Studi Politik Edisi 1, Vol. I, N0.1, 2010

Intelektual, Modal dan Negara di Indonesia:Faktor-Faktor yang Menkondisikandan ImplikasinyaM. FajarPenulis adalah staf pada Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID)

', Abstract

ln Indonesia's "Reformesi" era, there are hvo factors determine how relations omongintellectual, capital and stqte are formed. Structurally, the first factor is about state'sseeking effort of the drive to loo(< for. political legitimacy tion by the state, and thesecond is aboutthe influence of neoliberqlism. Both coses show us thatit cqnbe traced onrelations qmong between Bokrie Group-Freedom Institute-State and relations betweenAsian Agri-university basedcollege intellectuql. First, intellectual group (community) areaffirmating bourgeoisie behaviour, with liberqlism as their medium. The second casestill show us that intellectuql community are supporting claims of truth in the low fteldthr ough r es ear ch pr oj ects.

lntelle ctual, C apital, State, N e olib er alism, C apitalism.

Dalam pengalaman relasi intelektual, modal dan negara pada era Reformasi, terdapatdua faktor yang mempengaruhi bagaimana relasi tersebut terbentuk. Secara struktural,faktor pertar-na ialah dorongan pencarian legitimasi politik oleh negara dan faktor kedua,pengaruh neo-liberalisme. Dua kasus yang menunjukkan relasi tersebut dapat dilacakpada kasus Kelompok Bakrie-Freedom Institute-negara dan relasi Asian Agri-intelektualkampus. Pada kasus pertama, kelompok intelektual mengafirmasi perilaku kelas borjuisdengan perantara ideologi liberalisme. Sementara kasus kedua menunjukkan kelompokintelektual yang mendukung klaim-klaim kebenaran dalam ranah hukum lewat kerja-kerja penelitian.

Kata inteleletuql, modal, negqr a, neo -liber qlisme, kapitalisme

e Baru,a-, dimanaI poHtikterbuka lebih luas unfuk masyarakat, yaknifase'Transisi demokrasi'. Dua halyangperluditekankan di sini. Pertama, "transisi" tidakberarti dengan sendirinya seluruh sifat dankondisi yang membentuk otoritarianismeOrde Baru hilang. Mengkoreksi dilrtumMarx 'all that solids melts into the air",peralihan ke era demolrrasi justru masih

meninggalkan watak otoritariannya.Kedua, kondisi otoritarian yang masihbertahan ini ternyata mempengaruhikelompok-kelompok (ama maupun baru)yang berada di dalam era reformasi dengandampak yang berbeda-beda.

Salah satu yang merasakan dampaknyaialah kelompok intelektual.' Sudah sering

I Daoiel Dhfidae dengan menggunakan istilahcendekian-an. mendefinisikannya sebagai "...senan-

dibicarakan bahwa intelektual pada masa

Orde Baru meruPakan sebuah Posisisosial yang ditempa oleh kekuatan negaradan modal. Beberapa studi terkemukamenunjukkan hal tersebut.' Intinya,mereka menyimpulkan kalau intelektualIndonesia masa Orde Baru sulit lepas dari

modal. Modalkerja akademisbahkan afiliasi

politiknya. '

Sebenarnya, kaum intelektual dapat

modal di Indonesia era Reformasi. Contohakan diambil dari kasu s Freedom Institute(FD dan perseteruan Tempo -PT AsianAgriyang melibatkan lembaga penelitian. Duakasus ini dipilih karena rentang pengaruhmodal yang berbeda. Satu kasus melintaswilayah negara, bisnis dan masyarakatsipil (kasu s Freedom Institute), sementarakasus lainnya mencakup wilayah bisnisdan universitas, suatu wilayah yangkerap diasosiasikan sebagai tempatintelektual bermukim. Keduanya memilikipotensi munculnya kontradiksi perananintelektual dan hubungannya denganakumulasi modal.

Kerangka penulisan tulisan ini dibagiberdasarkan logika hubungan struktur

tiasa terlibat di dalam apa yang disebut sebagai speech

2 Dhukidu. menjelaskan relasi ini delga-n cukup baik

dalam C ende k iaw an dan Ke kaasaan. Ibid'

M. Faiar, Intelektud. \todel dm \egara

dan agen yang Penulis adoPsi daripendapat Margaret Archer.' Menurutnya,struktur dan agen harus dianalisis dalamtiga momen utama Yang bersilangandengan variabel ruang dan u'aktu.Pertama, momen dimana strulrtur dankultur mengkondisikan tindakan agen(structural conditioning) . Kedua, momendimana pengkondisian itu melahirkanjenis interaksi tertentu antar-agen (socio-

cultural interaction). Terakhir, outputinteraksi antar-agen berupa perluasanstruktural ktructurql elaboration) dalambentuk reproduksi atau transformasistruktural.

Sejalan dengan Penjelasan Archer,bagian pertama tulisan ini akan membahaspengkondisian historis-struktural yangterdiri dari faktor pencarian legitimasioleh negara dan Pengaruh neo-liberalisme. Bagian kedua, penulis akanmenggambarkan kasus FI dan Asian Agri,serta peranan intelektuai di dalamnva'Bagian ketiga adalah penelusuran penulisterhadap dampak kasus FI dan -'a<!ar

Agri terhadap strukfur modai-inie^ekua^-Terakhir, bagian kesimPulan -

Pengkondisian Historis-S tmkrural

A.Pencarian Legitimasi Politik

Masih terbukanya potensi dominasimodal terhadap kelompok intelektualbukanlah berlangsung tanpa sebab.

Terdapat beberapa faktor historis-

Studi Polirik Edisi 1, Vol. I, No.t, 2010

struktural yang mempengaruhinya.Pada era Orde Baru, modal berkembangmengikuti jalur yang dibuat oleh negara.Hal ini bukanlah tanpa alasan. Saatkolonialisme tidak memproduksi kelasborjuasi yang tangguh, maka inisiatifpembangunan terpaksa diambil aliholeh negara.n Kegagalan kebijakanekonomi Orde Lama, yang ditandaidengan melonjaknya angka inflasi(hiperinflasi) dan infrastruktur yangminim, mengakibatkan negara Orde Barumengambil inisiatif untuk memegangkendali atas pembangunan.

Setelah percobaan kudeta 196b.pembantaian anggota dan simpatisanPartai Komunis Indonesia (pKD,pelarangan ideologi Marxisme.

Komunisme dan Leninisme; kebijakanpembangunan Indonesia berbalik arahmenuju ideologi liberalisme. Berbedadari rezim Orde Lama yang berkiblatpada bantuan ekonomi Uni Soviet, kaliini pembangunan hampir sepenuhnyamengandalkan bantuan dari negara-negara Blok Barat.u Tidak hanva darisegi modal, tetapi juga melalui pengaruhpemikiran modernisasi dan liberalisme

4 Untuk penjelasan klasik, terutama dalam konteksnegara-negara fuia Tenggara, lihat yoshiharaKurrio. (1??1. Knpitalisrne Sernu Asia Tenggara.[akarta: LP3ES). Hlm 3-5.

yang diadopsi oleh rezim pembangunanOrde Baru.u

Dalam proses demikian, negaramemerlukan segala dukungan politikuntuk melindungi pembangunanekonomi. Kerap disinggung kalauproses ini menjadikan ekonomi sebagaipanglima dan politik sebagai persoalansekunder. Maksudnya, politik dianggaptidak penting jika inisiatif politik datangdari masyarakat. Hanya partisipasi yangmenguntungkan atau sejalan denganpembangunan-lah yang diizinkan.Salah satu contohnya adalah upayapenyederhanaan partai politik (Golkar,PPP dan PDI) atau strategi korporatismeuntuk merangkul sebanyak mungkinkelompok-kelompok di masyarakatsebagai bagian dari negara, termasukkelompok intelektual.

Secara khusus, manifestasi strategikorporatisme' Orde Baru pada kelompok

6 Herbert Feith. Reprusiue-Dealopnrentalist Regimesin Asia: Old Strengtbs, New Vulnerabilities. DalamPRISMA No 19, Desember 1980

7 Banding'kan misalnya dengan penjelasan Hunting-ton mengenai absorbsi kekuatan politik. Iamengemukakannya dalam kerangka relasi sistempolitik dengan kekuatan politik eksternal. Relasitersebut menentukan otonom-tidaknya suatu sistempolitik. Pada sistem politik yang maju, derajatotonomi lebih tinggi daripada sistem politik padaneg-ara berkembang karena sistem politik yang lebihmaju mampu mengurangi atau bahkan meniadakanefek penggunaan kekerasan dalam sistem. Huntingtonmelanjutkan dengan mengkaitkannya pada perubahansosial. Saat sistem politik berada di tengah perubahan,maka terdapat pula kecenderungan munculnyakelompok-kelompok baru yang berpartisipasi dalampolitik. Saat suatu sistem politik tidak memilikiotonomi, kelompok ini masuk ke dalam proses politiktanpa mengikuti aturan dalam sistem tersebut. Dalamkasus Indonesia bukan hal ini yang terjadi karenabukan semata-mata pengaruh dari sistem politik,tetapi perkembangan ekonomilah yang menarikkekuatan politik untuk masuk ke dalam negata.Efek penguatan sistem politik melalui penrbahandi sistem ekonomi iustru meniadi fakor penarikmengapa kekuatan potel memperebutkan posisi didalam negara. Untuk penjelasan mengenai pemikiranHuntington dapat dilihat pada Samuel P Huntington.(197 5). Political Ord,er in Changing Societies. Bombay:Vakils, Feffer & Simons Private ltd. Hlm 22.

M.Fajag Intelektual, llodal dan \egara

intelektual adalah transformasiintelektual menjadi teknokrat. Gunamendukung argumen ini, dapat diambilcontoh kelompok Mafia Berkeley',sekelompok ekonom lulusan Universitastserkeley yang menjadi penasihatekonomi Soeharto dengan halauan utamaideologi liberalisme ekonomi. Keiompokini mengikuti model pembangunannegara-negara Blok Barat dan mengacukepada teori-teori modernisasi sepeniyang dikemukakan oleh Rostow.e Dalammodel ini, perkembangan menujumasyarakat modern dapat dicapai denganmeningkatkan jumlah modal. Vadasinr-a.pandangan ini juga menekankan perlunr-amentalitas modern masyarakat ] angsesuai dengan kebutuhan pembangunan.misalnya pengutamaan rasio da::perhitungan dalam mengambil seijaitindakan.

Pelaksanaan program pembanguna:lOrde Baru sangat terbanru dengarkenaikan harga minyak dunia pad.aperiode I973-L982. Penl'ebab oa:--mengalirnya rejeki minyak ini berada o:Timur Tengah. Konflik antara Israel dannegara-negara Arab pada Perang YommKippur berhasil menggalang solidaritasnegara-negara Arab yang tergabungdalam OPEC. Bentuk dari solidaritas

8 Otung-ot"ng yang termasuk generasi pertama kelom-pok ini adalah Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana,JB Sumarlin, Emil Salim dan Mohammad Sadli.Kelompok ini muncul sebagai konsekuensi kebij akandonor asing (Ford Foundation) di Indonesiapasca jatuhnya Soekarno untuk menyekolahkanmereka agar dapat menjadi tulang pungg-ungkebiiakan ekonomi pasca rezim Soekarno. Untukpenjelasan tentang kelompok Mafia Berkeley ini,lihat Alexander Irwan, "Institutions, Discourses andConflicts in Economic Tltought," dalam Vedi Hadiz &Daniel Dhakidae. (2005). Social Sciences and Power inIndonesia. Singapore: ISEAS. Hlm 42 -43 .

9 Menurut Lwan, pembagian aliran pemikiran ekonomiini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana suatupemikiran sudah sampai ke tahap intitusionalisasinya.Saat tahap ini sudah dicapai, maka pemikiran tersebuttelah mencakup statusnya sebagai ide dan praktiksekaligus posisi strukturalnya. Lebih lengkapnyalihat Alexander Irwan. Ibid. HIm 51.

Studi Politik Edisi t, Vol. I, N0.1, 2010

tersebut ialah mereka menaikkanharga minyak sehingga negara-negarapengimpor minyak rnengalami kesulitan.Bagi negara pengekspo4 konflik politikitu merupakan berkah. Sebagai salah satunegara pengekspor rninyak, Indonesiamengalami lonjakan penerirnaan nninyakyang cukup signifikan. Tahun lg70trndonesia mengalami peningkatan eksporminyak sebesar hampir 40% dan tahun1975 hidrokarbon menyurnbang 70"h d,aritotal ekspor Indonesia, dan puncaknyapada tahun 1981 saat kontribusinyamencapai hampir 80%. Angkaperturnbuhan ekonorni trndonesia punmencapai 7'/" dan hanya sekali mengalarnipenurunan di bawah 6% dalam perioden967-1981.10 Membengkaknya kas negarapada periode boom minyak membuatnegara begitu leluasa berinvestasi disegala bidang, yang berarti rnenopangideologi pembangunanisme, sernbaritetap mempertahankan represi terhadapoposisi politik."

Dalam kondisi ini, perananteknokrat liberal adalah membantumengoperasionalkan ideologi liberalismedan modernisasi dalam kebijakanpembangunan" Dalarn perjalanannya,para teknokrat liberal ini memilikiperseteruan dengan faksi teknokratOrde tsaru lainnya. Berdasarkan pahamekonominya, perseteruan itu timbulke permukaan antara teknokrat liberaldengan teknokrat nasionalis'" yung

semakin mernperlihatkan pengaruhnyadalam rnenentukan kebi.jakan ekonominasional. Bila faksi teknokrat liberalberhasil mendorong liberalisasi secaraluas" pada dekade 1g80-an akibatdesakan penerimaan rninyak yang rnakinntrenurun, faksi teknokrat nasionalisberusaha mernpertahankan intervensinegara lewat konsesi monopoli yangdiberikan negara. Persaingan kedua faksiteknokrat ini pada akhirnya menghasilkanera keterbukaan yang secara prosedurbercorak liberal, tetapi dalarn praktiknyamasih mengizinkan intervensi negara.Pada contoh ekstrimnya, karakterintervensionis justrul ditunggangi olehkepentingan koruptif kroni-kroni danlingkaran keluarga Soeharto.'*

Apa yang dapat dikatakan dariberkumpulnya intelektual di sekitarnegara adalah pembentukan pola dimanaselain aparatus militer dan birokrasi yangmenjaga halaman kekuasaan Orde Baru,kaurn teknokrat juga dibutuhkan untukmerubah sesuatu yang teoritis menjadi

l0Philip Barnes. Ind.onesia: The political Economy of!!,:r9,. (Oxford: Oxford University Press, 1995).Hlm 20.

l lHerbert Feith menyebutnya sebagai *rezimpembanzunan represif'. Lihat Herbert Feith.Repressit'e-Deit/optnentalist Regirues in Asia: Ot(lStt'englts, l:eiL' Vuhrernltilities. Dalam PRISMA No19, Desernber 1980.

menyerahkamila pada mektrnisme pasar. LihatAlexander Inlan. Op. cit. Hlm -i3-4-i.

13 ini dimulai dari tahun 19g3gram seperti mobilisasi modalderhanaan sistem perpajakan

impor terhadap 32eti:{i,'f,ff;, ltrnnt8, ;:j:f:iimpor terhadap 548 jenis barang (1987), akses bebasterhadap kepemilikan asing (1987), kesempatan

asing (1988),dan merger pedin Djafar. RetakaJaya,2006

l4Pitrto masuk bagi kromke sektor bisniJdilakukmempertahankan kontr

terhadap restrukturisasi,sektor monopoli negarati manufaktur dan proyekmembentuk aliansi bisnis

kapitalis Cina dan investorur ke modal asing danakan sektor perbankan

s jangkauan bisnis mereka. Richard Robison & Vedi

Power in Ind.onesia: TbeAge of Marker. London:

3-7 4.

il

ft

fl

t

teknis dan kemudian preskriptif.t5Kedekatan antara intelektual dengan modaldan negara kemudian direplikasi dalamberbagai bentuk yang kemudian menjadisemacam praktik yang wajar dilakukan.Pembentukan kultur inilah yang masihbertahan sampai era Reformasi.

M.Fajag Intelektual, Modal dan Negara

B. Pengaruh (Neo) Liberal

Fengkondisian relasi intelektual-modal juga berhubungan denganpenganuh neo-liberal. Krisis finansialketika itu (1998) mernperlernah posisireztm terhadap oposisi politik dansegera rnengungkap realitas buruknyakinerja ekonomi rezirn" Pengelolaanpernbangunan yang buruk di masaOrde tsaru terasa efek sampingnyasaat otoritas negara di tahun 1998goyah oleh krisis. Di tengah-tengahkrisis ekonomi, lembaga multitrateralseperti IMF dan Bank Dunia mendesakditerapkannya agenda liberalismesebagai resep mengatasi krisisekonorni. Melalui Letter of Intent (I-oI)trndonesia diharuskan menerapkanprogram-progranl yang memaksanegara mengurangi intervensi padakornoditas-komoditas vital. Hai inidilakukan dengan mencabut subsididibeberapa sektor penting seperti

' Bahan Bakar Minyak @BM) dan, kebutuhan pokok.

: Akselerasi agenda neo-liberalI di Indonesia berlangsung dengan

menumpang pada kesepakatan. antara keduanya, program IMF dan, pemerintah Indonesia. Konsensus.: pefiamamunculdalarnpaketkebijakan

pertama pada bulan November 1997.Bentuk implementasi dari kebijakan

.,,,1 ini adalah penutupan 16 bank swasta

. I yangdinilai tidak mampu nxenghadapibadai krisis finansial. Konsensus

j kedua muncul pada pertengahanbulan Januari 1998. Bentuk konkrit

konsensus kedua adalah independensiyang lebih besar kepada Bank Indonesia(BI), penarikan privilise pajak terhadapproyek mobil nasional (rnobnas) milikanak dari Presiden Soeharto, yaituTommy Soeharto, penghilangan kartelsemen, kertas dan kayu lapis, penarikanprivilise kredit dan dukungan budgetnegara atas Industri Pener bangan danTeknologi Negara (IPTI.{), penghilangan

iSlgnas Kleden, "Model Rasionalitas Teknokrasi",dilam Ignas Kleden. (1987). Sikap Iltniab dan KritikKebud,nyaan. J akarra: LP3ES. Hlm 101.

I

Studi Politik Edisi 1, Vol. I, No.l, 2010

larangan disektor ll n _L _ _ -.,_retait, penghilan;;; SebenornYa, demokroftsosl tidokmonopoli industri sepenuh nYa membeboskon mosyara-

ori tekqnqn elit. Dolqm ber-onloh, kekuoton politik donru fposco Reformosi) ternyo-

komoditi seperri to mosih memainkctn perannyo ber-Iogiko potron-klien seperfi

py teriodi podo moso sebe-

bulan Maret 1998.sempat terjadiperdebatan antara pemerintah dan IMEPemerintah menginginkan perananBulog sebagai pemberi subsidi padabarang kebutuhan pokok impor tetapdipertahankan. Menyetujui hal tersebut,IMF menukarnya dengan keharusanpemerintah untuk mendivestasikan s ahamenam perusahaan milik negara, privatisasitujuh perusahaan negara lainnya danmenghilangkan monopoli. Tiga konsensusini kemudian menjadi dasar dari pengaruhneo-liberal di Indonesia era Reformasi.

Khusus mengenai program privatisa-si, beberapa kasus menunjukan kecenderungan yang mengarah pada pengorganisasian negara neo-liberal. Hal itu dapatdilihat pada kasus privatisasi sektor-sek-tor vital perekonomian Indonesia. Sampaitahun 200I, selrtor perbankan merupakanpenyumbang terbesar penerimaan privati-sasi dengan jumlah Rp. 64.169 miliar dantotal aset sebesar Rp. 475. 361 miliar. Sek-tor lain yang menyumbang cukup banyakterhadap privatisasi adalah energi. peneri-maan dari sektor ini mencapai Rp. 33.491miliar dengan total aset Rp 83.823 miliar.Sektor lainnya seperti telekomunikasi,penerbangan dan asuransi menyumbang

tidak sebesar duasektor sebelum-f,ya,, tetapi men-jadi lima besar darisektor yang palingbanyak memberi-kan penerimaandari privatisasi."

Hubungan kon-sensus neo-liberaldi atas dengan de-mokratisasi adalahbahwa demokrati-sasi ternvata mem-

bawa konsekuensi tersembunyi. Disatusisi, demokratisasi memang membukalebih luas ruang-ruang partisipasi politikdibanding masa Orde Baru. Dulu kegiatanpolitik selalu berada dalam pengawasanaparatus negara. Sekarang, aktualisasikepentingan dari kelompok-kelompok dimasyarakat bebas untuk muncul. Namun,pada sisi yang lain, demokratisasi jugadisertai oleh kepentingan neo-liberal yangberlangsung di sekitar lingkaran rezim de-mokrasi."

Sebenarnya, demokratisasi tidaksepenuhnya membebaskan masyarakatsipil dari tekanan elit. Dalam berbagaicontoh, kekuatan politik dan bisnisbaru (pasca Reformasi) ternyata masihmemainkan perannya berdasarkan logikapatron-klien seperti halnya yang terjadipada masa sebelumnya.ls perbedaannya,liberalisme saat ini sudah menvertakankebebasan politik, disamping juga

l TTotry Prasetianton o. Political Economy of Priaatisatiottof State-Owned Enterprises in Indoiesia. Dalam MChatib Basri & Pierre Van Der Eng. (2004). Businessin Indonesia: New Cballengu, Old Problems. pasirPanjang: ISEAS. IJlm 144.-

l8Richard Robison. What Son of Democraw? pred,atott,

and. Ne o - L ib era I A gend, as in In ion e s i a. D alam CatariniKinnvall & Krisiina Jonsson. Q002). Globalizationand. Democratization in Asia. London & New York:Roudedge. Hlm 93.

lgPendapat ini dapat diwakili oleh studi Robison danHadiz. Lihat Richard Robison & Vedi R Hadiz.Reorganising Power in Indonesia. Bab 2.

liberalisasi ekonomi.'o Sebagai bahanpertimbangan, perlu diselidiki bahwaliberalisasi politik secara struktural telahmembuka kesempatan sebuah kompetisiyang tidak seimbang antata aktor-aktorlama dan kelomPok-kelomPok Pro-demokrasi sehingga memungkinkan"pembajakan" demokrasi." Hal Yangdikarenakan ketiadaan kekuatan politikpro-demokrasi yang menguasai negarasesaat setelhh Soeharto jatuh. Absennyakekuatan potitik pro-demokrasi yangmenguasai negara berkontribusi terhadapkemunculan liberalisme politik yangmemasukkan unsur kekuatan politik lamamaupun pro-demokrasi secara bersamaandalam sistem politik. Kondisi inilah yar'gjuga menjadi latar belakang bagi kasus FIdan Asiqn Agri-lembaga penelitian.

Freedom Institute (FI), KelomPokBakrie dan Negara

Secara singkat, FI meruPakanpertemuan kelompok intelektual dengankelas borjuis. Yang pertama diwakili olehkelompok intelektual "lingkaran Ohio"",

M. Fajar, Intelektual, Modal dan Negara

sedangkan yang kedtla direpresentasikanoleh kelompok Bakrie. Secara singkat,kelahiran kelompok Bakrie dibidanioleh Achmad Bakrie pada tahun 1942 diTeluk Betung, Lampung. Awalnya merekaberkonsentrasi di sektor perkebunan.Dalam sejarah perkembangannya, unitbisnis mereka mengalami kemajuan pesatdan mencakup sektor Pertambangan,infrastruktur dan telekomunikasi. Kinerjakelompok ini sempat menurun, terutamaakibat imbas krisis regional kawasan AsiaTenggara pada 1997. Seperti kebanyakankonglomerasi lainnya, kelompok Bakriemenumpuk hutang dalam jumlah besar.Tercatat sampai dengan tahun 2004,kelompok Bakrie masih memiliki hutangsejumlah US$ I miliar. Kondisi tersebutberbalik secara drastis pada tahun 2005.

Dari kondisi berhutang, kelompok Bakriemembukukan keuntungan pada tahun yangsama sejumlah Rp.267 miliar dan Rp. 223miliar secara berurutan." Pada saat yangsama, Aburizal Bakrie terpilih menjadiMenteri Koordinator Perekonomian &Perindustrian Menko Ekuin) dalamKabinet Indonesia Bersatu Jilid Pertama'

Pada tahun 2001, FI terbentuk sebagaihasit pertemuan antara kelomPok20Ktitik yang sama pernah terlontar saat periode

liberalisasi di pertenBahkan pendapat itu dsendiri. Pansestumengapa liberilisasi inisetengah", terutama padPersamaannya dengan

kalauselaluranahzulasi

Indonesia, lihat Mari Pangestu. Onll Hatf H"en'rted

Deregulation Dalam Ia L Chalmers & Vedi Hadiz.(1997). The Politiain Indonesia: ConrcnRoutledse. Kritikoolitik nlo-marxian IHadiz.Ibid Bab 2.

2 1 Istilah " pembajakan demokrasi" dipopulerkan olehstudi lemb rarg-umen bahwa

demokrasi keadaan diambilalih oleh kelas dominan.Lihat A.E ist et al' Q007).Meniadikan Demokrasi Bennakna: Masalah dan Pilihandi lidonuia. J akarta: DEMOS. Hlm 86-87 .

22Petryebotan lingkaran Ohio penulis adaptasi dari

23Bil1 Go..in. "Politics and Basiness Mix in Indonesia"

Asia Times,22 juli 2006.

Studi Politik Edisi 1, Vol. I, No.1, 2010

intelektual lingkaran Ohio dengankelompok Bakrie. Relasi ini bisadisimpulkan sementara, yakni pada awalberdirinya, FI sangat tergantung darikeberadaan kelompok Bakrie. Semenjakawal berdirinya, FI melakukan sederetprogram yang berorientasi p ada penguatandiskursus liberalisme di ranah masyarakatsipil dan akademis. Hal ini tidak lepas dariorientasi intelektual para punggawanya.Promosi nilai-nilai demokrasi liberaldilakukan melalui kegiatan diskusitema-tema aktual, penerbitan bukudan pemberian penghargaan terhadappencapaian dalam bidang ilmu sosialmaupun kesusasteraan."n Penghargaan itumengambil nama Achmad Bakrie Award,merujuk pada pendiri kelompok Bakrie.

Signifikansi relasi FI dengan kelompokBakrie dapat dilihat dari beberapa segi.Pertama, aksis antara poros negara dengancivil sociely. Kedua, kesesuaian dengankonteks demokratisasi. Secara vertikal,relasinya dengan negara teraktualisasisaat Aburizal Bakrie, pendiri danpendonor utama FI, masuk dalam KabinetIndonesia Bersatu Jilid Pertama sebagaiMenko Ekuin. Hal tersebut diperkuat olehkehadiran Rizal Mallarangeng sebagai stafahli Menko Ekuin saat itu. Penempatananggota FI dalam ranah negara dapatdiartikan sebagai potensi lobi yang cukupkuat terhadap kebijakan negara yangmemanfaatkan jaringan yang merentangdari wilayah masyarakat sipil sampainegara.

Kedua, secara horizontal, FImerupakan organisasi yang memilikijaringan luas, terutama dengan sesamaorganisasi yang berhaluan liberal, sesuaidengan ideologi utama FI. Tercatat, FImempunyai karakteristik keanggotaandengan komitmen pada perkembangandemokrasi liberal Indonesia. Pada

2 4http, / / wrvw. fr e e d o m - i n s ti tu te . o r g / i d / in d ex.php?page=penghargaan diunduh pada 2 5 Desember2010, jam 12.31

tingkatan individu, orang seperti RizalMallarangeng ataupun Ulil AbsharAbdalla adalah orang yang umumdiketahui aktif dalam promosi nilai-nilai demokrasi liberal dan pluralisme.Sedangkan pada tingkat hubunganantar LSM, FI berafiliasi dengan LSMyang turut serta, pertama, dalampengembangan demokrasi, dan kedua,tentu saja, berkarakteristik liberal,misalnya Jaringan Islam Liberal (JIL),Institut Studi Arus Informasi (ISAI), TheIndonesian Institute dan Komunitas UtanKayu.'u

Biografi individu anggota FI salingbersilangan dengan keanggotaan dalamafiliasi jaringan FI di atas. Misalnya,Saiful Mujani, doktor ilmu politik dariOhio State University, yang selaintergabung dalam FI juga menjadi dewanpenasihat dari The Indonesian Institute.Sedangkan persilangan jaringan FIdengan LSM lainnya terwujud dalambentuk keanggotaan FI pada Pustq.kaBersama, sebuah gabungan perpustakaanLSM yang bertujuan memudahkan pencarian literatur sekaligus penyebaran pengetahuan bagi masy arakat.

PT Asian Agri dan Intelektual KampusAliansi modal dan intelektual pada

kasus PT. Asian Agri terbentuk saatmereka memiliki persoalan hukumdengan salah satu media terkemuka diIndonesia, TEMPO. Pangkal masalahnyaberawal dari pemberitaan TEMPO yangdianggap mendiskreditkan PT. AsianAgri. Pemberitaan itu dimuat di majalahTEMPO edisi 2l Mei-27 Mei 2007 yangmenjelaskan tentang bagaimana PT.Asian Agri melakukan penggelapanpajak. Hal ini diungkap TEMPO denganmewawancarai salah satu sumber dalamAsiqn Agri, Vincentius Irawan, yangjustru ditetapkan statusnya sebagaitersangka oleh kepolisian.

25 tbid.

Awal masalah dimulai denganpenggeledahan kantor Asiqn Agri olehpetugas pajak pada bulan Januari 2007di daerah Duta Merlin dan kantot AsianAgri di Jakarta dan Medan. Dalampenggeledahan itu ditemukan buktipenggelapan pajak yang merugikannegara sebesar Rp. 800 miliar. Aksipenggeledahan ini merupakan tindaklanjut dari laporan Vincetius Irawanmengenai 'penggelapan pajak AsianAgri. Menurutnya, Asian Agri memakaiberagam modus untuk melakukanpenggelapan, semisal membuat biayafihif, menjual Produk murah keperusahaan afiliasi dan merekayasapembukuan.'u

Menanggapi pemberitaan tersebut,Asion Agri menyewa jasa beberaPapenetiti guna membuktikan kalauberita yang ditulis oleh TEMPO telahmenyudutkan mereka. Para penelitiiru berasal dari kampus terkemuka,antara lain Wahyu Wibowo, penelitikomunikasi dari Universitas Indonesia,Hermin Wahyuni, doktor di bidangkomunikasi dari Universitas Gajah\Iada dan Tjipta Lesmana, ahli ilmukomunikasi Universitas Pelita Harapan.Hasil penelitian mereka menyatakanbahwa berita-berita yang ditulis olehTEMPO dianggap bias dan menempatkanposisi Asian Agri dalam posisi bersalahsepenuhnya terhadap kasus itu.

Menindaklanjuti hasil penelitian itu,-{sian Agri bersama dengan lembagapenelitian Veloxxe Consulting membuat>-uatu seminar bertajuk "Menguak MisteriCibalik Tabir Berita 'Kasus Pajak Asian-{gri' Pertaruhan Kredibilitas, NamaBaik dan Objektifitas", di Hotel Sultan,Jakarta, pada tanggal 18 Desember2r107. Undangan menghadiri seminardisebar melalui media berskala nasionalseperti Bisnis lndonesia, IndoPos,

l'5\trirlah rEMpo No. 13l)oo(v/21-27 Mei 2007.Hlm 104-112.

M. Frjar, Intelektual, Modal dan Negara

Investor Daily, Kontan, Media Indonesia,Rakyat MerdeL<.a, Sinar Harapan, SuaraPembaruan, dan Wartq Kotq.

Dari seminartersebut, makabergulirlahberbagai persoalan yang menyangkutpemberitaan TEMPO terhadaP AsiqnAgri. Konflik terj adi tidak terelakkan, danmeletup pada masing-masing institusiasal para peneliti tersebut. Misalnya saja,di Universitas Gajah Mada, institusi asalHermin Wahyuni, perdebatan munculmengenai sah tidaknya penelitian itudari segi etikanya, mengingat AsianAgri adalah perusahaan yang sedangbermasalah secara hukum. Salah satudosen di Jurusan Komunikasi UGM,Budi Irawanto melancarkan Protesterkait penelitian pesanan tersebut.Menurutnya, dikalangan dosen jurusankomunikasi sendiri sudah ada beberapaorang yang menolak untuk ikut sertadalam penelitian itu karena alasan etis."

Tidak hanya itu, berbagai elemenmasyarakat pun turut melakukan protesterhadap pihak universitas yang dianggapmelindungi para peneliti Asian Agri.Misalnya saja, aksi demonstrasi olehmahasiswa kepada pihak UniversitasGajah Mada pada 26 Desember 2007.'"Gabungan elemen tersebut menuntutpihak universitas untuk mencabut hasilpenelitian pesanan yang disponsoriAsiqn Agri. Efek lanjutan dari penelitiantersebut terlihat melebar dan menyerettidak hanya para penelitinya, tetapi jugainstitusi lain seperti universitas dannegara sebagai pihak yang seharusnyamenyelesaikan persoalan hukum darikasus tersebut.

2 7 http, / / *ww. t e m p o in t e r akti f . c o m/h g/n a s i o n -av 2007 / 12 / 2 | /brk,2007 122 | - | 13 9 5 3,id html, diun-duh pada 25 Desember 2010 jam 10.18

2 8 http, / / w\4r\4,. t e m p o . c o . i d / h g / nu s a/ j aw am a d u -r al I oo7 t tz t z 6 /brk,2 007 122 6 - | I +l 63,id html, diun-duh pada 25 Desember 2010 jam10.22

Sodi Politik Fdisi l, !bl. I, No.l, 2010

(hrQut Interaksi Modal-Intelektual EraReformasi

Fenjelasan TeoritikMenganalisis relasi negara-intelektual-

modal dalam kasus FI dan Asian Agri-Lembaga Penelitian, penulis meminjamargumen Nicholas Abercrombie. Iamenyatakan kalau eksistensi suatumode produksi perlu diperkuatdengan . sokongan ideologi. Misalnyasaja, perlunya ideologi liberalismemembenarkan praktik akumulasi modaloleh kelas borjuis. Karena tidak mungkinberlaku sebaliknya, yaitu mode produksikapitalisme yang dibenarkan olehideologi komunisme yang mensyaratkankepemilikan kolektif. Abercrombie punmelanjutkan bahwa mode produksi danideologi perlu diperantarai oleh variabelkepentingan." Mode produksi tidakmungkin membutuhkan suatu ideologitertentu tanpa adanya kepentingan yangdibawa aktor dalam mode produksitersebut. Ideologi liberalisme dibutuhkanoleh mode produksi kapitalismemelalui kepentingan yang dimiliki olehkelas borjuis. Kepentingan itu adalahkepentingan pntuk mengakumulasi modal.Tanpa adanya kepentingan akumulasimodal, ideologi liberalisme tentu tidakdibutuhkan untuk. membenarkan praktikyang memang tidak ada. Untuk lebihjelasnya, bisa dilihat pada bagan berikut:

memberikan pengaruh terhadap interaksimodal-negara-intelektual saat ini.Ada dua dampak dari relasi tersebut.Pertama, reproduksi kondisi intelektual-modal-negara. Struktur yang cenderungmenghimpun kelompok intelektualdi sekitar modal masih bertahan dankarenanya hanya membutuhkan aktorbaru untuk masuk ke dalamnya danmenjalankan logika lama itu lagi. FI-kelompok Bakrie merepetisi polatersebut dengan memakai terbukanyakesempatan partisipasi politik dalamkonteks demokratisasi Indonesia.Keterbukaan kesempatan politikmemberikan kesempatan kepada kongsiFl-kelompok Bakrie menjelma menjadiaksis intelektual-kelas borjuis yang solid.

Pada saat yang bersamaan, semenjakdemokratisasi hadir pula barisanintelektual yang di era sebelumnya tidaktertampung dalam gerbong patronaseteknokrat-negara. Mereka menghasilkanpaduan serasi antara basis ekonomikapitalisme (kelompok Bakrie) dengansistem pengetahuan liberal (FD. pihakpertama memberi penopang dalam halmateri bagi pihak kedua, begitu jugasebaliknya, pihak kedua melegitimasiperilaku pihak pertama. Mode produksiyang berlaku dan ditegaskan oleh FIsendiri bukanlah kapitalisme yangumum dikenal seperti di negara-negaraBarat. Intervensi negara yang masih

Mode of production -----------> Classformation -----------+ Ideologl,,

Faktor-faktortelah diungkap di

kondisional yangbagian pendahuluan

29 filih"t Mcholas Abercrombie- (1980). Chss, Suzrmtreand Knrutledge. fford: Basil Blackwell. Hlm 175.

kental pada beberapa sektor dan masihkuatnya kepentingan kroni dalam sistemkapitalisme yangmenjadi pe bagiliberalisme y FI.

Untuk kasus Asian Agri, kehadiranintelektual berperan mendukung gugatanAsian Agri terhadap TEMPO, baik padaranah diskursus publik maupun ranahhukum. Melaluipenelitianyang dilakukanoleh tiga orang peneliti sewaan, diperolehkesimpulan bahwa isi pemberitaanTEMPO telah merusak citra AsianAgri. Karena faktor historis-strukturalyang sama, relasi tersebut dalam kasusAsian Agri-lembaga penelitian menjaditerwujud. Sedangkan FI yang mengusungideologi liberalisme diuntungkan olehkonteks demokratisasi. Kandunganliberalisme dalam sistem politik maupunekonomi Indonesia saat ini memudahkangerak FI. FI pun mudah menyesuaikandiri dengan Kelompok Bakrie sebagairepresentasi dari sistem kapitalismeIndonesia. Implikasinya bisa bercabangke dua arah: pertama, akan terus terjadireproduksi gagasan demokrasi liberaloleh FI, dan kedua, penumpukan modal)'ang dilakukan oleh Kelompok Bakriejuga mendapat legitimasi oleh FI.

Mengenai implikasi kedua, bisadilihat contoh kasus dukungan FI ataskebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak(BBM). Saat pemerintahan Yudhoyonodipaksa untuk menaikkan harga BBM,dukungan muncul dari FI melaluiiklan di beberapa surat kabar denganmenghimpun intelektual-intelektualterkemuka. Dukungan FI tentu tidaklepas dari keberadaan Aburizal Bakriesebagai Menko Ekuin, selain memangtaham liberalisme pasar yang dianutlembaga ini. Contoh lainnya ialah peranRizal Mallarangeng sebagai negosiatorBlok Cepu mewakili pemerintah denganE:oron Mobile. Sebaliknya, FI sendiri,tentu saja, bisa mempertahankandukungan dana dari kelompok Bakriesebagai donor utamanya sebagai imbalanatas dukungannya terhadap kebijakannegara dimana Aburizal Bakrie ada dirl^lamnya.

Nl, Fajar, Intelektual, Modal dan \ egara

Implikasi Teoritis dan Strategis RelasiModal-Intelektual pada Era Reformasi

Kasus FI dan Asian Agri terjadi dalamkerangka yang hampir sama. Liberalisasitelah membuka peluang konsentrasimodal di berbagai tempat. Dalam padaitu, bukan modal saja yang menjadisalah satu faktor penentu, tetapi strukturketerbukaan ekonomi-politiklah yangmenjadi arena perkembangan modal.Interaksi modal dan intelektual eraReformasi dimainkan diatas kedua faktorkondisional yang telah diungkapkansebelumnya, yakni penyerapan kekuatanpolitik dan liberalisasi ekonomi.Melemahnya negara meyebabkaninisiatif pembentukan aliansi modaldengan kekuatan politik lain tumbuhtidak melalui negara saja. Kasus FIdan Asiqn Agri menunjukkan bahwakelas borjuis dapat menjadi lokus bagidimulainya persilangan modal dengankelompok intelektual. Negara tidak lagidibutuhkan sebagai induk bagi kelompokintelektual. Aksis strategis terbentuk saatbasis material dan basis pengetahuan bisadisatukan sebagai alat kepentingan kelas.Jika sebelumnya modal dan kekuatanpolitik terkumpul di sekitar negarakarenakarakter korporatis negara; maka kali inimodal mengumpulkan kekuatan politik,dimulai dari wilayah masyarakat sipil,khususnya kelompok intelektual yangberkolaborasi dengan kelas borjuasi.

Jika membandingkan kasus FI denganAsian Agri, posisi FI bisa dikatakan relatiflebih kuat karena memiliki jaringan sam-pai ke ranah negara. Meski demikian, bu-kan berarti kongsi modal-intelektual yangtidak meluas ke ranah negara bisa diang-gap lemah, seperti terjadi pada kasusAsionAgri-peneliti. Bahkan, relasi tersebut cen-derung akan menguat jika mempertim-bangkan faktor tumbuhnya generasi baruintelektual terdidik di universitas-univer-sitas dan agenda liberalisasi pendidikanyang menarik garis lurus antara lembagapendidikan tinggi dan pasar. Faktor-faktor

dsd

Srudi Politik Edisi 1, Vol, I, No.l, 2010

itu akan semakin 44kuat bekerja jikamenambahkan lun-turnya kritisismedalam lingkunganakademis yanghanya mementing-kan bagaimana lu-lusan perguruantinggi bisa diserapoleh pasar.

Kasus FI mem-perlihatkan bahwaideologi liberalismeyang FI perjuang-kan dapat men-jadi alat pembenarpraktik kelas bor-juasi. Ideologi liberalisme, tidak perlu disangsikan lagi,merupakan pasangan serasi pertumbuhankapitalisme semenjak di Eropa dahulu.Akan tetapi, dalam konteks kapitalismedan liberalisme sistem demokrasi Indo-nesia era Reformasi. sistem tersebut tidaklah benar-benar berjalan sesuai denganpengalaman negara-negara Barat. Sistemkapitalisme di Indonesia masih berpoten-si mengundang patronase politik sebagaialat penumpukan modal. Konsekuensinya, akan terdapat pertanyaan-pertanyaanbagaimana jika ternyata kelompok Bak-rie melakukan praktik-praktik tersebut,apakah liberalisme versi FI dapat mem-benarkan hal tersebut?

FI dengan ideologi liberalismenya yangkuat seolah membenarkan kehadiran ke-lompok Bakrie. Idealnya, "kompetisi be-bas" di dalam pasar merupakan tujuanideal dari penyebaran diskursus liberal-isme. Tapi dengan mempertimbangkanbahwa struktur politik Indonesia era Re-formasi ternyata masih memungkinkanpatronase politik, maka hubungan ba-sis-superstruktur bersifat kontradiktif.Kontradiksi itu bisa dimengerti pada duakondisi: pertama, kontradiksi antara basiskapitalisme dengan ideologi liberalisme

penjelosan mengenoi kelompokintelektuol yong mengabdi podo ke-pentingan modol perlu diimbongioleh eksp/onosi ofos suoro-suara ke-lompok intelektuol yqng mengkritisirelosi kuoso anlara modol-negora-kelompok intelektuql. Menjodi perlukemudion memperlihotkon bogoimo-no suoro-suoro tersebut mompu men-emukan ruangnYq guna membangunopos,si pemikiran terhqdop kelompokintelektuol dominan podo era Refor-mosl ini..,, tt

yang menaunginya.Kelompok Bakriememiliki persing-gungan yang reproduktif dan seka-ligus kontradik-tif dengan FI, te-pat pada saat FIternyata berusahauntuk menguatkandan membenarkanperilaku kelompokBakrie, tapi ma-sih dalam warisanhistoris masa lalu,yaitu berkumpul-nya kekuatan poli-tik di sekitar rezimberdasar patronasepolitikrente. Kedua,

kontradiksi eksis dalam tubuh liberalismeyang dibawa FI sendiri. Apa yang beru-saha untuk direproduksi adalah kondisiyang sebenarnya bertentangan, paling ti-dak, dengan liberalisme sebagai ide. Kon-sekuensi lanjutannya bisa bercabang kebanyak skenario. Yang terlihat cukup jelasadalah diskrepansi antara ide demokrasiliberal dan kesediaan negara menanggungefek dari semburan lumpur Sidoarjo yangbanyak terkait dengan kelompok Bak-rie. Bagaimana ideologi liberalisme yangdiusung FI dapat membenarkan praktikpenanggungan negara, sementara padasaat yang bersamaan, liberalisme denganjelas mengharamkan campur tangan negara terhadap eksistensi kelas borjuasi?

Sementara itu, untuk kasus AsiqnAgri, reproduksi relasi intelektual-modalmemang terlihat manakala lembagapenelitian dan kelas kapitalis berkontribusimemberikan sebentuk drama dirnanamodal mendominasi perilaku intelektual.Contohnya adalah saat panggung diskusiuntuk memperdebatkan kasus beritaTEMPO versus Asiqn Agri digelar pada18 Desember 2007. Lakon dari dramaseminar publik itu ialah Asio n Agri sebagai

sponsor utama diskusi, menampilkanpembicara dari ketiga peneliti yangdibayar oleh Asion Agri untuk menyelidikipemberitaan TEMPO. Di sini terlihatdua rangkap reproduksi relasi modal-intelektual. Pertama, Asian Agri yangmensponsori kegiatan diskusi, dan keduaAsiqn Agri yang mensponsori penelitianketiga orang peneliti tersebut. Merekapun hadir saat diskusi berlangsung.Semuanya dikemas dalam satu diskusiyang juga menghadirkan pembicara daripihak TEMPO guna memPerlihatkan"obyektifitas".

Hubungan subjek-objek muncul di sini.Subjek modal membentuk kePatuhanintelektual dan objek kajian beritanyajustru bertindak sebagai afirmasikebenaran hasil penelitian tersebut. Jikahanya mementaskan para peneliti yangnotabene disewa oleh Asion Agri, makacitra j ustifikasi hanya sepihak dap at terlihatbenar. Dengan menghadirkan pembicaradari pihak berlawanan (IEMPO), seolahkedua pihak berdiri dalam posisi samakuat. Akan tetapi bukan itu yang ingindicapai, konstruksi demikian adalah upayamenjadikan suatu ritus pengorbanansaat satu pihak diberikan kesempatanmuncul untuk kemudian dihilangkanargumentasinya karena pembuktian ilmiahdari pihak lainnya berhasil dimunculkanke permukaan.

Kesimpulan

Dari uraian singkat di atas, daPatdiambil kesimpulan bahwa kelas borjuasidan sistem kapitalisme membutuhkansatu kaki di wilayah pemikiran (yangbersifat ideotogis) guna mendukungpraktik akumulasi modal. Argumen inibukan eklektisme belaka, tetapi lebihkepada: pertama, alasan teoritik, yaknikarena pemahaman Marxisme klasik yangmenempatkan basis ekonomi sebagaipenentu perkembangan superstruktursulit dipakai untuk menjelaskan mengapakongsi intelektual-modal bisa berjalan.

M, Fajar, Intelektual, Modal dan Negara

Kedua, dengan menerima argumen bahwaposisi ekonomi dapat dilegitimasikanoleh superstruktur ideologis, peranankeduanya (kelas borjuasi dan kelompokintelektual) menjadi terlihat cukupsignifikan dalam sistem demokrasi yangtidak hanya mengizinkan kompetisiekonomi saja, tetapi juga kompetisidiskursus.

Sebagai bahan PenYelidikan lebihlanjut, penjelasan mengenai kelompokintelektual yang mengabdi Padakepentingan modal perlu diimbangi oleheksplanasi atas suara-suara kelompokintelektual yang mengkritisi relasikuasa antara modal-negara-kelompokintelektual. Menjadi perlu kemudianmemperlihatkan bagaimana suara-suaratersebut mampu menemukan mangnyaguna membangun oPosisi Pemikiranterhadap kelompok intelektual dominanpada era Reformasi ini. Dibutuhkanpula penyelidikan mengenai pemikiranintelektual kritis yang berkaitan eratdengan konteks demokratisasi Indonesiadan liberalisasi perekonomian.

studi Politik Bdisi 1, vol. I, No,1, 2010

Referensi

Buku

Abercrombie, Nicholas. (19S0). Closs,Structure and Knowledge. (Oxford:Basil Blackwell)

Archer, Margaret S.. (1995) . Rea.list SocialTheory: The Morphogenetic Approach.(Cambridge: Cambridge UniversityPress)

.

Barnes, Philip. (1995). Indonesia: ThePolitical Economy of Energy. (Oxford:Oxford University Press)

Dhakidae, Daniel. (2003). Cendekiawandqn KeL?uasqqn Dulqm Negara OrdeBaru. (Jakarta: Gramedia PustakaUtama)

Djafar, Zainuddin. (2006). Rethinkinglndonesian Crisis. (Jakarta: PustakaJaya)

Green, Marshall. (1990). Indonesio":Crisis and Transformation 1965-1968.(Washington DC: Compass Press)

Huntington, Samuel P. (1975). PoliticalOrder in Changing Societies. @ombay:Vakils, Feffer & Simons Private ltd).

Itwan, Alexande t, "Institutions, Disc oursesand Conflicts in Economic Thought,"dalam Vedi Hadiz & Daniel Dhakidae.(2005). Sociql Sciences snd Power inIndonesiq. (Singapura: ISEAS)

Kleden, Ignas. "Model RasionalitasTeknokrasi", dalam Ignas Kleden.(1987). Sikap Ilmiah dan KritikKebuday aan. (J akarta: LP3ES)

Kunio, Yoshihara. (1991). KapitalismeSemu Asia Tenggara. (J akarta: LP3ES) .

Pangestu, Mari. "Only Half HeartedDeregulation", dalam Ian Chalmers& Vedi Hadiz. (1997). The Politics ofEconomics Development in Indonesia.:Contending Perspectives. (London:Routledge)

Priyono, A.E., Olle Tornquist et al. (2007).Menjadihan Demohrz"si BermaLznq.:

Mqsalah dan Pilihan di Indonesiq.(Jakarta: DEMOS)

Prasetiantono, Tony. "Political Economy ofP r iv qtis ation of State - Ow n e d Enter p r is e sin Indonesie", dalam M Chatib Basri &Pierre Van Der Eng. (2004). Businessin Indonesia: New Challenges, OldProblems. @asir Panjang: ISEAS)

Robison, Richard. "Whqt Sort ofD emocr aqt? P redatory and N eo -Lib er a.lAgendas in Indonesio", dalam CatarinaKinnvall & Kristina Jonsson. (2002).Globalization qnd Democratizatton inAsio. (London & NewYork: Routledge)

Robison, Richard & Vedi R Hadiz. (2004).Reorganising Power in Indonesia: ThePolitics of Oligharchy in on Age ofMqrket. (London: Routledge Curzon)

Robison, Richard & Andrew Rosse4"Surviving The Meltdown: I-iberqlReform and Politicql Oligarchy inIndonesia", dalam Richard Robison (etat). (2000) . Politics and Murl?ets in TheWake of The Asian Crisis. (London &NewYork: Routledge)

Sumber LainnyaGuerin, Bill. '?olitics and Business Mk in

Indonesiq.", Asie Times, 22 Juli 2006.

Feith, Herb ert, " Repr e s siv e -D evlo p mentalistRegimes in Asia: Old Strengths,'NewVulnerabilities", dalam PRISI\4A. No 19.Desember 1980.

Majalah TEMPO, No. 13D(XXVZI-27 Mei2007.

http : //www. temp o. co. id/hg I n:us al jawa-ma dural2007l|2l26lbrk.2007I226-1l4163,id.html

http ://www. temp ointeraktif . com/hglnasi onaU2007ll2l2Ihrk,2007l22l-113953,id.html

http ://www. freedom-institute. org/id/index.php?page=penghargaan