Kebijakan Nasional di Bidang Penanaman Modal...Investasi sektor pertanian, industri, perdaganan dan jasa Investasi sektor infrastruktur dan energi (refinery, kelistrikan & EBT) Investasi

Kebijakan Nasional

di Bidang

Penanaman Modal

Direktorat Deregulasi Penanaman Modal

Outline

2

ARSITEKTUR INVESTASI DAN INDUSTRIINDONESIA

TANTANGAN PEREKONOMIAN DI TENGAHPANDEMI

REALISASI INVESTASI SEMESTER I 2020

KEBIJAKAN INVESTASI INDONESIA

1234

INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD

© 2018 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved

ARISITEKTUR INVESTASI & INDUSTRI

INDONESIA

Arsitektur Investasi Periode 2012 – 2025 sesuai Perpres 16/2012 ; RUPM

4

Arah Kebijakan Penanaman Modal : 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal; 2. Persebaran Penanaman Modal; 3. Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi; 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan

(Green Investment); 5. Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

(UMKMK);6. Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman

Modal; dan7. Promosi Penanaman Modal.

Roadmap Implementasi : 1. Pengembangan Penanaman Modal yang

Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan; 2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

dan Energi; 3. Pengembangan Industri Skala Besar; dan4. Pengembangan Ekonomi Berbasis

Pengetahuan

Fase 1 (2 tahun) Fase 2 (5 tahun) Fase 3 (10-15 tahun) Fase 4 (>15 tahun)

Investasi sektorpertanian, industri, perdaganan dan jasa

Investasi sektorinfrastruktur dan energi(refinery, kelistrikan & EBT)

Investasi hilirisasiindustri manufaktur, smelter dan petrokimiaterintegrasi

Investasi berbasiskanriset dan inovasi

5

Kebijakan Investasi dalam RPJMN 2020-2024

Sumber: Paparan Deputi Bidang Ekonomi, disampaikan pada Konsultasi Pusat RPJMN 2020-2024

Renstra BKPM 2020-2024: Target IKU BKPM

6

NoSasaran Stategis dan Indikator

Kinerja Renstra BKPM 2020-2024Satuan

Baseline

20192020 2021 2022 2023 2024

Meningkatnya realisasi penanaman modal

1 Nilai realisasi penanaman modal Rp Triliun 809,6 817,2 858,5 968,4 1.099,8 1.239,3

2 Nilai realisasi penanaman modal

sektor sekunderRp Triliun 216,0 227,2 268,7 352,5 483,9 646,1

3 Sebaran penanaman modal

berkualitas (di luar Jawa)% 46,3% 48,3% 49,0% 49,7% 50,6% 51,7%

4 Kontribusi investasi dalam

negeri/PMDN termasuk UMKM% 47,7% 48,8% 49,7% 50,3% 51,9% 53,1%

Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal

5Peringkat Kemudahan Berusaha

(Peringkat

EoDB)

Peringkat

73

Peringkat

60

Peringkat

56

Peringkat

51

Peringkat

45

Peringkat

40

Investasi menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi

7

79% Pendapatan

negara berasal dari

penerimaan pajak.

Peningkatan investasi

akan berdampak positif

terhadap peningkatan

penerimaan pajak.

Sebagai contoh

investasi pada sektor

manufaktur, dimana hal

tersebut membuka

lapangan pekerjaan,

meningkatkan ekspor,

dan memberikan nilai

tambah terhadap

barang.

Y = C + I + G + ( Ex – Im )Investasi

mendorong

terciptanya

lapangan kerja

Lapangan kerja

yang semakin

banyak akan

meningkatan

pendapatan

masyarakat

Pendapatan

masyarakat akan

mendorong daya

beli (konsumsi)

masyarakat

Sasaran PDB sisi Produksi: Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan

8

Sumber: Bappenas

9

Transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke Industri berbasis nilai tambah (hilirisasi)

Ekonomi berbasis

nilai tambah

Ekonomi berbasis

SDA (primer)

Fokus pada SDA

yang menjadi

keunggulan

Indonesia

dibandingkan

negara lain,

contoh: nikel

TRANSFORMASI

EKONOMI

Fokus pada

hilirisasi industri

Diperlukan transformasi untuk meningkatkan nilai tambah

suatu produk yang nantinya akan berdampak pada

pertumbuhan ekonomi nasional

Investasi di sektor hilir menjadi kunci untuk menggenjot ekspor dan penguatan ekonomi nasional

10

INVESTASI

SEKTOR

HILIR



TANTANGAN: KONDISI PEREKONOMIAN

GLOBAL DAN LOKAL DI TENGAH PANDEMI

12

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan pada TW II 2020

3.6 3.51.6 0.9

4.97 6.97 6

0.7

-0.3-1.8 -2.2

2.97 3.82

-6.8

-17.1-13.2 -12.2

-27.8

-5.32

0.363.2

TW4 2019 TW1 2020 TW2 2020

IndonesiaMalaysia ThailandSingapura Jepang TiongkokVietnam

Sumber: GSO Vietnam; National Statistics of Thailand; Singstats; DOSM Malaysia; BPS, Ministry of Economy.

Pandemi Covid-19 mempengaruhi Perekonomian Indonesia secara signifikan

13

Sumber: BPS, Kemenkeu (2020)

Dampak Negatif Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia

5.5 Juta TKI terkenadampak negatif pandemi

(PHK, dirumahkan, dll)

FDI global diprediksi turun30-40%, realisasi PMA Semester I turun -8,1%

Penurunan aktivitasperdagangan Indonesia, Ekspor-Impor Q2 2020

turun 11-15%

Pertumbuhan PDB Indonesia Per Triwulan 2018-2020 (y-o-y % )

Komposisi PDB Indonesia Q2 2020

Komponen Share (%)Pertumbuhan

Q2 2020

Konsumsi 59,21 -5,51%

Investasi 30,61 -7,76%

Belanja

Pemerintah8,67 -6,9%

Ekspor 15,69 -11,66%

Impor -15,52 -16,96%

KomponenShare

(%)

Pertumbuhan

Q2 2020

Manufaktur 19,9 -6,2%

Perdagangan 12,8 -7,9%

Transportasi 3,6 -30,8%

Akomodasi &

Mamin2,3 -22,0%

Pertanian 15,5 2,19%

Pertambangan 6,3 -2,72%

Konstruksi 10,6 -5,39%

5.06 5.27 5.17 5.18 5.07 5.05 5.02 4.97 2.97

-5.32Q1

2018Q2

2018Q3

2018Q4

2018Q1

2019Q2

2019Q3

2019Q4

2019Q1

2020Q2

2020

FDI diproyeksikan turun 40% di 2020 akibat penurunan pendapatan perusahaan

14

0 50 100 150 200 250

Industri Bahan Baku

Penerbangan

Hotel, Restoran, Leisure

Energi

Industri Otomotif

Teknologi-7%

-47%

-208%

-116%

-41%

-20%

Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Perusahaan Top

5000 Dunia (%)

Sumber: UNCTAD, (2020)

Global FDI Inflows 2015-2019 dan Proyeksi 2020-2022

• Menurut UNCTAD, FDI yang beredar pada 2019 sebanyak USD 1.5 Triliun.

• Sebagai dampak dari pandemi Covid-19, perusahaan telah melakukan revisi proyeksi pendapatan pada tahun 2020.

• Industri yang paling terdampak adalah energi, penerbangan, serta industri hospitality (restoran, hotel, resort) dengan

penurunan pendapatan berkisar antara 40-200%. Hal tersebut dapat berdampak kepada keputusan re-investasi

perusashaan, yang akan menyebabkan tertundanya rencana ekspansi investasi ke negara-negara di Dunia.

• Prediksi dari UNCTAD, FDI global akan menurun hingga -40% pada 2020.

Terjadi penurunan aliran FDI di Asia, namun di Indonesia terjadi peningkatan.

15Sumber: UNCTAD, (2020)

FDI inflows, by region, 2018 and 2019 ($ billions)

Top 20 FDI Inflow Economies2018 and 2019 ($ billions)

-25

Billion

USD +2 Billion

USD

Meskipun aliran FDI di regional

Asia mengalami penurunan

sebesar 25 Miliar USD pada

2019, Aliran FDI di Indonesia

mengalami peningkatan sebesar

2 Miliar USD.



PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI

SEM I 2020

Realisasi investasi Semester I 2020 (tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan)

17

25,8%TARGET

REALISASI

INVESTASI 2020

817,2 T

REALISASI TW I 2020

210,7 T

Sumber: BKPM

REALISASI TW II 2020

191,9 T

23,5%

PMA195,6T (48,5%)

PMDN207,0T (51,4%)

SEPANJANG SEMESTER I 2020

INVESTASI MENYERAP (TKI)

566.194

REALISASI SEMESTER I 2020

Rp 402,6 T

(49,3%)

2.7

0.8

1.2

1.8

2.4

4.7

Lainnya

Malaysia

Jepang

Hongkong, RRT

R.R. Tiongkok

Singapura

Perkembangan realisasi investasi Indonesia Semester I Tahun 2020 (tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan)

18

Berdasarkan Wilayah

Berdasarkan Sektor

208,9 T(51,9%) 10,2 T

(2,5%)

33,6 T(8,3%)

34,2 T(8,5%)

97,4 T(24,2%)

18,3 T(4,6%)

5 Besar Negara asal Investor (dalam USD Miliar)

Sumber: BKPM

Sebaran Investasi

Berdasarkan Lokasi

34,4%

17,9%

8,9%

5,9%

19,7%

13,2%

Tersier

220,9 T

(54,9%)

Sekunder129,6 T(32,2%)

Primer

52,1 T

(12,9%)

JawaRp 208,9 T

(51,9%)

Luar JawaRp 193,7 T

(48,1%)

Jawa BaratRp 57,9 T (14,4%)

Jawa TimurRp 51,0 T (12,7%)

DKI JakartaRp 50,2 T (12,5%)

Jawa TengahRp 27,8 T

(6,9%)

RiauRp 22,8 T

(5,6%)

LainnyaRp 192,9 T

(47,9%)

Realisasi Investasi Sektor Manufaktur 2019 – 2020 S1

19

Sektor

PMA (Miliar USD) PMDN (Triliun Rp)

2019 2020 S1 2019 2020 S1

Sektor Primer 3,3 4,0 78,8 43,9

Sektor Sekunder 9,6 5,8 72,6 42,7

Sektor Tersier 15,3 3,8 234,9 120,4

Total 28,2 13,6 386,5 207,0

IndustriPMA (Miliar USD) PMDN (Triliun Rp)

2019 2020 S1 2019 2020 S1

Industri Makanan 1.3 0.8 36.6 18.1

Industri Tekstil 0.2 0.1 1.3 0.6

Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 0.2 0.1 0.1 0.2

Industri Kayu 0.1 0.02 1.6 0.7

Industri Kertas dan Percetakan 0.4 0.2 3.0 2.4

Industri Kimia Dan Farmasi 1.5 0.9 9.5 6.3

Industri Karet dan Plastik 0.3 0.1 3.1 2.7

Industri Mineral Non Logam 0.5 0.2 3.6 3.8

Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya 3.6 2.8 8.2 4.2

Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam 0.5 0.2 1.2 0.4

Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 0.8 0.2 2.6 2.0

Industri Lainnya 0.2 0.1 2.1 1.3

Top 5 realisasi investasi PMA sektorindustri S1 2020:

1. Industri Logam Dasar, BarangLogam, Bukan Mesin, danPeralatan

2. Industri Kimia dan Farmasi3. Industri Makanan4. Industri Kendaraan Bermotor dan

Alat Transportasi Lain5. Industri Kertas dan Percetakan

Top 5 realisasi investasi PMDN sektorindustri S1 2020:

1. Industri Makanan2. Industri Kimia dan Farmasi3. Industri Logam Dasar, Barang

Logam, Bukan Mesin, dan Peralatan

4. Industri Mineral Non Logam5. Industri Karet dan Plastik



KEBIJAKAN INVESTASI INDONESIA

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 menjadikan BKPM sebagai garda terdepan dalam

percepatan kemudahan berusaha

21

Mengoordinasikan langkah-langkah perbaikan untuk

peningkatan peringkat EODB

Mengevaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan

pemberian fasilitas investasi yang dilakukan dan diberikan

oleh K/L

Memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku

usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan

pemberian fasilitas investasi

Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang

didelegasikan K/L

1

2

3

4

Kementerian/Lembaga mendelegasikan kewenangan

perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi

kepada Kepala BKPM

5

14,0(Rp triliun)

Potensi realisasi investasi Rp 708 triliun sedang difasilitasi oleh BKPM

22

Perusahaan yang selesai difasilitasi:

PT Sumber

Mutiara Indah

Perdana (SMIP)

211,9(Rp triliun)

61,2(Rp triliun)

39,2(Rp triliun)

21,7(Rp triliun)

9,5(Rp triliun)

(Tanjung Jati Power)

38,0(Rp triliun)

(Tenaga

Listrik

Bengkulu)

5,2(Rp triliun)

1,8(Rp triliun)

(Galempa

Sejahtera

Bersama)

2,0

(Rp triliun)

1,8(Rp triliun)

1,8

(Rp triliun)

Lain-Lain 1,4(Rp triliun)

1,1(Rp triliun)

Rp 708T

Potensi Realisasi

investasi

±Rp 410T

(58%)

Nilai potensi investasi

telah difasilitasi

BKPM tidak hanya memfasilitasi permasalahan investasi besar, tetapi juga investasi menengah & kecil

Klaten, Jawa Tengah Dumai, Riau

Indonesia masih menjadi destinasi prioritas bagi Perusahaan yang akan relokasi dari RRT

23

Kategori DeskripsiJumlah

Perusahaan

Rencana Nilai Investasi

(juta USD)

Potensi Penyerapan Tenaga Kerja

I

Daftar Perusahaan yang Sudah Pasti Melakukan

Relokasi/ Diversifikasi keIndonesia

7 850 30.000

IIDaftar Perusahaan yang

Memiliki Intensi Relokasi/ Diversifikasi ke Indonesia

17 37.000 112.000

IIIPerusahaan Potensial dariberbagai sumber (Media,

KBRI, IIPC, dll)119 41.392 162.000

57 perusahaan

39 perusahaan

25 perusahaan

21 perusahaan

1 perusahaan

Amerika Serikat

Taiwan

Korea Selatan

Jepang

Hong Kong

Gambaran Umum RUU Cipta Kerja

24

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

BAB XV

Ketentuan Umum

Maksud dan Tujuan

Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha

Ketenagakerjaan

Ketentuan Umum

Maksud dan Tujuan

Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha

Ketenagakerjaan

Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMK-M

Kemudahan Berusaha

Dukungan Riset dan Inovasi

Pengadaan Lahan

Kawasan Ekonomi

Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja

Pengenaan Sanksi

Ketentuan Lain-Lain

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup

RUU Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk

menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya

bagi rakyat Indonesia dan peningkatan

kesejahtraan pekerja yang akan memberikan

dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pengaturan RUU Cipta Kerja (Total 174 Pasal) Maksud dan Tujuan

Klaster dalam RUU Cipta Kerja

25

1. Risk-based approach untuksemua sektor perizinan

2. Perizinan Prasarana Dasar (IzinLokasi dan Tata Ruang, IzinLingkungan, dan IMB & SLF)

Penyederhanaan Perizinan Berusaha

1. Daftar Prioritas Investasi2. Konsolidasi Pengaturan

Penanaman Modal

Persyaratan Investasi

1. Upah Minimum2. Outsourcing3. Pesangon PHK4. Jam Kerja

Ketenagakerjaan

1. Kemitraan2. Basis Data Tunggal3. Insentif dan Pembiayaan

Kemudahan dan Perlindungan UMKM&Koperasi*

1. Kemudahan Pendirian PT bagiUMK

2. Paten3. Pencabutan UU Gangguan dan

Wajib Daftar Perusahaan

Kemudahan Berusaha

Penugasan BUMN dalam kegiatan

riset, pengembangan, daninovasi

Dukungan Riset dan Invoasi

1. Penataan KewenanganPemerintah Pusat dan Daerah

2. NSPK Pemerintahan yang terstandar

Administrasi Pemerintahan

1. Penghapusan sanksi pidanaatas kesalahan administratif

2. Jenis sanksi yang berbentukadministrasi dan/atau perdata

Pengenaan Sanksi

1. Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum

2. Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan

Pengadaan Lahan

1. Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (Sovereign Wealth Fund)

2. Penyediaan lahan dan perizinanbagi Proyek Strategis Nasional

Investasi dan Proyek Strategis Nasional

1. Penataan Kelembagaan KEK dan KPBPB

2. Infrastruktur Pendukung KI

Kawasan Ekonomi

79 1.203

Undang-Undang

Pasal

Cakupan perubahan dalam RUU Cipta Kerja

*Catatan:

Kemudahan dan perlindungan UMKM dan Koperasi, pencadangan UMKM tetap ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

26

Insentif - Tax Holiday dan Mini Tax Holiday

Peraturan Menkeu No. 150/PMK.010/2018 dan Peraturan BKPM No.1/2019Daftar Prioritas Investasi: Pendekatan yang lebih terbuka terhadap investasi

Integrasi

kebijakan pada

Bidang Usaha

lintas K/L

R-PERPRES DPI

PERPRES 44/2016

DAFTAR PRIORITAS INVESTASI (DPI)

Pendekatan yang lebih terbuka digunakan pada

R-Perpres DPI untukmemberikan sentimen

positif kepada penanam modal

InkonsistensiPengaturan 1 Bidang Usaha oleh beberapa

K/L

Negative Approach

Perlindungan UMKM danKemitraan terbatas padabidang usaha yang masuk

dalam lampiran

Perlindungan &

Kesempatan

berusaha lebih

luas untuk UMKM

termasuk

kemitraan

Pendekatanberdasarkan asas

keterbukaan(positive approach)

26

27

Insentif - Tax Holiday dan Mini Tax Holiday

Peraturan Menkeu No. 150/PMK.010/2018 dan Peraturan BKPM No.1/2019

Tax Allowance: Mendorong Investasi di Bidang-Bidang Usaha Prioritas

28

TAX ALLOWANCEPMK No. 11/2020 jo. 96/2020

183

dari nilai investasi

Pengurangan pajak

penghasilan badan untuk 6

tahun, 5% per tahun.30 %

Bidang usaha Baru

Yang berhak untuk

mendapatkan Tax Allowance,

bertambah dari sebelumnya

hanya 145 bidang usaha.

Kriteria

Menyerap tenaga kerja yang besar

Memiliki nilai investasi yang tinggi untuk ekspor

Memiliki tingkat kandunganlokal yang tinggi

Skema Insentif

Pengurangan penghasilan

neto sebesar 30 persen dari

jumlah nilai Penanaman Modal

selama 6 tahun masing masingsebesar 5 persen per tahun;

Penyusutan yang

dipercepat atas aktiva

tetap berwujud dan

amortisasi yang

dipercepat atas aktiva takberwujud

Pengenaan Pajak

Penghasilan atas

dividen sebesar 10persen

Kompensasi kerugian

yang lebih lama dari 5

tahun tetapi tidak lebih dari10 tahun

Pendelegasian Kewenangan

Pemberian Tax Allowance

kepada Kepala BKPM

Insentif Super Deduction Tax (PP 45/2019)

29

WP Badan

Dalam Negeri

Permen Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas

Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya

30

Pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari

jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap

berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk

kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 tahunsejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial

masing-masing sebesar 10% pertahun.

Mempekerjakan

Min. 300 orang

TKI

45Bidang

Usaha

Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan

31

Fasilitas Bea Impor

Cakupan Bidang Usaha:

1. Pariwisata dan Kebudayaan

2. Transportasi/perhubungan

(jasa transportasi publik)

3. Pelayanan kesehatan publik

4. Pertambangan

5. Konstruksi

6. Industri telekomunikasi

7. Kepelabuhanan

8. Industri perakitan dan

komponen kendaraan

bermotor

Peraturan Kemenkeu No.

176/PMK.011/2009 jo. No.

188/PMK.010/2015)

Insentif pajak bagi wajib pajak terdampak Pandemi Covid-19

32

Insentif Pajak Penerima Manfaat

PPh Pasal 21 Ditanggung

Pemerintah

▪ Sektor tertentu (1.062 KLU)

▪ WP KITE

▪ WP Kawasan Berikat

Pembebasan PPh Pasal 22 ▪ Sektor tertentu (431 KLU) •

▪ WP KITE


Pengurangan Angsuran PPh

Pasal 25 sebesar 30%

▪ Sektor tertentu (846 KLU)

▪ WP KITE


Pengembalian Pendahuluan

PPN

▪ Sektor tertentu (431 KLU)

▪ WP KITE


PPh Final UMKM di tanggung

Pemerintah

WP yang memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final

berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

Sumber: Kementerian Keuangan, PMK No.44 Tahun 2020

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Indonesia Investment Coordinating Board

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44

Jakarta 12190 - Indonesia

t +62 21 525 2008 | f +62 21 525 4945 | e [email protected]

bkpm.go.id | investindonesia.go.id

Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

Terima Kasih

Documents

Kebijakan Nasional di Bidang Penanaman Modal...Investasi sektor pertanian, industri, perdaganan dan jasa Investasi sektor infrastruktur dan energi (refinery, kelistrikan & EBT) Investasi