Pelestarian Sumberdaya Budaya Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua

Hari Suroto, Balai Arkeologi Jayapura

Abstrak

The influence of globalization has been seriously threat for the endurance whether tangible or intangible culture now days. It is surely needed to find a concept to preserve the Papua's culture so that it can't be swept away. If it doesn't work, the next generation of Papua will lose their basic culture because of globalization and modernism. Until now, the people and provincial government didn't give a full attention to the cultural resources. However, Papua's culture can be a high potential culture. So that the way to advantage and developed the culture resources must be aim to preservation.

Key words: Papua's culture, preservation

PENDAHULUAN Secara umum sumberdaya budaya ada yang bersifat nonfisik (intangible)

artinya tidak dapat diraba, dan bersifat fisik (tangible) artinya dapat diraba. Intangible heritage dalam Konvensi UNESCO 2003 meliputi praktik dan ekspresi serta pengetahuan dan keterampilan, antara lain tradisi dan ekspresi lisan, pertunjukan seni, praktik sosial, ritual, serta kerajinan tradisional. Tangible heritage disebut juga dengan tinggalan arkeologi merupakan sumberdaya budaya yang merniliki nilai informasi tentang masa lampau.

Keberadaan sumberdaya budaya di wilayah Papua saat ini berada dalam suatu kondisi yang cukup memprihatinkan baik itu sumberdaya budaya tangible maupun yang intangible. Hingga kini perhatian pemerintah daerah maupun masyarakat terhadap sumberdaya budaya tersebut belum maksimal.

Penjelasan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 menyebutkan otonorni khusus bagi Provinsi Papua pada dasamya adalah pembe,rian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam

:,<li Provinsi Papua untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial­budaya dan perekonornian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum

Papua Vol. 1 No. 1/ Juni 2009 25

Hari Suroto, Peiestarian Sumberdaya Buday~--;(;{;,-;; Bingk;;i-Ol;;nomi Khusus Papua ···---··--]

perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Papua memiliki potensi budaya yang sangat besar namun hanya tersimpan di benak masyarakat terutama di kalangan orang tua. Regenerasi mendapat tantangan efek global yang mengglobal. Perlu dicari format atau konsep untuk melestarikan budaya Papua agar tidak terkikis. Kalau tidak, generasi muda Papua sebagai penerus akan kehilangan jati diri karena terbius budaya global dan modernisasi.

Permasalahan yang dihadapi atau yang menjadi hambatan dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan pelestarian kebudayaan di Papua selama ini adalah; pertama dukungan dana untuk pelestarian kebudayaan yang belum memadai, kedua sejauh ini ego masing-masing instansi lintas sektoral berlebihan, memungkinkan instansi teknis baik bidang pariwisata dan kebudayaan berjalan sendiri-sendiri sehingga kerap kali membuat pelestarian sumberdaya budaya tidak berjalan efektif, ketiga pelestarian sumberdaya budaya belum menjadi prioritas pembangunan daerah, selama ini budaya Papua hanya dijadikan sebagai alat politik praktis kelompok tertentu, keempat sarana dan prasarana pendukung kebudayaan yang belum memadai, kelima belum adanya peraturan daerah yang mengatur pelestarian sumberdaya budaya tangible heritage contoh kasus adalah hilangnya artefak Perang Pasifik di sekitar Teluk Youtefa, yang dijadikan obyek bisnis besi tua.

PEMBAHASAN

Sesuai Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi khusus di Papua menegaskan bahwa kebudayaan Papua adalah urat nadi dalam memahami dan mengembangkan masyarakat Papua. Artinya, segala sumberdaya yang ada dikerahkan dalam kerangka memahami identitas masyarakat Papua.

Adapun tujuan pembangunan kebudayaan Papua; pertama untuk melestarikan kebudayaan orang Papua, kedua menjaga kukuhnya jatidiri/identitas orang Papua walaupun berada dalam suatu kondisi peradaban yang maju dan modern, ketiga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, keempat menunjang sektor pendidikan, pariwisata dan ilmu pengetahuan, kelima meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan, keenam menumbuhkembangkan dan meningkatkan kreativitas dan aktivitas serta kualitas karya budaya, ketujuh melindungi kebudayaan yang dimiliki masyarakat, kedelapan membangun

26 Papua Vol. 1 No. 1/ Juni 2009

~--------------···-··--------·-·-------··--------------··--··--·----------

Hari Suroto, Pe/estarian Sumberdaya Budaya dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua ~

kehidupan yang seimbang dan harmonis antara kehidupan jasmaniah dan rohani/bathiniah (Rumbewas, 2008:7).

Festival budaya Papua yang dilaksanakan tiap tahun, selain untuk melestarikan budaya setiap etnik yang ada, juga untuk mengetahui peta perkembangan seni pertunjukan Papua guna mewujudkan masa depan industri budaya dan pariwisata daerah yang lebih baik, maju, dan bermanfaat. Oleh karenanya setiap tradisi masyarakat yang ada di Papua, sedapat mungkin ditampilkan dalam pesta budaya tahunan m1. Kehadiran festival budaya Papua, sekaligus sebagai penangkal arus budaya global yang tak bisa dipungkiri mulai merasuk bahkan dikhawatirkan akan merusak generasi muda Papua. Kalau tidak ada penyaring seperti pesta ini, ada kekhawatiran generasi muda Papua akan asing dengan budayanya sendiri.

Festival budaya yang selalu diadakan setiap tahun merupakan kesempatan besar bagi Papua untuk memperkenalkan budaya. Melalui acara ini, peserta dari luar dirninta hadir dan melihat sendiri proses dan latar belakang budaya Papua sehingga mereka bisa menghargai produk budaya Papua dengan lebih baik dan memaharni nilai-nilai budaya Papua. Sesungguhnya festival budaya Papua dan even budaya yang sejenis, merupakan even yang diperuntukkan bagi masyarakat pernilik tradisi budaya itu untuk melakukan aktivitas mencipta, menggali, mengembangkan dan melindunginya, dan ini berarti masyarakat diberi kesempatan dan peran sebesar-besarnya untuk melakukan upaya pelestarian sumberdaya budaya Papua.

Permasalahan yang dihadapi atau yang menjadi hambatan dalam setiap pelaksanaan festival budaya di Papua adalah sajian dan kemasan seni dan budaya yang ditampilkan belum maksimal. Beberapa peserta masih tampil apa adanya. Begitu juga dengan stand pameran yang didekorasi seadanya dengan koleksi pameran yang sedikit dan kurang beragam. Contoh kecil, tempat sampah di sekitar lokasi kegiatan sulit ditemukan. Ditambah kesadaran warga soal kebersihan masih rendah, alhasil sampah dan ludah bekas makan pinang berserakan di mana-mana, kurangnya promosi, fasilitas pendukungnya pun belum optimal.

Meski implementasi otonorni khusus sudah berjalan delapan tahun, namun sampai saat ini dinilai masih belum berpihak kepada kebudayaan. Pelestarian sumberdaya budaya harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Diperlukan dukungan alokasi dana APBD I dan II. Alokasi dana otonorni khusus yang disediakan untuk kebudayaan belum cukup (Rumbewas, 2008:6).

Adapun fungsi-fungsi pelestarian sumberdaya budaya Papua yang seharusnya dilaksanakan pertama, fungsi memelihara: menggali, melindungi, menjaga budaya yang ada ataupun yang pernah ada; kedua, fungsi memanfaatkan: terhadap apa yang dipelihara harus ada kemanfaatannya dalam berbagai aspek kehidupan dengan tetap memelihara dimana pemanfaatan dan pemeliharaan harus

Papua Vol. 1 No. 1/ Juni 2009 27

Hari Suroto, Pelestarian Sumberdaya Budaya dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua

seimbang; fungsi ketiga adalah mengembangkan: memelihara dalam jiwa dinarnis dengan kemampuan menyesuaikan dan mengikuti perubahan/perkembangan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar identitas.

Kreativitas pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk melestarikan sumberdaya budaya tanpa menghambat program pembangunan. Diperlukan kebijakan mengembangkan aksebilitas, jejaring dan keterkaitan (networking and linkage) lintas sektor dan wilayah dari instansi-instansi teknis pemerintah lainnya. Harus ada kornitmen kuat masing-masing instansi dalam mendorong pelestarian sumberdaya budaya agar lebih efektif dan efisien.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Papua dan kegiatan kepariwisataan itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan keindahan, nilai arkeologi dan warisan budaya, yang seharusnya dilindungi dan diteruskan kepada generasi mendatang. Keseimbangan antara mengambil manfaat dan kewajiban memelihara budaya agar secara berkelanjutan dapat diambil manfaatnya sekarang maupun generasi mendatang secara berkeadilan (sustainable tourism). Uang pendapatan dari lokasi warisan budaya, paling sedikit sebagian dipergunakan untuk memelihara, menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut. Adapun program pelestarian sumberdaya budaya Papua yang harus dilaksanakan pertama, pelestarian . sumberdaya budaya berbasis masyarakat; kedua, pengembangan sarana dan prasarana pendukung kebudayaan; ketiga, peningkatan koordinasi antar stakeholders dalam penyusunan dan pelaksanaan prograrn/rencana, implementasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Fokus kegiatan pelestarian sumberdaya budaya Papua seharusnya pertama mempersiapkan dukungan peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan melalui dukungan sektor dan instansi lain, kedua pelaksanaan sosialisasi dan kampanye sadar pelestarian sumberdaya budaya melalui media masa dan pemberdayaan masyarakat.

PENUTUP

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus berperan aktif dalam perlindungan intangible heritage maupun tangible heritage . Pemerintah Indonesia diharapkan mengadopsi instrumen berstandar intemasional yang akan mengatur kepemilikan pengetahuan tradisi, sumberdaya genetik, dan ekspresi budaya tradisional, sedangkan pemerintah daerah Papua perlu membuat perda sebagai upaya perlindungan intangible heritage maupun tangible heritage, hal ini sesuai dengan amanat undang-undang No. 21 Tahun 2001 pasal 57. Perda yang dibutuhkan adalah aturan yang dapat merangsang kreativitas warga masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan warisan budaya.

28 Papua Vol. 1 No. 1/ Juni 2009

Hari Suroto, Pelestarian Sumberdaya Budaya da/am Bing_kai Otonomi Khusus Papua

Perlunya melakukan evaluasi dan penataan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan even festival budaya di Papua guna mendapatkan paket kegiatan yang siap dan layak dipromosikan. Sebab festival budaya ini bertujuan untuk melestarikan sumberdaya budaya Papua, sekaligus merupakan ajang promosi sebagai daya tarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Paling tidak, kehadiran media baik lokal maupun nasional yang turut memberi kritik dan saran membangun, kelak akan menggugah panitia dan peserta untuk mempersiapkan dan menyuguhkan sebuah festival budaya Papua yang lebih baik dan menarik. Kalau hal itu benar diwujudkan, pastinya ke depan festival budaya Papua pun layak dipromosikan sebagai obyek wisata budaya yang mampu menjaring wisatawan.

Papua Vol. 1 No. 1/ Juni 2009 29

Hari Suroto, Pelestarian Sumberdaya Budaya dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua

Daftar Pustaka

Rumbewas, Dominggus. 2008. Pelaksanaan Program Kebudayaan Tahun 2008 dan Permasalahannya serta Rencana ke Depan. Jayapura: Dinas Kebudayaan Provinsi Papua.

Undang-undang No.21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.

30 Papua Vol. 1 No. 1 I Juni 2009