Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis dalam

Sarsintorini Putra. Inspanningsverbintenis dan resultaatsverbintenis...

Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenisdalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU

No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen

Sarsintorini Putra

Abstract

The patient comes to the doctor asking to be cure andthe doctor agrees with it. itis theofterapeutic transaction, in inspanningsverbintenis, the doctor maximally tries to cure thepatient, buthe can not promise a certain recovery. In the resultaatsverbintenis, the agreementisbasedonthe working resuit, forexampie a dentist who makes an artificial teeth, mustfixedto the transaction made with hispatient. In the resultaatsverbintenis can be impiementedin the rule of the customer protection (UU Perlindungan Konsumen}, yet in theinspanningsverbintenis has become controversy. Itiscaused for theinspanningsverbintenisand the resultaatsverbintenis, its authority and the responsibility of the doctors are deferent. Therefore, itneeds to be understoodin competence, the authority and the responsibility from the medicolegal aspect.

Pendahuluan

Transaksi terapeutik iaiah perjanjian yaituperjanjianantaradokterpasien, dimanauntuk mencari dan menentukan terapi dokter akan berdaya upaya, berusaha,penyembuhan yang paling tepat bagi berikhtiar semaksimal mungkin untukpasien.^Dokter berwenang mencari dan menyembuhkan pasien. Jadi yang diperjanji-menentukan terapi penyembuhan penyakit kan adalah "suatudaya upaya, usaha, ikhtiar"pasiennya. maksimal untuk mencapai suatu hasil. Lain

Menurut Fred Amein dalam transaksi halnya jika yang diperjanjikan adalah suatuterapeutik yang disebut/nspann/ncfsverb/nfe/?/s "hasil kerja" atau prestasi, disebut

'Hermien Hadiati Koeswadji. 1999. Undang-undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,Asas-asas danpermasalahanimplementasinya. Bandung: Penerbit PTCitra Aditya Bakti. Him 61.

199

resultaatsverbintenis, di mana dokter dapatmenjanjikan dan menjamin mutu suatu barang/jasa. misalnya dokter gigi yang membuatkangigi palsu untuk pasiennya.^

Selanjutnya UU Nomer 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnyadisebut UU Perlindungan Konsumen),mengatur hak dan kewajiban konsumen danpelaku usaha, yang suiit diterapkan padaperjanjian terapeutik antara pasien (sebagaikonsumen) dan dokter (sebagai pelakuusaha). Pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkanbahwa hak konsumen (pasien) antara lain, hakatas kenyamanan, keamanan dan keselamatandalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.Namunternyata tidak demikian, karena dalamtindakan medis, dokter harus mengintervensitubuh pasien, dengan disuntik, dibedah(invasif), dibius, disinari dan Iain-Iain yangmembuatpasien kesakltan, tidak nyaman lagi.

Bahkan mungkin, tindakan medis doktertersebut dapat menyebabkan pasien menjadicacat, luka berat atau bahkan mati. Sehinggakeamanan dan keselamatan, sukar disebutsebagai hak pasien (sebagai konsumen).

Selanjutnya menurut Pasal 7 butir dmenyebutkan, bahwa pelaku usaha (dokter)berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksl dan/ataudiperdagangkan berdasarkan ketentuanstandar barang dan/atau jasa yang berlaku.Dalam hal ini, bagaimana dokter dapatmenjamin mutu jasanya, karena jasa doktermenurut ilmu kedokteran hampir tidak dapatdipastikan (uncertainty), karena menyangkutnyawa manusia.

Isu hukum yang dikemukakan adalah,apakah dalam inspanningsverbintenis, pasiensudah cukupterlindungi, artlnyatidakdiruglkanoleh dokter, karena pasien awam ilmukedokteran, tidak mampu mengontrol apakahdokternya sudah berdaya upaya, berusaha,berikhtiar semaksimal mungkin untukmenyembuhkan penyakit pasien?

Isu hukum berikutnya, kaitannya denganUU Perlindungan Konsumen, apakah UUtersebut dapat dilmplementasikan padainspanningsverbintenis antara dokter danpasien, mengingat perjanjian terapeutikberbeda dengan perjanjian di bidang ekonomi?

Poslsl dokter dan pasiendalam Inspanningsverbintenisdan resultaatsverbintenis

Transaksi terapeutik yang mencakupkuratif, preventlf, rehabilitatif dan promotifantara pasien dan dokter terjadi pada saatdokter menyetujui permintaan pasien untukmenyembuhkan penyakitnya, sejak itu dokterbertanggung jawab terhadap pasien.Transaksi berarti perjanjian (overeenkomst)yaitu perikatan timbal balik antara dua pihakyang memiliki kecakapan membuat perikatanbersepakat dalam suatu objek tertentu yangdiperbolehkan. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan, suatu persetujuanadalah suatu perbuatan dengan mana satuorangatau leblh menglkatkan dirinya terhadapsatu orangatau lebih. Perjanjian antara pasiendan dokter terjadi dalam lingkup pengobatanatau kesehatan, dl mana pasien memerlukan

^Fred Ameln. 1991. Kapita Selekta HukumKedokteran. Jakarta: Grafika Tama Jaya. Him. 34.

200 JURNAL HUKUM. NO. 18 VOL 8. OKTOBER 2001:199 - 211


keahlian dan ketrampilan dari dokter yangdapat memberikannya untuk kesembuhanpasien.

Transaksi terapeutik ini dapat dibedakandalam dua kategori: ^

a) Resultaatsverbintenis, yaitu perikatanberdasarkan prestasi atau hasil kerja.Dokter dapat menjanjikan hasil kerjanyakepada pasien, misalnya: doktergigi yangmembuat gigi palsu, dokter ahli orthopediyang membuat prothesa kaki, dokter ahlibedah kosmetik yang memperbaiki agarhidung mancung atau bentuk bagiantubuh lainnya. Bahkan di Eropa operasiyang dianggap mudah yang dapatdiperjanjikan hasilnya, dimasukkan dalamresultaatsverbintenis, sedangkan operasiyang rumit dan sulit termasukinspanningsverbintenis.

b) inspanningsverbintenis atau perjanjiandaya upaya/usaha/ikhtiar yaitu perikatanberdasarkan daya upaya/usaha/ikhtiaryang maksimal untuk mencapai suatuhasil. Pasien memberikan "kepercayaan"sepenuhnya kepada dokter bahwa dokterakan berdaya upaya, berusaha berikhtiar,semaksimal mungkin untuk menyembuhkanpasien (fiduciary relationship, trust,vertrouwen). Jadidokter tidak menjanjikanatau tidak menjamin pasien pastisembuh.Jika dokter dapat menjanjikan ataumenjamin kesembuhan pasien, makasecara yuridis inspanningsverbintenisberalih menjadi resultaatsverbintenis.

Wtd, hai 34

Pada umumnya pengertian pasien seringkeliru yaitu dokter harus dapat menyembuhkanpasien. Dalam hai ini bukan "kesembuhan"yang diperjanjikan dokter, tetapi "daya upaya/usaha/ikhtiar maksimal" dari dokter

menyembuhkan pasien, berdasarkan StandarProfesi Medis. Dokter tidak dapat menjamin100% kesembuhan pasien. Bahkan dalamPasal 170 butir d RUU Praktik Kedokteran

menyebutkan bahwa barang siapa dengansengaja melakukan praktek kedokteranmenjanjikan suatu keberhasiian tindakanmedis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal34, dipidana dengan pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun, dan/atau pidana dendapaling banyak Rp. 150.000.000,-(seratus limapuluh juta rupiah), sedangkan bunyi Pasal 34:Tenaga medis dalam menyelenggarakanpraktik kedokteran tidak dibolehkanmemberikan janji keberhasiian atas setiaptindakan medis yang dllakukan.

Hal ini dikarenakan ilmu kedokteran

adalah uncertainty (tidak ada kepastian), or-ang mengatakan: medicine is a science of theuncertainty, an art of the probability.Ketidakpastian ini sangat dipengaruhi faktor-faktor lain, misalnya daya tahan tubuh, jenisdan stadiumpenyakit, kualitas obat, kepatuhanpasien terhadap nasehat dokterdan perawat.

Pada awal mulanya hubungan dokterpasien bersifat paternalistik. Pasiensepenuhnya tunduk pada dokter karena laingin sembuh, tidak periu tahu apa obatnya,baik cara mengobatinya maupun yangdllakukan dokter. Dalam pola paternalistik ini.

201

dokter sebagai father knows best, doktermemperlakukan pasien seperti seorang ayahmemperlakukan anaknya yang tidak berdaya.Kerugian pola paternalistlk ini karena dapatmembatasi kepentingan individu dan dapatterjadi pelanggaran hak-hak pasien.

Smith dan Newton* memiiih hubungandokter-pasien yang paling cocok adalahberdasarkan virtue (virtue based), di manadokter-pasien tetap berdialog untuk menjagajalannya komunikasi demi kesejahteraanpasien. Kini telah berkembang hubungankontrak antara dokter-pasien yang sejajar,melakukan negosiasi sebelum terjadinyatindakan medis.

Sedangkan dalam hubungan kontrak tidaklagi mengindahkan empathy, compassion,perhatian, keramahan, kemanusiaan, sikapsaling mempercayai, iktikad balk, sehinggasering terjadi konflik. Konflik dokter-pasienbiasanya terjadi karena: Lack of Communication (kurang komunikasi), Lag Communication(komunikasi terlambat), Communication Gap

(celah dalam komunikasi), incommunicado(komunikasi macet total). Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mengaturtransaksi terapeutlk, dalam Pasal 53 ayat (2)menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalammelakukan tugasnya berkewajiban untukmematuhi standar profesi dan menghormatihak-hak pasien. Standar profesi adalahpedoman yang harus dipergunakan sebagaipetunjuk dalam menjalankan profesi secarabalk. Hak pasien antara lain, hak informasi,hak untuk memberikan persetujuan, hak atasrahasia kedokteran dan hak atas pendapat kedua (second opinion).

Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkanbahwa ketentuan mengenai standar profesidan hak-hak pasien akan ditetapkan dalam'Peraturan Pemerintah. Ternyata yang telahdikeluarkan adalah Surat Edaran DirjenPelayanan Medik No. YM 02.04.3.5.2504tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien.Dokter dan Rumah Sakit.

Dalam Surat Edarantersebut,jumlah itemhak kewajiban tersebut. sebagai berikut:

Pasien Dokter Rumah sakit

Hak 16 9 6

Kewajiban 5 12 13

^Smith dan Newton dalam Budi Sampurna. "Wewenang danTanggungjawab dari padatindakan bedahkulit kosmetik." MajalahKedokteran Indonesia. Volume 51 Nomor 11. Nopember 2001. Him 417.

202 JURNAL HUKUt\4. NO. 18 VOL. 8. OKTOBER 2001: 199 - 211

Sarsintorini Putra. fnspanningsverbintenis dan resultaatsverbintenis...

Dari tabel di atas dapat dilihat, hak pasienpaling banyak, sedangkan kewajiban yangpaling sedikit adalah kewajiban pasien. Halini dapat dimaklumi karena kedudukan pasientidak seimbang dengan dokter dan rumahsakit. Kedudukan pasien lemah, karena pasiendalamkeadaan sakit, tidak bisa berpikir jernih,rasa khawatir, was-was, apakah dirinya bisasembuh atau cacat atau bahkan mati?Kedudukan dokter dan rumah sakit kuat,karena dokter menguasai ilmu kedokteran danrumah sakit mempunyai modal besar. Olehkarenanya untuk menyeimbangkannya,pasien diberi hak-hak yang banyak, sedangkandokter dan rumah sakit justru kewajibannyayangdiberi banyak.

Pasien sering tidak menggunakan hak-haknya karena keadaan lemah tersebut,sehingga yang paling penting adalahpelaksanaan kewajiban dokter dan kewajibanrumah sakit, tentu saja dengan tarif yangterjangkau. Namun dapat terjadi kebalikannya,yaitu dokter dan rumah sakit memanfaatkankelemahan pasien, menyalahgunakanwewenang dan tanggung jawabnya untukmendapatkan keuntungan sebesar-besarnya,sehingga pasien dirugikan..

Ilmu kedokteran adalah suatu seni dan

sains (art and science) yang dimatangkandalam pengalaman.® Ini berarti dapat sajapendekatan terhadap penyakit, dokter yangsatu berbeda dengan dokter yang tain. Tetapharus berdasarkan ilmu pengetahuan yangdapat dipertanggungjawabkan. Pada setiaptindakan yang dilakukan dokter, baik yangbersifat diagnostik maupun terapeutik selalu

mengandung unsur risiko yang melekat padatindakannya itu sendiri (risk of treatment),kecelakaan (accident), kompllkasi. Jika doktersudah lege artis, artinya bertindak hati-hati,teliti, berdasarkan standarprofesi medls, makaia tidak dapat dipersalahkan, jika timbul akibatyang tidak diinginkan bahkan fatal fneninggaldunia.

Kehormatan protest kedokteran terletakpada kepercayaan pasien terhadap profesi ini,oleh karenanya dokter tidak bolehmenyalahgunakan kelemahan pasien danharus berpegang pada standar etis KODEKI,dengan asas-asasnya: a) Primum non nocereyaitu dari sejak semula tidak ada niat untukmenyakiti, mencederai, merugikan pasien; b)8enef/cence yaitu segala tindakan medis yangdilakukan adalah untuk kepentingan pasien;c) Adil yaitu dokter tidak diskriminatif, misalnyamembedakan pasien berdasarkan kekayaan;d) Jujur, menghargai hak pasien, mengetahuibatas kompetensinya, memberlkan informasiyang benar kepada pasien. Adapun daliltentang profesi kedokteran menurutHippocrates adalah bahwa setiap dokter harusberusaha menguasai ilmunya sebaikmungkin; harus menjaga martabat profesinya;harus menjadi seorang yarig suci danmengabdikan diri sepenuh waktunya untukprofesinya, serta integrasi ilmiah dan sosial.

Profesi kedokteran sebagaimana profesilain memiliki 3syarat utama yaitu: 1) diperolehmelalui pelatihan yang ekstensif; 2} memilikikomponen intelektual yang bermakna dalammelakukan tugasnya; 3) memberikanpelayanan yang penting kepada masyarakat.

^Richards, Edward.P. &Katharine C. Ralhbun. 1993. Law and Physician, APractical Guide. BoslonllttleBrown and Co. Him.3.

203

Di samping itu juga memiliki 3 syarat umumyaitu: 1) sertifikasi (pemberian sertifikasi tidaksekali untuk selamanya, melainkan selalumemperoleh validasi melalui proficiencycheck)] 2) organisasi profesi (memiliki etikaprofesi): 3) otonomi dalam bekerja (memeriukanselfregulation dalam rangka menjaga tanggungjawab moral dan tanggung jawab profesinyakepada masyarakat).® Untuk menunjang selfregulation profesi kedokteran memiliki etikaprofesi, standar profesi dan sumpah. Profesikedokteran juga profesi pertama yangbersumpah untuk mengabdikan dirinya bag!kemanusiaan.

Ciri khusus profesi, menurut B. AriefSidharta adalah disinterested, rasionalitas,spesifitas fungsional, universalismeJ Olehkarenanya profesi kedokteran mengharuskanpenguasaan pengetahuan umum dansistematis yang tinggi, lebih berorientasikepada kepentingan umum, adanyapengawasan ketatatas perilaku pribadi melaluikode etik yang dihayati dalam sosialisasiproses pekerjaan yaitu suatu system balas jasayang merupakan lambang prestasi kerja,bukan merupakan alat untuk mencapai tujuankepentingan pribadi.

Profesi kedokteran menjadi semakinpenting, karena perkembangan kebutuhanmasyarakat, perkembangan ilmu danteknologi kedokteran, perkembangan

keprofesian. Masyarakat menuntut agarpelayanan kedokteran diiakukan secara lebihhumanis dan sosial. Transaksi terapeutik inimenyangkut jiwa dan tubuh manusia sertamengutamakan kepentingan pasien, makapemerintah wajib membina dan mengawasi,agar pasien maupun dokter tidak dirugikan.

Selanjutnya hak dasar pasien di bidangkesehatan adalah the right ofhealth care danthe right of self determination, yang artinyabahwa setiap manusia berhak atas pelayanankesehatan, dan berhak atas badannya sendiri.Dokter tidak dapat memaksa pasien untukdibedah atau tindakan medis lainnya, pasienberhak menolak tindakan apapun terhadapbadannya. Salus aegroti supremalex, bahwakekuasaan manusia yang paling tinggi adalahmengatur dirinya sendiri.

Oleh karenanya, sebelum melaksanakantindakan medis, harus dibuat informed consent. Menurut Keputusan Dirjen PelayananMedik No. HK.00.06.3.5.1866 tentangPedoman Persetujuan Tindakan Medik (Informed consent), informed berarti telahmendapat informasi dan consent berartipersetujuan (ijin). Jadi informed consentadalah pemyataan setuju atau ijin dari pasienyang diberikan secara bebas, rasional, tanpapaksaan (voluntary) tentang tindakankedokteran yang akan diiakukan terhadapnyasesudah mendapat informasi cukup tentangtindakan dokter dimaksud.®

®Budl Sampurna. Loc.Clt. Him 418, memberikan prinsip moral profesi; atrfo/]omy(menghormati hak-hakpasien),bene//cence(berorientasi untuk kebaikan pasien),non mafe//cence(tidak mencelakakan pasien),yusf/ce(keadilan distribusi, meniadakan diskriminasi). veracity{]^ebenaran=truthfulinformation). //deWy(kesetiaan),pnVacydan conffdenf/aWyfrnenjaga kerahasiaan).

^B. Arief Sidharta. "Keseimbangan Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan." Majalah llmiah ProYustitia. Nomor 3 tahun VII Juli 1990. Him. 39.

®BandingkandenganSamuellShuman. "Informedconsentand the vlctlmsofColoniaIsme."DalamWadeLRobinson&Michael 8 Pritchard (eds).1979. Medical Responsibility. Clifton. New Jersey:The Humane Press. Him 20.

204 JURNAL HUKUM. NO. 18 VOL. 8. OKTOBER 2001:199 - 211


Pelaksanaan informed consent dianggapbenar jika persetujuan atau penolakantindakan medis diberikan untuk tindakan medis

yang dinyatakan secara spesifik (the consentmust be for what will be actually performed),diberikan tanpa paksaan (voluntary), diberikanoleh seorang pasien yang sehat mentai danyang memang berhak memberikannya darisegi hukum, diberikan setelah mendapatkancukup adekwatinformasi dan penjelasanyangdiperlukan.

Adapun cara pasien menyatakanpersetujuan dapat secara tertulis fexpressjmaupun lisan. Secara tertulis mutiakdiperlukan pada tindakan medisyang berrisikotinggi, secara lisan pada tindakan medisdengan risiko tidak tinggi.

Bentuk dari persetujuan tindakan medisyang tertulis memuat ketentuan: a) diketahuidan ditandatangani oleh dua orang saksi; b)meterai tidak diperlukan; c) formuiir asii harusdisimpan daiam berkas rekam medis pasien;d) formuiir hafus sudah diisi danditandatangani 24 jam sebeium tindakanmedis dilakukan; e) dokter harus ikutmembubuhkan tanda tangan sebagai buktibahwa teiah diberikan informasi dan

penjelasan secukupnya; f) sebagai ganti tandatangan pasien atau keluarganya yang butahuruf harus membubuhkan cap jempol ibu jaritangan kanan.

Di samping persetujuan pasien, dokterwajib melakukan pencatatan segala sesuatuyang berkaitan dehgan pasien, daiam rekammedis (medical record). Yang dimaksuddengan rekam medis adaiah berkas yangberisikan catatan dan dokumen tentangidentltas pasien, pemeriksaan, pengobatan,tindakan dan pelayanan lain kepada pasien,pada sarana pelayanan kesehatan;®

Seianjutnya dokter wajib menjaga rahasiapasien. Yang dimaksud dengan rahasiapasien meiiputi rahasia tentang identitas danberkaitan dengan penyakitnya. Pengungkapanrahasia pasien hanya dapat dilakukanberdasarkan atas: a) persetujuan pasien; b)ketentuan perundangrundangan yang berlaku;c) perintah hakim pada sidang pengadilan; d)kepentingan umum.

Transaksi terapeutik dimulai sejak doktermenyetujui permintaan pasien untukmenyembuhkan sakitnya. Sejak itu puladokterbertanggung jawab atas risiko yang mungkintimbui berupa tuntutan atau gugatan daripasien yang merasa dirugikan karenakesaiahan atau keiaiaian dokter.

Dikemukakan kesaiahan atau keiaiaian

dokter di bidang hukum pidana antara iain: a)Menipu penderita atau pasien (Pasai 378KUHP); b) Membuat surat keterangan palsu(Pasai 263,267 KUHP); c), Melakukankealpaan sehingga mengakibatkan kematian

®Lampiran Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Dep. Kesehatan Nomef; YM.00.03.2.2.1296 tentang RewsiPedoman PengelolaanRekam Medis RumahSakit, disebutkanbahwarekammedisdapat digunakansebagai:1) sumber informasi medisdari pasien; 2)aiatkomunikasi antara dokterdengan dokter; 3) bukti penuiisan(documentaryevidence)tentang pelayanan yangtelahdiberikan rumah sakit: 4)aiatuntuk analisadan evaiuasikualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit; 5)alat untuk melindungi kepentingan hukum bagi pasien, dokter,tenagakesehatan iain danrumah sakit; 6)untuk penelitian danpendidikan; 7)untuk perencanaan dan pemanfaatansumberdaya; 8) untuk keperiuan lain yangada kaitannya dengan rekammedik.

205

atau luka-luka (Pasal 359,360,361 KUHP); d)Melakukan pelanggaran kesopanan (Pasal290ayat (1), 294ayat (2), 285,286 KUHP); e)Melakukan pengguguran tanpa indikasimedis (Pasal 299, 346, 347, 348, 349, 350KUHP); f) IVlembocorkan rahasia kedokteranyang diadukan oleh penderita (Pasal 322KUHP); g) Kesengajaan membiarkanpenderita tidak tertolong (Pasal 304 KUHP);h) Tidak memberikan pertolongan kepada or-ang yang berada dalam keadaan bahayamaut (Pasal 351 KUHP); i) Memberikan ataumenjua! obat palsu (Pasal 386 KUHP); j) euthanasia (Pasal 344 KUHP).

Adapun kesalahan atau kelalaian dokterdl bidang hukum perdata, antara lain;

a) Melakukan wanprestasi atau cedera janji(Pasal 1239 KUHPer); b) Melakukanperbuatan melanggar hukum atauonrechtmatigedaad{Pasa\1365KUHPer);c) Melakukan kelalaian sehinggamengakibatkan kerugian (pasal 1366KUHPer): d) Melakukan kelalaian dalampekerjaan sebagai penanggung jawabsuatu pekerjaan tertentu (pasal 1367ayat3 KUHPer).Dokter dapat dituntut pidanadan digugat perdata, jika dalam tindakanmedis terjadi malpraktek."Ada perbedaanpenting antara tindak pidana biasa dantindak pidana medis. Pada tindak pidana

biasa yang terutama dlperhatikan adalah"akibatnya", sedangkan pada tindakpidana medis adalah "penyebabnya".Walaupun berakibat fatal tetapi jika tidakada unsur kelalaian atau kesalahan, makadokternya tidak dapat dipersalahkan.Pada dasarnya malpraktik medik adalahpelanggaran atas kewajiban profesionai.Bagi profesi kedokteran penyelesaiansengketa pelayanan kedokterandipandang lebih balk jika diselesaikanmelalui pengadilan profesi, bukanpengadilan umum.^^

IDI telah menerbitkan standar profesi yangbersifat umum, sedangkan berbagaiperhimpunan dokter spesialis telahmenerbitkan standar prosedurmedisdibidangspesialisasi masing-masing. Perkembanganpengetahuan dan perkembangan teknologikedokteranseringkali tidakterduga kecepatandan arahnya, baik di bidang alat kedokterancanggih maupun di bidang teknologimolekuler, yang berakibat munculnya berbagaispesialisasi keahlian baru.

Oleh karenanya, perlu dikaji dari segimedi-colegal, kompetensi (kemampuan),kewenangan dan tanggung jawabnya.Kompetensi (kemampuan) yaitu apakah doktertersebuttelahmengikuti pendidikan dokterdanlulus berijasah dokter. Kewenangan yaitu

'°Soerjono Soekanto &Herkutanto. 1987. Pengantar Hukum Kesehatan. Jakarta: Remaja Karya.Hlm.68.

"WMA (World Medical Association). 1^l.'Medical Malpractice involvesphysician's failure toconform tothestandardofcare fortreatment ofthepatient's condition, or lack ofskill, negligence inproviding care tothepatient,which is the directcause ofan injury to thepatient"

'̂ Azrul Azwar. "Beberapa catatan tentang UU Perlindungan Konsurfien dan Dampaknya terhadapPelayanan Kesehatan." Makalah Seminar SehariPerlindungan Konsumen Pelayanan Kesehatan.lgl 13November 1999. di Jakarta. Him. 3.

206 JURNAL HUKUM. NO. 18 VOL. 8. OKTOBER 2001: 199 - 211


apakah dokter tersebut telah mempunyai ijinpraktik, mendapatkan persetujuan/rekomendasiIDI/PDGI. Tanggung jawab meliputi tanggungjawabetik(yaitu memenuhi dan melaksanakankode etik kedokteran, sumpah) dan tanggungjawab hukum (yaitu melaksanakan standarprofesi medis, melaksanakan hak dankewajiban dokter-pasien, hukum kesehatan,hukum umum).

Kompetensi/kemampuan (competency)diperoleh seorang profesional daripendidikan,sedangkan kewenangan (authority) diperolehdari penguasa melalui pemberian tjin.Kewenangan diberikan jika yang bersangkutanmempunyai kemampuan. Dalam profesikedokteran, kewenangan yang bersifat umumdiatur oleh Departemen Kesehatan,sedangkan kewenangan yang bersifat khususdiserahkan pengaturannya pada profesimasing-masing.

Dalam Permenkes No. 916 Tahun 1997

tentang ijin praktek tenaga medis,mensyaratkan rekomendasi IDI/PDGI dalambidang kompetensi, kesehatan, fisik dan mental serta etika. Dalam RUU Praktik Kedokteran

yang masih digodok, di dalamnya terdapatpembentukan lembaga baru: KonsilKedokteran, yang bertugas: 1). Melakukanregistrasi tenaga medis, 2). Menetapkanstandar pendidikan tenaga medis, 3). Menapisdan merumuskan arah perkembangan IPTEKKedokteran yang digunakan dalam praktik, 4).Melakukan pembinaan terhadappenyelenggaraan praktik kedokteran. Adapunfungsi Konsil Kedokteran adalah mengatur,menetapkan, serta membina tenaga medisyang menjalankan praktik kedokteran dalamrangka meningkatkan pelayanan medis.

Diharapkan RUU Praktik Kedokteran inisegera diperbaiki, agar dapat disahkan

menjadi UU, mengingat AFTA Tahun 2003sudah mendesak. Selanjutnya meskipundalam inspanningsverbintenis dokter hanyaberkewajiban berdaya upaya, berusaha,berikhtiar semaksimal mungkinmenyembuhkan pasien, namun kewajibantersebut tidak ringan, karena dokter harusmelaksanakan nilai-nilai etik, moral, sumpah(dalam Kode Etik Kedokteran) danbertanggung jawab hukum umum (hukumpldana, perdata, administrasi) serta hukumkesehatan. Pasien dapat menuntut danmenggugat dokteryang berbuat kelalaian dankesalahan, namun dokteryang sudah berdayaupaya, berusaha, berikhtiar secara maksimalmenurutStandar Profesi Dokter, namun pasientidak tertolong bahkan fatal meninggal dunia,dokter tidak dapat dipersalahka'n. Di sampingitu untuk dapat melaksanakan praktek dokteryang menyangkut tubuh dan nyawa manusia,tindakan dokterini didasarkan kepada keahlian(expertise), tanggung jawab (responsibility),kesejawatan (corporateness),etika profesi danberorientasi pada melayani dengan penuhkasih sayang (altruistic).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkanbahwa dalam inspanningsverbintenis. posisipasien dapat terlindungi, karena untuk dapatmelakukan praktik kedokteran, dokter harusmelaksanakan etika kedokteran dan tanggungjawab hukum. •

inspanningsverbintenis dokter pasienkaitannya dengan UU PerlindunganKonsumen

Pada tanggal 20 April 1999 telahdikeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen yangmulai berlaku 1 (satu) tahun sejak

207

diundangkanJ^ Di bidang kesehatan, UUPerlindungan Konsumen ini terkesandiskriminatif. Dalam Penjelasan UU tersebutdisebutkan bahwa Periindungan Konsumendi bidang HKI {Hak Kekayaan Intelektual) tidakG-atur dalam UU Perlindungan Konsumen Inikarena sudah diatur dalam Undang-undangNomer 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta UUNo. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Demikian jugaperlindungan konsumen di bidang lingkunganhidup tidak diatur dalam UU PerlindunganKonsumen, karena telah diatur dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup.

Sebenarnya perlindungan konsumen dibidang kesehatan jugasudah diatur dalam UUNo. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,namun tidak termasuk yang dikecualikanseperti HAKI dan Lingkungan Hidup. Dengankata Iain UU Perlindugan Konsumen berlakujuga di bidang kesehatan. Hal inilah yangmenimbulkan kesan diskriminatif.

Di samping itu timbuinya pro kontra ataspemberlakuan UU Perlindungan Konsumenpada jasa pelayanan kesehatan, karenaterkesan bahwa UU Perlindungan Konsumenhanya berlaku di bidang ekonomi yaitukepentingan perdagangan barang dan jasayang non kesehatan.

Transaksi terapeutik tidak sama dengantransaksi di bidang barang atau jasa, karenaobjek transaksi terapeutik adalah manusia,

mahluk bemyawa yang paling bermartabat didunia. Transaksi terapeutik ini mempunyaikarakteristik yang unik, spesifik dan altruistik.Unik karena objeknya manusia. Spesifikkarena risikonya tinggi, langsung menyangkutjaringan tubuh dan nyawa. Altruistikmengandung arti bahwa pekerjaan yangdiiakukan berorientasi utama untuk menolongdengan kasih sayang, tidak semata-matamenjual jasa.

Dari karekteristik sifat spesifik, unik danaltruistik di atas. maka beberapa pasal dalamUU Perlindungan Konsumen tidak sepenuhnyadapat dilaksanakan,'^ misalnya;

Pasal 4 ayat (b), hak konsumen untukmemillh jasa tidak berlaku dalam keadaangawat darurat, karena dokter harus segeramengadakan upaya penyelamatan tanpapasien dapat memillh tindakan yang akandiiakukan terhadap dirinya.

Pasal 4 ayat (h) dan Pasal 19. ganti rugiharus diselesaikan dalam waktu 7 hari, tidakmungkin dilaksanakan dalam pelayanankesehatan, karena pembuktian kesalahanmemerlukan waktu yang tidak sedikit.

Pasal 7 ayat (e), kewajiban memberikanjaminan dan atau garansi, tidak dapatdiiakukan, karena hasil pelayanan kesehatantidak dapat dipastikan (uncertainty), kecualipembuatan gigi palsu.

Pasal 8 ayat (d), jasa dokter tidak dapatdiberi label, sehingga dokter tidak dapatmenjamin kondisi, kemanjurannya.

"Hadi Setia Tunggal. 2000. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun. 1999 tentangPerlindungan Konsumen. Jakarta: Harvarindo. Him. 32.

"Merdias Almatsier. 2000. "Antisipasi Kesiapan Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi Kedokteran/KesehatandalamPemberlakuan UU No. 8 Tahun 1999tentangPerlindungan Konsumen (Kontroversi UUPKdalam Pelayanan Medik)." Makalah pada SeminarRelevansi UU No. 8 Tahun 1999 terhadap ProfesiKesehatan. Tgl.21 Mei2000 diJakarta. Him .2.

208 JURNAL HUKUM. NO. 18 VOL 8. OKTOBER 2001: 199 - 211


Pasai 9 s/d Pasal 17, iklan/promosidilarang pada pelayanan kesehatan, menurutPasa! 4 dan Pasal 6 KODEKI.

Pasal 18: pencantuman klausul baku.Dokter tidak dapat membuat klausul baku,karena ilmu kedokteran uncerta/n/y( tidak adakepastian)

Pasal 22: menetapkan adanya pembuktianterballk, akan berakibat timbulnya defensivemedicine dikalangan dokter yaitu melakukanpemeriksaan secara berleblhan,mengasuransikan profesi, mempekerjakanpenasehat hukum, yang semuanya padaakhlrnya, blaya harus dipikul pasien. Sikapmempersenjatai diri pada waktu orangmeminta pertolongan medis, mencerminkankurangnya kepercayaan terhadap pemberipelayanan kesehatan. Reaksl defensive medicine dari dokter mencerminkan

ketidakpercayaan kepada iktikad balk pasien.Keadaan ini menimbulkan krisis pelayanankesehatan {healthcare crisis), yang dapatdlatasi dengan memberikan perlindunganhukum, antara lain berupa hak dan kewajibanbag! kedua belah pihak.

Pasal 23: gugatan melalui badanpenyelesaian sengketa konsumen. IDI sudahmempunyai MKEK (Majelis Kehormatan EtikKedokteran), BPA (Badan PembelaanAnggota).

Pasai 26: pelaku usaha yangmemperdagangkan jasa wajib menjaminbarang yang diperjanjikan. Dokter tidak bisamenjamin kesembuhan.

Dari uraian dl atas, dapat dikemukakanrekomendasi, perlu peninjauan kembaliberlakunya UU Perlindungan Konsumenterhadap pelayanan kedokteran, karena disamping banyak pasalyang tidak sesuai,untukmengatur pelayanan kesehatan termasukpelayanan kedokteran, telah diatur dalam UUNo. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.Meskipun 24 Peraturan Pemerintah (PP) yangdltunjuk UU Kesehatan, hingga kini belumditerbitkan, walaupun telah 10 th berlakunyaUU Kesehatan.

Resultaatsverbintenis

antara dokter-pasien kaitannyadengan UU Perlindungan Koiisumen

Dalam resuitaatsverbintenis, yangdiperjanjikan adalah hasll kerja dokter,misalnya doktergigi yang membuat pesanangigi palsu harus sesuai dengan perjanjianpasiennya, jika masih kurang cocok dapatdikembalikan kepada dokternya hinggabenar-benar pas. Demikian juga dokter ahliorthopedi yang membuat prothesa kaki/tangandapat menjanjikan/menjamin hasilnya kepadapasien. Dokter bedah kulit kosmetik yangmembuat hidung leblh mancung dapatmenjanjikan/ menjamin hasilnya kepadapasien.

Karena disini doktersebagai pelaku usahadapat menjanjikan/menjamin secara past!hasll kerjanya (resultaatsverbintenis), makaUU Perlindungan Konsumen sebagai payung^®

Perlindungan Konsumen dalam Penjelasannya menyebutkan bahwa Ul) Perlindungan Konsumenini merupakanpayungyang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungankonsumen.

209

dapat diterapkan, tentu saja dengan selalumengingat Lex Specialis Derogat Lex Generalis.

Simpulan

Dalam inspanningsverbintenis, yangdiperjanjikan adalahdaya upaya/usaha/ikhtiardari dokter untuk menyembuhkan pasien,sementara pasien yang awam ilmukedokteran, tidak dapat mengontrol apakahdokter benar-benar telah berdaya upaya/berusaha/berikhtiar semaksimal mungkinuntuk menyembuhkan pasien. Meskipundemikian, kekhawatiran bahwa dokter akanmenyalahgunakan kelemahan pasien, dapatdisingkirkan, karena untuk melaksanakanpraktik kedokteran, seorang dokter harusmemenuhi banyak persyaratan moral danhukum, mempiinyai wewenang, kompetensidan tanggung jawabserta melaksanakan kodeetiknya.

UU Periindungan Konsumen sulitditerapkan pada pelayanan kesehatantermasuk inspanningsverbintenis dokter-paslen, karena perjanjian terapeutik berbedadengan perjanjian barang/jasa dibidangekonomi. Pelayanan kesehatan mempunyaisifat yang spesifik, unik, altruistik karenaobyeknya manusia, berrisiko tinggi (pasiendapat menjadi cacat bahkan mati), dan bersifatmengutamakan kebaikan untuk pasien.Sedangkan pada resultaatsverbintenis, dapatditerapkan UU Periindungan Konsumennamun terbatas pada dokter tertentu.

Oieh karenanya dapat dikemukakanrekomendasi agar ada peninjauan kembaliberlakunya UU Periindungan Konsumen dibidang kesehatan, karena transaksi terapeutiksudah diatur dalam UU Kesehatan. •

DAFTAR PUSTAKA

Azrul Azwar. "Beberapa catatan tentang UUPeriindungan Konsumen danDampaknya terhadap PelayananKesehatan." Makalah Seminar Sehari

Periindungan Konsumen PelayananKesehatan. Tgl. 13 Nopember 1999.Jakarta.

B. Arief Sidharta. "Keseimbangan Etik danHukum dalam Pelayanan Kesehatan."Majalah llmlah Pro Yustitla. Nomor 3tahun VILJuii1990.

Budi Sampurna. Wewenang danTanggungjawab Daripada TindakanBedah Kulit Kosmetik. MajalahKedokteran Indonesia. Volume 51

Nomer 11. Nopember 2001.

Buletin IDi. No. 24/Tahun XXIi/25 Desember

2001.

Hadi Setia Tunggai. 2000. Undang-undangRepublik Indonesia No. 8 Tahun 1999tentang Periindungan Konsumen.Jakarta: Harvarindo.

Fred Ameln. 1991. Kapita Seiekta HukumKedokteran. Jakarta: Grafika Tama

Jaya.

Koeswadji, Hermien Hediati. 1996. Undang-undang Nomer 23 Tahun 1992Tentang Kesehatan, Asas-asas danPermasaiahan dalam

Implementasinya. Bandung: PenerbitPT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leenen, H.J.J. 1988. HandbookGezonheidsrecht, Rechten vanMensen in de Gezonheidszorg.Brussel:Samson Uitgeverij, Alphen aande Rijn.

210 JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL. 8. OKTOBER 2001: 199 - 211


Merdias Almatsier. 2000. "Antisipasi KesiapanTenaga Kesehatan dan OrganisasiProfesi Kedokteran/Kesehatan dalam

Pemberiakuan UU No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen(Kontroversi UUPK dalam PeiayananMedik)." Makalah pada SeminarRelevansi UU No. 8 Tahun 1999

terhadap Profesi Kesehatan. Tgl. 21Mel 2000. Jakarta.

Richards, Edward.P. &Katharine C. Rathbun.1993. Law and the Physician, A

' Practical Guide. Boston: Little Brown

and Co, Boston.

Shuman, Samuel I. Informed consent and thevictims of Colonialisme", dalam WadeL. Robinson & Michael S. Pritchard

(eds). 1979. Medical Responsibility.Clifton. New JerseyiThe Humana Press,

Soerjono Soekanto & Herkutanto. 1987.Pengantar Hukum Kesehatan.Jakarta: Remaja Karya.

• ••

211

Documents

Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis dalam