Implementasi eprocurement lkpp

PERPRES 54/ 2010KEWAJIBAN IMPLEMENTASI

E-PROCUREMENT

DIREKTORAT e-PROCUREMENT-LKPP

7 FLAGSHIP PROGRAM -DETIKNAS

PROGRAM PENANGGUNG JAWAB

e-Pendidikan Depdiknas

NIN/SIN Single Identity Number Depdagri

Palapa Ring Depkominfo

Legalisasi Software Depkominfo

National Single Window Depkeu

e-Anggaran Depkeu

e-Procurement LKPP

04/10/23DIREKTORAT E-PROCUREMENT

LKPPPengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

www.detiknas.web.id



LKPP (PRESPRES 106 TH 2007)

KEPALA

DeputiStrategi dan

kebijakan

Sestama

DeputiHukum dan penyelesaian

sanggah

DeputiPengb. SDM

DeputiMonev dan

PSI

Bab XIIIPengadaan Secara Elektronik

PASAL 1111.Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik .

2.K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

• .



• Pasal 112

1.LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional.

2. K/L/D/I wajib menayangkan rencana Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website K/L/D/I masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

3. Website masing-masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Pasal 131

(1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secaraelektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan padaTahun Anggaran 2012.

(2) K/L/D/I mulai menggunakan e-Procurement dalam PengadaanBarang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak PeraturanPresiden ini ditetapkan.

DIREKTORAT E-PROCUREMENT LKPPPengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsaPengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

ASAL USUL DANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (TA 2009)ASAL USUL DANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (TA 2009)APBN = 1037 TriliunAPBN = 1037 Triliun

Belanja Pusat di Pusat443

Mengalir ke Daerah594

3. Subsidi117

Tidak Melalui Keppres 80/3003

2. Transfer ke Daerah

321

(gaji/DAU=186)

DBH = 60% = 51DAK = 100% = 25

OTSUS = 50% = 4.5Penyesuaian = 50% = 7.5

88

4. Sosial35

Tidak melalui

Keppres80/2003

1.) Hutang = 1002.) Gaji = 43

Diluar:

300

Beli Barang/Jasa PemerintahPenyertaan modal pemerintah BUMN (APBN)dll. (Post Majeur)

Keppres 80/2003 → = (60%)

180

1. Melalui Anggaran K/L

121

Dekon 30 % - 6 TP (Fisik) 100 % - 7Vertikal (Kanwil) 70% - 66

79

347

Melalui Keppres 80/2003

Jumlah Pengangguran di Indonesia 9,43 Juta Orang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan jumlah penduduk

miskin akan melonjak menjadi 42 juta jiwa pada 2009 atau sekitar 19 persen 04/10/23

DIREKTORAT E-PROCUREMENT LKPPPengadaan yang kredibel,

menyejahterakan bangsa Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

No.

Uraian Manual Elektronik

1.Proses Administrasi, Pendaftaran

Sulit, ribet, waktu kaku

simple, waktu fleksibel

2 Pendaftaran Harus datang Online

3. Penyerahan DokumenDatang langsung, fisik

On line / jar cukup file

4 Aanwizjing Tatap muka chating

5. Kerahasiaan Peserta Tender Tidak terjamin Terjamin

6. Persaingan Relatif tertutup Terbuka

7. Keamanan Dokumen Kurang terjaminTerjamin-encrypsi

8. Biaya proses Mahal Murah

9 Waktu Jam kerja Kalender/ 24 jam

Manual vs Elektronik

Keamanan Transaksi Data

Encryption

Decryption

Password

Password

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

UU No. 11/2008 Tentang ITE

Informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik(e-mail, SMS, file) dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. (tanda tangan elektronik mempunyai pengaman dan terkait dengan penanda tangan/ memiliki kelat verifikasi (contoh: MD5, hash key, user ID dan password sehingga memiliki Kekuatan Hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional)





EfektifEfisien

Transparansi

Progress Implementasi



15

PENTAHAPAN e-Tendering)

Terbangunnya LPSE di seluruh InstansiTahap I

Clustering Pasar Berdasarkan WilayahTahap II

SATU PASAR NASIONALTahap III

E- PAYMENT

LPSEArsitektur

Aplikasi

E-Tendering

E-Purchasing

Penyedia A

Penyedia B

Penyedia N

Performansi Penyedia

Performansi lelang

Knowledge Based e-Goverment

Regulasi Tenaga Ahli Pengadaan

Monitoring & Evaluasi

Sanggah & Kepastian

Hukum

BPKP

Depdagri

Bank

KPKN

Dirjen Pajak

DataWare house

DataWare house

E-AUDIT

INTEGRASI e PROC PLAN

17

E-GPContract

Management

E-Tendering

E-Purchasing

Performansi Penyedia

Performansi lelang

KL

RencanaReferensi

Publikasi

Koordinasi & sinkronisasi

RKAKL

Monitoring dan Evaluasi

UNIT-UNIT PENGADAAN

• ULP STRUKTURAL PALING LAMBAT 2014 UNIT PERMANEN

• LPSE WAJIB DIBENTUK GUB/WALKOT/BUP, (DAPAT K/L/I), SEJAK DITETAPKAN PERPRES, PALING LAMBAT LELANG SECARA ELEKTRONIK 2012

MENEMPEL/ UNIT PERMANEN



04/10/23

DIREKTORAT E-PROCUREMENT LKPPPengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL

POKJAPENGADAAN

BARANG

KEPALA

POKJAPEKERJAAN

KONSTRUKSI

POKJAPENGADAAN JASA

KONSULTANSI

POKJAPENGADAAN JASA

LAINNYA

SEKRETARIAT

OPTIONAL 1

STAFF PENDUKUNG / TIM TEKNIS/ TIM AHLI

OPTIONAL 2

STAFF PENDUKUNG / TIM TEKNIS/ TIM AHLI

OPTIONAL X...•MENEMPEL PADA STRUKTUR YANG SUDAH•MENYESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN RENTANG KENDALI•ESELONISASI TERGANTUNG KEMAMPUAN DAN KEBUTUHAN •JUMLAH POKJA/ANGGOTA POKJA SESUAI BEBAN KERJA

04/10/23


ADMINISTRASI SISTEM

ELEKTRONIK

KEPALA

REGISTRASI DAN VERIFIKASI

LAYANAN DAN DUKUNGAN (TRAINER

DAN HELPDESK)

SEKRETARIAT

STRUKTUR LPSE

04/10/23


LPSEULPInstansi B

ULPInstansi C

ULPInstansi A

INAPROCPORTAL PENGADAAN

NASIONAL - LKPP

ORGANISASI PENGADAAN

MELALUI PENYEDIA :•PENGGUNA ANGGARAN/ KUASANYA (PA/KPA)•PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK (PPK)•UNIT LAYANAN PENGADAAN ULP/PANITIA (ULP)•PEJABAT PENGADAAN (PP)•PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

MELALUI SWAKELOLA :•PENGGUNA ANGGARAN/ KUASANYA (PA/KPA)•PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK (PPK)•PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

ALUR PENGADAAN

PAKET

HPS-SPEK-RANC. KONTRAK

PROSES LELANG/SELEKSI:-PENGUMUMAN ... PENETAPAN PEMENANG

MENERBITKAN SPPBJTT KONTRAKPELAKSANAAN KONTRAKMELAKSANAAN PEK SESUAI

KONTRAK

MEMERIKSA/ MENERIMA PEK MEN

YERA

HKAN

/

MEL

APO

RKAN

PAKET LELANG WEBSITE KLPDI VIA LPSE

REGISTER KE LPSE

LPSEON LINE PROSES :

•PENGUMUMAN LELANG•UP LOAD DOK LELANG•DAFTAR LELANG•DOWNLOAD DOK.LELANG•AAN WIJZING•UPLOAD PENAWARAN•DOWNLOAD PENAWARAN•EVALUASI/ Verifikasi / Klarifikasi (off line)• Upload PENG.HASIL EV. (CALON PEMENANG)•SANGGAH•PENETAPAN PEMENANGLOGIN

PENYEDIA

ULP

Alur Proses Rekanan

REKANAN REGISTER USERNAME & PASSWD

TELAHTEREGISTERUsername &

pswd

LOGIN

DAFTAR LELANG

JENIS LELANGPASCAKUALIFIKASI PRAKUALIFIKASI

LPSE

Alur Proses ULP

ULP REGISTER : SK PANITIA/ ULP USERNAME & PASSWD

TELAHTEREGISTERUsername &

pswd

LOGIN

PENGUMUMAN PAKET LELANG, UPLOAD DOK LELANG PENENTUAN

METODE DLL…

JENIS LELANGPASCAKUALIFIKASI PRAKUALIFIKASI

LPSE

TAHAPAN PENDIRIAN LPSE

• PENUNJUKKAN PERSONAL TIM PENGELOLA LPSE• TRAINING TIM KE LKPP ATAU KE LPSE TERDEKAT • PEMBENTUKAN LPSE SK GUB/WALKOT/BUP /KEPALA KLI FAX SALINAN SK KE LKPP CQ DIREKTORAT• E-PROCUREMENT (SUDAH ADA PIC YANG AKAN SELALU KONTAK)• PENYIAPAN INFRASTRUKTUR (SERVER DAN PC LAN)• INSTALLASI APLIKASI DARI LKPP• LAUNCHING (OPTIONAL)






Terimakasih

www.lkpp.go.id

http://www.lkpp.go.id/

Business

Implementasi eprocurement lkpp