Make Public Procurement Easy - ULP Kementerian PUPRulp.pu.go.id/website/uploads/berita/files/Sosialisasi Perka LKPP No... · Swakelola Dikerjakan Sendiri Instansi Pemerintah Kel

Make Public Procurement Easy

Ke

bu

tuh

anB

aran

g/J

asa

Swakelola

Dikerjakan Sendiri

Instansi Pemerintah

Kel. Masyarakat

Penyedia

Pelelangan

PelelanganKonvensional

e-Tendering

Non Lelang

e-Purchasing/

e-Katalog

Penunjukan Langsung

Pengadaan Langsung

E_P

rocu

rem

ent

(SP

SE)

Proses Pengadaan

Pengaturan Penyelenggaraan Sistem Katalog Elektronik

Alokasi Anggaran Metode

Pengadaan

Tidak hanya cepat, tetapi juga menjamin tercapainya efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.

Data 2012 – 2014 : Rata – rata 65 % dari totalpembelanjaan K/L untukBelanja Barang & Belanja Modal

E-purchasing yang berbasis pada e-katalog : daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu

Peraturan Pelaksana

Dasar Hukum

Perpes 4/2015 :Pasal 110

Peraturan Kepala LKPP Nomor 6/2016 Tentang Katalog Elektronik dan e-Purchasing

Pengaturan Penyelenggaraan Sistem e-Purchasing

PenyampaianUsulan

PemilihanPenyedia

Kontrak KatalogPenayangan

e-KatalogPerubahan

Kontrak Katalog

Prosedur, Syarat & KetentuanPenggunaan, User Guide

IMPLEMENTASI E-KATALOG/E-PURCHASING

Landasan Regulasi

Sanksi

Monev

Pengecualian Dalame-Purchasing

Jenis KatalogElektronik

Para PihakKriteria

Barang/Jasa

EvaluasiUsulan

Para Pihak

Ketentuan Lain-Lain danKetentuan Peralihan

Kontrak dengan Produsen/ Sole Agent

Penggunaan Metode yang Lebih Kompetitif

Harga Berdasarkan:

•Merk, tipe, spesifikasidanlayanan yang diberikanPenyedia

Sistem berbasis Web:

- Layanan Transaksi secaraOnline

- World-wide access

- Transaksi (e-Purchasing) Tercatat dalam Data Base

- Aplikasi yang User Friendly

Keunggulan E-Purchasing

KecualiOnline Shop

Efisien

Menghemat sumber daya (manusia, waktu, dan

biaya)

Need Basis

Sesuai Kebutuhan

Dapat memilih produk sesuai kebutuhan (sesuai kualitas, merk,

fungsi dan layanan yang diberikan)

Tujuan E-Purchasing

E-purchasing diselenggarakan dengan tujuan:

a. terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik; dan

b. efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Penggunabarang/Jasa.

TransparanHarga barang/jasa dan spesifikasi

teknis transparan (bisa diakses siapa saja)

Katalog ElektronikNasional

Katalog ElektronikDaerah

Katalog ElektronikSektoral

A. Barang;

B. Pekerjaan Konstruksi;

C. Jasa Lainnya;

D. Jasa Konsultasi;

dan/atau

E. Barang/Jasa yang

dimuat dalam Online

Shop.

A. Barang;

B. Pekerjaan Konstruksi:

A. Umum; dan

B. Tertentu (melalui

Competitive

Catalogue)

C. Jasa Lainnya; dan/atau

D. Jasa Konsultasi.

A. Barang;

B. Pekerjaan Konstruksi;

C. Jasa Lainnya; dan/atau

D. Jasa Konsultasi.

JENIS KATALOG ELEKTRONIK

KRITERIA BARANG/JASA KATALOG ELEKTRONIK

Nas

ion

al

• Barang/jasadibutuhkan olehbeberapa K/L/D/I

• Barang/jasastandar atau dapatdistandarkan

• Kebutuhanbarang/jasabersifat berulang

Sekt

ora

l

• Barang/jasadibutuhkan olehKementerian

• Barang/jasastandar ataudapatdistandarkan


Dae

rah

• Barang/jasadibutuhkan olehSKPD

• Barang/jasastandar ataudapatdistandarkan


ALUR PROSES PENGUSULAN B/J KATALOG NASIONALKepala LKPP Cq. Deputi Bidang

Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan

Sistem Informasi

MelakukanEvaluasi

KelayakanUsulan

Barang/Jasa

• Menetapkan Barang/Jasa ,• Menetapkan Kelompok Kerja• Menyampaikan Surat

Pemberitahuan Usulan B/Jlayak masuk Katalog

Notes:•Kelompok Kerja untuk Katalog Elektronik Nasional terdiridari anggota ULP, Pegawai ASN LKPP, dan/atau gabunganpegawai ASN LKPP derngan ASN K/L/D/I•Pokja Berjumlah Gasal (minimal 3 Orang)

Tidak Layak

Layak

Rencana Kebutuhan berisikan:

1. Jenis,

2. Volume,

3. Spesifikasi teknis,

4. Waktu penggunaan,

5. Rencana anggaran,

6. Referensi harga/HPS,

7. Informasi produk,

8. Syarat penyedia

Sekretaris Jenderal/

Sekretaris Kementerian/

Sekretaris Utama/

Sekretaris Daerah/

Pimpinan Institusi

Menyusun danmenyampaikan

Surat Usulandan RencanaKebutuhan

Menerima SuratPemberitahuan

Usulan B/J layak/tidak layakmasuk Katalog

LaporanHasil

Pengkajian

Menyampaikan SuratPemberitahuan

Usulan B/J tidak layak

masuk Katalog

ALUR PROSES PENGUSULAN B/J KATALOG SEKTORAL

Pimpinan

Satker

Menteri Cq.

Sekretaris Jenderal/

Sekretaris Kementerian ULP

Kepala LKPP Cq. Deputi Bidang


Sistem Informasi

Surat PemberitahuanUsulan B/J tidak layak

masuk Katalog

Surat PemberitahuanUsulan B/J layak masuk

Katalog

PenetapanKelompok Kerja

Notes:•Kelompok Kerja untuk Katalog Elektronik sektoral terdiri dari anggota ULP,

dan dapat ditambah dengan ASN Kementerian•Pokja Berjumlah Gasal (minimal 3 Orang)

Rencana Kebutuhan

berisikan:

1. Jenis,

2. Volume,






8. Syarat penyedia


Surat Usulan danRencana

KebutuhanSatker

Menugaskan Kepala ULP/KepalaUnit yang menangani pengadaanuntuk melakukan kajianterhadap kelayakan usulan Melakukan

EvaluasiKelayakan

UsulanBarang/Jasa

• MenetapkanBarang/Jasa ,

• Menyampaikan SuratPemberitahuan UsulanB/J layak masuk Katalog

Tidak Layak

Layak

LaporanHasil

Pengkajian

Menyampaikan SuratPemberitahuanUsulan B/J tidak layakmasuk Katalog

Melakukan Kajian danMenyampaikan Hasil

Kajian TerhadapKelayakan Usulan

Barang/Jasa

Menyampaikan suratusulan, rencana

kebutuhan dan hasilkajian

Menerima Hasil KajianTerhadap

Kelayakan UsulanBarang/Jasa

ALUR PROSES PENGUSULAN B/J KATALOG DAERAH

Pimpinan

SKPD

Kepala Daerah Cq.

Sekretaris DaerahULP

Kepala LKPP Cq. Deputi Bidang


Sistem Informasi

Surat PemberitahuanUsulan B/J tidak layak

masuk Katalog

Surat PemberitahuanUsulan B/J layak masuk

Katalog

PenetapanKelompok Kerja

Notes:•Kelompok Kerja untuk Katalog Elektronik sektoral terdiri dari anggota ULP,

dan dapat ditambah dengan ASN Kementerian•Pokja Berjumlah Gasal (minimal 3 Orang)

Rencana Kebutuhan

berisikan:

1. Jenis,

2. Volume,






8. Syarat penyedia


Surat Usulan danRencana

Kebutuhan

Menugaskan Kepala ULP/KepalaUnit yang menangani pengadaanuntuk melakukan kajianterhadap kelayakan usulan Melakukan

EvaluasiKelayakan

UsulanBarang/Jasa

• MenetapkanBarang/Jasa ,

• Menyampaikan SuratPemberitahuan UsulanB/J layak masuk Katalog

Tidak Layak

Layak

LaporanHasil

Pengkajian

Menyampaikan SuratPemberitahuanUsulan B/J tidak layakmasuk Katalog

Melakukan Kajian danMenyampaikan Hasil

Kajian TerhadapKelayakan Usulan

Barang/Jasa

Menyampaikan suratusulan, rencana

kebutuhan dan hasilkajian

Menerima Hasil KajianTerhadap

Kelayakan UsulanBarang/Jasa

METODE PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK

PemilihanPenyedia

Lelang/SeleksiNon-lelang/ Non-seleksi

Negosiasi Non-Negosiasi Negosiasi Non-Negosiasi

Digunakan untukmendapatkan lebih dari1 (satu) pemenanguntuk menjaminPemenuhan kebutuhanB/J yang memilikikarakteristik khususdan/atau memerlukanperlakuan khusus

a. Kebutuhan B/J mampu dipenuhi 1 (satu Penyedia);

b. Spesifikasi teknis dankualitas B/J standar;

c. Penyedia banyak

a. Kebutuhan B/J melebihikemampuan dari 1 (satu Penyedia);

b. Spesifikasi teknis dankualitas B/J beragam;

c. B/J yang harganyasudah dipublikasikanmelalui media cetakdan elektronik;

d. Penyedia tunggal; dan/atau

e. Pokja menilai proses pemilihan akan lebihefektif dan efisien

Digunakan dalamkondisi jika harga B/Jtelah ditetapkan olehpemerintah

*Metode Pemilihan Penyedia ditentukan oleh Kelompok Kerja

Competitive Catalogue

Digunakan dalamlingkup pekerjaankonstruksi

KONTRAK KATALOG ELEKTRONIK NASIONAL

Deputi Bidang Monev-PSIMereviu Hasil Pemilihan

terhadap Prosedur Pemilihan

Kepala LKPPMenandatanganiKontrak Katalog

1. Deputi Bidang Monev-PSI menyampaikan danmengusulkan kepada Kepala LKPP bahwa hasilpemilihan tidak layak untuk ditindaklanjuti denganpenandatanganan Kontrak Katalog

2. Deputi Bidang Monev-PSI memerintahkan kepadaPokja untuk melakukan pemilihan ulang, evaluasiulang, pemasukan penawaran ulang, ataupembatalan pemilihan.

Tidak memenuhi

prosedur pemilihan

Memenuhi prosedur pemilihan

dan layak ditindaklanjuti

KONTRAK KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL

Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Kementerian

Mereviu Hasil PemilihanTerhadap Prosedur Pemilihan

MenteriMenandatanganiKontrak Katalog

1. Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Kementerianmenyampaikan dan mengusulkan kepada menteribahwa hasil pemilihan tidak layak untukditindaklanjuti dengan penandatanganan KontrakKatalog

2. Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Kementerianmemerintahkan kepada Pokja untuk melakukanpemilihan ulang, evaluasi ulang, pemasukanpenawaran ulang, atau pembatalan pemilihan.

Tidak memenuhi

prosedur pemilihan



KONTRAK KATALOG ELEKTRONIK DAERAH

Sekretaris DaerahMereviu Hasil Pemilihan

Terhadap Prosedur Pemilihan

Kepala Daerah MenandatanganiKontrak Katalog

1. Sekretaris Daerah menyampaikan danmengusulkan kepada Kepala Daerah bahwa hasilpemilihan tidak layak untuk ditindaklanjuti denganpenandatanganan Kontrak Katalog

2. Sekretaris Derah memerintahkan kepada Pokjauntuk melakukan pemilihan ulang, evaluasi ulang,pemasukan penawaran ulang, atau pembatalanpemilihan.

Tidak memenuhi

prosedur pemilihan



PENAYANGAN BARANG/JASA E-KATALOG

Komoditas

Kategori

Produk

Struktur

e-Katalog

Prosedur Pelaksanaan E-Purchasing

Pembuatan Paket

Pengiriman Permintaan Pembelian Barang Jasa

Persetujuan Pembelian

Barang/Jasa

Perjanjian Pembelian

Barang/Jasa

Tanda Bukti:1) Surat Pesanan; 2) Bukti Pembelian3) Kuitansi;4) Surat Perintah

Kerja (SPK); atau 5) Surat Perjanjian.

Pejabat Pemesan membuat paket pembelian dan mengirimkan permintaan pembelian Barang/Jasa berdasarkan informasi yang diberikan oleh PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi

Penyedia Barang/Jasa memberikan persetujuan atas permintaan pembelian Barang/Jasa

Syarat dan ketentuan dan user guide aplikasi E-Purchasing dapat berbeda sesuai denganjenis Barang/Jasa yang tercantum pada E-Catalogue.

Alur ePurchasing dengan negosiasi (PP selaku Pemesan dan PPK selaku Pembeli)

PPK PP Penyedia Distributor

Lihat eCatalogue & Buat

Rencana Pengadaan

Offilne

Login Pada LPSE dan

akses ePurchasing v.4

Buat Paket,

Input & Kirim

Permintaan Pembelian

Lihat Notifikasi email dan

Login eCatalogue v.4

Lihat Permintaan

Pembelian

Negosiasi

Pilih Distributor/Pelaksana

Pekerjaan,

Persetujuan Permintaan

Pembelian

Persetujuan


Login Pada LPSE dan


Persetujuan


Download

Surat Perjanjian

Download/Cetak

Surat Pesanan



Lihat Permintaan

Pembelian

Input & Kirim

Status Pengiriman

Input Status Penerimaan

dan Riwayat Pembayaran

tidak

setuju

ePurchasing dengan negosiasi (PPK selaku Pemesan dan Pembeli)

PPK Penyedia Distributor


Rencana Pengadaan

Offilne

Login Pada LPSE dan


Buat Paket,

Input & Kirim




Lihat Permintaan

Pembelian

Negosiasi


Pekerjaan,


Pembelian

Persetujuan


Login Pada LPSE dan


Persetujuan


Download

Surat Perjanjian

Download/Cetak

Surat Pesanan



Lihat Permintaan

Pembelian

Input & Kirim

Status Pengiriman



tidak

setuju

ePurchasing tanpa negosiasi (PP selaku Pemesan dan PPK selaku Pembeli)

PPK PP Penyedia Distributor


Rencana Pengadaan

Offilne

Login Pada LPSE dan


Buat Paket,

Input & Kirim




Lihat Permintaan

Pembelian


Pekerjaan,


Pembelian

Persetujuan


Login Pada LPSE dan


Persetujuan


Download

Surat Perjanjian

Download/Cetak

Surat Pesanan



Lihat Permintaan

Pembelian

Input & Kirim

Status Pengiriman



ePurchasing tanpa negosiasi (PPK selaku Pemesan dan Pembeli)

PPK Penyedia Distributor


Rencana Pengadaan

Offilne

Login Pada LPSE dan


Buat Paket,

Input & Kirim




Lihat Permintaan

Pembelian


Pekerjaan,


Pembelian

Persetujuan


Login Pada LPSE dan


Persetujuan


Download

Surat Perjanjian

Download/Cetak

Surat Pesanan



Lihat Permintaan

Pembelian

Input & Kirim

Status Pengiriman



Layanan PurnaJual dan Jaminan

Garansi

Tata Cara Pembelian

Barang

Hak & Kewajiban

Juknis Onlineshop“Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi danPengembangan Sistem Informasi No. 7 Tahun 2015”

Hak dan Kewajiban

Pembeli Penyedia

Hak 1. Mendapat Jaminan kebenaran informasispesifikasi dan harga Barang

2. Menerima tanggapan pemesanan dari penyediaselambat-lambatnya 3 hari kerja

3. Menerima status pengiriman dari penyedia4. Menerima barang selambat-lambatnya 5 hari

kerja sejak tanggal transaksi (Jabodetabek) dan7 hari kerja (luar Jabodetabek), kecuali diaturdalam SPK

5. Mendapat jaminan keamanan, kualitas dankuantitas sampai barang diterima

6. Mendapat penggantian barang, dalam hal:• Barang rusak akibat cacat produksi• Barang rusak saat pengiriman• Barang yang diterima tidak sesuai dengan

yang dipesan7. Mendapat penggantian barang selambat-

lambatnya 14 hari kerja sejak BASTditandatangani PPHP, dalam hal barang tidakberfungsi atau tidak sesuai

8. Mendapatkan layanan purnajual sesuai garansi

Menerima pembayaran

Hak dan Kewajiban

Pembeli Penyedia

Kewajiban 1. Melakukan pembayaran ataspemesanan

2. Memberitahukan pembatalanpembelian sebelum PPK menyetujuipaket

3. Mencantumkan kebutuhan, volumedan waktu penerimaan barang saatpembuatan paket

4. Membuat BAST selambat-lambatnya 5hari kerja setelah barang diterima,kecuali diatur dalam SPK

1. Menjamin kebenaran informasi produk2. Menanggapi pesanan selambat-lambatnya 3

hari kerja3. Memberitahukan status pengiriman barang4. Mengirimkan barang selambat-lambatnya 5

hari kerja sejak tanggal transaksi(Jabodetabek) dan 7 hari kerja (luarJabodetabek), kecuali diatur dalam SPK

5. Bertanggungjawab atas keamanan, kualitasdan kuantitas barang

6. Mengambil dan mengganti barang, dalamhal:

• Barang rusak akibat cacat produksi• Barang rusak saat pengiriman• Barang yang dikirim tidak sesuai

dengan yang dipesan7. Mengambil dan mengirimkan penggantian

barang selambat-lambatnya 14 hari kerjasejak BAST ditandatangani PPHP, dalam halbarang tidak berfungsi atau tidak sesuai

8. Memberikan layanan purnajual

PENERAPAN SANKSI PENYEDIASA

NK

SI • Digugurkan dalam proses pemilihan penyedia

• Pemutusan Kontrak Katalog

• Penurunan pencantuman dari katalog elektronik selama1 (satu) tahun

• Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing paling lama 6 (enam) bulan

8 KRITERIA PENGECUALIAN E-PURCHASING

1• Barang/Jasa belum tercantum dalam e-Catalogue

2• Spesifikasi dalam e-Catalogue tidak sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I

3• Penyedia tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan mendesak dan tidak dapat

ditunda lagi

4• Penyedia tidak mampu menyediakan barang baik seluruh maupun sebagian karena

kelangkaan ketersediaan

5• Penyedia barang tidak mampu melayani pemesanan barang karena keterbatasan

jangkauan layanan penyedia

6• Penyedia tidak dapat menyediakan barang dengan jangka waktu yang ditetapkan setelah

PPK menyetujui paket pesanan

7• Penyedia dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara dalam transaksi

e-Purchasing

8• Harga e-Catalogue dan harga hasil negosiasi online shop lebih mahal pada periode

penjualan, jumlah, merek, tempat, spek teknis dan syarat yang sama

Perka LKPP No. 6 Tahun 2016, Pasal 40

• LKPP dan K/L/D/I melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraansistem katalog elektronik dan penyelenggaraan sistem E-Purchasing.

• Monitoring dan evaluasi yang dilakukan antara lain melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap:

a. Kinerja Penyedia

b. Pelaksanaan proses pemilihan penyedia

c. Pelaksanaan Kontrak Katalog

d. Kewajaran harga, yang tercantum dalam e_Katalog

• K/L/D/I melaporkan kemajuan realisasi transaksi e-Purchasing setiap 6 (enam) bulan.

MONITORING DAN EVALUASI

Make Public Procurement Easy

mailto:[email protected]

Documents

Make Public Procurement Easy - ULP Kementerian PUPRulp.pu.go.id/website/uploads/berita/files/Sosialisasi Perka LKPP No... · Swakelola Dikerjakan Sendiri Instansi Pemerintah Kel