8/18/2019 Kliping, 7 April 2016

1/10

8/18/2019 Kliping, 7 April 2016

2/10

KLIPING

BERITA

2 16

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

:

7

April

2 16

Halaman Rubrik

I

:

| Headline

Media

Investor Daily

‘

Jurnahs

I

1 I

Eko

Adntyo

Nugroho

E

8/18/2019 Kliping, 7 April 2016

3/10

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

’

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

\ : |

7

April

2016

| I-Ialaman/Rubrik

\ : \ 11,

Cosmopolitan

Media

|

:

I

Investor

Daily

\

Jumalis

|

:

|

Eko

Adityo

Nugroho

Realisasi

Belanja

PUPR

Mel0nj_a'k

100%

7

terns

bertambah

setiap

tahun.

I-Iingga

perusahaan-perusahaan

besar

bisa

.- I

.:

I

F 2019.

pemerintah

memperkirakan

Eandenz

Derusahaan

kecil,

£1818

kebutuhan

pembiayaan

infrastruktur

5-6

tahun

ke

depan,

perusahaan

kecil

“Kami

akan

menyortir

kembali

pa-

mencapai

Rp 5.500

triliun.

bisaberkembang

menjadi

perusahaan

ket-paket

konstruksi

yang

tidak

perlu

“Namun,

pernbangunan

itu mem-

besar,”

tandas

dia.

Iagi

dilanjutkan,

maupun

paket

tahun

butuhkan

kerja

sama

yang

erat

antara

Dia

menambahkan,

Kadin

Indonesia

jamak

yang

masih

berlangsung,”

pemerintah,

pelaku

usaha,

dan

aka-

pada

akhirtahun

ini akan

menggelar

ucap

din.

dernisi.

Pemerintah

tidak

bisa sendiri

pameran

infrastruktur

dengan

me-

membangunja1an,jembata.n,bandara,

ngundang

peserta

dari

negara

lain.

Kadin

Mints

Swasin

pelabuhamwaduk,

dan

lainnya, papar

Melalui

pameran

ini, pemerintah

Sementara

itu,

Kadin

Indonesia

dia.

diharapkan tergugah

untuk

melibat-

memintnpengusaha

swasta

dilibatkan

Menurut

dia,

pembangunan

infra-

kan lebih

banyak

swasta

di

sektor

dalam

rnembangun

infrastruktur

di

struktur

saat

lebih

banyak

dilaku-

inastrulmlr.

T

anah

Air.

Soalnya,

selama

ini

proyek

kan BUMN,

bahkan

hingga

proyek

“Indonesia

memiliki

potensi

investa-

in1'mstrukturjusn'ulebihbanyakdiba-

berskala

menengah.

Padahal,

proyek-

si

di

sektor

ini

mencapai

Rp 5.500

tri-

ngun

BUMN.

Padahal,

‘kue’

proyek

proyek

itu

bisa

ditangani

para

pelaku

1iun.Jumlahitn

merupakan

seperga

infmstruktuu

di

dalam

negeri

sangat

usaha

swasm

“Pemerintah

sepertinya

dari

nilai

investasi

infrastruktur

di

besar.

membiarkan

perusahaan

negara

selalu

kawasan

Asean.

Ini bisa

menjadi

me-

Wakil

Ketua

Umum

Kadin

Indo-

di

depan,

sedangkan

pelaku

usaha

sin

ekonomi

bila

swasta

digerakkan,”

nesia

Bidang

Konstruksi

dan

Infra

swasla

dibiarkan

tertinggal,”

tutu:

dia. ucap

dia.

struktur

Er.win

Aksa

mengatakan,

Erwin

Aksa

meminta

pemerintah

Ketua

Umum

Kadin

Indonesia

pemerinlahan

Jokowi-J

K

saatini

fokus

lewat

Kementerian

PUPR

bersikap

Rosan

P

Roeslani

menjelaskan,

pen1er-

membangim

infrastruktur

di seluruh

tegas

agar

kemitraan

antara

BUMN,

intah

dak

mungkin

memenuhi

kebu-

Indonesia.

Itu

tercermin

pada

angga-

swasta,

dan

pernsahaan-perusahaan

tuhan

anggaran

inirastruktur

hingga

ran pembangunan

infrqstruktur

yang

kecil

bisa

terjalin.

“Saya

yakin

jika

Rp

triliun

itu.

Alokasi

danayang

disiapkan

pemerintah

hingga

2019

infrastruktur.

Kami

juga tegaskan

agar

dak

hanya

BUMN

yang

buat

hanya

sekitar

Rp

1.100

triliun

yang

antar-BUMN

tidak boleh

bergabung

bendungan,”

ujar

Basuki.

berasal~_dari

APBN,

APBD,

dan

dana

dalam

membangun

infrastruktur,

ter-

Pada

bag-ian lain,

Erwin

Aksa

men-

BUMN.

Sedangkan

sisanya

harus

ucan1awaduk.KamitekankanBUMN

gatakan,

Kadin

Indonesia

berharap

dicari

daxi

luar,

seperti

menerbitkan

bersinergi

dengan

swasta,”

tegas

dia.

agenda

pembangunan

infrastruktur

surat

berharga

negara

(SBN).

“Den-

Pemerintah,

menurutdia,

jugatelah

dapatmemperkuat

indusi

konstruksi

gan

kondisi

ini

sebenarnya

kita

bisa

meminta

agar

proyek-proyek

dengan

dalnm negeri,

baik

perusahaan

kon-

mewujudkan

kemandirian,

ujar

din

nilai

di

bawah

Rp 50

miliar

tidak

struksi

berskala

besar

maupun

UKM.

Dia

menambahkan,

melibatkan

dikerjakankontmktorberskalabesar.

Karena

itu,

pihaknya

menyambut

investorasing

untuk

berinvestasi

dan

Proyek

dengan

nilai

itu hanya

bisa

baik

adanya

pembahnsan

RUU Jasa

membangun

infrastruktur

di

Tanah

dilayani

kontraktor

skala

menengah

Konstruksi

di

DPR.

Air

memerlukan

persyaratan yang

dan

kecil

di provinsi

bersangkutan.

Yang

menjadi

perhatian

Kadin

rumit

Misalnyadengan’I' nongkokdan

“Ini

jelas

BUMN

dilarang

dan ini

dalam

RUU itu,

menurut

dia, adalah

Korea

Selatan

yang

mengharuskan

dimulai

tahun

ini,”

tutur

dia

soal

dukungan

pembiayaan

proyek,

penggunaan

material,

peralatan,

atau

Menteri

PUPR

Basuki

Hadimuljono

penguatnn

kontraktor

nasiona],

dan

tenaga

ahli

sekitar

50%

dari

negara

sebelumnya

mengatakan,

selama

ini

pengaturan

kontraktor

asing.

Itu

be-

pemberi

donor.

Selain

itu,

Jerman

ha-

BUMN

konstruksi

yang

ikut

tender

lum

tennasuk

pengembangan

SDM

rus

85%,

Rusia

100%,

dan

Jepang

30%.

proyek

bendungan

selalu

melakukan

dan

sertikasi

tenaga

kerja,

serta

Sekien

Kementerian

PUPR

Tauk

keija

sarna

operasi

(KSO)

bersama

penggunaan

tenaga

ahli dan

terampil

Widjoyono

mengungkapkan,

tnhun

BUMN

lain. Mulai

tahun

ini,

hal itu

pada

proyek

konstruksi

yang diban-

la_1u

pemerintah

telah

mengimbau

tidak

diizinkan

sebagaimana

diatur

gundi

Indonesia.

BUMN

konstruksi

untuk

bekerja

dalam

Peraturan

Menteri

PUPR

No

“Sangat

penng

juga

untuk mem-

sama

dengan

swasta

berupa

keija

31//PRT/M/2015

tentang

Peruba-

perkuat

industri

dasar

pendukung

salna

operasi

atau

usaha

patungan

han

Ketiga

Permen

PUPR

N0

07/

konstruksi,seperti

industri

alatberat,

(joint

venture)

dalam

membangun

PRT/M/2011

tentang

Stnndar

dan

pabrik

besi

baja,

kabel, semen

dan

proyek-proyek

in'asn uktur.

Pedoman

Pengadaan

Pekerjaan

Kon-

lainnya.

Ini

akan

meningkatkan

daya

~

“Kami

sudah

bersinergi

dengan

slruksi

dan

Jasa

Konsultasi.

“Aturan

saing

industri konstruksi

nasional,”

pihak

swasta

dalam

membangun

ini

untuk

menyiapkan

kontraktor

mndas

dia.

(az)

A

8/18/2019 Kliping, 7 April 2016

4/10

KLIPING

BERITA

2016

‘

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

|

; 1 7April2016

| Halamlan/Rubrik

|

1

| 15,

Elfonomi

1

Media

1 I |

Republika

\

Jumal1s

\ : I

Debble

Sutrlsno

REI

Minta

Pemda

 

Turunkan

Tarif

BPHTB

I DEBBIE

SUTRISNO

Umum

DPP REI

Eddy Hussy di oleh pernda.

segera

mengusulkan

revisi

Per-

Jakarta,

Rabu

(6/4).

Selain

pajakdari

pembangun-

aturan

Daerah

Nomor

14

Tahun

-

Menurut Eddy, kebijakan

an

properti,

pemda juga

bisa 2010 tentang

Pemungutan

Pajak

Penurunan

tanf

pemerintah

untuk

menurunkan mendapatkan

pajak lain,

seperti Bea

Perolehan

Hak atas Tanah

BPHTB ggpenuhnya

tarifBPH'I‘B

menjadi satu pexsen

untuk

pajak penghasilan

(PPh)

dan

Bangunan

(BPHTB)

di

dae-

.

.

merupakan

langkahbaik. Pihak dan pajak

pertambahan

nilai

rah tersebut. Ketua

Komisi III

men]

adl

WeW€I181'1g

pengembang

pun akan

menyam- (PPN). “Bukan

hanya perkem- DPRD

Kabupaten

Badung

Nyol

pemda

I but

baik

jika pemda bisa

segera .

bangan

propernya,

tapijuga me-

man Satria mengatakan,

alasan

'

menunmkan

BPHTB.

numbuhkan industri

terkait di di

balik usulan revisi

ini

karena

Apalagi, lanjut

Eddy,

penu-

sekitar

propel-ti.

Banyak

juga

adanyakebijaka.nba.rudariperne-

JAKARTA

-

Dewll

PimPil1-

runan

ini

sebenamyatidakberarti

lapangan keda,”

ujar

Eddy.

rintah pnsatyang

tertuang dalam

an

Pusat Real

Estat Indonesia pemda

akan

kehilangan

pemasuk-

Pemotongan

tarifBPHTB

da— paket kebijakan

ekonomiXIyang

(DPP

REI) memit-*1

Pemelihih

an atas

pemangkasan

pajak

itu.

lam paket

kebijakan ekonbmi

XI pada

29

Maret

2016.

daerah Iii 561111‘ -lh

Indvnesia l111-

Justru

sebaliknya, pemda akan

akan

melengkapi pemangkasan

“Sehingga

kemungkinan

be-

iuk Segefa Il1el1l1l'I-1\'11

8/18/2019 Kliping, 7 April 2016

5/10

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

I: 7April

2016

 Halaman/Rubrik

\

;

I 23

Property

Media

:

Investor

Daily

Jumalis

:

I

ant/ed

>

l

8/18/2019 Kliping, 7 April 2016

6/10

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

‘

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

7

April

2016

I

Halaman/Rubrik

1

s

Regional

 

.

.

Media

|:

Bisnis

Indonesia

Jumalis

Fatla

Qamtat

l

E

8/18/2019 Kliping, 7 April 2016

7/10

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

1

7April2016

‘Halaman Rubriki

:

I

2

Nasional

Media

: Indopos

Jumalis

I : I

Esy jpnn

i

8/18/2019 Kliping, 7 April 2016

8/10

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tang_gal

:|7April2016

Halaman/Rubrik

~ 1

I

22

Property

:

|

 

Jurnalis

:

|

Ird

Media Blsms

Indonesla

8/18/2019 Kliping, 7 April 2016

9/10

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tang_gal

7

April

2016

1Ha1aman Rubrik

1 = | 22

Property

Media

|

2

Bisnis

Indonesia

Jurnahs

I

:

I

Ird

 

1

I

8/18/2019 Kliping, 7 April 2016

10/10