http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/39/37

http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/download/30/31

03

Praktik Telemedis di Indonesia

Tanggung Jawab Pihak KetigaPenyedia Layanan Telemedis

Hambatan dalam Praktik KlinisTelemedis

Latar Belakang

Tanggung Jawab

Keterbatasan Telemedis02

01

3

Tinjauan Prinsip EtikaKedokteran dalamTelemedis

Praktik Telemedis di Indonesia

Regulasi Telemedis di indonesia

Tinjauan Etik

Kesimpulan

05

06

04

Regulasi

KITA SUDAH BER-TELEMEDIS SEHARI-HARI TANPA DISADARI✓Dr Sp jaga on-call ditelpon/chat dr jaga/PPDS.

✓Dr membagi no HP ke pasien. Pasien menanyakan kondisimedisnya bahkan minta saran obat.

✓Dr ditanya keluarga/kenalan ttg kondisi medisnya bahkanminta saran obat; atau minta rujukan.

✓Teleradiologi, telekonsultasi di lab, dsb.

LAYANAN TELEMEDIS DEWASA INI

✓Sehari-hari dilakukan tanpa disadari (mutu?).

✓Diprakarsai faskes (mutu siber?).

✓Platform digital profesional komersil (mutu layanan?).

✓Diprakarsai perhimpunan selama pandemi→gratis/berbayar murah (mutu?).

✓Mutu Telemedis: Mutu layanan kes + mutu siber.

AKSES & PERSEPSI DARI SISI PASIEN/PENGGUNA

✓Mobilitas vs disabilitas berat (bed ridden).

✓Kebutuhan dasar di masa Pandemi.

✓Terbiasa di faskes yg sudah mengembangkan TM vs belum.

✓Punya uang vs tidak (andalkan BPJS, asuransi).

✓Dengar arahan Presiden.

✓Fakta sosial: Startup TM digunakan >> di Indonesia saat Pandemi. (survei kepuasan?)

PLATFORM DIGITAL TELEMEDIS PROFESIONAL KOMERSIL

✓ Sudah ada yg MoU dengan beberapa faskes, perhimpunan.

✓ Banyak dokter yang MoU & tergabung di layanan komersil.

✓ Potensi disrupsi dg hub Platform-faskes ≠ e-commerce-penjual barang.

✓Melewati standar keamanan siber (mis sertifikat Kemkominfo PenyelenggaraSistem elektronik layanan kesehatan; sertifikat keamanan info (privasi data) Kemkominfo, dsb).

✓ Seluruh ketentuan yg direkomendasikan fatwa MKEK ttg telemedis (baru terbit 5 Mei 2020) hampir semua platform belum ikut.

✓ Belum ada regulasi spesifik thd platform (kec saran dari fatwa MKEK).

● Eliminasi batasan jarak, geografis, hingga biaya terkait● Daerah terpencil yang kekurangan tenaga medis

TELEMEDIS DI INDONESIA 9NEGARA KEPULAUAN

EdukasiDokter-Pasien

Komunikasi/ KonsultasiDokter-Pasien

Supervisi/ KonsultasiDokter-Dokter

EkspertisiDokter-Dokter

Layanan FarmasiJarak JauhApoteker-Pasien

TelesurgeryDokter-Pasien

PERAN TELEMEDIS DALAM PRAKTIK SEHARI-HARI 10

HAMBATAN PADA PRAKTIK

TELEMEDISKeterbatasan dalam praktik

klinis kedokteran secara ideal

01

KETERBATASAN INFORMASI 12

Ketelitian dalam memeriksaterbatas daripada pemeriksaan

tatap muka

PengenalanKondisi “Gawat”

Waspada gejala red flag dan diagnosis banding sangat penting

Non-maleficence & patient safety

Diskrepansi Pemahaman

Penjabaran suatu keluhan, hoax dan ilmu “pribadi” pasienterhadap yang dialaminya

Ketelitian dan KeyakinanMenyimpulkan Diagnosis

Praktik TelemedisRisiko akses oleh pihak lain hinggapengantaran obat sampai ke pasien

Praktik TatapMukaAkses terbatas dokter, perawat, staf rekammedis, dan pasien sendiri

KERAHASIAAN DATA MEDIS

Tanggung jawabpenyedia jasa untukmemastikanENKRIPSI DATA

13

vs

Keterampilan Dasar

Keterampilanklinis dasar praktiktatap muka

Keterampilan Khusus

Pemeriksaan terbatasSistem monev pasienEdukasi pasien daring

KURIKULUM PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Praktik klinis telemedis belum diikutkan dalam Pendidikan kedokteran di Indonesia

Telemedis

Kemampuanpraktik masihterbatas

14

TANGGUNG JAWAB

PENYELENGGARA TELEMEDIS

Tanggung Jawab Pihak KetigaPenyedia Layanan Telemedis

02

TATA KELOLA ORGANISASI KOMITE MEDIK

KredensialNilai etika kedokteranPeningkatan mutu

PERLINDUNGAN SENGKETA MEDIK

Antisipasi sengketa medik dan komplain pada proses layanan, regulasi administratif

RAHASIA MEDIS

Sumpah menjaga kerahasiaan medis, mengikat secara hukum dan aturanSesuai dengan:• American Medical Association General Assembly tentang Telemedis• Fatwa MKEK Pusat IDI tentang Telemedis

..SEBAGAI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN 16

TINJAUAN ETIK & REGULASI

TELEMEDIS

Tinjauan Prinsip Etika Kedokteran dalamTelemedis dan Regulasinya di Indonesia

03

● Atas dasar beneficence (kebaikan) meraih pasien yang tidak dapat datang berobat secara fisik

● Perlu diperhatikan prinsip non-maleficence dalammembedakan keluhan gawat, tatalaksana, monevgejala dan efek samping obat

● Kecakapan penyimpulan diagnosis:

KODEKI Pasal 7

PRINSIP ETIKA KEDOKTERAN DALAM TELEMEDIS 18

● Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapatyang telah diperiksa sendiri kebenarannya

● Dalam memberikan surat keterangan medis/ahli atau ekspertis dan pendapat ahli apapun bentuk dan tujuannya, dokter wajibmendasarkan isinya pada fakta medis yang diyakininya benar sesuaidengan pertanggungjawaban profesinya sebagai dokter

KODEKI PASAL 7: KECAKAPAN KETERAMPILAN 19

● Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruhkeilmuan dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika iatidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, ataspersetujuan pasien/ keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepadadokter yang mempunyai keahlian untuk itu

KODEKI PASAL 14: SUPERVISI KONSUL ANTARDOKTER 20

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

Enam poin penting dalampraktik telemedis

UU 29/2004 Pasal 37 Ayat 2 dan 3

Regulasi SIP praktik maksimal 3 tempat

FATWA TELEMEDIS MKEK PUSAT IDI

017/PB/K.MKEK/05/2020Terutama praktik telemedis dalamCOVID-19

REGULASI YANG MENDUKUNG DAN PERLU DIPERHATIKAN 21

PERKONSIL 74/2020Kompetensi dokter dalampraktik telemedis

SURAT EDARAN KEMENKESHK.02.01/MENKES/303/2020Pengaturan dan himbauantelemedis

● Kewenangan klinis & Praktek Kedokteran melalui Telemedicine pada masa Pandemi COVID-19 di Indonesia.

✓ Pasal 4: Gadar (rujuk faskes) vs non Gadar (nilai kelaikan).

✓ Pasal 5: general consent kepada pasien.

✓ Pasal 7: rekam medis manual atau elektronik (transkrip).

✓ Pasal 9: larangan telekondul tanpa via Fasyankes; penjelasan tidakjujur/lengkap/etis, dx&th di luar kompetensi

✓ Pasal 10: berhak mendapat imbalan

PERKONSIL NO 74/2020 22

23

WORLD MEDICAL ASSOCIATION (WMA)

PERNYATAAN

TERHADAP ETIK TELEMEDICINEAdopted by the 60th WMA General Assembly, New Delhi, India, Oct 2009

Mutu Layanan• Kualitas pelayanan setidaknya ekuivalen terhadap layanan tatap muka• Tidak boleh menurunkan mutu layanan yang diberikan• Tanggung jawab dokter DAN provider

MutuLayanan

Rahasiamedis

Informed Consent

ARAHAN ETIK WMA (1)

✓Hub Dr-Pasien: pemeriksaan personal & wawasanmemadai thd perjalanan penyakit ps. Telemedis dipilihpada situasi dokter tdk dapat hadir fisik selama periodeyg dianggap aman & dpt diterima. Dapat pula u/ manajemen kasus kronik setelah terapi awal yg sudahterbukti aman dan efektif.

✓Hub Dr-pasien berdasarkan mutual trust & respect. Masing2 dapat identifikasi TM terhadap hal tsb. Padatelemedis antar dokter, dr yg berhadapan dg ps yg tetapbertanggungjawab dan mengoordinasikan dg dokter ahli.

ARAHAN ETIK WMA (2)

✓Dr berupaya menjamin rahasia medis ps, termasukmemastikan hal ini pd provider.

✓Memberikan consent memadai termasuk: cara kerjaTM, buat janji ketemu Dr, privasi, kemungkinanbocor/hack, protokol interaksi di TM, protokolperesepan & koordinasi antar Dr di TM.

✓ TM dapat hanya dinikmati yg kaya.

OTONOMI & PRIVASI DR: WMA

✓Dr tidak berpartisipasi pd TM yg melanggarhukum/etik suatu negara.

✓ TM dpt mengganggu privasi Dr 24/7. Dr dapatinformasikan pasien ttg jadwal aktifnya & protokollayanan emergensi dsb apabila ia tdk dapatdihubungi.

✓Dr menelaah otonomi profesi termasuk diskresikapan cukup dg TM kapan konsultasi tatap muka.

TANGGUNGJAWAB DR: WMA (1)

✓ Saran yg diberikan harus terkema secara detil dandapat dilacak kembali.

✓ Bila keputusan dibuat untuk menggunakan TM, maka Dr perlu mempertimbangkan sistemtelekomunikasi yg tepat.

✓Dr harus memastikan pasien memahami saran danterapi yg diberikan serta melakukan promosi layananberkelanjutan (compliance).

TANGGUNGJAWAB DR: WMA (2)

✓ Rujuk/opini pembanding dimungkinkan.

✓ Sadari kesulitan spesifik & ketidakpastian yg dapat terjadisaat kontak via TM. Dpt sarankan tatap muka apabila itu ygterbaik menurut kepentingan terbaik pasien.

✓Dr hanya praktek via TM pada negara/yurisdiksi izinprakteknya (tidak boleh antar negara). Lintas negara hanyaboleh via TM antar 2 dokter.

✓Dr memastikan medical indemnity cover termasuk di TM.

KUALITAS LAYANAN: WMA

✓ Penilaian kualitas layanan kesehatan diterapkan untukmenilai keamanan pasien dan standar praktek yang terbaikseiring TM. TM harus ikut EBM practice guideline hinggatingkat mungkin dikerjakan. TM harus diuji efektivitas, efisiensi, keamanan, feasibility, cost-effectiveness.

✓ Kesempatan & kelemahan TM pada kasus emergensi harusdidefinisikan dg baik. Jika TM dapat berperan, dipastikanmempertimbangkan kondisi parahnya penyakit dankompetensi orang yg bersama pasien. Harus sesuai protokolpengiriman ke layanan gadar.

REKOMENDASI: WMA

✓ TM dapat diadaptasi sesuai regulasi, termasuk mengizinkan platform sesuai kepenntingan terbaik pasien.

✓WMA dan IDI dapat mengembangkan norma etik, CPG, legislasinasional & kesepakatan int’l TM sesuai prinsip melindungi hub Dr-ps, kerahasiaan, dan mutu layanan.

✓ TM tidak dipandang mampu menggantikan tatap muka.

✓ TM membutuhkan kemampuan identifikasi & kendali konsekuensipd hub kesejawatan dan alur rujukan ps.

✓ Teknologi baru dapat membutuhkan standar baru.

✓Dr dpt melobi etika TM sesuai kepentingan terbaik pasien.

✓ Aspek hukum

✓ Etika profesi kedokteran

✓ Etika komunikasi

FATWA ETIK MKEK PUSAT IDI

Negatif PositifDIREKOMENDASI

KAN

LAYANAN TELEMEDIS DAN PRAKTIK DARING DI ERA PANDEMI COVID-19

Komite medikdan tata kelola

organisasi

Mempertahankan mutulayanan

Peraga edukasitanda bahaya

Rekam mediskonsultasidaring dan

rahasia medis

Penyedia layanan

wajib membentuk

komite medik

dan tata kelolaorganisasi

Pelatihan dokter

berkala

Pengenalan

tanda dan keluhan

gawat tiap sesi

konsultasi

Merekam seluruhpercakapan dan video

konsultasi

Sumpah dan perjanjian tertulis

rahasia medis

FATWA ETIK MKEK PUSAT IDI: TELEMEDIS

●Kerjasama pelatihan berkalabagi dokter.

REKOMENDASI KEPADA PENGEMBANG LAYANAN TELEMEDIS KONSULTASI DARING (1):

MUTU

LAYA-

NAN

WAWAS

DIRI

PASIEN

KOMITE

MEDIK

Peraga edukasi

tanda bahaya

Independen, profesional:

Kredensial, etik & disiplin,

kendali mutu, audit

medik, sesuai tatakelola

klinik

●Perjanjian tertulis /Angkatsumpah

●Seluruhnya mulai komisaris, pimpinan, sd pegawai teknis

REKOMENDASI KEPADA PENGEMBANG LAYANAN TELEMEDIS KONSULTASI DARING (2):

RAHASI

A MEDIS

SYARA

T & KE-

TENTU

AN

REKAM

MEDIS

Pengguna layanan

& dokter

Semua pihak

Rekaman seluruh

percakapan & video

konsultasi diperlakukan

seperti rekam medis

JASA PRAKTIK &BAGI HASIL

✓Diperbolehkan menarik jasa praktik

✓Mengatur sistem bagi hasil→ besaran wajar adil

✓Sistem kapitasi, remunerasi, fee-for-service

TELEMEDIS YG DIPRAKARSAI FASYANKES

✓ Penyaring awal

Layanan telemedis sebagai penyaring awal→ butuh kefaskes lanjutan?

✓ Pasien pernah berobat→ dpt komunikasi 3 arah

Dokter jaga/siaga untuk menghubungkan pasien dg DPJP sebelumnya. Mengakses & menuliskan RM.

✓ Pasien baru→ HATI-HATI

KOMITE MEDIK✓ Status tanda registrasi tiap dokter aktif

✓ Kredensial & pengaturan kewenangan klinis

✓ Program kendali mutu

✓ Audit medik berkala

khususnya kasus komplain & obat

kategori lingkaranmerah

✓ Advokasi etik & medik

HIMBAUAN BAGI DOKTER

Menyadariketerbatasan

Proaktifmeningkatkan

kompetensi

Tanggap gejalatanda bahaya

Keyakinan klinis

Praktik daring &

Telemedis

→ PF terbatas

Pelayanan telemedis

Tidak ada di kurikulum

Pendidikan dokter

Diagnosis banding

mengarah gawat juga

Harus diperhitungkan

Apabila ragu,

Lebih baik rujuk

(boleh rujuk secara

telemedis lebih dulu)

Harus hati-hati, tidak punya data serupa dengan dokter yang

menangani langsung

Tidak boleh mendiskreditkandokter sebelumnya

..SECOND OPINION..

RESEP OBAT

Haruskerjasama

profesi farmasi

Dipastikansesuai indikasi

medis

Identitas pasienaman

Standar

kefarmasian

OTC (lingkaran hijau)

Lingkaran biru

Lingkaran merah

Pengiriman tersegel

Diterimalangsung pasien

Tidakbocor ke

kurir/ orang lain

Kesimpulan04

Prinsiptata kelola klinis dan

evaluasi sebagaimanaprotokol layanan kesehatan

tatap muka dilakukan.

Membutuhkan kerjasama antaraPemerintah

IDI & MKEK IDIProvider Telemedis

TERIMA KASIH

● Institute of Medicine. Telemedicine: A guide to assessing telecommunications in healthcare. Field M, editor. Washington D.C.: National Academies Press; 1996.

● Eysenbach G, Sa ER, Diepgen TL. Shopping around the internet today and tomorrow: towards the millennium of cybermedicine. BMJ [online serial]. 1999;319:1294–1294. Accessed at: http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.319.7220.1294.

● Santosa F, Purwadianto A, Sidipratomo P, Pratama P, Prawiroharjo P. Sikap Etis Dokter terhadap Pasien yang “Mendiagnosis” Diri Sendiri Menggunakan Informasi Internet pada Era Cyber Medicine. J Etika Kedokt Indones [online serial]. 2018;2:53. Accessed at: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/19.

● Choi PJ, Oskouian RJ, Tubbs RS. Telesurgery: Past, Present, and Future. Cureus [online serial]. Epub 2018 May 31. Accessed at: https://www.cureus.com/articles/12751-telesurgery-past-present-and-future.

● Prawiroharjo P, Pratama P, Librianty N. Layanan Telemedis di Indonesia: Keniscayaan, Risiko, dan Batasan Etika. J EtikaKedokt Indones [online serial]. 2019;3:1. Accessed at: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/30.

● Prawiroharjo P, Sundoro J, Hartanto J, Hatta GF, Sulaiman A. Tinjauan Etik Layanan Konsultasi Daring dan Kunjungan RumahBerbasis Aplikasi. J Etika Kedokt Indones [online serial]. 2019;3:37. Accessed at: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/39.

● Prawiroharjo P, Libritany N. Tinjauan Etika Penggunaan Media Sosial oleh Dokter. J Etika Kedokt Indones [online serial]. 2017;1:31. Accessed at: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/7.

Referensi

● Lambert KM, Barry P, Stokes G. Risk management and legal issues with the use of social media in the healthcare setting. J Healthc Risk Manag [online serial]. 2012;31:41–47. Accessed at: http://doi.wiley.com/10.1002/jhrm.20103.

● Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 tahun 2020. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia; 2020. ● Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.02.01/MENKES/303/2020 tentang penyelenggaraan pelayanan

kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2020.

● Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. Fatwa layanan telemedis dan konsultasi daring khususnya di masa pandemiCOVID-19. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia; 2020.

● American Medical Association. 50-state survey: establishment of a patient-physician relationship via telemedicine. Am. Med. Assoc. 2018.

● KAPLAN B, LITEWKA S. Ethical Challenges of Telemedicine and Telehealth. Cambridge Q Healthc Ethics [online serial]. 2008;17:401–416. Accessed at: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0963180108080535/type/journal_article.

● Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 37. Jakarta; 2004. ● Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia; 2012. ● Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. Kode etik kedokteran tahun 2012. Jakarta: Majelis World Medical Association.

WMA statement on guiding principles for the use of telehealth for the provision of health care. WMA 2017.

Referensi