IMPLEMENTASI VALUE FOR MONEY

MELALUI PENINGKATAN

PELAKSANAAN ANGGARAN

D I S A M P A I K A N P A D A B I M T E K P E N G A N G G A R A N K / L

D I T J E N A N G G A R A N

P A L A N G K A R A Y A , 1 8 O K T O B E R 2 0 1 8

PENGERTIAN VALUE FOR MONEY DALAM

PELAKSANAAN ANGGARAN

VALUE

FOR

MONEYEFEKTIVITAS

EKONOMI

EFISIENSI

Memperoleh output yang

diharapkan dengan jumlah

biaya yang minimal

Memperoleh output yang

diharapkan dengan input

yang diberikan

Memperoleh output yang

maksimal dengan input

yang minimal

Nilai guna yang

diperoleh

Dari setiap jumlah

uang yang

dibelanjakan

BERKEADILAN

• Implementasi Value for Money akan meingkatkan celah

fiskal APBN

• Value for Money merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban Pemerintah kepada pembayar pajak,

donor, dan pemberi hibah

• Dari jumlah total pagu APBD Pemda se-provinsi Kalteng

sebesar Rp. 20,73 T, Rp 17,27 T atau sebesar 83,3 %

dibiayai dari Dana Transfer

• Berdasar data Tranparency International, peringkat

persepsi Indonesia pada tahun 2017 berada pada

peringkat 101 dari 183 negara

• Kementerian Keuangan, dalam hal ini Ditjen

Perbendaharaan telah mengadakan reviu agar belanja

negara dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif

PAGU APBN PER JENIS BELANJA

DI PROV. KALIMANTAN TENGAH TA 2018

( DLM JUTA RUPIAH)

1.830.038 ; 20%

2.732.209 ; 30%

1.770.720 ; 19%

14.476 ; 0%

1.660.049 ; 18%

1.145.089 ; 13%

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

BELANJA BANSOS

DAK FISIK

DANA DESA

Catatan :

Jumlah Total Pagu APBN di Provinsi Kalteng TA 2018 : Rp. 9,152 Triliun

Jumlah Dana Bansos : Rp. 14,476 Milyar

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TREN REALISASI BELANJA APBN PROVINSI KALTENG

TREN REALISASI BELANJA MODAL APBN

PROVINSI KALTENG

0

100

200

300

400

500

600

700

800

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

2017 '53

2016 '53

2015 '53

2014 '53

2013 '53

2012 '53

Adanya inefisiensi dalam perencanaan :

- Satker sudah mempunyai kendaraan roda 4 dalam

jumlah yang cukup, namun masih mengalokasikan

dana untuk sewa kendaraan

- Satuan Biaya yang digunakan lebih besar dari SBM

- Frekuensi perjalanan dinas melebihi kebutuhan

- Jumlah Panitia kegiatan melebihi ketentuan dalam

SBM

- Perkiraan inefisiensi adalah sebesar Rp. 8,122 Milyar

REVIU IMPLEMENTASI VALUE FOR

MONEY PADA APBN PROVINSI KALTENG

Duplikasi Kegiatan

Adanya alokasi anggaran untuk dua hal yang sama

karena adanya perangkapan/pengulangan kegiatan

atau komponen kegiatan :

1. Perangkapan/pengulangan kegiatan (lebih dari satu

kegiatan) dengan output yang sama, dalam satu

program

2. Perangkapan/pengulangan (lebih dari satu)

komponen kegiatan yang sama dalam sebuah

kegiatan

Duplikasi terbesar ada pada pembayaran honor

output kegiatan, dengan total perkiraan duplikasi

sebesar Rp. 1,01 Milyar

Analisa terhadap Deviasi Kebutuhan

Digunakan untuk mengukur inefisiensi pada belanja

barang dengan akun 5211. Perhitungan dilakukan

dengan membandingkan pengeluaran belanja

operasional dengan rata-rata setiap bulan dalam

satu tahun. Untuk lebih mengoptimalkan

perhitungan, digunakan data series beberapa tahun

ke belakang.

Berdasar analisa terhadap Deviasi Kebutuhan ada

perkiraan inefisiensi sebesar Rp. 62,66 Milyar

• Dilakukan untuk akun Belanja Modal

• Kegiatan yang menurut sifatnya seharusnya hanya terjadi

sekali saja.

• Beberapa kegiatan yang masuk kategori einmalig :

a. Kegiatan rehab gedung yang diperkirakan selesai dalam

satu tahun anggaran

b. Pekerjaan pembangunan dalam bentuk paket-paket yang

diperkirakan selesai alam 1 tahun anggaran

c. Pembuatan aplikasi : Pembuatan aplikasi seharusnya

dilakukan sekali / tidak berulang. Sedangkan

pengembangan dan pemeliharaannya dapat dialokasikan

sesuai kebutuhan

• Berdasar analisa, diperkirakan nilai kegiatan yang seharusnya

bersift einmalig namun dilakukan berulang, adalah sebesar

Rp. 139,15 M

ANALISA EINMALIG

PENINGKATAN KINERJA ANGGARAN BERBASIS VALUE

FOR MONEY

� Perencanaan Anggaran K/L dengan mengedepankan prinsip-prinsip

ekonomi, efektivitas, dan efisiensi

� Pembenuhan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran :

a. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran

b. Efektivitas pelaksanaan anggaran K/L

c. Kepatuhan terhadap Regulasi

d. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

� Adanya ketaatan dan regulasi yang mengatur pembatasan hal-hal

terkait : Honorarium, Perjalanan Dinas, Pemakaian Daya, dan Jasa,

dan kegiatan-kegiatan yang menurut sifatnya bisa dilaksanakan

dengan sederhana.

� Adanya pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

yang efektif

TERIMA KASIH