penyuluhanpp46september2013-130919013437-phpapp02

7/27/2019 penyuluhanpp46september2013-130919013437-phpapp02

http://slidepdf.com/reader/full/penyuluhanpp46september2013-130919013437-phpapp02 1/27

SOSIALISASI PP 46 TAHUN 2013

KPP PRATAMA PASURUAN

SEPTEMBER 2013



Orang pribadi

Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap,

yang menerima penghasilan bruto/kotor dari usaha tidak

melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Siapa yang Dikenakan PPh

Berdasarkan PP 46?



WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasayang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang

dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap

dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan

umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan,

misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warungtenda di trotoar, dan sejenisnya.

WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial

memperoleh penghasilan bruto melebihi Rp 4,8 miliar.

Pengecualian



Dasar Penentuan Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar

ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dari seluruh usaha,termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk penghasilan

bruto dari:

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;

usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak

Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri,

misalnya usaha jasa konstruksi; dan

penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.



SaatMulaiBerlakunyaPP



Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh

Berdasarkan PP 46?

1. Apabila penghasilan bruto yang dilaporkan

dalam SPT Tahunan terakhir di bawah Rp 4,8

Miliar, dalam hal penghasilan tersebut

merupakan penghasilan penuh 12 bulan.



CV Andik terdaftar 1 Januari 2012, memiliki usaha penjualan gerabah

dan memiliki penghasilan bruto:

• Januari s.d Desember 2013 sebesar Rp 4.000.000.000,00

2013 2014

20142013

Contoh Kasus:




Berdasarkan PP 46?

2. Apabila WP Orang Pribadi baru terdaftar antara

Januari-Juni 2013 dasar penghasilan bruto

adalah: akumulasi penghasilan bruto dari bulan

berdiri s.d. bulan Juni 2013, yang disetahunkan.



Mulai Berlakunya

PP 46 Tahun2013

Terdaftar

sebagai WajibPajak

1 April 2013 1 Juli 2013

Contoh Kasus

Jumlah penghasilan bruto selama 3 (tiga) bulan Rp150.000.000,00

penghasilan bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah:

Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp 600.000.000

30 Juni 2013




Berdasarkan PP 46?

3. Dalam hal WP Orang Pribadi baru terdaftar

setelah Juli 2013

dasar penghasilan bruto adalah: penghasilanbruto bulan pertama disetahunkan.



Contoh Kasus

Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan

November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut,memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 15.000.000,00 (lima

belas juta rupiah).

penghasilan bruto November 2014 disetahunkan: 12/1 x

Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00




Berdasarkan PP 46?

4. Khusus WP Badan yang baru mulai beroperasi

secara komersial

dasar penghasilan bruto adalah: penghasilanbruto setahun pertama sejak beroperasi secara

komersial.



Contoh Kasus

PT Gaya Baru terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan

November 2012. PT Gaya Baru mulai beroperasi secarakomersial bulan November 2013.

Selama satu tahun pertama operasi komersial PT Gaya Baru

dikenai PPh tarif umum (PPh Pasal 25), dan karena satu tahun

tersebut melewati tahun pajak maka PT Gaya Barumenggunakan tarif PPh umum sampai Desember 2014.

Apabila penghasilan bruto masa November 2013 – Oktober 2014

telah melebihi Rp 4,8 M maka mulai Januari 2015 PT Gaya Baru

tetap menggunakan PPh tarif umum.

Apabila penghasilan bruto masa November 2013 – Oktober 2014

belum melebihi Rp 4,8 M maka pengenaan PP 46 didasarkan

pada penghasilan bruto masa Januari – Desember 2014.



Penentuan Penghasilan Bruto

Dasar Pengenaan PP 46

Orang Pribadi Badan

Penghasilan Januari s.d

Desember 2012

Omset SPT Tahunan

2012

Omset SPT Tahunan

2012

Terdaftar Januari s.d

Juni 2013

Omset sejak terdaftar

sampai dengan Juni

disetahunkan

Omset Tahun Pertama

operasi komersial

Terdaftar setelah Juli

2013

omset bulan pertama

disetahunkan

Omset Tahun Pertama

operasi komersial



Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan

pajak, yaitu jumlah penghasilan bruto setiap bulan dari

setiap tempat usaha

Penerapan Tarif



Penerapan Tarif

PT Daya Tangkap memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh

yang bersifat final sesuai PP ini.Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari

usaha penjualan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutanguntuk bulan Agustus 2013 dihitung sebagai berikut:

PPh final = 1% x Rp 50.000.000,00

= Rp 500.000,00



Setoran bulanan PPh berdasarkan PP 46merupakan PPh Pasal 4 ayat (2)

Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final,tidak wajib PPh Pasal 25.

Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh

Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka ataspenghasilan tersebut dikenai PPh sesuai denganketentuan umum.

Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang

dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkanterhadap PPh terutang yang dikenakan berdasarkantarif umum.

Angsuran Masa



Angsuran Masa

Angsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak tidak

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final:

bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk

bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus membuat laporan

keuangan berkala, dan WP OPPT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c UU PPh; dan bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajak diperlakukan

seperti Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 ayat (7) huruf a UU PPh,

besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran

pajak sebagaimana diatur dalam PMK 255/PMK.03/2008 stdPMK 208/PMK.03/2009.



Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya

setelah Masa Pajak berakhir. SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPTMasa PPh Pasal 4 ayat (2).

Apabila SSP tidak mendapat validasi NTPN wajib menyampaikanSurat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua

puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

SPT Tahunan :o Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final

dan/atau bersifat final.o Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib

Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih

mengakomodasi

Penyetoran dan Pelaporan

Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan masa pajak Juli s.d

Desember 2013



Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai

PPh bersifat final menurut PP ini, yang berdasarkan ketentuan UU PPhwajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak

bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau

pemungutan PPh oleh pihak lain.

Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak

lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas dengan Tata Carasebagaimana dimaksud PER-01/PJ/2011

Contoh:

o Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil.

Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilikbengkel memiliki SKB Potput.

o Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolah

memungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko memiliki SKB Potput.

Pemotongan/Pemungutan PPh



Kompensasi Rugi

Ketentuan kompensasi rugi adalah :o berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari

periode 5 tahun tsb.

o kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat

dikompensasikan pada tahun berikutnya.



KompensasiRugiWajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun Pajak

2010. Berdasarkan ketentuan UU PPh, kerugian tersebut dapat

dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai

dengan Tahun Pajak 2015.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Rugi pada

Tahun Pajak

2010

Jangka Waktu Kompensasi Kerugian

Dikenai PPh Final

dan mengalami

kerugian

Kerugian dari penghasilan

yang dikenai PPh Final pada

Tahun Pajak 2014 tidak dapat

dikompensasi ke Tahun

Pajak berikutnya



Simulasi Pengisian SSP

Diisi dengan:

• Kode Akun

Pajak 411128

(Untuk JenisPajak PPh Final)

dan

• Kode Jenis

Setoran 420

(untuk

pembayaran

PPh Final

penghasilan

bruto tertentu)

PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 20134 2 0

0 4 1

P i i SPT T h PPh



PengisianSPTTahunanPPh

WajibPajakOrangPribadi

Diisi Jumlah penghasilan

Bruto Selama Satu Tahun

Pajak

Diisi dengan Jumlah PPh

Pasal 4 ayat (2) yang TelahDisetor

P i i SPT T hSPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANU L I R

1771TAHUN PAJAK

02



PengisianSPTTahunan

PPhWajibPajakBadan

•ISIDENGANHURUFCETAK/DIKETIK DENGANTINTA HITAM

•BERITANDA " X" P AD A ( KO TA K PI LI HA N) Y A NG S ES UA I

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

JENIS USAHA : KLU :

NO. TELEPON : - NO. FAKS : -

PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolomyang berisi nilai rupiah harustanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjukhal. 3)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………… .

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………………

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………

4. PPh TERUTANG (Pilihsalah satusesuai dengandengankriteriaW ajibPajak. Untuk lebihjelasnya, lihat BukuPetunjuk PengisianSPT)

a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….

b . Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3…………………….

c . Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)(Lihat BukuPetunj uk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

(PPh Ps. 24) YANG TELAH DI PERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)…..………………………………….…………………..…………

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)……..………………..………………..………

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..……

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…

c. JUMLAH ( 8a + 8b )……...……………..….………………………………………………………………………… ..………

9 . a . PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b . PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..…………

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………

c. JUMLAH (10a + 10b)…….……………………...………………

11. a . PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

b . PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

a . D IR ES TITU SIKA N b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

K h usu s Re st i tu s iu ntu k Wa jib P a ja k d e ng a n K ri ter ia T er ten tu : P e ng e mb a lia n P en d ah u lu a n (Pa sal1 7 Ca tau P a sal1 7 DUUK UP )

(6 – 7 – 8c)….

1

•SEBELUM MENGISI,BACA DAHULUBUKU PETUNJUK PENGISIAN

2

5

6

8a

8c

7

D . P P h K U R A N G / L E B I H B A Y A R

RUPIAH *)

3

(3)

C . K R E D I T

P A J A K

B . P P h T E R U T A N G

A . P E N G H A S I L A N

K E N A

P A J A K

4

I D E N T I T A S

(1) (2)

J G S J J

PERHATIAN:

F O R M U 1771

KEMENTERIANKEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERALPAJAK

10c

THN

11(9 – 10c)…..

TGL BLN

10a

9

8b

10b

SPT PEMBETULAN

KE-…

02

Diisi dengan “Penghasilan

Usaha WP yang Memiliki

penghasilan Bruto Tertentu”

Diisi Jumlah penghasilan

Bruto Selama Satu Tahun

Pajak

Diisi dengan Jumlah PPh

Pasal 4 ayat (2) yang TelahDisetor

Penghasilan Usaha WP yang Memiliki

penghasilan Bruto Tertentu



Apabila Wajib Pajak terlanjur membayar PPh Pasal 25 mulai masa Juli

2013 bisa mengajukan pemindahbukuan ke PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Wajib Pajak yang terlanjur dipotong PPh Pasal 22 oleh Bendahara

Pemerintah (SSP atas nama rekanan) bisa mengajukan

pemindahbukuan ke PPh Final Pasal 4 Ayat (2)

Wajib Pajak yang dipotong PPh oleh pihak lain dengan bukti potong

bisa mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutangatau dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang dihitung

berdasarkan tarif umum.

Wajib Pajak dengan penghasilan nihil tidak wajib melaporkan SPT PPh

Final Pasal 4 ayat (2)

Lain-lain



TERIMA KASIH

Documents

penyuluhanpp46september2013-130919013437-phpapp02