Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
LAPORAN PENELITIAN
CLUSTER DASAR INTERDISIPLINER
REFORMASI MUSLIM MARRIAGE AND DIVORCE
ACT (MMDA) OLEH MUSLIM MELAYU DI
SRILANKA
(SUATU PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM)
PENELITI:
DR.H.ISMARDI,M.Ag
NIDN: 2008037202
KAMIRUDDIN,M.Ag
NIDN:2018107701
DR.ZULKIFLI,M.Ag
AFRIZAL AHMAD.M.Ag
NIDN:2006107401
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITSAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2018
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Suku Melayu di Sri Lanka juga dikenal sebagai Ja Minissu yang berarti orang
Jawa. Mayoritas berasal dari Indonesia dan kini jumlahnya sekitar 50.000 orang.
Nenek moyang mereka datang ke negara ini ketika Sri Lanka dan Indonesia
menjadi jajahan Belanda. Kebanyakan dari para imigran Melayu pertama ini
adalah tentara, yang ditempatkan oleh penguasa kolonial Belanda di Sri Lanka,
yang kemudian memutuskan untuk menetap di pulau ini. Imigran-imigran lainnya
adalah tahanan atau anggota keluarga bangsawan dari Indonesia yang dibuang ke
Sri Lanka dan kemudian tidak pernah kembali. Sumber utama yang melanjutkan
identitas Melayu mereka adalah bahasa bersama mereka yaitu bahasa Melayu yang
mencakup banyak kata yang diserap dari bahasa Sinhala dan varian bahasa Moor
dari bahasa Tamil. Pada tahun 1980-an, orang-orang Melayu ini mencapai 5% dari
populasi Muslim pulau ini, sehingga menjadi salah satu kelompok minoritas
terkecil di Sri Lanka.
Di abad ke 18, Muslim Melayu dari Indonesia masuk ke Sri Lanka dibawa
oleh penguasa Belanda. Kala itu baik Indonesia, Malaysia dan Sri Lanka sama
sama dibawah penjajahan Belanda. Muslim melayu yang masuk ke Sri Lanka
merupakan tentara resimen melayu bentukan Belanda untuk ditempatkan di Sri
Lanka dan para tahanan Politik dari Indonesia yang dibuang ke sana. Muslim dari
Indonesia terdiri dari para bangsawan, tokoh masyarakat, ulama beserta
keluarganya yang menentang penjajahan Belanda.
3
Diceritakan pangeran Antasari di kerajaan Muning merupakan putra pangeran
Masohut dan Gusti Hadijah. Kakak pangeran Antasari bernama pangeran Amir,
pada tahun 1787 dibuang ke Sri Lanka karena bertentangan dengan Sulthan Nata
yang dibantu oleh Belanda untuk melawan pangeran Amir. Ayah pangeran Amir
bernama Sultan Muhammad Alinuddin Aminullah, diberi gelar “Ratu Anom” 1 .
Diberi gelar demikian karena sultan meninggal sebelum pangeran Amir dewasa.
Karena ambisi kekuasaan waktu itu membuat pangeran Amir tersingkir, lalu
dilakukan perkawinan poitik untuk mempersatukan kekuasan Anom adalah istilah
bahasa Banjar yang berarti muda atau kawin muda (dibawah usia 19 tahun).
Istilah Anom sampai sekarang masih ada di daerah Banjar, untuk
menunjukkan perkawinan usia muda.
Melayu Sri Lanka mengadaptasi beberapa tradisi Moor Sri Lanka namun tetap
mempertahankan tradisi melayu termasuk penggunaan Bahasa Melayu di
lingkungan mereka sendiri hingga kini. Sama seperti di Indonesia dan Malaysia,
muslim melayu Sri Lanka merupakan muslim sunni dan berpegang pada mazhab
Syafi’i.
Islam di Sri Lanka merupakan agama yang dipraktekkan oleh sekelompok
minoritas yang membentuk sekitar 10% dari populasi penduduk Sri Lanka.
Komunitas Muslim dibagi menjadi tiga kelompok etnis utama yaitu: Sri Lanka
Moors, Muslim India, dan Melayu yang masing-masing dengan sejarah dan tradisi
berbeda. Sikap di antara mayoritas orang di Sri Lanka adalah dengan
menggunakan istilah "Muslim" sebagai suatu kesatuan kelompok etnis tanpa
1 Suriansyah Ideham,dkk,Sejarah Banjar,(Kalimantan Selatan:BPPD,2007), h.267
4
membedakan daerah asalnya. Warna hijau pada salah bagian bendera Sri Lanka
mengartikan negara tersebut terdiri dari Muslim Sri Lanka
Etnis Moor Sri Lanka merupakan etnis muslim terbesar sekitar 92% dari
keseluruhan muslim disana, disusul oleh etnis melayu sekitar 5% dan etnis India.
Masyarakat dan pemerintah, menyebut semua etnis muslim tersebut dalam satu
kesatuan sebagai “etnis Muslim” secara khusus ditujukan kepada muslim Moor Sri
Lanka. Yang lebih menarik adalah etnis Shinhala yang beragam Islam pun turut
disebut sebagai “Etnis Muslim”.
Muslim Marriage And Divorce Act (MMDA), adalah Undang-Undang
perkawinan yang berlaku bagi umat Muslim Sri Lanka. Undang-Undang ini
disyahkan tahun 1951. Asal usul MMDA berasal dari kode undang-undang tentang
pernikahan dan perceraian yang diekspor dari Batavia (sekarang Indonesia) pada
tahun 1770 selama pemerintahan Belanda. Antara tahun 1806 dan 1951, kode etik
ini mengalami proses kodifikasi, review dan modifikasi, yang masing-masing
dilakukan oleh beberapa ahli hukum dan ulama terkemuka saat itu.
Undang-undang ini lahir dilatarbelakangi oleh keinginan umat muslim
(minoritas dari penduduk Sri lanka) untuk bisa melakukan pernikahan sesuai
dengan tuntunan ajaran Islam dan diakui oleh Negara. Dengan perjuangan yang
panjang, maka tehun 1951 disahkanlah sebuah undang-undang yang hanya berlaku
bagi komunitas muslim.
Undang-undang ini bersumber dari Al-quran, Hadis dan pendapat imam
mazhab, termasuk Syi’ah, kemudian juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup
5
ditengah masyarakat. Undang-undang ini berisi aturan-aturan yang berkaitan
dengan pernikahan, perceraian dan yang berkaitan dengannya.
Ada kekhawatiran besar bahwa MMDA melanggar hak-hak wanita Muslim
dan membatasi akses terhadap keadilan,. Kekhawatiran ini berkaitan dengan
ketentuan dalam UU itu sendiri dan juga masalah prosedur dan pelaksanaannya
melalui pengadilan Quazi.
Beberapa masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hak yang serius antara
lain: Mengizinkan perkawinan anak dengan tidak menetapkan usia minimum
pernikahan bagi umat Islam selama 18 tahun (Quazi mengizinkan pernikahan
dengan anak di bawah usia 12 tahun). Tidak ada persyaratan persetujuan (lisan
maupun tulisan) dari pengantin wanita. Hanya suami yang diberi hak untuk
bercerai unilateral tanpa alasan. Maskawin dibayarkan oleh perempuan kepada
laki-laki. (Kaikuli).2
Proses perceraian oleh istri sangat panjang, membutuhkan alasan dan bukti,
saksi. Di bawah sekte Syi’ah tertentu tidak ada pilihan bagi wanita untuk
mendapatkan perceraian atas kehendak mereka sendiri, atau bagi Quazi untuk
memberikan perceraiannya. Persetujuan suami selalu dibutuhkan; Ketentuan
sewenang-wenang untuk perawatan istri dan anak tergantung pada Quazi. Praktek
poligami tanpa persyaratan persetujuan dari istri-istri atau istri.
Wanita yang berkualitas (dalam bidang hukum) tidak diizinkan menjadi
pendaftar pernikahan, Quazis, juri atau anggota Dewan Quazi. 3
2 Muslim Marriage And Divorce Act (MMDA), Part 5 ayat 34
3 Ibid. Part 1 ayat 12 h.261
6
Akses perempuan Muslim terhadap keadilan sangat dibatasi di pengadilan
Quazi. Perempuan yang terkena dampak telah diartikulasikan di beberapa forum
bahwa mereka didiskriminasi oleh sistem pengadilan paroki Quazi, yang secara
signifikan berbeda dari sistem pengadilan sipil dan tidak memungkinkan klien
memiliki perwakilan hukum. Perempuan sering dianiaya oleh Quazis yang tidak
kompeten dan para juri di pengadilan; tidak diberi perlakuan yang sama seperti
suami mereka; tidak dapat mengungkapkan sisi mereka tanpa takut dilecehkan
secara verbal, diancam dan dipermalukan di pengadilan selama proses kasus
mereka. Lebih sering daripada bukan juri semua laki-laki (tanpa kualifikasi) dipilih
oleh Quazis dengan sewenang-wenang.
Tahun 1980 pemerintah Sri Lanka membentuk Departemen Urusan Agama
dan Budaya Islam, khusus menangani kepentingan muslim Sri Lanka, juga
merupakan sikap tegas pemerintah Sri Lanka terhadap usaha Etnis Tamil yang
berupaya menjadikan Muslim Sri Lanka sebagai bagian dari Etnis Tamil.
Pemerintah Sri Lanka yang dikuasai oleh Etnis Shinhala menentang usaha tersebut
dan tetap menjadikan umat Islam disana sebagai ‘etnis muslim’ dengan identitas-
nya sendiri. Selain Muslim Suni (mazhaf Syafi’i dan Hanafi) serta komunitas kecil
Syi’ah, Komunitas Ahmadiyah di Sri Lanka sudah berdiri sejak tahun 1915,
namun muslim Sri Lanka menganggap Ahmadiyah bukan bagian dari Islam.
Seiring dengan perubahan sosial, masyarakat Sri Lanka dan Umat muslim Sri
Lanka khususnya, merasa undang-undang ini tidak lagi sesuai dengan kondisi
sosial sekarang. Oleh sebab itu maka muncullah usaha-usaha untuk melakukan
reformasi/amandemen terhadap undang-undang tersebut.
7
Menurut Arnold M.Rose, ada tiga penyebab terjadinya perubahan sosial yaitu:
Akumulasi penemuan bidang teknologi, konflik antara kebudayaan, dan gerakan
sosial. William F. Ogburn menyatakan penyebab perubahan sosial adalah:
Pertama, penemuan bidang teknologi. Penemuan-penemuan di bidang teknologi
merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan
sosial, karena penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat. Kedua,
apabila dua kebudayaan berhubungan. Ketiga, gerakan sosial, yaitu bahwa adanya
ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu menimbulkan keadaan
tidak tentram yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan untuk mengadakan
perubahan-perubahan.4
Perubahan sosial akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk
aspek hukum.
Email Durkheim menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari
solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurutnya, di dalam masyarakat terdapat
dua macam solidaritas yaitu bersifat mekanis dan organis. Solidaritas yang
mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, dimana ikatan
dari warganya didasarkan hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama.
Pada masyarakat ini akan berkembang hukum pidana. Sedangkan solidaritas yang
organis terdapat pada masyarakat yang heterogen, dimana terdapat pembagian
kerja yang kompleks. Pada masyarakat seperti ini akan berkembang hukum
perdata. Dengan demikian menurut Emile Durkhim bahwa hukum itu selelu
berubah menurut perkembangan sosial.
4 Rojer Cotterell, The Sociology of Law, ,(London, Butterworths, 2004) h.70. Lihat Juga,
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.110
8
Menurut Sir Henry Maine bahwa perkembangan hukum dari status ke kontrak
adalah sesuai dengan perkembangan dari masyarakat yang sederhana dan homogen
ke masyarakat yang kompleks susunannya dan bersifat heterogen di mana
hubungan antara manusia lebih ditekankan pada unsur pamrih.5
Dalam kajian hukum Islam ada kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan
perubahan sosial dan hukum, diantaranya
تغير الاحكام بتغير الازمان والامكان والاحوال.
العادة محكمة.6
Dari latar belakang masalah di atas, penulis mengajukan proposal penelitian
dengan judul “Reformasi Undang-Undang Muslim Marriage And Divorce Act
(MMDA) oleh Muslim Melayu Di Srilanka (Suatu pendekatan sosiologi
Hukum)”.
B. Batasan Masalah
Agar penelitian ini tidak terlalu luas maka dibatasi hanya pada hal-hal
kontemporer yang berkaitan dengan Reformasi Undang-Undang Muslim
Marriage And Divorce Act (MMDA) oleh Muslim Melayu Srilanka.
C. Rumusan Masalah
Adapaun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana sejarah dan sumber Muslim Marriage And Divorce Act Sri
Lanka
5 Soerjono Soekanto, Sosiologi, Suatu Pengantar. (Jakarta : RajaGrafindo, 2009), h. 155
6 Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Assuyuti, Al-Ashbah wannazho’ir, kitab
ini ditahqiq oleh Muhammad Hasan Ismail Assyafi’i (Bairut:Dar al-kitab, 1971) h.141.
9
2. Apa yang melatar belakangi reformasi Muslim Marriage And Divorce Act
di Sri Lanka.
3. Apa saja usaha dan kendala Melayu muslim dalam mereformasi Muslim
Marriage And Divorce Act
4. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap perubahan/reformasi
Muslim Marriage And Divorce Act
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui sejarah dan Sumber Muslim Marriage And Divorce Act
(MMDA).
2. Untuk mengetahui latar belakang reformasi Muslim Marriage And Divorce
Act.
3. Untuk mengetahui usaha dan kendala Muslim Melayu mereformasi Muslim
Marriage And Divorce Act
4. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap perubahan/reformasi
Muslim Marriage And Divorce Act
Adapun yang kegunaa penelitian ini adalah :
1. Menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya.
2. Sebagai perbandingan antara hukum perkawinan Muslim Indonesia dengan
Muslim Sri Lanka.
3. Sebagai masukan bagi pembuat hukum atau Undang-Undang.
4. Sebagai pengayaan mata kuliah kajian keislaman di UIN suska Riau yang
selama ini hanya pada Studi Islam Asia Tenggara saja.
10
BAB II
TINJAUAN TEORITIS DAN STUDI PUSTAKA
Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial,
hukum, politik, agama atau ekonomi). Reformasi hukum perubahan secara drastis
untuk perbaikan dalam bidang hukum suatu masyarakat atau negara.7 Reformasi
secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu
masa. Di Indonesia, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa
pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto.
Kata Reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di
kalangan Gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16, yang dipimpin oleh
Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohanes Calvin, dll.
Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan
di dalam masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap,
dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Pada umumnya suatu
perubahan di bidang tertentu akan mempengaruhi bidang lainnya. Maka dari itu
jika diterapkan terhadap hukum maka sejauh manakah perubahan hukum
mengakibatkan perubahan pada bidang lainnya, atau sebaliknya.8
Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah: perubahan-perubahan
yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contoh; timbulnya
pengorganisasi buruh dalam masyarakat kapitalis, menyebabkan perubahan-
7 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka,2008) h.187
8 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.
101
11
perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan kemudian menyebabkan
perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Sedangkan Selo
Soemardjan lebih kompherensif mengemukakan perubahan sosial: “segala
perubahan pada lembaga pemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang
mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola-pola
perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan-
perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi lain dari struktur masyarakat
bersangkutan.9
Max Weber yang membagi model perubahan sosial dalam tiga tahapan
yaitu tipe masyarakat tradisional, tipe masyarakat kharismatik, dan tipe masyarakat
rasional.10 Pengembangan lebih lanjut teori perubahan sosial tidak jauh berbeda
dengan klasifikasi yang dikemukakan oleh Max Weber.
Emil Durkheim lalu membagi dua pola perubahan sosial. Masyarakat
berubah dari masyarakat yang memilki solidaritas mekanik ke masyarakat yang
memilki solidaritas organik.
Teori perubahan sosial selanjutnya juga dikembangkan oleh Talcolt Parson.
Parson berpandangan bahwa masyarakat yang dianggap masih tradisional oleh
Max Weber atau masih dalam batas solidaritas mekanik terbentuk sebagai
masyarakat bersatu padu, belum terjadi sub-sub bidang dalam masyarakat itu.
Selanjutnya, dalam masyarakat modern, akan mengalami disfussed (pemencaran)
9 Syamsuddin Pasamai, Sosiologi dan Sosiologi Hukum ( Makassar: Arus Timur. 2013) h.
85
10 Bryan S.Turner, Sosiologi Islam, Suatu Telaah Analitis terhadap Tesa Sosiologi
Weber,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994) h.139. Lihat juga Bryan S.Turner, Agama dan Teori
Sosial, (Yoyakarta:IRCiSoD, 2003) h. 69
12
dengan banyaknya kelompok-kelompok yang terbentuk berdasarkan spesialisasi
masing-masing, demi terciptanya kehidupan yang efisien.
Menurut Arnold M.Rose, ada tiga penyebab terjadinya perubahan sosial
yaitu: Akumulasi penemuan bidang teknologi, konflik antara kebudayaan, dan
gerakan sosial. William F. Ogburn menyatakan penyebab perubahan sosial
adalah: Pertama, penemuan bidang teknologi. Penemuan-penemuan di bidang
teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-
perubahan sosial, karena penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang
kuat. Kedua, apabila dua kebudayaan berhubungan. Ketiga, gerakan sosial, yaitu
bahwa adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu
menimbulkan keadaan tidak tentram yang menyebabkan terjadinya gerakan-
gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan.
Eugen Ehrlich menyatakan “at the present as well as any other time, the
centre or gravity of legal development lies not in legislation, not in jurist science
not in judicial decision, but in society it self” (baik kini dan di masa kapanpun,
pusat kegiatan dan perkembangan hukum bukanlah dalam perundang-undangan,
bukan dalam ilmu hukum, juga bukan dalam putusan pengadilan, tetapi di dalam
masyarakat sendiri).
Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Eugen Erlich di atas,
menunjukan bahwa masyarakat sebagai pusat perkembangan hukum tidak lain
sebagai cikal bakal untuk lahirnya sebuah Undang-Undang. Oleh karena itu
termasuk segala perubahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan instrumen
13
yang dapat memberi pengaruh terhadap pusat kegiatan dan perkembangan hukum
untuk masa-masa selanjutnya.
Menurut Max Weber, perkembangan hukum materil dan hukum acara
mengikuti tahap-tahap tertentu, mulai dari bentuk sederhana sampai pada tahap
termaju dimana hukum disusun secara sistematis. Ia menyatakan perubahan-
perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial
dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.11
Email Durkheim menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari
solidaritas sosial dalam masyarakat.12
Richard Schwartz dan James C. Millier meneliti beberapa karakteristik
sistem hukum yang telah berkembang sesuai dengan perkembangan sosial, yaitu
adanya consuel (yaitu suatu badan yang menyelesaikan persengketaan yang terdiri
dari orang-orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak-
pihak yang bersengketa), mediation (yaitu intervensi dari pihak ketiga yang tak
mempunyai hubungan darah dengan para pihak), dan polisi yang merupakan
angkatan bersenjata yang dipergunakan untuk melaksanakan hukum. Menurutnya,
hukum yang bersifat represif berguna untuk memahami pentingnya hukuman.
Menurut Sir Henry Maine bahwa perkembangan hukum dari status ke
kontrak adalah sesuai dengan perkembangan dari masyarakat yang sederhana dan
homogen ke masyarakat yang kompleks susunannya dan bersifat heterogen di
mana hubungan antara manusia lebih ditekankan pada unsur pamrih.
11 Stephen k.Sanderson, Makro Sosiologi, (Jakarta:Raja Wali Pers, 2000) h. 529
12 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grapindo),h.109
14
Pitirim Sorokin mengemukakan teori tentang perkembangan hukum dan
gejala-gejala sosial lainnya yang disesuaikannya dengan tahapan-tahapan tertentu
yang dilalui oleh setiap masyarakat. Nilai-nilai yang berkembang yaitu ideational
(yaitu kebenaran absolut sebagaimana yang diwahyukan Tuhan Yang Mahakuasa),
sensate (yaitu nilai yang didasarkan pada pengalaman), dan idealistic (yang
merupakan kategori campuran). Perlu diingat bahwa setiap sistem hukum tak akan
mungkin secara mutlak menutup dirinya terhadap perubahan-perubahan sosial di
dalam masyarakat.
Arnold M. Rose mengemukakan 3 teori tentang perubahan-perubahan
sosial yang dihubungkan dengan hukum yaitu penemuan-penemuan di bidang
teknologi, konflik antara kebudayaan, dan gerakan sosial. William F. Ogburn
menyatakan teori yang pertama bahwa penemuan-penemuan di bidang teknologi
merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan
sosial, karena penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat. Teori
yang kedua menyangkut kebudayaan menyatakan bahwa proses pembaharuan
atau perubahan terjadi apabila dua kebudayaan berhubungan. Teori yang ketiga
tentang gerakan sosial bahwa adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang
kehidupan tertentu menimbulkan keadaan tidak tentram yang menyebabkan
terjadinya gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan.13
Istilah Melayu mengacu kepada beberapa pengertian, pertama: digunakan
dalam konteks di Indonesia, Melayu merupakan salah satu dari beberapa suku atau
etnik yang ada di Indonesia. Selanjutnya pengertian Melayu sebagai etnik ini di
13 Ibid. h.110
15
Indonesia ditujukan kepada mereka yang mendiami di Kepulauan Riau dan pantai
timur Sumatera yang bertutur dalam bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan
bahasa ibunya. Bahasa Melayu inilah yang diangkat menjadi bahasa nasional
negara Indonesia mulai peristiwa ‘Sumpah Pemuda’ pada 1928.
Pengertian Melayu kedua digunakan di Malaysia dimana gerakan
nasionalisme Melayu pada tahun-tahun 30an dan 40an telah meleburkan
pemisahan antara suku-suku atau etnik ini dengan menjadikan mereka semua
sebagai bangsa Melayu atau a Malay nation. Hal ini juga berlaku bagi konsep
Melayu di Riau sebagaimana yang disebutkan oleh Hamidi, penduduk daerah ini
(Melayu) mempunyai tiga identiti: (1) beragama Islam; (2) berbahasa Melayu; (3)
mempunyai kesamaan dalam adat dan tradisi.14
Pengertian Melayu ketiga membawa maksud kepada satu kelompok bangsa
yang besar atau ras (Inggeris ‘race’) atau ‘rumpun bangsa’ (a racial stock). Istilah
tersebut digunakan dalam bidang antropologi dan sosiolinguistik dan juga di
gunakan oleh UNESCO dengan merujuk kepada penduduk asli di Semenanjung
dan Gugusan Pulau-Pulau Melayu yang kini lebih di kenali sebagai Alam Melayu
atau the Malay World. Makna tersebut lebih kepada konsepsi budaya yang tidak
menjadikan agama Islam sebagai salah satu sarat sah Melayu sepertiorang-orang
Filipina, etnik Batak atau Bali dan penduduk asli di Pulau Taiwan dikategorikan
sebagai ‘rumpun Melayu’. Salah satu unsur persamaan mereka ialah bertutur
dalam bahasa dari cabang atau rumpun bahasa induk Austronesia atau Melayu-
14 UU Hamidi, Islam dan masyarakat Melayu di Riau, (Pekanbaru: UIR Press, 1999) hlm.
169. Lihat juga UU. Hamidi, Riau Sebagai pusat Bahasa dan Budaya Melayu, (Pekanbaru:Unri
Press,2003)
16
Polinesia, yang tersebar secara meluas di Kepulauan Pasifik hingga ke Pulau
Hawai.
UU.Hamidy menulis buku yang berjudul “Islam dan masyarakat Melayu di
Riau”. UU. Hamidy juga menulis buku yang berjudul “Riau Sebagai pusat Bahasa
dan Budaya Melayu”,.
Rahimin Affandi Abd. Rahim menulis buku yag berjudul “Citra Islam
Dalam Pembentukan Manusia Melayu Moden Di Malaysia: Suatu Analisa”
Ellya Roza menulis dalam Jurnal yang berjudul “Internalisasi Nilai Islam
Dan Tamadun Melayu Terhadap Perilaku Sosial Orang Melayu Riau.
Sebenarnya masih banyak penelitian dan buku yang berkaitan dengan judul
proposal penelitian di atas, yang belum dimasukkan. Menurut sepengetahuan
penulis belum ada satupun karya ilmiah yang membahas sama dengan persis
dengan masalah penelitaian kami.
Budaya Melayu di Sri Lanka
Jelani Harun dari Universiti Sains Malaysia banyak menulis budaya
Melayu di Sri Lanka, sebagai berikut.
Kewujudan khazanah manuskrip Melayu di Sri Lanka adalah rentetan
daripada peristiwa kedatangan orang-orang Melayu ke negara tersebut sekitar abad
ke-16 dan ke-17 yang lalu. Terdapat banyak manuskrip Melayu yang telah ditemui
di Sri Lanka meliputi karya kitab, sejarah, hikayat, syair dan pantun. Sebahagian
daripada karya tersebut adalah dibawa dari Tanah Melayu atau pun telah
dihasilkan oleh pengarang-pengarang Melayu yang awal di Sri Lanka, sementara
sebahagiannya pula ditulis oleh para pengarang dari keturunan masyarakat Melayu
17
di Sri Lanka yang lebih kemudian. Hal ini memberi satu gambaran bagaimana
tradisi kesusasteraan Melayu telah tersebar ke luar Tanah Melayu dan menjadi
sebahagian daripada khazanah kesusasteraan masyarakat setempat yang
mengamalkannya.
B.A. Hussainmiya (1987:), di dalam tulisannya berjudul “Pertumbuhan dan
Kejatuhan Kesusasteraan Melayu di Sri Lanka” mencatat satu usaha yang telah
dilakukan oleh Persatuan Melayu Sri Lanka untuk “mengumpul dan menyalin
pantun yang diperturunkan secara lisan yang diketahui oleh orang-orang tua
Melayu.” Sehingga kini, penulis masih belum dapat mengesan hasil daripada
usaha tersebut. Walau bagaimanapun, maklumat di atas memberi satu gambaran
bahawa masih terdapat segelintir masyarakat berketurunan Melayu di Sri Lanka
yang mewarisi tradisi kepandaian berpantun orang Melayu.
Di samping penyebaran dan warisan secara lisan, budaya pantun Melayu
turut tersebar di Sri Lanka secara tulisan, yakni melalui khazanah manuskrip.
Menurut B.A. Hussainmiya (1995: 1771), terdapat lebih daripada 100 buah
manuskrip Melayu yang telah berjaya dikesan di Sri Lanka. Sebahagian daripada
manuskrip tersebut seperti Hikayat Ahmad Muhammad, Hikayat Inderaputera dan
Hikayat Isma Yatim turut mengandungi puluhan pantun Melayu di dalamnya. Di
dalam Hikayat Inderaputera misalnya, terdapat lebih kurang 59 buah rangkap
pantun Melayu. Sebilangan kecil daripada salinan manuskrip Melayu yang berasal
dari Sri Lanka tersebut kini telah berhasil dikumpul dan disimpan di Pusat
Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), Kuala Lumpur. Antara
18
salinan manuskrip yang banyak terdapat pantun Melayu di dalamnya adalah
seperti berikut:
• MS 422 Hikayat Ahmad Muhammad. Disalin oleh Samsuddin ibn al-Taif
pada 1867 di Lapiti, Sri Lanka.
•MS 424 Hikayat Isma Yatim. Disalin oleh Muhammad Yusuf Jailani
Jurangpati pada 1881 di Kandi.
• MS 431 (B) Hikayat Indera Quraisyin. Disalin pada 1881 di Kolombo.
• MS 438 Hikayat Indera Quraisyin
• MS 450 Syair Sultan Abdul Muluk. Disalin oleh Morset Sukbider Malun
Rabflis di Kampung Lebach, Kolombo.
• MS 1058 Hikayat Ahmad Muhammad. Disalin oleh Morset Sukbider
pada 1890 di Kampung Bikandi, Kolombo.
• MS 1063 (A) Hikayat Inderaputera. Disalin oleh Kapitan Salimuddin
pada 1866 di Kampung Kertel, Kolombo.
• MS 1063 (B) Hikayat Isma Yatim. Disalin oleh Kapitan Salimuddin pada
1871 di Kampung Kertel, Kolombo.
Maklumat tentang penulisan pantun di Sri Lanka juga dapat dibaca dalam
tulisan Harun Mat Piah (1986: 64), khusus terhadap dua buah manuskrip pantun
yang berjudul Dendang Sayang Pantung Selong dan Pantun-Pantun Oleh Tuan
K.Weerabangsa. Isi kandungan Dendang Sayang Pantung Selong pernah
diceritakan secara ringkas oleh Abdullah Sani Yahya (1990: 68), sementara
Pantun-Pantun Oleh Tuan K.Weerabangsa masih belum pernah diberikan huraian
lagi.
19
Pantun Melayu yang berasal dari Sri Lanka berasaskan tiga buah
manuskrip yang tersimpan di Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur.
Ketiga-tiga buah manuskrip tersebut telah diperolehi oleh PNM melalui B.A.
Hussainmiya dan diberi judul sebagai Ketab Panthong Suwatu (MS 431), Pantung
Indera Quraisy (MS 447) dan Kumpulan Pantun Ibadat (MS 449). Ketiga-tiga
buah manuskrip ini agak berbeza berbanding dengan manuskrip yang telah
dinyatakan di atas kerana merupakan manuskrip yang khusus mengandungi pantun
Melayu hasil salinan atau karangan pengarang yang berasal dari Sri Lanka.
Salah satu perubahan ketara yang berlaku terhadap pantun di Sri Lanka
adalah cara bagaimana perkataan pantun dieja atau disebut. Berdasarkan
manuskrip MS 447 dan MS 449, penulis dapati perkataan pantun telah dieja
sebagai “pantung”. Walau bagaimanapun, berdasarkan sebuah lagi manuskrip, MS
431, yang ditulis dalam tulisan rumi, penulis dapati perkataan pantun telah dieja
sebagai “panthong”. Pada pandangan penulis, mungkin demikianlah perkataan
pantun disebut oleh masyarakat Melayu di Sri Lanka. MS 431 mengandungi 124
rangkap dan ditulis dalam tulisan rumi mengikut gaya sebutan masyarakat Melayu
di Sri Lanka. Pada rangkap terakhir (rangkap 124) ada dicatatkan bahawa pantun
telah dikarang di Upper Division Blackwater. Perkataan pantun telah dieja sebagai
“panthong”.
20
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif/pustaka (library research).
Peneliti mengkaji dari berbagai sumber bacaan, baik buku, jurnal, hasil
penelitian orang lain, kamus, Internet dan lain-lain.
B. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:
1. Data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer yaitu undang-undang
perkawinan muslim Sri Lanka(MMDA) dan bahan hukum sekunder, yaitu
data yang diperoleh dari buku-buku, manuskrip, jurnal terakriditasi dan
dokumen-dokumen buku-buku yang berhubungan dengan masalah
penelitian.
2. Data tersier, dari kamus dan ensiklopedi
C. Subjek dan Objek Penelitian
Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Muslim Melayu Sri Lanka.
Adapaun yang menjadi objek penelitian ini adalah Reformasi Muslim
Marriage And Divorce Act.
D. Metode Pengumpulan Data
Studi pustaka dan dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dengan cara
menganalisis isi buku-buku, jurnal, internet dan dokumen-dokumen, yang
ada kaitannya dengan masalah penelitian.
E. Metode Analisis Data
21
Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif
Kualitatif, yaitu di mana setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan
penganalisisan secara kualitatif dan dan diuraikan antara satu data dengan
data yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang
utuh tentang masalah yang diteliti.
F. Metode penulisan
Agar dalam penelitian ini sesuai dengan cara yang telah ditentukan,
selanjutnya penelitian ini ditulis dengan menggunakan beberapa metode,
yaitu: Deduktif yaitu mengambil pengertian atau peristiwa dari yang bersifat
umum kemudian diolah dan di simpulkan menjadi khusus. Terkadang juga
ditulis dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat masalah
yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh.
G. Sistematika Penulisan
Agar penelitian ini mudah dipahami, maka penulis perlu menyusun
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
BAB II Studi Pustaka, Menjelaskan karya-karya dan teori yang
berhubungan dengan masalah penelitian.
BAB III Metode Penelitian, meliputi Jenis Penelitian, Subjek dan Objek
Penelitian, Sumber data, metode pengumpulan data, analisa data,
metode penulisan dan sistematika penulisan.
BAB IV Pembahasan
BAB V Kesimpulan dan saran, dalam bab ini penulis sajikan kesimpulan
yang diperoleh dari hasil penelitian.
22
BAB IV
REFORMASI MUSLIM MARRIAGE AND DIVORCE ACT (MMDA) DI
SRI LANKA
A. Gambaran Umum Sri Lanka
Sejarah Sri Lanka awal diperkirakan didiami kelompok etnik Sinhala yang
pada masa ini merupakan penduduk terbesar dibandingkan dengan kelompok etnik
lainnya, bermula dari kedatangan ke pulau Sri Lanka sekitar pada abad ke-5 SM.
Mereka berasal dari daratan India bahagian selatan dan kemudian menetap di
sekitar persisiran pantai sebelah barat. Untuk menunjang kegiatan ini mereka
membangun sarana pengairan, berupa saluran-saluran air dan sarana penunjang
lainnya, sehingga akhirnya berjaya menemukan teknik pertanian yang cukup maju.
Pada masa itu mereka sudah bisa memperdagangkan hasil pertanian mereka ke
daerah-daerah lain, bahkan sampai ke daratan China. Perdagangan ini kemudian
ditunjang oleh letak geografi pulau ini yang terletak dalam jalur perdagangan dari
barat hingga ke timur.
Suku Tamil yang merupakan kelompok etnik kedua terbesar di negara ini
diperkirakan mulai menetap ke wilayah ini antara awal Masihi sehingga abad ke-
12. Sekitar abad ke-14 mereka berjaya mendirikan sebuah kerajaan yang terletak
di sekitar Jaffna dengan ibu kotanya Nallur. Sebahagian besar diantara mereka
menempati wilayah bahagian utara dan di seiktar persisiran pantai sebelah timur,
sedangkan kelompok ketiga yang datang ke wilayah ini merupakan suku bangsa
Moor. Mereka sebenarnya datang ke wilayah ini untuk berdagang, namun akhirnya
kemudian menetap.
23
Dengan semakin meningkatnya maksud penting daerah ini bagi jalur
perdagangan barat - timur, berbagai kelompok etnik terdorong untuk menguasai
seluruh wilayah. Kerana itu, sehingga abad ke 15, pulau ini penuh dengan
pertentangan, serangan dan persaingan-persaingan antara dinasti. Bahkan setelah
abad pertengahan pun pulau ini diwarnai banyak pertentangan antarabangsa untuk
memperebutkan pulau ini. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke pulau ini
ialah bangsa Portugis, yang datang pada tahun 1505, mereka berhasil
menancapkan pengaruhnya di wilayah ini. Sekalipun mereka tidak pernah
menakluki seluruh kawasan, kekuasannya berlangsung sehingga tahun 1658,
setelah Belanda berjaya menaklukinnya dalam berbagai pertempuran. Kekuasaan
Belanda atas wilayah ini berlangsung dari tahun 1658 sampai tahun 1796 ketika
Inggris mulai berkuasa dan mengambil alih kekuasaan Belanda.
Sekitar tahun 1900 mulai tumbuh kesadaran nasionalisme di kalangan
penduduk asli. Sembilan belas tahun kemudian mereka membentuk sebuah
kongres kebangsaan (Ceylon National Congress). Dalam kongres ini mereka
mengajukan sebuah rancangan perlembagaan yang menyatakan antara lain:
pentingnya penduduk asli mendapatkan majoriti kerusi dalam badan legislatif.
Pada tahun 1931 Ceylon berjaya membentuk suatu perlembagaan baru yang
memungkinkannya menjalankan pemerintahan sendiri. Pada tahun 1947 kawasan
ini memperoleh kedaulatan penuh dari tangan Inggeris dan ditetapkan sebagai
salah satu negara persemakmuran. Pada tahun ini juga mereka mengadakan pilihan
raya umum yang pertama untuk menetapkan siapa yang berhak menjalankan
pemerintahan. Dalam pemilihan umum pertama ini, Parti Persatuan Nasional
24
(United National Party) mendapat suara terbanyak. Pada 2 Mei 1972, Ceylon
berubah menjadi Republik Sri Lanka.
Geografis Sri Lanka
Negeri pulau yang berbentuk buah pir ini terpisah dari semenanjung India
oleh selat Palk selebar 13 mil di utara, Teluk Manar di barat laut, dan Samodra
HIndia di timur, barat, dan selatan. Luas daerahnya 65.610 km2 dengan penduduk:
Sinhala yang beragama Buddha 69,3 %, orang Tamil India dan Tamil Srilanka
yang beragama Hidhu 15,5%, orang Moor beragan Islam 7,6% dan lain – lain
0,1%. Secara fisiografis negeri ini berupa pegunungan seperti jangkar dan lembah
dipantai. Deretan puncak dari utara keselatan antara lain; Gunung Knuckles (1863
m), Gunung Piduru – Tagala (2524 m), Gunung Kirigalpotta (2395 m), dan
Gunung Adam (2243 m). selain itu juga terdapat plato hallon di barat dan plato
welimeda di timur. Di barat daya terdapat pegunungan Rakwana dan perbukitan
Bulutota yang berketinggian rerata 900 meter.
Dataran rendah dipesisir selatan dan meluas di bagian utara, selain itu juga
ada delta, laguna dan paya-paya. Sungai-sungainya pendek, kecil dan curam
mudah kering dan mudah banjir. Beriklim tropis dan ikim laut. Negeri ini juga
dikenal sebgai penghasil teh, kayu hitam (satinwood), karet, kelapa, coklat, panili,
pala, padi jagung, kacang – kacangan, tembakau, dan ubi kayu. Terdapat binatang
– binatang yang hidup dihutan seperti harimau, beruang, cheetah, kerbau liar,
jakal, rusa, monyet, gajah, dan babi hutan. Sumber daya alam yang paling utama
dari negara ini adalah grafit. Sampai saat ini Sri Lanka menrupakan penghasil
grafit terbesar di dunia. Grafit negara ini juga terkenal memiliki kualitas yang
tinggi. Sumber daya alam lain terdiri atas bijih besi dan batu mulia. Sumber-
25
sumber daya ini banyak ditemui di wilayah bagian tengah. Selain itu, daerah ini
juga memiliki sumber daya berupa kaolin, yakni bahan pembuat porselen, bahan
pembuat genteng, ubin, barang pecah belah dan batu bata, pasir kuarsa dan batu
gamping atau kapur. Pasir pantainya menghasilkan ilmenit yaitu bahan baku logam
titanium dan monazit, yang digunakan dalam menghasilkan energi nuklir. Terdapat
juga endapan pasir kuarsa, yaitu bahan pembuat gelas dan batu kapur. Hasil
industri berupa plywood, kertas, keramik, kimia, semen, tekstil, dan lain-lain.
Sri Lanka Sebelum Kemerdekaan
Tahun 237 SM sesudah perang kalinga, Ashokawardhana dibimbing biksu
Bana akhirnya menganut agama Buddha, dan diberlakukannya dharmawijaya.
Sebagai konsekuensinya ia aktif dalam menyiarkan agama Buddha, anatara lain
membangun stam-bhadharmacakra, larangan membunuh(ahimsa), memimpin
prosesi keagamaan dan mengirimkan para misionaris buddha keberbagai daerah,
salah satunya Srilanka. Peyiaran Buddha itu sukses terbukti banyak orang
berziarah kekota suci di India utara seperti di Kapilawastu, Bodhgaya, Benares dan
Kusinaya. Kerajaan Sinhala punya pengaruh yang luas dengan adanya perguruan
tingggi Buddha Mahevihare banyak mahasiswa yang datang dari Birma, Thailand,
Indochina, China dan Nusantara.
Bangsa Dravida yang berbahasa Tamil sebagian masuk Srilanka tahun
1771 M dan tetap mempertahan tradisi dan budaya hindu. Orang Tamil
berkembang dan sukses mendesak orang Sinhala. Maka mulailah migrasi masal
orang Tamil ke Srilanka bagian utara hingga menguasai Anuradhapura. Tahun 769
M menjadi tonggak bangsa Tamil untuk mengembangkan politik, agama hindu,
26
budaya dan peradaban Tamil, meski tetap mempertahan tradisi lama dan menjalin
hubungan dagang dengan Tamil di India. Ramainya perdagangan mengundang
bangsa arab yang beragama islam untuk masuk ke Srilanka yang di kenal dengan
sebutan bangsa Moor. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama islam.
Bangsa Sinhala yang terdesak ke selatan akhirnya mendirikan kerajaan di
Polomaruwa maka mulai terjadi persaingan antara bangsa Tamil dan bangsa
Sinhala.
Orang Sinhala mulai menghimpun kekuatan untuk merebut kekuasaan dari
bangsa Tamil dan baru berhasil tahun 1164 M untuk mengembalikan kejayaan
peradaban Budhis di bangun pagoda dan istana di bawah pimpinan
Parakramabahu(1153-1186) yang berhasil menguasai seluruh Srilanka dan syiar
buddha sampai jazirah India selatan, serta mencegah hubungan Tamil Nadu dan
Tamil Srilanka di madras. Orang Tamil tidak tinggal diam menerima kekalahan,
berbenah diri untuk balas dendam. Setelah Parakrambhahu wafat mereka
menyerbu pusat pemerintah Sinhala untuk mengambil alih kekuasaan dan
mendesak orang Sinhala ke daerah perbuktan Srilanka tengah. Di daerah ini
mereka membangun pusat pemerintahan yang baru di Kandy.
Bangsa Inggris yang mengalahkan Perancis dalam perang Pessay,
kemudian menekan dinasti moghul dan secara bertahap menguasai India. Dan
melalui konvensi London yang di tandatangi tahun 1814, Inggris mendapatkan
Srilanka dari pemerintah Inggris di India ikut menyumbang pertakaian etnis
dengan memasukkan Tamil India selatan ke Srilanka untuk bekerja diperkebunan
27
teh, kopi dan karet. Menurutnya Tamil India lebih tangguh untuk bekerja di
perkebunan tropis serta gajinya murah.
Gerakan Nasionalis Sri Lanka
Gerakan menurut kemudian Srilanka hampir bersamaan dengan India
gerakan nasionalisme di mulai dari the Ceylon league(Liga Ceylon) tahun 1865
dengan tuturan kemerdekaan dari Inggris dan terpisah dari India usaha berhasil
dengan penilaian otonomi untuk daerah Colombo, Kandy dan Golle. Tahun 1918
terjadi kerusuhan antara penganut Buddha dan Islam hampir di seluruh di seluruh
Srilanka. Inggris menduga kerusuhan itu terjadi akibat kemenangan Jerman atas
Triple Entente (Inggris, Perancis, dan Rusia) dalam Perang Dunia I. Inggris
menuduh rakyat Srilanka memanfaatkan nasionalisme orang Arya untuk
membangkitkan bangsa yang di jajah oleh Inggris. Inggris ketakutan dan menindas
kerusuhan dengan kekejaman dengan dasar hukum Rowlat Act. Banyak tokoh
Srilanka di jatuhi hukuman mati. Akibatnya timbul rasa kebanggaan Srilanka
dengan berdirinya “Ceylon National Congress” tahun 1918 yang menurut otonomi.
Konggres National Ceylon, mempengaruhi Inggris dengan di bentuknya panitia
untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan rakyat Srilanka yang di pimpin oleh
Donoughmore, yang bekerja keras untuk menghasilkan undang-undang bagi rakyat
Srilanka.
Kontitusi 1913 yang telah di siapkan panitia Donoughmore kurang
memenuhi harapan rakyat karena gubernur jenderal memonopoli kekuasaan.
Dalam Susana memanas akibat belum pulihnya ekonomi akibat malaise tuntutan
otonomi belum dapat di penuhi oleh Inggris sampai terjadinya Perang Asia Timur
28
Raya. Jepang yang sukses dalam restorasi meiji menjadi Negara industri dan
imperialism. Dan di semangati oleh persaingan superioritas angkatan darat Jepang
dengan angkatan laut Jepang terjadi serangan kilat ke pangkalan laut Amerika
Serikat di Pearl Harbour. Jepang sukses menguasai Singapura dan Birma.
Sehingga Inggris merasa terancam kedudukannya di India dan Srilanka. Sehingga
panglima Lord Louis Mountbatten ingin memindahkan ibukota dari Calcutta ke
Colombo. Dari Srilanka tentara Inggris dukungan Gurkha untuk menyerang
Singapura dan Indonesia.
Saat perang masih berlangsung Inggris menyiapkan konstitusi yang di
sebut Soyulbury Corestution 1944 yang mengatur pemberian pemerintahan sendiri,
tetapi di tolak rakyat Srilanka dan tetap menuntut status dominion. Tanggal 14
agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan Inggris memenuhi
janjinya untuk menyiapkan kontitusi dengan status dominion. Tanggal 4 februari
1984 Srilanka di beri kemerdekaan dengan status dominion dalam lingkungan
British Commonwealyh Of Nations. Presiden pertama Jayewadene dari United
National Party.
Gerakan Separatis Tamil Paska Kemerdekaan
Tahun 1918 Sir Ponnambalan Arubchalam menyarankan pihak Srilanka
dan Tamil untuk bersatu menuntut kemerdekaan Srilanka kepada Inggris. Saran itu
di terima mereka berjuang sampai mendapat kemerdekaan walau sedikit terlambat
di banding status dominion Pakistan dan India. Sampai Inggris meninggalkan
Srilanka, kesatuan, kehidupan bernegara dan kesepakatan Tamil dan Sinhala untuk
hidup rukun dalam semangat nasional terbina dengan baik.
29
Dua tahun kemudian pecah perselisihan Tamil dan Sinhala akibat isu yang
mengadu domba di bidang politik. Perdana Mentri Don Stephen
Senanayako(1947-1952) memprioritaskan kepentingan Tamil dengan menetapkan
peraturan kenegaraan 1948 dan Sistem perwakilan dalam badan legislatif. Tahun
1950 terjadi bentrokan rasial akibat PP tahun 1948. Kaum Sinhala memburu,
memprotes dan menghancurkan pemukiman Tamil di Srilanka selatan. Kerusuhan
itu berakar dari masalah keagamaan, puncaknya tahun 1956 dan 1958 terjadi
pemberontakan. Dalam pemilu tahun 1952, Sinhala memenangkan 73 kursi dari 95
kursi yang diperebutkan. Tamil Srilanka mendapat 11 kursi, islam 8 kursi dan dan
Tamil India 3 kursi, dan Solomon West Ridgeway Dias (SWRD) Bandaranaike
menjadi perdana menteri. Sejak Inggris mengosongkan basis militernya,
pemerintah Srilanka mulai terlibat diplomasi internasional, khususnya perjanjian
pertahanan antara lain:
Pemerintah Inggris dan Srilanka saling membantu keamanan wilayah baik
dari agresi luar maupun dalam negeri. Pemerintah Srilanka di bantu pemerintah
Inggris dalam kebutuhan fasilitas point 1 sejauh di setujui. Fasilitas angkatan darat,
laut dan udara dan komunikasi. Kekalahan Tamil memunculkan ide Negara Tamil
Ceylon yang mengarah ke gerakan separatis kemerdekaan Tamil. Di tambah
pernyataan perdana menteri SWRD Bandaranaike untuk menstrukturisai
pemerintah, membentuk kabinet dan menetapkan agama Buddha sebagai agama
resmi dan bahasa Sinhala menjadi satu – satunya bahasa resmi di Srilanka.
Pernyataan itu mengguncang keamanan dan keamanan Srilanka. Tamil merasa di
hina, di rendahkan dan menolak memakai bahasa Sinhala dan melakukan protes di
30
depan gedung parleman di Colombo. Pengunjuk rasa di serbu oleh pasukan
Sinhala, yang merasa mendapat perlindungan dari pemerintah Srilanka. Tahun
1959 PM SWRD Bandaranaike di bunuh oleh seorang bikshu yang sangat panatik
di kebun halaman rumahnya, karena menurut kebijakan mendukung gagasan
jayewadene tidak dapat ditoleransi. Setelah itu istrinya yaitu Sirimavo Ratwatte
Dias Bandaranaike diangkat menjadi PM wanita pertama di dunia. Tapi iapun
mengikuti jejak suaminya. Dengan memberlakukan bahasa Sinhala sebagai bahasa
nasional dan menasionalisasi beberapa perusahaan minyak asing.
Tetapi orang Tamil yang terbesar di seluruh pelosok Srilanka mendirikan
organisasi-organisasi yang menurut otonomi terpisah dari pemerintah dukungan
Sinhala. Di Jaffna lahir gerakan separatis dengan nama front persatuan
pembahasan tami/Tamil united liberation front tulf. Organisasi itu di pimpin
Samuel James Velupillai Chelvanayakan. Tahun 1976 dengan di bantu Appapillai
Amirthalingam selaku sekertaris jendral perjuangan di lanjutkan oleh murugesu
Sivasiyhampam, gerakan terorganisai dalam parlemen Srilanka melalui 26
wakilnya dan melatih 3300 gerilyawan 1977. Tahun 1972 berdiri Liberation Tigers
of Tamil Eelam(LTTE) di pimpin elupillai parabhakaran yang semula melatih 30
orang. Berkeahlian taktik kemiliteran sebelum tahun 1970. Telah berdiri Eelam
People’s Revolutionary Liberation Front yang beranggotakan mahasiswa Tamil,
tetapi di proklamasikan oleh KS Palmanabath tahun 1981. Organisasi yang cukup
kuat dan seimbang dengan LTTE yaitu PLOTE (People Liberation Organitation of
Tamil Eelam) yang di pimpin oleh 5 maheswaran penulis aktif dari Srilanka utara.
31
Perjuangan Separatis Tamil
Pada masa pemerintah PM Sirimavo Bandaranaike (1970-1977) banyak
terjadi kekacauan akibat di berlakukannya undang-undang tahun 1972 dan
pembalasan untuk masuk perguruan tinggi, banyak pemuda Tamil yang tidak puas.
Meraka melakukan serangkaian teror, perampasan dan pembunuhan. Selain itu
pemerintah juga sedang menghadapi posisi dari beberapa partai dan juga
kekurangan bahan. Makanan tingkat nasioanal akibat kurangnya pengetahuan dari
mereka yang bertanggung jawab atas produksi dan import bahan makanan. Untuk
mengatasi masalah itu tanggal 22 februari 1974 majelis nasional bersidang dan
menyetujui rancangan undang-undang untuk membatasi pers termasuk larangan
bagi surat kabar untuk menyiarkan berita kekurangan pangan dan hal-hal lain yang
di rahasiakan oleh Negara.
Pada tanggal 3 oktober 1974 golongan oposisi parlemen yang terdiri dari
partai petsatuan nasional, partai Negara Tamil, dan golongan-golongan merdeka
mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintah pimpinan PM Ny sirimavo
bandarnaike dan mendesak pemerintah untuk menyerahkan kekuasaan. Sebagian
akibat kegagalan pemerintah mengatasi berbagai tekanan tindak kekerasan dan
rakyat menderita akibat kekurangan pangan. Untuk mengatasi krisis pangan lima
universitas di tutup, karena tidak tersedia bahan makanan bagi mahasiswa, dan
rakyat di anjurkan untuk makan ubi. Menurut A.Jayeratman Wilson(1988) took
pimpinan Tulf Chelvanayakan meninggal tahun 1977, maka hilanglah tokoh
penggerak organisasi yang potensial dan Srilanka tampaknya tidak pernah
32
memperhatikan tuntutan kaum sparatis Tamil untuk memberikan kemerdekaan di
semenanjung Jaffa.
Pada tahun 1977 di Srilanka mendirikan pemilu baik tingkat nasional
maupun tingkah daerah. Dalam pemilu ini terjadi perubahan besar, pemungutan
suara di Srilanka bagian utara yang di huni mayoritas orang Tamil tetap gigih
menuntut Negara terpisah, akan tetapi tetap di tolak. Akhirnya mereka mengancam
akan menyerang penduduk sipil maupun tentara sehubungan undang-undang yang
meresmikan bahasa Srilanka sebagai bahasa nasional. Pemilu 1982 meskipun di
bawah ancaman gerilyawan Tamil, namun tetap menghasilkan mayoritas Sinhala
mendukung pemerintah, presiden JR Jayewerda menyatakan bahwa pemerintah
Srilanka akan menindak tegas pelku-pelaku terorisme kaum sparatis Tamil. Usaha
tersebut akhirnya menimbulkan bentrokan dengan kapal-kapal nelayan India,
bahkan melibatkan angkatan laut kedua Negara. Pada 5 juli 1985 terjadi peristiwa
berdarah di mana Tamil telah menerima serangan senapan dan di hancurkannya
kuil Hindu dan sekolah, hal ini membangkitkan kaum sparatis Tamil untuk balas
menyerang perkampungan Sinhala yaitu dengan menyerang dan menghancurkan
dua masjid yang di penuhi jemaah sembayang jumatan, yang membantai banyak
rakyat sipil.
Usaha Penyelesaian Masalah Tamil
Secara budayawi orang Tamil Srilanka dengan Tamil Nadu memiliki
kesamaan, di mana pemuda-pemuda Tamil di latih kemiliteran di Tamil Nadu
dekat madras. Dari peristiwa-persistiwa yang terjadi pemerintah India turun tangan
sesuai ketentuan konferensi Dacca Desember 1985. Terutama memelihara
33
perdamaian dan stbilitas regional dengan mentaati hukum hubungan antar bangsa
Asia selatan. Dari hasil pemilu India 1985 Rajiv Gandhi sebagai perdana menteri
mengigat terjadinya peristiwa 5 juni 1985 yang berakibat rusaknya tempat
peribadatan diskusi antar kelompok ethnis dan keagamaan membahas bahasa resmi
dalam pemerintahan, ketatanegaraan, pemindahan penduduk ke daerah leluhur
kelompok Tamil belum dapat di terima. Sehingga penyelesaian masalah
mengalami kegagalan. Wakil Sinhala menuntut pemerintah, agar Srilanka menjadi
24 distrik sedangkan wakil Tamil menuntut otonomi.
Pemerintah Srilanka mendapat desakan dari pemrintah India dan
internasional untuk segera menyelesaikan masalah politik dalam negeri.
Pemerintah presiden JR Jayewerdane agar India membantu bahan makanan dan
persenjataan kepada pasukan Srilanka. Pada 29 juli 1987 ditandatangani
perjanjian perdamaian antar kedua pemerintah untuk mengakhiri gerakan sparatis
Tamil. Masyarakat Sinhala memprotes perundingan tersebut karena hanya
menguntungkan kelompok minoritas, dan apabila berhasil di bentuk Negara Tamil
maka akan muncul bahaya bahaya bagi Sinhala yaitu serangan Tamil yang di
bantu Tamil Nadu.
Kaum separatis Tamil juga menolak penyerahan senjata sesuai perjanjian
tersebut, kaum separatis mengajukan persyaratan untuk penyerahan senjata,
apabila India telah menarik semua pasukan Srilanka dari semenanjung Jaffna.
India sanggup memberi jaminan perdamaian dan segera menarik mundur tentara
Srilanka dukungan India, dan meminta tentara PBB untuk menggantikan pasukan
India. Presiden JR Jayewerdane bersama menteri Gemini Dissanayake
34
menyampaikan pernyataan”No Tamil Will Bealive In Ceylon”, jika India
menyerang Srilanka, untuk sementara Srilanka tenang. Dalam pemilu India 1989
konggres kalah, kekalahan di pihak Rajiv Ghandi di sebabkan karena beberapa
faktor diantaranya isu korupsi. Ekonomi yang macet dan lebih mendekati rakyat
jelata, kaum hindu militant menuduh Rajiv Gandhi melindungi kaum islam dan
keterlibatan India dalam masalah dalam negeri Srilanka. 25 mei 1991 Rajiv
Gandhi mati terbunuh akibat pemboman di daerah Sri Perumpundur di Negara
bagian Tamil. Di duga pelaku pemboman tersebut di lakukan kelompok yang
mendalangi pembunuhan Rajiv Gandhi yaitu:
1. Kelompok sikli selalu menteror pemerintah-pemerintah India dan tetap
menuntut Negara sikh merdeka.
2. Kelompok teroris Assam(Assam Sahitia Sabha) yang menginginkan
Negara Assam merdeka dengan Bama Bodoland.
3. Pemberontakan Islam Kashmir, yang menginginkan islam di Kashmir
yang di dukung oleh Pakistan.
Srilanka sejak tahun 1980-1991 menjadi arena perjuangan
mempertahankan suatu proses politik demokrasi melawan kesetiaan ethnis.
Srilanka sebagai pecahan kesatuan indi, sesudah merdeka mengulang masalah
ethnis Tamil Sinhala. Peranan Tamil Nadu masih membayangi kematian Rijav
Gandhi dan kemerdekaan di jaffna terpisah dari Srilanka masih belum menentu
karena masalah etnis dan ras diskriminasi.
Berbagai Nama Tertua untuk Sri Lanka
35
Suku Indian Kuno menyebut Sri Lanka dengan nama Sieladiba atau "Pali
Sihaladipa Catatan epigraphic nama ini juga ditemukan dalam kisah Asoka,di
distrik Tinnevely ,Tamil Nadu Selatan India. Terpatri pada sebuah Prasasti abad ke
4, Kaisar saat itu Samudragupta menyebut Sri Lanka sebagai Sainhalaka atau
Negeri Sinhalas.
Sri lanka memiliki hubungan dengan seluruh Asia, Benua India dan juga
sebagian negeri negeri Barat. Catatan perjalanan Laksamana Cheng Ho
menunjukkan indikasi jelas bahwa ada hubungan masa lalu dengan Negeri China,
namun hubungan ini berkurang karena perluasan kekuasaan Eropa ke Samudera
Hindia. Tulisan-tulisan dan Cartography geografi Yunani, Ptolemeus (Claudes
Ptolomeusdari Alexandria) dari Abad ke-2 AD memberi keterangan lengkap
tentang Sri Lanka, topografi, ekonomi dan budaya, menunjukkan tingkat hubungan
antara Sri Lanka dengan Yunani kuno cukup baik. Sri Lanka adalah sebuah
peradaban pulau dengan sejarah yang panjang . Posisinya berada dijalur penting di
Jalan Sutra kuno, yang berfungsi sebagai penghubung antara budaya Timur dan
Barat, pulau ini telah memberikan karakter kosmopolitan sejak zaman pra-Kristen.
Dalam prasasti dari Kaisar Maurya dari India pada abad ke-3 SM, Sri Lanka
disebut sebagai Tambapani yang artinya sebagai salah satu negara di mana ia telah
di-perpanjang masa kebajikannya. Onesicritus dari Astipalacia , yaitu salah
seorang dari konvoi Alexander Agung dalam kampanye ke negeri negeri timur
sekitar 326 -323 BC menyebut Sri Lanka sebagaiTaprobana.
Fase-fase sejarah pulau itu dibagi menjadi lima periode sebagai:
1. Sejarah awal periode: 250BC - 500AD
36
2. Historical Tengah periode: 500AD - 1250AD
3. Historical Akhir Periode - 1: 1250AD - 1600AD
4. Akhir Periode Sejarah - 2: 1600AD - 1800AD
5. Sejarah Modern Periode: 1800AD - 1900AD (Bandaranayake 1986).
Periode ini disusun berdasarkan perubahan gaya luas yang digambarkan
dari sejarah praktik seni di Sri Lanka pra-modern. Wow, begitu tua sekali sejarah
mengenal Sri Lanka ini, kira kira motivasi apa yang membawa mereka ingin
mengenal Sri Lanka? Selain membina jalur hubungan diplomatik, perdagangan,
penyebaran agama dan kekuasaan, ada hal lain yang membuat pendatang asing
ingin datang ke Sri Lanka.15
Penemu Jejak Kaki Pertama kali
Umat Buddha yang mendaki puncak Sri Pada, menganggap Maha Sumana
Saman sebagai pelindung mereka. Buddhisme diperkenalkan ke Sri Lanka selama
pemerintahan Raja Devanam Piya Tissa(307-266 SM). Dia adalah cucu Raja
Pandukabhaya (437-366 SM), pendiri Pra-Buddha dari Anuradhapura, ibukota
Lanka, yang berlangsung selama 1500 tahun sampai pertengahan abad ke-9
Masehi. Orang pertama yang menemukan tapak itu adalah Raja Valagambahu
(104-76 SM), dikisahkan, ketika Raja Valagambu melarikan diri dari perampok
perampok bangsa Cholian, ia tiba di suatu hutan liar yang asing di sebuah gunung,
hutan yang lebih kini dikenal sebagai "Sri asithi Adaviya" (nama asli jejak kaki), .
Dia mendaki sampai ke puncak gunung di antar oleh dewa yang menyamar
sebagai rusa.
15 www.Sri Lanka. Akses tgl 16 September 2018
37
Setelah saat itu tidak hanya peziarah biasa tapi Kaum Bangsawan bersama
Para Menteri menghormati Jejak Kaki Sang Buddha dari masa purba. Raja-raja
Sinhala sendiri, dalam masa pemerintahan mereka, telah membuat jalan untuk
masyarakat yang ingin memuja Jejak Kaki Suci setiap tahun dengan mendaki
gunung. Nah, cuma ada satu kisah masa lampau yang menuliskan nama Penemu
saja, tidak pernah ditulis dalam suatu kitab suci tentang siapa pemilik Jejak Kaki
sebenarnya. Lalu dari mana datangnya cerita tentang Jejak Buddha? dari mana
pula datangnya Kisah Adam tiba ke bumi saat di usir dari Syorga, dan berpijak di
puncak Sri Pada ini? atau kisah Saint Thomas dan kisah Dewa Siwa. Kalau Kisah
Rahwana tentu saja berkaitan dengan epic Ramayana, saya tidak perlu
menceritakan dan memberi pendapat lagi.
Gunung Sarandib, Catatan Perjalanan Ibnu Battutah
"Kami melihatnya dari laut pada hari kesembilan perjalanan kami, dan
ketika kami berada di puncaknya, terlihat awan ada di bawah sana, menutupi
pandangan mata ke kaki gunung. Di puncak terdapat banyak pohon cemara dan
bunga berbagai warna, termasuk bunga mawar merah sebesar telapak tangan. Ada
dua rute jalan menuju puncak, salah satu rute disebut Baba dan rute yang lain
bernama Mama, yang artinya berarti rute Adam dan Hawa.
Rute Mama mudah dicapai, merupakan rute peziarah turun. Rute Baba
merupakan pendakian yang sulit dan terjal. Generasi terdahulu membuat jalan
pintas dengan semacam anak tangga, mereka memasang untaian pagar besi hingga
keatas, gunanya untuk pegangan tangan bagi peziarah. Ada sepuluh untaian, yaitu
sepuluh "Rantai Keteguhan Iman", disebut demikian karena ketika seseorang
38
mencapai tingkat ini dan melihat ke bawah kaki bukit, hati mereka dirampas oleh
kekhawatiran akan jatuh ke Gua Al-Khidir . Dari untaian pagar besi kesepuluh
dengan gua al-Khidir dibawah sana berjarak tujuh mil; gua ini terletak di tempat
yang lapang, Taman Mata Air yang juga nama lainnya, sumber mata air itu penuh
ikan, tapi tidak ada orang yang menangkapnya. Tak jauh dari situ ada dua kolam di
kedua sisi jalan. Dalam gua al-Khidir para peziarah meninggalkan barang-barang
mereka dan naik dua mil ke puncak gunung mana Jejak Kaki diberkati yaitu Kaki
dari ayah kita Adam tepat di atas batu hitam yang tinggi di sebuah dataran tinggi
yang luas.
Jejak yang diberkati ini tenggelam ke dalam batu cukup dalam,
meninggalkan bentuk yang cekung. Panjangnya sebelas "span". Di tempat jejak
Kaki di toreh sembilan buah lubang , di mana orang kafir peziarah meletakkan
persembahan emas, permata rubi dan mutiara ... " Begitu Ibnu Battutah menulis
tentang Puncak Adam ini. Namun sayangnya ia tidak mengutip satu ayat atau pun
Hadist Sahih sebagai acuan ucapannya.
Abu Abdullah Muhammad bin Battutah (24 Februari 1304 - 1368 atau
1377) adalah seorang pengembara bangsa Berber Maroko. Lahir di Tangier,
Maroko antara tahun 1304 dan 1307, pada usia sekitar dua puluh tahun Ibnu
Batutah berangkat haji -- ziarah ke Mekah. Setelah selesai, dia melanjutkan
perjalanannya hingga melintasi 120.000 kilometer sepanjang dunia Muslim
(sekitar 44 negara modern).
Atas dorongan Sultan Maroko, Ibnu Batutah mendiktekan beberapa
perjalanan pentingnya kepada seorang sarjana bernama Ibnu Juzay, yang
39
ditemuinya ketika sedang berada di Iberia. Meskipun mengandung beberapa kisah
fiksi, Rihlah merupakan catatan perjalanan dunia terlengkap yang berasal dari abad
ke-14. Hampir semua yang diketahui tentang kehidupan Ibnu Batutah datang dari
dirinya sendiri.
B. Sejarah dan Sumber Muslim Marriage And Divorce Act (MMDA).
1. Sejarah
Muslim Marriage And Divorce Act (MMDA), adalah Undang-Undang
perkawinan yang berlaku bagi komunitas umat Muslim Sri Lanka. Undang-
Undang ini disyahkan tahun 1951. Asal usul MMDA berasal dari kode undang-
undang tentang pernikahan dan perceraian yang diimpor dari Batavia (sekarang
Indonesia) pada tahun 1770-an selama pemerintahan Belanda. Bersamaan dengan
banyaknya orang Melayu dibawa oleh Belanda ke Srilanka.
Pada masa kekuasaan Belanda di Indonesia, hukum Islam diterima sebagai
suatu kenyataan. Sebab hukum Islam telah diterima (diresepsi) secara menyeluruh
oleh umat Islam. Belanda mau tidak mau harus menerima kenyataan itu, jika tidak
mau terjadi penolakan bahkan pertempuran dengan masyarakat Indonesia. Hal
tersebut disebut dalam Istilah hukum dengan Teori receptio in complexu.
Teori receptio in complexu dimunculkan oleh Van den Berg. Seorang ilmuan
hukum dari Belanda.
Banyak sekali bukti hukum Islam diterima sebagai suatu kenyataan pada masa
kolonial Belanda, diantaranya:
a. Statuta Batavia 1642 menyebutkan bahwa “sengketa waris antara orang
pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan
mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat
40
sehari-hari”. Untuk keperluan ini, DW.freijer menyusun compendium
(buku ringkasan) mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam,
yang telah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu, dan
diberlakukan di daerah jajahan VOC. Buku ringkasan ini dikenal
dengan compendium freijer.
b. Selain itu dipergunakan juga kitab maharrar dan pepakem Cirebon
serta peraturan yang dibuat oleh B.J.D.Clootwijk untuk daerah Bone
dan Goa. Jadi selama VOC berkuasa selama dua abad (1602-1800),
hukum Islam tetap berlaku seperti semula di kalangan masyarakat
Indonesia. Inilah mungkin salah satu jasa besar Nuruddin al-Raniri
yang hidup abad ke 17 di Aceh. Ia menulis buku sirath al-mustaqim
tahun 1628. Kitab ini merupakan kitab pertama yang disebarkan ke
seluruh Indonesia untuk menjadi pegangan umat Islam.16
Jadi di zaman VOC berkuasa di Indonesia sudah ada Undang-Undang yang
mengatur tentang perkawinan dan kewarisan Islam yang dibuat oleh para ulama
dan pakar hukum Belanda sendiri.
Kekuasaan Belanda atas wilayah ini berlangsung dari tahun 1658 sampai
tahun 1796. Sebelum Belanda masuk, Sri Lanka dikuasai oleh Portugis sampai
tahun 1658. Pada 1796 Inggris mulai berkuasa dan mengambil alih kekuasaan dari
Belanda.
16 Ahmad Rofiq, hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
2013), h. 12
41
Pada rentang waktu dari 1658 sampai 1796, banyak sekali orang Malayu
dibawa secara paksa oleh tentara Belanda ke Sri lanka untuk dipekerjakan di
berbagai perkebunan dan perusahaan milik Belanda.
Setelah kekuasaan diambil alih oleh Inggris tahun 1796, orang-orang Melayu
yang dibawa oleh Belanda ke Sri Lanka tidak bisa kembali ke kampung
halamannya. Banyak di antara mereka hidup dalam penderitaan, di tengah
masyarakat yang berbeda etnis dan agama.
Sampai sekarang banyak sekali tokoh Sri Lanka yang berasal dari keturunan
Indonesia, seperti Dr.Mohamed Purvis Drahaman, meninggal tahun 1963, politisi
melayu Srilanka yang berasal dari Sumenep Madura. Beliau juga anggota
parlemen Sri Lanka periode 1956-1960, pemimin berbagai organisasi melayu sri
lanka. Kemudian, Brigjend. Tuan Samayraan Buhary Sally, generasi ke 10 dari
Madura. Kemudian, Tony Saldin presiden Srilanka Indonesia friendship
assocation, juga keturunan Madura.
Secara historis, Indonesia dan Sri Lanka memiliki ikatan yang erat. Kerajaan-
kerajaan Budha kuno yang ada di Indonesia sebagian berasal dari Sri Lanka.
Populasi keturunan Melayu di Sri Lanka mengklaim bahwa nenek moyang mereka
berasal dari Indonesia khususnya Jawa. Terdapat berbagai kelompok keturunan
Melayu yang berupaya melestarikan seni budaya Melayu, di antaranya Sri Lanka
Malay Association (SLMA), Kumpulan Melayu Kotikawatte, Sri Lanka United
Malay Organization, Kandy Malay Association, Kumpulan Melayu Battaramulla,
Sri Lanka Malay Confederation, Mabole Malay Association, Sri Lanka Malay
Association Rupee Fund, Gampola Malay Association, Persatuan Kampong
42
Melayu Hunupitiya, Hill Country Malay Association Kelompok-kelompok
tersebut berbentuk organisasi formal dengan berbagai aktivitas.
Hubungan bilateral Indonesia-Sri Lanka berjalan baik, meskipun masih
banyak potensi kerja sama yang belum dieksplorasi. Meskipun hubungan kedua
negara cukup erat pada tingkat people to people contact, yang diwujudkan oleh
kegiatan-kegiatan KBRI Colombo dan masyarakat Indonesia di Sri Lanka dengan
Sri Lanka-Indonesia Friendship Association (SLIFA) dan Sri Lanka-Indonesia
Business Council (SLIBC), namun dalam tataran yang lebih tinggi, terdapat
kendala yang cukup besar yaitu penempatan Sri Lanka dalam kelompok negara
yang rawan secara ipoleksosbudhankam. Hal ini menyebabkan proses pemberian
visa Indonesia kepada warga negara Sri Lanka menjadi lebih panjang dan berliku-
liku, yang pada gilirannya kurang kondusif bagi kunjungan warga negara Sri
Lanka ke Indonesia.
Dengan selesainya konflik internal Sri Lanka maka Sri Lanka menjadi lebih
kondusif untuk investasi maupun wisata. Dalam berbagai fora internasional,
Indonesia dan Sri Lanka bersama-sama memperjuangkan kepentingan kolektif
seperti pemajuan HAM, pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara,
pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan sebagainya.
43
Foto Melayu Sri Lanka
Antara tahun 1806 dan 1951, kode etik ini mengalami proses kodifikasi,
review dan modifikasi, yang masing-masing dilakukan oleh beberapa ahli hukum
dan ulama terkemuka saat itu, termasuk dari negeri Melayu.
Undang-undang ini lahir dilatarbelakangi oleh keinginan umat muslim
(minoritas dari penduduk Sri lanka) untuk bisa melakukan pernikahan sesuai
dengan tuntunan ajaran Islam dan diakui oleh Negara. Dengan perjuangan yang
panjang, maka tehun 1951 disahkanlah sebuah undang-undang yang hanya berlaku
bagi komunitas muslim.
MMDA diimplementasikan dalam sistem pengadilan yang disebut dengan
pengadilan Quazi ( hakim Muslim ), termasuk Dewan Quazis dan Dewan
Penasehat. Ada 65 pengadilan Quazi di seluruh Sri Lanka dengan satu Quazi
masing-masing, yang melayani populasi sekitar 2 juta Muslim. Kebanyakan
Quazis memiliki yurisdiksi geografis (wilayah hukum berdasarkan daerah), namun
Quazis tertentu seperti komunitas Quazi for Memon, memiliki yurisdiksi etnik di
44
seluruh pulau dimana anggota komunitas Memon tinggal. Di Puttalam telah ada
Quazi khusus untuk semua pengungsi internal di kabupaten tersebut.
Dewan Quazis adalah dewan yang terdiri dari lima anggota laki-laki yang
bertugas untuk mengawasi permohonan banding yang timbul dari pengadilan atau
pengadilan Quazi, dan memberikan klarifikasi mengenai "pertanyaan hukum
Muslim yang mungkin timbul sehubungan dengan administrasi MMDA atau
apapun peraturan yang dibuatnya. Rapat dengar pendapat Quazi hanya diadakan di
Kolombo dan Kalmunai. Pengadilan Quazi berbeda secara signifikan dari sistem
pengadilan sipil dan tidak memungkinkan orang-orang yang terkena dampak
memiliki perwakilan hukum.
Jika suatu kasus tidak terselesaikan atau pihak-pihak yang merasa dirugikan
oleh keputusan Dewan Quazis, maka kasus kemudian diajukan di Pengadilan
Banding. Selanjutnya sesuai MMDA, hakim memiliki yurisdiksi atau wewenang
memerintahkan untuk pembayaran biaya pemeliharaan. Pengadilan Negeri
memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk memfasilitasi pemulihan jumlah yang
harus dibayar atas klaim berkenaan dengan mas kawin ( mahar dan kaikuli ) dan
ini juga berlaku bagi hal yang berkaitan dengan hak asuh anak.
Komisi Pelayanan Yudisial (JSC) diberi mandat untuk menangani penunjukan
Quazis yang pantas, yaitu Muslim laki-laki, berpengetahuan agama baik. Komisi
Pelayanan Yudisisal juga berwenang memberhentikan dan pengalihan anggota
Quazis dan Dewan Quazi. JSC dipilih berdasarkan 4 syarat: yaitu pengacara,
Moulavis atau Alim (sarjana agama), pegawai negeri yang pensiun di kelas staf,
dan / atau lulusan. JSC juga bertugas untuk mengambil tindakan terhadap keluhan
45
mengenai Quazis, namun hanya memiliki wewenang untuk menanyakan dan
menghentikan.
2. Sumber
a. Al-Quran dan Hadis
Sebagaimana undang-undang perkawinan Islam di negara lainnya.
Undang-undang ini juga bersumber dari Al-quran, Hadis dan pendapat imam
mazhab (Syafiiyah dan Hanafiyah), termasuk Syi’ah. Kemudian juga dipengaruhi
oleh nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat (Budaya). Undang-undang ini
berisi aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian dan yang
berkaitan dengannya.
Islam masuk ke Sri lanka di bawah oleh pedagang-pedagang Arab,
Pakistan dan India. Kedatangan orang Islam dari India semasa kurun ke-19 dan 20,
terutamanya orang Islam Pakistan dan India telah memperkenalkan Islam ala
Syiah dan mazhab Hanafi ke masyarakat Sri Lanka walaupun kebanyakan orang
Islam di pulau itu masih berpegang teguh pada amalan tradisional Islam Sunni.
Selain dibawah oleh pedagang Arab, India dan Pakistan, Islam juga
dibawah dan dikembangkan di Sri Lanka oleh orang-orang Melayu dari Indonesia
dan Malaysia sewaktu Belanda menjajah Indonesia dan Inggris menjajah
Malaysia. Dengan masuknya muslim Indonesia dan Malaysia ke Sri Lanka maka
berkembang pula mazhab Syafiiyah di Sri Lanka. Sebab Muslim Malaysia dan
Indonesia pada umumnya bermazhab Syafiiyah.
Pada zaman moden ini, orang Islam di Sri Lanka dikendalikan oleh Jabatan
Urusan Agama dan Budaya Orang Islam yang didirikan pada tahun 1980-an untuk
membela dan memperjuangkan nasip komunitis orang Islam daripada kelompok
46
lain. Hari ini, lebih kurang 8% orang Sri Lanka menganut agama Islam;
kebanyakannya dari komuniti etnik keturunan Arab dan Melayu.
Berkembangnya faham konservatif
Konservatisme beragama, ditandai dengan pemahaman keagamaan yang
tertutup dan literalis. Menurut Ulil Abshar Abdalla dalam sebuah diskusi di
Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) Jakarta, menjelaskan bahwa kelompok yang
paling dirugikan dari konservatisme beragama adalah kaum perempuan.
Perempuan dalam kalangan Islam konservatif cenderung mengalami pengekangan-
pengekangan. Keberadaannya hanya diposisikan dibawah dominasi laki-laki.
Pengekangan terhadap kaum perempuan dalam kalangan Islam konservatif
didasarkan pada fondasi pemahaman keislaman yang literalis dan skriptualis.
Paham keislaman yang skriptualis dan literalis telah menafsirkan ajaran keislaman
secara kaku dan tidak membaca ulang sumber-sumber ajaran Islam untuk
dikontekstualisasikan dengan situasi dan kondisi saat ini.
Seperti pentafsiran kalangan Islam konservatif terhadap ayat al-Qur’an
pada surat an-Nisa’ ayat 3 (tiga), yang menjelaskan terkait dengan persoalan
poligami dalam Islam. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang muslim
diperbolehkan menikahi dua, tiga atau empat perempuan. Kaum konservatif
melihat teks dari surat tersebut sebagai justifikasi dari hukum kebolehannya
melakukan poligami. Klaim mereka akan kebolehan atas hukum poligami tersebut
pada dasarnya bersumber pada cara tafsiran kelompok mereka atas dalil
keagamaan secara literalis. Mereka melihat bahwa ada teks al-Qur’an yang
memperbolehkan itu.
47
Padahal, untuk menafsirkan dalil-dalil agama tidak bisa hitam-putih
sebagaimana kaum Islam konservatif yang tidak mau memahami teks ayat tersebut
secara kontekstual dan komprehensif. Dalam lanjutan dari teks ayat tersebut
sebenarnya menjelaskan bahwa untuk melakukan poligami seseorang muslim
harus mampu untuk berlaku adil kepada calon istri-istrinya. Lebih lanjut lagi,
dalam sisi historis perkembangan Islam, ada sebuah sejarah yang menjelaskan
bahwa ketika Islam pertama kali disebarkan oleh Rasulullah, Islam membebaskan
martabat kaum perempuan yang pada zaman Jahiliyah tidak dianggap sebagai
manusia seutuhnya.
Dengan adanya tambahan dalil yang mempersyaratkan seseorang muslim
yang akan poligami untuk mempunyai sifat adil dan pendasaran historis yang
menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang memperjuangkan martabat
perempuan tersebut, pada dasarnya sudah otomatis menggugurkan klaim dari
penafsiran kaum skriptualis dan literalis yang memahami ajaran Islam secara
hitam-putih di atas.
Bahkan, belakangan ini banyak dari kalangan intelektual Islam yang
banyak meneliti bagaimana sebenarnya posisi perempuan dalam Islam. Para
intelektual Islam banyak yang menjelaskan bahwa pada dasarnya Islam sangat
menghargai martabat seorang perempuan. Mereka menafsirkan dalil-dalil al-
Qur’an dengan mengkontekstualisasikan dengan dunia saat ini dan memahami teks
al-Qur’an secara historis.
Perlunya penafsiran ulang atas dalil-dalil kegamaan secara kontekstual dan
historis adalah upaya untuk membawa ajaran-ajaran agama supaya mampu
48
menjawab tantangan persoalan zaman saat ini. Praktik-praktik dominasi laki-laki
atas perempuan yang selama ini terjadi adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Dan
praktik-praktik kejahatan tersebut sudah tak ada tawar menawar lagi untuk tidak
diakhiri.
Dalam konteks yang demikian itu, agama seharusnya masuk dan mengikuti
perdebatan tersebut dan menjawab tantangan-tantangan tersebut. Sebagaimana
yang telah dijelaskan di atas bahwa Islam mempunyai spirit untuk membebaskan
kaum perempuan dari kekangan peradaban zaman Jahiliyyah. Sebagaimana yang
sudah dicontohkan pada masa itu, bahwa Islam adalah membebaskan kaum
perempuan. Seharusnya, saat ini Islam juga harus berperan dalam upaya menjawab
tantangan peradaban saat ini. Bukan malah sebaliknya, kita menutup diri dari
perdebatan tersebut dan melegitimasinya dengan dalil keagamaan.
Masih banyak muslim Sri lanka yang berpaham konservatif. Dimana
sangat kaku memahami Al-Qur’an dan Hadis.
b. Budaya setempat
Disamping bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis, Undang-Undang ini juga
digali dan diambil dari hukum dan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat Sri
Lanka. UU tersebut mencakup ketentuan yang berkaitan dengan adat istiadat
setempat yang tidak diketahui hukum Islam, seperti kaikuli (mas kawin yang
diberikan dari pengantin perempuan kepada mempelai laki-laki), ini banyak diikuti
oleh pasangan muda Sri Lanka pada saat ini. Di antara aliran pemikiran agama
tertentu, kaikuli dianggap haram. Kalau kita bandingkan dengan adat istiadat yang
ada di Indonesia, ini mirip dengan adat istiadat yang berlaku di sebagian
masyarakat Minangkabau.
49
Sudah menjadi hal yang umum bahwa praktek hukum Islam diberbagai
negara dipengaruhi oleh hukum dan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat negara
tersebut.
Di satu sisi umat muslim ingin berhukum dengan hukum Islam secara
menyeluruh, namun disisi lain ada hukum-hukum dan nilai-nilai yang hidup
ditengah masyarakat yang tidak bisa dielakkan. Ditambah lagi dengan perdebatan
panjang para ahli hukum Islam lintas mazhab dalam menentukan hukum yang
tidak disebutkan secara sareh dalam al-Qur’an.
Sistem kasta masih mempengaruhi cara pikir masyarakat Sri Lanka. Tidak
ada masyarakat yang semua anggotanya sama. Peran dan posisis dari masyarakat
dalam tingkatan status sosial bervariasi dari kultur ke kultur. Ahli sosial
menjelaskan tingkatan status sebagai stratifikasi sosial. Asia selatan didominasi
sistem kasta. Sistem kasta dikaitkan dengan kepercayaan hindu. Sistem ini ditandai
dengan kelahiran dan keturunan. Interaksi sosial diatur oleh kasta, seseorang
dibatasi untuk menikah dalam kastanya dan peran sosial, termasuk pekerjaan
dibatasi dan diartikan dari kasta. Sebagai contoh lainnya, yang menjadi biksu
hanya boleh dari Brahmana sebagai kasta tertinggi.
Beberapa kasta sering dibatasi untuk daerah tertentu. Secara tradisional,
ada subkasta untuk tukang pengulit, mereka yang mencuci baju, dan pemotong
rambut. Aturan sosial yang berhubungan dengan ritual juga menjadi pembeda
kasta. Pria dewasa dari Brahmana sering mempunyai semacam tali pengikat atau
benang suci menghiasi bawah baju mereka. Nama seseorang juga dapat
mengindikasikan kasta.
50
Lima kategori kasta dari yang tertinggi hingga yang terendah antaralain
adalah Brahmana, Ksatrya, Waisya, Sudra, dan orang orang yang tidak pantas
untuk ditandai dengan kasta. Grup terakhir ini yaitu sebagai yang tidak tersentuh
dan berada di urutan paling bawah. Untuk melengkapi pemikiran dari variasi
status, beberapa brahmana percaya bahwa mereka akan tercemar bila mereka
tersentuh oleh golongan bawah.
Kasta Brahmana biasanya terdiri dari biksu dan guru agama. Seiring
dengan berjalannya waktu, mereka menjadi pemilik harta, pemilik tanah, dan
sekarang mereka menjadi orang dengan pendidikan tertinggi dan berorientasi
perkotaan. Ksatria atau kasta prajurit, juga menjadi pemilik tanah dan pedagang.
Pekerjaan kasta waisya meliputi pedangang kecil dan petani. Ada celah besar
diantara tiga pertama (brahmana, ksatria, waisya) dan tingkat berikutnya yaitu
sudra. Mayoritas hindu adalah sudra. Secara pekerjaan, banyak yang menjadi
petani, pekerja yang cakap yang mempunyai keranjang dan memproduksi kayu.
Kategori terbawah adalah mereka yang pekerja kasar dari semua pekerjaan
dan semua dilihat orang lain sebagai yang tidak bersih/kotor. Mereka adalah
individu yang tidak mempunyai kasta. Kasta ini sering disebut sebagai yang tak
tersentuh karna kasta yang tinggi percaya bahwa sentuhan mereka adalah
pencemaranr. Pembersih toilet, tukang pengulit merupakan pekerjaan yang dijalani
oleh kasta rendah ini. Mereka yang tidak tersentuh ini diartikan sebagai dalit.
Mereka tidak mendapatkan perhatian dan tidak diizinkan untuk memasuki candi,
dilarang melintasi jalan-jalan tertentu, dan mereka dilarang memakai sandal di
beberapa bagian di Asia Selatan.
51
Sistem kasta dalam beberapa cara ditindas. Itu digunakan untuk
mengesahkan diskriminasi. Kasta yang terendah itu dilarang untuk menyentuh
kasta tertinggi atau mendapat makanan atau tinggal bersama. Di beberapa tempat,
secara tradisi, bila individu dari kasta terendah melakukan kontak dengan
Brahmana,berarti kematian. Dalit sering dilarang untuk memasuki candi karna
takut mereka akan mencemari candi. Beberapa Brahmana merasa terkontaminasi
bila mereka melihat yang tidak tersentuh/dalit. Pada waktu yang sama, kasta sering
dilibatkan dalam obligasi sosial dan ekonomi.
Perubahan dalam masyarakat terjadi melalui urbanisasi, pengembangan,
dan modernisasi yang telah melemahkan sistem kasta. Selanjutnya, kepemimpinan
moral oleh pemimpin-pemimpin penting, yang paling berjasa Mahatma Ghandi,
yang telah bekerja menyingkirkan kegiatan-kegiatan yang paling mendiskriminasi.
Ghandi memprotes bila kasta yang tidak tersentuh tidak diijinkan masuk ke dalam
kuil, tetapi sekumpulan kasta yang tersisa sekarang sangat kuat, terutama di daerah
terpencil. Untuk keluar dari kasta, masyarakat terkadang mengubah nama,
mengganti nama bila itu mengindikasikan kasta yang lebih rendah.
Beberapa orang berpindah agama dari Hindu ke keyakinan yang lain.
Meskipun sering ada kecacatan dari kasta yang tersisa. Yang lain tetap berpindah
dengan mudah ke kota dengan sebuah usaha untuk memulai sebuah kehidupan
yang baru. Juga pemerintah, telah membuat usaha-usaha untuk menyingkirkan
penyimpangan kasta dengan memesan suatu bagian pekerjaan tertentu untuk
mereka yang berkasta lebih rendah atau tidak mempunyai kasta. Sistem pemesanan
ini membuktikan adanya kontroversi yang tinggi untuk masyarakat semua kasta.
52
Anggota-anggota kasta-kasta tinggi,khususnya,mempercayai itu untuk menjadi
sebuah bentuk dari kebalikan diskriminasi. Anggota-anggota dari kasta yang lebih
rendah melihat sistem ini tidak bisa ditawar lagi.
Kehidupan Keluarga
Keragaman budaya di Asia Selatan sangat berpengaruh terhadap aspek
kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga dari satu daerah kedaerah yang lain
berbeda. Salah satu perbedaan itu adalah budaya pernikahan dalam keluarga.
Sebagaian besar orang tua memberlakukan sistem perjodohan sesuai dengan kasta
( jika beragama Hindu), dan pemeluk agama yang sama (jika beragama Islam).
Sistem perjodohan dalam agama Hindu ikut mempengaruhi sistem perkawinan
muslim Sri Lanka. Banyak sekali wanita muslimah dikawinkan oleh orang tuanya
dengan cara perjodohan. Sebenarnya sistem perjodohan dalam Islam juga tidak
dilarang, asal didasari oleh kerelaan semua pihak.
Seiring dengan perubahan sosial, pernikahan yang didasarkan oleh
perasaan cinta dengan memilih pasangannya sendiri juga mulai berkembang di
Asia Selatan, termasuk di Sri Lanka, khususnya di kawasan perkotaan yang pola
hidupnya terbuka dan lebih maju.
Mahar/mas kawin menjadi bagian yang sakral dalam pernikahan.
Maskawin oleh sebagaian penduduk Asia Selatan dianggap sebagia hadiah untuk
keluarga calon pengantin pria oleh calon pengantin wanita. Adapula keluarga
pengantin laki-laki yang memberikan maskawin kepada keluarga pengantin
wanita. Sistem pemberian maskawin atau mahar ini juga menjadi bahan
perdebatan. Sebagian penduduk tidak setuju dengan pemberian mahar karena
mahar menggambarkan sebagai harga pengantin perempuan.
53
Pertemuan antara Islam, Budha, Hindu, berbagai etnis, tradisi dan agama
lainnya di Sri Lanka, menjadikan masyarakat sri Lanka punya ciri khas tersendiri
dan agak rumit. Keanekaragaman di Sri Lanka kadang berdampak tidak
harmonisnya kehidupan masyarakat, konflik berkepanjangan. Perdebatan hukum
yang panjang, termasuk undang-undang perkawinan Islam.
C. Latar Belakang Reformasi Muslim Marriage And Divorce Act di Sri
Lanka.
1. Diskriminatif terhadap hak-hak perempuan
Setiap tahun, ratusan perempuan dari kelompok minoritas Islam di Sri Lanka
dipaksa kawin oleh orang tua maupun wali mereka.17
Pengacara hak asasi, Ermiza Tegal, mengatakan perkawinan di kalangan anak
Muslim meningkat dari 14% menjadi 22% dalam waktu satu tahun di provinsi di
sebelah timur negara itu, yang disebabkan oleh meningkatnya konservatisme.
Undang-undang umum Sri Lanka tidak mengizinkan perkawinan di bawah
umur dengan batas 18 tahun. Namun undang-undang komunitas yang sudah
berusia 10 tahun, yang disebut UU Perkawinan dan Perceraian Muslim atau
MMDA, memungkinkan pemimpin komunitas Muslim -yang sebagian besar
adalah pria- memutuskan usia perkawinan.
Dan tidak ada batas usia walau perkawinan yang melibatkan anak perempuan
12 tahun membutuhkan izin dari pejabat pengdilan Islam.
Namun pegiat perempuan Muslim mulai bergerak untuk mereformasi MMDA
walau mendapat ancaman serius dari para ulama dan para pemimpin komunitas
yang konservatif.
17 www.Islam sri Lanka, akses tgl 26 September 2018
54
PBB dan Uni Eropa juga sudah mendesak pemerintah Sri Lanka untuk
mengubah MMDA dan undang-undang lain yang diskriminatif. Namun tidak
banyak harapan pada saat ini karena komite yang dibentuk pemerintah sekitar 10
tahun lalu untuk mengkaji MMDA gagal untuk menyusun usulan yang nyata.
Sementara kelompok-kelompok Muslim, seperti Jamiyathul Ulama dan Thawheed
Jamaath sejak dulu menentang perubahan.
Bendahara Thawheed Jamaath, BM Arshad, mengatakan organisasinya
mendukung reformasi MMDA selama usulannya berasal dari komunitas dan
menolak penetapan batas usia perkawinan. "Baik Islam maupun Thawheed
Jamaath tidak menerima perkawinan anak," kata Arshad, "Namun Thawheed
Jamaath tidak pernah akan setuju dengan penetapan usia minimum perkawinan."
Pusat kesejahteraan sosial di Sri lanka sudah membantu lebih dari 3.000
perempuan Muslim dengan berbagai masalah selama tiga tahun belakangan,
termasuk 250 korban perkawinan anak.
Shreen Abdul Saroor, pegiat dari Jaringan Aksi Perempuan,"Perkawinan anak
adalah pemerkosaan secara hukum," tuturnya sambil menegaskan bahwa usia 18
tahun seharusnya menjadi batas hukum menikah untuk semua komunitas di Sri
Lanka terlepas dari kebangsaan dan agamanya.
55
Shreen Abdul Saroor (pembela perempuan Sri Lanka)
Seorang anak, menurutnya, belum dewasa secara fisik untuk melahirkan anak
yang lain dan mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat pendidikan. "Jika
kita lihat anak-anak yang kawin ini, akan berpengaruh kepada semua komunitas.
Semua komunitas menjadi mundur," tegas Saroor. "Pesan saya kepada komunitas
Muslim dan para pemimpin agama adalah mohon jangan hancurkan masa kanak-
kanak para anak ini."
Ada kekhawatiran besar bahwa MMDA melanggar hak-hak wanita Muslim
dan membatasi akses terhadap keadilan,. Kekhawatiran ini berkaitan dengan
ketentuan dalam UU itu sendiri yang cendrung bias jender. Ditambah lagi dengan
rumitnya masalah prosedur dan pelaksanaannya melalui pengadilan Quazi (Qadi).
Beberapa masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hak yang serius antara
lain: Mengizinkan perkawinan anak dengan tidak menetapkan usia minimum
pernikahan bagi umat Islam selama 18 tahun (seperti undang-undang umum).
56
Pada Part 2 no.23, MMDA disebutkan “Marriage of girl who has not
attained the age of twelve not to be registered without Quazi’s permission.
Permohonan perkawinan oleh wanita usia dibawah 12 tahun tidak bisa didatarkan
kecuali seizin Qazi. 18
Pada kenyataannya banyak Quazi mengizinkan pernikahan dengan anak di
bawah usia 12 tahun. Para Quazi beralasan tidak ada dalil secara qat’i dalam al-
Quran dan Hadis menetapkan batasan minimal usia perkawinan, baik laki-laki
maupaun perempuan. Justru kalau usia perkawinan dibatasi akan menyebabkan
hal-hal negatip lainnya, seperti perzinaan dikalangan anak-anak muda.
Banyak sekali kasus pelecehan seksual, percerain yang diakibatkan oleh
perkawinan di perempuan bawah umur.
Kemudian tidak ada persyaratan persetujuan (lisan maupun tulisan) dari calon
pengantin wanita. Jika orang tuanya setuju dengan calon suami anaknya, maka
pernikahan dilansungkan, walaupun tidak mendapatkan persetujuan dari anaknya.
Maka banyak kasus seorang ayah menikahkan anaknya dengan orang kaya, namun
tidak dicintai anaknya, dengan alasan wali mujbir. Perbuatan orang tua seperti ini
didukung pula oleh kondisi ekonomi keluarga yang lemah.
Dalam hukum Islam ada istilah wali mujbir dimana seorang ayah boleh
menikahkan anaknya dengan orang yang dia pilih, tanpa persetujuan anak tersebut.
Ini berlaku jika anak tersebut belum baligh atau bodoh. Jika anak itu sudah baligh
dan tidak bodoh wali harus minta izin terhadapnya.19
18 MMDA. Of.Cit. h.Part 2, ayat 16-23
19Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Depok:Madina, 2016) h.290-291
57
Sebenarnya ijbar bukan harus diartikan paksaan, melainkan “pengarahan”
seorang wali kepada anaknya, karena anak memilki keterbatasan karena belum
baligh atau lemah akal.20
Zaman sekarang wanita lebih bisa mengenal calonnya dari pada walinya.
Jarak antara laki-laki dan perempuan sudah dihubungkan oleh media komunikasi
yang canggih.
Hanya suami yang diberi hak untuk bercerai unilateral tanpa alasan. Suami
punya hak peto mutlak untuk bercerai. Dalam ajaran Islam hak Talaq adalah hak
suami, artinya isteri tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan kalau tidak
dijatuhkan oleh suami, namun meskipun itu adalah hak suami bukan berarti suami
boleh semena-mena menjatuhkan talaq.
Menurut Syafi'iyah, Hukum asal talaq adalah Makruh berdasarkan Hadits
Nabi saw sebagai berikut:
Artinya : Dari umar ra dari Rasulullah saw bersabda, perbuatan halal yang
paling dibenci Allah adalah perceraian (HR.Abu Daud dan Hakim)
Menurut Hambali, Hukum talaq itu beberapa macam:
• Talaq Wajib yaitu talaq yang dijatuhkan oleh pihak
hakam(penengah)karena perpecahan antara suami isteri yang tidak
mungkin disatukan kembali dan talaq adalah satu-satunya jalan
• Talaq Haram yaitu talaq tanpa lasan yang benar, diharamakan karena
menganiaya atau menyakiti isteri yang akhirnya akan merugikan kedua
belah pihak tidak ada guna dan kemaslahatan dari talaq ini.
20 Beni Ahmad, Antropologi Hukum, (Bandung:Pustaka Setia, 2012), h. 167
58
• Talaq sunnah yaitu talaq yang disebabkan isteri mengabaikan
kewajibannya kepada Allah atau suatu suka melanggar larangan-Nya dan
isteri dikategorikan rusak moralnya sedangkan suami sudah berupaya
memperbaiki.
Kalau merujuk kepada pendapat mazhab Hambali di atas, seorang suami tidak
boleh seenaknya mentahalaq istri, tanpa alasan.
Dalam Islam dikenal juga istilah Khulu’: adalah talaq yang dijatuhkan suami
karena menyetujui atau memenuhi permintaan isterinya atau memenuhi
permintaan isterinya dengan jalan sang isteri membayar tebusan
Ulama terkemuka, Sheikh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya, Halal dan
Haram dalam Islam, berkata wanita yang tidak tahan tinggal dengan suaminya ada
hak untuk membebaskan dirinya daripada ikatan perkawinan, dengan
mengembalikan mas kahwin (mahar) kepada suaminya. Pemberian dari isteri itu
katanya, sama ada lebih atau kurang nilainya bergantung kepada persetujuan
kedua-dua pihak. Bagaimanapun, katanya, seorang suami itu sepatutnya tidak
meminta lebih daripada yang diberikannya kepada isteri.
“Dan tidak halal bagi kamu mengambil balik sesuatu yang telah kamu
berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya (suami isteri) takut tidak
dapat menegakkan hukum Allah. Oleh itu kalau kamu khuatir bahawa
kedua-duanya tidak dapat menegakkan hukum Allah, maka tidaklah
berdosa (tebus talak) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.
Itulah hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang
melanggar hukum Allah, maka mereka itulah orang yang zalim.” (Al-
Baqarah: 229)
Bagaimanapun, menurut Al-Qaradhawi, adalah tidak dibenarkan bagi wanita
untuk meminta cerai dari suami kecuali dia dianiaya oleh suami atau dalam
keadaan dia mempunyai sebab syarii. Katanya, Nabi bersabda, maksudnya: "jika
59
wanita meminta cerai dari suaminya tanpa sebab jelas, terhalang haruman syurga
darinya."(Hadis riwayat Abu Daud)”.
Larangan itu tidaklah secara total. Isteri yang mempunyai sebab syarii boleh
meminta untuk diceraikan, terutamanya yang berkait dengan kepentingan akhirat
atau takut tidak dapat menegakkan hukum Allah. Dari penjelasan ini, nyata sekali
nasib seorang isteri masih dilindungi di dalam Islam dan dia mempunyai hak untuk
bercerai apabila dirasakan perkahwinan sudah tidak memberikan nikmat
kepadanya.
Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mugnhi berkata, “Jika isteri membenci
suaminya kerana akhlaknya atau perbuatannya atau agamanya atau
kesombongannya atau kelemahannya atau sebagainya, lalu dia khuatir dirinya
tidak akan dapat melaksanakan hak Allah dalam ketaatan kepada-Nya, maka
diperbolehkan kepadanya untuk meminta khulu’ dengan menebus dirinya iaitu
mengembalikan semua pemberian suaminya (dalam akad nikah) sebagaimana
firman Allah dalam Surah Al-Baqarah: 229.”
Perceraian itu boleh dituntut di Mahkamah Syariah, sama ada dengan cara
fasakh (pembubaran perkahwinan) atau khuluq (tebus talak iaitu cerai yang
diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suaminya).
Dalam undang-undang keluarga Islam, perceraian boleh juga berlaku melalui talak
ta’liq dan pertukaran agama.
Maskawin dibayarkan oleh perempuan kepada laki-laki, yang disebut dengan
kaikuli, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
Proses perceraian oleh istri sangat panjang, membutuhkan alasan, bukti, dan
saksi. Di bawah sekte Syi’ah tertentu tidak ada pilihan bagi wanita untuk
60
mendapatkan perceraian atas kehendak mereka sendiri, atau bagi Quazi untuk
memberikan perceraiannya. Persetujuan suami selalu dibutuhkan; Ketentuan
sewenang-wenang untuk perawatan istri dan anak tergantung pada Quazi. Praktek
poligami tanpa persyaratan persetujuan dari istri-istri atau istri. Kalau kita
bandingkan dengan undang-undang perkawinan Indonesia. Dimana suami yang
mau berpoligami, harus mendapat persetujuan istri tua.
Wanita, walaupun berkualitas (dalam bidang hukum) tidak diizinkan menjadi
pendaftar pernikahan, Quazis, juri atau anggota Dewan Quazi.
Disebutkan dalam MMDA, PART XII SAVINGS AND TRANSITIONAL
PROVISIONS.
“The Judicial Service Commission may appoint any male Muslim of good
character and position and of suitable attainments to be a Quazi.
Board or Quazis.
The Judicial Service Commission may appoint a Board of Quazis, consisting
of five male Muslims resident in Sri Lanka, who are of good character and
position and of suitable attainments, to hear appeals from the decisions of the
Quazis under this Act.
Akses perempuan Muslim terhadap keadilan sangat dibatasi di pengadilan
Quazi. Perempuan yang terkena dampak telah diartikulasikan di beberapa forum
bahwa mereka didiskriminasi oleh sistem pengadilan paroki Quazi, yang secara
signifikan berbeda dari sistem pengadilan sipil dan tidak memungkinkan klien
memiliki perwakilan hukum. Perempuan sering dianiaya oleh Quazis yang tidak
kompeten dan para juri di pengadilan; tidak diberi perlakuan yang sama seperti
61
suami mereka; tidak dapat mengungkapkan sisi mereka tanpa takut dilecehkan
secara verbal, diancam dan dipermalukan di pengadilan selama proses kasus
mereka. Lebih sering daripada bukan juri semua laki-laki (tanpa kualifikasi) dipilih
oleh Quazis dengan sewenang-wenang.
2. Tidak sesuai dengan perkembangan sosial
Tidak ada masyarakat yang statis, semua masyarakat berubah. Perubahan
itu bisa secara cepat dan bisa secara lambat. Banyak para ahli melakukan
penelitian dalam bidang perubhan sosial dan faktor penyebab perubhan itu.
Semakin dihargainya hak-hak perempuan di dunia Internasional. Semakin
diakuinya hak-hak azazi manusia. Berkembangnya paham kesetaraan gender.
Perkembangan media teknologi komunikasi ikut mempengaruhi cara berfikir
perempuan, merupakan salah satu penyebab pendorong usaha reformasi undang-
undang perkawinan muslim di Sri Lanka.
Menurut Ogburn dan Nimkoff, ada delapan jenis perubahan utama dalam
kehidupan keluarga yang disebabkan oleh teknologi, yaitu:
1. Penekanan semakin besar tehadap percintaan
2. Perkawinan dalam usia yang semakin muda
3. Anggota keluarga yang semakin kecil
4. Jumlah istri yang bekerja semakin besar
5. Kekuasaan orang tua yang semakin berkurang
6. Pemberian perhatian terhadap anak semakin besar
7. Angka percerain semakin besar
8. Fungsi keluarga semakin mengecil
62
Perubahan di atas semuanya disebabkan oleh penemuan dalam berbagai
bidang teknologi. Namun pada tulisan ini tidak kami jelaskan lebih rinci,
bagaimana cara teknologi merubah kehidupan sosial umat manusia.21
3. Sangat dipengaruhi budaya Patriarki
Istilah kebudayaan mengacu pada keyakinan, idielogi, dan mitos, yaitu
citra-citra kolektif dan ide suatu komunitas. Ini yang disebut elemen spiritual dan
psikologis kebudayaan. Selain itu kebudayaan juga memiliki elemen-lemen
material berupa teknologi dan lembaga-lembaga sosial. Tetapi klasifikasi semacam
ini lebih bersifat artifisial. Karena di dalam kenyataan elemen-elemen spiritual
psikologis dan material itu bercampur baur.
Istilah kebudayaan seringkali dipakai dalam arti yang luas, yaitu
mengacu pada bentuk-bentuk yang unik yang merupakan gabungan dari semua
unsur, yaitu citra kolektif, keyakinan, ideologi, lembaga-lembaga sosial, teknologi,
dan bahkan faktor-faktor geografis dan demografis. Untuk mencegah pencampur
bauran yang tidak karuan, maka digunakan istilah kebudayaan dalam pengertian
entitas kultural yang mengacu pada unsur-unsur yang khas dari suatu masyarakat
sebagai lawan dari lembaga-lembaga sosial dan teknik. Dalam arti sempit,
kebudayaan mengacu pada keyakinan.
Patriarki adalah pemerintahan oleh para pria.22 Wanita dianggap tidak
punya kemampuan untuk memimpin, dikarnakan keterbatasan pisik dan psikis.
21 Lihat Penjelasan lengkap, Robert H.Lauer, Perspektif tentang Perubahan Sosial,
terjemahan oleh Ali Mandan SU, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) h.216-219
22 Soerjono Soekanto, kamus sosiologi (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1993), h.359
63
Bahkan Patriarki ekstrim memandang wanita tidak punya apa-apa dan dipandang
derajatnya di bawah kaum pria.
Pria sangat dominan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Sri
Lanka, termasuk dalam aspek hukum dan politik.
Pemahaman terhadap Islam secara parsial atau tidak secara
komprehensip salah satu penyebab timbulnya budaya Patriarki. Banyak sekali ayat
dan hadis yang dijadikan rujukan pembelaan terhadap dominasi pria atas wanita.
Sebut saja ayat-ayat tentang waris, hakim, saksi, pemimpin, hak talaq dan banyak
lagi ayat-ayat lain yang dijadikan alasan untuk menunjukkan dominasi pria atas
wanita, yang tidak dijelaskan secara rinci pada tulisan ini. Termasuk pratek
sejarah umat Islam, yang menggambarkan derajat wanita setingkat lebih tinggi dai
atas wanita.
Max Weber, seoarang sosiolog Jerman banyak menulis hubungan Islam
dengan berkembangnya Patriarki di dunia Islam. 23
Dalam Muslim Marriage And Divorce Act, Part 5 ayat 34. Part 1 ayat
12 h.261 tentang kaikuli dan jadi syarat hakim, terlihat sangat dominannya peran
kaum pria atas wanita, pria lebih tinggi derajatnya atas wanita.
4. Desakan PBB dan Uni Eropa
Sri Lanka dianggap negara yang belum bisa menjalankan secara penuh
sistem pemerintahan demokratis. Banyak sekali terdapat pelanggaran HAM,
termasuk kepada kaum perempuan. Oleh sebab itu Perserikatan Bangsa-Bangsa
mendesak Sri lanka supaya memperlakukan kelompok minoritas secara adil,
23 Brayan S Turner, Sosiologi Islam, (Jakarta:PT.rajaGrafindo Persada,1994) h. 139
64
menghargai hak-hak perempuan, dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk
dalam bidang hukum dan politik.
D. Usaha dan Kendala Melayu Muslim mereformasi Muslim Marriage
And Divorce Act
1. Usaha reformasi yang dilakukan oleh Muslim Melayu dan Muslim Sri
Lanka
Meskipun usaha reformasi yang paling awal dapat dilacak kembali pada
tahun 1954, proses reformasi memperoleh momentum signifikan dari pertengahan
tahun 1980an. Perubahan penting termasuk, amandemen penunjukan Quazis oleh
Komisi Pelayanan Yudisial pada tahun 1964. Selama bertahun-tahun, berbagai
aspek MMDA telah disorot untuk reformasi oleh kelompok yang berbeda. Banyak
komite untuk reformasi hukum telah dibentuk mulai dengan komite umum 1956
tentang reformasi hukum adat yang melihat opsi untuk kode sipil yang seragam,
yang mendapat banyak tentangan dari komunitas Muslim.
Komite-komite selanjutnya yang secara khusus mengenai reformasi
Hukum Keluarga Muslim dibentuk. Pada tahun 1970 sebuah komite yang
dipimpin oleh Dr. HMZ Farouque yang memberikan rekomendasi untuk reformasi
yang mencakup amandemen substantif dan prosedural terhadap MMDA, termasuk
menaikkan usia minimum perkawinan. Pada tahun 1984 - sebuah komite dibentuk
namun dibubarkan kemudian tanpa kemajuan yang nyata. Pada tahun 1990 -
sebuah komite dibentuk dan dipimpin oleh Dr AMM Shahabdeen, yang telah
menjadi panitia yang paling berhasil sampai saat ini, dalam hal mempersiapkan
laporan dalam waktu dua tahun dan menyerahkannya kepada pemerintah.
Prosesnya diakhiri dengan tidak adanya tindakan legislatif, karena reformasi
65
MMDA bukanlah prioritas politis bagi para pemimpin Muslim atau pemerintah
saat itu. Pada tahun 2005. MWRAF memprakarsai Komite Independen untuk
Reformasi Hukum Pribadi Muslim (ICMPLR). ICMPLR, menyusul proses
konsultatif yang meluas dengan banyak aktor, menyiapkan laporan komprehensif
mengenai reformasi undang-undang, yang berkontribusi sebagai dokumentasi awal
dan pendahulu komite 2009 yang ditunjuk oleh kabinet. Pada tahun 2009, 16
anggota Komite Reformasi Hukum Keluarga Muslim dibentuk oleh Menteri
Kehakiman Milinda Moragoda. Panitia dipimpin oleh mantan Hakim Agung dan
Penasihat Hukum Presiden Saleem Marsoof. Panitia belum mengajukan
rekomendasinya untuk melakukan reformasi MMDA kepada Menteri Kehakiman.
Pada tahun 2009 setelah Menteri Kehakiman Milinda Moragoda berdiskusi
dengan beberapa Muslim terkemuka, diakui bahwa beberapa reformasi terhadap
hukum pribadi Muslim "sangat dibutuhkan". Dia memperoleh persetujuan kabinet
untuk membentuk sebuah komite beranggota 16 orang yang terdiri dari tokoh
hukum senior, kepala Jamaatul Ulama All Ceylon (ACJU), akademisi dan anggota
organisasi masyarakat sipil.
Pegiat perempuan, Shreen abdul Saroor memperjuangkan reformasi
MMDA.
2. Kendala
a. Perdebatan panjang
Terjadi perdebatan panjang di antara para pemuka agama Islam, baik dari
mazhab yang berbeda maupun dari mazhab yang sama. Apalagi di Sri Lanka
terdapat sebagian kecil Syi’ah dan Ahmadiyah. Perdebatan masalah-masalah yang
66
berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan hal-hal yang ditimbulkan oleh kedua
hal tersebut. Perdebatan kelompok muslim, seperti jamiyatul ulama dan Thawheed
jamaath.
Pada hal hukum Islam berubah sesuai dengan perkembangan sosial, selagi
tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis.
Berkembangnya Islam konservatif pada sebagian umat Islam Sri Lanka,
menyebabkan perdebatan yang tidak berakhir dengan keputusan. Al-Qur’an
dipahami secara tekstual. Menolak pemahaman-pemahaman baru terhadap Al-
Qur’an.
Disatu sisi, kondisi masyarakat telah berubah oleh berbagai faktor. Namun
disisi lain pemahaman terhadap ayat-ayat suci masih dipakai pemahaman-
pemahaman lama.
Seharusnya al-Quran difahami sesuai dengan konteks kekinian. Dalam arti
cara menafsirkan al-Quran disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Ulama telah menulis dalam banyak kitab fiqh, Ushul Fiqh, Qawaid
fiqhiyah, qawaid ushuliyah, qawaid Tafsir, tafsir ahkam, metode ijtihad berbagai
mazhab dan lainnya. Semua itu adalah usaha para ulama untuk menjawab
perubahan sosial.
Keterbatasan pemahaman agama antar lintas mazhab diduga sangat
menghambat usaha reformasi undang-undang perkawinan Islam di Sri Lanka.
b. Kurang Dukungan pemerintah
Pemerintahan yang dikuasai oleh non muslim menjadi salah satu kendala
dalam merofermasi Undang-undang perkawinan Muslim. Parlemen dikuasai oleh
67
mayoritas non muslim. Jabatan politik dikuasai oleh non muslim. Hanya sebagian
kecil jabatan politik dikuasai oleh orang-orang muslim.
Secara teoritsi ada pengaruh keyakinan terhadap politik. Menurut kaum
Marxis pengaruh keyakinan terhadap kehidupan politik bersifat sekunder. Karena
keyakinan itu hanyalah cerminan atau pantulan dari struktur sosio-ekonomis.
Tetapi pemikir atau Brat tertentu antara lain Albert Thibaudet beranggapan
bahwa politik adalah ide.
Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut ideologi dan mitos pada
dasarnya memainkan peranan yang sama dalam kehidupan politik. justru karena
ideologi dan mitos maka masyarakat dengan mudah dapat dimobilisasi, meskipun
mobilisasi itu kerap kali bersifat kamuflase. Dengan kata lain, ideologi dan mitos
kadang-kadang merupakan alat yang efektif untuk melakukan kamuflase. Namun
demikian ideologi dan mitos pun bisa mencerminkan kenyataan.
Dalam pemikiran yang lebih positif ideologi dan mitos itu mencerminkan
sistem nilai yang dianut dalam suatu komunitas. Dan karena itu ideologi dan mitos
pun dapat berperan sebagai penekan atau bisa juga sebagai pencegah terjadinya
ketegangan-ketegangan sosial. Dalam kehidupan politik seperti halnya dalam
kehidupan sosial yang lain, orang pun berusaha mengembnagkan mitos dan
ideologinya sendiri yang dimaksudkan untuk meredakan konflik dan memperkuat
integrasi sosial.
Masalah legitimasi kekuasaan pun terkait erat dengan persoalan keyakinan,
yang tergantung pada ideologi dan mitos yang umum dianut dalam masyarakat.
Ideologi dengan demikian menentukan tipe legitimasi-apakah bersifat monarki
68
demokrasi, komunis, atau apa. Suatu pemerintahan dikatakan sah atau legitim bila
sesuai dengan ide-ide atau dengan keyakinan umum yang dianut rakyat.
Sebaliknya adalah pemerintahan yang tidak sah. Celakanya pemerintah yang tidak
sah biasanya lalu menjadi keras dan otoriter, terutama untuk mempertahankan
kekuasaan politiknya. Dalam situasi yang normal biasanya terdapat konsensus dari
para anggota dari suatu masyarakat tentang bentuk pemerintahan yang dianggap
sah.
Krisis dapat terjadi bila suatu ideologi tak lagi diterima oleh masyarakat
yang sebelumnya mendukungnya, atau bila terjadi perpecahan sikap terhadap
ideologi yang sama. Hal ini bisa mengarah ke situasi revolusioner
Walaupun demokrasi berkembang di sri Lanka, namun umat muslim belum
mendapatkan posisi strategis dalam sistem pemerintahan.
Dalam proses perubahan suatu undang-undang, memerlukan proses yang
panjang, melibatkan banyak pihak. Harus ada kemaupun dari berbagai unsur
pemerintah.
Walaupun ada kemaun dari sebagian masyarakat muslim untuk merubah
undang-undang perkawinannya. Namun kalau pihak pemerintah tidak
meresponnya dengan serius maka kamaun itu tidak akan bisa terwujud.
Hukum sangat erat kaitannya dengan politik. Kita sering mendengar istilah
politik hukum. Hal ini juga berlaku bagi usaha reformasi undang-undang
perkawinan muslim di Sri Lanka.
69
Ditambah lagi dengan meningkatnya sentimen anti Islam di Sri Lanka. Ini
tentu berpengaruh terhadap persoalan politik dan hukum di Sri Lanka. Kultural
dan pengaruhnya terhadap politik
Entitas kultural adalah suatu istilah yang mengacu pada semua unsur yang
mebentuk kebudayaan. Dengan kata lain, entitas kultural merupakan sintesis dari
semua faktor kultural. Secara kasar, dapat dikatakan bahwa setiap kelompok sosial
adalah entitas kultural.
Pada dasarnya entitas kultural dibentuk oleh sejarah lantas diperkuat oleh
pendidikan dalam arti seluas-luasnyakebudayaan sebagai perkembangan sejarah
yang unik dari setiap bangsa atau kelompok bangsa-bangsa diwariskan melalui
mekanisme pendidikan dalam arti luas. Maka tak mengherankan bila beberapa
unsurnya beroperasi secara sadar melalui keyakinan kolektif, citra, dan sikap yang
diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses pendidikan.
Entitas kultural berbeda menurut periode sejarah dan lokasi-lokasi
geografis. Ada periode di mana kelompok suku atau etnis yang kecil membentuk
entitas kultural dasar. Pada periode yang lainterbentuk kota-kota, negara kota, dan
kini terbentuk bangsa- bangsa dan negara-negara besar. Dengan demikian tampak
adanya korelasi antara hakikat entitas kultural dan karakter kelompok-kelompok
sosial yang mempunyai organisasi-organisasi politik yang paling kuat. Kini suatu
bangsa serentak menjadi entitas kultural utama dan struktural negara atau menjadi
organisasi politik yang terkuat.
Bahwa faktor-faktor kultural mempunyai pengaruh terhaadap kehidupan
politik, itu dapat dilihat dalam kasus Polandia, Hongaria, dan mantan negara
70
Yugoslavia. Dulu dinegara-negara tersebut liberalisasi lebih maju ketimbang di
amntan negara Uni Sovyet. Padahal mereka sama-sama komunis. Meskipun
demikian perkembangan ekonomi di ketiga negara tersebut jauh lebih lamban jika
dibandingkan dengan Uni Sovyet. Mengapa? Karena rakyat di Polandia , Hongaria
dan Yugoslavia mempunyai tradisi panjang dalam pertarungan demi
kemerdekaanya dari pengarug Sovyet. Dengan demikian terpupuk keinginan akan
kebebasan dikalangan rakyat pada umumnya. Banyak pemimpin di negara tersebut
adalah hasil didikan Barat yang liberal.
Di Belanda, masalah agama bercampur baur dengan masalah politik,
dengan kaum konservatif terpecah menjadi dua partai, yaitu partai katolik
konservatif dan protestan konservatif. Di Skandinavia, kecenderungan liberal yang
berkembang di daerah pedesaan berbeda dengan partai-partai liberal dikota-kota.
Perbedaan tersebut dilatarbelakangi perbedaan tradisi yang dianut oleh masyarakat
pedesaan dan masyarakat perkotaan.
Faktor-faktor kultural juga menentukan gaya suatu rezim dan kehidupan
politiknya. Demokrasi inggris, misalnya, tergantung dari gaya tertentu dari
kehidupan parlementer, hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, diskusi dan
debat. Kehidupan demokrasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,
pun tidak terbebas dari pengaruh faktor kultural. Sistem kekuasaan otoriter yang
diparktekkan penguasa faktor kultural. Sistem kekuasaan otoriter yang
dipraktekkan penguasa orde baru selama 32 tahun dipengaruhi oleh budaya feodal
paternal. Perbedaan kultural itulah yang kiranya melatarbelakangi keberadaan
beragam tipe demokrasi yang ada di dunia ini.
71
E. Tinjauan sosiologi hukum terhadap perubahan/reformasi Muslim
Marriage And Divorce Act
Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah: perubahan-perubahan
yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.24
Menurut Arnold M.Rose, ada tiga penyebab terjadinya perubahan sosial
yaitu: Akumulasi penemuan bidang teknologi, konflik antara kebudayaan, dan
gerakan sosial. William F. Ogburn menyatakan penyebab perubahan sosial
adalah: Pertama, penemuan bidang teknologi. Penemuan-penemuan di bidang
teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-
perubahan sosial, karena penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang
kuat. Kedua, apabila dua kebudayaan berhubungan. Ketiga, gerakan sosial, yaitu
bahwa adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu
menimbulkan keadaan tidak tentram yang menyebabkan terjadinya gerakan-
gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan.
Eugen Ehrlich menyatakan “at the present as well as any other time, the
centre or gravity of legal development lies not in legislation, not in jurist science
not in judicial decision, but in society it self” (baik kini dan di masa kapanpun,
pusat kegiatan dan perkembangan hukum bukanlah dalam perundang-undangan,
bukan dalam ilmu hukum, juga bukan dalam putusan pengadilan, tetapi di dalam
masyarakat sendiri).
Email Durkheim menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari
solidaritas sosial dalam masyarakat. Richard Schwartz dan James C. Millier
24 Syamsuddin Pasamai, Sosiologi dan Sosiologi Hukum ( Makassar: Arus Timur. 2013) h.
85
72
meneliti beberapa karakteristik sistem hukum yang telah berkembang sesuai
dengan perkembangan sosial.
Pitirim Sorokin mengemukakan teori tentang perkembangan hukum dan
gejala-gejala sosial lainnya yang disesuaikannya dengan tahapan-tahapan tertentu
yang dilalui oleh setiap masyarakat. Nilai-nilai yang berkembang yaitu ideational
(yaitu kebenaran absolut sebagaimana yang diwahyukan Tuhan Yang Mahakuasa),
sensate (yaitu nilai yang didasarkan pada pengalaman), dan idealistic (yang
merupakan kategori campuran). Perlu diingat bahwa setiap sistem hukum tak akan
mungkin secara mutlak menutup dirinya terhadap perubahan-perubahan sosial di
dalam masyarakat.
Reformasi hukum merupakan salah satu bentuk pengaruh dari perubahan
sosial.
Reformasi Undang-undang perkawinan muslim Sri Lanka diperjuangkan
oleh tokoh muslim, termasuk keturunan Melayu.
Hubungan antara Perubahan-Perubahan Sosial dengan Hukum
Fungsi dan keberadaan hukum dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu :
Pada masa lalu, hukum dipandang sebagai produk atau hasil dari kebudayaan.
Pada masa sekarang, hukum dipandang sebagai pemelihara kebudayaan.
-TEKNOLOGI
-KONFLIK DUA
KEBUDAYAAN
-GERAKAN SOSIAL
PERUBAHAN
SOSIAL
PERUBAHAN
HUKUM
73
Pada masa yang akan datang, hukum dipandang sebagai alat untuk memperkaya
kebudayaan.25
Ketiga sudut pandang terlihat bahwa aturan hukum yang terbentuk dari
nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah-tengah
masyarakat, mempunyai fungsi ganda, yaitu di satu pihak untuk menjaga nilai-
nilai yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat dan di lain pihak untuk
membentuk kebudayaan baru dan mengembangkan hak-hak manusia.
Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat terjadi
karena sebab dari masyarakat itu sendiri dan sebab di luar masyarakat. Sebab-
sebab intern misalnya bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan baru,
pertentangan, atau mungkin karena revolusi. Sedangkan sebab ekstern berasal dari
lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan atau
lainnya.
Di dalam proses perubahan hukum (terutama yang tertulis) pada umumnya
dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan
pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum, dan badan-badan pelaksana
hukum. Pada masyarakat sederhana, ketiga fungsi tadi mungkin berada di tangan
satu badan tertentu atau diserahkan pada unit-unit terpenting dalam masyarakat.
Akan tetapi, baik pada masyarakat modern maupun sederhana ketiga fungsi
tersebut dijalankan dan merupakan saluran-saluran melalui mana hukum
mengalami perubahan-perubahan.
25 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 43
74
Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu
berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan
hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari
masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya yang terjadi.
Apabila hal demikian terjadi maka terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan
kepincangan-kepincangan. Hal ini terjadi karena hukum pada hakikatnya disusun
atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika
mempunyai kekuasaan dan wewenang. Oleh karena itu perbedaan kaidah hukum
di satu pihak dengan kaidah sosial lainnya merupakan ciri yang tak dapat
dihindarkan dalam masyarakat.
Kemungkinan, kesulitan-kesulitan di atas dapat diatasi dengan terlebih
dahulu menganalisa peranan hukum dalam mendorong terjadinya perubahan-
perubahan sosial dengan membedakan aspek-aspek hukum secara tidak langsung.
Hukum mempunyai pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya
perubahan sosial dengan membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu
yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Sebaliknya apabila hukum
membentuk atau mengubah lembaga dasar dalam masyarakat maka terjadi
pengaruh langsung.
Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat
Hukum itu lahir oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan dan hak-
hak manusia sendiri. Dari manusia inilah warna hukum dan terapannya akan
menentukan apa yang dialami manusia dalam pergaulan hidup. Hukum sebagai
alat untuk mengubah masyarakat dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan
75
sebagai suatu alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor perubahan
adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari
masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu
perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah
pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut.
Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk
mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan
yang dikehendaki walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu apabila
pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah
masyarakat, maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk
menentukan dan membatasi kekuasaannya.26
Sebagaimana disinggung di atas, hukum mungkin mempunyai pengaruh
langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya
perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan
tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang
sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Seperti di Indonesia,
sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, semua Sekolah Dasar harus
menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pe-ngantar. Pengaruhnya adalah
sebagaimana dinyatakan oleh Joseph Fischer, bahwa,
"The existence and wide spread use of a national lingua-franca in
Indonesia has had great political consequences. If the primary schools are
not agencies of political socialization they are nonetheless propagators of
a national tongue. In Indonesia this language has come to be regarded as
synonymous with the very idea oj an Indonesia state, and is symbolic oj
26 Selo Soemardjan, Sifat-Sifat Panutan di dalam Pandangan Masyarakat Indonesia.
Masalah-masalah Ekonomi dan Faktor-faktor IPOLSOS, (Jakarta : LEKNAS, MIPI, 1965), h.
76
"unity in diversity". Practically all primary school children, jrom the tipoj
North Sumatra to the extremities oj the Lesser Sundas some 2,000 miles
eastward, speak bahasa Indonesia. One would think in Central and East
Java the Javanese, who represent 70 per cent oj the total population, would
have demanded more Cantitude in schools jor their own highly developed
language, but this they have never done. Even in Sumatra, where there was
an anti-Jakarta insurraction in 1957, bahasa Indonesia is well entrenched
in the primary schools and it more than anything else signijied to Batahs,
Minangkabous, and Atjeh-nese the reality oj a higher authority, the
existence oj an Indonesia state or nation oj which, ijby no other link, they
were obvious!;/ a part" Q.Fischer 1968:109).
Suatu contoh lain adalah tentang jumlah universitas dan mahasiswa di
Indonesia. Sebelum Undang-Undang No. 22/1961 ditetapkan, terdapat 14
universitas negeri dengan 65.000 mahasiswa. Terlepas dari segi baik-buruknya,
sejak undang-undang tersebut ditetapkan, liimlah universitas negeri naik sampai
menjadi 34 buah dengan 158.000 mahasiswa. Contoh ini diberikan untuk sekadar
membuk-likan bahwa suatu keputusan hukum dapat memperbanyak jumlah
lembaga-lembaga pendidikan (misalnya universitas) dan selanjutnya lembaga-
lembaga tersebut merupakan alat sosialisasi, akulturasi, perubahan, mobilitas atau
gerak sosial, dan tempat pendidikan bagi golongan elit yang potensiil. Lembaga-
lembaga pendidikan mem-perkenalkan ide-ide baru lembaga-lembaga tersebut
dapat menarik orang-orang dari latar belakang etnik yang berbeda, agama yang
berbeda maupun ideologi yang berbeda. Lembaga-lembaga pendi¬dikan tersebut
(yang kebanyakan bertempat di daerah-daerah perkotaan) dapat menarik warga-
warga daerah pedesaan, dan sampai batas-batas tertentu lembaga-lembaga tadi
mendidik golongan elit masa depan.
Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung
terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinyii adalah bahwa terdapat
77
hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Suatu
kaidah hukum yaiif, menetapkan bahwa janda dan anak-anak tanpa
memperhatikan jenisnya dapat menjadi ahliwaris mempunyai pengaruh langsuiir,
terhadap terjadinya perubahan-perubahan sosial, sebab tujuwi utamanya adalah
untuk mengubah pola-pola perikelakuan dan hubungan-hubungan antara warga
masyarakat. Kaidah-kaidah hukum tersebut ditetapkan di dalam Ketetapan MPRS
No. II/1900 yang mencoba membentuk suatu sistem hukum waris yang seragani di
Indonesia. Kaidah-kaidah hukum tersebut mungkin sekali men)1, ubah pola-pola
kewarisan terutama pada masyarakat-masyarakal patrilineal dan akan
mengakibatkan kedudukan yang lebih baik bagi para wanita, oleh karena menurut
hukum adat asli, seorang Janda bukanlah merupakan ahli waris suaminya karena
tak ada hubungan kekerabatan (jadi, janda dianggap orang luar keluarga suaminya
almarhum). Sehubungan dengan adanya ketentuan ter¬sebut, perlu dicatat suatu
keputusan Mahkamah Agung tertanggal 1 November 1961, yang merupakan
keputusan Kasasi atas kepu-tusan-keputusan pengadilan negeri Kabanjahe dan
pengadilan tinggi Medan. Keputusan tersebut menyangkut gugatan seorang wanita
atas sebagian dari harta warisan ayahnya almarhum. Peng¬adilan Negeri maupun
Pengadilan Tinggi menolak gugatan tersebut atas dasar bahwa hukum adat Karo
dan sistem patrilineal menen-tukan harta warisan seorang pria hanya dapat
diwariskan kepada anak (2) laki-lakinya atau apabila dia tidak mempunyai
keturunan, kepada saudara-saudara laki-laki yang terdekat melalui garis keturunan
patrilineal. Menurut keputusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, maka "anak
perempuan dan anak lelaki dari seorang pniinggal warisan bersama berhak atas
78
harta warisan dalam arti bllhwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak
perempuan." 'I1 Subekti danj. Tamara 1965:85). Keputusan tersebut mengaki-
billkan reaksi dari para sarjana hukum maupun masyarakat umum I Imsusnya di
Sumatra Utara. Suatu seminar tentang kewarisan dim lakan pada tahun 1962 di
mana antara lain dikemukakan, bahwa putusan Mahkamah Agung tertanggal 1
November 1961 tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kegoncangan-
kegoncangan pada sosial masyarakat Karo. Akan tetapi, di lam pihak diakui pula
dalam seminar tersebut bahwa pada masa-masa mendatang mau inlak mau pola-
pola kewarisan yang hanya memberikan hak sebagai .ililiwaris kepada anak laki-
laki saja haras ditinggalkan.
Pengalaman-pengalaman di negara-negara lain dapat membuk-tikan bahwa
hukum, sebagaimana halnya dengan bidang-bidang kchidupan lainnya
dipergunakan sebagai alat untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial.
Misalnya di Tunisia, maka sejak di-pcrlakukannya Code of Personal Status pada
tahun 1957, seorang wanita yang telah dewasa, mempunyai kemampuan hukum
untuk menikah tanpa harus didampingi oleh seorang wali. Tunisia sebagai suatu
negara Islam di mana penduduknya pada umumnya menganut ajaran-ajaran
mazhab Maliki, mengambil prinsip-prinsip dari mazhab Hanafi tentang kedudukan
wanita. Di Syria, Yordania, Irak, clan juga di Marokko, suatu perkawinan haruslah
mendapatkan izin dari pengadilan. Misalnya, pengadilan dapat menolak untuk
memberikan izin, apabila para pihak yang akan menikah mempunyai perbedaan
usia yang terlampau besar. Bahkan di Syria, misalnya, pengadilan baru akan
memberikan izin untuk melakukan poligami apabila pengadilan telah yakin benar
79
bahwa calon suami mempunyai kedudukan ekonomis yang kuat (N.J. Coulson:
1969).
Perubahan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam kajian hukum Islam pengaruh-pengaruh unsur perubahan dapat
menimbulkan perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam,
termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan
pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran
Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu
sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan
kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran
Islam pada umumnya.27
Mengingat hukum Islam merupakan salah satu bagian ajaran agama yang
penting, maka perlu ditegaskan aspek mana yang mengalami perubahan (wilayah
ijtihadiyah). Disini dapat ditegaskan bahwa agama dalam pengertiannya sebagai
wahyu Tuhan tidak berubah, tetapi pemikiran manusia tentang ajarannya, terutama
dalam hubungannya dengan penerapan di dalam dan di tengah-tengah masyarakat,
mungkin berubah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perubahan dimaksud
bukanlah perubahan secara tekstual, tetapi secara kontekstual.
Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa
bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah
27 Muhammad Azhar, Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 59-60
80
membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.28
Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak
dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan
hukum suatu persoalan.
Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya
perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan
adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim
menyatakan bahwa “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam
masyarakat”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose
mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan
perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga
faktor; pertama, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang
teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antarkehidupan masyarakat; dan
ketiga, adanya gerakan sosial (social movement). Menurut teori-teori di atas,
jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab
terjadinya perubahan sosial.
Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan
perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya
pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam
hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa
mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Namun
pada kenyataannya tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan
28 Musthafa Muhammad az-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif
Delapan Mazhab) Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 45
81
menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam
khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.
Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya
adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara
menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat
Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan metode bagi lahirnya perubahan untuk
mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang shalihun li kulli
zaman wal makan.
Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum
normatif–tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di
bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab
Bidayat al-Mujtahid menyatakan bahwa: “Persoalan-persoalan kehidupan
masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur’an dan
al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas
jumlahnyabisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas.29
Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu
Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus hukum
baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. Dengan
demikian, Ijtihad merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam
sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas
persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia. Islam meyakini
29 Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid (Indonesia: Daar al-Kutub al-
Arabiyyah, tt),hal. 2
82
perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari. Islam juga memberi
posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara shahih
dan aman. Agama berjalan bersama beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas
agama adalah mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup
manusia. Di sinilah sesungguhnya tugas seorang cendekiawan muslim untuk
merumuskan pendekatan dan metodologi yang tepat sesuai dengan konteks yang
melingkupinya agar agama menjadi fungsional dan bisa membumi.
Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi
variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Ibnu Qayyim
al-Jauziyah menyatakan bahwa “perubahan hukum adalah dikarenakan perubahan
zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan”.30 Dalam kaidah fiqh lainnya disebutkan
“hukum itu berputar bersama illatnya (alasan hukum)dalam mewujudkan dan
meniadakan hukum”31
Salah satu bukti konkret betapa faktor lingkungan sosial budaya
berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat Imam Syafi’i
yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat lama (qaul qadim)
adalah pendapat hukum Imam Syafi’i ketika beliau berada di Mesir.32 Perbedaan
30 Ibn Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muawaqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin (Bairut: Daar al-Fikr,
TT), hal. 14. Lihat pula, Hasbi ash-Shiddiqie, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),
hal. 444
31 Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam
(Bandung: PT Al-Ma’arif, 1996), hal. 550
32 M. Atho’ Muzdhar, Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hal. 107. Lihat pula, A. Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup
(Bandung: PT al-Ma’arif, 1994).
83
pendapat hukum dalam masalah yang sama dari seorang Mujtahid Imam Syafi’i
jelas disebabkan faktor struktur sosial, budaya, letak geografis yang berada antara
daerah Iraq (Baghdad) dan Mesir
Dalam konteks historis, pemikiran bidang hukum Islam sesungguhnya
memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap
perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hal ini dapat dilihat dari munculnya
sejumlah madzhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar
belakang sisio-kultural dan politik di mana madzhab itu tumbuh dan berkembang.
Warisan monumental yang sampai sekarang masih memperlihatkan akurasi dan
relevansinya adalah kerangka metodologi penggalian hukum yang mereka
ciptakan.
Dengan perangkat metodologi tersebut, segala permasalahan bisa didekati
dan dicari legalitas hukumnya dengan metode qiyas, maslahah al-mursalah,
istihsan, istishab, dan ‘urf. Dalam posisi demikian, hukum Islam akan berfungsi
sebagai rekayasa sosial (social engineering) untuk melakukan perubahan dalam
masyarakat.
Akan tetapi, untuk melakukan upaya pembaruan pemikiran hukum Islam
bukanlah hal yang mudah, karena masyarakat banyak yang terpuaskan dengan
mazhab yang mereka anut, sehingga sulit untuk menerima pemikiran lain diluar
yang diyakininya.
Oleh karena itulah diperlukan beberapa syarat; pertama, adanya tingkat
pendidikan yang tinggi dan keterbukaan dari masyarakat muslim; kedua, hukum
Islam (fiqh) harus dipandang sebagai variasi suatu keragaman yang bersifat
84
partikular yang selalu dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu; ketiga, memahami
faktor sosio–kultural dan setting politik yang melatarbelakangi lahirnya suatu
produk hukum agar dapat memahami partikularisme dari pemikiran hukum
tersebut; keempat, mengorientasikan istinbat hukum dari aspek qaulan (materi
hukum) kepada aspek manhajan (kerangka metodologis). Di samping itu, perlu
juga memahami pemikiran hukum yang tidak dibatasi sekat-sekat madzhab.
Keterbatasan alternatif yang dibingkai dengan sekat madzhab akan menghasilkan
produk pemikiran yang rigid (kaku) dan akan mempersulit upaya pembaruan
hukum Islam itu sendiri.
Dalam Islam juga dikenal istilah doktrin siasah, yaitu bagaimana
seperngkat peraturan yang dibuat oleh penguasa, atau juga dikarenakan kondisi
sosial yang membuat berlaku tidaknya hokum (doktrin takhayyur), kemudian
perkembangan seiring dengan adanya peristiwa baru (tatbiq), kiemudian bisa juga
disebabkan adanya pembaharuan dibidang hokum Islam (tajdid).
Penutup
Perubahan hukum jika dilihat dari dua persi yang berbeda yaitu persi barat
dan juga hukum Islam, sama-sama disebabkan adanya perubahan social, baik dari
segi politik, ekonomi, budaya, maupun ilmu pengetahuan, karena hokum tumbuh
dalam masyarakat maka hokum harus sesuai dengan hokum yang yang hidup dan
tumbuh di dalam masyarakat.
85
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari urain di atas dapat disumpulkan hal-hal sebagai berikut.
1. Muslim Marriage And Divorce Act Sri Lanka berasal dari Undang-undang
perkawinan muslim Batavia (sekarang Indonesia). Undang-undang ini
bersumber dari al-quran, Hadis dan pendapat imam mazhab. Semasa
penjajahan Belanda di Indonesia, banyak sekali Orang Melayu dari
Indonesia di bawa oleh Belanda ke Sri Lanka untuk dipekerjakan
diperkebunan Belanda di Sri Lanka.
Seiring dengan perpindahan orang-orang Melayu ke sri lanka, tentu mereka
juga membawa aturan-aturan yang selama ini mereka pakai selama tinggal
di Indonesia, khususnya undang-undang perkawinan.
Undang-undang perkawinan ini berubah disebabkan oleh pengaruh budaya,
adat-istiadat masyarakat Sri Lanka.
2. Latar belakang reformasi Muslim Marriage And Divorce Act di Sri Lanka,
adalah Diskriminatif hak Perempuan, Tidak sesuai dengan perkembangan
sosial, Sangat dipengaruhi budaya Patriarki, desakan PBB
3. Usaha yang dilakukan oleh Muslim Melayu dalam mereformasi yaitu
Demonsrasi, mendesak pemuka agama untuk memperjuangkan secara
politis, forum resmi, pembentukan tim.
4. Kendala Melayu muslim dalam mereformasi Muslim Marriage And
Divorce Act, yaitu: lemah secara politis karena minoritas, tidak sepakat
86
kelompok-kelompok/lembaga-lembaga Muslim sri Lanka. Perdebatan
Panjang.
5. Tinjauan sosiologi hukum terhadap perubahan/reformasi Muslim Marriage
And Divorce Act. Masyarakat berubah disebabkan oleh berbagai faktor, di
antaranya faktor Teknologi, Gerakan Sosial dan perpindahan Penduduk.
Perubahan sosial menyebabkan perubahan Hukum.
Tidak ada hukum ataupun undang-undang yang bertahan selamanya,
kecuali hukum yang turun dari Tuhan.
Reformasi terhadap MMDA adalah salah satu konsekuensi dari perubahan
sosial pada masyarakat muslim Sri Lanka.
87
DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Gunung Agung. 2002
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2013)
Beni Ahmad Saebani, Antropologi Hukum, (Bandung: Pustaka Setia,2012)
Bryan S.Turner, Sosiologi Islam, Suatu Telaah Analitis terhadap Tesa
Sosiologi Weber,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994)
------------------, Agama dan Teori Sosial, (Yoyakarta:IRCiSoD, 2003)
Cardozo, Benjamin N. The Nature Of Judicial Process. New Haven: Yale
University. 1921
Doyle. P. Johnson. Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terjemahan Robert
M.Z. Lawang dari judul asli “Sociological Theory
Classical Founders and Contemporary Perspectives”
(John Wiley & Sons Inc.). Jakarta: Penerbit P.T.
Gramedia. 1986
Emile Durkheim. The Division of Labour in Society. New York: Free
Press1964.
George Ritzer & Goodman, D.J.. Teori Sosiologi Modern, terjemahan Alimandan
dari judul asli “Modern Sociological Theory” (McGraw-
Hill). Jakarta: Kencana-Prenada Media, 2003.
George Ritzer & Barry Samrt, Hand Book teori Sosial, (Bandung: Nusa
Media,2018)
Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Assuyuti, Al-Ashbah wannazho’ir,
kitab ini ditahqiq oleh Muhammad Hasan Ismail
Assyafi’i (Bairut:Dar al-kitab, 1971)
Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid
(Indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, tt
Ibn Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muawaqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin (Bairut: Daar
al-Fikr, TT), hal. 14. Lihat pula, Hasbi ash-Shiddiqie,
Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
88
Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam
(Bandung: PT Al-Ma’arif, 1996),
M. Atho’ Muzdhar, Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan
Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hal.
107. Lihat pula, A. Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum
Tertutup (Bandung: PT al-Ma’arif, 1994).
Max Weber, The Religion of India: The Sociology of Hinduism and
Budhism. Glencoe III: Free Press.1951.
Muhammad Azhar, Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme
Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),
Musthafa Muhammad az-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi
Komparatif Delapan Mazhab) Terj. Ade Dedi Rohayana
(Jakarta: Rineka Cipta, 2000
Rahmat Syafii, Ilmu Ushul Fiqh,(Bandung, Pustaka Setia, 2010)
Robert H.Lauer, Perspectives on Social Change, (Jakarta: PT.Rineka
Cipta,2003)
Roger Cotterrell, The Sociology of Law,(London, Butterworths, 2004)
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Depok:Madina, 2016)
Suriansyah Ideham,dkk, Sejarah Banjar,(Kalimantan Selatan:BPPD,2007)
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers,
2012)
----------------------, Sosiologi, Suatu Pengantar. (Jakarta : RajaGrafindo, 2009)
----------------------, kamus sosiologi (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1993),
Selo Soemardjan, Sifat-Sifat Panutan di dalam Pandangan Masyarakat
Indonesia. Masalah-masalah Ekonomi dan Faktor-faktor
IPOLSOS, (Jakarta : LEKNAS, MIPI, 1965
Syamsuddin Pasamai, Sosiologi dan Sosiologi Hukum ( Makassar: Arus Timur.
2013)
Stephen k.Sanderson, Makro Sosiologi, (Jakarta:Raja Wali Pers, 2000)
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka,2008)
89
UU Hamidi, Islam dan masyarakat Melayu di Riau, (Pekanbaru: UIR Press,
1999) hlm. 169. Lihat juga UU. Hamidi, Riau Sebagai pusat
Bahasa dan Budaya Melayu, (Pekanbaru:Unri Press,2003)
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),
-----------------, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta,
JADWAL PENELITIAN
Judul: REFORMASI MUSLIM MARRIAGE AND DIVORCE ACT (MMDA) OLEH MUSLIM
MELAYU DI SRILANKA (SUATU PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM)
No Keterangan Bulan ke 1 Bulan ke 2 Bulan ke 3 Bulan ke 4 Bulan ke 5 Bulan ke 6
1 Pengumpulan data
awal
x
90
2 Pembuatan proposal
Penelitian
x
3 Seminar proposal dan
perbaikan
x
4 Pengumpulan data
lapangan
x
5 Pembuatan penelitian x
6 Seminar akhir
penelitian dan
pencetakan
x