Mendorong Akselerasi Peningkatan Kinerja Daerah · 2020. 9. 18. · Laporan tahunan DJPk tahun 2019 mengambil tema “mendorong Akselerasi Peningkatan kinerja Daerah”. Pada bagian

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Mendorong Akselerasi Peningkatan Kinerja Daerah

Laporan TahunanAnnual Report

2019

Public policy in the twentieth century was about protecting and expanding the social compact, based on recognition that effective government at the federal level provides rules and services and safety measures that contribute to a better society.

(Carl Bernstein, Author)

Kata PengantarForeword

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT,

Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

telah mampu menyelesaikan pelaksanaan tugas, fungsi

dan kinerja tahun 2019 dalam mengelola hubungan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah dengan optimal sebagaimana tertuang dalam

Laporan Tahunan ini dengan tema “Mendorong

Akselerasi Peningkatan Kinerja Daerah”. Berbagai

capaian, inovasi, dan terobosan positif telah dilakukan

secara terstruktur dan terukur, baik dari perspektif

organisasi maupun kebijakan untuk mendukung

terwujudnya tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil

dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Best

wishes to all of us,

Let us extend our praise and gratitude to the

Almighty God for His grace and blessings, Directorate

General of Fiscal Balance (DJPK) was able to execute

the implementation of its duties, functions and

performance in 2019 in optimally managing financial

relations between the Central Government and

Regional Governments as stated in this Annual

Report with the theme "Encouraging the Acceleration

of Regional Performance Improvement". Various

achievements, innovations and positive breakthroughs

were carried out in a structured and measured manner,

both from an organizational and policy perspective to

support the realization of the goal of a state, namely a

just and prosperous society.

KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jenderal Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report


In its work in overseeing the fiscal decentralization

policy for almost two decades, DJPK is increasingly

required to be able to bring about policy changes and

innovations that continue to encourage improvements

in governance and development in the regions. The

budget for transfers to regions and village funds

(TKDD), which continues to increase, should be

followed by improvements in the quality of financial

management and community services in the regions.

However, various development challenges remain,

including development inequality between regions,

slowing poverty reduction, particularly in rural areas,

high stunting rates, inefficient and ineffective regional

spending patterns, and the capacity of regional

financial managers that still needs to be improved.

In facing these development challenges and making it

an opportunity to strengthen fiscal decentralization,

during 2019 various policies have been formulated and

implemented, including (i) performance-based TKDD

management, (ii) strengthening affirmation for villages,

sub-districts, and marginal areas, (iii) support for human

resource development, strengthening infrastructure,

and increasing regional competitiveness, as well as,

(iv) improvement of regional financial management

regulations, including the completion of PP No.12/2019

concerning Regional Financial Management, and

the initiation of several regulations to encourage

improvements in the quality of spending such as

the Presidential Regulation on Regional Unit Price

Standards, RPP for Regional Standard Accounts Chart,

and RPP for Regional Performance Allowances.

In addition, in terms of organization, DJPK has made

various innovations and breakthroughs, including: (i)

programs to strengthen the quality of human resources

for regional financial management, namely through

the Internships and Secondment (IdS) program, (ii)

dissemination of Village Funds with a new approach,

namely training for village heads in several college

campuses, (iii) improving information technology-

Dalam kiprahnya mengawal kebijakan desentralisasi

fiskal selama hampir dua dasawarsa, DJPK semakin

dituntut untuk mampu membawa perubahan dan

inovasi kebijakan yang terus mendorong perbaikan

tata kelola dan pembangunan di daerah. Anggaran

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terus

mengalami peningkatan, semestinya dapat diikuti

dengan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan dan

pelayanan masyarakat di daerah. Namun demikian,

masih terdapat berbagai tantangan pembangunan,

antara lain ketimpangan pembangunan antar wilayah,

pelambatan penurunan kemiskinan, khususnya di

pedesaan, masih tingginya angka stunting, pola belanja daerah yang belum efisien dan efektif, serta kapasitas

pengelola keuangan daerah yang masih perlu diperkuat.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan tersebut

dan menjadikannya sebagai suatu peluang dalam

penguatan desentralisasi fiskal, selama tahun 2019

telah dilakukan penyusunan dan pelaksanaan berbagai

kebijakan, di antaranya (i) pengelolaan TKDD berbasis

kinerja, (ii) penguatan afirmasi bagi desa, kelurahan, dan

daerah-daerah marginal, (iii) dukungan pembangunan

SDM, penguatan infrastruktur, dan peningkatan daya

saing daerah, serta (iv) perbaikan regulasi pengelolaan

keuangan daerah, meliputi penyelesaian PP Nomor

12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan

inisiasi beberapa regulasi untuk mendorong perbaikan

kualitas belanja seperti Perpres Standar Harga Satuan

Regional, RPP Bagan Akun Standar Daerah, dan RPP

Tunjangan Kinerja Daerah.

Selain itu, dari sisi organisasi, DJPK telah melakukan

berbagai inovasi dan breakthrough, antara lain: (i) program penguatan kualitas SDM pengelola keuangan

daerah, yaitu melalui program Internships dan Secondment (IdS), (ii) diseminasi Dana Desa dengan pendekatan baru, yakni training kepala desa di beberapa kampus perguruan tinggi, (iii) penguatan layanan

informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi,

1KEMENTERIAN KEUANGAN

Direktorat Jenderal Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report


serta (iv) penguatan penerapan good governance, yakni transparency, accountability, responsibility, independent, dan fairness dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keseharian. Pelaksanaan berbagai inovasi

tersebut, alhamdulillah, telah mendapatkan pengakuan dan apresiasi, seperti Program IdS yang menjadi

salah satu top 45 inovasi pelayanan publik, Layanan

komunikasi dan informasi DJPK menjadi salah satu

layanan informasi yang paling informatif di lingkungan

Kementerian Keuangan, dan Sekretariat DJPK

mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi.

Tercapainya beberapa milestones pada tahun 2019

tentunya tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi

semua pihak. Untuk itu, kami menyampaikan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap

jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

atas segala kontribusi dan kinerjanya, serta apresiasi

kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah

mendukung, bersinergi dan bekerja sama. Semoga

Allah SWT senantiasa meringankan langkah kita untuk

terus melakukan inovasi kebaikan dan berkontribusi

bagi bangsa dan Negara, karena kita “jangan pernah lelah mencintai negeri ini” (Sri Mulyani Indrawati, 2019).

Wassalamuálaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

based communication and information services, as

well as, (iv) improving the implementation of good

governance, namely transparency, accountability,

responsibility, independent, and fairness in carrying

out daily tasks and functions. The implementation of

these various innovations, thank God, has received

recognition and appreciation, such as the IdS Program

which became one of the top 45 public service

innovations, DJPK communication and information

services being one of the most informative information

services within the Ministry of Finance, and the DJPK

Secretariat was awarded the Corruption Free Zone

predicate.

The achievement of several milestones in 2019 is, of

course, inseparable from the hard work and synergy

of all parties. Therefore, we would like to express our

highest appreciation to all levels of the Directorate

General of Fiscal Balance for all their contributions and

performance, as well as appreciation to all stakeholders

who have supported, synergized and cooperated. May

God always lighten our steps to continue to innovate

and contribute to the nation and the State, because

we "never tire of loving this country" (Sri Mulyani

Indrawati, 2019).

Wassalamuálaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

AsterA PrimAnto BhAktiDirektur Jenderal Perimbangan keuangan

Director General of Fiscal Balance

2KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jenderal Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report

Executive Summary

ebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pembangunan daerah merupakan bagian penting dari berhasilnya pembangunan

nasional. oleh karena itu, keberhasilan pembangunan daerah merupakan salah satu target dari nawacita Pemerintah,

yaitu membangun indonesia dari Pinggiran. namun demikian, kita memahami

bahwa mewujudkan nawacita tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Berbagai tantangan pembangunan daerah seperti: (i) ketimpangan layanan publik antar daerah yang masih terlihat, misalnya kualitas jalan mantap di kota Blitar telah mencapai 99,0%, sedangkan di kabupaten Dogiyai baru mencapai 5,2%; (ii) permasalahan stunting yang masih cukup tinggi (30,8% di tahun 2018); (iii) nilai Program for International Student Assessment (PisA Score) tahun 2018 yang menurun; dan (iv) angka tingkat kemiskinan yang cenderung melambat di periode 2012-2017, memerlukan strategi yang tepat untuk dapat menjawab permasalahan tersebut.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan desentralisasi fiskal melalui penyempurnaan kebijakan pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa (tkDD) dan pengelolaan keuangan daerah. oleh karena itu, Laporan tahunan DJPk tahun 2019 mengambil tema “mendorong Akselerasi Peningkatan kinerja Daerah”.

Pada bagian pertama Laporan tahunan ini diuraikan kilas kinerja tahun 2019. salah satu agenda utama yang penting di sepanjang tahun 2019 adalah keberlanjutan program reformasi DJPk dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan tkDD secara lebih kredibel dan berintegritas. Program ini mencakup 4 (empat) aspek, meliputi kelembagaan, sumber Daya manusia, kebijakan, dan Pelayanan. selain melanjutkan program reformasi internal, DJPk juga mengedepankan aspek inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang

As we all know, regional development plays a significant

role in the success of national development. Therefore,

successful regional development is one of the targets

of the Government’s Nawacita program, namely

Building Indonesia from the Periphery. However, we

understand that realizing that nawacita is no easy feat.

Various regional development challenges such as: (i)

striking public service disparities between regions, for

example quality roads in Blitar City has reached 99.0%,

while in Dogiyai Regency it only reached 5.2%; (ii) high

rate stunting (30.8% in 2018); (iii) decreasing score of

2018 Program for International Student Assessment

(PISA Score); and (iv) declining poverty rates in the

2012-2017 period, all required the right strategy to be

well overcome

By paying attention to these challenges, it is necessary

to strengthen fiscal decentralization policies by

improving the management of Regional Transfer and

Village Funds (TKDD) as well as regional financial

management. Therefore, the DJPK Annual Report 2019

raises the theme "Encouraging the Acceleration of

Regional Performance Improvement".

The first part of this Annual Report outlines

Performance Review of 2019. One of the main important

agendas throughout 2019 is the sustainability of DJPK

Reform program in order to increase the efficiency and

effectiveness of TKDD management in a more credible

and integrity manner. This program covers 4 (four)

aspects, namely Institution, Human Resources, Policy,

and Services. In addition to continuing the internal

reform program, DJPK also put forward innovation and

creativity aspects in the implementation of activities

throughout 2019 with various stakeholders. One of



Executive Summary

the innovations carried out by DJPK is the Regional

Government's Internship and Secondment program to

improve the capacity of regional financial managers.

The performance achievements of these innovations

have received recognition and awards as the 2019 Top-

45 Public Service Innovation Competition from the

Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of

the Republic of Indonesia.

In the next chapter, this Annual Report describe DJPK’s

Profile in 2019 which includes Ministry of Finance

Values, DJPK’s Vision and Mission, Organizational

Duties and Functions, DJPK’s Organizational Structure,

and HR Profile. At the end of 2019, DJPK was reorganized

to establish agile, adaptive, and responsive institutions

through the implementation of PMK 217/PMK.01/2018.

The reorganization is supported by Human Resources

by stationing employees according to the principle of

"the right man, on the right place, at the right time"

based on their capacity and competence. As part of the

efforts to improve DJPK’s HR capacity, various efforts

have been made to strengthen technical and soft

competency, including through the implementation

of various formal and informal education and training,

internalization of the Ministry of Finance's values, and

other soft competency development. Furthermore,

the Secretariat of the Directorate General is also the

Supervisor of functional positions of Central and

Regional Financial Analysts, which has given the best

performance by becoming one of the 10 (ten) Best

Technical Supervisor of Functional Position Evaluation

units.

Moreover, the policy section sets out various thematic

policies in 2019 related to DJPK's core business, including

the contribution of TKDD, Regional Taxes and Regional

Retribution, Regional Expenditure Management,

Regional Financing, and Regional Financial Information

tahun 2019 dengan berbagai pemangku kepentingan. salah satu inovasi yang dilakukan oleh DJPk adalah program Internship dan Secondment Pemda dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah. Capaian kinerja atas inovasi tersebut telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan sebagai top-45 kompetisi inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 dari kementerian PAn dan rB.

Pada bagian berikutnya, Laporan tahunan ini mendeskripsikan Profil DJPK pada tahun 2019 yang mencakup nilai-nilai kementerian keuangan, Visi dan misi DJPk, tugas dan Fungsi organisasi, struktur Organisasi DJPK, serta Profil SDM. Pada akhir tahun 2019, dilakukan reorganisasi DJPk sebagai perwujudan dari kelembagaan yang agile, adaptative, dan responsive melalui implementasi Pmk 217/Pmk.01/2018. reorganisasi didukung dengan sumber Daya manusia dengan menempatkan para pegawai sesuai prinsip “right man, on the right place, at the right time” berdasarkan kapasitas dan kompetensinya. Dalam rangka peningkatan kapasitas sDm DJPk telah dilakukan berbagai upaya penguatan technical and soft competency, antara lain melalui pelaksanaan berbagai pendidikan dan pelatihan formal dan informal, internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan, dan pembinaan soft competency lainnya. selain itu, sekretariat Ditjen juga merupakan Pembina jabatan fungsional Analis keuangan Pusat dan Daerah, telah memberikan hasil yang terbaik dengan menjadi bagian dari 10 (sepuluh) unit Pembina teknis terbaik evaluasi Jabatan Fungsional.

selanjutnya, pada bagian kebijakan diuraikan berbagai kebijakan tematik pada tahun 2019 terkait dengan core business DJPk, antara lain kontribusi tkDD, Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, serta sistem informasi



Executive Summary

keuangan Daerah terhadap pembangunan daerah. kebijakan-kebijakan ini merupakan bagian dari upaya DJPk dalam rangka mendukung tujuan utama dari Desentralisasi Fiskal, yaitu meningkatkan pelayanan kepada publik dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian akhir Laporan tahunan ini memuat tata kelola Pemerintahan yang merupakan penjabaran hal-hal yang telah dilaksanakan oleh DJPk pada tahun 2019 dalam rangka mendukung penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah implementasi sistem pengendalian intern DJPk, termasuk di dalamnya adalah manajemen resiko dan keterbukaan informasi Publik, serta Pengelolaan Layanan informasi. Dalam rangka memperkuat layanan informasi kepada para pemangku kepentingan dan publik telah dikembangkan berbagai inovasi layanan informasi yang cepat dan akurat, yaitu Call Center Dering DJPk 1500420, Redesign Website DJPk, media sosial DJPk, Video Conference, dan ruang Layanan informasi. selain itu, sejak April 2019, ditambahkan satu layanan yakni whatsapp call center DJPk, hal ini mengikuti perkembangan kebiasan pengguna yang sudah beralih berkonsultasi melalui chat daripada telepon.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi terhadap pencapaian kinerja DJPk sepanjang tahun 2019 dan sekaligus menjadi salah satu sumber referensi dalam pencapaian prestasi dan kinerja di masa yang akan datang. Dengan adanya Laporan tahunan ini diharapkan para pemangku kepentingan juga dapat lebih memahami mengenai tugas dan fungsi DJPk, serta peran strategis DJPk dalam pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Systems to regional development. These policies are

part of DJPK’s efforts to support the main objective of

Fiscal Decentralization, which is to improve services to

the public and public welfare.

The last chapter of this Annual Report presents

Governance which is a description of governance

matters that have been carried out by DJPK in 2019 in

order to support the application of good governance

principles. These activities are the implementation

of DJPK’s internal control system, including Risk

Management and Public Information Disclosure,

and Management of Information Services. In order

to strengthen information services to stakeholders

and the public, various fast and accurate information

service innovations have been developed, namely DJPK

Ring Call Center 1500420, DJPK Website Redesign,

DJPK Social Media, Video Conference, and Information

Service Room. In addition, since April 2019, DJPK added

one service, namely DJPK whatsapp call center, in

response to user’s shifting current trend which shows

consultation preference via chat app to telephone.

This Annual Report is prepared as a form of

documentation on the achievement of DJPK’s

performance throughout 2019 and at the same time

becomes one of the sources of reference in achieving

future performance and accomplishments. With this

Annual Report, it is expected that the stakeholders

will also be able to better understand the duties and

functions of DJPK, and DJPK’s strategic role in managing

financial relations between the Central Government

and the Regional Governments.

KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Laporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report5


Laporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report

Kilas Kinerja 2019Performance Highlights 2019

Kilas Kebijakan 2019Policy Highlights 2019

Sumber Daya ManusiaHuman Resources

Profil Direktorat Jenderal Perimbangan KeuanganProfile of Directorate General of Fiscal Balance

10 Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Sekretariat Ditjen

Award on Corruption-Free Zone (WBK) Secretariat of the Directorate General

12 Meraih Peringkat II Kategori Informatif Tingkat Kemenkeu Tahun 2019

Achieved Rank II in the Informative Category in the Ministry of Finance in 2019

14 Meraih Top-45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019

Won the Top-45 Public Service Innovation Competition in 2019

16 Peristiwa Penting Event Highlights16 Diseminasi Dana Desa Dissemination of Village Funds17 Pelantikan Direktur Pembiayaan

dan Transfer Non Dana Perimbangan dan Direktur Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Keuangan Daerah

Ina uguration of the Director of Financing and Transfer of Non - Balance Fund and Director of Mana gement Eval uation and Local Finance Information

19 Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah Mass Rapid Transit (MRT)

Signing of Regional Grants of Mass Rapid Transit (MRT)

20 Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020

Dissemination of Transfer to Region and Village Fund of 2020

21 Internship dan Secondment Pemda Internship and Secondment of

Regional Government23 Keberlanjutan Reformasi DJPK Sustainability of DJPK’s Reformation24 Pengelolaan Kinerja Organisasi dan

Capaian Kinerja DJPK Tahun 2019 Management of Organization

Performance and Achievements of DJPK in 2019

70 Kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Regional Transfer and Village Funds Policies

70 Kebijakan Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Regional Financial Management Policy

73 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Regional Financial Management Policy

78 Kebijakan Penguatan Infrastruktur Daerah

Regional Infrastructure Strengthening Policy

81 Mandatory Spending Dana Transfer Umum (DTU)

Mandatory Spending of General Transfer Funds (DTU)

83 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Pembangunan Infrastruktur

Physical Allocation Fund (DAK) for Infrastructure Development

93 Capaian DID Kategori Kualitas Layanan Publik

DID Achievements in the Public Service Quality Category

97 Capaian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

Achievements of Additional DAU of Sub-District Fund Assistance

97 Hibah Daerah Regional Grants109 Pembiayaan Daerah Regional Financing112 Kebijakan Pembangunan Sumber

Daya Manusia Human Resource Development

Policy114 Dukungan Transfer ke Daerah

untuk Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Transfer to Regional Support for Educational and Cultural Development

115 Dana Transfer Khusus dan Pembangunan SDM

Special Transfer Funds and HR Development

52 Statistik Sumber Daya Manusia DJPK

Statistics of DJPK Human Resources55 Pembinaan Jabatan Fungsional

Analis Keuangan Pusat dan Daerah (JF AKPD)

Development of Center-Regions Fiscal Anal yst Functional

59 Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Implementation of Competency Development

36 Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Values of The Ministry of Finance37 Tugas dan Fungsi Organisasi Duties and Functions of

Organization39 Visi dan Misi DJPK Vision and Mission of DJPK42 Struktur Organisasi DJPK Organization Structure of DJPK44 Profil Pejabat Eselon I dan II Profiles of Echelon I and II Officials

28 Highlight Laporan Keuangan Highlights of Financial Statements29 Laporan Realisasi Anggaran Budget Realization Report30 Neraca Balance Sheet32 Laporan Operasional (LO) Statement of Operations32 Laporan Perubahan Ekuitas Statement of Changes in Equity33 Catatan atas Laporan Keuangan Notes to Financial Statements

Kata Pengantar Foreword3 Executive Summary Executive Summary 6 Daftar Isi Table of Contents

0104

03

02

DAfTAR ISITable of Contents


Tata Kelola PemerintahanGood Governance

192 Implementasi Sistem Pengendalian Internal DJPK Tahun 2019

Implementation of Internal Control System of DJPK in 2019

204 Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL)

Customer Satisfaction Survey (SKPL)

209 Manajemen Risiko Risk Management212 Keterbukaan Informasi Publik Public Information Transparency214 Pengelolaan Layanan Informasi Information Service Management215 Website dan Media Sosial DJPK Website and Social Media of DJPK215 Layanan Call Center Dering DJPK

1500420 134 DJPK Ring Call Center 1500420218 Layanan Video Conference Video Conference Service219 Ruang Layanan Informasi Information Services Room

177 Kebijakan Penyelesaian Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Daerah Induk, Provinsi, dan/atau Daerah Lain kepada Daerah Otonom Baru

Policy Concerning Settlement of Grant/Funding Aid Obligati ons from Parent Regions, Provinces, and/or Other Regions to New Autonomous Regions

180 Penyusunan Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah untuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Preparation of the Minister of Finance 's Recommendation Concerning Balanced Fund in Regions for Deconcentration and Supporting Duties

123 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DK DIY)

Special Fund for Yogyakarta Special Region

127 Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

Policy on Equitable Development and Poverty Alleviation

127 Dukungan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer to Regional and Village Fund Support127 Kontribusi Dana Desa Dalam

Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

Village Fund Contribution in Equitable Development and Poverty Alleviation

133 Kontribusi Dana Otonomi Khusus Dalam Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

Contribution of Affirmative Physical DAK in Equitable Development and Poverty Alleviation

135 Kontribusi DAK Fisik Afirmasi Dalam Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

Contrib ution of Affirmative Physical DAK in Equitable Development and Poverty Alleviation

136 Kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan

Policy on Improvement of Health Quality

137 Dukungan Transfer ke Daerah untuk Peningkatan Kualitas Kesehatan

Transfer Supp ort to Regions for Health Quality Improvement137 DAK Fisik dan Peningkatan

Kualitas Kesehatan Physical DAK and Health

Quality Improvement139 DAK Non Fisik dan Peningkatan

Kualitas Kesehatan Non-Physical DAK and Health

Quality Improvement141 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBH CHT) Tobacco Prod ucts Excise Reven ue

Sharing Funds (DBH CHT)141 Kebijakan Peningkatan Daya Saing

Daerah dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah

Policies on Improvin g Regional Competitiveness and Regional Leading Sector Development

142 Penambahan Kriteria Utama Ketersediaan PTSP pada Pengalokasian DID

Addition of Main Criteria of PTSP Availability in the DID Allocation

142 Kebijakan DAK Nonfisik PK2UKM PK2UKM Non-Physical DAK Policy143 Kebijakan DAK Nonfisik Pelayanan

Kepariwisataan Non-Physical DAK Tourism Services

Policy144 Pengalokasian Dana Desa untuk

Meningkatkan Potensi Desa Allocation of Village Funds to

Enhance Village Potential145 Kebijakan Pelayanan Bidang Sosial

dan Pemeliharaan Lingkungan Policy on Social Services and

Environmental Maintenance146 Dukungan dan Capaian DAK

Nonfisik Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah

Non-Physical DAK Support and Achievements for Waste Management Service Costs Assistance

147 Dukungan dan Capaian DAK Nonfisik Pelayanan Administrasi Kependudukan

Non-Physical DAK Support and Achievements for Pop ulation Administration Services

148 Kebijakan Perbaikan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Policy on Improving the Quality of Regional Financial Management

148 Evaluasi APBD 2019 Evaluation on 2019 Regional

Expenditure151 Capaian Kebijakan Pengelolaan

Keuangan Daerah 2019 Milestones in Regional Financial

Management Policies in 2019155 Tantangan Pengelolaan Keuangan

Daerah Challenges in Regional Financial

Management159 Kebijakan Perbaikan Pengelolaan

Keuangan Daerah Tahun 2019 Improvement of Regional Financial

Management Policy in 2019160 Kebijakan Konversi Penyaluran

DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai

Conversion Policy for the Distribution of DBH and/or DAU in Non-Cash Forms

161 Kebijakan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Regional Financial Information System Policy

05



Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat

yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan

yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen

kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan

pelayanan melalui reformasi birokrasi. Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PAN-RB) menerbitkan Permenpan dan RB

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi

Pemerintah sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga

dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Corruption-Free Zone (WBK) and Serving and Clean

Bureaucracy Zone (WBBM) are the titles given to

service work units whose leaders and staff have a

strong commitment to eradicating corruption and

improving services through bureaucratic reform. The

Minister of Administrative and Bureaucracy Reform

(PAN-RB) issued Permenpan and RB Number 52 of

2014 concerning Guidelines for the Development of

Integrity Zones Towards Corruption-Free Zone and

Serving and Clean Bureaucracy Zone in Government

Agencies as a reference for Ministries/Institutions and

Regional Governments in supporting the development

of the Integrity Zones Towards Corruption-Free Zone.

Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Sekretariat DitjenAward on Corruption-Free Zone (WBK) Secretariat of the Directorate General

Sertifikat WBK Sekretariat Ditjen PK yang ditetapkan oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi / WBK Certificate of the Secretariat of the Directorate General of Fiscal Balance

established by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform

Gambar 1.1 / Figure 1.1


10

Diantaranya ada enam tahapan dalam pembangunan

Zona Integritas (ZI). Pertama adalah pencanangan

ZI pada unit kerja. Tahap kedua, yakni pembangunan

terhadap enam area perubahan yang meliputi

manajemen perubahan, penguatan tata laksana,

penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas

kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan

kualitas pelayanan publik. Kemudian tahap ketiga,

penilaian oleh Tim Internal.

Tahap keempat yaitu evaluasi oleh Tim Penilai Nasional.

Kemudian dilanjutkan tahap kelima, penetapan

predikat unit kerja pelayanan WBK/WBBM. Sedangkan

tahap terakhir adalah penyerahan penghargaan WBK/

WBBM kepada unit kerja pelayanan tersebut.

Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah

mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu

unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari

Korupsi. DJPK melalui Sekretariat Direktorat Jenderal

berhasil mendapatkan prestasi sebagai unit kerja

pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Hasil penilaian dari Tim Penilai Internal (Inspektorat

Jenderal Kementerian Keuangan) adalah sebesar 96,72

dari nilai maksimal 100 sedangkan hasil penilaian Tim

Penilai Nasional (TPN) adalah sebesar 76,63 dari nilai

maksimal 100. Nilai tersebut yang menjadi acuan

penyelenggara dalam memberikan predikat Wilayah

Bebas Korupsi (WBK) pada Sekretariat Direktorat

Jenderal. Predikat ini diberikan oleh Kementerian PAN-

RB kepada unit yang memiliki komitmen kuat untuk

memberantas korupsi, serta meningkatkan pelayanan

melalui reformasi birokrasi.

There are six stages in the development of Integrity

Zone (ZI). The First is the launching of ZI in the work

unit. The second phase, namely the development of six

areas of change which include change management,

strengthening governance, strengthening HR

management, strengthening performance

accountability, strengthening supervision, and

improving the quality of public services. Then the third

stage, assessment by the Internal Team.

The fourth stage is the evaluation by the National

Assessment Team. Then, the fifth stage, which is the

determination of predicate for WBK/WBBM service

working unit. The last stage is the awarding of WBK/

WBBM awards to the service work unit.

Ministries/Institutions and Regional Governments

which have been designated as ZI propose one of their

work units to become a Corruption-Free Zone. DJPK

through the Secretariat of the Directorate General

managed to acquire Corruption-Free Zone (WBK)

service working unit. The results of the assessment

from the Internal Assessment Team (Inspectorate

General of the Ministry of Finance) was 96.72 out

of a maximum score of 100 while the results of the

National Assessment Team (TPN) was 76.63 of the

maximum value of 100. This score was the reference

for the award presenter in providing the Corruption-

Free Zone (WBK) predicate for the Secretariat of the

Directorate General. This tile was given by the Ministry

of PAN-RB to units that have a strong commitment to

eradicating corruption and improving services through

bureaucratic reform.

Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Sekretariat DitjenAward on Corruption-Free Zone (WBK) Secretariat of the Directorate General




Meraih Peringkat II Kategori Informatif Tingkat Kemenkeu Tahun 2019Achieved Rank II in the Informative Category in the Ministry of Finance in 2019

Kementerian Keuangan sejak tahun 2012 telah

mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik

sesuai ketentuan perundang-undangan. Implementasi

tersebut dilakukan dengan menetapkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang

Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian

Keuangan pada tanggal 6 September 2019 sebagai

pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/

PMK.01/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 132/PMK.01/2012. Selain itu, telah ditetapkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017

The Ministry of Finance has been implementing Public

Information disclosure since 2012 in accordance with

the provisions of the KIP Law. The implementation was

carried out by stipulating Regulation of the Minister of

Finance No. 200/PMK.01/2016 concerning Guidelines

for Public Information Services by the Ministry of

Finance Information and Documentation Management

Officer and the Ministry of Finance Information and

Documentation Management Apparatus, in lieu of

Regulation of Ministry of Finance No. 132/PMK.01/2012

concerning Guidelines for Information Services in the

Ministry of Finance. In addition, the Decree of the

Minister of Finance No. 89/KMK.01/2017 concerning

the Establishment of the Ministry of Finance

Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan menerima Penghargaan PPID Tingkat I dari Menteri Keuangan / The Secretary of the Directorate General of Fiscal Balance received a Level I PPID Award from the Minister

of Finance



12

tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat

I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian

Keuangan, sebagai pengganti Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012.

Pengelolaan PPID di antaranya meliputi kegiatan

pengumpulan Informasi Publik, yaitu terdiri dari

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta

merta, dan informasi yang dikecualikan. Kewajiban

memberikan Informasi Publik yang disediakan dan

diumumkan secara berkala dilakukan paling singkat 6

(enam) bulan sekali dan selambat-lambatnya satu kali

dalam setahun. Informasi Publik yang wajib disediakan

dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh

pengguna dan pemohon Informasi Publik pada website DJPK (www.djpk.kemenkeu.go.id). Selain Informasi

Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan

secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna

dan Pemohon Informasi Publik.

DJPK sebagai institusi yang melaksanakan kebijakan

di bidang desentralisasi fiskal di Indonesia,

menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada

publik merupakan salah satu langkah mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna

menjaga kepercayaan dari publik. Berkenaan dengan

hal tersebut, DJPK pada tahun 2019 memperoleh

Peringkat II, sebagai pengelola PPID Informatif di Level

Kementerian Keuangan.

Information and Documentation Management Officer,

Level I Information and Documentation Management

Officer, the Ministry of Finance Information and

Documentation Management Officer, and the

Information Management Officer and Apparatus of the

Ministry of Finance documentation, in lieu of Decree of

the Minister of Finance No. 278/KMK.01/2012.

PPID management includes activities to collect Public

Information which consists of information that must be

provided and announced periodically, information that

must be announced immediately, and information that

is excluded. Obligation to provide Public Information

that is provided and announced periodically is carried

out at least once every six months and no later than

once a year. Public information that must be made

available and announced periodically can be accessed

by users and Public Information Applicants on the

DJPK website (www.djpk.kemenkeu.go.id). In addition

to Public Information that must be provided and

announced periodically, Public Information that must

be announced immediately can also be accessed by

users and Public Information Applicants.

DJPK as an institution that implements policies in the

field of fiscal decentralization in Indonesia, realizes

that disclosure of information to the public is one

step towards realizing clean and good governance in

order to win the trust of the public. In this regard, in

2019, DJPK received Rank II, as the Informative PPID

manager at the Ministry of Finance level.

Meraih Peringkat II Kategori Informatif Tingkat Kemenkeu Tahun 2019Achieved Rank II in the Informative Category in the Ministry of Finance in 2019




Meraih Top-45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019Won the Top-45 Public Service Innovation Competition in 2019

Program Internship dan Secondment bagi Pemerintah Daerah (Program IDS) dikembangkan oleh Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian

Keuangan untuk merespon belum optimalnya kinerja

pengelolaan keuangan pada sebagian pemerintah

daerah (Pemda) sejak implementasi kebijakan

desentralisasi fiskal pada tahun 2001. Dimulai sejak

tahun 2017 dengan diikuti oleh 5 (lima) daerah piloting dengan 15 (lima belas) orang peserta dan kemudian

dilanjutkan pada tahun 2018 yang dilaksanakan

sebanyak 3 (tiga) batch sebanyak 33 (tiga puluh tiga) daerah dan 74 (tujuh puluh empat) peserta yang terdiri

dari para pejabat Pemda.

The Internship and Secondment Program for Regional

Governments (IDS Program) was developed by the

Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the

Ministry of Finance to respond to less optimum

financial management performance of numerous

regional governments (LGs) since the implementation

of the fiscal decentralization policy in 2001. Started

in 2017 and participated by 5 (five) piloting areas with

15 (fifteen) participants and then continued in 2018

with 3 (three) batches of 33 (thirty three) regions and

74 (seventy four) participants consisting of Regional

Government officials.

Perwakilan Kemenkeu menerima penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 dari (Mantan) Wakil Presiden Jusuf Kalla / Ministry of Finance representatives received the 2019 Top 45 Public

Service Innovation Competition award from (Former) Vice President Jusuf Kalla



14

Meraih Top-45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019Won the Top-45 Public Service Innovation Competition in 2019

Kenapa dinamakan IDS? Sebenarnya kegiatan ini

merupakan arahan Menteri Keuangan dan hingga saat

ini agak sulit untuk diterjemahkan dengan bahasa yang

pas. Kalau secara terjemahan, artinya magang. Namun,

pada saat diimplementasikan, ternyata kegiatannya

bukan hanya magang tapi merupakan inovasi sistem

pembelajaran dengan menggabungkan berbagai metode

yang kreatif, sistematis, aplikatif, dan tepat sasaran

sesuai dengan tema permasalahan yang dihadapi

oleh masing-masing Pemda. Inovasi dalam Program

IDS ini adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan materi

program internship didasarkan pada permasalahan Pemda (tailor made); 2. Penyampaian materi berupa sharing knowledge atas best practice kebijakan dan proses pencapaian keberhasilan pengelolaan keuangan

daerah; 3. Pembekalan materi bersifat dua arah karena

peserta dapat secara langsung berkonsultasi dengan

narasumber yang kompeten; 4. Study visit ke daerah sukses terkait pengelolaan keuangan daerah, inovasi

pelayanan publik, dan pengembangan potensi ekonomi

daerah; 5. Penyusunan, pemantapan, penetapan,

penerapan, dan monitoring implementasi rencana aksi melalui pendampingan mentor; serta 6. Penetapan

MoU antara DJPK dan Pemda sebagai bentuk komitmen atas implementasi rencana aksi di daerah.

Why is it called IDS? This activity is actually directed

by the Minister of Finance and up until now, it is

rather difficult to express it into the right words.

Translation-wise, it means internship. However, in its

implementation, it turns out that the activity is not only

an internship but also a learning system innovation

that combines various methods that are creative,

systematic, applicable and well-designed in accordance

with the issue faced by each regional government.

The innovations in the IDS Program are as follows: 1.

The preparation of internship program material is

based on regional government’s issues (tailor made);

2. Material presentation is in the form of knowledge

sharing on best practice of policies and processes

in the achievement of successful regional financial

management; 3. Provision of material is conducted

in two-way manner to enable the participants to

directly consult with competent speakers; 4. Study

visit to areas deemed successful in the regional

financial management, public service innovation,

and development of regional economic potential; 5.

Preparation, stabilization, determination, application

and monitoring of the implementation of the action

plan through mentoring; and 6. Establishment of MoU

between DJPK and the Regional Government as a form

of commitment to the implementation of action plans

in the regions.




DiseminAsi DAnA DesASejak awal tahun 2019, kurang lebih 50 (lima puluh)

kota/kabupaten di 15 (lima belas) provinsi telah

menjadi lokasi terselenggaranya Diseminasi Dana

Desa dengan tema “Pengelolaan Dana Desa yang

Transparan dan Akuntabel untuk mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat Desa”. Peserta diseminasi

tersebut mayoritas merupakan camat dan kepala

desa di masing-masing kota/kabupaten yang menjadi

lokasi pelaksanaan. Dalam diseminasi tersebut, peserta

diberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur

pengelolaan Dana Desa oleh para narasumber yang

berasal dari tiga kementerian yaitu Kementerian

Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan

DisseminAtion oF ViLLAge FunDsSince the beginning of 2019, approximately 50 (fifty)

cities/regencies in 15 (fifteen) provinces have become

the locations for Village Fund Dissemination activity

with the theme of “Transparent and Accountable

Village Funds Management to create Welfare for

Village Community”. The majority of participants in the

dissemination were the sub-district heads and village

heads in each city/district where the dissemination is

implemented. In the dissemination, the participants

were given an explanation of the policies and procedures

for the management of Village Funds by speakers from

three ministries, namely the Ministry of Finance, the

Ministry of Home Affairs, and the Ministry of Villages,

Peristiwa PentingEvent Highlights

Selama kurun waktu Tahun 2019, serangkaian kegiatan

atau peristiwa penting dilaksanakan sebagai salah satu

upaya DJPK dalam meningkatkan kualitas kinerja dan

memperkuat pelayanan kepada stakeholder.

During 2019, a series of event highlights were carried

out as one of DJPK’s efforts to improve the quality of

performance and strengthen service to stakeholders.

Dirjen Perimbangan Keuangan (pertama dari kiri) mendampingi Menteri Keuangan (tengah) dalam kegiatan Diseminasi Dana Desa di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur / The Director General of Fiscal Balance

(first from left) accompanies the Minister of Finance (center) in the Dissemination of Village Fund activities in Kupang, East Nusa Tenggara Province



16

PeLAntikAn Direktur PemBiAyAAn DAn trAnsFer non DAnA PerimBAngAn DAn Direktur eVALuAsi PengeLoLAAn inFormAsi DAn keuAngAn DAerAhPada tanggal 19 September 2019 dilaksanakan Upacara

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Direktur

Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan,

Adriyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala

Pusat di Badan Kebijakan Fiskal menggantikan Ubaidi

Socheh Hamidi yang berpindah tugas menjadi Kepala

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara pada Badan Kebijakan Fiskal dan jabatan

Direktur Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Keuangan

Daerah, Agung Widiadi yang sebelumnya menjabat

sebagai salah satu Direktur di Direktorat Jenderal

Anggaran menggantikan Lisbon Sirait yang berpindah

tugas menjadi Direktur Sistem Penganggaran pada

Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan berpesan “Di

manapun Anda berada, Anda harus memahami kondisi

makro ekonomi dan menggunakannya dalam mengelola

keuangan negara”. Menteri Keuangan juga berharap

para pejabat Eselon II Kemenkeu mampu membangun

inAugurAtion oF the DireCtor oF FinAnCing AnD trAnsFer oF non-BALAnCe FunD AnD DireCtor oF mAnAgement eVALuAtion AnD LoCAL FinAnCe inFormAtionOn September 19, 2019, the Inauguration Ceremony and

Handover of the Position of the Director of Financing

and Transfer of Non-Balance Fund, Adriyanto, who

previously served as the Head of Fiscal Policy Agency,

replaced Ubaidi Socheh Hamidi, who was assigned

as the Head of the State Revenue Policy Center

and Spending of Fiscal Policy Agency and Director

of Regional Finance and Information Management

Evaluation, Agung Widiadi, who previously served

as one of the Directors in the Directorate General of

Budget to replace Lisbon Sirait who was assigned as

Director of the Budgeting System at the Directorate

General of Budget.

In his speech, the Minister of Finance advised "Wherever

you are, you must understand macroeconomic

conditions and use them in managing state finances."

The Minister of Finance also hopes that Echelon II

officials of the Ministry of Finance are able to build

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi. Sesuai temanya, diseminasi ini

menekankan pada mekanisme pengelolaan Dana Desa

melalui Program Padat Karya Tunai atau Cash for Work yang merupakan salah satu terobosan kebijakan pemerintah di tahun 2019 ini. Strategi pemanfaatan

Dana Desa melalui Padat Karya Tunai dapat menyerap

tenaga kerja dalam jumlah besar dengan pemberian

upah langsung secara harian atau mingguan, yang

nantinya memperkuat daya beli masyarakat, serta

mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat. Pelaksanaan diseminasi ini merupakan

pembaruan kegiatan setelah sebelumnya sejak tahun

2015 sampai dengan 2017 dilakukan Sosialisasi Dana

Desa, sebagai bentuk penyebarluasan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Disadvantaged Regions, and Transmigration. In line

with the theme, this dissemination emphasized the

mechanism of managing Village Funds through the Cash

for Work Program, which was one of the breakthroughs

of government policy in 2019. The strategy of utilizing

Village Funds through Cash for Work can absorb large

numbers of workers by providing direct wages on

a daily or weekly basis, which, in turn, strengthens

people’s purchasing power and encourages economic

growth and community welfare. This dissemination

is a renewal of Village Fund dissemination activity

which was previously conducted from 2015 to 2017, as

a form of dissemination of Law No. 6 of 2004 regarding

Villages.





pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan

negara. Sehingga masyarakat bisa memahami arti

pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dalam membangun perekonomian negara.

“APBN merupakan instrumen yang luar biasa penting

di dalam upaya negara ini mencapai tujuannya.” ujar

Menteri Keuangan. Untuk itu, keuangan negara harus

dikelola oleh orang-orang yang kompeten, memiliki

profesionalisme, berintegritas dan memiliki komitmen

yang kuat. Situasi perkembangan jaman berubah

sangat cepat, ekonomi selalu bergerak, ketegangan

antar negara juga terjadi. Selain itu, dunia sedang

mengalami perlambatan pertumbuhan. Indonesia

harus waspada, bersiap dengan segala kemungkinan

dengan memperkuat fondasi perekonomian. Ini harus

menjadi perhatian kita semua. “Kita sebagai pengelola

keuangan negara saat ini mendapatkan tantangan

untuk menjaga keuangan negara pada saat ekonomi

dunia makin melemah. Kita harus berpikir dan bekerja

keras untuk menggunakan instrumen fiskal untuk

menjaga stabilisasi”. Selain itu, Pemerintah juga harus

terus mengupayakan agar distribusi dan alokasi

anggaran adil, sehingga masyarakat mampu merasakan

adanya kemajuan di dalam kehidupan.

public understanding on state finance management so

that the public is able to understand the importance of

State Budget in developing the country's economy. "The

State Budget is an extremely important instrument in

the country's efforts to achieve its objectives," said the

Minister of Finance. Therefore, state finance must be

managed by competent people, with professionalism,

Integrity, and strong commitment. Meanwhile, time

develops so fast, and the economy continues to evolve,

yet the world’s economy is experiencing a downturn.

mIndonesia must be vigilant, prepare for all possibilities

by strengthening economic foundation. All of us shall

pay much concerns on this. "We as the state finance

managers currently face challenges of safeguarding

state finance at a time when the world economy is

weakening. We must think and work hard to use fiscal

instruments to maintain stabilization". In addition, the

Government must also continue to strive for equitable

distribution and budget allocation, so that people can

experience improvement in their lives.



Dirjen Perimbangan Keuangan berpose bersama para Pejabat Eselon II DJPK yang baru dan yang berpindah tugas ke unit lain / The Director General of Fiscal Balance poses with the new Echelon II Officials of DJKP

and who transferred to other units


18

PenAnDAtAngAnAn PerJAnJiAn hiBAh DAerAh MASS RAPId TRAnSIT (mrt)Pada hari Rabu, 13 Februari 2019 telah dilaksanakan

Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD)

untuk Kegiatan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase II untuk Koridor Utara – Selatan. Perjanjian tersebut

ditandatangani oleh Direktur Pembiayaan dan Transfer

Non Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Ubaidi

Socheh Hamidi bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies

Baswedan.

Acara Penandatanganan Perjanjian tersebut pada

hakikatnya merupakan cerminan atas upaya bersama

dalam pencapaian tujuan dan prioritas pembangunan

nasional, terutama untuk mendukung pendanaan

pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Pemberian

Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta tersebut menunjukan kepedulian

dan tanggung jawab kita semua, baik Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, maupun pihak-pihak lainnya

untuk lebih peduli dalam mengatasi permasalahan

transportasi massal. “Kami mengharapkan seluruh

pihak yang terlibat dalam pengelolaan Hibah

signing oF regionAL grAnts oF mAss rAPiD trAnsit (mrt)On Wednesday, February 13, 2019 a Regional Grant

Agreement (PHD) was signed for the Jakarta Phase II

Mass Rapid Transit (MRT) Activity for the North - South

Corridor. The agreement was signed by the Director

of Financing and Transfer of Non-Balance Fund of the

Ministry of Finance, Ubaidi Socheh Hamidi, with the

Governor of DKI Jakarta, Anies Baswedan.

The signing of the Agreement was essentially a reflection

of joint efforts in achieving national development goals

and priorities, particularly to support funding for MRT

development in DKI Jakarta Province. The provision

of grants from the Central Government to the DKI

Jakarta Provincial Government shows the concern and

responsibility of all of us, both the Central Government,

Regional Government, and other parties to be more

concerned in overcoming mass transportation

problems. "We hope that all parties involved in the

management of the Grants for Phase II Jakarta MRT

Activities, especially the Provincial Government of DKI



Dirjen Perimbangan Keuangan beramah-tamah dengan Gubernur DKI Jakarta / The Director General of Fiscal Balance has a friendly meeting with the Governor of DKI Jakarta




untuk Kegiatan MRT Jakarta Fase II ini, khususnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku Implementing Agency di daerah dan Kementerian Perhubungan selaku Executing Agency, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Dibutuhkan

kerja keras, komitmen, integritas, dan kerjasama yang

baik dari semua pemangku kepentingan, sehingga

seluruh kegiatan ini, mulai dari tahap perencanaan,

pengelolaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban,

dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, serta pada

akhirnya manfaat yang kita harapkan dan cita-citakan

bersama dapat terwujud,” tutur Dirjen Perimbangan

Keuangan, Astera Primanto Bhakti.

Jakarta as the Implementing Agency in the regions

and the Ministry of Transportation as the Executing

Agency, can perform their duties and functions as well

as possible. It takes hard work, commitment, integrity,

and good cooperation from all stakeholders, so that

all of these activities, starting from the planning,

management, implementation, and accountability

stages, can run well and on time, and ultimately, the

benefits we expect and our shared aspirations can

be realized," said Director General of Fiscal Balance,

Astera Primanto Bhakti.

sosiALisAsi trAnsFer ke DAerAh DAn DAnA DesA tA 2020Pada tanggal 14 November 2019, bertempat di Aula

Chakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

menggelar Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana

DisseminAtion oF trAnsFer to region AnD ViLLAge FunD oF 2020On November 14, 2019, at the Chakti Buddhi Bhakti

Hall, Headquarters of the Directorate General of

Taxes, the Directorate General of Fiscal Balance held

Dissemination program on Transfer to Regions and


Menteri Keuangan menyampaikan keynote speech dalam acara Sosialisasi TKDD TA 2020 / The Minister of Finance delivered a keynote speech at the TKDD Dissemination event for the 2020 Fiscal Year



20

Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020. Sosialisasi ini

diselenggarakan sebagai sarana penyebarluasan

informasi terkait kebijakan TKDD, sekaligus memberi

pemahaman kepada pemerintah daerah dalam

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) di tahun 2020. Menteri Keuangan menyatakan,

tahun depan merupakan awal kabinet Indonesia Maju

dalam melaksanakan program yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024. Untuk itu APBN 2020 memiliki

peran strategis bagi Pemerintah dalam mencapai

sasaran pembangunan nasional. Berkenaan dengan

hal tersebut, para kepala daerah agar dapat mengelola

anggaran yang disalurkan untuk melaksanakan

program yang tertuang dalam rencana pembangunan

nasional.

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan TKDD 2020 ini hanya

dilaksanakan di Jakarta yang dihadiri oleh para Kepala

Daerah, Kepala Badan/Dinas PPKAD, Kepala BPMD,

dan Inspektorat Daerah.

Village Funds (TKDD) for the Fiscal Year 2020. This

dissemination was held as a means of disseminating

information related to TKDD policies, as well as

providing understanding to the regional government in

preparing the Regional Budget (APBD) and the Village

Budget (APBDes) in 2020. The Minister of Finance stated

that the following year was the beginning of the cabinet

of Indonesia Maju in implementing the programs set

out in the National Medium-Term Development Plan

(RPJMN) 2020-2024. To that end, the State Budget 2020

has a strategic role for the Government in achieving

national development goals. In this regard, regional

heads should be able to manage the budget that is

channeled to implement the programs set forth in the

national development plan.

The TKDD 2020 Policy Dissemination activity was only

carried out in Jakarta, which was attended by Regional

Heads, Head of PPKAD Agency/Office, Head of BPMD,

and Regional Inspectorate.

InTeRnShIP DAn SeCondMenT PemDA

Program internship dan secondment DJPK kepada pemerintah daerah, yang lebih familiar dengan istilah

program IDS, merupakan salah satu bentuk inovasi

program dan kegiatan yang dilakukan oleh DJPK

dalam rangka membangun sinergi, komunikasi, dan

kolaborasi antara Kementerian Keuangan selaku

pengelola kebijakan fiskal dengan Pemerintah Daerah

dalam upaya mendorong perbaikan pengelolaan

keuangan daerah, peningkatan pelayanan publik,

dan pengembangan ekonomi daerah. Framework program ini selaras dengan salah satu misi DJPK yaitu

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Secara lebih sempit, program ini juga bagian dari

implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

(UU Nomor 5 Tahun 2014) dalam rangka pengembangan

kompetensi Aparatur Sipil Negara.

internshiP AnD seConDment oF regionAL goVernmentDJPK’s internship and secondment program to regional

governments, familiarly known as the IDS program, is

one of the innovation programs and activities carried

out by DJPK in order to build synergy, communication,

and collaboration between the Ministry of Finance

as the manager of fiscal policy with the Regional

Government in an effort to encourage improvements

in regional financial management, improvement of

public services, and development of regional economy.

This program framework is in line with one of DJPK’s

missions to improve the quality of regional financial

management. More narrowly, this program is also

part of the implementation of the Law on State Civil

Apparatus (Law Number 5 of 2014) in the development

of the competence of the State Civil Apparatus.





Pada tahun 2019, telah dilaksanakan program IDS

sebanyak 5 (lima) batch dengan jumlah peserta sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pemda. Pelaksanaan program IDS

dimulai dengan Internship pemda ke DJPK dan study visit ke pemda yang berprestasi. Kemudian, pemda akan menyusun rencana aksi yang dilanjutkan dengan

secondment DJPK ke pemda untuk menindaklanjuti dan monitoring pelaksanaan rencana aksi.

In 2019, 5 (five) batches of IDS programs were held

with 33 (thirty-three) participants from the regional

government. The implementation of the IDS program

began with the internship of regional governments

to DJPK and study visits to high achieving regional

governments. Then, the regional government will

prepare an action plan followed by DJPK’s secondment

to the regional government to follow up and monitor

the implementation of the action plan.


Kunjungan Peserta IDS ke Pemprov Jawa Barat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan IDS / IDS Participant Visit to West Java Provincial Government as part of a series of IDS activities



22

Keberlanjutan Reformasi DJPKSustainability of DJPK’s Reformation

Pada 23 Juli 2018, DJPK memulai melaksanakan

reformasi yang didesain secara komprehensif dengan

mencakup empat aspek strategis, yaitu Kelembagaan,

Sumber Daya Manusia (SDM), Kebijakan, dan Pelayanan,

dimana setiap aspek terdiri atas beberapa milestones dan quick wins. Memasuki tahun 2019, Reformasi DJPK tetap dilanjutkan untuk mencapai target zero fraud, SDM professional, pelayanan berkualitas, peningkatan

local tax ratio, belanja daerah lebih produktif, tingkat kemiskinan perdesaan turun, dan tingkat ketimpangan

antardaerah turun.

On July 23, 2018, DJPK began conducting a Reformation

comprehensively designed to cover four strategic

aspects, namely Institution, Human Resource (HR),

Policy, and Service, in which each aspect consists of

several milestones and quick wins. Entering 2019,

DJPK’s reformation will continue to achieve the target

of zero fraud, professional human resources, quality

services, increased local tax ratio, more productive

regional spending, decreasing rural poverty rates and

inter-regional disparity.

Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2019 /

Achievement of Bureaucracy Reformation in 2019

PeningkAtAn kAPAsitAs, integritAs, DAn kinerJA / IMPROVING CAPACITY, INTEGRITY, AND PERFORMANCE

kAPAsitAs / CAPACITY

• Pendidikan formal, training, secondment (44 pegawai), penempatan, sharing knowledge internal pegawai. / Formal education, training, secondment (44 employees), placement, internal employee knowledge sharing.

integritAs / INTEGRITY

• Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Kemenkeu (DJPK Open Day, DJPK Camping, sosialisasi dengan KPK dan IBI serta sarasehan integrity day, dan townhall meeting. / The internalization of Ministry of Finance's values (DJPK Open Day, DJPK Camping, dissemination with KPK and IBI as well as integrity day workshop, and townhall meeting.

• Penetapan Kepdirjen mengenai Peta Rawan Gratifikasi, Kepdirjen Kode Etik Pegawai DJPK dan Kepdirjen Satgas Pemberantasan Pungli. / Determination of the Decree of the Director General on Gratification Vulnerability Maps, the Director General Code of Conduct for the DJPK Employees and the Director General Extortion Extermination Task Force.

• Program DJPK Bersih: Pembangunan dan Penerapan Aplikasi PEKA (Pengaduan DJPK), Kajian keagamaan, DJPK Bertilawah (18 kali). / Clean DJPK Program: Development and Application of PEKA Applications (DJPK Complaints), Religious Studies, DJPK Recit (18 times).

• Pembelajaran investigasi UKI DJPK melalui internship 5 pegawai ke Itjen. / UKI DJPK investigation learning through internship of 5 employees to the IG.

• Perbaikan Tusi dan Penguatan fungsi check & balance, kepatuhan internal serta pengelolaan TKDD dan PKD. / Improvement of tasks and functions and strengthening of check & balance functions, internal compliance and management of TKDD and PKD.

• Penetapan SE tentang standar dan kode etik Perjadin (sentralisasi penetapan ST, tidak menerima fasilitas, Pakta Integritas. / Determination of the Circular Letter regarding the standard and code of conduct of the Ministry of Justice (centralization of the determination of ST, not receiving facilities, Integrity Pact).

• Analisis profil pegawai dan monitoring serta pengendalian aktivitas pegawai di luar kantor (medsos). / Analysis of employee profiles and monitoring and controlling employee activities outside the office (social media).

kinerJA / PERFoRMAnCE

• Peningkatan kinerja dan efektivitas jam kerja melalui aplikasi Logbook, pengembangan Sistem Organisasi Matriks / Improve the performance and effectiveness of working hours through the Logbook application, the development of the Matrix Organization System

PeningkAtAn kAPAsitAs, integritAs, DAn kinerJA / IMPROVING CAPACITY, INTEGRITY, AND PERFORMANCE

internAL / INTERNAL

• Pembenahan Sistem Layanan Tamu: tambahan CCTV. barrier gate, maksimal tamu, appointment (reservasi tamu). / Improve the Guest Service System: additional CCTV, barrier gate, maximum guests, appointments (guest reservations).

• Pengembangan program DeJPK Digital (DeDi): e-planning, e-budgeting, public knowledge sharing, e-tutorial. / Digital DeJPK (DeDi) program development: e-planning, e-budgeting, public knowledge sharing, e-tutorial.

• Program DJPK PELITA (Peduli Lingkungan dan Kesehatan): Program med-check up, Bincang Pagi, DJPK Peduli, Jumat Ceria. / Pelita DJPK Program (Environmental and Health Awareness): Med-check-up program, Morning Talk, DJPK Cares, Happy Friday.

eksternAL / ExTERNAL

• Peningkatan kinerja dan efektivitas jam kerja melalui aplikasi Logbook, pengembangan Sistem Organisasi Matriks. / Improve the performance and effectiveness of working hours through the Logbook application, the development of the Matrix Organization System.

• Publikasi & edukasi secara intensif dan masif via medsos (pengikut Instagram: 28,4k) & DJPK Goes to Campus (13 lokasi). / Intensive and massive publication & education via social media (Instagram followers: 28.4k) & DJPK Goes to Campus (13 locations).

• Layanan konsultasi dan edukasi kepada Pemda melalui Video Confrence (15 daerah). / Consultation and education services to regional governments via Video Conference (15 regions).

• Redesign Website DJPK (Pengunjung Jan-Jun 2019: 390,7 ribu). / DJPK Website Redesign (Visitor Jan-Jun 2019: 390.7 thousand).

• Pelaksanaan program Internship dan Secondment untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah (2018-2019: 320 peserta). / Implementation of the Internship and Secondment program to improve regional financial management (2018-2019: 320 participants).




Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2019Management of Organization Performance and Achievements of DJPK in 2019

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi

di lingkungan Kementerian Keuangan, DJPK telah

menerapkan metode Balance Score Card (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Kinerja DJPK diukur

berdasarkan penilaian indikator kinerja utama (IKU)

yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis (SS) yang tertuang dalam peta

strategis di dokumen Perjanjian Kinerja DJPK Tahun

2019.

Selanjutnya, DJPK telah berupaya memberikan

kontribusi yang optimal dalam rangka mendukung

terwujudnya Nawa Cita selaras dengan arah kebijakan

dan strategi Kementerian Keuangan dalam kurun

waktu 2015-2019. Kontribusi tersebut diwujudkan

dalam perbaikan kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang desentralisasi fiskal, perimbangan keuangan,

dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintahan daerah.

Arah perbaikan yang dilakukan oleh DJPK adalah agar

kebijakan desentralisasi fiskal tidak hanya semata-

mata berfokus pada perimbangan keuangan, namun

harus lebih mampu menjawab berbagai tantangan

untuk dapat memberikan kontribusi yang positif

dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui terciptanya keseimbangan

kapasitas fiskal, pemerataan layanan publik, belanja

daerah yang berkualitas, transparansi dan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mencapai hal tersebut dan mendukung pencapaian

Nawa Cita terutama Nawa Cita-3 dan Nawa Cita ke-

7, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada

tahun 2015-2019 mempunyai program “Peningkatan

Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah”.

Program tersebut selaras dengan visi DJPK, yaitu

“Menjadi Pengelola Hubungan Fiskal Pusat Dan Daerah

Berkelas Dunia Yang Adil Dan Transparan”. Empat misi

DJPK dalam rangka mewujudkan visi tersebut, yaitu

In line with bureaucratic reform practice within

the Ministry of Finance, DJPK has applied the

Balanced Score Card (BSC) method as a performance

management tool. DJPK’s performance is measured

based on Key Performance Indicators (KPI) assessment

serving as indicator of success for the accomplishment

of Strategic Goals formulated on the strategic map in

the 2019 DJPK Performance Agreement document.

Furthermore, DJPK has attempted to provide an

optimum contribution in order to promote the

actualization of Nawa Cita in accordance with the

orientation of policy and strategy of the Ministry

of Finance for the period of 2015-2019. Such

contribution is realized through the improvement of

policy and technical standardization regarding fiscal

decentralization, fiscal balance, and fiscal relation

between central and regional governments.

DJPK kept improving in order to make fiscal

decentralization policy not only focusing on fiscal

balance, but also responding better against various

challenges. DJPK should be able to provide positive

and significant contribution to community welfare

improvement through the actualization of fiscal

capacity balance, public service equality, quality

regional expenditure, transparency and good

governance. In order to achieve such target as well as

to support the accomplishment of Nawa Cita (points

3 and 7), the Directorate General of Fiscal Balance has

launched a program entitled “Quality Improvement of

Central-Regional Government Fiscal Relation” for the

period of 2015-2019. Such program is in accordance

with DJPK’s vision, namely “To Become a World-Class

Administrator of Fiscal Relation between Central

Government and Regional Government in a Fair and

Transparent Manner”. This vision is manifested through

four missions, namely: to actualize the formulation of


24


mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan

pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel,

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif,

menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah

yang akurat, transparan, dan tepat waktu serta

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan

peranannya, pada tahun 2019 DJPK telah menetapkan

15 (lima belas) IKU sebagai alat pengukur pencapaian

kinerja. Sebanyak 3 (tiga) IKU merupakan IKU yang

diamanatkan dalam Rencana Strategis DJPK Tahun

2015-2019 dan sebanyak 12 (dua belas) IKU lainnya

merupakan hasil penyempurnaan dan penyesuaian

mengikuti arah kebijakan terkini. Sampai dengan

saat ini, DJPK terus berupaya melakukan perbaikan

dan meningkatkan kinerjanya dengan mengambil

langkah-langkah strategis yang berpedoman terhadap

peraturan yang berlaku sehingga pencapaian kinerja

secara keseluruhan sesuai dengan target pencapaian

yang telah ditentukan.

tabel 1.1Capaian IKU DJPK Tahun 2019

no. sasaran strategis / Strategic Targets indikator kinerja / Performance Indicators targetrealisasi / Realization

Capaian / Achievement

nilai / Score

STAKehoLdeRS PeRSPeCTIVe (Bobot / score: 25%)

1. Pengelolaan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan / Quality Management of Central-Regional Financial Relation to increase public service and welfare

1a-CP Indeks pemerataan kemampuan keuangan antar daerah / Index of equality of Inter-regional financial capability

0,55 0,53 103,64 103,12

1b-N Persentase belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan Dana Desa untuk kemiskinan terhadap TKDD / Percentage of infrastructure, education, health spending, and Village Funds to alleviate poverty against TKDD

78% 88,07% 112,91

1c-N Rasio PDRD terhadap PDRB / PDRD to PDRB Ratio

2,70 2,57 95,19

Customer PersPeCtiVe (Bobot / score: 15%)

2. Pelayanan Publik yang Prima / Excellent Public Service

2a-CP Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DJPK / Index of Public Satisfaction with DJPK’s Services

4,47 4,60 102,91 102,91

3. Kepatuhan publik yang tinggi terhadap kebijakan HKPD / High Compliance with HKPD policy

3a-CP Tingkat kepatuhan daerah terhadap kualitas pemenuhan belanja wajib / Regional compliance level to the quality of mandatory spending fulfillment

90% 105,72% 117,47 120

central-regional fiscal relation policy to be transparent

and accountable; to perform monitoring and evaluation

of an effective central-regional fiscal relation practices;

to carry out fiscal information system of regional

government in an accurate, transparent, and timely

manner; as well as to enhance the quality of regional

fiscal management.

In achieving such vision and mission and carrying

out its role, DJPK set 15 (fifteen) KPIs in 2019 as a

measurement of performance achievement. 3 (three)

KPIs are those mandated in the 2015-2019 DJPK

Strategic Plan while the other 12 (twelve) KPIs are the

results of improvements and adjustments following

the most recent policy direction. Up to present, DJPK

continuously strives to improve its performance by

taking strategic steps based on applicable regulations

so that the overall performance achievement is in

accordance with the predetermined achievement

targets.

table 1.1Accomplishment of IKU DJPK in 2019




no. sasaran strategis / Strategic Targets indikator kinerja / Performance Indicators targetrealisasi / Realization

Capaian / Achievement

nilai / Score

internAL ProCess PersPeCtiVe (Bobot / score: 30%)

4. Kebijakan HKPD yang efisien / Efficent HKPD Policy

4a-CP Tingkat efektivitas penggunaan Dana Desa untuk mengurangi kemiskinan / Effectiveness level of the use of Village Funds to alleviate poverty

0,50% 0,50% 100 101,05

4b-N Indeks ketepatan waktu penyelesaian kebijakan HKPD / Index of timeliness of completion of HKPD policy

100 102,48 102,48

5. Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang optimal / Optimum management of transfer to Region and Village Funds

5a-CP Rata-rata persentase pencapaian output TKDD / Average percentage of TKDD output achievement

100% 106,42% 106,42% 106,42

6. Pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif / Effective supervision and quality control

6a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti / Percentage of BPK’s recommendation to LKPP and LK BUN that have been followed up

89,5% 98,34% 109,88% 109,88

6al-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti / Percentage of BPK’s recommendation to LKPP and LK BUN that have been followed up

89% 96,67% - -

6a2-CP Persentase kualitas penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 15 / Percentage of quality of follow-up completion on BPK’s findings on LK BA 15

90% 100% - -

LeArning & groWth PersPeCtiVe (Bobot / score: 30%) 109,17

7. SDM yang kompeten / Competent HR

7a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan / Percentage of Officials Meeting Standard Positional Competence

99% 100% 101,01 103,63

7b-N Persentase proses penempatan talent pada jabatan target / Percentage of talent stationing process on targeted position

80% 85% 106,25

8. Organisasi yang fit for purpose / Fit-for-purpose organization

8a-CP Indeks Integritas Organisasi / Organizational Integrity Index

93,82 95,60 101,90 110,95

8al-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK / Index of Work Unit Fulfillment to Corruption-Free Integrity Zone Unit

100 100 -

8a2-CP Indeks Persepsi Integritas / Integrity Perception Index

87,65 91,19 -

8b-CP Persentase penyelesaian program transformasi digital / Percentage of digital transformation program completion

80% 96% 120,00

9. Sistem Manajemen Informasi yang Andal / Reliable Information Management System

9a-CP Tingkat downtime sistem TIK / Information Technology system downtime rate

0,10% 0,0004% 120 120

10. Pengelolaan anggaran yang berkualitas / Quality budget management

10a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran / Percentage of budget absorption quality

95% 96,98% 102,08 102,08

nilai kinerja organisasi / organization Performance score 106,79



26


Dari 15 (lima belas) IKU tersebut, 14 (empat belas)

IKU mendapatkan status hijau (mencapai target yang

ditetapkan) dan 1 (satu) IKU berstatus kuning (belum

dapat memenuhi target yang ditetapkan). Satu IKU yang

mendapatkan kuning adalah IKU Rasio PDRD terhadap

PDRB yang memperoleh capaian sebesar 95,19 dan

tidak dapat memenuhi nilai target yang ditetapkan pada

tahun tersebut. Hal ini disebabkan masih rendahnya

komitmen dari Kepala Daerah terhadap peningkatan

pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kurangnya

kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola keuangan

daerah yang ada di Pemerintah Daerah dan Struktur

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum sesuai

dengan fungsi perpajakan.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Tahun 2019 adalah

sebesar 106,79 dengan rincian nilai sebesar 103,12 dari

bidang stakeholder perspective (25%), 110,19 dari bidang customer perspective (15%), 105,78 dari bidang internal process perspective (30%), dan 109,17 dari bidang learning and growth perspective (30%).

Of the 15 (fifteen) KPIs, 14 (fourteen) KPIs gained green

status (reaching the determined targets) while the

remaining 1 (one) KPIs gained yellow status (unable to

meet the determined targets). One KPI that received

yellow status was the KPI of PDRD to PDRB ratio which

gained the score of 95.19 and could not meet the year’s

determined target. This was due to the low commitment

of the Regional Head to increase the collection of

Locally-Generated Regional Revenue (PAD), the lack

of Human Resources’ competence in terms of regional

financial management in the Regional Government,

and the Organizational Structure of Regional Apparatus

(OPD) that had not been in line with the tax function.

The Organization Performance Score (NKO) obtained

by DJPK in 2019 was 106.79 with the following details:

103.12 from the stakeholder perspective (25%), 110.19

from the customer perspective (15%), 105.78 from the

internal process perspective (30%), and 109.17 from the

learning and growth perspective (30%).




Highlight Laporan KeuanganHighlights of Financial Statements

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat Pasal 28 ayat (3), Menteri/Pimpinan

Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas

Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku

pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan unaudited Tahun Anggaran 2019 ini telah disusun dan disajikan

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pursuant to Article 55 paragraph (2) of the Law No.

1 of 2004 regarding State Treasury and Article 28

paragraph (3) of the Regulation of Minister of Finance

of the Republic of Indo

Documents

Mendorong Akselerasi Peningkatan Kinerja Daerah · 2020. 9. 18. · Laporan tahunan DJPk tahun 2019 mengambil tema “mendorong Akselerasi Peningkatan kinerja Daerah”. Pada bagian