Embed Size (px)
Citation preview
PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA
(DESA LANJUT KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2015)
JURNAL
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
OLEH:
ADE EKA KURNIAWAN
NIM: 120565201056
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
2016
PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA
(DESA LANJUT KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN
LINGGA TAHUN 2015)
ADE EKA KURNIAWAN
120565201056
( Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH Tanjungpinang)
ABSTRAK
BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh desa melalui pernyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lain demi
kesejahteraan masyarakat.Tujuan dari pendirian BUMDes ini untuk meningkatkan
pendapatan asli desa. Rumusan masalah dari penelitian ini untuk mengetaui
bagaimana peranan badan usaha milik desa dalam peningkatan asli desa di desa lanjut
kecamatan singkep pesisir kabupaten lingga tahun 2015.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) dalam Peningkatan pendapatan asli desa, khususnya masyarakat Desa
Lanjut Kecamatan Singkep Pesisr Kabupaten Lingga. Metode Penelitian kualitatif
yang berdasar proses pengambilan data bersifat sampling purpose, Informan
penelitiannya berjumlah 10 orang. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan
dan observasi.
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Badan Usaha
Milik Desa ( BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli Desa sebagai Fasilitator,
Mediator, Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Desa
Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi
tidak sesuai dengan yang di inginkan.hanya meningkat Rp. 3.940.000 saja.
Kata Kunci: Peranan BUMDes Dalam peningkatan pendapatan asli Desa.
ABSTRACK
BUMDes is a business entity that is wholly or largely owned by the village
through the capital's ownership is directly derived from the wealth of the village
which is separated in order to manage assets, services, and other business
establishments for the welfare of BUMDes masyarakat.Tujuan to increase rural
income. The problems of this research to mengetaui how the role of village-owned
enterprises in the original increase rural village in the coastal district about singkep
districts phallus2015.
This study aims to determine the role of village-owned enterprises (BUMDes)
Increased revenue in the village, especially the Advanced Rural District of Singkep
Pesisr Lingga District. Qualitative research methods are based on the data collection
process is sampling purpose, research informant about 10 people. In analyzing the
research data used and observation
The conclusion of this study indicate that the role of village-owned enterprises
(BUMDes) in increasing revenue village as facilitator, mediator, Motivator,
motivator increased. Role of Advanced Village BUMDes already doing duty in
accordance with the BUMDes reference, but there does not match that in
inginkan.hanya increased Rp. Only 3.94million
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Era otonomi telah banyak
mendukung daerah untuk lebih
memperhatikan nilai-nilai yang
berguna untuk mencapai kesejahteraan
masyarakatnya serta menciptakan
kemandirian daerah guna
meningkatkan pendapatan Asli Desa
dan peningkatan kehidupan yang lebih
baik dalam bidang ekonomi,sosial
maupun politik. Otonomi yang
memberikan kewenangan sepenuhnya
kepada daerah untuk menjalankan
pemerintahan yang mandiri dan kreatif
dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat didaerah.Dalam Undang-
Undang No 6 Tanun 2014 bahwa
desa disarankan untuk memiliki suatu
badan usaha yang berguna untuk
memenuhi kebutuhan
masyarakat,terutama kebutuhan pokok
dan tersedianya sumberdaya desa yang
belum dimanfaatkan,dan tersedianya
sumberdaya manusia yang mampu
mengelola badan usaha sebagai asset
penggerak perekonomian masyarakat.
Dalam era otonomi juga perlu
diberlakukan kebijakan yang
memberikan akses dan memberikan
kesempatan kepada desa untuk dapat
menggali potensi baik sumberdaya
alam maupun sumberdaya manusia
yang berada dalam wilayah desa
tersebut yang nantinya digunakan
sebagai sumber pendapatan desa.
Landasan hukum yang
melandasi berdirinya BUMDes ini
antara lain adalah UU No 6 Tahun
2014 tentang desa, serta PP No. 43
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014
tentang desa. Sedangkan maksud dari
pendirian BUMDes tersebut adalah
sebagai usaha desa yang dimaksud
untuk menampung seluruh
peningkatan pendapatan desa, baik
yang berkembang menurut adat
istiadat maupun kegiatan
perekonomian yang diserahkan untuk
dikelola oleh masyarakat dari program
proyek pemerintah dan pemerintah
daerah. Sedangkan tujuan dari
pendirian BUMDes adalah sebagai
upaya untuk peningkatan pendapatan
asli daerah dan pedesaan dengan
meningkatkan kapasitas masyarakat
dalam merencanakan dan mengelola
pembangunan perekonomian desa.
Disamping itu pendirian BUMDes ini
mempunyai sasaran yaitu terlayaninya
masyarakat desa dalam
mengembangkan usaha ekonomi
produktif serta tersedianya beragam
media usaha dalam mengurangi dan
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
BUMDes mempunyai 4 ( empat)
tujuan utama yaitu:
1. Meningkatkan
perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan
asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan
potensi desa sesuai dengan
kebutuhan Masyarakat
4. Meningkatkan
pembangunan desa,
pemberdayan Masyarakat
Desa, pemberian bantuan
untuk Masyarakat Miskin
melalui hibah, bantuan
sosial, dan kegiatan dana
bergulir yang ditetapkan
melalui APBD.
Pendirian BUMDes adalah
merupakan perwujudan dari
pengelolaan ekonomi produktif desa
yang dilakukan secara kooperatif,
partisifatip, emansifatif, transparasi,
akuntabel, sustainable. Oleh karana itu
perlu upaya serius untuk menjadikan
pengelolaan BUMDes tersebut dapat
berjalan secara efektif, efesien,
propesional, dan mandiri. Untuk
mencapai tujuan BUMDes dilakukan
dengan cara memenuhi kebutuhan
produktif dan konsumtif masyarakat
melalui pelayanan distribusi barang
dan jasa yang dikelola masyarakat dan
pemerintah desa.
Dinyatakan dalam Undang-
undang No. 6 Tahun 2014 bahwa
BUMDes dapat didirikan sesuai
dengan kebutuhan dan potensi desa
setempat.
Yang dimaksud dengan kebutuhan dan
potensi desa adalah sebagai berikut;
1. Kebutuhan masyarakat
terutama dalam pemenuhan
kebutuhan pokok;
2. Tersedianya sumber daya
desa yang belum
dimanfaatkan secara optimal ;
3. Tersedianya sumber daya
manusia yang mampu
mengelola badan usaha
sebagai asset penggerak
perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit yang
merupakan kegiatan ekonomi
warga masyarakat.
Kecamatan Singkep Pesisir
merupakan sebuah kecamatan yang
memiliki 6 (enam) desa yang sebagian
masih berada diwilayah yang
memiliki beragam macam potensi
pertanian, air bersih dan perternakan
yang masih belum dikelola dengan
baik.salah satunya adalah Desa Lanjut
Kecamatan Singkep Pesisir kabupaten
Lingga. Desa Lanjut merupakan Desa
yang dikenal memiliki sumber air
bersih. Desa Lanjut ini memiliki 1.061
jiwa yang terdiri dari laki-laki dan
perempuan dan mempunyai luas
daerah 24.425 km.dan mempunyai
dana APBDes pada tahun 2015 sebesar
Rp. 922.597.236.63.
Badan usaha desa lanjut dibuat
pada tahun 2013 yaitu sumber air
bersih,dan pada tahun 2015 badan
usaha desa lanjut disah menjadi
BUMDes dan telah ditetapkan melalui
peraturan desa.adapun permodalan
badan usaha tersebut.
Tabel 1.1 Sumber Modal Air
Bersih
N
o
Na
ma
Usa
2012 2013 Jumlah
ha
1 Sum
ber
Air
Bers
ih
150.00
0.000
37.676
.004
187.67
6.004
Jum
lah
150.00
0.000
37.676
.004
187.67
6.004
Sumber: Arsip Desa Lanjut Tahun
2012 dan 2013
Tabel 1.2 perkembangan
pendapatan sumber air bersih
Ta
hun
Penda
patan
Biaya
Operas
ional
Biay
a
cada
ngan
PAD
es
201
2
12.00
0.000
8.400.
000
500.
000
3.100
.000
201
3
12.00
0.000
9.400.
000
500.
000
2.100
.000
201 12.00 7.900. 500. 3.600
4 0.000 000 000 .000
201
5
12.00
0.000
7.560.
000
500.
000
3.940
.000
Sumber : Arsip Desa Lanjut
Dari hasil pengamatan
penelitian tentang usaha Desa lanjut.
masyarakat sering mengalami
permasalahan modal untuk
pemasangan air tersebut dan
mengalami kelancaran air yang
menjadi pemhambat kebutuhan
masyarakat untuk kebutuhan sehari-
hari,dan masyarakat kurang mendapat
pelayanan yang baik.
Dalam penelitian kali ini maka
saya akan mengambil lokasi penelitian
di Desa Lanjut Kecamatan Singkep
Pesisir dengan alasan bahwa desa ini
memiliki potensi yang baik dalam
hasil sumber air bersih , masyarakat
maupun aparatur desa dalam
pengelolaan peternakan belum dapat
mengakses sarana dan prasarana secara
layak, selain itu juga desa ini telah
memiliki sebuah badan usaha milik
desa yang dimaksud untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat desa yang
sebagian besar sangat membutuhkan
bantuan tersebut untuk kebutuhan
sehari-hari.
Peneliti akan melakukan
berbagai kegiatan penelitian yang
nantinya dapat diketahui apakah badan
usaha milik desa telah berdiri di Desa
Lanjut ini berjalan sesuai dengan
tujuan BUMDes tersebut secara
nyata.yaitu mengakomodir kebutuhan
masyarakat serta menjadikan BUMDes
ini sebagai wahana dalam memasarkan
potensi air tersebut yang ada didesa
ini. Serta peneliti juga akan melihat
apakah masyarakat desa tersebut
terbantu dalam pemenuhan kebutuhan
mereka dengan adanya BUMDes
didesa ini. Serta apakah BUMDes ini
mempunyai peranan dalam
peningkatan pendapatan desa dan
pendapatan masyarakat desa setempat,
serta membantu masyarakat sehingga
akan berdampak pada peningkatan
kesejahteran secara ekonomi.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan judul penelitian
dan latar belakang masalah yang ada,
dapat disimpulkan rumusa masalahnya
adalah sebagai berikut;
1. Bagaimana peranan BUMDes
dalam peningkatan
pendapatan asli desa( PAD),
desa lanjut kecamatan
singkep pesisir.(studi khasus
sumber air bersih desa lanjut
yang telah ditetapkan di
peraturan Desa Lanjut No 5
Ttahun 2015 pasal 8)?
1.3 Tujuan Penulisan
Untuk mengetahui
bagaimana peranan BUMDes
dalam peningkatan pendapatan
asli desa ( PAD) di Desa Lanjut
Kecamatan Singkep Pesisir
Kabupaten Lingga Tahun 2015.
2. KAJIAN TEORI
2.1 Pengertian Peranan
BUMDes sebagai lembaga
berbentuk badan hukum yang
menaungi berbagai unit usaha desa
memiliki peranan penting dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa. Peranan berasal dari kata peran,
peran memiliki makna yaitu
seperangkat tingkat diharapkan yang
dimiliki oleh yang berkedudukan
dimasyarakat. Sedangkan peranan
adalah bagian dari tugas utama yang
harus dilaksanakan. (Kamus Besar
Bahasa Indonesia, 1989).
Menurut Soerjono Soekanto
dalam bukunya Sosiologi Suatu
Pengantar mengemukakan definisi
peranan sebagai berikut: “Peranan
merupakan (role) aspek dinamis
(status) apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya maka dia
menjalankan suatu peranan. Perbedaan
antara kedudukan dengan peranan
adalah untuk kepentingan ilmu
pengetahuan. Keduanya tidak dapat
dipisah-pisahkan, karena yang satu
tergantung pada yang lain dan
sebaliknya” (Soerjono Soekanto, 2009:
212).
Berdasarkan pengertian diatas,
maka penulis menyimpulkan
seseorang atau sekelompok
masyarakat harus menjalankan hak dan
kewajibanya sesuai dengan kedudukan
yang dimilikinya.
Peranan menurut Gros, Mason
dan M.C Eachern yang dikutip dalam
buku Pokok-pokok Pikiran dalam
Sosiologi karangan David Berry
adalah perangkat harapan-harapan
yang dikenakan pada individu atau
kelompok yang menempati kedudukan
sosial tertentu. Hal senada juga
diungkapkan oleh David Berry,
menurutnya didalam peranan terdapat
dua macam harapan yaitu:
1. Harapan-harapan dari
masyarakat terdapat
pemegang peran atau
kewajiban-kewajiban dari
pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang
dimiliki oleh sipemegang
peran terhadap masyarakat
atau terhadap orang-orang
yang berhubungan
dengannya dalam
menjalankan peranannya
atau kewajibannya
(Berry,1995:101).
Berdasarkan pengertian diatas
penulis menyimpulkan Perbedaan
antara kedudukan dan peranan adalah
untuk kepentingan ilmu pengetahuan,
keduanya tidak dapat dipisahkan
karena yang satu tergantung pada yang
lainnya dan begitu pula sebaliknya.
Tidak ada peranan tanpa kedudukan
atau kedudukan tanpa peranan,
sebagaimana halnya dengan
kedudukan, peranan juga mempunyai
dua arti, setiap orang mempunyai
macam-macam peranan yang berasal
dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal
itu berarti sekaligus bahwa peranan
menentukan apa yang diperbuatnya
bagi masyarakat serta kesempatan-
kesempatan apa yang diberikan oleh
masyarakat kepadanya. Pentingnya
peranan adalah karena ia mengatur
perilaku seseorang, peranan
menyebabkan seseorang pada batasan-
batasan tertentu, dapat meramalkan
perbedaan-perbedaan orang lain.
Orang yang bersangkutan akan dapat
menyesuaikan perilaku sendiri dengan
perilaku orang-orang sekelompoknya,
hubungan antara peranan-peranan
individu dalam masyarakat. Seseorang
menduduki suatu posisi dalam
masyarakat serta menjalankan suatu
peranan yang mempengaruhi
lingkungannya. Menurut Soekanto
peranan mencakup tiga hal yaitu:
1. Peranan meliputi norma-
norma yang dihubungkan
dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat.
Peranan dalam arti ini
merupakan rangkaian
peraturan-peraturan yang
membimbing seseorang
dalam kehidupan
kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep
tentang apa yang dapat
dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai
organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan
sebagai perilaku individu
yang penting bagi struktur
sosial masyarakat. (Soerjono
Soekanto,2009:213)
Peranan Bumdes terhadap peningkatan
perekonomian desa,Menurut Seyadi
yaitu;
1. Pembangunan dan
pengembangan potensi dan
kemampuan ekonomi
masyarakat desa pada
umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosialnya,
2. Berperan secara aktip dalam
upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan
masyarakat,
3. Memperkokok perekonomian
rakyat sebagai dasar kekuatan
dan ketahanan perekonomian
nasional dengan bumdes
sebagai pondasinya,
4. Berusaha untuk mewujudkan
dan mengembangkan
perekonomian masyarakat
desa,
5. Membantu para masyarakat
untuk meningkatkan
penghasilan sehingga dapat
meningkatkan pendapatan dan
kemakmuran masyarakat. (
seyadi, 2003:16)
Dari penjelasan diatas maka
penulis menyimpulkan indikator
peranan adalah peraturan, konsep, hak
dan kewajiban sebagai suatu kaidah
yang dipakai tolak ukur untuk menilai
atau membandingkan sesuatu yang
berupa objek-objek atau benda- benda
melalui pengalamannya yang wajib
dilaksanakan.
Didalam interaksi sosial
kadang kala kurang disadari bahwa
yang paling penting adalah
melaksanakan peranan. Tidak jarang
terjadi bahwa dianggap proses
interaksi tersebut kedudukan lebih
dipentingkan sehingga terjadi
hubungan-hubungan yang timpang
tersebut lebih cenderung
mementingkan bahwa satu pihak
mempunyai hak saja sedangkan pihak
lain hanyalah mempunyai kewajiban
belaka.
2.2 Badan Usaha Milik Desa
Badan usaha milik
desa(BUMDes) adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar
modalnnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.
Sebagai salah satu lembaga
ekonomi yang beroprasi
diperdesaan,BUMDes harus memiliki
perbedaan dengan lembaga ekonomi
lainnya. Hal ini dimakud agar
keberadaan dan kinerja BUMDes
dapat member konstribusi yang
signifikan terhadap peningkatan
kesejahteraan warga desa. Disamping
itu agar tidak berkembang sistem
usaha kapitalis dipedesaan yang dapat
mengganggu nilai-nilai kehidupan
masyarakat.
Perbedaan antara BUMDes dan
lembaga ekonomi lainnya adalah:
1. Badan usaha ini dimiliki
oleh desa dan dikelola
secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari
desa (51%) dan masyarakat
(49%)melalui penyertaan
modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya
menggunakan falsapah
bisnis yang berakar dari
local wisdom atau budaya
local
4. Badan usaha yang
dijalankan berdasarkan pada
potensi dan hasil informasi
dari pasar
5. Keuntungan yang diperoleh
ditunjukan untuk
meningkatkan kesejahteraan
anggota (penyertaan modal)
dan masyarakat melalui
kebijakan desa.
6. Difasilitasi oleh pemerintah,
pemerintah
propensi,pemerintah
kabupaten/kota,pemerintah
desa.
7. Pelaksanaan operasionalisasi
dikontrol bersama ( pemdes,
BPD dan anggota)
BUMDes sebagai suatu lembaga
ekonomi modalnya usahanya dibangun
atas inisiatif masyarakat dan menganut
atas mandiri, ini berarti pemenuhan
modal BUMDes harus bersumber dari
masyarakat. Meskipun demikian tidak
menutup kemungkinan BUMDes dapat
mengajukan pinjaman modal kepada
pihak luar seperti kepada pemerintah
desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (UU No. 6 Tahun 2014 ).
Tujuan pendirian BUMDes antara lain:
1. Meningkatkan perekonomian
desa
2. Meningkatkan pendapatan
asli desa (padesa)
3. Meningkatkan pengelolaan
potensi desa sesuai dengan
kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung
pertumbuhan dan pemerataan
ekonomi desa.
Pembentukan atau peran Bumdes
bertujuan untuk:
1. Meningkatkan pendapatan
asli desa yaitu dalam rangka
mendukung kemampuan
pemerintahan desa dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan serta pelayanan
kepada masyarakat
2. Mengembangkan potensi
perekonomian diwilayah
pedesaan, yaitu untuk
mendorong peningkatan
perekonomian masyarakat
desa secara keseluruhan
3. Menciptakan lapangan kerja
yaitu dalam upaya
mengurangi pengangguran
dan kemiskinan melalui
pemberdayaan masyarakat
dan usaha-usaha ekonomi
produktip serta peningkatkan
kreatifitas berwirausaha bagi
masyarakat desa
4. Meningkatkan peranan
masyarakat desa dalam
mengelola bantuan modal
yang berasal dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten serta
sumber lain yang sah.
Menurut peraturan Daerah
Kabupaten lingga No. 3 tahun 2015
pasal 10, Prinsip pengelolaan
BUMDes adalah merupakan
perwujudan pengelolaan ekonomi
produktif desa yang dilakukan secara
kooperatif, partisipatif, emansipatif,
transparansi, akuntable, dan
sustainable. Oleh karena itu perlu
upaya serius dalam menjadikan
pengelolaan BUMDes tersebut
berjalan efektif, efisien, proposional,
dan mandiri. Untuk mencapai tujuan
BUMDes dilakukan dengan cara
memenuhi kebutuhan masyarakat
melalui pelayanan distribusi barang
dan jasa yang dikelola masyarakat dan
pemerintah desa. Pemenuhan
kebutuhan ini diupayakan tidak
memberatkan masyarakat, mengingat
BUMDes akan menjadi usaha desa
yang akan paling dominan yang
menggerakkan usaha desa.
Lembaga ini juga dituntut
dapat memberikan pelayanan kepada
non anggota (diluar desa) dengan
mendapatkan harga dan pelayanan
yang berlaku dengan standar pasar,
artinya terdapat mekanisme
kelembagaan/tata aturan yang
disepakati bersama sehingga tidak
menimbulkan distorsi ekonomi
dipedesaan yang disebabkan usaha
yang dijalankan BUMDes.
BUMDes dapat berfungsi
mewadahi berbagai usaha yang
dikembangkan di pedesaan. Oleh
karena itu didalam BUMDes dapat
terdiri dari beberapa unit usaha yang
berbeda-beda, ini sebagaimana yang
ditunjukkan oleh struktur organisasi
BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit
usaha yakni : unit perdagangan, unit
jasa keuangan, dan unit produksi.
Unit yang berada di dalam struktur
organisasi BUMDes secara umum
dapat dikelompokkan menjadi 2(dua)
yaitu:
1. Unit jasa keuangan misalnya
menjalankan usaha simpan
pinjam
2. Unit usaha sector riil/ekonomi
misalnya menjalankan usaha
pertokoan, fotocopy, sablon,
pertanian, peternakan, dan
perikanan.
Sedangkan susunan
kepengurusan BUMDes terdiri dari
komisaris (penasehat) yang secara ex
ficio dijabat oleh kepala desa yang
bersangkutan. Komisaris sebagai
penasehat BUMDes dalam melakukan
tugas-tugasnya. Komisaris mempunyai
kewajiban antara lain memberikan
nasehat kepada direksi dan kepala unit
usaha dalam melakukan pengelolaan
BUMDes, memberikan saran dan
pendapat mengenai masalah yang
dianggap penting bagi pengelolaan
BUMDes, serta mengawasi
pelaksanaan kegiatan usaha apabila
terjadi gejala menurunnya kinerja
pengurusnya. Komisaris juga
mempunyai kewenangan meminta
penjelasan dari pengurus mengenai
segala persoalan yang menyangkut
pengelolaan usaha desa, dan
melindungi usaha desa terhadap hal-
hal yang dapat merusak kelangsungan
dan citra BUMDes.
Selanjutnya kepengurusan
BUMDes dibawah komisaris adalah
direksi dan kepala unit usaha. Direksi
dan kepala unit usaha ini mempunyai
tugas antara lain mengembangkan dan
membina badan usaha agar tumbuh
dan berkembang menjadi lembaga
yang dapat melayani kebutuhan
ekonomi warga masyarakat,
mengusahakan agar tetap terciptanya
pelayanan ekonomi desa yang adil dan
merata, memupuk usaha kerjasa
ma lembaga-lembaga
perekonomian lainnnya yang ada
didesa, menggali dan memanfaatkan
potensi desa untuk meningkatkan
pendapatan asli desa, memberikan
laporan perkembangan usaha kepada
masyarakat desa melalui forum
musyawarah desa minimal 2(dua) kali
dalam setiap tahun. Disamping itu juga
kepala unit usaha mempunyai
kewajiban menyampaikan laporan
berkala setiap bulan kepada direksi
yang meliputi laporan keuangan unit
usaha serta progres kegiatan,
kemudian oleh direksi dilaporkan
kepada komisaris, yang selanjutnya
wajib diketahui oleh masyarakat dalam
suatu musyawarah desa setiap 6
(enam) bulan sekali.
Langkah-langkah yang
ditempuh dalam persiapan pendirian
BUMDes antara lain sebagai berikut:
1. Atas inisiatip Pemerintah
Desa, Badan
Permusyawaratan Desa,
Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan atau masyarakat
berdasarkan musyawarah
warga desa;
2. Adanya potensi usaha
ekonomi masyarakat;
3. Sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, terutama dalam
pemenuhan kebutuhan pokok;
4. Tersedianya sumber daya
desa yang belum
dimanfaatkan secara optimal,
terutama kekayaan desa;
5. Tersedianya sumber daya
manusia yang mampu
mengelola badan usaha
sebagai asset penggeerak
perekonomian masyarakat
desa;
6. Adanya unit-unit usaha
masyarakat yang merupakan
kegiatan ekonomi warga
masyarakat yang dikelola
secara parsial dan kurang
terakomodasi;dan
7. Untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat dan
pendapatan asli desa.
Landasan pelaksanaan dan pendirian
BUMDes:
a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Bab x pasal 87-90
b. PP No. 43 Tahun 2014
tentang peraturan Pelaksanaan
UU No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Bab VIII Pasal 132-142
c. PERMENDAGRI No. 04
Tahun 2015 tentang
BUMDes.
d. Peraturan Daerah Kabupaten
lingga No.3 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata
Cara Pembentukan dan
Pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa.
e. Peraturan Desa Lanjut No.5
Tahun 2015 tentang Badan
Usaha Milik Desa.
3. METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan
dalam melakukan penelitian ini adalah
penelitian diskriptif kualitatif. Menurut
Krik Miller pada mulanya bersumber
pada pengamatan kualitatif yang
dipertentangkan dengan pengamatan
kuantitatif. Pengamatan kualitatif
melibatkan pengukuran tingkatan ciri
tertentu. Untuk menemukan sesuatu
dalam pengamatan,pengamatan harus
mengetahui apa yang menjadi ciri
sesuatu itu. Dipihak lain penelitian
kualitas menunjuk segi alamiah yang
dipertentangkan dengan kuantum atau
jumlah tersebut. Atas dasar
pertimbangan itulah maka kemudian
penelitian kualitatif tampaknya
diartikan sebagai penelitian yang tidak
mengadakan perhitungan.( Krik
Miller,1986).
Sedangkan yang dimaksud
dengan penelitian diskriptif adalah
suatu metode yang dalam meneliti dari
status kelompok manusia, suatu objek
suatu kondisi, suatu sistem pemikiran
ataupun kilas peristiwa masa sekarang.
Tujuan dari penelitian diskriptif ini
adalah untuk membuat diskripsi
gambaran atau lukisan secara
sistematis, factual, akurat mengenai
fakta-fakta. Sifat-sifat seperti
hubungan antar fenomena yang
diselidiki.
Penelitian diskriptif ini meliputi:
1. Penelitian yang
menggambarkan karakteristik
suatu masyarakat atau suatu
kelompok orang tertentu
2. Penelitian yang
menggambarkan penggunaan
fasilitas masyarakat
3. Penelitian yang
memperkirakan proporsisi
orang mempunyai pendapat,
sikap, atau bertingkah laku
tertentu
4. Penelitian yang berusaha
untuk melakukan bermacam
ramalan. Apabila sebelum
melaksanakan suatu program
kita ingin mengetahui berapa
pesen atau berapa orang yang
mendukung dan yang
menentang dalam suatu
lungkungan masyarakat
tertentu dalam melakukan
suatu penelitian atas sampel
yang diambil dari masyarakat
tersebut.
3.1 Lokasi Penelitian
Di Desa Lanjut Kecamatan
Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.
Karena desa ini memiliki sebuah
badan usaha yang telah berdiri, dalam
penelitian kali ini peneliti melakukan
kegiatan penelitian serta pengamatan
bagaimana peranan Badan Usaha
Milik Desa dalam peningkatan
pendapatan asli Desa Lanjut
Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten
Lingga.
3.2 Informan Penelitian
Penelitian ini merupakan
penelitian yang menggunakan
metode penelitian kualitatif
yang berdasarkan proses
pengambil data bersifat
sampling purpose, sampling
porpuse merupakan sebuah
proses pengambilan data
melalui wawancara terhadap
narasumber yang mengetahui
permasalahan secara mendalam
dan detail secara akurat.
Table 1.2
Daftar Informan Penelitian
N
o
Informan Kode Jumla
h
1 Ketua
BUMDes
Key
Informa
n
1
2 Staf Desa Informa
n I
2
3 RT/RW Informa 2
n II
4 Masyaraka
t
Informa
n III
5
Jumalah 10
Sumber: Data Wawancara Tahun 2016
3.3 Jenis Data Dan Sumber
a. Data primer
Merupakan data yang
diperoleh dari narasumber
secara langsung baik melalui
wawancara , kuisioner,
ataupun dengan melakukan
pengamatan langsung
kelapangan. Dalam hal ini
adalah masyarakat Desa
Lanjut Kecamatan Singkep
Pesisir Kabupaten Lingga.
b. Data sekunder
Data sekunder merupakan
data yang diperoleh melalui
studi pustaka, literatur,
artikel, foto, dan lain
sebainya.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan
pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan
secara langsung oleh
pewawancara (pengumpulan
data) kepada responden, dan
jawaban-jawaban responden
dicatat dan direkam dengan
alat perekam.
b. Observasi
Observasi merupakan
pengamatan setiap kegiatan
untuk melaksanakan
pengukuran.
c. Dokumentasi
Merupakan teknik
pengumpulan data yang tidak
langsung ditujukan kepada
subjek penelitian.
3.5 Unit Analisis
Unit analisisnya adalah peranan
Badan Usaha Milik Desa dalam
Peningkatan pendapatan asli desa.
Desa Lanjut Kecamatan Singkep
Pesisir Kabupaten Lingga. Dengan
alasan bahwa desa ini telah memiliki
BUMDes , namun belum terbentuk
badan usaha, kini BUMDes telah
mengalami penyempurnaan sesuai
dengan undang-undang yang ada,
dengan didukung potensi sumber air
bersih yang cukup baik untuk
kebutuhan masyarakat, maka peneliti
akan meneliti bagaimanakah peranan
BUMDes dalam peningkatan
pendapatan desa di Desa Lanjut
Kecamatan Singkep Pesisir.
3.6 Analisa Data
Penelitian yang diskriptif yang
bersifat kualitatif adalah memutuskan
dan menafsirkan data yang ada,
misalnya tentang situasi yang dialami
suatu hubungan pandangan sikap yang
Nampak atau tentang proses yang
sedang bekerja. Dalam penelitian ini
peneliti menggunakan analisa
kualitatif maka data yang dikumpulkan
berupa studi kasus mudah diklarifikasi
dalam jumlahnya sedikit. Dalam
analisa kualitatif maka data yang
diperlukan dalam penelitian tidak
dianalisis menggunakan angka-angka
melainkan yang diperoleh akan
diinterpestasi sesuai dengan tujuan
penelitian.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan dari pendirian
BUMDes adalah sebagai upaya untuk
meningkatkan pendapatan asli desa
dalam merencanakan dan mengelola
perekonomian desa. Disamping itu
pendirian BUMDes ini mempunyai
sasaran yaitu terlayaninya masyarakat
desa dalam mengembangkan usaha
ekonomi produktif serta tersedianya
beragam media usaha dalam
mengurangi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Untuk mengetahui seberapa
besar Peranan BUMDes dalam
peningkatan pendapatan asli desa.
Desa Lanjut Kecamatan Singkep
Pesisir Kabupaten Lingga. Ada
beberapa indikator pembahasan yang
diuraikan berdasarkan pada beberapa
fungsi dan peranannya yaitu fungsi
BUMDes keseluruhan sebagai
Fasilitator,Mediator, Motivator, dan
Dinamisator bagi wilayah perdesaan
untuk mengetahui peranan bumdes
dalam peningkatan pendapatan asli
desa ada beberapa indikator yang
menjadi pembahasan sebagai berikut:
4.1. Peranan Badan Usaha Milik
Desa sebagai Fasilitator
Peranan BUMDes sebagai
fasilitator di Desa Lanjut adalah
menfasilitasi segala aktivitas
perencanaan badan usaha yang akan
dibangunan dan juga memfasilitasi
pemerintah desa untuk meningkatkan
pendapatan asli desa kemudian untuk
dilaksanakan.Sebagai Ketua BUMDes
selain mengumpulkan usaha juga
melakukan pendampingan
perencanaan pembangunan.selain itu
BUMDes di Desa Lanjut juga
melakukan inisiatif untuk
mengupayakan pencarian solusi
terhadap persoalan yang ada di Desa
Lanjut agar dapat menjadi fasilitator
yang baik ada beberapa indikator yang
dikaji didalamnya sebagai berikut:
a. BUMDes yang merencanakan
usaha yang akan dibangun
BUMDes merencanakan usaha
Desa pada tahun 2012 yang di bentuk
pada waktu itu. Usaha itu di jalankan
di Desa Lanjut dengan anggaran
sebesar Rp. 187.676.004. kemudian
pada tahun 2015 BUMDes Desa
Lanjut di sah kan dengan peraturan
Desa No.5 Tahun 2015 tentang Badan
Usaha Milik Desa.usaha Desa Lanjut
di rancang oleh Pemerintah Desa dan
pengurus BUMDes dengan
melakukan musyawarah untuk
menentukan usaha apa yang cocok
untuk Desa Lanjut tersebut dan usaha
terebut bisa meningkatkan pendapatan
asli desa dan kesejahteraan
masyarakat.Merupakan bentuk
tanggungjawaban masing-masing
Pemerintah Desa dan pengurus
BUMDes untuk menumbuhkan rasa
peduli tentang program yang akan
dilaksanakan didesa mereka demi
tercapainya badan usaha desa di
segala bidang baik bersifat fisik
maupun bidang ekonomi.
Pada tahun 2015 BUMDes
Desa Lanjut merencanakan usaha
tersebut ke desa-desa lain untuk
menambahkan peningkatan
pendapatan asli desa dan menjadikan
desa lanjut tersebut sebagai wahana
sumber air bersih yang berguna baik
untuk desanya sendiri juga untuk
kepentingan desa lain agar tercipta
kesejahteraan masyarakat baik dari
tingkat desa maupun tingkat
kecamatan.
b. BUMDes memfasilitasi
pembangunan usaha untuk
peningkatan pendapatan
BUMDes memfasilitasi
pembangunan di Desa
Lanjut.BUMDes ikut menentukan
usulan yang ingin dibuat bentuk
peningkatan pendapatan asli
desa.BUMDes yang lebih mengetahui
badan usaha apa yang dibutuhkan oleh
masing-masing desa.
4.2 Peranan Badan Usaha Milik
Desa Lanjut sebagai Mediator
BUMDes sebagai Mediator
dalam perencanaan badan usaha adalah
mempunyai tugas mensosialisasikan
hasil-hasil usulan rencana usaha yang
sudah di tetapapkan BUMDes tersebut,
dan juga membantu pemerintah desa
untuk menyelesaikan masalah-masalah
yang ada di desa tanpa dengan
memutuskan masalah itu.guna
meningkatkan pendapatan asli desa.
BUMDes Desa Lanjut
mensosialisasikan hasil rancangan
yang akan dilaksanaka
kedepannya.Ada bebrapa indikator
yang dikaji di dalamnya sebagai
berikut:
a. BUMDes mendukung
pengembangan kegiatan usaha
desa
Kegiatan BUMDes mendukung
pengembangan kegiaan usaha dengan
menyambungkan usaha air bersih ke
Desa lain supaya pengembangan dan
pendapatan asli desa bisa meningkat
kedepannya dan kesejahteraan
masyarakat bisa menjadi lebih baik
lagi.pengembangan kegiatan usaha
tidak akan berjalan bila tidak adanya
dukungan dari BUMdes serta dari
masyarakat, sebab tanpa adanya
dukungan dari BUMDes usaha
tersebut tidak bisa berjalan sesuai yang
dinginkan. BUMDes Desa Lanjut
bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan asli desa dan pertumbuhan
ekonomi.
BUMdes yang memberi
dukungan pengembangan kegiatan
usaha bagi desa Lanjut tersebut. Juga
di percaya untuk penyelenggaraan
kegiatan usaha di Desa lain yang telah
disepakati bersama.
4.3 Peranan Badan Usaha Milik
Desa sebagai Motivator
Peranan BUMDes sebagai
Motivator ini dipandang sebagai
ujung tombak dan pionir badan usaha
untuk memotivasi masyarakat,
pemerintah desa untuk lebih membuka
wawasan untuk bagaimana
memberikan masukan tentang badan
usaha desa lanjut kedepannya, supaya
bisa meningkatkan pendapatan asli
desa dan peningkatan perekoniman
masyarakat serta kesejahteraan
masyarakat desa.
Bentuk- bentuk motivasi yang
diberikan BUMDes Desa Lanjut yaitu
bagaimana cara masyarakat maupun
segenap aparatur pemerintah desa bisa
merawat, menjaga, dan mengajak
masyarakat untuk supaya lebih
meningkatkan lagi usaha yang ada di
Desa Lanjut itu sendiri.
maka tantangannya adalah
bagaimana membentuk para
motivator-motivator untuk bisa
meningkatkan pendapatan asli desa
dan peningkatan perekonomian
masyarakat. Motivator ini bisa para
tokok yang ada di masyarakat maupun
segenap aparat pemerintahan yang ada
di desa. Kemampuan mengajak,
memobilisasi, menjebatani serta
menjadi fasilitator sehingga peran
motivator sangat penting dan
setrategis.
a. BUMDes mendorong
peningkatan pendapatan desa
BUMDes Desa Lanjut dalam
pelaksanaan peningkatan pendapatan
asli desa terus berupaya dari tahun ke
tahun agar bisa usaha yang dibuat bisa
meningkatkan pendapatan asli
desa.peningkatan pendapatan asli desa
pada tahun 2015 meningkat hanya
beberapa persen saja dengan jumlah
Rp. 3.940.000. Pelaksananan badan
usaha di Desa Lanjut tidak akan
terwujud jika semua masyarakat belum
memiliki kesadaran untuk ikut
berpartisipasi, dengan adannya badan
usaha milik desa sebagai peningkatan
pendapatan aslin desa yang akan
memotivasi masyarakat untuk ikut
serta dan berpartisipasi dengan usaha
tersebut. Partisipasi masyarakat yang
diperlukan bagi pelaksanaan badan
usaha milik desa ( BUMDes) adalah
dengan ikut bekerja dan membantu
pelaksanaan pembangunan usaha
tersebut sebagai peningkatan
pendapatan asli desa dan
kesejahteraan masyarakat guna
meningkatkan ekonomi dan
pendapatan masyarakat serta
pendapatan desa. Kebijakan
pemerintah melalui BUMDes Desa
Lanjut adalah bertujuan meningkatkan
pendapatan asli desa dan
meningkatkan perekonomian
msyarakat.
4.4 Peranan Badan Usaha Milik
Desa sebagai Dinamisator
BUMDes sebagai Dinamisator
dalam mengoptimalisasikan
peningkatan pendapatan asli desa
sangat jeli dalam pemantawan dan
melihat berbagai kegiatan di
masyarakat yang selalu dinamis.
Bentuk dari dinamisasinya
menepatkan dirinya ditengah-tengah
masyarakat untuk bisa langsung terjun
mendorong masyarakat untuk lebih
berperan aktip terlibat dalam kegiatan
badan usaha milik desa dan
bertanggung jawab melayani
masyarakat.
Masyarakat yang menyadari
sebagai partisipan berarti terbentuknya
ruang dan kapasitas mengembangkan
potensi-potensi yang ada di desa dan
mengontrol lingkungan dan
sumberdayanya sendiri,
menyelesaikankan masalahnya sendiri
dan ikut menentukan prioritas
pembangun badan usaha milik desa.
Dengan kata lain ia lebih berada
pada dimensi proses dari penetapan
hasil/dampak artinya, kegiatan ini akan
menghasilkan sejumlah pemahaman
dan penjelasan berkenanaan dengan
proses penetapan program yang
dipantau. Kegiatan ini lebih
mengarahkan pada pemenuhan
kebutuhan. Pengawasan perlu
menyesuaikan perencanaan dan bentuk
usaha dengan memperkecil dampak
negatif yang akan ditimbulkan.
a. BUMDes meningkatkan potensi
desa sesuai kebutuhan
masyarakat
Peran BUMDes dalam
pelaksanaan operasional badan usaha
merupakan keikut sertaan dalam
membantu berjalannya pelaksanaan
kegiatan BUMDes Desa Lanjut yang
ditunjukan dengan ikut bekerja dan
memberikan suwadaya. Dalam
program yang telah dibuat oleh
pemerintah demi kemajuan di wilayah
di Desa Lanjut.
Bentuk peningkatan potensi
desa yang dibangun oleh pemerintah
desa dan BUMDes Desa Lanjut
dengan berkembangnya potensi air
bersih yang selama ini sulit didapatkan
masyarakat untuk kebutuhan sehari-
hari dan juga dengan meningkatnya
potensi air bersih dari usaha desa
tereubt bisa meninkatkan pendapatan
asli desa dan kesejahteraan msyarakat
desa.
Keberhasilan suatu usaha yang
diinginkan oleh pemerintah adalah
terwujudnya suatu program yang telah
direncanakan dalam partisipasi secara
langsung oleh BUMDes dan
masyarakat baik didalam maupun
materi yang bertujuan untuk
mensukseskan usaha yang telah di
upayakan agar sesuai dengan yang
diharapkan oleh pemerintah. Untuk itu
BUMDes sendiri semestinnya lebih
meningkatkan potensi desa sesuai
kebutuhan masyarakat. Agar apa yang
dilakukan BUMDes dapat
termonitering dengan baik, sudah
sampai dinamakan program
pemerintah yang telah di pasilitasi oleh
BUMDes Desa Lanjut tersebut.
b. BUMDes Desa Lanjut
Melakukan Evaluasi pada
program Pembangunan Badan
Usaha Desa.
Kegiatan BUMDes Desa
Lanjut merupakan peran serta
masyarakat dalam memelihara hasil
badan usaha dengan memanfaatkan
sarana dan prasarana yang telah
dibangun, melakukan pemeliharaan
serta pemantawan dari pihak BUMDes
itu sendiri secara bersama-sama oleh
masyarakat Desa Lanjut. Peran
masyarakat yang ditunjukkan dengan
sikap mau ikut memanfaatkan dan
merawat hasil usaha melalui
BUMDes.evaluasi yang di lakukan
BUMDes Desa Lanjut dengan
Masyarakat dapat menikmati hasil
badan usaha desa.
5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian
peranan badan usaha milik desa
(BUMDes) dalam peningkatan
pendapatan asli desa sudah dikatakan
meningkat, walaupun dari tahun ke
tahun ada mengalami peningkatan dan
penurunan. Maka peranan BUMDes
dalam peningkatan pendapatan asli
desa dapat dilihat dari beberapa
indikator yang menjadi alat ukur dari
sebuah penelitian ini, adapun
indikatornya sebagai berikut:
1. Peranan BUMDes sebagai
Fasilitator dalam peningkatan
pendapatan asli desa sudah
bisa dikatakan baik dan aktif
dalam hal perencanaan dan
memfasilitasi segala usaha
yang dibangun di Desa Lanjut
itu sendiri.
2. Peranan BUMDes sebagai
Mediator dalam peningkatan
pendapatan asli desa berjalan
dengan mestinya hal ini dapat
dilihat dari BUMDes
mendukung penuh
pengembangan kegiatan
usaha desa yang dilaksanakan
di desa lanjut.
3. Peranan BUMDes sebagai
Motivator dalam peningkatan
pendapatan asli desa sudah
baik. disini BUMDes
mendorong penuh
peningkatan pendapatan desa
walaupun hanya Rp.
3.940.000 di tahun 2015.
4. Peranan BUMDes sebagai
Dinamisator dalam
peningkatan pendapatan asli
desa tidak berjalan dengan
baik, di karnakan Ketua
BUMDes mengatakan sendiri
bahwa jika badan usaha
tersebut sudah berjalan maka
masyarakat yang berhak
menanggapi bagaimana baik
dan tidaknnya sebab
masyarakat langsung yang
memanfaatkan hasil dari
usaha desa tersebut.
5.2 Saran
desa terhadap peningkatan
pendapatan asli desa sehingga
kedepannya peningkatan pendapatan
lebih meningkat lagi. Ada beberapa
saran yaitu sebagai berikut:
1. BUMDes Desa Lanjut harus
bisa meningkatkan lagi
pendapatan asli desa pada
tahun seterusnya dengan
mengembangkan usaha air
bersih tersebut ke desa-desa
lain.
2. BUMDes Desa Lanjut harus
bisa membuka lapangan
pekerjaan untuk masyarakat
desa lanjut itu sendiri.
3. BUMDes Desa Lanjut harus
bisa membuat usaha air
bersih tersebut menjadikan
tempat parawisata
kedepannya dengan
memanfaatkan air terjun dari
sumber air bersih tersebut
sebagai pemandian dan
kolam-kolam.agar para
wisatawan tertarik untuk
mengunjung tempat
tersebut.
4. BUMDes Desa Lanjut
diharapkan bisa
meningkatkan
pemberdayaan masyarakat
kedepannya.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Irawan, Soeharto. 2004. Metode
Penelitian Sosial Suatu Teknik
Penelitian Bidang
Kesejahteraan Sosil dan Ilmu
Sosial. Bandung PT Remaja
Rosdakarya.
Lexi Moelong. 2007. Metode
Penelitian Kualitatif Edisi
Revisi.Bndung PT Remeja
Rosdakarya.
Mashoed.2004. Pemberdayaan
Masyarakat Miskin Membuka
Kawasan Terisolasi. Surabaya:
papyrus
Seyadi. 2003. Bumdes sebagai
Alternatif Lembaga Keuangan
Desa. Yogyakarta UPP STM
YKPN.
Soerjono Soekanto.2009. Sosiologi
Suatu Pengantar. Jakarta:PT. Raja
Grafindo.
Suharto, Edi.2009. Membangun
masyarakat memberdayakan
masyarakat. Bandung: PT
Refika Aditama
Jurnal
Firana. 2014. Peranan LPM dalam
Program Penyelenggaraan
Pembangunan Pemerintah di
Kelurahan Karas Kecamatan
Galang Kota Batam Tahun
2011. Jurnal Ilmu
pemerintahan.Umrah
Ade Agustina. 2014. Peranan BPD
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa di Desa
Gunung Kijang di Kabupaten
Bintan 2013. Jurnal Ilmu
Pemerintahan. Umrah
Undang-undang
Undang-undang No. 6 Tahun 2014
tentang Bumdes
Undang-undang No. 5 Tahun 2015
tentang Badan Usaha Milik Desa
PP No.43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanakan UU No.6
tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII
pasal 132-142
PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2015
tentang Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Lingga
No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Cara Pembentukan dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
