MANFAATANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS YANG BERSIFAT

Abstrak

MANFAAT ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS YANG BERSIFATKOMPLEMENTER DALAM PERJANJIAN KREDIT UNTUK MEMINIMALISIR

RESIKO BANK SEBAGAI KREDITOR

Misahardi WilamartaFakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta

e-mail: [email protected]

Zulfadli BarusFakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

e-mail: [email protected]

Abstract

As a financial institution, bank has col/ected money from society and landing credit to debtors who need itto support their own businesses. As a kind trust business, bank have delivered credit to debtors which arebased on the prudence principle, in order to make a bank in secured position for taking profit. Therefore,bank has used complementary approach like juridical and sociological approaches. Through this approaches,a bank could get safety position in legal and financial aspects. That's why, by landing credit a bank couldget profit and risk minimized.

Keywords: bank, trust of business, credit, risk.

Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalambentuk kredit untuk pengembangan usaha bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan prinsip kehati-hatian, agar tidak merugikan bank dan nasabah penabung, sehingga bisnis perbankan disebut sebagaibisnis kepercayaan. Agar supaya proses penyaluran kredit am an secara hukum dan menguntungkansecara ekonomis, maka bank melakukan pendekatan yuridis dan sosiologis secara komplementer. Dengancara ini, bank dapat meminimalisir resiko dan sekaligus memperoleh keuntungan.

Kata kunci: bank, bisnis kepercayaan, kredit, resiko.

A. PendahuluanBank adalah suatu lembaga keuangan yang

eksistensinya bergantung mutlak pada kepercayaannasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank padakhususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agarkadar kepercayaan masyarakat, baik yang sudahmaupun yang akan menyimpan dananya serta yangtelah atau akan menggunakan jasa-jasa banklainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yangtinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistemkeuangan dan sistem pembayaran tentu masya-rakat luas berkepentingan atas kesehatan darisistem-sistem tersebut (Adrian Sutedi, 2007: 1).

Sebagai lembaga keuangan, bank memegangperan penting sebagai perantara dalam menghimpundana dan mendistribusikan dari dan untukmasyarakat. baik dalam bentuk tabungan maupunpemberian kredit. Sebagai lembaga perantara antarapenabung dan peminjam, bank dapat berfungsiganda, yaitu sebagai debitor dan juga kreditor.

Yust;s;a Edisi 83Mei-Agustus 2011

Bank berstatus debitor jika berhadapan denganpenabung, karena bank harus memenuhiprestasinya dalam bentuk pembayaran bunga (bankkonvensional) dan bagi hasil (bank syariah) dalamwaktu yang telah disepakati. Sebaliknya bank dapatberstatus sebagai kreditor dan berhak menerimaprestasi dalam bentuk pembayaran cicilan hutangbaik terhadap pokok dan bunganya dari peminjam(debitor) sebagai akibat suatu perjanjianpembiayaan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa profit dalambisnis jasa perbankan ini didasarkan pada selisihantara persentase kewajiban bank terhadappenabung dengan hak bank dari peminjam kredit.Bank akan untung bila persentase bunga atau bagihasil kredit pembiayaan lebih besar dari persentasekewajiban bank terhadap penabung.

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa kuncikeberhasilan bisnis ini adalah pada "kepercayaan",baik kepercayaan masyarakat untuk menyimpanuangnya di bank dan atau kepercayaan masyarakatuntuk meminjam uang ke bank. Peningkatan saving

ManfaatAnalisis Yuridis dan Sosiologis yang ..125

Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta

yang tidak diimbangi dengan landing berakibat padamenumpuknya dana di bank (over likuiditas),sedangkan meningkatnya angka permintaanpembiayaan yang tidak diimbangi peningkatansaving, menyebabkan bank kekurangan dana.

Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan inibermaksud menganalisis kredit macet sebagaisalah satu aspek yang dapat membahayakaneksistensi bank karena kredit macet dapatmengakibatkan bank tidak mendapatkan bunga ataubagi hasil dari debitor, yang diperlukan untukmemenuhi kewajibannya pada pihak penabung danuntuk operational cost bank itu sendiri. Fokustulisan ini adalah analisis yuridis dan sosiologisguna menghindari bank mengalami kerugian. Olehkarena itu, tulisan ini diberijudul"ManfaatAnalisisYuridis dan Sosiologis yang Bersifat Komplementerdalam Perjanjian Kredit untuk Meminimalisir ResikoBank sebagai Krediiot",

Seorang account manager bank pasti telahmengetahui dan memahami prinsip-prinsip dasarpemberian kredit kepada nasabah secara sosiologis,melalui analisa finansial. Namun pengetahuantersebut belumlah cukup karena masih diperlukananalisis tambahan yang bersifat yuridis terhadapsetiap perjanjian yang menjadi dasar pemberiankredit. Ibarat manusia, analisis yuridis merupakan"ruh" karena menyangkut hubungan hukum antarapemberi dan penerima pembiayaan, sedangkananalisis sosiologis merupakan fisiknya. Manusiatanpa ruh disebut mayat dan ruh tanpa ada fisikbukanlah manusia. Jadi, analisis sosiologis dananalisis yuridis bersifat komplementer (salingmelengkapi) untuk membantu bank menghindariresiko, antara lain adalah munculnya kredit macet.

B. Kerangka Pemikiran

Skema di bawah menunjukkan bahwa analisisyang digunakan oleh bank dalam perjanjian kreditadalah penggabungan antara pendekatan yuridisdan sosiologis agar bank memperoleh manfaatkarena dapat terhindar dari resiko antara lain

126 Yustisia Edisi 83Mei-Agustus 2011

munculnya kredit macet, karena kedua pendekatantersebut bersifat komplementer (saling melengkapi).Pendekatan yuridis dapat menjamin bahwaperjanjian kredit dan perjanjian jaminannya sahsecara hukum sehingga kedudukan bank sebagaikreditor menjadi kuat, sedangkan pendekatansosiologis (analisis financial) ingin mengetahuikemampuan bayar debitor dan andaikan dalamperjalanannya debitor tidak dapat melaksanakankewajiban seperti yang diperjanjikan, maka untukmengantisipasi resiko, bank dapat melakukanpendekatan strategi penyelamatan kredit(pendekatan sosiologis) dan strategi penyelesaiankredit (pendekatan yuridis).

Dalam kaitan ini terlihat ada dialektika antarapendekatan yuridis (tesis), pendekatan sosiologis(anti tesis) dan pendekatan filosofis (sintesis),seperti yang dikemukakan Hegel (Harry Hamersma,1984: 40). Dalam pandangan penulis, karenapendekatan yuridis berorientasi pada kepastianhukum yang meletakkan kaidah hukum (ketentuan-ketentuan perjanjian, perjaniian kredit dan perjanjianjaminan) lebih dominan dari kepentingan para pihak(kreditor dan debitor), sedangkan pada pendekatansosiologis (kepentingan-kepentingan para pihak)lebih dominan dari kaidah-kaidah hukum sehinggadimungkinkan perubahan kaidah-kaidah hukum(pasal-pasal perjanjian kredit) yang telah disepakatisebelumnya melalui mekanisme addendum dandilakukannya strategi penyelamatan kredit beruparescheduling, reconditioning dan restructuring(Misahardi Wilamarta, 2006: 45).

Apabila pendekatan yuridis lebih menekankanpada wujudnya kepastian hukum (tesis) danpendekatan yuridis mengakomodir aspek keadilan(anti tesis), maka pendekatan filosofis berorientasipada tegaknya nilai-nilai kepastian dan keadilansecara seimbang pada saat sebelum akad kredit,pada saat akad kredit dan pasca akad kredit. Itusebabnya pendekatan filosofis berorientasi padamanfaat bagi kedua belah pihak terutama bagikepentingan bank selaku kreditor.

ManfaatAnalisis Yuridis dan Sosiologis yang ...


NasabahPenyimplln Ullng

(Krecitor)

Nasabah PemtnjamUllng (Debitor)

Ada Hubungan Hullum(Tabungan, Deposito dU.)

Ada Hubungan Hukum(Perjan~an Kredt)

•.•.

~.-------~-------+Pasea Perjanjiant_J (Veriftkasl Proposal Kradlt) I I (Akad Kradlt) I I (Stralegt Pen.Y8famat.dan

: 1 i Penyetesailln Kredit) 1"'-.,,,I,I

'.,'; I Model-model Pendekatan

! + ! t

Tujuan :ManrutKeberlakuan : FHoaofis&

Sosiologis

8ermanfam bagi blink dahm peljllnjilln krecflt lldalah: Bener, karenll $ecara yuridis, peljanjillndan peljllnjian jllmioannya kUllt karenll $IIh secara yuridis dan allil secara sosiologis karena

perjanjian kredt te~ebut memberi keuntunglln dan mampu meminimlliisir

Bermanfaat bagi bank dalam perjanjian kredit adalah: Benar, karena secara yuridis,perjaniian dan perjanjian jaminannya kuat karena sah secara yuridis dan adil secarasosiologis karena perjanjian kredit tersebut memberi keuntungan dan mampumeminimalisir resiko bagi bank sebagai kreditor

Yustisia Edisi 83Mei-Agustus 2011 ManfaatAnalisis Yuridis dan Sosiologis yang ..127


C. Pendekatan HukumPembicaraan tentang hukum, pad a umumnya

pandangan para ahli hukum dapat dikelompokkandalam tiga model pendekatan: normatif, sosiologis,dan filosofis (Zulfadli Barus, 2009: 59-60).

Pendekatan normatif yaitu, hukum diasum-sikan sebagai sesuatu yang otonom sehinggakeberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiribukan oleh faktor-faktor di luar hukum. Karenanya,hukum itu telah dianggap sempurna dan finalsehingga tinggal dilaksanakan. Mengapa demikian?Karena hukum itu adalah perintah dari yangberdaulat, maka apabila tidak dilaksanakan akanmendapatkan sanksi. Jadi suka atau tidak suka,terpaksa atau tidak, tingkah-Iaku setiap orang dalammasyarakat harus mengikuti kemauan hukum,sebab hukumlah yang berdaulat (Zulfadli Barus,2004: 81). Dengan pandangan.ini tujuan hukum yangingin diwujudkan adalah kepastian hukum dankarenanya keberlakuannya disebut dengankeberlakuan yuridis. Dalam konteks ini hukumbertindak sebagai "tuan" dan masyarakat adalah"pelayannya". Terkait dengan hubungan hukumperjanjian kredit antara bank dengan debitor, makasemua kepentingan para pihak harus tunduk padaaturan hukum yang berlaku.

Pendekatan sosiologis yaitu, hukum diasumsi-kan sebagai sesuatu yang tidak otonom sehinggakeberlakuannya ditentukan oleh faktor-faktor nonyuridis, karena hukum sebagai gejala sosiologisadalah produk interaksi sosial (ekonomi, politik danlain-lain). Dengan pandangan ini, tujuan hukum yangingin diwujudkan adalah keadilan hukum. Artinya,hukum dipatuhi oleh masyarakat sehingga efektifberlaku karena hukum terse but dianggap telahmerupakan representasi dari rasa keadilan yangtumbuh dan berkembang di masyarakat. Akibatnya,hukum harus berubah mengikuti perubahanmasyarakat. Jadi, posisi hukum itu adalah "pelayan"dan masyarakat (interaksi sosial) adalah "tuannya".Terkait dengan hubungan hukum perjanjian kredit,meski bank dan debitor telah bersepakat terhadapisi perjaniian, tetapi dalam perkembangannya masihterbuka peluang untuk dilakukan perubahanterhadap isi perjanjian bila debitor mengalamikesulitan melaksanakan kewajibannya melaluimekanisme addendum yang disepakati bersama,sebagai wujud akomodasi dari rasa keadilan.

Pendekatan filosofis yaitu, hukum itu otonomatau tidak otonom bukanlah merupakan isu sentral,karena yang penting adalah apakah hukum itubermanfaat mewujudkan nilai-nilai keadilan dankebenaran, terlepas apakah ia merupakan outputdari proses sosiologis empiris atau output dariproses yuridis rasional. Jika hukum tidakmerupakan cerminan nilai-nilai keadilan dan

128 Yustisia Edisi 83 Mei-Agustus 2011

kebenaran, maka hukum tersebut tidak memilikilegitimasi filosofis. Artinya, hukum yang seperti itutidak wajib dipatuhi karena ia telah kehilangan dasarmengikat. Dengan pandangan ini, tujuan yang ingindicapai adalah kemanfaatan dalam artikeseimbangan antara kebenaran (kepastian hukum)yang bersifat yuridis rasional dengan keadilan(keadilan hukum) yang bersifat sosiologis empiris.Ini seperti timbangan yang merupakan simbolhukum. Timbangan itu menunjukkan pada besarkecilnya manfaat hukum. Artinya, manfaat hukumsemakin besar manakala timbangan itumenunjukkan keseimbangan antara hak (keadilan)dan kewajiban (kebenaran), demikian pulasebaliknya, manfaat hukum akan semakinberkurang bila tidak seimbang.

Terkait tulisan ini, penulis ingin menunjukkanbahwa manfaat akan diperoleh bank sebagai kreditordalam proses pembiayaan manakala analisisyuridis dan normatif digunakan secara bersamaan,baik pada tahap pra pembiayaan, pembiayaan danpasca pembiayaan. Kedua anal is tersebut bersifatkomplementer (saling melengkapi) guna memberimanfaat bagi bank sebagai kreditor agarterhindardari kerugian.

D. Pengertian KreditKata kredit berasal dari kata Romawi "Credere"

yang berarti kepercayaan, atau "Credo" yang berartisaya dipercaya. Dalam bahasa Inggris "Believe atauTrust' artinya sam a yaitu percaya. Kepercayaanadalah unsur yang sangat penting dan utama dalampergaulan hidup manusia karena tanpa itu, kerja-sama sulit terlaksana. Tanpa kerjasama banyakharapan dalam kehidupan bersama tidak dapatdiwujudkan, termasuk dalam hal pembiayaan(kredit). Orang yang mendapat pinjaman uang daribank adalah orang yang dipercaya akan mampudan mau mengembalikan pinjaman tepat padawaktunya disertai imbalan bunga serta mengguna-kan pinjaman sesuai tujuan.

Menurut Molenaar: "Kredit adalah meminjam-kan benda pad a peminjam dengan kepercayaan,bahwa benda itu akan dikembalikan dikemudiariahnkepada pihak yang meminjamkan" (Mariam Darus,2001 : 138).

Menurut Pasal1 Point 11 UU No.10 tahun 1998tentang Perbankan: "Kredit adalah penyediaan uangatau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yangmewajibkan pihak peminjam untuk melunasihutangnya setelah jangka waktu tertentu denganpemberian bunga."

Menurut Pasal1 Point 12 UU No.10 tahun 1998tentang Perbankan: "Pembiayaan berdasarkan Prinsip



Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yangdipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuanatau kesepakatan antara bank dengan pihak lainyang mewajibkan pihak yang dibiayai untukmengembalikan uang atau tagihan tersebut setelahjangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagihasil."

E. Kredit dan Pengembangan UsahaSalah satu sumber dana bagi bank adalah

dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat,baik perorangan maupun badan usaha untukmemenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif atau

~ kebutuhan produktif. Itulah sebabnya, setiap orangatau badan usaha yang ingin meningkatkankebutuhan konsumtif atau produktifnya tetapi tidakmemiliki modal yang cukup, sangat memerlukanpendanaan dari bank, antara lain dengan carameminjam kredit.

Sebenarnya, dana yang disalurkan oleh bankkepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebutbukanlah dana milik bank sendiri tetapi dana yangberasal dari masyarakat yang menyimpan uangnyadi bank tersebut. Sehingga penyaluran kredit harusdilakukan dengan prinsip kehati-hatian (prudence)sebagai salah satu prinsip dasar dalam etika bisnis(Misahardi Wilamarta, 2007: 49), melalui analisisyuridis dan sosiologis yang digunakan pad a saatpengajuan proposal kredit, persetujuan kredit danpasca akad kredit. Karena, perjanjian kredit yangsah dan pengikatan jaminan yang kuat (faktoryuridis) dan dokumentasi perkreditan yang teraturdan lengkap tentang penyaluran, pengawasan danpemantauan (faktor sosiologis) merupakan faktor-faktor penentu agar kredit yang disalurkan tersebutdapat kembali tepat pada waktunya.

Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan kredit yang disalurkanbank pada kualitas kredit yang Performing Loansehingga dapat memberikan pendapatan yang besarbagi bank, yaitu selisih antara pendapatan bungaatau bagi hasil yang dibayar para pemohon kreditdengan pengeluaran bunga (konvensional) atau bagihasil (syariah) untuk penabung serta pengeluaranuntuk biaya operasional bank. Agar pengelolaankredit menjadi sehat dan menguntungkan makasejak awal proses permohonan kredit harusdilakukan analisa yang akurat dan mendalamterhadap calon debitur, baik aspek sosiologis(kemampuan bayarnya/finansial) dan aspek yuridis(keabsahan jaminannya) agar dapat mengantisipasikemungkinan munculnya kredit macet yang dapatmerugikan bank.

Aspek yuridis adalah aspek yang sangatpenting dalam pemberian kredit sehingga sebaiknya

Yustisia Edisi 83Mei-Agustus 2011

pejabat pengelola kredit harus memilikipengetahuan hukum agar terhindar darikemungkinan munculnya akibat hukum berupa bataldemi hukum atau dapat dibatalkan.

Aspek sosiologis (analisis finansial) menjadipenting dalam pemberian kredit karena untukmengetahui kemampuan bayar dari debitor. Tanpakemampuan bayar yang dimiliki oleh calon debitor,peluang munculnya kredit macet adalah besar.Selain itu, aspek sosiologis diperlukan pula ketikamuncul fakta-fakta empiris pasca akad kredit yangmemerlukan perubahan pasal-pasal dalamperjaniian yang sebelumnya telah disepakati, dalambentuk addendum.

F. Perjanjian dan Perjanjian KreditPerjanjian adalah suatu hubungan hukum

antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satuberhak menuntut suatu hal dari pihak lain yangberkewajiban memenuhi tuntutan itu (R. Subekti,1963 : 4), sedangkan perjanjian kredit adalahperjaniian pinjam meminjam antara bank dan pihakpeminjam dalam mana bank berhak memberikankredit kepada peminjam dan peminjam berkewajibanmelunasi kredit tersebut dalam jangka waktu yangditentukan dengan jumlah bunga, imbalan ataupembagian hasil keuntungan yang telah ditetapkan(Abdulkadir Muhammad, 1995 : 206)

Perjanjian sebagai hubungan antar para pihakdapat mengakibatkan tiga kemungkinan : sah, bataldemi hukum dan dapat dibatalkan.

Suatu perjanjian dikatakan sah, jika syarat-syarat subyektif (para pihak sebagai subyek hukum)dan syarat-syarat obyektif (benda yang diperjaniikan)terpenuhi. Jika syarat subyektifnya tidak terpenuhiperjanjian itu dapat dibatalkan dan bila syaratobyektifnya tidak terpenuhi maka perjanjiantersebut dikatakan sebagai batal demi hukum(Djumadi, 1995 : 16).

Apabila akibat hukum suatu perjanjian ituadalah sah dan atau batal demi hukum, jelas-jelastelah memberi kepastian hukum. Perjanjian yangsah tidak menimbulkan masalah karena para pihaktinggal melaksanakan prestasi seperti yang telahmereka sepakati. Dikatakan perjanjian itu bataldemi hukum berarti para pihak tidak bolehmelakukan prestasi seperti yang telah diperjanjikankarena isi perjanjian ternyata bertentangan dengankesusilaan, ketertiban umum dan peraturanperundang-undangan yang berlaku (Zulfadli Barus,2004: 2).

Perjanjian yang berakibat dapat dibatalkanmengandung dua kemungkinan, yaitu para pihakdapat tidak melaksanakan prestasi dan dapatpula melaksanakannya. Hal ini bergantung pad a

Manfaat Analisis Yuridis dan Sosiologis yang ..j 29


ada tidaknya keberatan dari pihak ketiga yangmerasa dirugikan dengan adanya perjanjiantersebut. Jika tidak ada complain dari pihak yangdirugikan, maka perjanjian tersebut akan berjalanterus (sah) dan bila ada complain, maka perjanjianitu dapat dibatalkan berdasarkan putusan hakim.

Apabila menganalogikan ketiga macam akibathukum ini dengan warna, maka warna putih (sah),warna hitam (batal demi hukum) dan warna abu-abu (dapat dibatalkan). Berhubung dapat dibatalkanada di grey area maka ini dapat berubah menjadiputih (sah) dan atau berubah menjadi hitam (bataldemi hukum).

Oleh karena itu, agar perjanjian kredit tidakmengarah pada munculnya kredit macet, makasetiap perjanjian kredit haruslah dirancangsedemikian rupa oleh bank agar menjadi sah danbukan pada posisi dapat dibatalkan dan atau bataldemihukum.

Perjanjian kredit itu dikatakan sah karenamensyaratkan unsur-unsur yang harus ada dalamsuatu perjanjian yaitu : subyek hukumnya minimaldua orang atau lebih, ada hubungan hukum di antaramereka dan adanya prestasi (obyek perjanjian).Dengan kata lain, suatu perjanjian kredit dianggapsah dan memenuhi syarat apabila memenuhi syarat-syarat subyektif (kesepakatan para pihakberdasarkan asas kebebasan berkontrak dankecakapan untuk membuat suatu perikatan).Sedangkan unsur-unsur obyektifnya adalah obyekperjanjian berupa barang yang halal karena tidakbertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaandan ketertiban umum.

Kesepakatan para pihak harus bebas paksaandan tekanan dari siapapun dan dalam bentukapapun. Kesepakatan yang diperoleh melaluipaksaan mengandung cacat hukum sehingga dalamarti yang sebenarnya perjanjian itu bukanlah suatukesepakatan. Paksaan dan tekanan yang dialamisalah satu pihak menyebabkan orang terse butdalam keadaan tidak bebas sehingga kondisi itudapat membebaskannya dari tanggung jawabpelaksanaan prestasi pada pihak lain. Pertanggungjawaban dapat diminta dari seseorang bila orangtersebut dalam keadaan bebas. Jadi kebebasanadalah prasyarat untuk lahirnya pertanggungjawaban. Paksaan dan tekanan dalam perjanjianmenyebabkan salah satu pihak tidak dalamkeadaan bebas, sehingga pihak yang dirugikandapat meminta pada pengadilan negeri setempatuntuk membatalkannya.

KesepaKatan juga berkaitan dengankedewasaan secara hukum dan kemampuanbertanggung jawab. Seseorang dapat dikatakandewasa secara hukum jika telah berumur 21 tahundan atau telah kawin (menikah). Kemampuan

130 Yustisia Edisi 83 Mei-Agustus 2011

bertanggung jawab adalah orang yang tidak beradadalam pengampuan, tidak hilang ingatan dan atautidak sedang dicabut hak-hak keperdataannya.

Obyek perjanjian pada dasarnya meliputi"menyerahkan sesuatu", "melakukan sesuatu" atau"tidak melakukan sesuatu". Ketiga obyek perjanjiantersebut biasa dikenal dengan istilah "prestasi".Perjanjian tanpa prestasi tidak mempunyai arti apa-apa. Obyek perjanjian harus halal berartimemperjanjikan sesuatu yang tidak dilarang olehUndang Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. •Memperjanjikan sesuatu yang tidak halal dapatberakibat perjanjian itu batal demi hukum(Djumadi, 1955 : 15).

Selain keempat unsur dan syarat tersebut,setiap perjanjian harus pula dibuat dengan itikadbaik, sebab perjanjian tidak hanya mengikat untukhal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalamperjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yangmenurut sifat persetujuan diharuskan olehkepatutan, kebiasaan dan Undang Undang.

Perjanjian yang telah disetujui oleh para pihakberlaku sebagai Undang Undang bagi yangmenyetujuinya sehingga setiap perubahan terhadapisi perjanjian harus dibuat berdasarkan persetujuanpara pihak juga. Perjanjian tidak dapat diubahsecara sepihak. Setiap perubahan secara sepihakdapat menyebabkan pihak lain tidak terikat dalamperjanjian. Pihak-pihak yang tidak terikat dalamperjanjian tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika terjadi sesuatu dengan perjanjiantersebut. Pertanggungjawaban dalam perjanjianmerupakan salah satu bagian yang sangat penting.Tanpa adanya pertanggungjawaban maka tidakakan pernah tercapai apa yang menjadi maksuddan tujuan dari perjanjian.

G. Fungsi Perjanjian KreditPerjaniian kredit yang telah ditandatangani para

pihak dapat berfungsi sebagai :1. alat bukti bagi bank dan pemohon kredit guna

membuktikan adanya hak dan kewajiban timbalbalik antara keduanya,

2. alat pemantau atau pengawasan kredit yangsudah diberikan, karena perjanjian kredit berisisyarat dan ketentuan dalam pemberian kreditdan pengembalian kredit,

3. perjanjian pokok yang menjadi dasar dariperjanjian ikutannya, yaitu perjanjianpengikatan jam inan yang bersifat accessor,

4. alat bukti biasa yang membuktikan adanyahutang pemohon terhadap bank sehinggaperjanjian kredit tidak mempunyai kekuataneksekutorial atau tidak memberikan kekua-saan langsung kepada bank untuk mengekse-



dinamakan addendum, yang maksudnya jugamelakukan perubahan terhadap syarat-syarat danketentuan terhadap perjanjian yang sudahditandatangani dan berlaku.

Dalam perjanjian yang sudah ditandatanganibiasanya dalam salah satu pasalnya para pihaksepakat untuk membuka kemungkinan terjadinyaperubahan obyektif (perubahan isi perjanjian kredit)atau kemungkinan kreditor mengalihkan piutangnyakepada pihak lain (perubahan subyektif). Namunperubahan itu harus dilakukan secara tertulis dandisetujui para pihak.

Addendum merupakan tehnik atau cara yangmudah untuk melakukan perubahan terhadapperjaniian. Perubahan yang dilakukan adalah pasal-pasal yang disepakati untuk dirubah sedangkanpasal-pasal yang tidak dirubah atau masihdipertahankan dianggap masih berlaku. Pad apraktek perjanjian kredit, hal ini dapat muncul padasaat pasca pembiayaan, dimana debitor mengalamikesulitan melaksanakan kewajibannya padakreditor sehingga diperlukan penyesuaian pasal-pasal dalam perjanjian tersebut.

kusi barang jaminan apabila pemohon kredittidak mampu melunasi hutangnya (wan-prestasl).

H. Bentuk Perjanjian KreditDasar hukum perjanjian kredit yang

mengharuskan secara tertulis mengacu pada pasal1 ayat 11 UU nO.10 tahun 1998 tentang perubahanUU NO.7 tahun 1992 mengenai perbankan. Dasarhukum lainnya yang mengharuskan perjanilan kreditberbentuk tertulis adalah instruksi PresidiumKabinet NO.15/EKIIN/1 0/1966 tanggal 10 Oktober1966, yaitu "Dilarang melakukan pemberian kredittanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antarabank dengan pemohon kredit atau antara BankSentral dan bank-bank lainya".

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau buktitertulis antara bank dengan pemohon kreditsehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupaagar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwaperjanjian yang dibuat itu adalah perjanjian kredit.

Dalam praktek bank ada dua bentuk perjanjiankredit, yaitu sebagai berikut.1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan

artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuatsendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepadapemohon kredit untuk disepakati. Untukmempermudah dan mempercepat kerja bank,biasanya bank sudah menyiapkan formulirperjaniian dalam bentuk standard contract yangisi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkanterlebih dahulu secara lengkap.

2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Yang menyiapkan danmembuat perjanjian ini adalah notaris namundalam praktek semua syarat dan ketentuanperjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudiandiberikan kepada notaris untuk dirumuskandalam akte notariil. Perjanjian ini biasanyauntuk pemberian kredit dalam jumlah besardengan jangka waktu menengah atau panjang,seperti kredit modal kerja dan lain-lain.

I. Addendum Perjanjian KreditKetika perjanjian kredit sedang berjalan,

adakalanya bank dan pemohon kredit menghendakiperubahan syarat-syarat dan ketentuan dalamperjanjian kredit. Untuk keperluan perubahantersebut kedua belah pihak memerlukan suatu carayang disebut amandemen atau addendum.

Addendum adalah perubahan yang dilakukanterhadap suatu perjanjian yang sudah ditandatanganidan berlaku mengikat para pihak yang membuatperjanjian. Untuk melakukan perubahan perjanjiankredit dalam penerapan atau praktek di perbankan

Yustisia Edisi 83Mei-Agustus 2011

J. Makna Jaminan dan Hukum Jaminan1. Pengertian dan Fungsi Jaminan

Mariam Darus Badrulzaman merumuskanjaminan sebagai suatu tanggungan yangdiberikan oleh seorang debitur dan atau pihakketiga kepada kreditur yang menjaminkewajibannya dalam suatu perikatan (FriedaHusni Hasbullah, 2002: 5)

Menurut Thomas Suyatno, ahli perbankanmenyatakan bahwa jaminan adalahpenyerahan kekayaan atau pernyataankesanggupan seseorang untuk menanggungpembayaran kembali suatu hutang (ThomasSuyatno, 1989: 70)

J. Satrio berpendapat bahwa hukumjaminan adalah peraturan hukum yangmengatur tentang jaminan-jaminan piutangseorang krediturterhadap seorang debitur (J.Satrio, 1991: 3)

Hartono Hadisaputro menyatakan jaminanadalah sesuatu yang diberikan debitur kepadakreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwadebitur akan memenuhi kewajiban yang dapatdinilai dengan uang yang timbul dari suatuperikatan (Hartono Hadisaputro, 1984: 50).

Didalam memberikan pembiayaan kepadanasabah, selain memperhatikan watak, ke-mampuan, modal dan prospek usaha penerimapembiayaan, maka bank juga harus memper-hatikan tentang jaminan dalam pembiayaan.Jaminan bukan saja menjadi alat pemenuhan

ManfaatAnalisis Yuridis dan Sosiologis yang ..j31


kewajiban jika nasabah tidak mampu atau tidakmau memenuhi kewajibannya, tetapijaminanjuga dapat menjadi tolak ukur kredibilitas danbonafiditas dari penerima pembiayaan.Semakin baik jaminan yang diberikan, akansemakin baik pula kredibilitas dan bonafiditasdari penerima pembiayaan. Keyakinan bankatas kemampuan dan kesanggupan debitoruntuk melunasi pembiayaan sesuai denganyang diperjanjikan antara lain juga dipengaruhioleh aspek jaminan ini.

Fungsi utama jaminan adalah untukmeyakinkan bank atau kreditur, bahwa debiturmempunyai kemampuan untuk mengem-balikan atau melunasi kredit yang diberikankepadanya sesuai dengan persyaratan danperjanlian kredit yang telah disepakati bersama(Abdul R. Saliman Cs., 2006: 21).

2. Sifat Perjanjian dan Macam JaminanPerjanjian jaminan mempunyai sifat

accessoir yaitu perjanjian tambahan yangbergantung pada perjanjian pokoknya.Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjammeminjam atau hutang piutang yang diikutidengan perjanjian tambahan sebagaijaminan.Perjanjian tambahan terse but dimaksudkanagar keamanan kreditur lebih terjamin danbentuknya dapat berupa jaminan kebendaanmaupun jaminan perorangan (Frieda HusniHasbullah, 2002: 6-7)

Sifat accessoir dari hak jaminan dapatmenimbulkan akibat hukum sebagai berikut.a. Adanya dan hapusnya perjanjian

tambahan tergantung pada perjanjianpokok.

b. Jika perjanjian pokok batal, makaperjanjian tambahan juga batal.

c. Jika perjanjian pokok beralih, makaperjanjian tambahan ikut beralih.

d. Jika perjanjian pokok beralih karenacessie, subrogatie maka perjanjiantambaan juga beralih tanpa penyeraankhusus.

Ada dua jenis jaminan, yaitu jaminansecara umum dan khusus, sedangkan jaminansecara khusus masih terbagi lagi menjadijaminan kebendaan dan orang atau penang-gungan utang (Oey Hoey Tiong, 1985: 16)

Jaminan yang bersifat umum, yaitujaminan yang diberikan oleh penerima kepadapemberi pembiayaan, hak-hak tagihan manatidak mempunyai hak saling mendahului(concurren) antara kreditor yang satu dengankreditor lainnya, sedangkan jaminan yangbersifat khusus, adalah jaminan yang diberikan


oleh penerima kepada pemberi pembiayaan,hak-hak tagihan mana mempunyai hakmendahului sehingga penerima jaminanmempunyai kedudukan didahulukan darikreditor lainnya (preferent).

Jaminan Perorangan (persona/guarantee)adalah jaminan berupa pernyataankesanggupan yang diberikan oleh seseorang(pihak ketiga), guna menjamin pemenuhankewajiban-kewajiban penerima pembiayaan(debitor) kepada pemberi pembiayaan •(kreditor), apabila debitor cidera janji(wanprestasi). Jadi kewajiban penjaminpenerima pembiayaan (guaranted) munculapabila penerima pembiayaan (debitor) ingkarjanji/tidak memenuhi apa yang diperjanjikan.

Jaminan umum lahir dan bersumberkarena Undang Undang, adanya ditentukan danditunjuk oleh Undang Undang tanpa adakesepakatan dari para pihak. Jaminan umumtimbul dari Undang Undang yang bersumberpada pasal1131 KUHPerdata yang obyeknyaadalah semua harta kekayaan atau benda-benda yang dimiliki pemohon kredit seluruhnyabaik yang ada sekarang atau yang ada dikemudian hari.

Selanjutnya, jaminan khusus lahir karenaada kesepakatan antara bank dan pemohonkredit yang dapat berupa jaminan yang bersifatkebendaan atau jaminan bersifat perorangan.Jaminan yang bersifat kebendaan adalahadanya benda-benda tertentu yang disediakanpemohon sebagai jaminan, misalnya tanah,tanah berikut bangunan, mesin-mesin, mobildan lain-lain. Jaminan yang bersifat peroranganadalah pemohon menyediakan orang lain yangmenyanggupi untuk melunasi hutang pemohonmanakala pemohon kredit cidera janji.a. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminanyang memberikan kepada kreditor atassuatu kebendaan milik debitor hak untukmemanfaatkan benda tersebut jika debitormelakukan wanprestasi (Frieda HosniHasbullah, 2002 : 16). Jaminan ini jugabersifat prioriteit artinya siapa yang meme-gang jaminan atas jaminan kebendaanlebih dahulu maka akan didahulukanpelunasan hutangnya dibandingkandengan pemegang jaminan hak keben-daan lainnya (F.x. Suhardana, 1992: 161).

Jaminan kebendaan lahir danbersumber pada perjanjian. Jaminankebendaan dapat diadakan antara bankdan pemohon kredit tetapi juga dapatdiadakan antara bank dan pihak pemohon



kredit lainnya (pihak ketiga) yangmenyediakan harta kekayaannya secarakhusus misalnya tanah dan bangunanyang digunakan untuk menjamindipenuhinya kewajiban pemohon kreditkepada bank.

Jaminan kebendaan dapat berupabenda berwujud bisa pula benda tidakberwujud. Jaminan benda berwujudumumnya berupa bendalbarang bergerakdan atau barang tidak bergerak,sedangkan benda tidak berwujud yanglazim diterima bank adalah hak tagih.

Jika yang dijadikan jaminan dalamperjanjian pembiayaan adalah bendabergerak dan atau tidak bergerak kecualideposito dan tagihan, maka secara umumyang harus diperhatikan adalah:1) Jaminan harus secured, artinya

jaminan tersebut dapat diadakanpengikatan secara yuridis formal,sehingga apabila di kemudian hariterjadi wanprestasi maka pemberipembiayaan telah mem-punyai alatbukti yang sempurna dan lengkapuntuk menjalankan suatu tindakanhukum.

2) Jaminan harus marketable, artinyajikajaminan tersebut harus, perlu dandieksekusi, maka jaminan tersebutdapat dengan mudah dijual ataudiuangkan untuk melunasi pem-biayaan.

Selain memperhatikan ketentuanumum tersebut, maka jika yang dijadikanjaminan adalah tanah, tanah danbangunan, kapal dan mesin-mesin pabrikyang melekat dengan tanah, maka hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemberipembiayaan adalah legalitas dan statustanah (hak-hak yang melekat pada tanah),letak dan luasnya, harga pasaran setem-pat dan harga jual menurut perpajakan,pajak-pajak, keadaan dan kondisinya.

Sebagaimana telah dikemukakanpada bagian awal, bahwa salah satu fungsijaminan sebagai sarana pelunasanpembiayaan nasabah, maka mengaman-kan jam inan merupakan sesuatu yangpenting. Langkah-Iangkah pengamananterse but pada dasarnya ingin menghindari"sudah jatuh ketimpa tangga". Makajaminan dalam pembiayaan harusdilakukan pengikatan atau pembebananhak. Jenis-jenis pengikatan hak tersebutantara lain:

a) HaktanggunganMenurut Undang Undang Nomor 5Tahun 1960 (UUPA), hak jaminanyang dibebankan pada tanah, berikutatau tidak berikut benda-benda lainyang merupakan satu kesatuandengan tanah itu, untuk pelunasanhutang tertentu, yang memberikankedudukan yang diutamakan kepadakreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.Hal-hal penting yang harusdiperhatikan dalam hak tanggunganadalah obyek tanggungan (umumnyatanah/benda tidak bergerak) sertaproses hukum terbitnya hak tang-gungan, apakah melalui prosespemberian surat kuasa memasanghak tanggungan atau tidak danpemasangan akta hak tanggungan-nya dibuat dimana.

b) GadaiGadai ialah suatu hak yang diperolehseorang kreditor atas suatu barangbergerak, yang diberikan kepadanyaoleh debitor untuk menjamin suatuhutang dan yang memberikankewenangan kepada kreditor untukmendapatkan pelunasan dari barangtersebut lebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya, dengan terkecualibiaya-biaya untuk melelang barangterse but dan biaya yang telahdikeluarkan untuk memelihara bendaitu, biaya-biaya mana harusdidahulukan (Sri Soedewi, 1975: 97).

c) FidusiaFidusia dalah pengalihan hakkepemilikan suatu benda atas dasarkepercayaan dengan ketentuanbahwa benda yang hak kepemilikan-nya dialihkan tetap dalampenguasaan pemilik benda. JaminanFidusia adalah Hak Jaminan atasbenda bergerak baik yang berwujudmaupun yang tidak berwujud danbenda tidak bergerak khususnyabangunan yang tidak dapat dibebanihak tanggungan sebagaimanadimaksud dalam UU No.4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan yangtetap berada dalam penguasaanPemberi Fidusia, sebagai agunanbagi pelunasan hutang tertentu yangmemberikan kedudukan yangdiutamakan kepada PenerimaFidusia terhadap kreditor.

Yustisia Edisi 83Mei-Agustus 2011 ManfaatAnalisis Yuridis dan Sosiologis yang ..j33


d) CessieCessie adalah pengalihan tagihanhutang, yaitu penyerahan akadpiutang atas nama dan kebendaantak bertubuh lainnya yang dilakukandengan cara membuat suatu aktaotentik atau dibawah tangan, denganmana hak-hak atas kebendaan itutelah dilimpahkan kepada orang lain.

b. Jaminan PeroranganJaminan penanggungan hutang telah

terjadi apabila pihak ketiga mengikatkandiri memenuhi perikatan debitor utamasebagai peminjam yang tidak memenuhikewajibannya guna kepentingan kreditor(Indrawati Soewarso, 2002 : 18).

Karena perjanjian tersebut adalahperorangan dan atau badan hukum, makaada beberapa hal yang harus diperhatikanoleh seorang account manager:1) Penjamin dari perorangan harus

dibuat dalam perjanjian tersendirisecara terpisah dari perjanjian pokoktapi tetap merupakan satu kesatuandengan perjanjian pokok, sebabperjanjian jaminan merupakanperjanjian acesoir (tambahan). Jikaperjanjian pokok cacat makaperjanjian tambahan juga menjadicacat.

2) Jika penjamin telah berkeluarga,maka harus ada persetujuankeluarganya, baik suami maupunistri, sebab dikhawatirkan harta yangdijaminkan adalah harta gono-gini,atau jika si penjamin meninggal duniamaka ahli warisnya wajib melanjutkankewajiban si pewaris.

3) Jika penjamin adalah badan hukum(perusahaan) harus dipelajari ang-garan dasar dan anggaran rumahtangganya untuk mengetahui secaratepat apakah badan hukum itu melaluipengurusnya diperbolehkan menjadipenjamin, lalu siapa dari pengurusyang diperbolehkan bertindakmewakili badan hukum tersebut untukmenjadi penjamin.

4) Dalam perjanjian penjaminan harusdimasukkan kleusule yang menye-butkan bahwa penjamin/penanggungmelepaskan hak istimewanya yangdiatur dalam KUHPerdata. Misaltentang penagihan secara langsung


kepada penjamin tanpa menunggupenjualan asset milik penerimapembiayaan.

5) Penjamin harus diberitahu atau harusmengetahui adanya setiap perubahandari perjanjian tersebut, baikperubahan jangka waktu perjanjian,jumlah yang diperjanjikan maupunobyek yang diperjanjikan dan lainsebagainya. Pada pokoknya jikaperjanjian pokok berubah makaperjanjian tambahan harus dlsesuai=kan dengan perubahan perjanjianpokok.

K. Kredit Macet sebagai Resiko Bank yangHarus Dihindari

1. Pengertian Kredit MacetKredit macet selalu ada dalam kegiatan

Perkreditan bank karena tidak mungkinmenghindari 100% dari kemungkinanmunculnya kredit macet. Bank hanya berusahamenekan seminimal mungkin besarnya kreditbermasalah agar tidak melebihi ketentuanBank Indonesia sebagai pengawas perbankan.Bank Indonesia melalui Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEPIDIR tanggal12 November 1998 memberikanpenggolongan mengenai kualitas kredit,sebagai berikut : Kredit Lancar (KL), Kreditdalam Perhatian Khusus (KPK), Kredit KurangLancar(KKL), Kredit Diragukan (KD) dan KreditMacet (KM).

KL adalah kredit yang pembayarannyatepat waktu dan tidak ada tunggakan. KPKadalah kredit dengan tunggakan pembayaranpokok dan atau bunga selama 30 hari. KKLadalah kredit dengan tunggakan pembayaranpokok dan atau bunga dengan waktu antara90 hari sId 180 hari. KD adalah kredit dengantunggakan pembayaran pokok dan atau bungaantara 180 sId 270 hari. KM adalah kreditdengan tunggakan pokok dan atau bungadiatas 270 hari.

2. Pendekatan Sosiologis dan Yuridis sebagaiLandasan Strategi Mengatasi Kredit Macet

Kredit macet adalah beban bagi bankkarena ia dapat menyebabkan bank kehilangankeuntungan (memasukan dana), padahalsebagian dari pemasukan tersebut harusdikeluarkan untuk membayar hak penabungdan biaya operasional bank (gaji pegawai danlain-lain). Bila angka kredit macet semakintinggi dapat membahayakan kelangsungan



g. Untuk menyelamatkan kredit, bankdapat membeli agunan melalui penjualanumum atau lelang, karena Undang Undangmelarang bank memiliki langsung agunantersebut.

h. Novasi adalah suatu perjanjian baru yangmenghapuskan perjanjian lama dan padasaat yang sama memunculkan perjanjianbaru yang menggantikan perjanjian lama,agar debitor dapat segera melunasihutangnya.

i. Subrogasi adalah penggantian hak bankoleh pihak ketiga yang telah membayarhutang debitor kepada bank.

j. Penghapusan piutang adalahpembebasan hutang debitor oleh bank,baik seluruh atau sebagian dikarenakanhutangnya, telah kadaluarsa menuruthukum.

Semua langkah-Iangkah tersebut dapatdikelompokkan dalam istilah-istilah:Rescheduling, reconditioning dan restructuring(Misahardi Wilamarta, 2006: 46).

Langkah-Iangkah penyelamatan kredittersebut menggunakan pendekatan sosiologisyang pada hakikatnya bertujuan untukmenciptakan kebersamaan dalammenyelesaikan pembiayaan bermasalahdengan harapan debitor memahami situasi dankondisi yang ada pada bank dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila debitortetap tidak memenuhi kewajibannya. Langkahpersuasif ini memerlukan keahlian dan senibernegosiasi, karena harus tampil sebagaisosok yang bersimpati dan berempati terhadapdebitor. Jika debitor masih memiliki itikad baikuntuk melunasi hutangnya maka pendekatanini efektif dan efisien.

Apabila pendekatan sosiologis tidakmembuahkan hasil maka bank dapatmelakukan strategi penyelesaian kredit melaluibentuk pendekatan yuridis lewat upaya paksamelalui pengadilan (legal-coercion) dengan caramemberi Surat Peringatan (SP) I, II dan III.

Surat Peringatan I belum bersifat ancamansecara hukum, tetapi lebih pada pengungkapanfakta-fakta dan harapan-harapan agar debitormelaksanakan kewajibannya. Ingatkan debitorpada peristiwa ketika ia sangat memerlukan'uluran tangan' dari kreditor. Jika ini belumberhasil, segera layangkan Surat PeringatanII yang berisi sedikit penekanan dankemukakan dalam surat tersebut bahwaAccount Manager atau Account Officer akan

hidup bank tersebut. Itulah sebabnya kreditmacet ini menjadi salah satu indikator penentukinerja sebuah bank.

Kondisi ini menuntut untuk melakukanpenilaian ulang secara periodik terhadap actualloan problem dan potential loan problem agarsedini mungkin bank dapat mengambillangkah-Iangkah pengamanan yang akurat,baik menggunakan pendekatan sosiologisdalam bentuk persuasif (berorientasi padapenyelamatan kredit) maupun pendekatanyuridis dalam bentuk legal-coercion(berorientasi pad a penyelesaian kredit).

Tahap penyelamatan kredit belummemanfaatkan lembaga hukum karenapemohon masih kooperatif dan prospek usahamasih feasible, sehingga langkah semacamini disebut restrukturisasi. Adapun bentuk-bentuk penyelamatan kredit bermasalahmelalui rekstrukturisasi menu rut Surat DirekturBI Nomor: 31/150/KEPIDIR, Tanggal 12Nopember 1998 adalah: Penurunan suku bungakredit, pengurangan tunggakan bunga kredit,pengurangan tunggakan pokok kredit,perpanjangan jangka waktu kredit,penambahan fasilitas kredit, pengambil alihanagunan/asset pemohon kredit, jaminan kreditdibeli oleh bank, novasi (pembaharuan hutang),subrogasi, penghapusan piutang.

Penjelasan dari langkah-Iangkah tersebutadalah:a. Penurunan suku bunga tidak merubah

perjanjian ikutannya (perjanjian jaminan)karena hanya merubah ketentuan dansyarat dalam perjanjian pokok.

b. Pengurangan tunggakan bunga kredittidak mengakibatkan perubahan akteperjanjian kredit karena yang dikurangiadalah besarnya tunggakan bunga yangseharusnya dibayar debitor.

c. Pengurangan tunggakan pokokbertujuan untuk memperingan debitordengan cara penghapusan bunga dandenda seluruhnya.

d. Perpanjangan jangka waktu kreditbertujuan memperingan debitor untukmengembalikan hutangnya.

e. Penambahan fasilitas kredit harusdibuatkan akta perjanjian kredit baru ataudilakukan addendum terhadap perjanjiankredit lama.

f. Pengambil alihan agunan pemohonkredit adalah untuk menyelamatkandebitor agar hutang debitor dinyatakanlunas.

Yustisia Edisi 83 Mei-Agustus 2011 ManfaatAnalisis Yuridis dan Sosiologis yang ..135


berusaha untuk meyakinkan pihak bank agartidak perlu segera mengambillangkah-Iangkahhukum. Bila cara ini juga tidak membuahkanhasil, kirimkan Surat Peringatan III, yang isinyamenyatakan bahwa pihak bank meminta agarmasalah tersebut diselesaikan secara hukum.

Jika ancaman untuk menggunakan upayahukum tidak membuat debitor memenuhikewajibannya, maka segera ajukan permo-honan kepada pengadilan negeri agarpengadilan memberi somasi pada debitor untuksegera memenuhi kewajibannya. Jika somasitersebut tidak juga diperhatikan dan dipenuhimaka segera ajukan permohonan sita eksekusiterhadap jaminan pembiayaan kepadapengadilan. Atas dasar permohonan tersebut,pengadilan akan melakukan langkah-Iangkah:Aanmaning, penyitaan dan pelelanganterhadap obyek jaminan. Apabila obyekjaminan yang telah dilakukan penjualan melaluilelang berada dalam keadaan kosong, makaobyek lelang tersebut langsung diserahkankepada pemenang atau pembeli lelang, tetapijika obyek tersebut dalam keadaan tidakkosong, maka perlu diajukan permohonanpengosongan obyek lelang kepada pengadilandan selanjutnya pengadilan akan melakukanupaya pengosongan secara paksa, jikapengosongan secara sukarela tidak dapatdilaksanakan.

Strategi penyelamatan kredit berdasarkanpendekatan sosiologis (non litigasi) berorientasipada win-win solution melalui bottom-upprocess, sedangkan strategi penyelesaiankredit dengan pendekatan yuridis berupa legal-coercion (litigasi) berorientasi pada win-losesolution melalui top-down process.

Pendekatan yang bersifat bottom-upprocess menempatkan kedua belah pihak padaposisi sejajar yang masing-masing tetapmemiliki otonomi sehingga masih memilikikebebasan untuk menentukan isi kesepakatanpara pihak.

Pendekatan yuridis yang bersifat top-downprocess, menempatkan kedua belah pihaktelah kehilangan otonomi karena bentukpenyelesaian ditentukan bukan oleh para pihakmelainkan oleh peraturan perundang-undangan


yang berlaku. Dengan kata lain, UndangUndanglahyangmenentukanbentukpenyelesaian-nya, bukan bagi keinginan para pihak.

L. PenutupBerdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan

bahwa bisnis jasa perbankan khususnyapemberian kredit, dibangun di atas kepercayaanantara bank dengan debitor adalah sesuatu yangrentan karena tidak ada seorang pun atau satu carapun yang dengan pasti dapat mencegah debitotmelakukan wanprestasi. Debitor yang tidak maumemenuhi kewajibannya dapat disebabkan karenadari semula memang ada itikad tidak baik (sejaksemula sulit diprediksi) dan atau karena melakukankesalahan manajemen dalam pengelolaan danapinjaman.

Yang menjadi masalah bagi bank meski debitortidak dapat melaksanakan kewajibannya, bank tetapharus melaksanakan kewajibannya terhadapkreditor (penabung) yang tidak mau tahu adanyakredit macet tersebut. Itu sebabnya bank terpaksamelakukan dua macam strategi, yaitu: penyela-matan kredit (menggunakan analisis sosiologis) danpenyelesaian kredit (menggunakan analisis yuridis).

Apabila analisis sosiologis terhadap unsurcharacter, capital, capacity dan condition ofeconomic pada sa at proposal diajukan akurat(menguntungkan) dan analisis yuridis terhadapcollateral (perjanjian tambahan) serta perjanjiankredit (perjanjian pokok) adalah sah secara hukum,maka bank pada posisi yang menguntungkan danaman sehingga akan lebih mudah menerapkanstrategi penyelamatan dan atau strategipenyelesaian kredit terhadap kredit macet yangmuncul. Strategi apapun yang dipilih, posisi bankrelatif am an karena langkah-Iangkah tersebutmemiliki landasan hukum yang kuat. Berbeda jikaperjaniian pokoknya (perjanjlan kredit) dan perianjiantambahan (perjanjian jaminan) adalah batal demihukum dan atau dapat dibatalkan, maka posisi bankmenjadi lemah karena strategi apapun yang akandilakukan oleh bank akan menjadi tidak sah.Disinilah terlihat arti pentingnya complementaryapproach antara analisis yuridis dengan analisissosiologis untuk meminimalisir resiko bank sebagaikreditor.



----------------------------------~--------------------~,----------------------------

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir Muhammad. 1995. Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdul R. Salman Cs. 2006. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori & Contoh Kasus. Jakarta: KencanaPrenada Media Group ..

Adrian Sutedi. 2007. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Ukuidasi, dan Kepailitan.Jakarta: Sinar Grafika.

Anonim. 1991. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Djumadi. 1995. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Frieda Husni Hasbullah. 2002.Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak Yang Memberi Jaminan. Jilid 2. Jakarta:Ind-Hill Co.

F.x. Suhardana. 1992. Hukum Perdata I. Jakarta: Gramedia.

Hartono Hadisaputro. 1984. Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Yogyakarta: Liberty.

Harry Hamersma. 1984. Tokoh-tokoh Filsafat Modern. Jakarta: Gramedia.

Indonesia. 1960. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan PokokAgraria.

_____ . 1966. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/BK/IM/1 0/1966.

____ . 1996. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BesertaBenda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

___ . 1998. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

______ .1998. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIRl1998.

___ .1998 Surat Direktur Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIRl1998.

___ . 1999. Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Indrawati Suwarso. 2002. Aspek Hukum Kredit Jaminan. Jakarta: Institut Bisnis Indonesia.

J. Satrio. 1991. Hukum Jaminan. Hak-hak Jaminan Kebendaan. Bandung: PT. Citra Aditya.

Marhainis Abdulhay. 1983. Hukum Perdata Material Ji/id /I. Jakarta: Pradya Paramita.

Mariam Darus. 2001. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni.

_____ .2000. "Permasalahan Hukum Hak Jaminan". Hukum Bisnis, Volume 11.

Misahardi Wilamarta. 2006. Eksistensi Kredit Sindikasi Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Dalam PerjanjianKredit Perbankan. Depok: Center for Education and legal Studies (CElS).

________ .2007. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas.Depok: Center for Education and legal Studies (CElS).

Oey Hoey Tiong. 1985. Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

R. Subekti. 1963. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Pembimbing Masa.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1975. Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty.

Thomas Suyatno. 1989. Dasar-dasar Perkreditan. Jakarta: Gramedia.

Zulfadli Barus. 2004. "Causa Dalam Perjanjian". Jurnal Yuridis, Vol. 1No.2, (ISSN: 16934458). Jakarta:FH-UPN Veteran.

__________ .2004. Berfikir Kritis & Sistemik dalam Filsafat Hukum. Jakarta: FH UPN "Veteran"

_____ .2009. Akar Konseptual Legal Reasoning dalam Filsafat Hukum. Depok: CElS.

Yustisia Edisi 83 Mei-Agustus 2011 ManfaatAnalisis Yuridis dan Sosiologis yang ..j 37


Documents

MANFAATANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS YANG BERSIFAT