34

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

DI VOKASIONAL PONDOK TREMAS PACITAN

(Analisa Kebijakan Pendidikan)

Achmad Ridlowi

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Pacitan

gengsu.cucuk13@gmail.com

Abstack-In the world of entrepreneurship education it must also be taught to students

because entrepreneurship is one of the alternative ways to reduce the high unemployment

rate in Indonesia, such as one of the students, not all students who have graduated from

pesantren will continue to higher education, but there are alumni who are still unemployed

and immediately work, therefore students need to be given life skills to deal with the outside

world after graduating, which in this case at Pondok Pesantren Tremas Pacitan has

provided skill activities through vocational skills and provides insight into entrepreneurship

to the students with the aim that students who are become alumni ready to compete and be

able to face the outside world, whether in any case. In connection with this statement, the

researcher wants to know an example of the development of entrepreneurship education at

Pondok Tremas Pacitan.

The results showed that the development of entrepreneurship education for students at

Pondok Tremas Pacitan was carried out through providing entrepreneurial motivation,

insight into knowledge about entrepreneurship, entrepreneurship seminars and vocational

skills activities such as: a). food processing, b). precious stone crafts, c). basic automotive

training, d). TI computer, this activity aims to develop students' knowledge of

entrepreneurship and talents and skills that can spur students to train skills to be

enthusiastic about opening their own business so that students can be more and have

provisions to improve. social life for the better.

Keywords: Entrepreneurship Education, Vocational, Educational Policy Analysis

PENDAHULUAN

Pondok pesantren Tremas Pacitan merupakan Pondok tertua yang termasuk Pondok

tradisional atau yang biasa dinamakan Pondok salafiyah, dengan adanya kemajuan zaman

yang semakin berkembang dan semua semakin modern, Pondok Tremas juga semakin

berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman.

Biasanya di Pondok yang paling diutamakan yaitu dalam ilmu keagamaannya

sehingga kurang diimbangi dengan bekal untuk masa depan dan tidak semua santri yang

sudah lulus dari pesantren akan melanjutkan keperguruan tinggi, walaupun ada pastinya

tidak semua melanjutkan keperguruan tinggi melainkan ada alumni yang masih menganggur

dan ada juga yang langsung bekerja, oleh karena itu santri perlu diberi keterampilan hidup

untuk menghadapi dunia luar setelah lulus nanti keterampilan yang diberikan salah satunya

yaitu tentang kewirausahaan yang mana disini santri juga masih kurang pengetahuannya

tentang kewirausahaan.

Dengan demikian Pondok Tremas sekarang sudah mulai mengembangkan

pendidikan kewirausahaan meskipun baru tahap awal ataupun tahap pengembangan. Santri-

santri di Pondok Tremas sudah mulai diberi pengetahuan dan pembekalan tentang

kewirausahaan, kegiatannya yaitu seperti otomotif, tataboga pengolahan pangan dan lain

35

sebagainya yang diampu dalam Lembaga Pendidikan Vokasional Pondok Tremas Pacitan,

hal ini bertujuan agar santri bisa mengetahui tentang kewirausahaan dan bisa bersaing

dalam meraih dan menciptakan peluang kerja serta kesempatan berusaha juga menghadapi

dunia luar sekaligus bisa memanfaatkannya ketika sudah lulus atau keluar dari Pondok.

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

Mengacu pada latar belakang sebelumnya, pendidikan kewirausahaan merupakan

jembatan yang masih selalu up to date, tapi masalahnya, apakah yang perlu dipelajari

generasi muda dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan? Kepercayaan diri (Mentalitas)

menjadi modal utama, selain sikap dan kemauan terus menemukan yang baru tanpa kenal

risiko. Berikut ini akan peneliti paparkan konsep-konsep dan strategi mengenai hakikat

kewirausahaan dan Pendidikan Kewirausahaan.

Sebelum memahami maksud dari pendidikan kewirausahaan, ada baiknya jika kita

mengetahui makna wirausaha dan kewirausahaan terlebih dahulu.

Kewirausahaan yang sering dikenal dalam istilah asingnya sebagai entrepreneurship1.

istilah entrepreneur ini juga berasal dari bahasa prancis: entreprendre, yang dalam bahasa

Indonesia diartikan wirausaha atau kewirausahaan. Entreprendre secara harfiah berarti

mengambil langkah memasuki suatu aktifitas tertentu, sebuah entreprise, atau menyambut

tantangan. Jadi pada makna kata entrepreneur itu terdapat tiga hal penting, yaitu : creativity-

innovation, opportunity creation, dan calculated risk-talking. Jika entrepreneur itu

dimengerti dalam tiga hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap manuasia terlahir

sebagai entrepreneur dengan potensi kreatif-inovatif, pencipta peluang yang handal, dan

pengambil resiko yang berani.2 Berdasarkan istilah terkait, untuk selanjutnya peneliti akan

menggunakan istilah entrepreneurship sebagai pendamping maksud dari makna

kewirausahaan secara alternatif dalam penulisan ini.

Entrepereneur merupakan konsep ilmu sosial yang bersifat dinamis, dan akan selalu

mengalami perubahan seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh perkembangan ilmu itu

sendiri, maka beragam pula definisi yang lahir dari para pakar mengenai kewirausahaan ini.

Diantara pendapat yang dapat peneliti paparkan adalah menurut Geoffrey G. Mendith,

Pinchot, dan menurut Kemendiknas.

Menurut Geoffrey G. Mendith, kewirausahaan merupakan gambaran dari orang yang

memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan Usaha; mengumpulkan

1 Entrepreneurship berarti kewirausahaan atau kewiraswaastaan, lihat dalam John M. Echols dan

Hassan Shadili, English-Indonesia Dictionari, (Jakarta: Pustaka Utama, 2000), hlm. 216. 2 Fadlullah, Pendidikan Entrepreneurship Berbasis Islam & Kearifan Lokal, (Jakarta: Diadit Media

Press, 2011), hlm. 75.

36

sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan dari padanya, serta mengambil

tindakan yang tepat guna mencapai Keberhasilan.3

Cukup senada dengan dengan ungkapan Pinchot, menurutnya kewirausahaan itu

merupakan kemampuan untuk menginternalisasikan bakat, rekayasa dan peluang yang ada.

Sementara wirausaha adalah orang yang berani mengambil resiko, inovatif, kreatif, pantang

menyerah, dan mampu menyiasati peluang secara cepat.4 Lebih dari itu, jiwa dan semangat

kewirausahaan juga sangat urgen dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu negara.

Bukan hanya ketepatan prediksi dan analisis yang tepat, tetapi juga merangsang terjadi

invensi dan inovasi penemuan-penemuan baru yang lebih efektif bagi pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan menurut Kemendiknas, kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa dan

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna; baik

bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kewirausahaan ini merupakan sikap mental dan

jiwa, yang selalu aktif dan kreatif, berdaya, bercipta, berkarya, bersahaja, dan berusaha dalam

rangka meningkatkan pendapatan atas kegiatan usahanya. Sementara wirausaha adalah orang

yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengambangkan usahanya dengan tujuan untuk

meningkatkan kehidupannya.5

Pendidikan entrepreneur ialah konsep pendidikan dalam memberikan semangat

kepada peserta didik agar terampil dan inovatif dalam melakukan segala sesuatu. Proses

pendidikan seperti ini menuntut peserta didik untuk bias produktif. Pendidikan entrepreneur

ialah pendidikan yang berorientasi kepada pembekalan peserta didik agar cepatdalam

merespon perubahan seta memahami kebutuhan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun

sosialnya.6

Kewirausahaan membuat orang yang berhasrat besar terhadap sesuatu menjadi

mandiri secara finansial dan berkontribusi untuk masyarakat. Dia melatih keterampilan,

know-how, dan tindakan yang menghasilkan ide-ide dan inovasi, meyakinkan orang lain

untuk menolong dan bekerja dalam sebuah tim, menerjemahkan ide menjadi kenyataan, dan

mendirikan perusahaan.

3 Panji Anorga dan Joko Sudantoko, Koperasi: Kewirausahaan dan Penguasaha Kecil (Jakarta :

Rineka Cipta,2002), hal. 137. 4 Agus Wibowo, Pendidikan Kewirausahaan (Konsep dan Strategi), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

2011), hlm. 24. 5 Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Bahan Pelatihan dan Penggembangan Pendidikan

Kewirausahaan, (Jakarta : Kemendiknas Badan Penelittian dan Pengembangan kurikulum, 2010), hlm. 15-17. 6 tejo Nurseto, „Pendidikan Berbasis Entrepreneur‟, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, VIII.2

(2010), hlm 7.

37

Dari beberapa deskripsi pemahaman tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa

kewirausahaan (entrepreneurship) adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk

memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang

setiap hari. Jadi dapat diidentifikasikan bahwa siapapun dapat berwirausaha selama terdapat

upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengambangkan ide dan meramu sumber daya

untuk menemukan peluang, dan perbaikan hidup. Sehingga tidak hanya terbatas pada satu

sasaran usaha yang termasuk bisnis semata, melainkan kemungkinan besar juga diluar

karakter tersebut juga. Sangat sederhana dan cukup mudah nampaknya dalam memahami

maksud dari tekstualitas entrepreneurship ini, namun tidak semudah melaksanakannya secara

langsung di lapangan.

Pemicu berkembangnya potensi kewirausahaan pada masing-masing individu tidaklah

sama. Riant Nugroho menyabutkan tiga tipikal Entrepreneur, yaitu: 1) Entrepreneur karena

terpaksa; 2) Entrepreneur karena kesempatan ; 3) Entrepreneur karena pilihan.7

Pada tipikal yang pertama, individu belajar hidup mandiri, menggembalakan kambing

(beternak), menjadi pedagang asongan, atau menjalankan bisnis tertentu karena terpaksa,

akibat keterbatasan, kemiskinan, putus sekolah atau ditinggal wafat orang tuanya. Ada juga

individu memilih menjadi pengusaha karena di-PHK dari perusahaan tempat ia bekerja.

Pada tipikal kedua, individu membangun bisnis karena kekuasaan yang

mendukungnya. Individu menjalankan bisnis karena ada peluang, berupa kebijakan dan

fasilitas politik pemerintah.

Pada tipikal ketiga, individu telah menentukan visi menjadi sukses kaya dengan jalan

membangun bisnis dan jaringan usaha, dan enggan menjadi karyawan. Individu berusaha

mewujudkan impian berupa kekayaan, kemakmuran, dan kebebasan finansial tanpa terikat

waktu kerja kantoran, dengan penghasilan maksimal. Mereka umumnya mengikuti

pendidikan formal dalam bidang manajemen, bisnis, dan keuangan atau mengikuti berbagai

pelatihan motivasi, kursus dan pelatihan manajemen bisnis singkat.

Dari pemaparan mengenai lingkup pengertian entrepreneurship (kewirausahaan)

tersebut, paling tidak telah menggambarkan bahwa entrepreneur bukanlah merupakan hal

yang mudah untuk diperoleh sekejap mata tanpa melalui proses dan penanaman jiwa-jiwa

mentalitas, kreatifitas dan berviskan inovatif dalam mencapai target dalam nilai-nilai

kewirausahaan.

7 Fadlullah, Pendidikan Entrepreneurship Berbasis Islam & Kearifan Lokal, (Jakarta: Diadit Media

Press, 2011), hlm. 76.

38

VOKASIONAL

Vokasional adalah sebuah lembaga pendidikan kejurusan pasca Madrasah Aliyah di

Pondok Tremas Pacitan. diresmikan pada tanggal 18 Februari 2012 oleh Direktur PD &

Pontren Kementerian Agama RI Drs. Ace Saifuddin MA. Lembaga Vokasional merupakan

Pilot Project dari Kementerian Agama RI dan satu satunya lembaga Vokasional berbasis

pesantren yang pertama kali didirikan di indonesia.

Sistem Pendidikan yang relatif singkat memungkinkan santri untuk mudah dalam

belajar Sehingga akan teresifiensi waktu,biaya dengan aspek kemudahan bagi seseorang

untuk mengembangkan profesinya. Pendidikan di Vokasional Pondok Tremas Pacitan

dirancang secara terpadu, dengan kurikulum yang mencakup 3 komponen utama, yaitu :

komponen intra kurikuler, ko kurikuler dan ekstra kurikuler. Ketiga materi kurikulum

tersebut diharapkan dapat membentuk pengalaman belajar teoritis maupun praktis, bahkan

mampu membuka cakrawala seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan

potensi diri sepenuhnya sebagai basis jiwa kewirausahaan/entrepreneur.

Perlu sekali untuk dimaklumi bahwa pendidikan vokasional itu bersifat

berkesinambungan, tidak pernah selesai pada tahap tertentu saja. Menjadi sangat naif apabila

kurikulum yang ada tidak bersifat sangat fleksibel sesuai peluang yang ada.

Dalam sebuah riset disebutkan program entrepreneurship atau biasadisebut pendidikan

ber-usaha dibelahan dunia ini dikarenakan semakin akan butuhnya suatu karakter

kewirausahaan kepada pemuda (kreatif, berinovasi, berani mengambil resiko) dan sangat

urgennya martabat seorang entrepreneur pada suatu motor pergerakan perekonomian suatu

negara.8

Program studi di lembaga pendidikan vokasional pondok tremas pacitan pada tahap

awal dibuka 4 program : Program Teknik Informatika, Program Teknik Otomotif, Program

Teknik kerajinan Batu, Program Teknik Pengolahan Pangan.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan

8 Angga, Pengembangan Kurikulum Berbasis Interpreneurship di Sekolah / Madrasah, Fitrah Jurnal

Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, V.1 (2019), hlm 7.

39

Secara konseptual, kebijakan dapat saja disebut sebagai serangkaian tindakan

sebagai suatu arahan untuk mencapai tujuan. Hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam

sebuah organisasi merupakan komponen-komponen masukan yang perlu dimanfaatkan

dalam usaha memperoleh setiap produk atau keluaran. Proses untuk mencapai produk

atau keluaran terebut senantiasa dilakukan melalui apa yang disebut sebagai kebijakan.9

Sementara Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan.

Ensiklopedia wikipedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan

kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang

tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.10

Penegasan lainnya juga disampaiakan oleh Mark Olsen, John Codd, dan Anne-

Marie O‟Neil, menurut mereka kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan,

bahkan eksistensi, bagi negara-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan

pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu

argumennya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang

memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan. 11

Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan

dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu menjadi penting dengan

meningkatkan kritis publik terhadap biaya pendidikan.

Perlu kita ketahui bersama bahwa perumusan visi dan misi pendidikan juga

tergantung pada aspek-aspek politik-sosial-ekonomi dimana manusia itu hidup

selanjutnya, karena pendidikan itu merupakan kesatuan antara teori dan praktik, maka

Analisis Kebijakan Pendidikan merupkan salah satu input yang penting pula dalam

perumusan visi dan misi pendidikan. Bahkan seterusnya program-program pendidikan

yang telah diuji cobakan atau dilaksanakan merupakan masukan bagi analisis kebijakan

yang pada gilirannya akan lebih memperhalus atau mempertajam visi dan misi

pendidikan.

Jadi Sebagaimana diungkapkan oleh Tilaar dan Riant Nugroho, bahwa Kebijakan

pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah

strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk

9 Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, teori, dan Model, (Jakarta: PT.

Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 34. 10 Riant Nugroho, Kebijakan pendidikan yang Unggul, kasus pembanguna pendidikan di Kabupaten

Jembrana 2000-2006, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 36. 11 Ibid.

40

mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun

waktu tertentu.12

Definisi yang terakhir ini peneliti anggap sudah mencakup semua pendapat para

pakar mengenai kebijakan pendidikan, sehingga peneliti akan mengarahkan konsep

definitif tersebut sebagai kerangka awal dalam memahami kajian analisis dalam

penelitian ini.

2. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik

Ciri-ciri umum dari suatu negara adalah merdeka atau mempunyai kedaulatan,

mempunyai wilayah, mempunyai rakyat, dan mempunyai pemerintah. Manusia yang

hidup di dalam negara inilah disebut sebagai “sebuah kehidupan bersama”. Kehidupan

bersama perlu ditata atau diatur oleh peraturan yang berlaku untuk semuanya dan berlaku

mengikat semuanya, supaya satu denmgan yang lainnya tidak saling merugikan,

melainkan saling memajukan. Aturan merupakan bahasa awam dari kebijakan publik.

Dengan memahami fakta ini, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik menentukan

keberhasilan (dan kegagalan) pembangunan dan kemajuan setiap negara, karena

kebijakan publik berada pada sisi hulu dari kehidupan bersama tersebut.13

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan dapat dipahami

sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Di

dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka

kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan difahami

sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembagunan negara-

bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara

bangsa secara keseluruhan.14

3. Format dan Implementasi Kebijakan di Lembaga Pendidikan

12 Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan, pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan

dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 140. 13 Riant Nugroho, Kebijakan pendidikan yang Unggul, .... (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm.

31-32. 14 Ibid. Hlm. 37.

41

Desentralisasi pendidikan memberi peluang bagi kebijakan sekolah ataupun

lembaga pendidikan lainnya di daerah. Pembuatan kebijakan tersebut adalah inheren

dengan otonomi kepela sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan. Menurut Duke dan

Canady, kebijakan pendidikan di daerah adalah pekerjaan utama dinas pendidikan, yang

dapat menerima masukan dari dewan pendidikan kabupaten dan kota. Selanjutnya kepala

sekolah/ pimpinan dapat pula membuat kebijakan sekolah bersama dengan staf,

pengawas dan komite sekolah.15

Implementasi kebijakan merupakan tahap kedua setelah pembuatan atau

pengembangan kebijakan. Monahan dan Hengst menayatakan bahwa dalam

kenyataannya kebijakan memeliki suatu sumber utama dari kekuasaan dan kewenangan.

Keduanya berhubungan dengan formulasi dan pelaksanaan kebijakan.16

Pimpinan lembaga pendidikan memiliki kewenangan dalam menerjemahkan

kebijakan dari pimpinan lebih tinggi sesuai dengan visi, misi, dan sasaran sekolah yang

menggacu kepada sumber daya di dalam dan luar sekolah. Ditegaskan oleh Duke dan

Candy bahwa suatu kebijakan sekolah sangat penting bagi kehidupan siswa dan para

guru karena berkaitan dengan pembelajaran dalam rangka peningkatan efektivitas

sekolah.

Pendapat lain yang senada juga diungkapkan oleh Beare, menurutnya, kebijakan

di sekolah diarahkan kepada semua orang tua dan pelajar sebagai suatu ungkapan nilai

sekolah dan usaha membangun komitmen terhadap kebijakan serta usaha membawa

keterampilan orang dalam nilai sekolah. Demikian pula menurut Newton dan Tarrant

secara khusus menyatakan pembuatan kebijakan adalah suatu elemen penting dalam

hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilayaninya.17

Ada beberapa keuntungan dalam implementasi kebijakan, yaitu :

a. Kebijakan menyatakan bahwa sekolah bekerja dalam keadaan efiisien dan

terurus.

b. Kebijakan mempercepat stabilitas, sasaran, dan administrasi.

15 Syafaruddin, Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju

Organisasi Sekolah Efektif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 120. 16 Ibid. 17 Ibid, hlm. 121.

42

c. Kebijakan menjamin pengembangan yang matang serta konsisten dalam

keputusan dan prosedur pelaksanaan.

d. Kebijakan lokal harus konsisten dengan sistem kebijakan dan peraturan yang

mempengaruhi sekolah.

e. Kebijakan membantu menjamin bahwa pertemuan menjadi teratur.

f. Kebijakan mempercepat stabilitas dan kelanjutan.

g. Kebijakan memberikan kerangka kerja bagi operasional sekolah.

h. Kebijakan membantu sekolah dalam penelitian pengajaran.

i. Pertanyaan kebijakan yang tertulis dan disebarkan kepada masyarakat membuat

kebijakan akuntabel.

j. Kebijakan menjelaskan fungsi dan tanggungjawab kelompok, pimpinan dan

staff lainnya.18

Kebijakan yang dibuat suatu lembaga pendidikan tidak hanya sekedar manjadi

arah bagi tindakan operasional lembaga yang bernilai strategis, tetapi juga memperkuat

komitmen tugas, kerjasama, akuntabilitas, bahkan pemberdayaan staf. Manfaat kebijakan

diarahkan untuk meraih kepuasan harapan masyarakat sebagai bagian penting

stakeholders pendidikan. Kebijakan dalam lembaga pendidikan adalah kerjasama dan

keputusan oleh individu atau keinginan kelompok dengan kewenangan yang sah

(legitimasi) oleh dewan lembaga pendidikan, pengawas, administrator lembaga

pendidikan atau komite sekolah dan tanggungjawab kontrak negoisasi. Bila kebijakan

dipahami dengan baik, semua orang dapat bekerja dengan efisien, memiliki kepuasan

dan penuh komitmen.19

Implementasi kebijakan harus dimulai dari manajemen puncak dan kebijakan

harus disampaikan oleh kekuatan kerja yang secara kritis dapat menghindari kegagalan

untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, kepemimpinan mempelajari dan kemempuan

untuk menyusun kebijakan dan praktiknya pada tingkatan optimal, kemudian bekerja

secara efektif dalam pelaksanaannya menuju visi tetapi juga realistis dan diarahkan pada

tujuan, ditambahkan kepemimpinan melibatkan sintesis dari konsultasi dan penetapan

arah pengembangan lembaga pendidikan. Efektivitas pembuatan kebijakan adalah

18 Ibid. Hlm. 121-122. 19 Ibid, hlm. 122.

43

kesamaan dan penerimaan dari sasaran pada semua level untuk meningkatkan peluang

pencapaian sasaran organisasi dan tidak menghamburkan energi konflik.20

Kebijakan pendidikan yang benar yaitu bilamana kebijakan tersebut telah di-test

kebenarannya di lapangan. Kebijakan pendidikan dengan demikian akan tumbuh dari

bawah meskipun kemungkinan kebijakan dirumuskan dan diintruksikan dari atas.

Pada dasarnya proses pendidikan yang berhasil tidak dapat diukur semata-mata

dari target-target kuantitatif seperti naiknya prosentase APK dan APM untuk semua

jenjang dan jenis pendidikan atau jumlah gedung-gedung sekolah baik yang kondisinya

bagus sampai yang seperti kandang ayam, atau jumlah peserta didik yag lulus ujian

nasional, tetapi proses pendidikan ditentukan oleh kualitas.

Rambu-rambu pendidikan yang berkualitas antara lain :

a. Sejauh mana perbaikan kurikulum telah dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat di sekitarnya.

b. Sejauh mana proses pendidikan telah melahirkan para Entrepreneur di desa,

kampung, kota sehingga membuka lapangan kerja serta meningkatkan taraf

hidup masyarakat sekitar.

c. Bukan ditentukan oleh seberapa banyak lulusan lembaga pendidikan tersebut

memasuki perguruan tinggi nasional yang bergensi atau pun universitas di luar

negeri.21

4. Kebijakan Pendidikan Sebagai Implementasi Ilmu Pendidikan dan Ilmu Praktis

Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya jika peneliti memaparkan lebih

dahulu arti dan isi konsep kebijakan dan pendidikan. Kedua konsep tersebut mengandung

makna yang dalam dan luas dan merupakan perdebatan akademik dari para pakar

sehingga menimbulkan berbagai jenis definisi dengan berbagai kelemahan serta

kelebihannya masing-masing. Konsep mengenai kebijakan merupakan suatu kata benda

hasil dari deliberasi (pertimbangan) mengenai tindakan (behavior) dari seseorang atau

sekelompok pakar mengenai rambu-rambu tindakan dari seseorang atau lembaga untuk

mencapai sutu tujuan tertentu.

20 Ibid, hlm. 125. 21 Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan,.... Hlm. 182.

44

Suatu kebijakan mempunyai makna internasional. Oleh sebab itu, kebijakan

mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan

serta evaluasi dari tindakan tersebut. Hasil evaluasi tersebut akan menentukan bobot serta

validitas dari kebijakan tersebut. Dalam hal kebijkan pendidikan telah kita lihat berkaitan

dengan wilayah etika melihat kenyataan tindakan pendidikan sebagai suatu proses

pemberdayaan peserta-didik. Oleh karena pendidikan merupakan suatu ilmu praksis yang

berarti kesatuan teori dan praktik maka kebijakan pendidikan terletak dalam tatanan

normatif dan tatanan deskriptif.22

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan :

a. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deliberasi mengenai

hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan

kemanusiaan. Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi dalam

lingkungan alam serta lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, kebijakan

pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi tertentu.

b. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidkan sebagai ilmu praksis, yaitu

kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Oleh sebab itu kebijakan pendidikan

meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan

evaluasi.

c. Kebijakan pendidkkan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan

pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Bagi perkembangan

individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses

pemerdekaan individu, dalam pengembanagn pribadinya.

d. Keterbukaan (openness). Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi

terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan merupkan milik

masyarakat. Kebijakan pendidikan dalam prosesnya telah melalui pertimbangan-

pertimbangan dari berbagai pihak sehingga keputusan yang diambil akan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat banyak.

e. Kebijakan pendidkan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan

pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapat diimplementasikan.

Suatu kebijkaan pendidikan merupkaan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan

sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik. Rumjusan

22 Ibid. Hlm, 141.

45

kebijakan pendidikan adalah hasil pertimbangan para pakar multidisipliner dengan

fokus pada kebutuhan peserta didik dalam proses memanusia.

f. Analisis kebijakan, sebagaimana pula dengan berbagai jenis kebijakan seperti

kebijakan ekonomi, kebijakan pertranian, kebijakan pertahanan nasional dan

semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisa kebijakan.

Dewasa ini analisa kebijakan telah berkembang pesat demikian pula dengan

analisa kebijakan pendidikan.

g. Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik.

Dalam dunia modern, pendidikan merupakan rebutan partai-partai politik. Hal ini

disebabkan karena melalui pendidikan dapat dibentuk kader-kader politik yang

akan menyebarluaskan dan mempertahankan ideologi partai politik tersebut.

h. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis.

Arkeologi proses pendidikan menunjukan bahwa proses pendidikan terjadi dalam

situasi dialogis.

i. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam

pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila pendidikan mencakup rumusan-

rumusan yang umum dan abstrak, maka hasil pendidikan lebih terarah pada

pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang kongkret (street goals).

j. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Kebijakan pendidikan bukan

semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalam pelaksanaan

praksis pendidikan. Kebijakan pendidikan harus dilaksanakan dalam masyarakat,

dalam lembag-lembaga pendidikan. Oleh sebab itu kebijakan pendidikan yang

baik adalah kebijakan pendidikan yang memperhitungkan kemampuan di

lapangan, oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan kemampuan tenaga,

tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap serta didukung oleh kemampuan

riset dan pengembangan merupakan syarat-syarat bagi kebijakan pendidikanyang

efisien.

k. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi pada kebutuhan

peserta didik. Telah kita lihat bahwa pendidikan sangat erat dengan kekuasaan.

Dalam kaitan ini terlihat pentingnya danya kebijakan publik (public policy) yang

memfasilitasi terjadinya proses pendidikan untuk pembebasan manusia. Disinilah

terletak afiliasi atau kesamaan tujuan antara kebijakan pendidikan (educational

policy) dengan kebijakan publik (public policy). Pertemuan kedua kebijakan

tersebut, hanya terjadi dalam suatu masyarakat demokratis karena keduanya

46

memmbuka diri bagi tumbuh kembangnya pribadi yang merdeka, yang kreatif,

dan bertanggung jawab dalam dunia yang rata pada era globalisasi dewasa ini.

l. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijakan yang irasional.

Perlu diketahui bahwa pendidikan telah lahir dari proses deliberasi para pakar

dalam berbagai disiplin sehingga terumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan

untuk kepentingan rakyat dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang

diimajinasikan. Kebijakan pendidikan merupakan hasil olahan rasional dari

berbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang dianggap paling efisien dan

efektif dengan memperhitungkan berbagai jenis resiko serta jalan keluar bagi

pemecahannya.

m. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. Kebijakan

pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankan kepentingan peserta

didik, karena pproses pendidikan merupakan proses yang menghormati

kebebbasan peserta didik.

n. Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan peserata didik dan

bukan keputusan birokrat. 23

5. Analisa Kebijakan Pendidikan

Untuk mengantisipasi terjadi kekeliruan dalam pemahaman mengenai

analisa/penelitian kebijakan pendidikan ini, akan peneliti paparkan titik perbedaan

yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.

Perlu diketahui bahwa baik dikalangan akademisi maupun praktisi kebijakan,

acapkali sering terjadi semacam “kebingungan” untuk membedakan antara analisis

kebijakan dengan monitoring kebijakan, evaluasi kebijakan, dan dengan penelitian

kebijakan. Konsep yang cukup relevan untuk memasuki pemahaman tentang

penelitian kebijakan dan membedakan dengan yang lain, adalah konsep dari Michael

Hill. Menggunakan pemikiran dari Gordon, Lewis, Young dalam Perspective on

Policy Analysis (1997) dan Hogwood dan Gunn dalam The Policy Orientation (1981),

Hill mengungkapkan terdapat dua jenis analisis kebijakan, yaitu analisisi tentang

23 Ibid. Hlm 141-154

47

sesuatu (atau beberapa) kebijakan (Studies of policy) dan analisis untuk

(merumusakan sesuatu atau beberapa) kebijakan (Studies for policy). 24

Jadi pemahaman tentang analisis kebijakan tidak serta merta berkenaan

dengan analisis untuk merumuskan kebijakan, namun bisa juga analisis tentang

kebijakan. Anlisis tentang kebijakan dalam bentuk penelitian isi kebijakan, biasanya

berbentuk analisis dalam kerangka hukum dan kelembagaan suatu kebijakan. Metode

yang dilakukukan biasanya adalah analisis isi baik yang bersifat kuantitatif maupun

kualitatif. 25

Dalam hal ini peneliti membatasi dan memilah maksud dari analisis

penelitian ini pada Studies of policy atau analisisi tentang sesuatu (atau beberapa)

kebijakan.

Berkenaan dengan pemahaman tersebut, pertama-tama perlu disepakati bahwa

proses kebijakan publik terdiri dari rumusan, implementasi, kinerja dan lingkungan

kebijakan

Pemilahan Analisis Kebijakan menurut Hill tersebut, dapat ditata ulang, yaitu

sebagai berikut : 26

Analysis of policy Analysis for policy

Penelitian tentang isi kebijakan Analisis untuk merumuskan kebijakan

Penelitian tentang implementasi

kebijakan

Analisis untuk memproduksi impak

kebijakan

Penelitian tentang kinerja kebijakan Analisis untuk memperbaiki isi

kebijakan

Penelitian tentang proses kebijakan Analisis untuk memperbaiki proses

kebijakan

Tabel 1 : Pemilahan Analisis Kebijakan menurut Hill

Dengan jelasnya pembagian ini, maka batasan yang peneliti harapkan adalah

peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian kebijakan yang berfokus pada bagian

24 Ibid, hlm. 244. 25 Ibid. 26 Ibid, hlm. 246.

48

yang dimaksud dalam Analysis of policy, tidak pada Analysis for policy. Berikut

adalah penjelasan detailnya :

a. Penelitian tentang isi kebijakan adalah penelitian untuk menilai suatu kebijakan

dari sisi muatan atau isinya. Metode yang dipergunakan adalah analisis isi, baik

yang bersifat kuantitatif (frekuentif, semantik), kualitatif (bingkai, semiotik,

kecendrungan politik, filosofis), maupun komparatif.

b. Penelitian tentang implementasi kebijakan adalah penelitian tentang bagaimana

suatu kebijakan diterapkan. Salah satu pendekatan yang disarankan dalam

melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan adalah dengan

menggunakan Pendekatan ini relevan, karena sering kali dalam penelitian

ataupun analisis tentang implementasi kebijakan, kita cenderung tidak

membedakan karakter kebijakan publik yang satu dengan yang lain.27

c. Penelitian tentang kinerja kebijakan adalah berkenaan dengan pencapaian dari

suatu kebijakan dibandingkan dengan target atau rencana pencapaian yang

diharapkan. Metode yang dipergunakan dapat mempergunakan metode gap

analysis, atau analisis kesenjangan.

d. Penelitian tentang lingkungan kebijakan, berkenaan dengan pengaruh lingkungan

kebijakan terhadap perumusan suatu kebijakan dan kinerja suatu kebijakan.

e. Penelitian tentang proses kebijakan berkenaan dengan bagaimana proses

perumusan, rumusannya, implementasi, kinerja yang dicapai, dan lingkungan

dimana kebijakan tersebut berada.28

SIMPULAN

Pengembangan kewirausahaan pada santri di Podok Tremas Pacitan yaitu melalui sebuah

kegiatan keterampilan pendidikan vokasional dan pengetahuan atau wawasan tentang kewirausahaan

yang mana didalamnya mencakup kegiatan keterampilan di bidang Otomotif, TI (Teknologi

Informasi), pengolahan pangan, dan Batu. Jadi upaya yang dilakukan Pondok Tremas Pacitan dalam

mengembangan kewirausahaan yaitu dengan cara memberi pembekalan melalui pendidikan

vokasional dan pengetahuan wawasan kewirausahaan.

Adapun upaya yang dilakukan agar program kegiatan keterampilan kewirausahaan bisa

berkembang yaitu bekerjasama dengan pemerintah baik dengan dinas perindap, dengan dinas

ketahanan pangan dan juga ketenaga kerjaan, serta bekerjasama dengan alumni yaitu alumni yang

sudah mempunyai usaha.

27 Ibid, hlm. 248. 28 Ibid, hlm. 249.

49

Pemahaman tentang analisis kebijakan tidak serta merta berkenaan dengan analisis

untuk merumuskan kebijakan, namun bisa juga analisis tentang kebijakan. Anlisis tentang

kebijakan dalam bentuk penelitian isi kebijakan, biasanya berbentuk analisis dalam kerangka

hukum dan kelembagaan suatu kebijakan.

DAFTAR RUJUKKAN

Ara Hidayat dan Imam Machali. 2012. Pengelolaan Pendidikan. Yogyakarta: penerbit

Kaukaba.

Asmani, Jamal Ma‟ruf, Sekolah life skill-Lulus Siiap Kerja!, Yogyakarta : Diva Press, 2009.

Billah, M.M., Pikiran Awal Pengembangan Pesantren, dalam Pergulatan Dunia Pesantren,

Dawam Raharjo (ed), Jakarta: P3M, 1985.

Danang Sunyoto. 2013. Kewirausahaan Untuk Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika

Daryanto. 2012. Pendidikan kewirausahaan. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Irianto, Yoyon Bahtiar, Kebijakan Pembaharuan Pendidikan :Konsep, teori, dan Model,

Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Moh. Haifan. 2012.pengenalan dan pengolahan batuan. Pacitan: Pondok Pesantren Tremas

dan LP3M ITI

Saharudin .pelatihan dasar teknologi informasi.Pacitan: Pondok Pesantren Tremas dan LP3M

ITI.

Suryadi, Ace & Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar, Bandung : PT.

Remaja Roedakarya, 1994.