permenkes no1332 tahun2002 Full Version

8/16/2019 permenkes no1332 tahun2002 Full Version

1/23

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR. 922/MENKES/PER/X/1993

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IIN APOTIK

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

M!"#m$%"& : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan apotik seperti tercantum pada

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK//!99"

tentang ketentuan dan #ata cara Pemberian $%in &potik sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan $P#'K dan kebutuhan

masyarakat serta %iwa semangat (tonomi )aerah* sebagaimana

dimaksud dalam +ndang,undang Nomor 22 tahun !999 tentang

Pemerintahan )aerah-

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan

tentang perubahan &tas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

922/M'NK'S/SK//!99 tentang Ketentuan dan #ata ara

Pemberian $0in &potik.

M!""&%' : !. +ndang,undang (bat Keras 1St.!9 No.34!5-

2. +ndang,undang No. 2 #ahun !992 tentang Kesehatan 16embaran

Negara #ahun !992 No. !""* #ambahan 6embaran Negara No.

4935-

. +ndang,undang No.3 #ahun !99 tentang Psikotropika 16embaran

Negara #ahun !99 No. !"* #ambahan 6embaran Negara No.

7!5-

4. +ndang,undang No.22 #ahun !99 tentang Narkotika 16embaran

Negara #ahun !99 No. 7* #ambahan 6embaran Negara No.

7985-


2/23

a. +ndang undang Nomor 22 #ahun !999* tentang Pemerintahan

)aerah 16embaran Negara Nomor 7" #ahun !999* #ambahan

6embaran Negara Nomor 85-

b. +ndang,undang Nomor 23 #ahun !999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan )aerah 16embaran Negara

epublik $ndonesia Nomor 2 #ahun !999 #ambahan 6embaran

Negara Nomor 8485-

c. Peraturan Pemerintah No.23 #ahun !98" tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah No. 27 #ahun !973 tentang &potik

16embaran Negara $ Nomor 4" #ahun !98"* #ambahan

6embaran Negara Nomor !795-

d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 #ahun !997 tentang #enaga

Kesehatan* 16embaran Negara $ Nomor 49 #ahun !997*

#ambahan 6embaran Negara Nomor 75-

e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 #ahun !998 tentang Pengamanan

Sediaan ;armasi dan &lat Kesehatan 16embaran Negara Nomor

!8 #ahun !998 #ambahan 6embaran Negara Nomor 8!5-


3/23

M E M U T U S K A N

M!"!'%()%" : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR 922/MENKES/SK/X/1993 TENTANG KETENTUAN

DAN TATA CARA PEMBERIAN IIN APOTIK.


4/23

BAB I

KETENTUAN UMUM

P%*%+ 1Mengubah beberapa ketentuan dalam pasal !* * 4* * 9* !2* !9* 24* 23*

27* 2* 29* "* dan

ayat 125* sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN

UMUM

P%*%+ 1

)alam peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. &potik adalah suatu tempat tertentu* tempat dilakukan

peker%aan ke


5/23

e. &poteker Pendamping adalah &poteker yang beker%a di &potik

di samping &poteker Pengelola &potik dan / atau

menggantikannya pada %am,%am tertentu pada hari buka

&potik.


6/23

1!5 Sebelum melaksanakan kegiatannya* &poteker Pengelola

&potik wa%ib memiliki Surat $0in &potik.

125 $0in &potik berlaku untuk seterusnya selama &potik yang

bersangkutan masih akti< melakukan kegiatan dan &poteker

Pengelola &potik dapat melaksanakan peker%aannya dan masih

memenuhi persyaratan. +ntuk memperoleh i0in &potik tidak

dipungut biaya dalam bentuk apapun.

P%*%+ 3

1!5 Pengelolaan &potik di daerah,daerah tertentu dapat dinyatakan

sebagai pelaksanaan Masa ?akti &poteker bagi &poteker yang

bersangkutan-

125 )aerah,daerah tertentu dimaksud dalam ayat 1!5 ditetapkan oleh

Menteri.

BAB ++

PELIMPAHAN ,E,ENANG PEMBERIAN IIN APOTIK

P%*%+ -

1!5 $0in &potik diberikan oleh Menteri-

125 Menteri melimpahkan wewenang pemberian i0in apotik kepada

Kepala )inas Kesehatan Kabupaten/Kota-

15 Kepala )inas Kesehatan Kabupaten/Kota wa%ib melaporkan

pelaksanaan pemberian i0in* pembekuan i0in* pencairan i0in* dan

pencabutan i0in apotik sekali setahun kepada Menteri dan

tembusan disampaikan kepada Kepala )inas Kesehatan Propinsi-


7/23

BAB III

PERSARATAN APOTEKER PENGELOLA APOTIK

P%*%+

+ntuk men%adi &poteker Pengelola &potik harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. $%a0ahnya telah terda


8/23

125 Sarana &potik dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan

kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan


9/23

135 )alam %angka waktu !2 1dua belas5 hari ker%a setelah diterima

laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 15* atau

pernyataan dimaksud ayat 145 Kepala )inas Kesehatan

Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat $0in &potik

dengan menggunakan contoh ;ormulir Model &P#,3-

175 )alam hal hasil pemeriksaan #im )inas Kesehatan

Kabupaten/Kota atau Kepala ?alai P(M dimaksud ayat 15 masih

belum memenuhi syarat Kepala )inas Kesehatan Kabupaten/Kota

setempat dalam waktu !2 1dua belas5 hari ker%a mengeluarkan

Surat Penundaan dengan menggunakan contoh ;ormulir Model

&P#,7-

15 #erhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

175* &poteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan

yang belum dipenuhi selambat,lambatnya dalam %angka waktu !

1satu5 bulan se%ak tanggal Surat Penundaan.

P%*%+

1!5 )alam hal &poteker menggunakan sarana pihak lain* maka

penggunaan sarana dimaksud wa%ib didasarkan atas per%an%ian

ker%a sama antara &poteker dan pemilik sarana.

125 Pemilik sarana dimaksud dalam ayat 1!5 harus memenuhi

persyaratan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan

perundang,undangan di bidang obat sebagaimana dinyatakan

dalam Surat Pernyataan yang bersangkutan.


10/23

P%*%+ 9

!5 #erhadap permohonan i0in apotik yang ternyata tidak memenuhi

persyaratan dimaksud pasal 3 dan atau pasal 7* atau lokasi &potik

tidak sesuai dengan permohonan* maka Kepala )inas Kesehatan

Kabupaten/Kota setempat dalam %angka waktu selambat,lambatnya

!2 1dua belas5 hari ker%a wa%ib mengeluarkan Surat Penolakan

disertai dengan alasan,alasannya dengan mempergunakan contoh

;ormulir Model &P#,.

BAB I

PENGELOLAAN APOTIK

P%*%+ 10

Pengelolaan &potik meliputi:

a Pembuatan* pengolahan* peracikan* pengubahan bentuk

pencampuran. penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat.

b. Pengadaan* penyimpanan* penyaluran dan penyerahan

perbekalan


11/23

meliputi:

a. Pelayanan in


12/23

15 Pemusnahan narkotika wa%ib mengikuti ketentuan perundang,

undangan yang berlaku.

BAB I

PELAANAN

P%*%+ 1-

1!5 &potik wa%ib melayani resep dokter* dokter gigi dan dokter hewan.

125 Pelayanan resep dimaksud dalam ayat 1!5 sepenuhnya atas

tanggung %awab &poteker Pengelola &potik.

P%*%+ 1

1!5 &poteker wa%ib melayani resep sesuai dengan tanggung %awab

dan keahlian pro


13/23

diserahkan kepada pasien.

b. Penggunaan obat secara tepat* aman* rasional atas

permintaan

P%*%+ 1

1!5 &pabila &poteker menganggap bahwa dalam resep terdapat

kekeliruan atau penulisan resep yang tidak tepat* &poteker harus

memberitahukan kepada dokter penulis resep.

125 &pabila dalam hal dimaksud ayat 1!5 karena pertimbangan

tertentu dokter penulis resep tetap pada pendiriannya* dokter

wa%ib menyatakannya secara tertulis atau membubuhkan tanda

tangan yang la0im di atas resep.

P%*%# 1

1!5 Salinan resep harus ditandatangani oleh &poteker.

125 esep harus dirahasiakan dan disimpan di &potik dengan baik

dalam %angka waktu 1tiga5 tahun.

15 esep atau salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada

)okter penulis resep atau yang merawat penderita* penderita

yang bersangkutan. petugas kesehatan atau petugas lain yang

berwenang menurut peraturan perundang,undangan yang

berlaku.

P%*%+ 1

1!5 &poteker Pengeloia &potik* &poteker Pendamping atau &poteker

Pengganti dii0inkan untuk men%ual obat keras yang dinyatakan


14/23

sebagai )a


15/23

P%*%+ 21

&poteker Pendamping yang dimaksud dalam Pasal !9 ayat 1!5*

bertanggung %awab atas pelaksanaan tugas pelayanan ke


16/23

rangkap empat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak*

yang melakukan serah terima dengan menggunakan contoh

;ormulir Model &P,!".

P%*%+ 2-

1!5 &pabila &poteker Pengelola &potik meninggal dunia* dalam

%angka waktu dua kali dua puluh empat %am* ahli waris

&poteker Pengelola &potik wa%ib melaporkan ke%adian tersebut

secara tertulis kepada Kepala )inas Kesehatan

Kabupaten/Kota-

125 &pabila pada &potik tersebut tidak terdapat &poteker

pendamping* pada pelaporan dimaksud ayat 1!5 wa%ib disertai

penyerahan resep* narkotika* psikotropika* obat keras dan kunci

tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika-

15 Pada penyerahan dimaksud ayat 1!5 dan 125* dibuat ?erita &cara

Serah #erima sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 125 dengan

Kepala )inas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan

menggunakan contoh


17/23

125 &poteker tidak memenuhi kewa%iban dimaksud dalam Pasal !2

dan Pasal !3 ayat 125 dan atau-

15 &poteker Pengelola &potik terkena ketentuan dimaksud dalam pasal !9 ayat 135 dan atau-

145 #er%adi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang,

undangan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! dan atau-

135 Surat $0in Ker%a &poteker Pengelola &potik dicabut dan atau-

175 Pemilik sarana &potik terbukti terlibat dalam pelanggaran

Perundang,undangan di bidang obat* dan atau-

15 &potik tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam pasal

7.

Kepala )inas Kesehatan Kabupaten/Kota sebelum melakukan

pencabutan sebagaimana dimaksud ayat 1!5 berkoordinasi dengan

Kepala ?alai P(M setempat.


18/23

P%*%+ 2

Pelaksanaan Pencabutan $0in &potik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huru< 1g5 dilakukan setelah dikeluarkan:

1!5 Peringatan secara tertulis kepada &poteker Pengelola &potik

sebanyak 1tiga5 kali berturut,turut dengan tenggang waktu

masing,masing 2 1dua5 bulan dengan menggunakan contoh

;ormulir Model &P#,!2.

125 Pembekuan $0in &potik untuk %angka waktu selama,lamanya 7

1enam5 bulan se%ak dikeluarkannya penetapan pembekuan

kegiatan &potik dengan menggunakan contoh ;ormulir Model

&P#,!.

15 Pembekuan $0in &potik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1!5

huru< 1b5* dapat dicairkan kembali apabila &potik telah

membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan ini dengan menggunakan contoh

;ormulir Model &P#,!4-

145 Pencairan $0in &potik dimaksud dalam ayat 125 dilakukan

setelah menerima laporan pemeriksaan dari #im Pemeriksaan

)inas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

P%*%+ 2

Keputusan Pencabutan Surat $0in &potik oleh Kepala )inas

Kesehatan Kabupaten/Kota disampaikan langsung kepada yang

bersangkutan dengan menggunakan contoh ;ormulir Model &P#,!3.

dan tembusan disampaikan kepada Menteri dan Kepala )inas

Kesehatan Propinsi setempat serta Kepala ?alai P(M setempat.


19/23

P%*%+ 2

&pabila Surat $0in &potik dicabut* &poteker Pengelola &potik atau

&poteker Pengganti wa%ib mengamankan perbekalan


20/23

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGA,ASAN

P%*%+ 30

1!5 Pembinaan terhadap apotik dilaksanakan secara

ber%en%ang dari tingkat Pusat sampai dengan )aerah* atas

petun%uk teknis Menteri-

125 )alam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan &potik

sebagaimana dimaksud ayat 1!5 dilaksanakan oleh

)epartemen Kesehatan* )inas Kesehatan dan ?adan

P(M-

15 #ata cara pemeriksaan menggunakan contoh ;ormulir

Model &P#,!7.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

P%*%+ 31

Pelanggaran terhadap +ndang,undang obat keras Nomor. St. !9

No. 34!* +ndang,undang No. 2 tahun !992 tentang Kesehatan*

+ndang,undang No. 3 tahun !99 tentang Psikotropika* +ndang,

undang No. 22 tahun !99 tentang Narkotika* serta ketentuan

peraturan perundang,undangan lain yang berlaku.


21/23

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

P%*%+ 32

$0in &potik yang masih berlaku agar menyesuaikan dengan peraturan

ini setelah habis masa berlakunya.

BAB X+II

KETENTUAN PENUTUP

P%*%+ 33

1!5 Semua Ketentuan Menteri tentang &potik lainnya yang telah

dikeluarkan sebelum ditetapkannya peraturan ini masih tetap

berlku sepan%ang tidak bertentangan dengan peraturan ini.


22/23

125 &potik yang telah memiliki i0in apotik berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 922/Menkes/Per//!99 tentang Pemberian $0in &potik dianggap telah

memiliki i%in berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan.

P%*%+ 3-

Peraturan ini mulai berlaku se%ak tanggal ditetapkan. &gar setiap orang mengetahuinya*

memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan menempatkannya dalam ?erita

Negara epublik $ndonesia.

P%*%+ II

Keputusan ini mulai berlaku se%ak tanggal ditetapkan.

&gar setiap orang mengetahuinya* memerintahkan pengundangan peraturan ini

dengan penempatannya dan ?erita Negara epublik $ndonesia.

)itetapkan di @&K&#& pada tanggal 29 (ktober 2""2.

M'N#'$ K'S'>&N

Dr. ACHMAD SU4UDI


23/23

Documents

permenkes no1332 tahun2002 Full Version