Lemahnya an Indonesia Di Bidang Politik

Lemahnya Pertahanan Indopnesia di Bdang Poltik

Bab I

Bab II

Bab III Bab IV

Unused Section Space 1


Unused Section Space 3 Unused Section Space 4


Bab I

pptPlex Section DividerThe slides after this divider will be grouped into a section and given the label you type above. Feel free to move this slide to any position in the deck.

Latar Belakang Sistem politik sangat diperlukan dalam suatu negara. Karena dalam sistem politik itulah kehidupan negara berjalan, termasuk di Indonesia. Namun, system politik di Indonesia masih banyak kekurangan, itu terlihat dari carut marutnya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Banyak sekali faktor yang menyebabkan lemahnya system politik di Indonesia.

Perumusan Masalah Apa yang dimaksud dengan system politik? Apa yang menyebabkan lemahnya politik di Indonesia? Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah lemahnya sistem politik di Indonesia?

Tujuan Memberitahu para pembaca mengenai system politik di Indonesia dan kelemahannya. Menganalisis sistem politik di Indonesia. Mencari solusi untuk menyelesaikan masalah lemahnya system politik di Indonesia.

Bab II


Pengertian Sistem PolitikMenurut para pakar Politik : 1. Drs. Sukarno sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara. 2. Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungansatu sama lain dan menujukan suatu proses yang langgeng.

Model sistem politikModel sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) kedalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Sistem politik dilaksanakan melalui lembaga-lembaga politik atau strukturstruktur politik, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik. Lembaga-lembaga politik tersebut menjalankan fungsi dan kegiatannya sehingga dimungkinkan sistem politik merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanannya. Lembaga politik dibedakan antara supra-struktur politik dan infrastruktur politik.

Dilihat dari input, proses konversi dan output yang terdapat dalam sustau sistem politik dapat digambarkan dalam skema 1 sebagai berikut (Rusadi Kantaprawira, 1999:215).

Suprastruktur dan infrastruktur politikA. SUPRASTRUKTUR POLITIK Suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga Legislatif, Eksekutif , dan Yudikatif. secara umum suprastruktur politik meliputi : 1. Pemerintah 2. Lembaga Negara 3. Aparatur Pelaksana Administrasi Pemerintahan B. INFRASTRUKTUR POLITIK Suasana kehidupan politik rakyat , dimana rakyat ikut serta dalam kegiatan berpolitik. secara umum infrastruktur politik meliputi : 1. Partai Politik 2. Pendapat Umum dan Media Massa 3. Kelompok Mahasiswa

SEJARAH SISTEM POLITIK DI INDONESIADalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional: proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan. Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.

f Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi

kenyataan dan tantangan. 6 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik: Kapabilitas Ekstraktif Kapabilitas Distributif Kapabilitas Regulatif (pengaturan) kapabilitas simbolik kapabilitas responsif kapabilitas dalam negeri dan internasional

Ada 2 pendekatan pembangunan dalamproses poltik :f Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi

atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukan secara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik.f Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik

Bab III


Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masamasa berikut ini:Masa prakolonial Masa kolonial (penjajahan) Masa Demokrasi Liberal Masa Demokrasi terpimpin Masa Demokrasi Pancasila Masa Reformasi

Masa Prakolonial (Kerajaan)f Penyaluran tuntutan f Pemeliharaan nilai

rendah dan terpenuhi disesuikan dengan penguasa atau pemenang

peperanganf Kapabilitas

SDA melimpah atas bawah nampak hanya sesama penguasa kerajaan

f Integrasi vertikal

f Integrasi horizontal f Gaya politik

kerajaan raja, pangeran dan keluarga kerajaan sangat rendah sangat kuat karena berkaitan dengan perang

f Kepemimpinan f Partisipasi massa

f Keterlibatan militer f Aparat negara f Stabilitas

loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah

stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang

Masa Kolonial (penjajahan)f Penyaluran tuntutan rendah dan tidak terpenuhi f Pemeliharaan nilai sering terjadi pelanggaran ham f Kapabilitas melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah f Integrasi vertikal atas bawah tidak harmonis f Integrasi horizontal harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi f Gaya politik penjajahan, politik belah bambu (memecah belah) f Kepemimpinan dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat f Partisipasi massa sangat rendah bahkan tidak ada f Keterlibatan militer sangat besar f Aparat negara loyal kepada penjajah f Stabilitas stabil tapi dalam kondisi mudah pecah

Masa Demokrasi Liberalf Penyaluran tuntutan tinggi tapi sistem belum memadani f Pemeliharaan nilai penghargaan HAM tinggi f Kapabilitas baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih

potensialf Integrasi vertikal dua arah, atas bawah dan bawah atas f Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan

administratorf Gaya politik ideologis f Kepemimpinan angkatan sumpah pemuda tahun 1928 f Partisipasi massa sangat tinggi, bahkan muncul kudeta f Keterlibatan militer militer dikuasai oleh sipil f Aparat negara loyak kepada kepentingan kelompok atau partai f Stabilitas instabilitas

Masa Demokrasi Terpimpinf Penyaluran tuntutan tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya

Front nasf Pemeliharaan nilai Penghormatan HAM rendah f Kapabilitas abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju f Integrasi vertikal atas bawah f Integrasi horizontal berperan solidarity makers, f Gaya politik ideolog, nasakom f Kepemimpinan tokoh kharismatik dan paternalistic f Partisipasi massa dibatasi f Keterlibatan militer militer masuk ke pemerintahan f Aparat negara loyal kepada Negara f Stabilitas stabil

Masa Demokrasi Pancasilaf Penyaluran tuntutan awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi f f f f f f f f f f

karena fusi Pemeliharaan nilai terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM Kapabilitas sistem terbuka Integrasi vertikal atas bawah Integrasi horizontal Nampak Gaya politik intelek, pragmatik, konsep pembangunan Kepemimpinan teknokrat dan ABRI Partisipasi massa awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi Keterlibatan militer merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI Aparat negara loyal kepada pemerintah (Golkar) Stabilitas stabil

Masa Reformasif Penyaluran tuntutan tinggi dan terpenuhi f Pemeliharaan nilai Penghormatan HAM tinggi f Kapabilitas disesuaikan dengan Otonomi daerah f Integrasi vertikal dua arah, atas bawah dan bawah atas f Integrasi horizontal nampak, muncul kebebasan (euforia) f Gaya politik pragmatic f Kepemimpinan sipil, purnawiranan, politisi f Partisipasi massa tinggi f Keterlibatan militer dibatasi f Aparat negara harus loyal kepada negara bukan pemerintah f Stabilitas instabil

Impliksai Ketahanan Nasional di Bidang PolitikKemampuan sistem politik untuk memuluskan jalannya politik bangsa menjadi pengaruh yang kuat dalam ketahanan nasioal. Melihat dari sejarahnya mula-mula bangsa Indonesia menganut sisitem demokrasi liberal, tetapi pemerintahan malah carut marut dan instabil. Kemudian menganut sistem demokrasi terpimpin, namun sisitem kontrol tidak efektif dan menimbulkan otoriter politik. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bangsa Indonesia kini menganut demokrasi Pancasila.

Politik luar negeri Indonesia memegang teguh prinsip bebas aktif, dimana dasardasar pokok pikirannya adalah:

1) 2) 3) 4) 5)

Diabdikan untuk kepentingan nasional. Bebas aktif. Mendorong adanya bantuan luar negeri tanpa disertai ikatan politikdan syarat seringan-ringannya. Ikut berpartisipasi dalam perwujudan perdamaian dunia. Persahabatan, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

Politik luar negeri Indonesia memegang teguh prinsip bebas aktif, dimana dasar-dasar pokok pikirannya adalah:

1) 2) 3) 4) 5)

Diabdikan untuk kepentingan nasional. Bebas aktif. Mendorong adanya bantuan luar negeri tanpa disertai ikatan politikdan syarat seringan-ringannya. Ikut berpartisipasi dalam perwujudan perdamaian dunia. Persahabatan, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri masingmasing.

Bab IV


Kelemahan Politik IndonesiaPenerapan politik di Indonesia memilki beberapa celah yang akhirnya menjadikan politik di Indonesia melemah dengan apa yang diterapkannnya Berikut merupakan kelemahan-kelmahan yang terjadi dengan Sistem Politik yang dianut Indonesia saat ini.

1. Terjadi konflik diantara masyarakat,apabila mereka terlibat dalam hal politik yang sama dan memiliki pandangan yang berbeda. 2. Dengan adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat,maka masyarakat sewenang-wenang mengeluarkan isi hatinya,meskipun bersifat negative yang biasanya di tujukan kepada pemerintah yang kurang di senangi. 3. Belum mampu menjamin keadilan distributive,karena hakikat politik yang memberikan peluang arena bersaing. 4. Proses kemajuan ekonomi yang sudah di capai selama ini akan beratakan,karena pemerintah kewalahan dalam melaksanakan kepemimpinannya karena adanya perbedaan suku,bahasa,dll.yang menyebabkan prinsip mereka juga berbeda.

Bentuk-bentuk Kecurakan Dalam Sistem Berpolitikf Politik uang

Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye . Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus Partai Politik menjelang hari H pemilihan Umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

f Semangat jabatan/kedudukan atau iming-iming hadiah.

Bagi para pejabat tersebut, jabatan adalah segala-galanya. Misalnya, seorang pejabat (kepala desa) agar jabatannya tetap lestari maka yang bersangkutan akan sekuat tenaga untuk memenuhi target suara yang ditentukan oleh atasannya (dalam hal ini camat). Jadi kecurangan yang dilakukan untuk memenangkan Golkar semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan jabatannya. Di samping itu, untuk lebih memacu semangat, seringkali pejabat tertentu (kepala desa misalnya) menjanjikan akan memberikan semacam hadiah tertentu bila bawahannya (perangkat kelurahan) dapat memenuhi target suara yang ditentukannya.

f Takut kena sanksi.

Selain motivasi-motivasi di atas, juga terdapat semacam rasa takut dikenai sanksi oleh atasannya apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan atau tidak diikutkan dalam program-program pemerintah, atau dipersulit dalam memperoleh pelayanan publik.

Documents

Lemahnya an Indonesia Di Bidang Politik