8/18/2019 Kliping, 13 April 2016

1/15

8/18/2019 Kliping, 13 April 2016

2/15

KLIPING

BERITA

2016

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AN

L

KEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN

RAKYAT

\ 1 13

April 2016

|

Halaman Rubrik

  H|_

 

Hot

Egonomicg

\

M

ka

I

: Rakyat

erde

Jumalis

Advertgrial

Keluarkan

Regulasi

Baru

Tahun

lni

Kementerian»

PUPR

Percepat

Pembangiulww

Sejuta

Rumah

8/18/2019 Kliping, 13 April 2016

3/15

*

KLIPING

BERITA

2016

ta 5

‘

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

I

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

,

Tanggal

I

13 April

2016 |

Halaman/Rubrik

: HL / |-{Qt

Eggnomigs

Media

-

Rakyat

Merdeka

|

Jurnalis

Advertorial

.

\~;“ /

’~

xvi

l(.n\Il§OI\Ill

fchrjun

Umuin

dun

Porumahln

 W

~

(PUPR) arm

mOI_\l90l\.|°*

 Wk

P'mb '9 'm.n

”M““ __ ' '

nnnlhhhun

mu.

rwsrlm

vInNIww.P'

Pnsldcnlusuf

Kaila

pub

mlnjlllll

hkufllln

wwhn

f\ '

  '?'’

hqggnm

jun

rurphh

sllllp

hh\IMYI-

\

»i-1~ *E~,*,*~»-“,,W,. ==;\ ,..,,““***

(

~

 T=‘“m1” »’ “ °“ ,P

m_n_1balu_a

mwm;

M

RP‘.

ggifgyngozérlsmnwm

100

rib\§\\m\t.

Schmn

8/18/2019 Kliping, 13 April 2016

4/15

 

KLIPING

BERITA 2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEIGERJAAN UMUM DAN

PERUMAI IAN RAKYAT

I

Tanggal

13

April

2016

|

Halaman Rubrik

Q

H|_

 

| |o|; Egongmics

I

Media

E

RakyatMerdeka

Jumalis

E

Adveprial

1

¥

1

8/18/2019 Kliping, 13 April 2016

5/15

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KLIPING

BERITA

2016

KEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

  13 April

2016

|

Halaman Rubrik l 16   Bisnis

Indug i

Media

I

Koran Tempo I

Jurnalis

I

Ali

Hidayat

4

l

8/18/2019 Kliping, 13 April 2016

6/15

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

vi

‘

KEMENTERIAN PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

,;~‘.~.-...~

,~_»_ ,,. ;., K

Tanggal

Q

13

April

2016 |

Halaman/Rubrik

Q

15 /

Bisnis

Indus“-i

Media

Koran

Tempo

| Jurnalis

Ali

Hidayat

‘

karenauntxkmembingun

perunmhandiagasehms

hektare

saja bisa,:n_engQ¥

biskanRp.3,5mi iaz

-

Menteri

Lingkqngan

N\l1bBylb'j811j1m€l‘Hp€' ‘-

'pmdBk

izin upaya

pepgmg

lolium

lin@\1.n@-lullup

tidak‘l¢bihvdaii

sirpaimiizin-Lmglmngm

I - ‘l§¢atu iA81‘rildai1‘1h\a

hak guna’_»'Ba igu-

5 hektgmbisg

/nnaaInlxganl>&ayaan'bagi~’danterbatasI Y841S @9‘f l‘IIi4‘

pm"gmbqi]

;m11,pmm"»-_

yarakattethndappe1zM&$‘1,],

'~  ta

V ;“Xami=akanmm¢Bn_

ek;m.ma

,amapemyan

npem=

an mun 961156

am

inn :pem1mam,

-ma,”k.wta'dia.PeIn@e‘rk_liQlh

hgknmmmhdmabansqj

izin ~per\1mahan‘ k\¥1‘i IéwllYdB1mP =k~°

8/18/2019 Kliping, 13 April 2016

7/15

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAI IAN

RAKYAT

}

Tanggal 13

April

2016 Halaman Rubrik 3  

Utama

Media

I Bisnis

Indonesia

Jurnalis l Radityo

Ekq

8/18/2019 Kliping, 13 April 2016

8/15

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEIGERJAAN UMUM DAN PERUMAI IAN

RAKYAT

Tanggal Q 13 April

2016 |I Ialaman Rubrik

E 3

 

mama

Media

I

Bisnis Indonesia | Jumalis H

Radityo Eko

K

8/18/2019 Kliping, 13 April 2016

9/15

KLIPING

BERITA

2916

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

‘

KEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT

.

:-

Tanggal I

13 April

2016

l Halaman/Rubrik

:

22

/ Property

Media

-

Investor Daily

|

Jurnalis :

Ird

Pen_1erintah

Sederhanakan

Peraiuran

Membangun

Rumahi

_V

JAKA'R'I‘A-Pemexintahakansegeta

Hasil verikasi

yang telah di]aku-

menyederhanakan peraturan per-

kan

menunjukkan

bahwa

_adn ?

iziu

izlnan

guna

mendukung program per

syarat yang

diperlukan

ntuk

pembangunan

sejuta rumah

untuk

mengurus

perizinan

dan

pemerintah

rnasynrakat

berpenghasilan

repdah

berencana memangkasnya

menjadi

(MBR).

Penyederhénaan

perizinan

21 izin

per syarat. Proses penyele-

ini

diperlukan iintuk mempercepat

saian

izin

selama

ini

membutnhkan

realisasi program

yang

seringkali

waktuseldtar

753

hingga

916 hari dan

terbentur

dengan

régulasi ini.

pengurusan izin

dapat

menghabiskan

Direktur

Perencanaan dan

Peml1i- ongkoshinggaRp3,5millaruntukarea

ayaan

Perumahan

Keqentexian

Peker-

perungahan

seluas lima hektare.

jun Umum

dun

Perurnahan

Rakyat

“~Kitaa.kanmendesainulan4;perlha.l~

(PUPR) Dcddy

Permadi

mengatakan

ini sehingga

masyarakat berpeng-

kementerian telah berkomitmen

hasilan rendah benat-benar

dapat

dalam‘

rnendorong

deregulasi

bidang

menikma,”

km:-1 Darmin

usai

mem-

perumnhan.

impin rapat

koorclinasi di

Jakarta,

Menurut

glia.

Menteri

PUPR

telah

Selasa

(12/

4). Dia

juga mengatakan,

mengeluarkan Peraturan

Menteri

pihaknya

menargetkan

dalam

satu

(PM) 5/Z016

tenhmg

Izin Mendirilmn

atau dua

bulan mendatang,

pemer-

Bangunan Gedung sebagai

pengganti

intah

bisa

menerbitkan paket pers-

PM-24/2007

tentangPedom:u_1Teknis

turan

untuk

menyelesaikan masalah

Izin Mendirikan

Bangunan

Gedung:

tersebut.

-

‘

“Menheri

PUFR sudah menerbitkan

Darmin menjelaskan,

hingga

saat

Pera111rmMenteri5/2016padaFebru-

ini

masih banyak iantangan

maupun

ari.Peraunaninijugaalmnmenjadipe-

hambatandalarnpelaksanaanprogmm

umjuk begi pemerintah

dqerah

untuk

sejuta

rumah bagi masyarakatkurang

melakukan

pemangkasan perizinan

di

mampu

dan

 m

rendah,

daerah.

‘hsal perizinan yang

butuh

baik

dari sisi keherbediaan maupun

wakiu

60-90 hari, bisa disederhanakan

’

permintaan.

menjadi3'hm'iselesai, lta1nDedy,

saat Dari sisi ketetsediaan,

kendalanya

dlhubungi

Inaestornyhrijalmrla,

antara

lain ketersediaan

kredit

un-

Selasa

(12/4).

l

_

tuk

sektor

properti,

terutaml

bagi‘

Sememan im, Menteri Koordinator

pengembang

kecil,

perizinan dan

per-

Bidang

Perekonomian Darmin

Nasu-‘

syaratan pembangunan

perumalgan

ommengatakan, dalam mpatkoordi

yang

berbelit,

panjang

dan malml.

nasimengena?perumahan,terungkap

Sedangkan

dari sisi

permintaan,

bahwn

masih banyak

pqmwmn

yang

hambatannya

mulai dari masalah

tmnpang ndih

herkait

pembangunau kqtersediaan Kredit

Kepemililcm

Ru-

perumahan

bagi masyamkai kurang mah (KPR)

denganbungaiserjangknu

mampu. Selain

itu, para

pengem-

hingga rendahnya akses masyarnkat

bang juga dlhadapkm

pcda

beberapa

terhadap produk perbankan, salah

ketidakpastian,

anma lain

terkait

satunya

terkait

dengan

isu

kapasitas

biaya

pengurusanizin.

- mendapatkan

pinjaman.

(lrd)

8/18/2019 Kliping, 13 April 2016

10/15

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

}

Tanggal

13 April

2016 |

Halaman Rubrik

l

18

 

Perdagangan

|

Media

l

Media

Indonesia

Jumalis

I

Dro E 1

 

JUN’

8/18/2019 Kliping, 13 April 2016

11/15

KLIPING

BERITA 2 16

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

I 13

April

2 16 Halaman Rubrik

I

22  Property

Media

I

Investor

Daily

Jurnalis

I Imm

8/18/2019 Kliping, 13 April 2016

12/15

KLIPING

BERITA

2016

,;?‘ ;‘“.2 1

sejuta

Rumah

Distimulasi

JAKARTA

-

Pemerintah

se-

maupun

hambatan

dalam

pe-

gera

menyederhanakan

per-

laksanaan

program

sejuta

n1-

aturan

di

sektor

properti untuk

mah

bagi masyarakat

kurang

mendukung

program

pemba-

mampu

dan

berpenghasilan

ngunan

sejuta

rumah

bagi ma-

rendah

berasal

dari

dua

sisi

syarakat

kurang

ma.mpu.

yakni

ketersediaan

atau su-

Penyederahanaan

aturanitu

plainya

dan

tingkat

perminta-

karena

program

tersebut

ba-

an.

nyak

mengalami

kendala

dari

Dari

sisiketersediaan,kend-

banyaknya

aturan

yang

tum-

alanya

antaralain

ketersediaan

pang

ndih

serta

biaya

peng-

kredit

untuk

sektor

properli,

urusan

izinyangtidak

pasti.

terutama

bagi

pengembang

“Pengembangjuga

dihadap-

kecil,

perizinan

dan

persyara-

kan

pada ketidakpastian

seperti

tan

pembangunan

perumahan

biaya

pengurusan

izin,

kata

yang

berbelit,panjang

dan ma-

Memeri

Knordinator

Bidang

hal.

Perekonumian.

Darmin

Nasu-

tion

seusai

memimpin

rapal

Hambatan

Permintaan

kourdinasi

penyederhanaan

Sedangkan

dari

sisi

permint-

regulasi

perumahan

untuk

ma-

aan,

hambatannya

mulai

dari

syarakatberpenghasilan

rendah

masalah

ketersediaan

kredit

dilakarla,

Selasa

(12/4).

kepémilikan

rumah

(KPR) de-

Hasil

verikasi

yang

dilaku-

ngan

bunga

terjangkau

hingga

kan

menunjukkan

ada

33 izin

rendahnya

akses masyarakat

per

syaxat

yang

diperlukan

un-

terhadap

produk

perbankan,

tukmengurus

perizinan.

Sebab

salah

satunya

terkait

dengan

itu,

pemerintah

berencana

me-

isu

kapasitas

mendapatkan

mangkasnya

menjadi

21

izin

pinjaman.

per

syarat.

“Kim

akan

mendesain

ulang

Selain

itu,

proses

penyele-

sehingga

masyarakat

berpeng-

saian

izin

selama

ini

membu- hasilanrendahbenar-benardar

mhkan waktu

sekitar

753

hing-

pat menil

8/18/2019 Kliping, 13 April 2016

13/15

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

Q

13

April

2016

Halaman Rubrik

] | ||_

 

Hot

Eqonqmigs

Media

I

Rakyat

Merdeka Jumalis

I

Advertorial

‘

I

8/18/2019 Kliping, 13 April 2016

14/15

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

I 13

April

2016

I Halaman/Rubrik

l

H|_ / Hot

Ecqnomics

Media

 

Rakyat

Merdeka |

Jurnalis

.

Adverturial

adalah

8/18/2019 Kliping, 13 April 2016

15/15