Embed Size (px)
Citation preview
Page 1 of 23
Page 2 of 23
Page 3 of 23
ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA APBI-ICMA PERUBAHAN
(12 April 2018)
Gedung Menara Kuningan, Lantai 1 Suite A, M & N
Jl. HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5
Jakarta 12940 INDONESIA
Phone/Fax : 62-21 30015935 ; 30012477 / 30015936
Email : [email protected]
Website : www.apbi-icma.org
ANGGARAN DASAR
APBI-ICMA ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA
INDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION
Daftar Isi:
MUKADIMAH:
BAB I : Nama (Pasal 1, 2)
BAB II : Azas, Landasan Tujuan (Pasal 3, 4, 5)
BAB III : Bentuk dan Sifat (Pasal 6, 7)
BAB IV : Fungsi dan Kegiatan (Pasal 8, 9, 10, 11, 12)
BAB V : Kode Etik, Peraturan dan Pedoman Organisasi (Pasal 13)
BAB VI : Keanggotaan (Pasal 14)
BAB VII : Pengurusan (Pasal 15)
BAB VIII : Rapat-Rapat dan Keputusan (Pasal, 16, 17)
BAB IX : Penasehat (Pasal 18)
BAB X : Tahun Buku (Pasal 19)
BAB XI : Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 20)
BAB XII : Pembubaran (Pasal 21)
Anggaran Rumah Tangga (Pasal 22)
Penutup (Pasal 23)
Page 4 of 23
ANGGARAN DASAR
APBI-ICMA ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA
INDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION
MUKADIMAH
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Para Pengusaha Pertambangan Batubara Indonesia sebagai pelaku-pelaku
ekonomi nasional, menyadari akan tugas dan tanggung jawab kepada
Bangsanya yang sedang membangun, dengan berlandaskan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia telah
mengadakan Rapat Anggota untuk menyusun Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART) Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia
(Indonesian Coal Mining Association) telah berlangsung dalam suasana
kekeluargaan berlandaskan azas musyawarah untuk mufakat, telah bersepakat
menyatakan:
Pertama : Pembangunan Bangsa dan Negara adalah tanggung-jawab
seluruh masyarakat termasuk setiap Pengusaha
Pertambangan Batubara Indonesia. Kesempatan yang
tersedia bagi para Pengusaha untuk ikut berperan-serta
dalam pembangunan Nasional merupakan kewajiban dan
kehormatan bagi kita bersama.
Kedua : Guna menggalang seluruh kemampuan para Pengusaha
Pertambangan Batubara Indonesia agar dapat diarahkan
bagi kepentingan Pembangunan Nasional, maka ASBBIN
(Asosiasi Batu Bara Indonesia) yang telah dikukuhkan
kembali dengan Surat Keputusan KADIN No.
SKEP/139/SDPH/XI/1998 tanggal 7 Nopember 1998, perlu
difungsikan ke dalam APBI-ICMA (Asosiasi Pertambangan
Batubara Indonesia-Indonesian Coal Mining Association).
Ketiga : Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
APBI-ICMA sebagai wadah persatuan dan kesatuan para
Pengusaha Pertambangan Batubara Indonesia guna
meningkatkan kemampuan serta peran-sertanya dalam
pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan
bidang ekonomi pada khususnya.
Page 5 of 23
Selanjutnya para Pengusaha Pertambangan Batubara Indonesia yang tergabung
dalam Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia-Indonesian Coal Mining
Association (APBI-ICMA) bertekad untuk menjaga kelangsungan dan
kelancaran jalannya organisasi APBI-ICMA dalam rangka pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dengan berpedoman pada Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APBI-ICMA yang disusun sebagai
berikut:
BAB I
NAMA
Pasal 1
Perkumpulan ini bernama “Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia,
disingkat APBI, dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Coal Mining
Association atau disingkat ICMA
JANGKA WAKTU
Pasal 2
1. APBI-ICMA didirikan oleh Pengusaha Pertambangan Batubara Indonesia
pada tanggal 20-09-1989 (dua puluh September seribu Sembilan ratus
delapan puluh Sembilan) untuk waktu yang tidak ditetapkan lamanya.
2. APBI-ICMA berkedudukan di Jakarta dan bilamana perludapat
menetapkan perwakilan di Tingkat Propinsi di Wilayah Indonesia.
BAB II
AZAS, LANDASAN DAN TUJUAN
Pasal 3
APBI-ICMA berazaskan Pancasila.
Pasal 4
Landasan Hukum dan Landasan Operasional APBI-ICMA adalah:
a. Undang-Undang Dasar 1945;
b. Undang-Undang No.1 Tahun 1987 atau perubahannya tentang Kamar
Dagang dan Industri;
c. Undang-Undang No.11 Tahun 1967 atau perubahannya tentang Pokok-
Pokok Pertambangan Indonesia,seperti yang telah mengalami perubahan
menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara;
d. Ketentuan Perundang-Undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan
kegiatan APBI-ICMA.
Page 6 of 23
Pasal 5
APBI-ICMA bertujuan di bidang idiil dan sosial yaitu:
a. Membina dan mengembangkan kemampuan kegiatan dan kepentingan
perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Indonesia,
dalam rangka mewujudkan ekonomi nasional yang sehat dan tertib
berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
b. Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha di bidang industri
pertambangan batubara di Indonesia yang memungkinkan keikut-sertaan
seluas-luasnya sehingga dapat berperan-serta secara efektif dalam
Pembangunan Nasional.
BAB III
BENTUK DAN SIFAT
Pasal 6
APBI-ICMA adalah organisasi perusahaan yang merupakan wadah berhimpun
bagi perusahaan batubara Indonesia yang didirikan secara sah menurut
peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Pasal 7
APBI-ICMA bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah dan bukan
organisasi politik serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari
keuntungan.
BAB IV
FUNGSI DAN KEGIATAN
Pasal 8
APBI-ICMA merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar Anggota, atau
antara para Anggota APBI-ICMA dengan Pemerintah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan masalah usaha industri pertambangan batubara serta wadah
komunikasi dengan pihak pengusaha luar negeri.
Pasal 9
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, APBI-ICMA
melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain sebagai berikut:
a. Menyebarluaskan informasi yang tidak bersifat rahasia mengenai
kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan dengan usaha industri
pertambangan batubara di Indonesia kepada para Anggota;
Page 7 of 23
b. Menyampaikan informasi kepada Pemerintah dan para Anggota mengenai
berbagai permasalahan dan perkembangan internasional di bidang usaha
industri pertambangan batubara yang dapat berpengaruh terhadap
kehidupan usaha pertambangan batubara;
c. Melakukan aspirasi dan kepentingan Para Anggota dalam rangka keikut-
sertaannya dalam pembangunan di bidang pertambangan batubara pada
khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya;
d. Menyelenggarakan pendidikan, latihan dan kegiatan-kegiatan lain yang
bermanfaat daam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan Para
Anggota;
e. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan kerjasama yang saling
menunjang dan saling menguntungkan antar Anggota Asosiasi atau dengan
bidang usaha industri dan sektor ekonomi lainnya;
f. Memelihara kerukungan dan upaya mencegah persaingan tidak sehat di
antara Para Anggota, dan mewujudkan kerjasama yang sehat dan serasi
antara seluruh unsur/pelaku ekonomi nasional serta menciptakan
pemerataan kesempatan berusaha;
g. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antara
Anggota dengan perusahaan di luar negeri seiring dengan kebutuhan dan
kepentingan pembangunan di bidang usaha pertambangan batubara sesuai
dengan tujuan Pembangunan Nasional;
h. Menyelenggarakan dan melakukan analisis statistik dan mendirikan pusat
informasi usaha sesuai dengan kepentingan Para Anggota;
i. Membina hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha dalam
lingkungan yang berkaitan dengan usaha pertambangan batubara di
Indonesia;
j. Menyelenggarakan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta
mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang
berkaitan dengan usaha Para Anggota.
Pasal 10
Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam rangka
pembinaan dan menciptakan iklim usaha sehat dan tertib bagi para Anggota,
dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, APBI-ICMA
dapat pula melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan usaha
pertambangan batubara yang diberikan oleh Pemerintah.
Page 8 of 23
BAB V
KEKAYAAN DAN PENDAPATAN
Pasal 11
1. Asosiasi mempunyai kekayaan awal sebesar Rp.3.000.000.000.- (Tiga
Milyar Rupiah) yang berasal dari sumbangan dan iuran anggota;
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan Asosiasi
dapat juga diperoleh dari:
a. Iuran anggota;
b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
c. Wakaf;
d. Hibah;
e. Hasil-hasil dari usaha Asosiasi sendiri;
f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau
peraturan perundang-undangan.
BAB VI
KODE ETIK, PERATURAN
DAN PEDOMAN ORGANISASI
Pasal 12
1. Untuk dapat menyelenggarakan dan meningkatkan kerjasama yang saling
menunjang dan saling menguntungkan di antara para Anggota dan dalam
upaya memelihara kerukunan serta upaya mencegah persaingan yang tidak
sehat, APBI-ICMA dapat menetapkan suatu kode etik dan/atau peraturan
organisasi yang berlaku bagi para Anggota.
2. Kode etik ditetapkan oleh Dewan Pengurus setelah mendapatkan
pertimbangan dari Dewan Penasehat.
3. Peraturan organisasi ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
BAB VII
K E A N G G O T A A N
Pasal 13
1. Anggota APBI-ICMA adalah semua perusahaan yang bergerak langsung
maupun tidak langsung dalam usaha pertambangan batubara di Indonesia
yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundangan yang berlaku.
2. Ketentuan-Ketentuan tentang klasifikasi jenis perusahaan pertambangan
batubara yang dapat menjadi anggota serta syarat maupun prosedur
Page 9 of 23
penerimaan anggota dan kewajiban-kewajiban anggota ditetapkan dalam
Anggaran Rumah Tangga APBI-ICMA;
3. Anggota APBI-ICMA terdiri dari Anggota Utama (“Member”) dan
Anggota Pendamping (“Associate Member”).
4. a. Anggota Utama (“Member”) adalah perusahaan
pertambangan batubara.
b. Anggota Pendamping (“Associate Member”) adalah perusahaan yang
menyediakan jasa yang berhubungan langsung dengan operasi produksi
pertambangan batubara seperti consultant, contractor, surveyor,
supplier peralatan pertambangan, dan lain-lain
c. Anggota individual (ahli batubara / lingkungan / energi) dapat menjadi
Anggota sebagai Anggota Pendamping
5. Keanggotaan dapat berakhir jika anggota:
a. Mengundurkan diri sebagai anggota;
b. Menghentikan usahanya;
c. Dicabut keanggotaannya karena melanggar/tidak memenuhi
kewajibannya sebagai anggota;
BAB VIII
KE P E N G U R U S A N
Pasal 14
Kepengurusan APBI-ICMA terdiri dari Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat.
BAB IX
D E W A N P E N ASEHAT
Pasal 15
1. Dewan Penasehat bertugas melakukan penasehatan dan memberikan
pertimbangan kepada Dewan Pengurus dalam menjalankan kegiatan
Asosiasi, sesuai dengan AD/ART.
2. Dewan Penasehat terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Dewan
Penasehat.
3. Dewan Penasehat ditetapkan oleh Ketua Umum.
4. Dewan Penasehat harus mempunyai jabatan Direktur dan/atau Komisaris di
perusahaan Anggota Utama APBI-ICMA.
5. Dewan Penasehat diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali.
6. Jabatan Dewan Penasehat dapat berakhir apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
Page 10 of 23
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Pengurus
d. Karena masa jabatan berakhir
BAB X
D E W A N P E N G U R U S
Pasal 16
1. Dewan Pengurus terdiri dari:
a. Ketua Umum;
b. Beberapa orang Wakil Ketua Umum;
c. Sekretaris;
d. Bendahara;
e. Ketua dan Anggota Komite;
f. Pengurus Perwakilan di Daerah Tingkat I bilamana diperlukan;
2. Ketua Umum adalah:
a. Dipilih oleh Anggota Utama APBI-ICMA dalam Musyarawah
Anggota dan/atau Musyawarah Anggota-Luar Biasa dengan
mengutamakan musyawarah mufakat, dimana dalam hal tidak tercapai
keputusan bersama, maka digunakan sistem pemungutan suara.
b. Mempunyai jabatan setingkat Direksi di perusahaan Anggota Utama
APBI-ICMA
c. Periode masa jabatan Ketua Umum adalah 3 (tiga) tahun dan dapat
dipilih kembali dengan maksimal masa jabatan adalah 2 (dua) periode
baik berturut turut maupun tidak.
d. Kandidat Ketua Umum diusulkan dan diajukan oleh Anggota APBI-
ICMA.
e. Jabatan Ketua Umum dapat berakhir apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Karena masa jabatan berakhir;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota
dan/atau Musyawarah Anggota-Luar Biasa; dan
3. Wakil Ketua Umum adalah:
a. Dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum terpilih dan berasal dari
perusahaan Anggota APBI-ICMA.
b. Mempunyai jabatan minimal setingkat General Manager di
perusahaan Anggota APBI-ICMA.
Page 11 of 23
4. Sekretaris adalah:
a. Dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum terpilih dan berasal dari
perusahaan Anggota APBI-ICMA.
b. Mempunyai jabatan minimal setingkat General Manager di
perusahaan Anggota APBI-ICMA
5. Bendahara adalah:
a. Dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum terpilih dan berasal dari
perusahaan Anggota APBI-ICMA.
b. Mempunyai jabatan minimal setingkat General Manager di
perusahaan Anggota APBI-ICMA.
6. Ketua dan Anggota Komite adalah:
a. Ketua Komite dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum terpilih dan
berasal dari perusahaan Anggota APBI-ICMA.
b. Anggota Komite dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum terpilih dan
berasal dari perusahaan Anggota APBI-ICMA.
7. Ketua Umum dapat mengangkat Direktur Eksekutif untuk melaksanakan
tugas hariannya bertempat di kantor APBI-ICMA dan bertanggung jawab
kepada Ketua Umum.
8. Dewan Pengurus bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota;
9. Dewan Pengurus berhak mewakili organisasi ke luar dan ke dalam dan
menjalankan pengurusan organisasi. Pembagian tugas di antara Dewan
Pengurus dan pengaturan tertib kerjanya, ditetapkan oleh Ketua Umum.
BAB XI
RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN
Pasal 17
1. Rapat-rapat dalam APBI-ICMA terdiri dari:
a. Rapat Pengurus;
b. Rapat Kerja
c. Musyawarah Anggota;
d. Musyawarah Anggota-Luar Biasa
2. Rapat Pengurus diadakan oleh Dewan Pengurus untuk menetapkan hal-
hal yang berkaitan dengan pengurusan organisasi rapat kerja diadakan
oleh Dewan Pengurus untuk membahas hal-hal yang strategis bagi
organisasi APBI-ICMA.
Page 12 of 23
3. Musyawarah Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
pelaksanaan pengurusan organisasi APBI-ICMA.
4. Hak dan wewenang Musyawarah Anggota adalah:
a. Menetapkan kebijaksanaan organisasi.
b. Meminta pertanggung-jawaban Dewan Pengurus dalam pelaksanaan
pengurusan organisasi dan keuangan.
c. Memilih dan menetapkan PenasehatKetua Umum
d. Membuat perubahan AD/ART
e. Pembubaran organisasi bila disetujui 3/4 dari seluruh Anggota
Utama
5. Hak dan wewenang Musyawarah Anggota dipegang oleh Para Anggota
Utama APBI-ICMA sebagai pelaksanaan hak suara secara penuh dalam
Musyawarah Anggota. Setiap Anggota Perusahaan harus mencatatkan
nama pejabat perusahaannya ke Sekretaris Dewan Pengurus dan hanya
nama yang tercatat saja yang berhak ikut dalam Musyawarah Anggota
APBI-ICMA.
6. Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat diadakan setiap saat atas
permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.
Pasal 18
1. Seluruh keputusan ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai
mufakat. Di dalam hal terdapat perbedaan pendapat yang menghalangi
tercapainya mufakat, maka Dewan Penasehat dapat diminta nasehatnya.
2. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan dalam
Musyawarah Anggota diambil dengan suara terbanyak.
BAB XII
TAHUN BUKU
Pasal 19
1. Tahun buku berjalan dari tanggal 1(satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember tiap-tiap tahun. Pada akhir tahun buku harus
dilakukan pemeriksaan oleh Akuntan yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus.
Page 13 of 23
BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 20
Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah
Anggota, dan yang harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah Anggota Utama yang hadir dalam Musyawarah tersebut.
BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 21
Pembubaran APBI-ICMA dan penyelesaian hanya dapat dilakukan dalam
Musyawarah Anggota yang diadakan khusus untuk itu dan harus dihadiri oleh
sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah Anggota Utama, dan harus
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Utama
yang hadir dalam Musyawarah tersebut.
Page 14 of 23
BAB XV
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 22
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini ditetapkan lebih
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam Musyawarah Anggota
dengan tidak menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar ini.
BAB XVI
PENUTUP
Pasal 23
1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang
disusun oleh Dewan Pengurus.
Page 15 of 23
ANGGARAN RUMAH TANGGA
APBI-ICMA
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA
INDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION
Daftar Isi:
BAB I : Kode Etik, Peraturan + Pedoman Organisasi
(Pasal 1, 2, 3)
BAB II : Keanggotaan (Pasal 4, 5, 6, 7, 8)
BAB III : Kepengurusan (Pasal 9, 10, 11, 12, 13)
BAB IV : Rapat-Rapat dan Musyawarah Anggota
(Pasal 14,1 5, 16, 17, 18, 19)
BAB V : Kantor Asosiasi + Perbendaharaan (Pasal 20, 21)
BAB VI : Perubahan Anggaran Rumah Tangga (Pasal 22)
BAB VII : Penutup (Pasal 23)
ANGGARAN RUMAH TANGGA
APBI-ICMA
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA
INDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION
BAB I
KODE ETIK, PERATURAN DAN PEDOMAN ORGANISASI
Pasal 1
1. Kode etik adalah pedoman tentang nilai-nilai dan s ikap perilaku yang
baik dan perlu diikuti serta pedoman tentang nilai-nilai dan sikap perilaku
yang tidak baik dan perlu dihindari oleh Para Anggota.
2. Kode etik disusun sebagai pedoman bagi Para Anggota dalam melakukan
kerjasama yang saling menguntungkan dan mendorong terciptanya
persaingan yang sehat di antara Para Anggota sehingga terbina suasana
kekeluargaan dan kebersamaan dalam APBI-ICMA.
3. Kode etik merupakan norma-norma untuk menyelesaikan perbedaan
pendapat dan/atau perselisihan di antara Para Anggota.
Page 16 of 23
Pasal 2
1. Peraturan organisasi adalah suatu peraturan yang ditetapkan untuk tujuan:
a. Mencegah persaingan yang tidak sehat di antara sesama Anggota
APBI-ICMA.
b. Menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan sebagian ataupun
seluruh Anggota APBI-ICMA dalam menjaga kelestarian dan/atau
perkembangan usaha secara keseluruhan.
2. Tidak dapat diterbitkan suatu peraturan organisasi atau ketentuan lain
yang mendorong terjadinya pemusatan kekuatan yang terselubung
ataupun tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka turut
menbentuk kehidupan demokrasi ekonomi.
Pasal 3
1. Pedoman organisasi adalah suatu petunjuk yang diberikan untuk
memudahkan usaha Para Anggota supaya dicapai efisiensi usaha bagi
seluruh Anggota.
2. Seluruh pedoman dapat diterbitkan oleh Dewan Pengurus dengan
mempertimbangkan pemikiran ahli di bidang yang dimaksud. Sebagai
pedoman, tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadapnya.
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 4
Perusahaan yang dapat diterima menjadi Anggota APBI-ICMA adalah
a. Semua perusahaan pertambangan batubara sebagai Anggota Utama dan
b. Perusahaan jasa yang berhubungan langsung dengan operasi produksi
pertambangan batubara (seperti consultant, contractor, surveyor, supplier
peralatan pertambangan) di Indonesia yang telah memperoleh izin dari
Pemerintah Indonesia sebagai Anggota Pendamping dan
c. Anggota individual (ahli batubara / lingkungan / energi) sebagai Anggota
Pendamping
Page 17 of 23
Pasal 5
Prosedur menjadi Anggota APBI-ICMA ditetapkan sebagai berikut:
1. Mengisi Formulir Pendaftaran yang tersedia (Lampiran 1) yang ditanda
tangani oleh Pimpinan Perusahaan yang bersangkutan disertai:
a. Untuk Perusahaan Pertambangan Batubara harus melampirkan:
• Ijin pertambangan yang masih berlaku (seperti: IUPeksplorasi,
eksploitasi pengangkutan, penjualan).
• Surat rekomendasi dari dua (2) anggota perusahaan
pertambangan yang minimum sudah tiga (3) tahun menjadi
Anggota APBI-ICMA.
• Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertambangan di wilayah
kerja yang bersangkutan.
• Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
b. Untuk Bukan Perusahaan Pertambangan Batubara harus melampirkan:
• Surat rekomendasi dari dua (2) anggota perusahaan
pertambangan batubara anggota APBI-ICMA.
2. Mematuhi semua peraturan APBI-ICMA yang berlaku.
3. Penerimaan ditetapkan dan diberitahukan secara tertulis oleh Dewan
Pengurus dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak
diterimanya permohonan.
4. Dewan Pengurus tidak dapat menolak permohonan keanggotaan dengan
alasan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.
5. Tanda Anggota APBI-ICMA dikeluarkan oleh Dewan Pengurus dan
Tanda Anggota ini merupakan bukti keanggotaan pada APBI-ICMA.
Pasal 6
Hak Anggota Utama dan Anggota Pendamping APBI-ICMA adalah:
1. Dilindungi dan dibina kepentingannya sejalan dengan tujuan organisasi
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar.
2. Dilindungi dan dibina kepentingannya dalam rangka penyelenggaraan
dan peningkatan kerja-sama yang saling menunjang dan saling
menguntungkan dengan sesama anggota dan dalam rangka upaya
pencegahan persaingan yang tidak sehat.
3. Dibantu dan dilayani kepentingannya sejalan dengan fungsi kegiatan
organisasi sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV Anggaran Dasar.
Page 18 of 23
4. Mengetahui perkembangan dan permasalahan organisasi dalam rangka
penyempurnaan pengembangan organisasi.
5. Hanya Anggota Utama yang mempunyai hak suara, hak bicara, hak
dipilih dan hak memilih pada pemilihan Dewan Pengurus dan Dewan
Penasehat dan rapat-rapat lainnya.
6. Anggota Pendamping tidak mempunyai hak suara pada pemilihan Dewan
Pengurus dan Dewan Penasehat, namun punya hak bicara dalam rapat-
rapat APBI-ICMA.
Pasal 7
Setiap Anggota Utama dan Anggota Pendamping berkewajiban untuk:
1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Membayar uang iuran yang ditetapkan;
3. Menjunjung tinggi nama baik dan peraturan organisasi serta turut
berpartisipasi dalam pengembangan organisasi yang ditetapkan;
4. Menjunjung tinggi kode etik organisasi APBI-ICMA
Pasal 8
1. Anggota yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi oleh
Dewan Pengurus setelah terlebih dahulu mendengar nasehat Dewan
Penasehat.
2. Sanksi kepada Anggota dapat berupa:
a. Diperingatkan;
b. Diumumkan kesalahannya;
c. Ditangguhkan sementara keanggotaannya;
d. Dicabut keanggotaannya;
3. Setiap Anggota yang dikenakan sanksi, dapat melakukan pembelaan
kepada Dewan Penasehat.
4. Sanksi dapat dicabut, jika dalam pembelaannya yang bersangkutan
dinyatakan tidak bersalah, atau jika yang bersalah bersedia mengakui
kesalahannya dan menyatakan akan memperbaiki diri serta akan
menghindarkan terulangnya kejadian di kemudian hari.
5. Pencabutan sanksi dilakukan oleh Dewan Pengurus setelah
mempertimbangkan pendapat Dewan Penasehatterhadap hal-hal
dimaksud oleh ayat 4 pasal ini.
Page 19 of 23
BAB III
PEMILIHAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 9
1. Kandidat Ketua Umum adalah mereka yang dicalonkan oleh perusahaan
dan mempunyai jabatan minimal Direktur dari Anggota Utama.
2. Kandidat Ketua Umum diusulkan dan diajukan oleh Anggota Utama
APBI-ICMA.
3. Ketua Umum dipilih oleh Anggota Utama dalam Musyawarah Anggota
dan/atau Musyawarah Anggota-Luar Biasa dengan mengutamakan
musyawarah mufakat, dimana dalam hal tidak tercapai keputusan
bersama, maka digunakan sistem pemungutan suara.
4. Dalam hal pemilihan Ketua Umum menggunakan sistem pemungutan
suara,Kandidat Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak akan
menjadi Ketua Umum dan disahkan oleh / dalam Musyawarah Anggota
dan/atau Musyawarah Anggota-Luar Biasa.
Pasal 10
1. Yang dapat menjadi Anggota Dewan Pengurus adalah individu yang
berasal dari perusahaan Anggota APBI-ICMA yang ditunjuk / dipilih
oleh Ketua Umum sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar,
2. Anggota Dewan Pengurus harus bersedia menjalankan kepengurusan
secara adil, jujur dan bijaksana serta bersungguh-sungguh dalam
mengusahakan perkembangan organisasi dan pengembangan usaha Para
Anggota-nya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga.
Pasal 11
1. Apabila Ketua Umum terpilih , karena sesuatu sebab tidak lagi
memegang jabatan setingkat direksi dari perusahaan anggota utama, maka
Dewan Pengurus menunjuk salah satu dari anggota Dewan Pengurus
sebagai pelaksana tugas Ketua Umum untuk mengambil alih tugas dan
tanggung jawab sebagai Ketua Umum, sebelum pengganti untuk sisa
masa jabatan yang bersangkutan.
2. Apabila dalam satu masa jabatan ada Anggota Dewan Pengurus yang
mengundurkan diri atau karena sesuatu sebab terdapat jabatan yang
Page 20 of 23
lowong, maka Dewan Pengurus dapat menetapkan pengganti untuk sisa
masa jabatan yang bersangkutan.
Pasal 12
Wewenang dan tanggung-jawab Dewan Pengurus adalah:
1. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Anggota.
3. Melaksanakan kepengurusan organisasi sesuai dengan program kerja dan
ketentuan yang berlaku.
4. Mewakili organisasi ke luar dan ke dalam sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengurus
bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota.
Pasal 13
1. Dewan Pengurus dapat menetapkan kelengkapan susunan kepengurusan
sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan aspirasi Musyawarah
Anggota.
2. Jika masih diperlukan penyesuaian kelengkapan susunan kepengurusan
lebih lanjut setelah ditetapkan ketentuan ayat (1), pasal ini, Dewan
Pengurus dapat menetapkan perubahannya sepanjang disetujui secara
mufakat oleh Dewan Pengurus
3. Ketua Umum menetapkan pembagian tugas dan wewenang para Anggota
Dewan Pengurus, dengan menetapkan batasan-batasan serta mekanime
koordinasinya.
BAB IV
RAPAT-RAPAT DAN MUSYAWARAH ANGGOTA
Pasal 14
Rapat-rapat Pengurus yang diperlukan untuk kebutuhan Dewan Pengurus,
ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus, diadakan sekurang-
kurangnya setiap tiga (3) bulan sekali.
Pasal 15
1. Rapat Kerja dihadiri oleh:
a. Para Anggota;
b. Dewan Pengurus;
Page 21 of 23
c. Dewan Penasehat;
d. Pihak-Pihak lain yang diundang oleh Dewan Pengurus
e. Tata cara dan pelaksanaan penyelenggaraan Rapat Kerja merupakan
tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus.Rapat Kerja diadakan
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan organisasi APBI-ICMA.
Pasal 16
1. Musyawarah Anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga(3)
tahun dan merupakan instansi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam
APBI-ICMA.
2. Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat diadakan di luar jadwal tersebut
atas permintaan minimal 2/3 anggota Dewan Pengurus yang disetujui
oleh Dewan Penasehat atau atas permintaan yang diajukan secara tertulis
oleh lebih dari setengah dari jumlah Anggota Utama.
3. Tata cara dan pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Anggota
merupakan tugas dan tanggung-jawab Dewan Pengurus.
Pasal 17
1. Musyawarah Anggota dihadiri oleh:
a. Para Anggota;
b. Dewan Pengurus;
c. Dewan Penasehat;
d. Pihak-pihak lain yang diundang oleh Dewan Pengurus;
2. Dalam Musyawarah Anggota, hak suara anggota adalah seperti tercantum
pada Pasal Enam (6). Setiap Anggota mempunyai satu hak suara yang
dibawakan oleh wakilnya yang sah/sudah tercantum namanya di
Sekretariat APBI-ICMA memiliki peringkat setingkat Direksi atau kuasa
yang ditunjuk resmi oleh Perusahaan bersangkutan. Anggota yang
mempunyai hak suara dapat mewakilkan haknya kepada Anggota lain
dengan surat mandat;
3. Pimpinan Sidang dalam Musyawarah Anggota adalah Ketua Umum atau
wakilnya, apabila Ketua Umum berhalangan.
Page 22 of 23
Pasal 18
Musyawarah Anggota adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah
jumlah Anggota Utama yang mempunyai hak suara dan apabila tidak terpenuhi
Musyawarah Anggota dapat ditunda selama 2 (dua) x 30 (tigapuluh) menit serta
dapat mengambil keputusan yang sah.
Pasal 19
Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu bilamana
terjadi hal-hal yang luar biasa, seperti Dewan Pengurus tidak melaksanakan
tugas-tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
APBI-ICMA, atau timbulnya masalah-masalah lain yang membahayakan
kelangsungan hidup APBI-ICMA.
BAB V
KANTOR ASOSIASI DAN PERBENDAHARAAN
Pasal 20
1. Kantor Asosiasi bertugas mengelola / melaksanakan seluruh fungsi dan
kegiatan administratif yang diperlukan untuk mengelola / melaksanakan
seluruh kebijaksanaan Dewan Pengurus.
2. Segi-segi administratif yang berkaitan dengan tugas Dewan Penasehat
juga dilaksanakan oleh Kantor Asosiasi.
3. Kantor Asosiasi bertanggung-jawab kepada Dewan Pengurus dan Dewan
Pengurus dapat menetapkan lingkup dan batasan tanggungjawab Kantor
Asosiasi serta kebijaksanaan pembinaannya.
4. Kantor Asosiasi dipimpin oleh Direktur Eksekutif.
5. Pengangkatan, pemberhentian serta penentuan besarnya honorarium
Kepala Kantor dan Staf Tenaga Kantor Asosiasi dilaksanakan dan
diputuskan oleh Dewan Pengurus.
Pasal 21
1. Besaran uang iuran dan perubahannya ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
Dewan Pengurus dapat melaksanakan usaha-usaha tertentu yang tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
dalam rangka memperkuat keuangan organisasi.
Page 23 of 23
2. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan dilaksanakan sesuai dengan
tertib administrasi keuangan yang layak dan dapat dipertanggung-
jawabkan.
3. Dewan Pengurus menyusun laporan keuangan tahunan dan
menyampaikan kepada anggota.
4. Pertanggung-jawaban keuangan/perbendaharaan selama suatu periode
kepengurusan disampaikan kepada Musyawarah Anggota.
5. Musyawarah Anggota dapat menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan
terhadap keuangan / perbendaharaan. Pemeriksaan yang dimaksud dapat
dipercayakan pada Akuntan yang ditunjuk oleh Musyawarah Anggota
dan dilaksanakan atas beban Asosiasi.
BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 22
Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan dalam
Musyawarah Anggota yang diadakan khusus untuk tujuan perubahan
Anggaran Rumah Tangga dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua
pertiga dari jumlah Anggota yang hadir.
