PEMBANGUNAN JALAN TOL DI INDONESIA: KENDALA … · 2019. 10. 27. · untuk pembangunan jalan Tol Tras Jawa8, teruta-ma ruas Semarang-Batang-Cirebon. Hery Marzu-ki (Ka. Subdit. Pengadaan

PEMBANGUNAN JALAN TOL DI INDONESIA:KENDALA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI

KEPENTINGAN UMUM DAN GAGASAN UPAYA PENYELESAIANNYASenthot Sudirman*

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract: The study is aimed at (a) identifying both legal and empirical constraints inhibiting the process of land clearing whichis one the important factors in land acquisition for public facilities, and (b) suggesting the concept of solving the problem, especiallyon the construction of Trans Java toll road. The research is done by library studies including legislations, documents, interviews.The efforts to solve the problems on land clearance was based on academic studies using references such as books, legislations,empirical and data and facts and actors opinions. Several constraints already identified are: (a) the difficulty of achieving anagreement on the amount of compensation caused by (i) the minimum knowledge awareness on the social function of land (ii) theimportance of infrastructure building, including toll roads, (iii) the limited fund for land acquisition, (iv) the dispute on landownership, (v) the existence of land acquisition objects by BUMN, BUMD and wakaf land, (b) the incomplete file on landacquisition, (c) the invalid evidence of land ownership, (d) the presence of land speculators, (e) the presence of provocateurs (f) theweek cooperation of private-state scheme, etc.KeywordsKeywordsKeywordsKeywordsKeywords: constraints, land clearance, land acquisition, public facilities.

IntisariIntisariIntisariIntisariIntisari: Artikel ini menyajikan dua hal: (a) hasil identifikasi beberapa kendala yuridis dan empiris yang menghambat prosespembebasan tanah sebagai salah satu tahapan sangat penting dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentinganumum, dan (b) usulan gagasan upaya untuk menyelesaikan kendala tersebut, khususnya pembangunan jalan tol Trans Jawa. Pendekatanstudi yang digunakan adalah studi pustaka termasuk peraturan perundang-undangan, dokumentasi, dan wawancara. Gagasan upayapemecahan kendala pembebasan tanah dirumuskan berdasarkan hasil penelaahan akademis berdasarkan referensi berupa pustaka,peraturan perundang-undangan, data dan fakta empiris, serta pendapat para pelaku pembebasan tanah di lapangan. Beberapakendala pembebasan tanah yang teridentifikasi: (a)kesulitan mencapai kesepakatan besar ganti kerugian oleh karena (i) rendahnyapengetahuan dan kesadaran pemilik tanah tentang fungsi sosial hak atas tanah, (ii) pentingnya pembangunan infrastruktur termasukjalan tol, (iii) keterbatasan dana pengadaan tanah, (iv) adanya sengketa kepemilikan tanah, dan (v) adanya obyek pengadaan tanah dariPemerintah, BUMN, BUMD, dan tanah wakaf, (b) kurang tertib dan lengkapnya pengelolaan arsip pengadaan tanah, (c) ketidak-sesuaian alat bukti kepemilikan tanah, (d) adanya spekulan tanah, (d) adanya provokator, (e) lemahnya skema Kerjasama PemerintahSwasta (KPS), dan lain-lainnya.Kata kunciKata kunciKata kunciKata kunciKata kunci: kendala, pembebasan tanah, pengadaan tanah, kepentingan umum

A. Pengantar

Pembangunan berbagai infrastruktur sangatdiperlukan untuk mendukung pembangunanperekonomian bangsa. Salah satu infrastrukturyang dimaksudkan adalah jalan tol. Pem-bangunan jalan tol merupakan salah satu jenispembangunan untuk kepentingan umum (Butir

a) Pasal 5 Perpres No. 36 Tahun 20051 dan PrepresNo. 65 Tahun 20062, serta Pasal 10 butir (b) UU

* Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

1 Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Baca Pasal 5 tentang Pembangunan untuk kepentingan umumyang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yangmeliputi 19 jenis pembangunan.

2 Prepres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasPeraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 TentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

523Senthot Sudirman: Pembangunan jalan Tol di Indonesia ...: 522-544

No.2 Tahun 2012)3. Sebagai konsekuensi darinomenklatur pembangunan untuk kepentinganumum ini, maka untuk pembangunan jalan tolpenyediaan tanahnya harus dilakukan melaluimekanisme pengadaan tanah. Dalam mekanismepengadaan tanah ini ditempuh cara musyawarahuntuk mencapai sepakat antara Pemerintah Pusatmaupun Pemerintah Daerah sebagai pihak yangmemerlukan tanah dengan pihak pemilik tanahsebagai pihak yang menyerahkan tanah. Hal yangdisepakati antara kedua belah pihak tersebutadalah bentuk dan besar ganti rugi (kerugian).Oleh karena itu, kelancaran proses pengadaantanah akan menentukan nasib kelancaran pem-bangunan jalan tol secara keseluruhan.

Pembangunan jalan tol diproyeksikan untukdapat memfasilitasi dan mengakselerasi arusperedaran barang dan jasa antar daerah sebagaisalah satu tulang punggung perkonomian bangsa.Dalam konteks memfasilitasi, pembangunan jalantol telah dirasakan oleh berbagai pihak dalammemepermudah dan memperlancar berbagaijenis aktif itas perekonomian yang dilakukan antardaerah. Dapat dibayangkan bagaimana kerugianyang akan terjadi jika proses distribusi antardaerah atas barang dan jasa yang jumlahnyasangat besar terpaksa harus dilakukan melaluijalan-jalan umum yang hampir selalu dalamkeadaan sempit, rusak, dan macet4. Jika hal ituterus terjadi, maka terjadinya kondisi arus pere-konomian yang macet dan mandeg tentu menjadijawabannya. Dalam konteks mengakselerasi, jalantol yang telah berhasil dibangun dan dioperasikan

memang telah terbukti dapat mempercepat pro-ses transportasi barang dan jasa jika dibandingkandengan yang telah dilakukan melalui jalur-jalurumum yang selalu terkendala kemacetan selamaini. Oleh karena itu, banyak manfaat positif yangdapat dilakukan dengan keberadaan jalan toltersebut5.

Berangkat dari pentingnya manfaat jalan tolitulah, Pemerintah dengan mitra swastanya selaluberupaya keras untuk mempercepat pem-bangunannya. Dalam skala nasional, Pemerintahtelah mengagendakan pembangunan jalan tolTrans Sumatra, Trans Kalimantan, dan TransJawa. Namun demikian, realita pelaksanaannyadi lapangan menunjukkan pelbagai kendala,terutama kendala pembebasan tanah dalamproses pengadaan tanah. Sebagai contoh untukmelihat kesenjangan antara keinginan dankenyataan pembangunan jalan tol di Indonesiadan berbagai kendala pembebasan tanahnya,dalam tulisan ini digunakan contoh pem-bangunan Jalan Tol Trans Jawa.

Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ) dengan panjangsekitar 1.212 km yang membentang dari Merakhingga Banyuwangi merupakan prioritas utamapembangunan jalan tol dan diagendakan untukdapat beroperasi pada akhir tahun 20146. Namundalam kenyataannya, target tersebut tidak dapatterpenuhi, walaupun ada sepanjang 289 kmdiantaranya telah beroperasi yaitu ruas Merak-Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci, ruas Sema-rang-Solo Seksi A, B, C, serta ruas Surabaya-Gempol. Sementara sisanya sepanjang 653,85 km,yang terbagi ke dalam 10 ruas proyek jalan tolTrans Jawa ini belum dapat beroperasi. KesepuluhKepentingan Umum. Baca Pasal 5 tentang Pembangunan

untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atauPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintahatau Pemerintah Daerah yang meliputi 7 (tujuh) jenis.

3 Pasal 10 butir (b) UU No. 2 Tahun 2012 TentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum. Baca Pasal 10 tentang Tanah untuk kepentingan umumdigunakan untuk membangun 18 jenis pembangunan.

4 Lihat keadaan jalan Pantura.

5 Lihat manfaat jalan tol Semarang-Bawen, Surabaya-Gempol yang mampu mempercepat transportasi antarakedua wilayah tersebut.

6 Anonim. 2012. Pembebasan Lahan Trans Jawa Capai710,29 ha. http:www1.pu.go.id/uploads/berita/ppw240209rnd.htm, diunduh pada Tgl. 17 September 2014,pukul 19.30 wib.

524 Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014

ruas proyek jalan tol yang dimaksud ini adalah(a) Cikopo-Palimanan, (b) Kanci-Pejagan, (c)Pejagan-Pemalang (57,50 km), (d) Pemalang-Batang (39 km), (e) Batang-Semarang (75 km),(f) Semarang-Solo (75,5 km), (g) Solo-Mantingan(20,9 km), (h) Mantingan-Ngawi-Kertosono(49,51 km), (i) Kertosono-Mojokerto (41,65), dan(j) Mojokerto-Surabaya (34 km). Diantara 10 ruasjalan tol tersebut tujuh bagian ruasnya dalamtahap pembebasan lahan, dan tiga ruas sisanyadalam tahap konstruksi yaitu ruas Kanci-Pajegan,Semarang-Solo, dan Kertosono-Mojokerto (Her-manto Dardak, Dirjen Bina Marga)7. Data inimenggambarkan bahwa proses pengadaan tanahmerupakan tahapan yang masih sangat terken-dala dalam keseluruhan proses pembangunanjalan tol, dan penting diperhatikan bahwa prosespembebasan tanah merupakan kunci dalampengadaan tanah. Oleh karena itu, penulis berke-yakinan bahwa terkendalanya proses pembebasantanah untuk pembangunan jalan tol Trans Jawaini merupakan penyebab utama terkendalanyaproses pengadaan tanah untuk pembangunantersebut.

Selaras dengan asumsi penulis tersebut terda-pat pernyataan Menteri Pekerjaan Umum JokoKirmanto (2012) bahwa pembebasan tanah meru-pakan penyebab terkendalanya pengadaan tanahuntuk pembangunan jalan Tol Tras Jawa8, teruta-ma ruas Semarang-Batang-Cirebon. Hery Marzu-ki (Ka. Subdit. Pengadaan Tanah DirektoratJenderal Bina Marga Kementrian PU, 2012) jugamembenarkan hal tersebut melalui pernyataan-nya bahwa rencana pembangunan ruas TolBatang-Semarang terancam batal, disebabkanoleh pembebasan tanah di sepanjang ruas 74,20km yang berhenti total, bahkan Tim Pengadaan

Tanahnya (TPT) pun sudah dibubarkan. Lebihlanjut Marzuki menegaskan bahwa kegagalanpembebasan tanah ini disebabkan karena inves-tor tidak memiliki uang untuk pengadaannya.

Pernyataan Marzuki mengenai kendala pem-bebasan tanah di atas hanya salah satu dari banyakkendala lainnya. Oleh karena itu penting dilaku-kan studi untuk identifikasi berbagai kendala yangsecara yuridis maupun empiris menghambatproses pembebasan tanah sebagai salah satutahapan yang sangat penting dalam proses penga-daan tanah untuk pembangunan bagi kepentinganumum, seperti jalan tol Trans Jawa ini. Selanjutnyadiperlukan gagasan mengenai upaya-upaya untukmemecahkan dan menyelesaikan berbagai kendaladalam pembebasan tanah tersebut, sebagai bahanmasukan bagi para pembuat kebijakan dan parapemegang otoritas serta pelaku pengadaan tanahuntuk pembangunan bagi kepentingan umum,khususnya pembangunan jalan tol.

Pendekatan studi yang digunakan penulisuntuk mengidentif ikasi kendala-kendala pembe-basan tanah dalam pengadaan tanah untuk pem-bangunan bagi kepentingan umum, khususnyajalan tol ini adalah studi pustaka termasuk pera-turan perundang-undangan, dokumentasi, dansurvei lapangan dengan wawancara. Beberapaalternatif upaya pemecahan kendala pembebasantanah dirumuskan berdasarkan hasil penelaahanakademis oleh penulis sesuai jenis kendala pembe-basan tanah hasil identif ikasi. Penelahaan akade-mis ini didasarkan pada berbagai referensi baikyang berupa pustaka, peraturan perundang-un-dangan, data dan fakta empiris serta pendapatpara pelaku pembebasan tanah di lapangan.

B. Posisi Jalan Tol dalam Pembangunanuntuk Kepentingan Umum

Pengertian “kepentingan umum” dalam kon-teks pengadaan tanah telah disebut dalam bebera-pa peraturan perundang-undangan yang menga-tur mengenai pengadaan tanah untuk pem-

7 Maesaroh dan Febrianto H. 2012. Trans Jawa SulitRampung 2014. http://bumn.go.id/jasamarga/berita/413/Trans-Jawa.SulitRampung.2014.diunduh pada Tgl. 18 Sep-tember 2014, pukul 14.30 wib.

8 Loc.cit.


bangunan bagi kepentingan umum. Frasa “kepen-tingan umum” ini ditemukan dalam banyaksumber, yaitu: (a) “..Untuk kepentingan umum,termasuk kepentingan Bangsa dan Negara sertakepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atastanah dapat dicabut, dengan memberi gantikerugian yang layak dan menurut cara yang diaturdengan Undang-undang”9; (b) “...Untuk kepen-tingan umum termasuk kepentingan Bangsa danNegara serta kepentingan bersama dari rakyat,demikian pula kepentingan untuk pembangunan,maka Presiden dalam keadaan memaksa setelahmendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakimandan Menteri yang bersangkutan dapat mencabuthak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya”10; (c) “pembangunan mempunyai sifatkepentingan umum apabila kegiatan tersebutmenyangkut: (i) kepentingan Bangsa dan Negara,dan atau (ii) kepentingan masyarakat luas, danatau (iii) kepentingan rakyat banyak/bersama,dan atau (iv) kepentingan pembangunan11; (d)“kepentingan umum” adalah kepentingan Bangsadan Negara dan atau kepentingan masyarakatluas12; (e) Kepentingan umum adalah kepentinganBangsa dan Negara dan atau kepentingan masya-rakat bersama dan atau kepentingan pem-bangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.13

Istilah “kepentingan umum”juga ditemukandalam beberapa peraturan perundang-undangantentang pengadaan tanah yang didef inisikansebagai “kepentingan sebagian besar lapisanmasyarakat”14 dan “kepentingan Bangsa, Negara,dan masyarakat yang harus diwujudkan olehPemerintah dan digunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat15. Pengertian “kepentinganumum” yang sama dengan yang tertera dalamPasal 1 angka 6 UU Nomor 2 Tahun 2012 tersebutjuga dikemukakan dalam Perpres Nomor 71Tahun 201216.

Berdasarkan pengertian mengenai “kepen-tingan umum” tersebut di atas, maka dapat disim-pulkan bahwa “pembangunan untuk kepentinganumum” adalah berbagai jenis pembangunan yangdiperuntukkan bagi kepentingan bangsa dannegara serta masyarakat untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat. Dari beberapa pengertianmengenai istilah “kepentingan umum” dari pem-bangunan untuk kepentingan umum di atas,secara eksplisit oleh Pemerintah telah dijabarkanke dalam jenis-jenis pembangunanan untukkepentingan umum melalui Pasal 5 Perpres No.36 Tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006serta Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012. Dalam Pasal5 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 disebutkanbahwa ada 19 jenis pembangunan yang dikatego-rikan sebagai pembangunan untuk kepentinganumum, 7 (tujuh) jenis pembangunan (dalamPerpres Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 5), dan 18(delapan jenis) (dalam UU Nomor 2 Tahun 2012Pasal 10).

9 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Po-kok-Pokok Agraria (Lembaran Negar 1960-104, TambahanLembaran Negara Nomor 2043)

10 Pasal 1, UU No. 20 Tahun 1961tentang PencabutanHak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya(Ln 1961/288: Tln No. 2324, Lembaran Negara Dan Tam-bahan Lembaran Negara Tahun 1961).

11Pasal 1, Inpres No. 9 Tahun 1973 tentang PelaksanaanPencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda YangAda di Atasnya.

12 Penjelasan Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun 1991 TentangKejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3451)

13Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Nomor 35).

14Pasal 1, angka 5 Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Pasal1, angka 5 Perpres No. 65 Tahun 2006.

15Pasal 1 angka 6, UU Nomor 2 Tahun 2002. TentangPengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum

16 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun2012 Nomor 156).


Dari kedua Perpres dan undang-undang ten-tang pengadaan tanah tersebut dapat dipetikinformasi bahwa pemerintah telah mempersempitjenis-jenis pembangunan untuk kepentinganumum dari 19 jenis (Pasal 5, Perpres No. 36 Tahun2005) menjadi 7 jenis (Pasal 5, Prepres No. 65Tahun 2006). Namun demikian, jenis pem-bangunan untuk kepentingan umum tersebutdiperlebar lagi menjadi 18 jenis (Pasal 10, UU No.2 Tahun 2012).

Informasi tersebut menggambarkan adanyareorientasi cara pandang Pemerintah mengenaijenis-jenis pembangunan yang dikategorikansebagai pembangunan untuk kepentinganumum dari waktu ke waktu sebagai fungsi darituntutan kebutuhan dan keadaan. Hal ini tentuakan membawa konsekuensi terhadap bebanpemerintah dalam pengadaan tanah.

Dari ketiga peraturan perundang-undangantentang pengadaan tanah untuk pembangunanbagi kepentingan umum tersebut, memposisikanjalan tol sebagai salah satu jenis diantaranya yangkonsisten disebutkan. Mengingat jalan tolmemiliki karakteristik yang memanjang dandapat meliputi beberapa bagian wilayah adminis-trasi yang berbeda, dengan berbagai variasi kon-disi f isik wilayah, sosial dan budayanya, makapembahasan mengenai pengadaan tanah untukpembangunan jalan tol menjadi sangat penting,khususnya jika dikaitkan dengan pembebasanlahan selalu menjadi masalah utamanya. Disam-ping itu, banyaknya jenis pembangunan yangtermasuk dalam kategori ‘pembangunan untukkepentingan umum” mengisyaratkan bahwaPemerintah akan menghadapi permasalahanpengadaan tanah yang tidak ringan, khususnyadalam proses pembebasan tanah. Oleh karena itu,informasi mengenai jenis-jenis pembangunanuntuk kepentingan umum ini menjadi pentinguntuk menggambarkan beban permasalahanpembebasan tanah yang akan dihadapi olehPemerintah pada masa-masa yang akan datang,

disamping pembebasan tanah untuk pem-bangunan jalan tol.

B. Manfaat Jalan Tol

Pembangunan dan pengoperasian jalan toltrans Jawa akan memberikan manfaat langsungdan tidak langsung baik manfaat yang tangiblemaupun manfaat yang intangible17: Pertama.Proses pembangunan jalan tol Trans Jawa diper-kirakan akan menciptakan lebih dari 136 juta jamkerja untuk kelompok pekerja biasa, pekerjaterampil dan koordinator yang setara 97 ribu pe-kerja. Kedua. Kebutuhan material yang dibutuh-kan untuk pelaksanaan pekerjaan ini sangat besardan akan berpengaruh secara signif ikan terhadappertumbuhan banyak sektor ekonomi dan indus-tri-industri lokal. Diperkirakan pembangunanjalan tol Trans Jawa akan membutuhkan lebih dari65 juta zak semen, lebih dari 3,1 juta m³ pasir, lebih10,9 juta m³ agregat kasar, dan agregat halussebanyak 5,08 juta m³. Ketiga. Pengoperasian jalantol Trans Jawa memiliki potensi memberikan pen-dapatan langsung dari pembayaran tariff tol.Berdasarkan proyeksi volume lalu lintas harianrata-rata, maka pada tahun 2015 jalan tol TransJawa berpotensi memberikan pendapatan lang-sung sebesar Rp. 10,857 milyar, dan terus me-ningkat sejalan dengan peningkatan volume lalulintas di ruas-ruas jalan tol Trans Jawa. Sesuaiskenario pengembangan jaringan yang ada makapada tahun 2020, jaringan jalan tol Trans Jawamemiliki potensi pendapatan sebesar Rp.13,312 milyar dan kembali meningkat menjadi Rp.15,558 milyar pada tahun 2025. Keempat. Diper-kirakan wilayah-wilayah di sekitar jalan tol TransJawa akan mengalami kenaikan NJOP rata-ratasebesar 30% per tahun. Kelima. Manfaat terhadaptingkat keselamatan lalu lintas dalam pengope-

17Anonim. 2013. Manfaat Pembangunan Jalan Tol TransJawa http://dedygunawan.com/2013/07/17/manfaat-pembangunan-jalan-tol-trans-jawa.diunduh pada Tgl. 23 Sep-tember 2014, pukul 16.30 wib.


rasian jalan tol Trans Jawa tidak dianalisis secarakuantitatif, namun berdasarkan inventarisasi,identif ikasi dan telaah terhadap faktor-faktorpenyebab kecelakaan lalu lintas maka diperkirakanakan terjadi penurunan angka kecelakaan lalulintas secara signif ikan.

Keenam. Peningkatan kualitas lingkunganjuga diprediksi akan menjadi salah satu manfaatyang diperoleh dari pengoperasian jalan tol TransJawa. Peningkatan kecepatan kendaraan diban-dingkan dengan jalan non tol akan berakibat padapenghematan konsumsi bahan bakar yang cukupsignif ikan. Hasil perhitungan menunjukkan akanterjadi penghematan pemakaian BBM sebesar44% pada tahun 2015 pada wilayah-wilayah yangdilewati oleh jalan tol Trans Jawa, dan kemudianmenurun menjadi 38,5% pada tahun 2020 dan30,9% pada tahun 2025.

Ketujuh. Menteri PU, Joko Kirmanto menya-takan bahwa pembangunan jalan Tol umumnyaberdampak terhadap pengembangan kawasandan pertumbuhan ekonomi wilayah, serta men-dukung pertumbuhan kawasan18. Disamping itu,terbukanya kawasan tertentu oleh adanya pem-bangunan jalan tol juga diikuti oleh perubahanpenggunaan lahan pertanian (sawah, tegalan, danpekarangan) menjadi kawasan permukiman,pabrik, dan industri yang hal ini dicontohkan disepanjang segmen jalan tol Semarang-Bawen19.

Uraian mengenai pentingnya manfaat pem-bangunan jalan tol bagi berbagai pihak sangatrelevan dengan pentingnya pembahasan menge-nai hal-hal yang menghambat proses pembebasan

tanah serta upaya penyelesaiannya agar segeradapat diakselerasi pewujudan pembangunan jalantol yang sangat bermanfaat ini.

C. Pembebasan Tanah MenghambatPerkembangan Pembangunan JalanTol di Indonesia

Volume lahan yang dapat diselesaikan sampaidengan tahun 2011 adalah baru mencapai 39,70%dari total kebutuhan seluas 4.734,48 ha untuk 10ruas tol dengan panjang 644,20 km)20. Berda-sarkan data Kementrian PU, dalam kurun waktu2005-2009 panjang jalan tol telah bertambahsekitar 101,70 km dari sebelumnya 611 km padatahun 2005 menjadi 712 km pada akhir tahun2009. Data ini menunjukkan bahwa pem-bangunan jalan tol berkembangrata-rata sepan-jang 25,43 km setiap tahun. Selama tahun 2010-2014 telah terbangun panjang jalan tol 206,4 km,meliputi ruas Kanci-Pejagan, Semarang-Ungaran,Nusa Dua-Benoa, JORR W1 (Kebon Jeruk-Pejaringan), Cinere-Jagorawi, Surabaya-Mojoker-to, Bogor Ring Road, dan JORR W2 (segmenKebon Jeruk-Ciledug)21. Oleh karena itu hinggatahun 2014 jalan tol yang telah berhasil dibangundi Indonesia sepanjang 712 km ditambah 206,4km yaitu 918,4 km.

Diantara 10 ruas jalan tol tersebut tujuh bagianruasnya dalam tahap pembebasan tanah, yaituruas-ruas (a) Cikopo-Palimanan, (b) Kanci-Peja-gan, (c) Pejagan-Pemalang (57,50 km), (d) Pema-lang-Batang (39 km), (e) Batang-Semarang (75km), (f) Semarang-Solo (75,5 km), (g) Solo-Man-tingan (20,9 km), (h) Mantingan-Ngawi-Kerto-sono (49,51 km), (i) Kertosono-Mojokerto (41,65),dan (j) Mojokerto-Surabaya (34 km), dan tiga

18Anonim. 2014. Jalan Tol Semarang-Bawen ResmiBeroperasi. http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/14/04/n3i2bt-jalan-tol-semarangbawen-resmi-beroperasi. diunduh pada Tgl. 13September 2014, pukul 18.30 wib.

19 Anonim. 2014. Proyek Infrastruktur TerkendalaPembebasan Lahan. http://www.jawapos.com/baca/artikel/5845/Proyek-Infrastruktur-Terkendala-Pembebasan-Lahan. diunduh pada Tgl. 17 September 2014, pukul 21.30wib.

20Ibid.,hlm. 2.21 Anonim. 2014. Jalan Tol Semarang-Bawen Resmi

Beroperasi. http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/14/04/n3i2bt-jalan-tol-semarangbawen-resmi-beroperasi. diunduh pada Tgl. 13September 2014, pukul 18.30 wib.


ruas sisanya dalam tahap konstruksi yaitu ruasKanci-Pajegan, Semarang-Solo, dan Kertosono-Mojokerto (Dardak, 2012, Dirjen Bina MargaKementrian PU)22. Diantara ruas-ruas jalan tolyang masih dalam tahap pembebasan tanah ter-sebut dilaporkan bahwa ruas Pejagan-Pemalang,Pemalang-Batang, Batang-Semarang adalah ruas-ruas yang mengalami kendala paling besarbahkan berhenti total dan terancam batal bahkanTim Pengadaan Tanahnya(TPT) pun sudahdibubarkan (Marzuki (Ka. Subdit. PengadaanTanah Direktorat Jenderal Bina Marga Kemen-terian PU, 2012)23. Informasi ini menggambarkanbahwa pembebasan lahan merupakan hal seriusyang menyebabkan keterlambatan penyelesaianpembangunan jalan tol.

Kasubdit Pengadaan Tanah Dit Jen Bina MargaKementrian PU, Marzukie (2014) juga menya-takan bahwa hingga tahun 2014 pembebasanlahan di Jawa Timur baru mencapai 12.168.150 m2

atau (121,68 ha) atau 59% dari total kebutuhantanah seluas 20.657.886 m2 atau (206,58 ha),sehingga masih menyisakan beban pengadaantanah seluas 8.489.736m2 (41%). Rincian pembe-basan tanah pada 6 ruas tol di di Jawa Timur iniadalah sebagai berikut: Ruas tol Gempol-Pandaan(99,0%); Gempol-Pasuruan (48,6%), Pandaan-Malang (13%), Surabaya-Mojokerto (77%), Mojo-kerto-Kertosono (90%), dan Mantingan-Kerto-sono (61%). Data ini menggambarkan bahwapengadaan tanah untuk ruas jalan tol Pandaan-Malang masih memerlukan usaha lebih besardaripada di ruas jalan tol lain di Jawa Timur, seka-lipun dalam pengadaan tanah untuk jalan tol inidilakukan oleh 2 unit yang bertugas dalam pem-bebasan tanah yaitu Tim Pengadaan Tanah (TPT)dan Panitia Pembebasan Tanah (P2T).

Berdasarkan beberapa informasi mengenaiperkembangan pembangunan jalan tol Trans Jawatersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pem-bebasan lahan merupakan permasalahan beratyang dijumpai oleh para petugas dalam PanitiaPengadaan Tanah (P2T). Untuk itu perlu diiden-tif ikasi permasalahan yang ditemui dalam prosespembebasan lahan dimaksud untuk dicari jalankeluarnya.

E. Kendala dalam Pembebasan Tanahuntuk Jalan Tol

Persoalan yang paling mengemuka dalampembangunan jalan tol saat ini kata Kirmanto(2010)24, adalah soal pembebasan lahan atau tanah.Meski pembangunan jalan tol peruntukannyauntuk kepentingan umum, namun masih banyakrakyat yang tidak mau melepas tanahnya untukkepentingan tersebut.

Hasibuan dalam Sitorus et al. (1995:49)25

menyatakan bahwa ada dua kendala dalammensukseskan pelaksanaan pembebasan tanah,yaitu kendala yang timbul oleh karena faktorpsikologis masyarakat dan kendala yang timbuloleh karena keterbatasan dana. Faktor psikologisini dapat berupa: (a) adanya pemilik tanah yangberanggapan bahwa pemerintah merupakantempat bermanja-manja meminta ganti rugi, kare-nanya mereka meminta jumlah ganti rugi yangtinggi sehingga tidak mempedulikan tetanggamereka yang telah bersedia menerima nilai gantirugi hasil musayawarah, (b) adanya pemilik yangmenganggap bahwa tanahnya mulia atau sakral,sehingga sangat enggan melepaskan tanahnyawalau dengan ganti rugi, karenanya mereka ber-tahan meminta nilai ganti rugi yang sangat tinggi,dan (c) kurangnya kesadaran pemilik tanah ten-tang pantasnya mengutamakan kepentingan

22 Anonim. 2012. Trans-Jawa Sulit Rampung 2014. http:// b u m n . g o . i d / j a s a m a r g a / b e r i t a / 4 1 3 / T r a n s -Jawa.SulitRampung.2014.diunduh pada Tgl. 18 September2014, pukul 14.30 wib.

23 Loc.cit.

24 Loc.cit.25 Sitorus, O., C. Sitepu, dan H. Sauni. 1995. Pelepasan

atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah,Jakarta: Dasa Media Utama, 1995.


umum daripada kepentingan sendiri.Keterbatasan dana juga menjadi faktor peng-

hambat dalam proses pembebasan tanah olehkarena dapat menyebabkan ketidakmampuanmembayar nilai ganti rugi menurut harga pasarumum setempat. Selaras dengan hal tersebutHery Marzuki Ka. Subdit. Pengadaan Tanah Di-rektorat Jenderal Bina Marga Kementrian PU(2012) menyatakan oleh karena investor tidakmemiliki uang untuk pengadaannya, makarencana pembangunan ruas Tol Batang-Semarangterancam batal. Hal ini disebabkan oleh pembe-basan tanah di sepanjang ruas 74,20 km yangberhenti total. Bahkan Tim Pengadaan Tanahnya(TPT) pun sudah dibubarkan. Penyebabnya ada-lah investor tidak memiliki uang untuk penga-daannya

Ragam kendala dalam pembebasan tanahlainnya dijelaskan oleh Hayati (2011:79)26, sebagaiberikut: (a) adanya ketidak-pastian status pemi-likan tanah antara yang dipahami oleh pemiliktanah dengan yang dipahami oleh pemerintahdesa, ketika tanah tersebut selama ini dipinjamkanpenggunaannya oleh pemilik untuk jalan kam-pung yang tidak disertai dengan tanda bukti serahterima tanah tersebut kepada pemerintah desa,sehingga dengan adanya proyek yang akan mem-bebaskan tanah tersebut terjadi saling klaim antarapemilik dengan pemerintah desa, (b) kesulitanmendapatkan tanah pengganti bagi tanah-tanahyang penggantiannya bukan menggunakan uang,terlebih jika nanti telah diterapkannya UU No. 2Tahun 2012 yang memberikan peluang untukmemberikan ganti kerugian dengan berbagaibentuk, dan (c) kurang tertib dan lengkapnyapengelolaan arsip pengadaan tanah baik di BPNmaupun di Bagian Tata Usaha PemerintahanSekretaris Daerah Kabupaten, contohnya di

Pemkab Kebumen untuk pengadaan tanah bagipembangunan Jalan LintasSelatan (JLS).

Dalam hasil penelitiannya Manurung (2012:73)27 mendeskripsikan beberapa kendala dalampengadaan tanah sebagai berikut: (a) keterbatasandana dari pihak yang memerlukan tanah, (b)sulitnya mencapai kesepakatan harga ganti rugiantara masyarakat pemilik tanah dengan peme-rintah yang memerlukan tanah, (c) adanya kebe-ratan dan penolakan masyarakat terhadap pem-bangunan jalan TOL yang melalui permukimanmereka, (d) masyarakat mempersepsikan bahwapembangunan jalan TOL adalah proyek besarsehingga pemerintah akan menerima keuntunganyang besar, akibatnya masyarakat menginginkanharga ganti rugi yang besar, (e) perijinan yangpanjang dan lama ditemui untuk membebaskantanah yang dikuasai pemerintah, (f) harga gantirugi yang dihasilkan oleh penilai independenterlalu rendah bahkan di bawah NJOP, (g) surattanda bukti kepemilikan tanah oleh masyarakattidak sesuai dengan kondisi lapangan, dan (h)masyarakat pemilik tanah tidak berada di tempat.

Menurut Rini (2013:35)28 faktor lain yang dapatmenghambat kelancaran proses pengadaan tanahadalah (a) adanya spekulan tanah yang membelitanah di sekitar lokasi proyek dengan harga tinggisehingga mempengaruhi masyarakat pemiliktanah untuk pasang harga ganti rugi yang jugatinggi, (b) adanya provokator yang berusaha mem-pengaruhi masyarakat pemilik tanah sehinggatidak bersedia melepas tanahnya dengan hargaganti rugi hasil penilai independen, (c) adanyapihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakatpemilik tanah yang berujung pada mencari keun-

26 Hayati, Rahmi. 2011. Pengadaan Tanah UntukPembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten KebumenProvinsi Jawa Tengah”. Skripsi STPN, Yogyakarta.

27 Manurung, M.M. T. 2012. Pelaksanaan PengadaanTanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di kabupaten DeliSerdang” Skripsi STPN, Yogyakarta.

28 Rini, T.S. 2013. Pelaksanaan Pengadaan Tanah,Hambatan, Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi PengadaanTanah Untuk Jalan Tol di kabupaten Nganjuk Provinsi JawaTimur). Skripsi STPN, Yogyakarta.


tungan pribadi dengan mengatasnamakan ma-syarakat pemilik tanah, dan (d) adanya sengketalahan juga menghambat proses pembebasan lahanuntuk pembangunan tol.

Permasalahan lain yang dijumpai dalam pem-bebasan tanah untuk jalan tol adalah ditemu-kannya banyak proyek jalan tol yang tidak layakf inansial. Hasil studi kelayakan yang dilakukanoleh Pemerintah (2005) memperlihatkan bahwaEconomic Internal Rate of Return (EIRR) proyekmencapai 22 %, tetapi Financial Internal Rate ofRaturn (RIRR)-nya hanya 14%. Permasalahan inidijumpai pada kasus pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono yang membentang sepanjang 179 kmmeliputi dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan JawaTimur.

Adanya kelemahan dalam penerapan skemakerjasama pemerintah swasta (KPS)berupa ada-nya kekhawatiran swasta terhadap pemerintahuntuk dapat menghasilkan kualitas konstruksibangunan jalan tol yang tinggi (Bastary PandjiIndra, Direktur Pengembangan KPS Pappenas,2014). Kekhawatiran ini berangkat dari berbagaipengalaman yang dilihat oleh pihak swasta terha-dap kinerja pemerintah terkait rendahnya kualitasbangunan yang selama ini dihasilkannya. Menu-rut Bastary, investor swasta mengawatirkan bilaporsi jalan yang dibangun pemerintah kualitasnyaburuk, maka akan merepotkan pemeliharaan bilatiba saatnya investor tersebut mengelola seluruhbagian ruas tol. Mereka takut tidak memperolehkeuntungan bahkan malah repot harus terus-menerus bertengkar soal perbaikan jalan”29.

Masih adanya sejumlah kelemahan lain yangterjadi, seperti Surat Persetujuan Penetapan Lo-kasi Pembangunan (SP2LP) dari Bupati/Walikotaatau Gubernur sering kali tidak diproses dengancepat. Hal ini memberikan kesempatan kepada

para spekulan tanah untuk bertransaksi sebelumkepemilikan tanah dibekukan (land-freezing).Demikian dalam hal terjadinya sengketa hargaatau kepemilikan yang akhirnya berujung padakonsinyasi karena penerapan regulasi yang lemah,akibatnya tidak dapat sesegera mungkinmelakukan eksekusi atas lahan sehingga menye-babkan pembangunan terlambat. Hal lain, disam-paikan oleh Imam Nirwansyah dari Asosiasi JalanTol Indonesia (AJTI) bahwa terkait tidak adanyaKey Performance Indicator (Indikator KinerjaKunci) bagi pelaksana pembebasan lahan, mulaidari anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T)tingkat daerah hingga Tim Pengadaan Tanah(TPT) tingkat pusat, menyebabkan mereka be-kerja lambat karena semakin lama mereka beker-ja, insentifnya makin banyak30. Keadaan ini akandigunakan sebagai modus untuk memperpanjangproses penyelesaian pembebasan tanah utukmemperoleh insentif yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan dari Pejabat PembuatKomitmen Kementrian Pekerjaan Umum RuasTol Solo Mantingan I Bapak Waligi dan stafnyaKomarudin (2014, hasil komunikasi pribadi)31

diperoleh informasi bahwa permasalahan atauhambatan dalam pembebasan lahan dapat mun-cul dalam setiap tahapannya. Tahapan dalampengadaan tanah untuk jalan tol ini, dapat disim-plif ikasi meliputi: (a) tahap penetapan lokasi, (b)tahap identif ikasi obyek dan subyek hak yangterkena proyek, (c) tahap musyawarah penetapanbesar ganti rugi (per m2), dan (d) tahap penentuandan penghitungan nilai ganti rugi (per luasanbidang yang terkena proyek). Dalam masing-masing tahapan tersebut terdapat kemungkinanmunculnya kendala yang menghambat prosespembebasan lahan sebagai berikut (Waligi danKomarudin, 2014, komunikasi pribadi).32

29 Anonim. 2011. Tol Solo-Kertosono, KPS Pertamadi Proyek Jalan Tol. Majalah PKPS Bappenas, Edisi. Sep-tember 2011. Hal. 1

30 Loc.cit.31 Komunikasi pribadi dengan Waligi Pejabat Pembuat

Komitmen (PKP) Jalan Tol Solo-Mantingan I, Solo, 2014.32 Loc.cit.


a. Tahap penetapan lokasi

Dalam proses pengadaan tanah untuk jalan toldimulai dengan penetapan lokasi oleh Bupati atauWalikota dimana proyek tersebut dibangun.Calon lokasi yang akan ditetapkan ini diiden-tif ikasi oleh suatu konsultan yang ditunjuk olehPemrakarsa pekerjaan, misal dalam hal pem-bangunan jalan tol ini adalah Kementrian PU.Berdasarkan hasil kerja konsultan ini diperolehcalon jalur jalan tol sebagai calon lokasi proyekpembangunan jalan tol, yang lebarnya dimung-kinkan selebar 0,5 km sepanjang jalan tol yangakan di bangun (Ring of Way=ROW). Selanjutnyahamparan lahan yang terdiri dari bidang-bidangtanah baik yang utuh maupun yang sebagianinilah yang ditetapkan sebagai calon lokasi pem-bangunan proyek jalan tol yang ditetapkan olehBupati atau Walikota setempat.

Permasalahan yang dapat timbul dalam prosesidentif ikasi calon lokasi hingga penetapan lokasiproyek ini adalah dimungkinkannya dimasukioleh para spekulan tanah. Para spekulan ini tidaksembarang orang, mereka memiliki kapasitasuntuk mengakses berbagai informasi mengenaiprogram pembangunan tersebut sehingga mam-pu memilih lokasi spekulasi investasi pembeliantanah di dalam calon lokasi proyek tersebut.Memang dalam SK penetapan lokasi oleh Bupatiatau Walikota ini telah ditegaskan mengenailarangan terjadinya transaksi jual beli atauperalihan hak atas tanah lainnya dalam suaturentang waktu tertentu, namun mereka paraspekulan tidak kurang cara untuk mensiasatinyamisalnya melalui transaksi jual beli di bawahtangan. Pada saatnya nanti, para spekulan me-manfaatkan para bekas pemilik ini untuk mengi-kuti proses penentuan ganti rugi sampai denganmenerimakan uang ganti rugi (UGR) yang telahditetapkan. Kehadiran para spekulan tanah inilahyang kemudian menyebabkan terjadinyakesulitan bagi para petugas Panitia PengadaanTanah (P2T) untuk membangun kesepakatan

harga ganti kerugian atas tanah dengan parapemilik secara umum. Hal ini disebabkan olehulah para spekulan yang umumnya menuntutbesar uang ganti rugi yang tinggi. Tidak berhentidi sini, mereka justru berusaha mengajak parapemilik lainnya untuk berbuat hal yang samadengan mereka para spekulan. Hal inilah yangmnyebabkan proses pembebasan lahan menjadiberlarut-larut. Kondisi demikian ini akan diper-parah ketika proses penetapan lokasi tersebutterlambat dikeluarkan oleh Bupati dan Walikota,sehingga para spekulan memiliki ruang danrentang waktu yang lebih leluasa untuk melaku-kan transaksi jual beli tanah di bawah tangandimaksud.

b. Tahap identifikasi obyek dan subyekhak atas tanah

Setelah lokasi proyek ditetapkan melalui SKBupati atau Walikota, proses berikutnya adalahidentif ikasi obyek dan subyek hak atas tanah yangakan terkena proyek pembangunan jalan tol.Identif ikasi obyek hak dilakukan melalui pengu-kuran bidang-bidang tanah yang dilakukan olehpetugas ukur dari Kantor Petanahan setempatmengacu pada ROW dan Surat PersetujuanPenetapan Lokasi Proyek (SP2LP). Produk darikegiatan identif ikasi obyek hak ini adalah PetaBidang-bidang Tanah yang terletak dalam ROW.

Permasalahan yang selalu muncul dalam pro-ses pengukuran bidang-bidang tanah adalah bah-wa para petugas ukur pada saat menjalankantugasnya tidak dapat didampingi oleh seluruhpemilik tanah calon penerima ganti rugi. Untuktanah-tanah yang dalam proses pengukurannyatidak dapat dilakukan oleh para pemilik tanahnya,maka pendampingan biasanya dilakukan olehpara pejabat desa/pamong desa, sehingga padaakhirnya menimbulkan banyak komplain daripara pemilik menyangkut dengan ketidak-sesuaian dan ketidak-kebenaran batas-batasbidang tanah yang merembet kepada ketidak-


sesuaian ukuran luas tanah antara luas tanah hasilpengukuran dengan luas tanah yang terteradalam bukti yang diyakni benar oleh para pemiliktanah. Hal tersebut pada gilirannya akan merem-bet pada sulitnya kesepakatan besarnya nilai gantirugi tanah yang bersangkutan. Kondisi demikiandirasakan sangat umum terjadi dan hampir selaluterjadi untuk seluruh bidang-bidang tanah yangakan dibebaskan (Waligi, 2014, komunikasi pri-badi)33.

Permasalahan lain yang berkaitan dengankondisi pengukuran tersebut adalah belumdiketahuinya nama-nama pemilik tanah yangdiukur, sehingga masih memerlukan waktupelacakan yang terkadang tidak semudah yangdiperkirakan (Walidi, 2014, komunikasi pribadi)34.Kondisi ini menyebabkan bertambah panjangnyawaktu penyelesaian proses pembebasan tanah disuatu wilayah. Oleh karena hal-hal seperti itu, pro-ses pembebasan tanah di suatu wilayah terkesanmenjadi berlarut-larut dan tidak kunjung selesai.Kondisi ini diperparah untuk tanah-tanah yangpemiliknya tidak jelas dan berada di luar kota, diluar pulau, atau di luar negeri.

Waligi dan Komarudin (2014)35 menerangkanbahwa hampir seluruh bidang-bidang tanah yangdiukur oleh petugas ukur menghasilkan luasanyang berbeda secara signif ikan dengan luasukuran yang tertera di dalam sertipikat tanahyang telah mereka miliki. Perbedaan luas tanahhasil pengukuran yang baru tersebut dapat lebihkecil atau lebih besar daripada luas tanah yangtertera dalam sertipikat dan alas hak lainnya, teru-tama Letter C dan Petok D. Para pemilik tanahyang mengetahui luas tanah hasil pengukuranbaru lebih luas umumnya tidak komplain, namundapat dipastikan terjadi komplin kepada P2Tketika luas tanah hasil pengukuran baru lebih

kecil daripada data luas tanah yang tertera dalamalat bukti kepemilikan tanahnya. Komplain se-makin intens dilakukan oleh pemilik tanah ketikaperbedaan luas tanah antara hasil pengukuranbaru dengan data luas sebelumnya sangat signi-f ikan. Dalam hal ini Waligi dan Komarudin(2014)36 menerangkan bahwa banyak sekali terjadiperbedaan luas bidang tanah yang sangat signi-f ikan antara hasil ukuran baru oleh petugas ukurdari Kantor Pertanahan ini dengan ukuran luasyang tertera dalam Sertipikat Tanah. Sebagaicontoh ditemukan perbedaan ukuran luas antara2.700 m2 dalam sertipikat tanah dengan 1.965 m2

(< 2.000 m2) hasil ukuran baru dengan selisih le-bih dari 700 m2. Hal ini tentu menjadi perma-salahan sangat serius di lapangan dalam prosespembebasan tanah. Kejadian tersebut tentu mem-pertaruhkan nama dan kredibilitas BPN, khu-susnya Kantor Pertanahan yang bersangkutanatas kualitas kinerjanya. Mereka berkomentar,bagaimana hal ini dapat terjadi ketika SertipikatTanah yang dibuat Kantor Pertanahan, padawaktu yang berbeda ditentang dan dipersalahkansendiri? Bagaimana kerja BPN?

Hal semacam itu dirasakan oleh Pejabat Pem-buat Komitmen (PPK) Tol Solo-Mantingan I,sangat mengganggu dalam proses menindaklan-juti penghitungan besarnya nilai ganti rugi tanahyang terkena proyek. Kondisi seperti ini dijelaskanoleh Waligi dan Komarudin (2014)37 menambahpekerjaan PPK untuk menegosiasikan ulangdengan para pemilik yang memakan waktu cukupbahkan sangat lama. Fenomena ini dirasakansebagai penyebab molornya proses perampunganpembebasan tanah untuk jalan tol. Oleh karenaitu, khusus dalam hal terjadinya perbedaan luasantara hasil pengukuran baru dengan data luastanah yang tertera dalam sertipikat tanah ini, adawarisan kesalahan hasil pengukuran luas tanah

33 Loc.cit.34 Loc.cit.35 Loc.cit.

36 Loc.cit37 Loc.cit.


dalam sertipikat tanah yang pada gilirannyamencuat dalam proses pembebasan tanah untukpembangunan bagi kepentingan umum sepertijalan tol ini.

Berkaitan dengan perbedaan ukuran luas ta-nah antara yang dihasilkan oleh juru ukur denganluas tanah yang tertera dalam sertipikat tanah,menurut penulis perlu dipertajam penelusuran-nya untuk bidang-bidang tanah yang diukurberdasarkan pendaftaran sporadis dan bidang-bidang tanah yang diukur berdasarkan prosespendaftaran sistematis baik yang melalui ajudi-kasi maupun prona dan proda. Ketelitian pengu-kuran sangat tergantung pada proses dan pelaku.Dalam pengukuran sporadis yang umumnyadilakukan terhadap satu atau dua bidang tanah,akan dihasilkan ketelitian yang lebih tinggidaripada pengukuran yang dilakukan secaramassal dalam proses pendaftaran sistematis.

Proses yang sangat penting lainnya setelahdilakukan identif ikasi dan pengukuran bidang-bidang tanah yang akan terkena proyek adalahidentif ikasi data yuridis atau alas hak atas kepe-milikan tanah yang terkena proyek. Pekerjaan inimenjadi tugas bersama antara petugas dari KantorPertanahan dan petugas dari kantor PejabatPembuat Komitmen (PPK) Kementrian PU,dalam hal ini PPK Solo Mantngan I. Mereka parapetugas yuridis dari kantor PPK Solo-MantinganI menyatakan bahwa dalam penelusuran datayuridis ini memang sulit, tetapi akhirnya dapatdiselesaikan dengan baik. Data yuridis ini umum-nya berupa sertipikat tanah atau Letter C danPetok D. Permasalahan yang dihadapi oleh petu-gas pada saat mengakses alas hak ini adalah adanyakendala belum terjadinya kesepakatan antarapemilik tanah dengan PPK berkait dengan luasandan harga ganti rugi tanah yang akan dibebaskan.

Para pemilik tanah umumnya masih engganmenyerahkan alas hak tersebut dengan alasan me-reka belum sepakat dengan luas tanah merekayang akan terkena proyek. Hal ini terkait dengan

penjelasan di depan mengenai adanya perbedaanyang signif ikan antara data luas tanah yangtertera dalam sertipikat dengan data luas tanahbaru hasil ukuran petugas ukur. Kondisi inilahyang menghambat proses penyelesaian penen-tuan besar nilai ganti rugi dan pembayaran uangganti rugi (UGR). Pada gilirannya kondisi ini jugamenghambat penyelesaian proses pembebasantanah untuk proyek yang bersangkutan. Disam-ping belum adanya kecocokan luas tanah yangakan dibebaskan tersebut, para pemilik tanah jugaenggan menyerahkan alas hak kepemilikan tanahyang mereka miliki kepada para petugas olehkarena belum disepakatinya besaran ganti rugitanah yang akan dibebaskan antara pemilik tanahdengan P2T. Kedaan ini menggambarkan bahwaproses penyelesaian pembebasan tanah masihlebih panjang lagi, mengingat urusan penentuanbesar ganti rugi per m2 tanah masih menjadiurusan P2T.

c. Membangun Kesepakatan Harga GantiRugi Tanah

Kesepakatan harga ganti rugi tanah dilakukanantara pemilik tanah dengan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) berdasarkan harga ganti rugitanah per m2 yang dihasilkan oleh Tim PenilaiIndependen. Menurut Waligi dan Komarudin(2014)38, ada beberapa faktor yang menyebabkanpembangunan kesepakatan harga ganti rugi tanahini sulit tercapai, yaitu: (a) faktor tim penilai tanah,(b) faktor pemilik tanah, (c) faktor provokatoryang bekerja secara bersama-sama dan salingmemperkuat.

Tim penilai tanah bersama-sama denganpemilik tanah dan adanya provokator seringmenyebabkan sulitnya pencapaian kesepakatanharga ganti rugi tanah oleh karena tim penilaimenggunakan pendekatan dan konsep penilaiantanah yang tidak dapat dipahami atau berbeda

38 Loc.cit.


dengan pertimbangan yang diyakini oleh masing-masing pemilik tanah.

Gambar 1. Contoh gambar bidang-bidang tanahyang menimblkan masalah dalam pembebasan

tanah. Ketarangan: A, B, C, D, E, F, G, dan H =bidang-bidang tanah.

Hal tersebut menghasilkan perbedaan peng-hargaan terhadap nilai tanah antara tim penilaiindependen dengan pemilik tanah, sehinggaharga tanah yang dihasilkan oleh tim penilaisering dianggap terlalu rendah oleh para pemiliktanah. Sebagai contoh digambarkan oleh Waligidan Komarudin (2014) seperti ditunjukkan padaGambar 1.

Menurut hasil penilaian tim penilai indepen-den, bidang tanah A, E, dan H diberi nilai samayaitu Rp.750.000,-/m2, sedangkan bidang-bidangtanah B, C, dan D dinilai 450.000,-/m2, sedangkanbidang tanah F dan G dinilai 250.000,-/m2. Pemiliktanah mempertanyakan mengapa nilai bidang-bidang tanah B, C, D, F, dan G yang letaknyaberkisaran sama dengan letak bidang tanah Hterhadap Jalan Kolektor diberi nilai yang berbeda.Dalam hal ini bidang H diberi nilai paling tinggisedangkan bidang-bidang tanah B, C, D, F, danG dinilai jauh lebih rendah? Pemilik tanah berpen-dapat bahwa panjang bidang tanah H samadengan panjang jumlah dari bidang A, B, C, danD, serta begitu pula panjang jumlah dari bidangtanah E, F, dan G juga sama dengan panjangbidang tanah H, mengapa harganya dibedakan?Sedangkan menurut kaedah penilaian tanah,faktor kelas jalan berperan sangat kuat terhadapnilai tanah. Dalam hal ini tanah yang menghadap

jalan kolektor memiliki nilai jauh lebih tinggidaripada tanah yang menghadap jalan lokalterlebih jalan setapak. Penilaian didasarkan padamasing-masing kepemilikan, bukan berdasarkanpada kondisi f isik jarak dari bidang-bidang tanahtersebut terhadap jalan. Oleh karena itu, bidangtanah H walaupun panjang namun masih sebagaisatu kesatuan kepemilikan, oleh karena itu dinilaisama. Hal yang sama terjadi pada bidang A danE. Hal tersebut tidak berlaku untuk bidang-bidang tanah B, C, dan D walaupun berada dalamjarak yang sama dengan bidang H dari jalan ko-lektor, namun sudah berbeda pemilik. Untung-nya bidang-bidang tanah B, C, dan D masihmenghadap jalan lokal. Hal ini berbeda denganbidang-bidang tanah F dan G yang sama sekalitidak menghadap baik jalan kolektor maupunjalan lokal, sehingga dinilai paling rendah olehtim penilai. Walaupun oleh penilai dijelaskan,namun kondisi ini menyebabkan alotnya men-capai kesepakatan harga ganti rugi.

Ada fenomena lain mengenai hasil penilaiantanah oleh tim penilai independen yang tidakdapat diterima oleh pemilik tanah seperti diilus-trasikan pada Gambar 2. Gambar ini mengilus-trasikan suatu kepemilikan tanah yang sudahdibagikan kepada para waris namun belum didaf-tarkan, sehingga bidang tanah A, B, C, dan Dtersebut masih dalam satu alas hak kepemilikantanah atas nama orang tua ahli waris, dan di ma-sing-masing bidang tersebut sudah terdapatbangunan. Pada waktu pembebasan tanah, ber-dasarkan kondisi f isik di lapangan, penilai mem-berikan harga ganti rugi yang berbeda terhadapbidang-bidang tanah tersebut, yaitu bidang tanahA dan C satu harga ganti rugi, misalnyaRp.1.500,000-/m2 sedangkan bidang tanah B danD juga dalam satu harga yang jauh lebih rendahdaripada bidang A dan C, yaitu Rp.800.000,-/m2.Kondisi tersebut memancing protes dari para ahliwaris, terutama bidang B dan D. Kondisi tersebutjuga memicu terjadinya kesulitan dalam menca-


pai kesepakatan harga ganti rugi yang menye-babkan terjadinya keterlambatan pembebasantanah.

Gambar 2. Contoh empat bidang tanah dari proseswaris yang belum didaftarkan, sehingga masih

dalam satu alas hak kepemilikan dan menghambatpembebasan tanah.

Adanya pemilik tanah yang tidak berdomisilidi wilayah dimana tanah yang akan dibebaskanberada juga sering menimbulkan masalah. Per-tama adalah mereka sulit dilibatkan dalam prosesmusyawarah karena tidak berdomisili di tempatdiadakannya musyawarah. Kedua, mereka yangpandai berargumentasi dengan baik terhadapPanitia Pengadaan Tanah dan meyakinkan nilaitanahnya menjadi lebih tinggi dari tanah-tanahlain yang berdekatan dengan tanahnya, dan me-reka itu tidak merasa cukup sampai di situ, namunmereka bersaha untuk mempengaruhi danbahkan memprovokasi pemilik tanah yang lainuntuk mendapatkan harga ganti rugi yang lebihtinggi. Menurut Waligi dan Komarudin (2014),hasil seperti ini sering terjadi dan cukup menyu-litkan P2T dalam menghasilkan kesepakatanharga ganti rugi.

Status kepemilikan tanah juga merupakanpenyebab sulitnya pembebasan tanah. Sebagaicontoh, tanah-tanah aset pemerintah dan tanahwakaf dikemukakan oleh Waligi dan Komarudin(2014)39 jauh lebih sulit penyelesaian pembebasantanahnya jika dibandingkan dengan tanah milikmasyarakat. Kesulitan ini bukan berupa sulitnya

pencapaian kesepakatan besaran ganti rugi, na-mun berupa sulit dan panjangnya perijinan yangharus dipenuhi dan sulitnya mencarikan tanahsebagai ganti kerugian dimaksud sesuai dengannilai dan kondisi yang dikehendaki oleh pemiliksebelumnya. Sering dijumpai bahwa pihak pemra-karsa proyek harus menanggung peningkatannilai tanah dan nilai bangunan oleh karena waktupencarian tanah dan pembangunan gedung yangharus digantirugikan terlalu lama.

Penulis memperkirakan kemungkinan timpenilai belum secara komprehensif mempertim-bangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilaitanah, terutama pertimbangan prinsip the high-est and the best use (penggunaan tertinggi danterbaik) dalam penilaian tanah terhadap tanah-tanah yang menjadi obyek proyek dan tanah-tanah sisa yang tidak terkena proyek. Dalam halini pemilik sering mempertanyakan bagaimanasisa tanahnya, jika sebagian besarnya telah dibe-baskan sedangkan sisanya yang masih sedikitdibebaskan padahal sudah tidak layak lagi untukusaha tani.

4. Pembuatan Form Verifikasi danPembayaran Uang Ganti Rugi

Dalam proses pembayaran uang ganti rugi,pihak Pejabat Pembuat Komitmen Kementrian PUsebagai Pemrakarsa pekerjaan meminta kepadaKantor Pertanahan agar dibuatkan Form Verifikasihasil ukuran atas tanah-tanah yang terkena pro-yek baik yang terkena keseluruhan maupun yangterkena sebagian untuk tanah-tanah yang sudahmengalami kesepakatan besaran ganti rugi sebagaidasar pembayaran ganti kerugian dan sebagaidasar penerbitan sertipikat atas tanah pasca pem-bebasan tanah. Pada proses ini juga ditemui ken-dala terutama dari Kantor Pertanahan yang belummampu menyelesaikan form-form untuk seluruhbidang dan atau bagian bidang dimaksud. Belumdapat dibuatnya form-form tersebut menjadi ken-dala dalam proses pembayaan UGR oleh PPK39 Loc.cit.


Solo-Mantingan I. Sejak tahun 2008 dimana pro-yek pembangunan jalan tol Ruas Solo mantinganI ini dimulai, masih tertinggal sejumlah bidangyang belum dapat diselesaikan seperti ditunjuk-kan pada Tabel 1.

Dari tabel 1 dapat dikemukan bahwa sejak ta-hun 2008 atau lebih kurang selama 6 tahun, pem-bebasan tanah untuk kepentingan pembangunanjalan tol Trans Jawa ruas Solo Mantingan masihmeninggalkan pekerjaan rumah bagi PanitiaPengadaan Tanah (P2T) di Kabupaten Boyolalidan Kabupaten Karanganyar sejumlah bidangtanah dari (a) masyarakat sebanyak 404 bidangterdiri dari 333 bidang di Boyolali dan 71 bidangdi Karanganyar atau setara dengan luasan 276.478m2 atau 27,65 ha, (b) dari Aset Desa sebanyak 29bidang terdiri dari 19 bidang di Boyolali dan 10bidang di Karanganyar setara dengan luasan45.206 m2 atau 4,52 ha, dan (c) dari Wakaf se-banyak 3 bidang yang ada di Boyolali setaradengan luasan 371 m2 atau 0,037 ha.

Tabel 1. Jumlah sisa bidang tanah yang belumdiselesaikan pembebasannya di Ruas Jalan Tol

Solo Mantingan I hingga Oktober 2014.

Sumber: Kantor PPK Solo Mantingan I (2014). Kete-rangan: UGR = uang ganti rugi yang telahdibayarkan.

Sebanyak 404 bidang tanah masyarakat ter-sebut setara dengan 11,89% dari sejumlah bidang

tanah yang dibebaskan untuk proyek jalan tolSolo-Mantingan I. Oleh karena itu, jumlah totalbidang tanah yang dibebaskan dari masyarakatdi ruas tol Solo-Mantingan I adalah (100%/11,89%)x 404 bidang tanah = 3.398 bidang tanah yangsetara dengan (3.398bidang/404 bidang) x 276.478m2 = 2.325.426 m2 atau 232,54 ha. Angka ini tentumenunjukkan suatu prestasi yang dihasilkan olehP2T di Kabupaten Boyolali, Kota Solo, maupunKabupaten Karanganyar, walaupun masih me-ninggalkan sisa pekerjaan pembebasan tanahsebesar 11,89% (404 bidang) dari tanah masya-rakat, 1,94% (29 bidang) tanah Aset desa, dan0,02% (3 bidang) tanah wakaf.

Dijelaskan oleh Waligi dan Komarudin (2014)bahwa proses pembebasan tanah dari wakaf lebihsulit daripada tanah dari masyarakat, dan prosespembebasan tanah aset desa lebih sulit daripadatanah wakaf. Oleh karena itu, walaupun jumlahdari sisa tanah aset desa dan tanah wakaf yangbelum dibebaskan lebih sedikit dari tanah yangberasal dari masyarakat, namun penyelesaiannyamenguras konsentrasi dan perjuangan yang lebihbesar. Hal ini harus dijadikan catatan bagi P2Tdalam penyelesaiannya.

Berdasarkan perkembangan penyelesaiannya,sisa tanah yang belum selesai dibebaskan tersebuttelah dilakukan pengukuran, namun belummendapatkan kesepakatan besarnya uang gantirugi per m2, sehingga pengumpulan data yuridis(alas haknya) pun menjadi terkendala. Olehkarena itu, pihak P2T dari Kabupaten Boyolali danKaranganyar tersebut melakukan penilaian tanahkembali (revaluation) terhadap sisa tanah yangbelum berhasil dibebaskan tersebut.

F. Gagasan Upaya Penyelesaian KendalaPembebasan Tanah untuk Jalan Tol

Dalam merumuskan upaya penyelesaian ken-dala pembebasan tanah dalam pembangunan ja-lan tol ini, dilakukan identif ikasi terhadap ken-dala-kendala dan penyebab umum yang sering

No. Kab./Kota Asal TanahData Tanah Sisa

ProgressUGR (%)Bidang

Luas(m2)

(%)

1 Surakarta Masyarakat 0 0 0 100

Aset Desa 0 0 0 100Wakaf 0 0 0 100

Jalan danSaluran

0 0 0 100

2 Boyolali Masyarakat 333 211.665 9,10 90,90

Aset Desa 19 9.813 0,42 99,58Wakaf 3 371 0,02 99,98

Jalan danSaluran

0 0 0,00 100,00

3 Karanganyar Masyarakat 71 64.813 2,79 97,21

Aset Desa 10 35.393 1,52 98,48Wakaf 0 0 0,00 100,00

Jalan danSaluran

0 0 0,00 100,00

4 Total Masyarakat 404 276.478 11,89 88,11Aset Desa 29 45.206 1,94 98,06Wakaf 3 371 0,02 99,98

Jalan danSaluran

0 0 0,00 100,00


timbul dalam pembebasan tanah, khususnya jalantol. Pertama adalah rendahnya pengetahuan dankesadaran pemilik tanah mengenai fungsi sosialatas tanah menyebabkan mereka lebih menguta-makan kepentingan sendiri di atas kepentinganumum, misalnya keengganan melepaskan tanah-nya untuk kepentingan umum. Hal ini dapat di-pahami, karena selama ini tidak pernah dilakukansosialisasi mengenai fungsi sosial hak atas tanahtersebut oleh Pemerintah sebagai pemegangotoritas. Sosialisasi tentang “fungsi sosial hak atastanah” ini umumnya hanya dilakukan bersamaandengan kegiatan pengadaan tanah, sehinggasangat dimungkinkan kegiatan ini tidak berse-suaian dengan kondisi psikologis yang tepat. Olehkarena itu, diusulkan adanya sosialisasi mengenaihukum pertanahan secara bertahap dan terstruk-tur melalui POKMASDARTIBNAH (KelompokMasyarakat Sadar Tertib Pertanahan) yang adadi setiap desa.

Kedua adalah rendahnya pemahaman masya-rakat tentang fungsi sosial hak atas tanah danrendahnya pemahaman masyarakat mengenaimanfaat baik yang tangible maupun yangintangibel dari bangunan jalan tol. Hal ini bisadilihat dari adanya keberatan dan penolakanmasyarakat terhadap rencana pembangunan jalanTOL yang melalui permukiman mereka. Hal inikiranya dapat dipecahkan melalui sosialisasimengenai fungsi sosial hak atas tanah dan berba-gai manfaat yang akan dihasilkan oleh pem-bangunan jalan tol secara secara terus menerus,baik bagi masyarakat sekitar maupun masyarakatluas, serta bangsa dan negara. Senada dengan halini, Djoko Setijawarno (2010)menuturkan bahwajika pemerintah dan pengelola jalan tol mau,banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untukmemberikan keuntungan bagi semua pihak, baikpengusaha, pemerintah, maupun masyarakat disekitar jalan tol40. Sebagai contoh, masih banyak

ruang kosong di bawah jalan tol yang belum di-manfaatkan. Kalau saja lokasi itu bisa dioptimal-kan, tentu akan sangat bermanfaat bagi wargayang tergusur dan sekaligus nyaman untukdipandang. Jika dengan pendekatan penyelesaiantersebut tidak dicapai kesepakatan, maka dapatdiselesaikan mengikuti prosedur dalam Pasal 23ayat (1-5) UU. No. 2 Tahun 2012.

Ketiga adalah sulitnya mencapai kesepakatanharga ganti rugi antara masyarakat pemilik tanahdengan pemerintah yang memerlukan tanah. Halini dapat terjadi karena beberapa hal sebagaiberikut:a. Banyak pemilik tanah yang beranggapan dapat

meminta besar ganti rugi yang tinggi di luarhasil musayawarah, oleh karena mereka ber-pendapat bahwa pembangunan jalan tol me-rupakan proyek besar yang akan mendatang-kan keuntungan besar bagi investor. Untukmenyelesaikan pendapat ini, penyuluh yangditugaskan harus berpengetahuan dan ber-wawasan luas sehingga mampu menjelaskanmanfaat lain yang akan mereka terima selainuang ganti rugi, baik manfaat yang tangiblemaupun yang intangible, disamping bahwatanah yang mereka sedang miliki memilikifungsi sosial. Disamping itu Tim penilai jugaharus bekerja secara profesional untuk mem-pertimbangkan berbagai faktor yang mem-pengaruhi nilai tanah, sehingga nilai ganti rugiyang ditawarkan juga lebih rasional bagiberbagai pihak yang berkepentingan.

b. Adanya pemilik yang beranggapan bahwatanahnya mulia atau sakral sehingga memintanilai ganti rugi yang sangat tinggi. Dalammenghadapi pemilik tanah yang demikian,Pemerintah atau pihak yang ditugaskan olehPemerintah dapat melibatkan tokoh-tokoh

40 Widji Ananta. 2014. Pemebebasan Lahan MRTBermasalah, Ahok: PU Kerjanya Ngaco. http://

news.liputan 6.com/read/2069612/pembebasan-lahan-mrt-bermasalah-ahok-pu-kerjanya-ngaco. Diunduh 27 Septem-ber 2014 pkl. 23.15 wib.


masyarakat atau pihak-pihak tertentu yangdisegani oleh kelompok masyarakat yangmensakralkan tanahnya, sehingga menggang-gu proses pembebasan tanah. Disamping ituTim penilai juga harus bekerja secara pro-fesional untuk mempertimbangkan berbagaifaktor yang mempengaruhi nilai tanah se-hingga nilai ganti rugi yang ditawarkan jugalebih rasional sehingga dapat diterima olehberbagai pihak yang berkepentingan.

c. Harga ganti rugi yang dihasilkan oleh penilaiindependen terlalu rendah bahkan di bawahNJOP. Penulis menduga bahwa tim penilaibelum mempertimbangkan faktor-faktor yangmempengaruhi nilai secara komprehensifdalam melakukan penilaian tanah. Termasukdidalamnya manfaat dan dampak negatif yangakan dipikul oleh bekas pemilik tanah yangdibebaskan. Oleh karena itu, analisis The High-est and The Best Use= HBU (Kegunaan terting-gi dan terbaik) harusnya dilakukan dan digu-nakan sebagai dasar dalam penilaian terhadapbidang-bidang tanah yang mencakup suatuhamparan spasial. Dengan pendekatan HBUini penilai akan dapat menawarkan beberapapilihan besaran nilai ganti rugi yang dapatdigunakan sebagai dasar dalam musyawarahpenentuan besar ganti rugi.Berkaitan dengan kesepakatan harga ganti rugidalam pembebasan tanah yang biasanya hanyadilihat kepentingan dan motif ekonomi saja.Dalam hal ini, jika pembebasan tanah danpenetapan harganya sesuai dengan UU,ditambah tim pembebasan tanah jalan tol yangakomodatif, permasalahan tersebut bisateratasi dengan baik dan cepat (Djoko Seti-jawarno, 2010)41. Oleh karena itu, mengingatindustri jalan tol merupakan salah satu asetproduktif yang cukup vital, pengelolaannyaperlu melibatkan masyarakat luas, khususnya

rakyat yang telah mengorbankan tanahnyauntuk kepentingan umum tersebut.

d. Jika upaya-upaya damai di atas tidak berhasil,maka peyelesaian dilakukan berdasarkan Pasal38 ayat (1-5) dan Pasal 39 UU No. 2 Tahun 2012.Kendala berikutnya adalah adanya keterbatasan

dana sehingga tidak dapat membayar nilai ganti rugimenurut harga pasar umum setempat. Dalammemecahkan masalah ini, Pemerintah harusmengambilalih pendanaan untuk pengadaantanahnya atau dapat dikatakan bahwa dalam prosespengadaan tanah dan pembiayaannya dikeluarkandari MOU antara Pemerintah dengan investor. Halini penting dilakukan agar investor hanyaberkonsentrasi dalam pembangunan fisik proyekyang akan dikerjakan dan tidak terganggu olehproses pengadaan tanah yang sering terkendala olehpembebasan tanah. Senada dengan pemikirantersebut, telah dilakukan pembangunan Tol baruTrans Jawa sepanjang 440 km murni dibangun olehBadan Usaha Jalan Tol (BUJT). Dalam hal ini,pendanaan dan pekerjaan konstruksi dilakukanoleh swasta, sementara Pemerintah hanyamembantu pengadaan tanah. Dijelaskan oleh DjokoMurjono (Direktur Jenderal Bina MargaKementrian PU) bahwa Tol dibangun dengankonsep KPS karena bila sepenuhnya dibayari swastatidak akan balik modal karena terganjal kemampuankemampuan masyarakat untuk membayar jalantol42. Peran pemerintah dalam mendanai pengadaantanah ini sangat penting, dicontohkan bahwa darirencana biaya Rp 10,98 triliun untuk pembangunantol Ngawi –Kertosono, Pemerintah harusmenanggung Rp. 5,41 triliun terbagai atas biayatanah Rp 1,86 triliun dan konstruksi sebesar Rp.3,55triliun. Untuk menutup keterbatasan kesiapan danaAPBN pemerintah berencana meminjam uang keCina sebesar Rp.2,55 triliun43. Sebagai gambaran

41 Loc.cit.

42 Anonim. 2011. Tol Solo-Kertosono, KPS Pertama diProyek Jalan Tol. Majalah PKPS Bappenas, Edisi. Sep-tember 2011, hlm. 1.

43 Ibid., hlm. 2.


tentang kesiapan Pemerintah dalam menanganipengadaan tanah adalah bahwa dalam pengadaanjalan tol ini, Kementrian PU telah meminjam uangkepada pihak asing sebesar Rp.56,39 triliun denganrincian China 3,56%, Jepang 53,50%, Bank Dunia25,98%, Bank Pembangunan Asia 8,53%, danAustralia 5,03%44.

Adanya sengketa kepemilikan tanah memangmerupakan masalah yang berat untuk diselesai-kan, namun demikian Pemerintah harus mampumendorong berbagai pihak untuk melakukanmediasi untuk menyelesaikan masalah ini. Hal inisangat diperlukan agar penyelesaian dapat lebihcepat dan tidak mengganggu proses pembebasantanah. Jika upaya tersebut tidak dapat dicapai,maka dapat diselesaikan berdasarkan ketentuanPasal 42 ayat (2) huruf (b) UU No. 2 Tahun 2012yang intinya menegaskan bahwa “penitipan gantikerugian kepada pengadilan setempat jugadiberlakukan terhadap Obyek Pengadaan Tanahyang akan diberikan Ganti Kerugian termasuktanah-tanah yang sedang menjadi perkara dipengadilan, masih dipersengketakan kepemili-kannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwe-nang, atau menjadi jaminan di Bank.

Perijinan yang panjang dan lama ditemuidalam proses pembebasan tanah yang dikuasaioleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN,BUMD, dan Wakaf. Kendala untuk pelepasantanah yang dimiliki Pemerintah, BUMN, danBUMD ini kedepan dapat diselesaikan berda-sarkan Pasal 45 ayat (1-3) UU No.2 Tahun 2012,sedangkan pelepasan tanah wakaf untuk ke-pentingan umum ini secara khusus belum diaturdalam UU tersebut.

Kesulitan mendapatkan tanah pengganti bagitanah-tanah yang penggantiannya bukan meng-gunakan uang, terlebih jika nanti telah diterap-kannya UU no. 2 Tahun 2012 yang memberikanpeluang untuk memberikan ganti kerugian

dengan berbagai bentuk. Dalam memecahkanmasalah ini, diharapkan para petugas Pemerintahdi lapangan harus cerdas, trampil, dan berpenga-laman untuk dapat menangkap sinyal yang diaju-kan oleh para pemilik tanah yang ganti ruginyatidak berbentuk uang tunai. Kecerdasan, kete-rampilan, dan pengalaman ini diperlukan agarpetugas dapat segera mengarahkan pada calonpenerima ganti rugi ini ke arah tuntutan bentukganti rugi yang tidak menyulitkan Pemerintah dikemudian hari. Disamping itu perlu dipikirkanupaya lain untuk mengatasi permasalahan penga-daan tanah ini, yaitu pembangunan jalan tol diatas laut. Pemikiran ini dianggap sebagai langkahterobosan untuk mengatasi kemandulan penga-daan tanah untuk tol. Selain itu juga perlu dila-kukan pembangunan tol dengan konstruksilayang (elevated) yang hanya membutuhkantanah sedikit guna penancapan tiang juga diang-gap suatu alternatif terobosan untuk mengatasipermasalahan pembebasan tanah. Namun demi-kian, tidak setiap tol dapat dibangun dengan ke-dua cara terobosan tersebut oleh karena itupenyempurnaan regulasi juga diperlukan45.

Sebagai ilustrasi, bahwa penyempurnaanregulasi pembebasan lahan memang terusdilakukan. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun2006 telah menggantikan Peraturan PemerintahNomor 36 tahun 2005. Lalu diterbitkan PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3tahun 2007 (Mei 2007). Mulai bulan Desember2007 juga disahkan Lembaga Penilai Harga TanahBerlisensi BPN. Dari sisi f inansial, mulai Februari2007, pemerintah menyediakan dana talangan(Badan Layanan Umum = BLU) untuk membantuinvestor mendanai pembebasan lahan. SejakOktober 2008, pemerintahpun memberi land-capping. Jadi jika harga tanah naik melebihi hargayang ditetapkan-katakanlah oleh spekulan tanah-maka Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) hanya

44 Ibid., hlm.3. 45 Loc.cit.


menaggung kenaikan maksimal 10 persen. Adahal-hal progresif yang ditawarkan dalam Pera-turan Kepala BPN No. 3 tahun 2007 tersebut yaitudalam pasal 25 yang mengatur keberadaan lem-baga penilai tanah. Keberadaan lembaga ini,mempercepat pencapaian kata sepakat berkaitanharga lahan dengan status sebagai lembagaprofesional dan independen.

Selanjutnya dengan telah diundangkannyaUU No.2 Tahun 2012 dan telah diterbitkannyaPerpres No. 71 Tahun 201246, serta PerkaBPN RINo. 5 Tahun 201247 diharapkan proses pembebasantanah dalam rangka pengadaan tanah untukpembangunan, termasuk jalan tol dapat lebihcepat.

Kurang tertib dan lengkapnya pengelolaanarsip pengadaan tanah baik di BPN maupun diBagian Tata Usaha Pemerintahan SekretarisDaerah Kabupaten, contohnya di Pemkab Kebu-men untuk pengadaan tanah bagi pembangunanJalan Lintas Selatan (JLS). Cara mengatasi masa-lah ini adalah dengan memilah dokumen admi-nistrasi pengadaan tanah yang sedang berlang-sung ini dengan dokumen-dokumen rutin lain-nya hingga proyek selesai dan petugasnya punditunjuk secara khusus. Kekhawatiran ini mung-kin dapat diminimalisir dengan diterbitkannyaPerKaBPN RI No. 5 tahun 2012 yang disertaidengan form-form yang sangat detail, dengancatatan para petugas bekerja dengan cemat danteliti.

Surat tanda bukti kepemilikan tanah olehmasyarakat tidak sesuai dengan kondisi lapangan.Mengingat surat tanda bukti kepemilikan inisangat penting, maka untuk menghindari keter-lambatan proses pembebasan tanah perlu dila-

kukan terobosan-terobosan penyediaan alat buktikepemilikan tanah ini, misalnya dengan SuratKeterangan Tanah (SKT) yang diketahui dandisahkan oleh pihak otoritas setempat. Dalam SKTperlu dirancang klausa-klausa yang antisipatif danpreventif untuk melindungi pihak-pihak yangberkepentingan yang beretikat baik.

Kendala ketidakberadaan pemilik tanah dapatdiselesaikan melalui jalur konsinyasi, dengan besarganti kerugian berdasarkan harga kesepakatandan menitipkan UGR ke pengadilan setempat. Halini telah ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (2) butir(a) UU No. 2 Tahun 2012 yaitu bahwa “PenitipanGanti Kerugian selain sebagaimana dimaksudpada ayat (1), juga dilakukan terhadap Pihak yangBerhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahuikeberadaannya. Dengan demikian, ketidakjelasankeberadaan pemilik tanah bukan menjadi kendaladalam pembebasan tanah pada masa yang akandatang.

Adanya spekulan tanah yang membeli tanahdi sekitar lokasi proyek dengan harga tinggi se-hingga mempengaruhi masyarakat pemilik tanahuntuk pasang harga ganti rugi yang juga tinggi.Fenomena ini biasanya dijadikan acuan olehpemilik tanah lainnya untuk meminta besar hargaganti rugi yang juga tinggi yang jauh melebihiNJOP tanah setempat sehingga menyebabkansulitnya mencapai kesepakatan harga ganti rugiantara Pemerintah yang mendasarkan hargaganti rugi pada NJOP dan masyarakat yang men-dasarkan pada harga pasar atau bahkan lebihtinggi dari itu. Munculnya para spekulan tanahini umumnya menyisip dalam waktu antara iden-f if ikasi lokasi oleh Tim Penyiapan dengan pene-tapan lokasi oleh Bupati/Walikota. Oleh karenaitu, jalan keluarnya adalah dengan mempercepatproses penetapan lokasi tersebut agar tidakmemberikan kesempatan kepada para spekulantanah untuk bertransaksi sebelum kepemilikantanah dibekukan (land-freezing), dan mening-katkan penyuluhan kepada masyarakat tentang

46 Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum.

47 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RINo. 5 Tahun 2012. Tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPengadaan Tanah.


pengaruh negatif dari adanya spekulan tanah ini.Adanya provokator yang berusaha mempenga-

ruhi masyarakat pemilik tanah sehingga tidakbersedia melepas tanahnya dengan harga gantirugi hasil kesepakatan berdasarkan hasil penilaiindependen. Dasar-dasar penilaian yang diguna-kan oleh Tim penilai independen seharusnyadisosialisasikan kepada masyarakat pemilik tanahsecara transparan sehingga dapat membantu parapemilik tanah memahami besarnya penghargaanterhadap tanah yang mereka miliki. Pemahamanini diharapkan dapat menepis pengaruh lain yangtidak masuk akal tentang penghargaan terhadaptanah yang mereka miliki.

Adanya pihak-pihak yang mengatasnamakanmasyarakat pemilik tanah yang berujung padamencari keuntungan pribadi. Dalam menghadapikasus seperti ini, Pemerintah sebagai pemegangotoritas harus tegas bahkan disarankan untukmenggunakan proses hukum dalam menyelesai-kannya.

Banyak proyek jalan tol yang tidak layakf inansial, contohnya adanya Economic InternalRate of Return (EIRR) proyek mencapai 22%, tetapiFinancial Internal Rate of Raturn (FIRR)-nya hanya14% di pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosonoyang membentang sepanjang 179 km meliputi duaprovinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dataini menggambarkan bahwa campur tanganpemerintah diperlukan untuk meningkatkanFIRR ini untuk memperlancar proyek pem-bangunan jalan TOL.

Adanya kelemahan dalam penerapan skemakerjasama pemerintah swasta (KPS)berupa ada-nya kekhawatiran swasta terhadap pemerintahuntuk dapat menghasilkan kualitas konstruksibangunan jalan tol yang tinggi. Masalah ini dapatdiatasi dengan dua cara, yaitu (i) Pemerintahharus memiliki komitmen sangat tinggi untukmembangun jalan tol dengan kualitas yang samaseperti yang dilakukan oleh swasta berdasarkanMOU yang jelas dan tegas, atau (ii) Pemerintah

menyerahkan urusan pembangunan f isik jalantol kepada pihak swasta secara penuh, sedangkanpengadaan tanahnya saja yang diurus oleh peme-rintah juga secara penuh.

Terjadinya sengketa harga atau kepemilikanyang akhirnya berujung pada konsinyasi karenapenerapan regulasi yang lemah, akibatnya tidakdapat sesegera mungkin melakukan eksekusi ataslahan sehingga menyebabkan pembangunanterlambat. Demi fungsi sosial hak atas tanah, makajika konsinyasi sudah ditetapkan, dapat dilakukaneksekusi lahan untuk pembangunan. Secarahukum, dapat digunakan Pasal 43 UU No. 2Tahun 2012 untuk meyelesaikan masalah sepertiini. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Padasaat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian danPelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan ataupemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan dipengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalamPasal 42 ayat (1), kepemilikan atau Hak Atas Tanahdari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alatbukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan ta-nahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung olehnegara”. Setelah itu dilanjutkan dengan menerap-kan Pasal 48 ayat (1 dan 2). Artinya, setelah kon-sinyasi dan dilakukan serah terima hasil penga-daan tanah dari Lembaga Pertanahan ke Peme-rintah, Pemerintah berhak memulai melaksana-kan kegiatan pembangunan.

Tidak adanya Key Performance Indicator(Indikator Kinerja Kunci) bagi pelaksana pembe-basan lahan, mulai dari anggota Panitia Penga-daan Tanah (P2T) tingkat daerah hingga TimPengadaan Tanah (TPT) tingkat pusat, menyebab-kan mereka bekerja lambat karena semakin lamamereka bekerja, insentif nya makin banyak.Keadaan ini akan digunakan sebagai modusuntuk memperpanjang proses penyelesaianpembebasan tanah utuk memperoleh insentifyang lebih besar. Masalah ini dapat diatasi denganmembuat Key Performance Indicator tersebut.


Hal ini tampaknya telah dimulai dengn telah dite-tapkannya determinasi waktu penyelesaian untuksetiap langkah dalam pembebasan tanah (lihatUU No.2 Tahun 2012 dan PerkaBPN RI No. 5Tahun 2012).

Ketidaksesuaian antara data luas tanah dalamsertipikat atau alas hak lain yang diyakini olehpemilik dengan luas tanah hasil pengukuran baruyang dilakukan oleh petugas ukur Kantor Perta-nahan. Hal ini disinyalir disebabkan oleh keti-dakakuratan pengukuran tanah yang dilakukanoleh juru ukur lama yang digunakan sebagai dasarpembuatan sertipikat tanah. Hal tersebut padagilirannya akan merembet pada sulitnya proseskesepakatan besarnya nilai ganti rugi tanah yangbersangkutan. Kondisi demikian dirasakan sangatumum terjadi dan hampir terjadi untuk seluruhbidang-bidang tanah yang akan dibebaskan.Masalah ini dapat diselesaikan dengan caramenetapkan bahwa luas tanah yang digunakansebagai dasar pembayaran besarnya uang gantirugi adalah luasan hasil pengukuran yang dila-kukan oleh Tim pengukuran pada saat pembe-basan tanah dilakukan (luas nyata di lapangan).Namun demikian, hal ini perlu disampaikan danperlu disepakati sebelum pengukuran dilakukan.Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka dapatdiselesaikan dengan menggunakan dasar Pasal42 ayat (1-2) UU No. 2 Tahun 2012.

Permasalahan lain yang berkaitan dengankondisi pengukuran tersebut adalah belumdiketahuinya nama-nama pemilik tanah yangdiukur, sehingga masih memerlukan waktupelacakan yang terkadang tidak semudah yangdiperkirakan. Kondisi ini menyebabkan bertam-bah panjangnya waktu penyelesaian proses pem-bebasan tanah di suatu wilayah. Kondisi ini diper-parah untuk tanah-tanah yang pemiliknya tidakjelas dan berada di luar kota, di luar pulau, ataudi luar negeri. Untuk mengatasi masalah sepertiini perlu dilakukan terobosan strategi agar iden-tif ikasi pemilik tanah dapat dilakukan dengan

cepat, bila perlu menunjuk petugas freeland daridesa dimana tanah berada yang mengenali betulpara subyek hak atas tanah yang menjadi obyekpembebasan tanah.Jika hal ini tidak dapatmenyelesaikan masalah, maka dapat diselesaikandengan menggunakan dasar Pasal 42 ayat (2)huruf (a) UU No. 2 Tahun 2012.

Permasalahan yang dihadapi oleh petugaspada saat mengakses alas hak untuk prosespengusulan pembuatan Form Verif ikasi sebagaidasar pembuatan sertipikat baru dan penghi-tungan nilai ganti rugi serta pembayaran gantirugi adalah adanya kendala belum terjadinyakesepakatan antara pemilik tanah dengan PPKberkait dengan luasan dan harga ganti rugi tanahyang akan dibebaskan. Para pemilik tanah umum-nya masih enggan menyerahkan alas hak tersebutdengan alasan mereka belum sepakat dengan luastanah mereka yang akan terkena proyek. Masalahini perlu diantisipasi sejak dini agar dapatditempuh upaya percepatan pencapaian kesepa-katan luasan dan harga ganti rugi tersebut. Carayang ditempuh untuk mengatasi masalah perbe-daan ukuran luas adalah dengan menggunakanukuran luas hasil pengukuran Tim dan masalahharganya diatasi dengan cara segera melakukanreevaluasi harga ganti rugi. Jika hal ini tidak dapatmenyelesaikan masalah, maka dapat diselesaikandengan menggunakan dasar Pasal 42 ayat (1) UUNo. 2 Tahun 2012.

G. Kesimpulan

Ada banyak kendala yang ditemukan dalamproses pembebasan tanah dalam rangka penga-daan tanah untuk pembangunan bagi kepen-tingan umum jalan tol yaitu: (a) rendahnyapengetahuan dan kesadaran masyarakat tentangfungsi sosial hak atas tanah, (b) rendahnya pema-haman masyarakat tentang pentingnya jalan tol,(c) terlalu rendahnya besaran ganti rugi yang dita-warkan, (d) keterbatasan dana pengadaan tanah,(e) sengketa kepemilikan tanah, (f) obyek penga-


daan tanah dari tanah milik Pemerintah, BUMN,BUMD, dan tanah wakaf, (g) kurang tertib danlengkapnya pengelolaan arsip pengadaan tanah ,(h) ketidak-sesuaian alat bukti kepemilikan tanah,(i) spekulan tanah, (j) provokator, (k) lemahnyaskema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), (l)sengketa harga ganti rugi, (m) Tidak adanya KeyPerformance Indicatorbagi pelaksana pengadaantanah, dan (n) perbedaan yang signif ikan antaradata luas tanah dalam sertipikat dengan data luastanah hasil pengukuran Tim.

Upaya pemecahan yang mungkin bisa dila-kukan sangat tergantung pada sifat dan penyebabdari kendala-kendala yang muncul. Upaya peme-cahan dapat dikelompokkan menjadi: (a) pende-katan persuasif kepada masyarakat yang disam-paikan melalui sosialisasi dan penyuluhan untukmengatasi terjadinya ketidaktahuan masyarakatpemilik tanah tentang fungsi sosial hak atas tanahdan pembangunan yang dilakukan (b) pemberianpemahaman sistem penilaian yang memperhi-tungkan prinsip “the highest and the best use” sertadasar penilaian kepada pemilik tanah untukmengatasi kesulitan mencapai kesepakatan be-saran ganti kerugian oleh karena pemilik tanahmerasa besar ganti rugi yang ditawarkan terlalurendah, (c) pengambilalihan proses dan pendana-an pengadaan tanah oleh pemerintah melaluiinstansi yang memerlukan tanah untuk mengatasiketerbatasan pendanaan, (d) konsinyasi untukmengatasi adanya sengketa kepemilikan tanah,(f ) pemanfaatan aturan yang telah ada danberinovasi dengan membuat prosedur pembasantanah yang lebih sederhana dari ketiga jenis sta-tus tanah tersebut untuk mengatasi adanya obyekpengadaan tanah yang berupa tanah milik Peme-rintah, BUMN, BUMD, dan tanah wakaf diatasi,(g) perbaikan pengadministrasian dokumen-dokumen pengadaan tanah untuk mengatasi ku-rang tertib dan lengkapnya pengelolaan arsippengadaan tanah baik di BPN maupun di BagianTata Usaha Pemerintahan Sekretaris Daerah

Kabupaten diselesaikan dengan perbaikan kelem-bagaan pengadaan tanah dan, (h) membuat SuratKeterangan Tanah (SKT) yang dapat dipertang-gungjawabkan untuk mengatasi ketidaksesuaianalat bukti kepemilikan tanah, (i) mempersempitjeda waktu antara sosialisasi rencana pem-bangunan dengan penetapan lokasi untukmengatasi adanya spekulan tanah, (j) menye-lesaikan melalui jalur hukum untuk mengatasiadanya provokator, (k) memperkuat skema KPStersebut melalui peningkatkan kualitas Peme-rintah untuk meningkatkan kepercayaan Swastauntuk mengatasi lemahnya skema KerjasamaPemerintah Swasta (KPS), (l) konsinyasi untukmengatasi adanya sengketa harga ganti rugi, (m)menentukan batas waktu maksimum penye-lesaian setiap tahapan proses pengadaan tanahdan dituangkan dalam peraturan pengadaantanah untuk mengatasi tidak adanya Key Perfor-mance Indicator bagi pelaksana pengadaan tanahdiselesaikan dengan, dan (n) mendasarkan pem-bayaran ganti kerugian berdasarkan ukran luasyang dihasilkan oleh pengukuran petugas penga-daan tanah untuk mengatasi ketidaksesuaianantara data luas tanah dalam sertipikat dengandata luas tanah hasil pengukuran Tim, diselesai-kan dengan mendasarkan pembayaran gantikerugian berdasarkan ukran luas yang dihasilkanoleh pengukuran petugas pengadaan tanah.

Daftar Pustaka

Anonim. 2011. Tol Solo-Kertosono, KPS Pertamadi Proyek Jalan Tol. Majalah PKPS Bappenas,Edisi. September 2011. Hal. 1

Anonim. 2012. Pembebasan Lahan Trans JawaCapai 710,29 ha. http:www1.pu.go.id/up-loads/berita/ppw240209rnd.htm, diunduhpada Tgl. 17 September 2014, pukul 19.30 wib.

Anonim. 2012. Trans-Jawa Sulit Rampung 2014.http://bumn.go.id/jasamarga/berita/413/Trans-Jawa.Sulit Rampung.2014. diunduhpada Tgl. 18 September 2014, pukul 14.30 wib.


Anonim. 2013. Manfaat Pembangunan Jalan TolTrans Jawa. http://dedygunawan.com/2013/07/17/manfaat-pembangunan-jalan-tol-trans-jawa. diunduh pada Tgl. 23 Septem-ber 2014, pukul 16.30 wib.

Anonim. 2014. Jalan Tol Semarang-Bawen ResmiBeroperasi. http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/14/04/n3i2bt-jalan-tol-semarangbawen-resmi-beroperasi. diunduh pada Tgl. 13 September2014, pukul 18.30 wib.

Anonim. 2014. Proyek Infrastruktur TerkendalaPembebasan Lahan. http://www.jawapos.com/baca/artikel/5845/P roye k- I n f ras t r u k t u r-Te rke n d a l a -Pembebasan-Lahan. diunduh pada Tgl. 17September 2014, pukul 21.30 wib.

Hayati, Rahmi. 2011. Pengadaan Tanah UntukPembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabu-paten Kebumen Provinsi Jawa Tengah”.Skripsi STPN, Yogyakarta.

Maesaroh dan Febrianto H. 2012. Trans Jawa SulitRampung 2014. http://bumn.go.id/jasamarga/berita/413/Trans-Jawa.SulitRampung.2014. diunduh pada Tgl. 18 Sep-tember 2014, pukul 14.30 wib.

Manurung, M.M. T. 2012. Pelaksanaan PengadaanTanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dikabupaten Deli Serdang” Skripsi STPN, Yog-yakarta.

Rini, T.S. 2013. Pelaksanaan Pengadaan Tanah,Hambatan, Dan Upaya Penyelesaiannya (Stu-di Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol dikabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur).Skripsi STPN, Yogyakarta.

Sitorus, O., C. Sitepu, dan H. Sauni. 1995. Pele-pasan atau Penyerahan Hak Sebagai CaraPengadaan Tanah, Jakarta: Dasa MediaUtama, 1995.

Waligi dan Komarudin. 2014. Kendala pembe-basan tanah dan upaya menyelesaikannyauntuk Proyek Jalan Tol Solo-Mantingan I.Komunikasi pribadi (Pejabat PembuatKomitmen) (PKP) Jalan Tol Solo-MantinganI, Solo, 2014.

Widji Ananta. 2014. Pemebebasan Lahan MRT

Bermasalah, Ahok: PU Kerjanya Ngaco.http://news.liputan 6.com/read/ 2069612/pembebasan-lahan-mrt-bermasalah-ahok-pu-kerjanya-ngaco. Diunduh 27 September2014 pkl. 23.15 wib.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(Lembaran Negar 1960-104, TambahanLembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961tentangPencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Ln 1961/288:Tln No. 2324, Lembaran Negara Dan Tam-bahan Lembaran Negara Tahun 1961).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 TentangKejaksaan Republik Indonesia (LembaranNegara RI Tahun 1991 Nomor 59, TambahanLembaran Negara RI Nomor 3451)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 ten-tang Peradilan Tata Usaha Negara (Lem-baran Negara RI Nomor 35).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 TentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Un-tuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 156).

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005Tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum..

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Ten-tang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor 36 Tahun 2005 Tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012,TentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentangPelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Ta-nah Dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor 5 Tahun 2012. Tentang Petunjuk Tek-nis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Documents

PEMBANGUNAN JALAN TOL DI INDONESIA: KENDALA … · 2019. 10. 27. · untuk pembangunan jalan Tol Tras Jawa8, teruta-ma ruas Semarang-Batang-Cirebon. Hery Marzu-ki (Ka. Subdit. Pengadaan