77 kampung di wilayahnya. Mudiyanto siap menambah dana BOP pada APBD Perubahan jika daerahnya diberikan tambahan lokasi RIS PNPM maupun PPIP.

“Kami juga mengharapkan pelaksanaan program bisa dimulai dari Juli atau Agustus

karena pada saat itu banyak warga kami yang nganggur akibat kemarau dan belum masuk masa panen. Sebelumnya pelaksanaan RIS dan PPIP tidak ada bantuan alat-alat berat, tahun ini kami meminta Dinas PU meminjamkannya saja dan masyarakat hanya membeli solarnya saja,” tambah Mudiyanto.

Merubah perilakuDirektur Jenderal Cipta Karya Budi

Yuwono menekankan bahwa program RIS PNPM maupun PPIP adalah wadah semua orang untuk belajar. Sebagai Pembina, baik di tingkat pusat maupun daerah, aparat pemerintah harus ikhlas karena yang dilakukannya adalah belanja sosial. Dana kedua program tersebut langsung dikucurkan ke rekening masyarakat untuk melengkapi karakter program pemberdayaan, di mana masyarakat merencanakan, melaksanakan, dan memelihara sendiri infrastruktur yang dibuat.

“Jika ada hasil pekerjaan yang kurang baik jangan lantas diserahkan ke kontraktor. Biarkan masyarakat bangga dengan apa yang sudah dihasilkannya karena itulah prinsip-prinsip pemberdayaan. Baik Presiden maupun Wapres dalam setiap kesempatan berkomitmen akan terus meningkatkan program pemberdayaan yang tahun ini sudah dilakukan di 3.900 desa (RIS PNPM dan PPIP, red). Dengan demikian, kita semua harus menjamin program pemberdayaan ini berjalan dengan baik,” pesan Budi Yuwono.

(bcr)

BERITAUTAMA

Sediakan Rp 1,6 Miliarsebagai BOP RIS PNPM

Lampung Tengah

Truk pengangkut barang melewati jalan yang sudah diperkuat onderlagh di Desa Sakti Buana, Seputih Banyak, Lampung Tengah

Berit

a Uta

ma

“Kami siap menambah dana BOP pada APBD

Perubahan jika daerah kami diberikan tambahan lokasi RIS PNPM maupun

PPIP”.(Bupati Lampung Tengah)


DDirektur Jenderal Cipta Karya Kementerian

Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, berpesan kepada masyarakat penerima Program Rural Infrastructure Support to Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS – PNPM Mandiri) untuk memastikan dana sebesar Rp 250 juta yang diterima digunakan untuk membangun infrastruktur desa sesuai yang disepakati. Masyarakat harus kritis kepada para oknum pemungut dana RIS PNPM dan tidak perlu membayar jasa para fasilitator masyarakat (FM) dan aparat di atasnya karena sudah ada haknya masing-masing.

“Jangan ada cerita yang aneh-aneh (pungutan liar – red) agar tidak mempengaruhi pelaksanaan program RIS PNPM dan PPIP yang tahun 2010 ini akan dilaksanakan di 3.900 desa, dan 413 di antaranya ada di Provinsi Lampung,” ujar Budi Yuwono saat mengunjungi Desa Sakti Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (16/2).

Budi menambahkan, setiap daerah menyediakan dana sebesar 5% dari jumlah bantuan untuk pendampingan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu membayar bantuan fasilitator dalam melakukan proses perencanaan Program Jangka Menengah

BERITAUTAMA

(PJM) sebagai syarat pencairan dana RIS PNPM.

“Masyarakat juga perlu terlibat sendiri dalam proses pembangunan, apapun jenis kegiatannya asalkan hasil kesepakatan warga. Jangan dikontrakkan, karena sudah terbukti di desa ini masyarakat mampu melakukan peningkatan kualitas jalan dengan onderlagh sepanjang 1.400 meter, 1.300 meter dari program RIS, dan sekitar 100 meter lanjutannya adalah swadaya masyarakat. Bandingkan, menurut informasi jika dikontrakkan akan memakan Rp 300 juta untuk 1.000 meter, itulah hebatnya pemberdayaan,” pungkas Budi Yuwono.

Selain pada OMS, Budi juga berpesan kepada Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP) agar tidak segan meminta retribusi untuk setiap truk pengangkut yang lewat agar dananya bisa digunakan untuk pemeliharaan.

Kepala Desa Sakti Buana, I Nyoman Suasjaya, menjelaskan tiap harinya ada lebih dari 100 truk pengangkut barang yang melewati jalan di desanya. Nyoman bersama OMS dan KPP sudah menyepakati akan menarik Rp. 5000 kepada tiap truk tersebut.

Selain di Desa Sakti Buana, Dirjen Cipta Karya yang didampingi Direktur Bina Program Danny Sutjiono dan pejabat di lingkungan Dit jen Cipta K ar ya , menyempatk an berkunjung di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. RIS PNPM di desa tersebut berhasil membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sudah dirasakan manfaatnya sejak Nopember 2009 lalu.

“Air dari mata air ditangkap dengan intake yang kemudian disalurkan dengan sistem gravitasi sepanjang 1,4 km untuk melayani masyarakat di 4 Dusun . Tiap dusun dibangun bak penampung sebelum disalurkan ke rumah tangga. Sebelumnya, masyarakat harus mengambil air sejauh 500 meter selama belasan tahun,” kata Kepala Desa Babakan Loa, Abdul Rosyid.

Selain 4 bak penampung utama dari RIS PNPM, masyarakat secara swadaya membangun bak penampung tambahan sebanyak 6 unit yang sementara ini baru tersebar di Dusun I Babakan Loa. Ke depan, bersama OMS dan KPP, A. Rosyid sudah membuat rencana program peningkatan jalan desa dan penyaluran sambungan rumah. “Rencana ini tentunya jika desa kami dipercaya lagi menerima kegiatan RIS PNPM tahun 2010,” pungkas Rosyid. (bcr)

Pastikan Dana RISUtuh DiterimaMasyarakat

Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono bersama Direktur Bina Program sedang meninjau lokasi bak penampung utama dalam SPAM yang dibangun melalui RIS PNPM Mandiri Kabupaten Pesawaran, Lampung

Berit

a U

tam

a

“KPP jangan segan meminta retribusi untuk

setiap truk yang lewat agar dananya untuk

pemeliharaan”.(Dirjen Cipta Karya)


karena harus mengenali tabiat masyarakat. Saya sebelumnya tidak bisa bicara di depan umum (berdialog dengan masyarakat, red), tapi lama kelamaan terbiasa. Ini pelajaran berharga bagi saya,” tutur Fahman. Beruntung di Desa Babakan Loa memiliki Lurah yang tanggap dengan kebutuhan masyarakatnya. Desa ini juga memiliki kelompok masyarakat bernama Ulu Ili (hulu dan hilir, red) yang sudah lama berusaha melayani kebutuhan air minum masyarakat mesk ipun dengan cara t radis ional menyalurkan air dengan bambu. Masuknya RIS PNPM awalnya menjadi perdebatan antara dua kubu,kubu yang satu ingin agar dibuatkan jalan lagi, sedangkan yang lain ingin agar dibangun sistem jaringan air bersih. Dengan keterbatasan y a n g a d a , F a h m a n m e n g a k u b e l u m melakukan uji terhadap a i r a p a k a h l a y a k minum. Dengan bijak dia mengatakan, “Pada dasarnya air dari mata air layak minum, jika kami lakukan tes dan ternyata hasilnya tidak layak nanti malah akan meresahkan masyarakat sendiri,” kata ayah dua anak ini. Fahman mengaku hanya menjalankan P r o g r a m J a n g k a Menengah (PJM) yang sudah disusun

A Awalnya Fahman Yulisandi dan empat Fasilitator Masyarakat (FM) Desa Babakan Loa sempat ragu apakah air yang ditangkap dari mata air gunung Pesawaran bisa disalurkan ke rumah warga sejauh 1,4 km. Sebagai fasilitator masyarakat, ia tak boleh menunjukkan sikap yang menyebabkan masyarakat pesimis. Di tengah keraguan itu, dengan menguatkan tekad bersama kepala desa, dalam tiga bulan (September – November 2009) Fahman bersama masyarakat mampu membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dirindukan masyarakat selama ini. Fahman tidak sendirian. Ia bersama tiga FM lainnya, yaitu Umi syarifah, Bendri Iskandar, dan Tristian Ari Wibowo. Mengabdi dengan hati adalah spirit mereka mewujudkan masyarakat yang berdaya untuk meningkatkan kualitas permukimannya melalui pembangunan SPAM perdesaan. Fahman adalah mantan kontraktor, namun baru menyelami ragam masalah di tengah masyarakat sejak bergabung dalam Rural Infrastructure Support (RIS) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) tahun 2009 untuk memfasilitasi masyarakat Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. “Saat awal menjadi FM saya merasa berat

Fahman YulisandiFasilitator Masyarakat Desa Babakan Loa,

RIS PNPM Mandiri Lampung

Mengabdi denganHati

Berit

a U

tam

a


sepakat untuk membayar Rp. 5000 per bulannya untuk air yang mereka pakai. Memang masih lebih tinggi dibandingkan yang dilayani oleh PDAM, namun nilai tersebut sudah diputuskan mereka untuk peningkatan dan pemel iharaan jar ingan. Bicara tentang pemeliharaan, Fahman mengaku kesulitan memobilisasi pengumpulan dana pemeliharaan di desa yang membangun jalan, lain ceritanya di desa yang membangun irigasi dan jaringan air bersih. Bersama mengalirnya air dari gunung sampai masyarakat desa, pujian pun mengalir dari beberapa peserta rombongan kunjungan kerja Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono di Desa Babakan Loa. Namun dengan rendah hati Fahman dan rekan-rekan FM lainnya menunjuk masyarakatlah yang patut dipuji untuk suksesnya pembangunan sistem jaringan air minum oleh RIS PNPM Mandiri. Meskipun rencananya tahun depan dia tidak lagi di Kabupaten Pesawaran, Fahman tetap optimis OMS dan Ulu Ili akan berperan maksimal memelihara jaringan agar berlanjut lebih lama. “Saya dengar mereka setiap minggu melakukan pengecekan dari sumber sampai jaringan rumah,” kata Fahman. Masyarakat puas, jaringan dapat mengalirkan air dengan lancar, bahkan air di bak penampung sampai berlebih dan meluber. Agaknya di balik kesuksesan tersebut, Fahman dan masyarakat desa itu masih memiliki pekerjaan rumah bagaimana air bisa diatur debitnya. (bcr)

BERITAUTAMA

masyarakat yang dimotori oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Peran OMS diakui Fahman sangat penting untuk menggerakkan masyarakat sekaligus menjustifikasi bahwa program yang dijalankan memang pilihan masyarakat sendiri. Dari 7 desa yang mereka fasilitasi, ia salut dengan OMS Desa Bayas Jaya dan Babakan Loa yang bekerja sepenuh hati. Desa lainnya, jika kepala desanya lah yang lebih aktif. Bersama OMS dan Kepala Desa pula Fahman mencari harga aktual di pasar ketika menyusun RAB. Dia yakin, kalau anjuran Kepala Dinas P U K a b u p a t e n P e s a w a r a n a g a r m e n g a c u S N I , maka Rp. 250 juta yang didapat dari RIS PNPM tidak c u k u p

u n t u k mewujudkan p r o g r a m y a n g d i d a m b a k a n masyarakat. D e n g a n

swadaya masyarakat senilai Rp 31 juta, barang-barangpun sukses

didatangkan ke Desa Babakan Loa untuk melunasi kebutuhan j a r i n g a n a i r minum di desa ini. A l h a s i l , pipa utama s e p a n j a n g 4,6 km mengalirkan air dari bak penangkap sumber air ke Dusun I, II, dan III dan ditampung di 4 bak penampung utama. Karena perumah di Dusun I cenderung berpencar,

masyarakat kemudian secara swadaya membangun 6 bak

penampung lagi di beberapa titik lokasi yang dekat dengan perumahan.

“Tanpa sepengetahuan saya, setelah 4 bak utama itu dibangun, secara swadaya masyarakat

membangun 6 bak tambahan karena mereka ingin lebih memperluas pelayanannya,” kata Fahman. Difasilitasi oleh Ulu Ili sebagai Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP), masyarakat

Fahman Yulisandi (kanan) dan Kepala Desa Babakan Loa, A. Rosyidi (ke-2 dari kanan), beserta masyarakat dan fasilitator lainnya

“Peran OMS sangat penting untuk menggerakkan masyarakat sekaligus menjustifikasi bahwa

program yang dijalankan memang pilihan

masyarakat sendiri”.(Fasilitator Masyarakat)


PPertanyaan pertama yang muncul

dibenak penulis saat menerima kabar mendapat kesempatan kunjungan muhibah sanitasi ke India adalah “Ada apa dengan sanitasi disana ?” dan pertanyaan ini masih terus berputar dikepala sampai kami tiba di tempat yang terkenal dengan Taj Mahal yang megah itu. Terdapat beberapa tempat unik terkait dengan sanitasi yang kami kunjungi.

Taman Bunga Mawar. Di desa Borban desa pertama yang kami kunjungi di India dalam wilayah Ahmednagar District, merupakan taman yang mempunyai arti tersendiri bagi warga desa tersebut. Dimana sebelumnya di lokasi taman mawar , merupakan tempat buang hajatnya warga desa khususnya pada saat pagi hari maupun sore menjelang gelap.

Namun sekarang setelah desa tersebut

Seorang perempuan di India sedang mengisi air dari sebuah pompa air

Lipu

tan K

husu

s

Perjalanan Muhibah

SanitasiPerdesaan

di IndiaBambang Purwanto*)

Sebuah catatan ringan Bambang Purwanto saat menghadiri acara muhibah sanitasi di Banglasdeh dan India akhir 2009 lalu. Rombongan sebanyak 19 orang terdiri dari wakil Bappenas, Depdagri, Depkes, Pemda Lamongan, Bogor, Lobar,

Muara Enim, Dep. PU dan Bank Dunia.


Foto Kiri Atas : Sebagian masyarakat India masih mempergunakan sungai untuk mencuciFoto Kiri Bawah : Seorang ibu sedang mempergunakan fasilitas air bersihdi Kalyani, IndiaFoto Kanan : Seorang perempuan muda India sedang mempergunakan fasilitasair bersih

LIPUTANKHUSUS

terbebas dari dolbun (modol dikebun/sunda, open defecation/buang hajat), dibekas lokasi tersebut dijadikan taman bunga mawar yang harum. Selain itu juga didirikan papan peringatan bahwa desa tersebut telah terbebas dari dolbun dan semua rumah di desa telah memiliki wc tersendiri. Bahkan pada acara kumpul bersama warga kami diberi “tanda mata masing-masing setangkai bunga mawar, yang kami balas dengan nyanyian lagu cucakrowo buat memeriahkan suasana pertemuan.

Memasuki Desa Wadgaon kami sedikit surprise. Jalan desa mulus yang dibangun melalui 80 % dana pemerintah dan 20 % dana masyarakat, lingkungan yang bersih, rumah-rumah (189 buah) tertata rapih dan hampir semuanya terbuat dari tembok, balai pertemuan desa, ada TK (40 murid) dan SD (67 murid). Desa ini dengan penduduk 1.199 jiwa (665 laki-laki dan 544 wanita) sebagian besar penduduk petani dengan beternak sapi (550 ekor) kambing (250 ekor) , harga sapi antara

15.000- 20.000 rupe sedangkan kambing antara 1500-2.000 rupe.

Desa ini sebelumnya mempunyai kondisi sanitasi yang sama dengan desa di Bangladesh. Dimana kebiasaan warga untuk buang hajat sembarangan, berbekal hasil workshop bulan Februari tahun 2002 di Bangladesh dimulailah program Total Sanitation khususnya di Ahmednagar district.

Pada saat kunjungan pertama di desa, seluruh warga laki-perempuan, tua-muda diajak jalan-jalan keliling desa, ternyata semua orang sambil jalan menutup hidungnya masing-masing akibat bau kotoran manusia yang tersebar dimana-mana, sang fasilitator berujar untuk tidak menutup hidung, dari situ dimulailah penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat (ala PHBS).

Suatu pelajaran berharga buat mereka untuk mengenali kondisi lingkungan desa mereka, dan biarkan mereka merasakan dan menilainya sendiri bagaimana “bau-nya” desa

mereka akibat kebiasaan mereka sendiri yang buang hajat sembarangan dan ternyata tidak menyenangkan mereka.

Melibatkan Murid Pembangunan wc komunal dimulai dari

sekolah secara gotong royong, para murid dan orang tua mengangkut batu, pasir dan mencangkul secara bersama, jadilah wc sekolah, dimulailah pendidikan bersih lingkungan dari sekolah, disediakan sabun, kran air, didekat wc.

Sebelumnya sering dikeluhkan oleh bu guru bila sedang mengajar terpaksa menutup hidung akibat bau kotoran manusia yang menyengat. Setelah pembangunan wc sekolah dan kebiasaan bersih lingkungan mulai dirasakan manfaatnya oleh para murid, pada kenyataannya banyak murid yang dirumahnya tidak memiliki wc, sehingga mereka mengadu sambil menangis dan merengek untuk dibangunkan wc di rumahnya. Terpanggillah para orang tua

ww

w.fl

ickr

.com


untuk membangun wc dirumahnya.

Lomba SanitasiDi India khususnya di Maharashtra

terdapat dua program sektor sanitasi yaitu; The Total Sanitation Campaign dan Sant Gadge Baba Clean Village Sanitation (SGBCVS) di seluruh negara bagian. SGBCVS merupakan kampanye untuk mendidik dan memotivasi penduduk perdesaan. Semua desa berkesempatan untuk mendaftar mengikuti program ini dengan melakukan kegiatan spesifik yang dapat membuat desa mereka bersih.

Desa yang mengikuti lomba kemudian dinilai oleh tim independen berdasarkan kriteria yang spesifik misalnya kondisi air bersih, jumlah toliet, inovasi, kepemilikan dan sebagainya. Tiga desa akan ditetapkan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah, namun bukan hadiah yang menjadi tujuan utamanya, mereka harapkan reputasi dan kebanggaan bahwa desa mereka terpilih menjadi desa bersih, penghargaan ini mereka pajang di balai desa, dan penghargaan ini bisa dicabut apabila mereka tidak bisa menjaga prestasi mereka.

Di India, pemerintahnya mempunyai misi bahwa tahun 2007 semua district (setingkat kabupaten) sudah bebas dari buang hajat sembarangan. Ini semua

dengan total melibatkan seluruh pihak dan ternyata hasilnya lebih menggembirakan, mencoba mengajak masyarakat berpikir bahwa membiayai sanitasi lebih murah daripada biaya berobat kalau sakit akibat sanitasi yang buruk, suatu pelajaran semangat kemandirian yang begitu tinggi di tingkat masyarakat disana, hal inipun tercermin melalui harga bbm (bensin) yang per liternya sekitar 30 rupe (Rp. 6.000,-) artinya subsidi bbm tidak diberlakukan dan masyarakat dapat menerimanya.

*) Kabid Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan, Badan Pendukung Pengembangan SPAM, Kementerian PU

LIPUTANKHUSUS

Foto Kiri Atas & Kanan Atas :MCK di sebuah asrama sekolah di Gujarat, India

Foto Kanan Bawah :Sebuah MCK di Karnataka, India

mereka wujudkan melalui “Hagandari Mukt Gaon” (Desa Bebas Buang Hajat Sembarangan) melalui Penyuluhan Sanitasi Total dengan membentuk kelembagaan masyarakat berdasarkan organisasi berbasis keberlanjutan, memaksimalkan peran semua pihak termasuk para jurnalis, yang berkeliling desa membuat tulisan-tulisan tentang sanitasi.

Mereka juga mempunyai pengalaman seperti kita dimana prasarana dan sarana (p/s) sanitasi yang dibangun Pemerintah di masa lalu banyak yang tidak berfungsi (difungsikan oleh masyarakat).

Sehingga mereka mengubah pola pendekatan pembangunan p/s sanitasi

ww

w.fl

ickr

.com

ww

w.fl

ickr

.com


SSetiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28 F UUD 1945).

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) resmi diberlakukan mulai 30 April 2008 setelah melalui sosialisasi dan perdebatan yang panjang. Semua lembaga publik, tak terkecuali Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya perlu melakukan persiapan yang matang.

Persiapan tersebut terkait Prasarana dan Sarana, SDM, Pendanaan serta Manajemen Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data dan Informasi Infrastruktur bidang Cipta Karya yang memadai dan terintegrasi. Termasuk

Info

Bar

u 1

INFOBARU 1

juga mekanisme permintaan, pencatatan, monitoring, evaluasi dan penyampaiannya kepada pengguna Informasi Publik. Ditjen Cipta Karya sebagai lembaga publik memiliki banyak jenis kegiatan yang terkait dengan berbagai sektor, karenanya perlu persiapan lebih komprehensif.

Samakan persepsiSebagai tahap awal persiapan, semua

pihak yang terkait perlu menyamakan persepsi terhadap definisi yang terkandung dalam UU tersebut. UU ini mendefinisikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Kedua, informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Ketiga, Badan Publik adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri.

UU KIPMengatur Hajat Informasi Setiap OrangAdi Sasutji* & Julianti**)

www.flickr.com

Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010 15 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun VIII/2010 15

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia(Pasal 28 F UUD 1945)

ww

w.p

inse

rtpi

cs.c

om

Penerbitan undang-undang ini membawa tujuan antara lain:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasannya. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 5. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungna Badan Publik.

Isi UU KIP yang Perlu Dicermatia. Hak Pemohon Informasi Publik

Secara singkat hak pemohon informasi publik dapat dijelaskan antara lain; memperoleh informasi, melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik, mendapatkan salinan informasi. Pemohon juga berhak menyebarluaskan informasi, mengajukan permintaan disertai alasan, serta mengajukan gugatan.b. Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pe n g g u n a wajib m e n g g u n a k a n informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga harus mencantumkan sumber informasi publik, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi. c. Hak dan Kewajiban Badan Publik

B a d a n Pu b l i k b e r h a k m e n o l a k memberikan informasi publik y a n g dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan ini juga berhak menolak permintaan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas.

Selain memiliki hak, Badan Publik juga berkewajiban; pertama, menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya. Kedua, menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Ketiga, membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses secara mudah. Keempat, membuat pertimbangan

secara tertulis setiap kebijakan yang diambil (pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan Negara. Keempat, dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.d. Informasi Berkala

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (paling lambat 6 bulan sekali) terdiri dari informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, laporan keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.e. Informasi yang Wajib Diumumkan Sertamerta

Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi tersebut disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa

yang mudah dipahami.f. Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi yang wajib ada setiap saat antara lain;

1. Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya;2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;4. Rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak

ketiga; 6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan


Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia(Pasal 28 F UUD 1945)

ww

w.p

inse

rtpi

cs.c

om

INFOBARU 1

pelayanan masyarakat; dan/atau8. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik.

g. Informasi yang DikecualikanInformasi yang dikecualikan adalah

informasi yang jika dibuka dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghambat proses penegakan hukum;2. Mengganggu kepentingan perlindungan H A K I , d a n p e r l i n d u n g a n d a r i persaingan usaha tidak sehat;3. M e m b a h aya k a n pertahanan dan keamanan Negara; 4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;5. Merugik an ketahanan ekonomi Nasional; 6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;7. Mengungkapkan isi akta otentik

yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 8. Mengungkap rahasia pribadi9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatkan dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan;10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang.h. Mekanisme Memperoleh InformasiSecara singkat bisa dijelaskan mekanisme

memperoleh informasi berikut ini. Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan secara tertulis atau tidak tertulis. Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi permintaan serta cara penyampaiannya. Selanjutnya Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik, berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

Paling lambat dalam waktu 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak;b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta, apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah kekuasaannya;c. Pener imaan dan penolak an permintaan dengan alasan yang tercantum pada informasi yang dikecualikan;d. Dalam hal permintaan diterima se luruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;e. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atauf. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.Badan Publik yang bersangkutan dapat

memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan, paling lambat tujuh hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi. i. Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri

yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaanya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi bertugas; pertama, menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini; Kedua, menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan ketiga, menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. j. Penyelesaian Sengketa Informasi

Apabila sengketa informasi tidak dapat diselesaikan pada tingkat Komisi Informasi, penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan pengajuan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara dan pengajuan gugatan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik Non Pemerintah.

Pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.k. Ketentuan Pidana

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik Secara Berkala, Serta Merta, Tersedia Setiap Saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangUndang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apapun yang dilindungi Negara dan/atau yang berkaitan


1. Sosialisasi melalui berbagai media dan dilakukan beberapa kali.2. Penetapan Koordinator Komunikasi, Penanggung Jawab, Pengelola dan Kontak Person setiap Unit Kerja dan/ atau Satminkal. 3. Penetapan petugas dan pelatihan sesuai kebutuhannya.4. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan oleh semua Satminkal/ Unit Kerja terkait.

C. Terkait Pendanaan1. Dialokasikan dana setiap tahun yang memadahi;2. Peningkatan pendanaan bila permintaan melonjak.

D. Data dan Informasi 1. Semua Satminkal/Unit Kerja terkait membuat daftar tertulis yang diketahui/ disepakati oleh Kepala Satminkal/ Unit Kerja yang bersangkutan, untuk semua s t r u k t u r / k l a s i f i k a s i d at a d a n informasinya ( secara berkala,sertamerta, setiap saat tersedia dan yang dikecualikan) sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang ini, daftar ini selanjutnya dimanfaatkan untuk menyusun katalog.2. M e n e t a p k a n b e r s a m a p ro s e s pengumpulan, pengolahan dan penyajiannya untuk diintegrasikan dengan format baku termasuk variabelnya yang tetap, yang akan diterapkan untuk semua Satminkal / Unit Kerja. Semoga artikel ini dapat memberikan

manfaat ganda bagi pengguna dan penyelenggara pembangunan infrastruktur PU beserta seluruh manajemennya. Penulis menghimbau dan mengajak seluruh pengguna dan penyelenggara pembangunan infrastruktur PU beserta seluruh manajemennya untuk meningkatkan kerjasama dan kepeduliannya dalam peran sertanya ikut melaksanakan Undang-Undang ini di lingkungan masing-masing, sehingga tidak terjadi sengketa yang tidak diharapkan bersama. *) Kepala Balai Informasi Literal, Pusat Pengolahan Data (Pusdata)Kementerian Pekerjaan Umum**) Kasi Program dan Pelayanan Teknis, Balai Informasi Literal, Pusdata(Sumber: Undang-Undang No. 14 tahun 2008 (http://www.setneg.go.id/), Paparan Sosialisasi Undang-Undang No. 14 tahun 2008 di Yogyakarta - 5 Agustus 2008 , Dept. Kominfo)

INFOBARU 1

dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan ( butir H. No. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 dan 10) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan (butir H. No. 3 dan 5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

PermasalahanSejumlah masalah atau kendala yang

saling terkait dalam pelaksanaan UU tersebut, antara lain:A. Prasarana dan Sarana :

1. Belum tersedianya ruang khusus yang memadai untuk melayani pemohon/pengguna informasi ke- PU-an (Loket Pelayanan Informasi PU atau LPI-PU/ Call Center / Help Desk ?). 2. Fungsi prasarana dan sarana peralatan yang telah ada belum dapat sepenuhnya diandalk an mendukung pelaksanaan UU – KIP secara online.3. Prasarana dan sarana pendukung juga belum tersedia, misalnya katalog data dan informasi PU, telpon, fax, email khusus ([email protected] atau [email protected] atau helpdesk- [email protected]), komputer, printer, mesin fotocopy dan scanner.4. Belum tersedianya fasilitas penyimpan data digital dan non digital yang siap dipublikasikan.

B. Sumber Daya Manusia (SDM) :1. Belum semua pihak/SDM yang tugasnya terkait dengan UU ini memahami dan peduli. 2. Belum dipersiapkan petugas LPI-PU/

C a l l C e n t e r / H e l p D e s k y a n g memahami dan menguasai substansi data dan informasi PU dan yang komunikatif.3. Belum dipersiapkan petugas LPI-PU/ C a l l C e n t e r / H e l p D e s k y a n g memahami dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi.4. Belum dipersiapkan petugas yang mencatat, memonitor dan mengevaluasi kebutuhan dan kepuasan pengguna. 5. Belum dipersiapkan SDM Bidang H u k u m ya n g m e m a h a m i d a n m e n g u a s a i U U te r s e b u t u nt u k penyelesaian sengketa informasi PU.6. Belum dilibatkannya Jafung Arsiparis untuk mendukung manajemen data digital dan non digital di semua Satminkal / Unit Kerja.

C. Pendanaan :1. Belum disiapkan pendanaan untuk pengadaan ruang LPI-PU/ Call Center / Help Desk dan perlengkapannya;2. Belum disiapkan pendanaan untuk pemeliharaan ruang LPI-PU/ Call Center / Help Desk dan perlengkapannya;3. Belum disiapkan pendanaan untuk pengadaan dan peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di LPI-PU/ Call Center / Help Desk .

D. Data dan Informasi 1. Data dan Informasi infrastruktur PU b e l u m s e m u a nya te r s t r u k t u r / terklasifikasi sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang ini.2. Integrasi data dan informasi dengan format baku belum dapat diterapkan untuk semua Satminkal / Unit Kerja.3. Belum diadakan monitoring dan evaluasi bersama secara berkala terhadap data dan informasi yang telah disajikan melalui website dan media lainnya. Kalau tidak layak publish ditarik dari tayangan saja.

Alternatif Solusi BertahapA. Terkait Prasarana dan Sarana

1. Pengadaan ruang LPI-PU/Call Center /Help Desk dan perlengkapannya yang memadai dan sesuai kebutuhan 2. Peningkatan fungsi dan integrasi prasarana dan sarana yang telah ada dengan ruang dan perlengkapannya yang baru;3. Penyediaan dan pemeliharaan semua perlengkapan dan pendukungnya.

B. Terkait SDM


PPermasalahan urbanisas i dalam

dek ade terak hir menjadi tantangan yang kompleks dalam perencanaan kota. Permasalahan yang mencakup diantaranya permasalahan populasi, keberadaan kawasan kumuh serta kelengkapan penyediaan infrastruktur menjadi suatu fenomena dalam kehidupan perkotaan.

Saat ini terdapat 11 kota megapolitan di Asia, dengan populasi yang melebihi 10 juta orang dan pertumbuhan penduduk perkotaan yang meningkat dua kali lipat dari 3,3 milyar pada tahun 2007 menjadi 6,4 milyar pada tahun 2050, dengan kondisi sebagian dari pertumbuhan ini berlangsung pada negara berkembang.

Diperkirakan pada tahun 2020 populasi

Ajang PromosiPencapaian Indonesia

Asia Pacific Ministers’ Conference On HousingAnd Urban Development (APMCHUD) Ke-3, 2010 di Solo

Anna Rubhasy dan Panji Estutama *)

Info

Bar

u 2

INFOBARU 2

Foto Atas : Keraton Surakarta. APMCHUD ke-3 akan diselenggarakan pada tanggal 22-24 Juni 2010 di Surakarta (Solo), Jawa TengahFoto Bawah : Jumpa pers pertemuan biro APMCHUD ke-4 di Jakarta 6 Agustus 2009

www.flickr.com

diok

. hum

aske

men

pera


Solo sebagai Tuan Rumah APMCHUD Ke-3APMCHUD sebagai pertemuan regional

dilaksanakan secara regular dua tahunan. Ajang ini diadakan untuk membahas kebijakan yang komprehensif mengenai isu-isu terkini yang berhubungan dengan perumahan, permukiman, dan pembangunan perkotaan. Untuk pelaksanaan APMCHUD yang ke-3, kota Surakarta (Solo), Jawa Tengah, terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara.

Para pemangku kepentingan di Kota Solo telah berhasil memperlihatkan kemajuan pesat dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan, diantaranya melakukan relokasi pada 989 PKL dari Mojosari ke Pasar Semanggi, preservasi lingkungan perumahan di Kampung Laweyan, dan pembangunan Solo City Walk. Di samping pencapaiannya

penduduk kumuh dunia mencapai 1,4 milyar atau dengan kata lain satu dari dua warga daerah kumuh akan bertempat tinggal di Asia. Jumlah populasi dunia yang tinggal diperkotaan mengakibatkan penggunaan emisi sebesar 75% sehingga temperatur global menjadi meningkat menjadi lebih dari 20C pada tahun 2050 dan akan menimbulkan bencana alam dengan dampak yang menghancurkan, seperti banjir, kekeringan, tsunami dan sebagainya.

Permasalahan tersebut menjadi dasar bagi Badan PBB dan berbagai negara, terutama negara-negara yang merasa paling rentan terhadap dampak dari perubahan iklim, untuk ikut peduli dan berusaha meminimalisasi dampak tersebut. Negara-negara Asia Pasifik juga menyadari akan fakta-fakta tersebut. Untuk itu, diselenggarakanlah Asia Pacific Ministers’ Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD), sebagai upaya pemberdayaan masyarakat mengenai urbanisasi berkelanjutan.

APMCHUD merupakan Konferensi Tingkat Tinggi Menteri yang menangani Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Perkotaan. Pertemuan ini diadakan dengan tujuan untuk menjawab tantangan urbanisasi, perumahan dan pengelolaan permukiman, Millenium Development Goals (MDGs), kemiskinan perkotaan dan lingkungan kumuh, serta mengembangkan strategi dan kebijakan bagi pengembangan permukiman dan perkotaan.

APMCHUD juga menjadi wadah saling berbagi pengalaman dan informasi tentang perumahan, permukiman, dan pembangunan perkotaan untuk pengurangan kemisknan, untuk memungkinkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik berbicara satu suara pada lingkup regional dan internasional.

Saat ini, negara Asia Pasifik yang tergabung dalam APMCHUD berjumlah 68 negara, terdiri dari Afganistan, American Samoa, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, Republik Rakyat Cina, Kepulauan Cook, Siprus, Republik Kepulauan Fiji, Polinesia Perancis, Georgia, Teritorial Guam, India, Indonesia, Republik Islam Iran, Irak, Jepang, Jordania, Kazakhstan, Kiribati, Korea, Kuwait, Kirgizstan, Republik Demokratik Rakyat Laos, Libanon, Malaysia, Maladewa, Kepulauan Marshall, Micronesia (Fed States), Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Niue, Kepulauan Mariana Utara, Oman, Pakistan, Palau, Palestinian Territory, Papua Nugini, Filipina, Qatar, Federasi Rusia,

Samoa, Arab Saudi, Singapura, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Republik Arab Suriah, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yaman.

APMCHUD diselenggarakan pertama kali di New Delhi, India, yang kemudian tanggal pelaksanaan Konferensi tersebut yaitu 15-16 Desember 2006 dinyatakan sebagai tanggal berdirinya APMCHUD. Pelaksanaan APMCHUD yang ke-1 menghasilkan Deklarasi New Delhi dan kerangka tambahan tentang implementasi Urbanisasi Berkelanjutan di Asia Pasifik. Kemudian pelaksanaan APMCHUD yang ke-2 di Teheran, Iran, pada tanggal 12-14 Mei 2008, menghasilkan Deklarasi Teheran dan Rencana Aksi untuk Kerjasama Regional tentang Promosi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan di Asia Pasifik.


dan foto-foto dengan tema pembangunan permukiman di Indonesia.

Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk dapat berpartisipasi dalam APMCHUD 2010. Pertama, menjadi Peserta Konferensi dan menghadiri APMCHUD di Solo, dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu di website Seknas Habitat (www.habitat-indonesia.or.id/apmchud/). Seknas Habitat dibentuk pada tahun 2008 melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dengan Menteri Perumahan Rakyat (Nomor 3/PKS/M/2008 dan Nomor 9/SKB/M/2008), yang menunjuk Direktur Jenderal Cipta Karya sebagai Ketua Tim Pengarah, Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat sebagai Wakil Ketua Tim Pengarah, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai Ketua Tim Pelaksana Seknas Habitat. Peserta konferensi dapat menambah wawasan, pengalaman, serta dapat meningkatkan jejaring sosial dan kerjasama. Kedua, memberikan masukan untuk materi kelompok kerja melalui website Seknas Habitat Welcome to Solo, in June 2010. (www.habitat-indonesia.or.id/apmchud/).

*) Staf Subdit Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya

INFOBARU 2

dalam pembangunan, fasilitas bandara dan akomodasi di Solo sebagai pendukung kegiatan APMCHUD sangat memadai.

APMCHUD ke-3 yang akan diselenggarakan pada tanggal 22-24 Juni 2010 di Surakarta (Solo), Jawa Tengah. Gelaran internasional ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk mempromosikan pencapaian Indonesia dalam pemberdayaan pembangunan perumahan, permukiman, dan perkotaan berkelanjutan. APMCHUD ke-3 ini juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang dalam mempromosikan budaya Indonesia.

Kegiatan APMCHUD Ke-3Tema yang ditentukan untuk APMCHUD

ke-3 adalah Empowering Communities for Sustainable Urbanization - with special focus on Adaptation to Climate Change

and Strengthening the Local Economy (Pemberdayaan Komunitas untuk Urbanisasi Berkelanjutan, dengan fokus khusus pada Adaptasi terhadap Perubahan Iklim dan Penguatan Ekonomi Lokal).

Dari tema tersebut, pembahasan isu akan dibagi ke dalam lima Kelompok Kerja secara paralel, yang terdiri dari: Perencanaan dan Manajemen Perkotaan dan Perdesaan; Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan; Pelaksanaan MDGs untuk Air dan Air Limbah; Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan; Penanganan Urbanisasi Berkelanjutan.

Kegiatan APMCHUD pun terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utama adalah kelompok kerja, menyusun dan menetapkan Deklarasi Solo dan Rencana Aksi. Deklarasi Solo direncanakan akan berisi kerangka regional pemberdayaan masyarakat untuk urbanisasi yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks perubahan iklim dan penguatan ekonomi lokal. Sedangkan kegiatan pendukung berupa pameran dan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi praktik terbaik (best practice). Pameran akan memperlihatkan praktik terbaik dalam penanganan urbanisasi berkelanjutan

Foto Kiri : Rusunawa Semanggi SoloFoto Kanan : Salah satu sudut Taman Kota Solo di depan Terminal Tirtonadi yang sebelumnya kumuh

APMCHUD ke-3 yang akan diselenggarakan pada tanggal 22-24 Juni 2010 di Surakarta (Solo), Jawa Tengah, dapat dijadikan sebagai ajang mempromosikan pencapaian Indonesia dalam pemberdayaan pembangunan perumahan, permukiman, dan perkotaan berkelanjutan, serta dapat dimanfaatkan sebagai ajang dalam mempromosikan budaya Indonesia.


BBidang teknologi perpipaan telah

mengalami sejarah yang panjang. Dimulai dari pipa-pipa zaman Romawi yang dibuat dari material terakota dan kayu hingga pipa-pipa beton, besi, baja dan plastik yang kerap digunakan di era teknologi informasi ini.

Perkembangan teknologi memungkinkan produksi pipa yang semakin ringan, kuat dan tahan lama. Selain itu, meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan dan isu-isu lingkungan memicu produsen untuk mencari bahan yang aman bagi manusia dan lingkungan. Saat ini, muncul inovasi

Inov

asi 1 Pipa Plastik Serat Kaca,

Terobosan BaruSistem Perpipaan

Naomi Paramita Adhi *)

Pipa GRP merupakan inovasi terbaru material pipa yang kuat, tahan lama dan ramah lingkungan

terbaru material pipa yang kuat, tahan lama dan ramah lingkungan yaitu Pipa Plastik Penguatan Serat Kaca atau GRP Pipe (Glass Reinforced Plastic Pipe).

GRP merupakan produk komposit yang mengandung serat kaca atau fiberglass. Serat kaca diproduksi dari kaca cair yang ditarik menjadi serat-serat tipis berdiameter 0.005 mm – 0.01 mm. Serat-serat ini kemudian dapat dibuat menjadi benang ataupun ditenun menjadi kain yang diserap dengan bahan resin sehingga menjadi bahan yang kuat untuk dipakai sebagai badan mobil, bangunan kapal, dan sebagainya.

Material serat kaca yang telah ditenun ini sanggup menahan gaya tekan maupun tarik, namun kurang kuat menahan gaya geser

(shear). Dengan menggabungkan serat kaca dengan bahan plastik, maka menghasilkan material dengan kekuatan yang lebih tinggi terhadap gaya geser maupun gaya tarik dan tekan. Sifatnya yang ringan namun kuat dan tahan lama membuatnya banyak dipakai di bidang-bidang pertahanan, konstruksi, elektronik, transportasi hingga alat olahraga. Contohnya seperti badan pesawat dan stick golf.

Bahan GRP pertama kali dikembangkan di Inggris pada era perang dunia kedua dan digunakan sebagai bahan bangunan kapal. Barulah beberapa dekade setelahnya dikembangkan pipa yang menggunakan material GRP.

Di Asia, pipa GRP pertama kali diproduksi

huito

ngfr

p.hi

supp

lier.c

om


INOVASI 1

oleh perusahaan Hankuk Fiber Co., Ltd yang berpusat di Gyeongnam, Korea Selatan, pada tahun 1998. Pada akhir tahun itu juga dimulai penggunaannya secara domestik di dalam negeri Korea Selatan.

Pada tahun-tahun selanjutnya pipa ini berhasil mendapatkan sertifikasi dari lembaga standarisasi di Korea Selatan. Hingga akhirnya pada tahun 2004 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Korea Selatan dan dijadikan sebagai salah satu pipa standar untuk fasilitas air minum negeri tersebut. Kini, pipa tersebut telah digunakan dalam berbagai proyek air minum maupun air limbah di seluruh dunia.

Kekuatan pipa GRP terletak dari strukturnya yang terdiri dari 12 lapisan bahan. Lapisan-lapisan tersebut memiliki struktur seperti sandwich yang bagian paling dalamnya diisi dengan lapisan coal tar resin yang kuat namun cukup elastis sehingga tidak mudah patah.

Lapisan ini diapit oleh tiga lapis bahan serat kaca yang memberikan ketahanan tinggi terhadap tekanan internal. Kemudian

ditambah lagui sebuah lapisan material kain khusus. Lapisan yang berada di bagian paling luar maupun paling dalam terbuat dari bahan plastik resin yang permukaannya lebih licin, sehingga lebih lancar mengalirkan air maupun limbah. Dengan kekuatannya dan kemampuan mengalirkan air yang tinggi, pipa ini dinyatakan memiliki masa pakai semi-permanen dan hampir tidak memerlukan perawatan (very low maintenance).

Pipa GRP telah terbukti lebih unggul dari jenis-jenis pipa lainnya, seperti pipa beton yang dikenal berkekuatan tinggi, namun sangat berat dan sering bocor. Pipa beton biasanya diperkuat untuk mencegah kebocoran dengan teknik sentrifugasi.

Pada proyek Nonsan Ganggyeong Intercepting Sewer pada tahun 2003, pipa GRP mulai digunakan untuk menggantikan pipa beton sentrifugasi yang patah ketika dipasang dengan panjang 100 m. Pada akhirnya digunakan pipa GRP yang dipertebal menjadi 15-28 mm, dua kali lipat dari ukuran normalnya yaitu 8 mm, agar mampu mencapai ukuran yang lebih panjang. Ternyata terbukti

pipa GRP tersebut mampu mencapai panjang lebih dari 100 m dan tidak patah pada saat pemasangan. Dengan ketebalan yang masih tergolong sangat tipis jika dibandingkan dengan ketebalan pipa beton yang mencapai 70 mm, pipa GRP terbukti lebih ekonomis dengan harganya yang lebih murah 5% dari pipa beton.

Selain itu, pipa GRP juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan pipa dari material logam. Pipa logam dikenal karena kekuatannya yang tinggi dan variasinya yang banyak, mulai dari pipa besi sampai pipa baja galvanis. Namun, pipa-pipa ini juga memiliki berat yang besar serta rentan terhadap korosi dan reaksi terhadap bahan kimia. Pipa-pipa tersebut harus diberi perlakuan khusus seperti pelapisan dan penutupan untuk mencegah korosi.

Pipa asal Korea yang terbuat dari material plastik dan serat kaca ini terbukti sangat kuat dan tahan terhadap korosi oleh kandungan kimiawi yang mungkin terdapat dalam air ataupun limbah yang dialirkannya.

Material plastik polyester resin yang digunakan sebagai pelapis luar dan dalam pipa GRP telah teruji oleh FDA (Food and Drug Administration), lembaga makanan dan obat-obatan Amerika Serikat, sebagai bahan yang tidak bereaksi dengan asam maupun basa. Kementerian Lingkungan Korea Selatan juga telah menguji air yang dialirkan melalui pipa GRP dan menemukan bahwa air tersebut aman dikonsumsi oleh manusia dan aman bagi lingkungan. Selain itu bahan serat kaca yang dipakai dalam pipa ini dikategorikan sebagai bahan yang tidak karsinogenik (tidak menyebabkan kanker) oleh IARC (International Agency for Research on Cancer).

Satu-satunya kelemahan pipa ini adalah ketidakpopulerannya sebagai inovasi yang relatif baru dan belum dikenal masyarakat. Selain itu, produsen pipa ini terbilang masih sedikit dan belum diproduksi oleh pabrik lokal di Indonesia, sehingga untuk mendapatkannya masih harus mengimpor. Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, pipa ramah lingkungan ini pantas mendapatkan sorotan yang lebih banyak supaya lebih dikenal dan diaplikasikan dalam sistem perpipaan di Indonesia . Dengan begitu diharapkan di masa depan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum selaku komandan pembangunan infrastrukur dapat menggunakannya untuk proyek-proyek air minum maupun air limbah.*) Staf Subdit Data dan Informasi, Dit. Bina Program

Foto Atas : Sistem pemipaan zaman Romawi dan masa kiniFoto Bawah : Pemasangan Pipa GRP untuk pegairan pertanian di Buan, Korea


PPerubahan NIP dari 9 digit menjadi 18 digit

sudah dilakukan. Menurut BKN, Kebijakan Konversi NIP ini merupakan langkah strategis untuk pemutakhiran data PNS yang sangat Komprehensif. Setiap terdapat perbedaan data maka satu-persatu tata naskah PNS harus dilakukan penelitian, secara cermat, terutama untuk PNS yang berbeda tanggal lahir dan NIP yang dimiliki.

Perubahan tersebut didasarkan pada Peraturan Kepala BKN No.22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas PNS. Perubahan NIP ini sebenarnya d i b e r l a k u k a n d a n m u l a i d i p a k a i awal tahun, Januari 2009. Tapi mungkin karena begitu banyak

jumlah PNS, maka BKN tidak bisa on time mengirimkan SK-nya kepada masing-masing PNS tepat waktu.

Setelah dilakukan kajian, Sistem NIP yang lama tidak mungkin dipertahankan lagi. NIP yang baru merupakan identitas Pegawai Negeri Sipil yang otentik dan unik. Perubahan NIP ini menjadi mutlak, karena pengaturan Nomor Identitas PNS ini merupakan bagian dari pelaksanaan administrasi PNS. Sistem yang lama sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Pada 2 digit pertamanya sudah tidak unik lagi. Dua digit itu menunjuk instansi yang pertama kali seseorang PNS

Perubahan NIP Baru PNS‘Lebih Otentik

dan Unik’Siti Aliyah Junaedi *)

Inov

asi 2


INOVASI 2

dianggap menjadi CPNS. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah bergulir hampir sembilan tahun menjadikan NIP tersebut, maka sistem NIP pun perlu diganti.

Sebelum dilakukan konversi NIP, terlebih dahulu dilakukan verifikasi data terhadap 4,1 juta PNS yang akan dijadikan bagian dari identitas PNS yang bersangkutan. Data tersebut menyangkut NIP lama, nama, tanggal lahir, bulan dan tahun diangkat

menjadi CPNS/PNS dan jenis kelamin. Dengan dijadikannya tanggal lahir sebagai bagian dari identitas PNS, diharapkan kesalahan tanggal lahir sudah dapat diketahui di saat yang bersangkutan mulai diangkat menjadi CPNS. Hal itu juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang tidak memungkinkan lagi adanya perubahan tanggal lahir. NIP yang baru sudah berlaku mulai Januari 2009 dan

kenaikan pangkat periode april 2009 sudah akan menggunakan NIP baru, sehingga tidak menjadi kendala proses KP dan mutasi lainnya kedepan dan CPNS untuk formasi 2008 sudah akan menggunakan NIP baru.

Bagi PNS yang telah mendapatkan surat penetapan konversi NIP Baru pasti akan kaget. Betapa tidak? NIP yang dahulu telah dihafal sebayak 9 digit menjadi 18 digit. Tetapi bagaimanapun tujuan penggunaan NIP baru 18 digit ini akan sangat berpengaruh besar


Sebagai langkah strategis dalam pelaksanaan Reformasi Biokrasi di bidang kepegawaian maka bagian Kepegawaian dan Ortala di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil baik yang ada di Pusat maupun di daerah melalui program Monitoring Pegawai Direktorat Jenderal Cipta Karya. Hasil pendataan tersebut dijadikan dasar untuk membangun database kepegawaian dengan menggunakan perubahan NIP 19 digit. Agar data yang diperoleh dapat maksimal maka dalam program monitoring pegawai ini dilakukan pengkoreksian jika terdapat kesalahan pada penomoran dan unit organisasi yang ada pada SK NIP baru tersebut serta mendata pegawai yang belum menerima SK NIP baru tersebut.

Diharapkan dengan perubahan NIP dari 9 digit menjadi 18 digit pelayanan prima dapat diberikan kepada para Pegawai Negeri Sipil.*) Staf Bagian Kepegawaian dan Ortala Setditjen Cipta Karya Bagian

INOVASI 2

Suasana penyerahan NIP baru dalam rangka monitoring pegawai Ditjen Cipta Karya di Provinsi Jambi

Foto Atas & bawah : Suasana pendaftaran NIP baru

pada manajemen pengelolaan administrasi kepegawaian secara menyeluruh. Tujuan intinya adalah untuk memudahkan dalam administrasi kepegawaian. Sebelumnya mari kita “bedah” makna dari kedelapan belas digit yang digunakan. Kita ambil contoh sebagai berikut :

19810316 200802 2 001• Delapan digit pertama yaitu : 19810316 adalah deskripsi dari kelahiran dengan format YYYY-MM-DD (Y=tahun, M=bulan, D=tanggal) sehingga dapat diketahui bahwa tanggal lahir PNS tersebut adalah : 16 Maret 1981.• Enam digit selanjutnya yaitu : 200802 adalah deskripsi dari TMT CPNS dengan format YYYY-MM (Y=tahun, M=bulan) sehingga dapat diketahui bahwa TMT CPNS-nya adalah 1 Februari 2008 (TMT=terhitung mulai tanggal).• Satu digit selanjutnya adalah : 2 yang mendeskripsikan bahwa kode jenis kelaminnya adalah Perempuan (sedangkan untuk kode 1 adalah Laki-laki).• Tiga digit terakhir yaitu : 001 merupakan nomor urut dari Nama PNS tersebut, yang didapatkan dari urutan seluruh PNS se-Indonesia yang mempunyai kesamaan pada kelahiran, TMT CPNS serta jenis kelamin.

Dengan berubahnya NIP yang digunakan oleh PNS se-Indonesia tentu saja berpengaruh besar pada berubahnya pula seluruh administrasi kepegawaian yang terlibat dalam birokrasi PNS. Diantaranya perubahan data pada Karpeg, Karis/Karsu, Kartu Askes, penggunaannya pada penulisan sebuah Surat Keputusan maupun Surat Perintah lainnya, yang jelas akan membutuhkan space yang lebih lebar.


MMulai 2010 ini, sistem Semi E-Procurement

plus diberlakukan untuk 4 Satker Provinsi di luar Pulau Jawa. Satker provinsi tersebut adalah Propinsi Bali, Gorontalo, Riau dan Kalimantan Selatan. Sementara untuk sistem e-Emonitoring pada 2010 ini juga lebih diperbarui, diantaranya penambahan fasilitas upload foto untuk dokumentasi pekerjaan fisik.

Setiap tahun tiap Kementerian Pekerjaan Umum mendapat tugas untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan amanat UU yaitu UU APBN. Semua kegiatan tersebut perlu dipertanggung jawabkan sebaik-baiknya, diantaranya dengan melaksanakan amanat tersebut secara transparan, jujur, dan berkeadilan serta dalam rangka memberantas praktik KKN yang sedang terus digalakkan guna terlaksananya Good Governance.

Salah satu kegiatan adalah Pengadaan

INOVASI 3

Inov

asi 3

Tahun 2010,Sistem Semi E-Procurement

Plus

TambahEmpat Provinsi

Kementerian Pekerjaan Umum telah membuat perangkat agar pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan secara lebih baik dengan menggunakan perangkat komputerisasi, yaitu e-Procurement


menunjukkan masih ada Satker yang memulai kegiatan pelelangan pada bulan Mei, yang berdampak pada lambatnya progres keuangan. Untuk itu diharapkan agar proses lelang dapat segera dilaksanakan, sehingga pada awal April sudah dilakukan penandatanganan kontrak, dan paling lambat akhir November 2010 pekerjaan telah selesai.

Danny menambahkan, penempatan petugas-petugas yang khusus, teliti, dan cermat sangat diperlukan di masing-masing Satker, untuk menghasilkan hasil pemantauan yang cepat, akurat, dan terkini. Ketepatan waktu dalam pengiriman back-up dan kelengkapan akurasi data yang dikirim merupakan indikasi keberhasilan proses e-Monitoring.

”Ketaatan pengiriman akan dipantau oleh Dit. Bina Program, Satker yang terlambat atau tidak mengirim laporan progres kegiatan secara elektronik akan diberi teguran dan dilaporkan ke Inspektorat Jenderal (sebagai bagian dari penilaian kinerja Satker terbaik dan Satker terburuk),” tambahnya.

INOVASI 3

Barang dan Jasa (baik pengadaan barang, konsultan, maupun jasa konstruksi) yang harus dilakukan melalui pelelangan maupun pemilihan langsung dan pengadaan langsung. Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian PU harus dilaksanakan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk hal tersebut Kementerian Pekerjaan Umum telah membuat perangkat untuk dipergunakan sebagai sarana agar pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan secara lebih baik dengan menggunakan perangkat komputerisasi, yaitu e-Procurement. Selain itu, dalam melaksanakan pemantauan dan pelaporan, setiap Satker harus berpedoman pada aturan dan petunjuk yang telah ditetapkan, antara lain adalah dengan melakukan pelaporan progres kegiatan dengan menggunakan mekanisme e-Monitoring.

Dalam rangka mensosialisasikan e-Procurement dan e-Monitoring tersebut, Ditjen Cipta Karya dalam hal ini Direktorat Bina Program melakukan sosialisasi di empat kota di Indonesia yaitu Jakarta, Balikpapan, Surabaya dan Batam. Sosialisasi ini diikuti oleh para Satker Propinsi di seluruh Indonesia para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta asisten perencanaan maupun pelaksanaan untuk e-Procurement maupun e-Monitoring.

Dalam satu kesempatan Direktur Bina Program Danny Sutjiono mengatakan, sosialisasi ini merupakan sarana untuk saling berbagi satu dengan yang lainnya. Para Satker dipersilahkan untuk mengajukan tuntutannya, karena ini merupakan sarana untuk memperbaiki bagaimana strategi kita kedepan dalam melaksanakan tugas monitoring maupun pelelangan dengan baik.

“Tahun ini penyerapan kita sebesar 94% merupakan yang terbaik diantara Satminkal PU lainnya. Meskipun demikian e-monitoring kita hanya mencapai 86%. Ini merupakan tantangan kita pada tahun 2010 ini. Saya harap alasan klasik seperti komputer dan jaringan internet sudah tidak ada lagi,” katanya.

Adapun para instruktur untuk kegiatan e-Procurement adalah dari Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan pengelola sistem e-Procurement, sedangkan instruktur untuk kegiatan e-Monitoring adalah dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum selaku pengelola sistem e-Monitoring.

Dalam sosialisasi tersebut akan diberikan

penjelasan mengenai sistem yang akan diaplikasikan dan dilakukan pemantapan untuk mengoperasikan sistem tersebut dengan data dari masing-masing Satuan Kerja yang bersangkutan. Oleh karena itu para peserta diminta untuk membawa data yang terkait dengan Satuan Kerjanya masing-masing. Para Satuan Kerja akan diberikan software sistem aplikasi e-Procurement dan e-Monitoring agar dapat diimplementasikan di unit kerjanya masing-masing

Sosialisasi ini dilakukan, dengan harapan semua Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya baik di Pusat maupun di Daerah dapat menerapkan tahapan-nya dan melaporkan realisasinya melalui: a. Penayangan informasi umum tentang Satker (nama Kasatker/PPK/Alamat Satker/Pagu dana) ; b. Penayangan informasi paket kegiatan yang akan dilaksanakan serta pagu dananya; c. Tahap-tahap prakontrak selanjutnya hingga tahap penandatanganan kontrak.

Pengalaman tahun sebelumnya

Foto Atas & Bawah : Suasana Sosialisasi Pemantapan E-Procurement dan E-Monitoring di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya


PPembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

dirintis oleh Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 2003 (Dahulu Departemen Kimpraswil) kemudian tahun 2005 dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat atas banyaknya permintaan dari Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan rumah sewa murah di perkotaan.

Buku Rusunawa di Indonesia ini merupakan review pembangunan Rusunawa yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya selama lima tahun. Dimana Rusunawa yang dibangun meliputi rusunawa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Rusunawa pekerja atau buruh, Rusunawa mahasiswa.

Rusunawa MBR yang dibangun antara lain, Seruai, Belawan, Seni Raja dan Surakarta. Sementara Rusunawa pekerja atau buruh antara lain Muka Kuning Batam, Menteng Asri Bogor dan Kima Daya Makassar. Untuk Rusunawa Mahasiswa antara lain Rusunawa USU Medan, UNPAD Sumedang dan ITS Surabaya, dan lain-lain.

Buku setebal 118 halaman ini berisi foto profil tiap-tiap Rusunawa yang dibangun, dilengkapi juga dengan testimoni penghuni Rusunawa tersebut. Seperti testimoni Agus penghuni Rusunawa Gulomantung Gresik berikut ini “Saya merasa beruntung dapat terpilih sebagai penghuni atau penyewa Rusunawa Gulomantung, sehingga dapat bekerja lebih nyaman dan gampang mencapai tempat bekerja dibanding sewaktu masih tinggal di rumah orang tua yang relatif agak jauh. Di tempat ini saya dapat juga membawa keluarga, satu istri dan satu anak balita” katanya.

Buku ini juga dilengkapi dengan tabel dan juga peta tematik pembangunan Rusunawa di Indonesia. Sehingga kita dapat dengan

RESENSI

Rese

nsi

Rusunawadi IndonesiaGagasan, perkembangandan keberlanjutan(2005-2009)

mudah mengetahui penyebaran rusunawa di Indonesia. Seperti kita ketahui, penyelenggaraan rusunawa sudah berjalan

selama 2003-2009. Peningkatan penyediaan rusunawa setiap tahun menunjukkan dinamika terhadap kebutuhan bertempat tinggal yang layak dalam peningkatan kualitas perkotaan. Performa Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai instansi teknis, mampu mensinergikan kinerja dan kesepakatan dalam penyelenggaraan serta pengelolaan rusunawa di Indoensia.

Dimana salah satu tugas dan tanggung jawab Ditjen Cipta Karya adalah menuntaskan target ke-11 MDG’s yaitu mencapai perbaikan yang berarti meningkatkan kehidupan paling tidak sejumlah 100 juta masyarakat miskin yang hidup di permukiman kumuh pada tahun 2020. Target tersebut diejawantahkan salah satunya melalui pembangunan sekitar 60.000 unit satuan Rusunawa sampai dengan tahun 2009.

Outcome yang diharapkan, adalah : perbaikan kawasan kumuh dan peningkatkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan, penyediaan hunian layak, memadai, murah dan berkualitas, memberikan kepastian hukum dalam menghuni bagi masyarakat, pembelajaran kemandirian masyarakat melalui pembentukan institusi pengelola Rusunawa, peningkatan kesejahteraan bagi MBR, menjadi percontohan (best practice) untuk direplikasi oleh Pemda.

Buku ini cocok untuk koleksi para satuan kerja di daerah baik provinsi maupun kabupaten. Paling tidak buku ini dapat memberikan kita pandangan maupun pemikiran tentang kebijakan maupun implementasi pembangunan Rusunawa Bidang Cipta Karya di Indonesia.


Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap aparat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam hal penyusunan dan pengendalian program TA 2010 bidang Cipta Karya, Ditjen Cipta Karya mengadakan Rapat Kooordinasi Pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya TA 2010, di Jakarta (12/2). Rakor ini diikuti seluruh Kepala Satuan Kerja di semua sektor Bidang Cipta Karya, PPK Perencanaan dan pengendalian serta para pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Ditjen Cipta Karya.

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam arahannya mengatakan, lima tahun terakhir merupakan tugas yang berat bagi Ditjen Cipta Karya. Menurutnya, masih terdapat kelemahan dalam Rencana Strategi (renstra) bidang Cipta Karya, dimana renstra yang disusun tidak sesuai dengan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM).

“Akibatnya terjadi backlog atau gap yang cukup besar untuk beberapa sektor tertentu. Start kita tidak baik pada saat itu. Untuk lima tahun kedepan, RPIJM sudah disahkan dan renstra sudah dikonsolidasi dengan baik. Sehingga selama lima tahun kedepan kita mempunyai acuan yang lebih jelas dan baik,” katanya.

Rakor KegiatanBidang Cipta Karya 2010

SEPUTARKITA

Sebanyak 24 kabupaten/kota sudah menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK) dalam rangka mendukung Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) di Indonesia selama lima tahun (2010 – 2014). Tahun 2010 ini ditargetkan SSK sudah dimiliki

24 Kabupaten/Kota Telah Miliki Strategi Sanitasi Kotaoleh 41 kabupaten/kota, dan hingga 2014 ditargetkan sebanyak 330 kabupaten/kota akan difasilitasi dalam Urban Sanitation Development Program (USDP) untuk menyusun SSK. SSK berisi detail rencana teknis pembangunan sanitasi mencakup air limbah, persampahan, dan drainase, baik drainase perkotaan maupun drainase mandiri.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, saat memberikan pengarahan dalam Seminar on Sewerage and Water Environmental Issues, di Jakarta, Selasa (23/2). Seminar ini hasil kerjasama Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Government of Japan.

“Tidak adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sektor swasta atau komunitas akan membuat tugas jauh lebih sulit. Untuk melaksanakan komitmen ini dibutuhkan banyak dana, yaitu sekitar Rp. 8,4 triliun dari Anggaran Nasional dan Rp. 1,3 triliun dari APBD,” tutur Budi Yuwono.

Sepu

tar K

ita

2010, PNPM MandiriKementerian PUSasar 17.420 Desa

Tahun 2010, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kementerian Pekerjaan Umum yang dinakhodai oleh Ditjen Cipta Karya menyasar 17.420 desa. Program ini terdiri dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di 8200 desa, Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (PPIP) di 3900 desa, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 4000 desa dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 1320 desa.

Ditjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II ini perhatian pemerintah sangat besar terhadap program-program pemberdayaan. Kedepannya program –program seperti ini akan terus ditingkatkan tiap tahunnya. Disamping itu, anggaran untuk program ini juga cukup besar.

“Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Budiono baru saja menyerahkan bantuan langsung sebesar Rp 1,2 triliun untuk program pemberdayaan. Di Ditjen Cipta Karya sendiri pada tahun 2010 sebanyak 40% dari total anggaran yang ada atau sekitar Rp 4 triliun dialokasikan untuk program pemberdayaan. Sorotan pemerintah maupun publik terhadap program ini cukup besar, sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ,” katanya disela-sela acara Konsolidasi RIS PNPM di Jakarta, (9/2).


Segenap Pimpinan dan StafDirektorat Jenderal Cipta Karya

Mengucapkan

GONG XI FAT CHAI

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2561

Documents

ASIA PACIFIC MINISTERS’ CONFERENCE ON HOUSING AND …ciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/bulletinCK_feb10.pdf · 24 Perubahan NIP Baru PNS‘Lebih Otentik dan ... Semi E-Procurement