ILWI Buletin No 03-2009

8/3/2019 ILWI Buletin No 03-2009

1/12

ILWI Buletin No 03-2009

uletin

ILWI ( Indonesian Land

reclamation & Water management

Institute), adalah sebuah lembaga kajian

dibidang reklamasi dan pengelolaan air.

Lembaga ini berupaya untuk

menyebarkan informasi dan

pengetahuan di bidang reklamasi &

pengelolaan air kepada masyarakat.

Salah satunya dengan penerbitan

buletin.

Buletin ini kami kirimkan

secara gratis. Tulisan, saran dan

pemberitaan media menjadi bagian dari

isi buletin ini.Alamat :

Jl. Rajawali II No. 5A

Manukan, Condong Catur

Yogyakarta 55283

atau

P.O. Box 7277/JKSPM

Jakarta Selatan 12072

Email :[email protected]

MENANTI UPAYA

MENGURANGI RISIKOBENCANA DI JAKARTA

No : 03-2009

Juli 2009


2/12


Pengantar Redaksi

Pembaca yang budiman, tema besar yang diangkat dalam Buletin ILWI Nomor 3 ini, adalahmasalah Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction) di Jakarta. Melihat banyaknyaancaman bencana yang mungkin timbul dan masih minimnya upaya antisipasi yang dilakukan. Inibukan untuk menakut-nakuti, kita perlu lebih mengangkat persoalan ini untuk mengingatkan bahwakita perlu bersiap diri seandainya sewaktu-waktu terjadi bencana.

Ini perlu, mengingat kecenderungan kota-kota besar di dunia yang juga sudah membuatrencana aksi untuk pengurangan risiko bencana di wilayahnya. Kita memang harus selalu siap,mengingat bencana yang tidak tahu kapan datangnya, sewaktu-waktu akan membalikkanpembangunan yang kita laksanakan hingga mundur jauh kebelakang. Belum lagi kerugian hartabenda dan nyawa yang ditimbulkannya.

Melakukan tindakan pengurangan risiko bencana pada hakekatnya juga merupakan upaya

mengurangi kisah pilu yang disebabkan bencana tersebut. Tentu saja pekerjaan ini bukan hanyatanggung jawab pemerintah tetapi juga seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali.

Pembaca, mengikuti tema besar yang diambil, dibagian lain tentu kami juga punya bahasanmengenai reklamasi dan pengelolaan air yang dikaitkan dengan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.Diantaranya bagaimana reklamasi pantai utara dipakai sebagai kesempatan untuk membanguninfrastruktur mitigasi bencana yang lebih lengkap. Disamping itu, kami juga mengangkatbagaimana seharusnya merawat situ-situ yang ada dan sudah berusia lanjut. Selamat menikmatibuletin ILWI kali ini.

Redaksi ILWI


3/12


Rawan Bencana Di Metropolitan

Ditengah pembangunan yang terus dipacu, ancaman bencana ternyata juga mengintai ibukota.Pengembangan Jakarta kedepan harus dikaitkan dengan upaya pengurangan risiko bencana yangberkelanjutan. Penegakan aturan dan sosialisasi penanggulan bencana harus segera dilaksanakan.

Foto : Doc BRR

Pelajaran dari bencana di Aceh-Nias

Kita tidak bisa membayangkan seandainya

Jakarta Raya (Jabodetabek), kena goncangan gempaseperti yang terjadi Aceh 26 Desember 2004 atau di

Yogyakarta 27 Mei 2006 silam. Warga pasti akan

berlarian kocar-kacir tidak karu-karuan, mereka tak

tahu mau ke mana menyalamatkan diri.

Tetap di dalam rumah jelas risikonya cukup

besar, mau lari ke luar melalui lorong-lorong di depan

rumah risikonya sama saja, ancaman ambruknya

dinding rumah tetangga lebih mengerikan lagi. Mau

mencari lapangan luas untuk menyelamatkan diri, tentu

bukan perkara gampang, mencari tanah sejangkal saja

sulit dicari di kota metropolitan ini apalagi tanah

terbuka dengan ukuran besar.

Bisa dibayangkan berapa banyak korban yangakan berjatuhan dan berapa besar kerugian yang

ditimbulkan, jika ibukota dihantam gempa seperti itu.

Di Yogyakarta dan Jawa Tengah, setidaknya sekitar

270 ribu rumah ambruk rata dengan tanah, belum lagi

rumah yang rusak sedang dan ringan. Korban nyawa

yang ditimbulkannya bahkan melebihi enam ribu

orang.

Kisah pilu di Yogyakarta itu, tentu tak kita

harapkan terjadi di Jakarta. Ini sekedar ilustrasi

membayangkan jika ibukota mengalami hal yang sama.

Pesan yang ingin disampaikan adalah, apakah Jakarta

sudah siap seandainya terjadi bencana seperti ini ?

Dengan kerapatan penduduk yang cukup tinggi, aksespenyelamatan yang minim, rumah-rumah yang tak

memenuhi persyaratan tahan gempa, tentu kerugian

dan korban yang ditimbulkan sudah tak terbayangkan

lagi.

Kemungkinan kejadian ini perlu diingatkan,

tak hanya kepada pemerintah tapi juga seluruh

masyarakat Jakarta.

Semua pihak diingatkan untuk melakukan

upaya Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk

Reduction). Harus diakui, selama ini mitigasi dan

kesiapsiagaan menghadapi bencana di DKI Jakarta

masih sangat minim sekali.


4/12


Foto : Doc TTN

Kampus yang hancur akibat gempa di Yogyakarta

Kota Paling Komplit Ancaman Bencananya

Padahal Jakarta bisa jadi merupakan kota

yang paling rawan terhadap terjadinya bencana di

Indonesia. Beragam jenis bencana alam sangat

mungkin terjadi di Jakarta gempa bumi, tsunami, dan

banjir, adalah sebagian diantaranya. Belum lagi

bencana yang sifatnya kerawanan perkotaan

kebakaran, kegagalan teknis bangunan, runtuhnya

bangunan-bangunan tua atau mungkin demonstrasi

massa yang mengarah anarkisme.

Seperti diketahui sebelah barat Pulau

Sumatera dan sebelah Selatan Pulau Jawa adalah

tempat pertemuan dua lempeng besar, yaitu Lempeng

Eurasia dan Lempeng Indo Australia. Posisi ini

menyebabkan daerah-daerah di pulau itu sangat rawan

terhadap terjadinya bencana gempa bumi, karenakedua lempengan itu kerap bergeser dan bertumbukan.

Bagi DKI Jakarta tentu kerawanan dari gempa bumi ini

tidak bisa dipandang sepele.

Sedangkan untuk ancaman dari bencana

tsunami, beberapa studi memang mengindikasikan

bahwa bahaya tsunami di Jakarta tidak separah yang

terjadi Aceh. Pengangkatan dasar laut akibat pertemuan

dua plat tektonik besar itu, mempunyai dampak yang

tak begitu besar di Jakarta, karena letaknya yang cukup

jauh.

Ancaman adanya tsunami diprediksi juga bisa

datang akibat kegiatan vulkanik. Terutama bahaya

yang disebabkan oleh meletusnya anak krakatau.

Meski demikian tsunami yang diakibatkan proses

vulkanik ini, bagi kota Jakarta diyakini oleh beberapa

pakar tidak lebih besar dari tsunami yang ditimbulkan

oleh pergeseran lempeng tektonik.

Dampak tsunami akibat meletusnya anak

Krakatau ini lebih terasa pada dearah-daerah di ujung

Sumatera, sebelah Selatan dan ujung Pulau Jawa

sebelah Barat. Meski demikian ibukota, khususnya

Jakarta Utara tetap harus mempersiapkan diri jika

tsunami benar-benar datang. Kejadian di Aceh, juga

akibat belum adanya prediksi bahwa gelombang sebesar

itu akan sanggup menelan sekitar seribu kilometer

garis pantai di daerah Serambi Mekkah ini. Harus

diingat bahwa Tsunami setinggi dua meter saja akan

mampu menelan ratusan jiwa.

Saat ini, bencana alam yang paling kerap dan

rutin mengganggu kota Jakarta adalah banjir. Hampir

setiap tahun Jakarta digenangi air dalam jumlah besar.

Beberapa kali bahkan sempat memakan korban jiwa.

Tahun 2002 umpamanya, tak tanggung-tanggung 80 orang nyawa manusia harus melayang

ditelan air. Kini setiap tahun warga Jakarta pasti

menabung kerugian akibat selalu didatangi banjir.

Foto : ILWI

Banjir bencana alam yang kerap melanda ibukota

Kerawanan Perkotaan

Kerawanan perkotaan melengkapi ancaman

bencana di tanah betawi ini. Di banyak wilayah di

Indonesia bencana yang potensial mendatangkan

banyak kerugian pastilah yang datangnya dari alam.

Akan tetapi berbeda dengan kota sebesar Jakarta,

dengan ketidakaturan yang sudah puluhan tahundijalankan, ancaman diluar bencana alam ternyata

masih cukup mengerikan.


5/12


Foto : ILWI

Kerawanan perkotaan juga menjadi ancaman warga

Jakarta

Kegagalan teknis tanggul Situ Gintung

membuktikan hal itu. Bertahun-tahun orang yang

tinggal di mulut tanggul itu tak pernah merasa takut

akan terjadinya malapetaka ini. Sampai akhirnya pintu

air tanggul tersebut jebol tanpa diduga-duga, akibatnya

warga yang minim pengetahuan dan minim persiapan,harus menahan pilu karena kehilangan harta bahkan

juga sanak saudaranya.

Bisa dipastikan bahwa ancaman-ancaman

bencana akibat kelalaian manusia seperti ini akan tetap

ada mewarnai perkembangan kota Jakarta. Bahaya

runtuhnya bangunan, kebakaran, dan kerawanan akibat

kelalaian manusia lainnya, akan selalu mengusik

ketenangan warga kota Jakarta.

Upaya Pengurangan Risiko Bencana

Meski tidak diharapkan, cepat atau lambat

ancaman-ancaman itu pasti ada yang datang, warga

Jakarta harus siap menghadapinya. Pernahkah Anda

membayangkan jika salah satu jalan layang di Jakartaruntuh ? Ada berapa rumah liar yang berada

dibawahnya hancur dan berapa pula korban jiwa yang

ditimbulkannya. Meski bahayanya seperti itu,

masyarakat tetap saja tanpa ada rasa takut terus

membangun rumah di kolong-kolong jalan layang.

Pembuatan sumur dan pembakaran sampah di bawah

kolong jembatan memberikan kontribusi bagi

peningkatan risiko terjadinya bencana.

Memang hal itu belum pernah terjadi tapi

kemungkinannya tetap ada, dan yang namanya bencana

selalu datang tiba-tiba. Karena itu sekecil apapun

ancaman bencana itu harus sudah diusahakan untuk

bisa diatasi sejak sekarang. Pilihannya adalah segera

melakukan upaya pengurangan risiko bencana

sesegera mungkin.

Kebakaran merupakan potensi kerawanan terutama di

daerah padat

Masyarakat dunia sendiri sudah memberi

perhatian yang besar terhadap upaya pengurangan

risiko bencana. Ini sudah didengungkan sejak

pelaksanaan Konferensi Pengurangan Risiko Bencana

Sedunia , Januari tahun 2005, lalu. Pertemuan itu

menghasilkan Deklarasi Hyogo Framework for Action

( Kerangka Kerja Aksi Hyogo ) 2005 2015. Dalam

deklarasi itu ditekankan bagi seluruh negara di dunia

untuk menyusun mekanisme terpadu pengurangan

risiko bencana yang didukung kelembagaan dan

kapasitas sumberdaya yang memadai.

Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Karena itu Jakarta sebagai salah satu kota besar

dunia memang harus segera mengambil sikap terhadap

usaha-usaha penanggulangan bencana. Pembangunan

yang terus digeber harus memperhatikan kesiapan

institusi dan kemampuan sumber daya manusia dalam

menghadapi bencana yang berpotensi untuk muncul.

Hal ini bukan saja untuk menyelamatkan jiwa

manusia dan lingkungan yang rusak, lebih dari itu juga

agar pembangunan yang sudah dirancang dan

dijalankan tidak harus mundur terlalu jauh akibat

bencana. Bagaimanapun visi pembangunan ke depan

tak bisa dilepaskan dari upaya antisipasi terhadapbencana.

Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007,

tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi dan

kesiapsiagaan adalah bagian dari fase prabencana.

Keselamatan dan kerugian yang timbul akibat bencana

sangat tergantung pada tahap ini. Untuk itu

perencanaan kota secara keseluruhan perlu segera

dikaitkan dengan mempertimbangkan potensi bencana

yang mungkin terjadi.

Pertama yang harus dilakukan adalah

identifikasi sumber bahaya dan ancaman bencana.


6/12


Salah satu cara efektif dalam merencanakan

penanggulangan bencana adalah identifikasi ancaman

bencana. Disamping itu, menentukan potensi bencana

di satu daerah juga akan membuat masyarakat setempat

fokus terhadap apa yang harus dilakukan.

Perlu dibuat zonasi pada daearah-daerah mana

yang mungkin terjadi bencana. Sekaligus ditentukan

daerah yang dipastikan susah menanganinya jika terjadi

satu jenis bencana. Sebagai contoh kebakaran, zona-zona mana saja yang rawan terjadinya kebakaran. Serta

jika terjadi kebakaran sulit ditembus kendaraan

pemadam kebakaran.

Kedua adalah memperkuat peraturan soal

mitigasi bencana. Undang-undang dan peraturan yang

sudah ada di tingkat pusat perlu dilengkapi dengan

aturan daerah bermuatan lokal agar fleksibel

pelaksanaannnya. Peraturan yang berasal dari pusat,

perlu dilengkapi karena aparat di pemerintahan lokal

dianggap lebih tahu keadaan daerahnya.

Aturan-aturan tersebut harus diterapkan di

lapangan dan mempunyai ketetapan hukum, seperti

melalui Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW). Masyarakat harus tahu bagaimana

persyaratan pembangunan rumah, dimana boleh

membangun dan dimana yang tidak, bagaimana lebar

jalan lingkungan, agar dalam keadaan darurat

kendaraan penolong tetap bisa masuk dan lain-lain.

Foto : Doc Depsos DIY

Simulasi Menghadapi Bencana

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya

adalah melakukan perencanaan penanggulangan

bencana. Ini meliputi persiapan aparatur dan lembaga,

persiapan sistem kerja , serta persiapan masyarakat.

Jika mengacu kepadan UU 24 tahun 2007, maka untuk

daerah lembaga yang mengurusi masalah bencana

adalah Badan Penanggulangan Bencana daerah

(BPBD). Tapi, di Indonesia kelihatannya baru Jawa

Tengah saja yang memilik badan ini.Masih banyak daerah yang belum memiliki

badan semacam ini. Daerah-daerah ini, masih

mengandalkan mekanisme Satkorlak dan Saklak dalam

menanggulangi bencana. Apapun bentuknya yang

terpenting adalah adanya institusi di pemerintahan

daerah yang mengurusi masalah penanggulangan

bencana ini. Siapa melakukan apa dan bagaimana

sistem kerjanya harus jelas sehingga saat bencana

datang tak lagi ada yang tumpang tindih pekerjaan.

Disamping itu perlu ada sosialisasi potensi

bencana yang mungkin terjadi sekaligus bagaimana

cara menghadapinya. Pelatihan dan simulasi perlu

dilakukan agar masyarakat tanggap apa yang harus

dilakukan ketika bencana datang. Simulasi tak harus

dilakukan ditingkat provinsi, lebih baik lagi kalau

dilaksanakan dilevel kawasan, karena bisa disesuaikan

dengan potensi bencana paling besar di tempat itu.Sawariyanto, Bagian Mitigasi dan Kesiapsiagaan


7/12


Aspek Mitigasi Dalam Reklamasi

Reklamasi sulit dielakan dalam pengembangan kota Jakarta. Kesempatan menata kawasan baru takhanya harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan, aspek mitigasi bencana bagipenghuninya harus pula diperhatikan.

Sumber BP Pantura

Rencana Reklamasi Pantura

Setiap kali ada upaya untuk melakukanpengembangan dan pembangunan di Jakarta,

perdebatan masalah sosial dan lingkungan langsung

mengemuka. Bagaimana perlakuan terhadap warga

yang sudah lebih dahulu ada ditempat itu, perubahan

sisitem sosial yang pasti akan terjadi, masalah

lingkungan akibat adanya program pembangunan baru

dan sebagainya.

Perdebatan semacam itu sering menimbulkan

saling ngotot antara pemerintah, pengembang, lembaga

swadaya masyarakat dan warga sekitar. Meski

pembangunan yang dilakukan menyebabkan perbaikan

pada lingkungan hidup, tetap saja program tak bisa

berjalan mulus. Tak jarang tenaga, pikiran dan dana

habis untuk urusan-urusan non teknis semacam ini.

Beberapa negara di dunia seperti Cina, Rusia

dan beberapa negara di Timur Tengah melakukan

pengembangan dengan mereklamasi sebagian

pantainya. Hasilnya memang cukup baik, kawasan

yang dibangun menjadi lebih mudah menatanya, seperti

akses jalan,informasi, sistem drainasi, listrik, dan

keamanan.

Bahkan untuk aspek lingkungan hidup

kawasan baru ini bisa juga jauh lebih baik kalau ditata

sejak awal. Seperti penghijauan, pengelohan limbah,

pengelolaan air bersih, bahkan sistem penanggulangan

banjir yang dibuatpun ramah lingkungan dengan

membuat rasio badan air yang memadai..Memang untuk memulai program reklamasi

tetap ada saja masalah sosial yang perlu dipersiapakan

solusinya. Penyelesaian secara win-win solution juga

bisa diambil untuk mengakomodasi permintaan

beberapa pihak. Ini menyebabkan efek negatif yang

mungkin terjadi bisa dieleminir.

Kini yang harus diperhatikan justru perlunya

menata wilayah yang lebih memahami perilaku

bencana.

Sebagai kawasan baru, tentu mempunyai

kesempatan untuk menata daerah tersebut menjadi

lebih siap mengahadapi bencana. Merencanakan

semua pembangunan di tempat itu dengan

mempertimbangkan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan.

Untuk pantai utara Jakarta ada beberapa

tindakan mitigasi yang perlu diperhatikan. Untuk

bencana alam adalah tsunami, gempa dan banjir. Untuk

menghadapi tsunami disamping perlu ada sistem

peringatan dini, juga diperlukan pembuatan bukit-bukit

yang berguna untuk menyelamatkan diri. Sehingga

sewaktu-waktu ada peringatan bahaya tsunami warga

bisa langsung berlari ke arah bukit tersebut.

Agar sehari-hari bisa digunakan, bukit-bukit itu

bisa dijadaikan taman bermain atau tempat kegiatan

olahraga. Mempermudah warga untuk menyelamatkan

diri perlu pula dibuat rambu-rambu yang menunjukan

daerah rawan tsunami dan rambu ke mana mereka

harus menyelamatkan jika gelombang air itu datang.

Untuk penyelamatan diri dari bahaya gempa,

sejak awal yang perlu diperhatikan adalah persyaratan

rumah tahan gempa yang harus diikutin oleh warga

setempat. Akses jalan untuk menyelamatkan diri juga

perlu menjadi pertimbangan, tentu saja dalam satu

lokasi tertentu harus disediakan lapangan luas untukmenghindari diri dari runtuhnya bangunan.

Sedangkan untuk sistem pengendalian banjir

mengimplementasikan tanggul laut dan rasio badan air

yang memadai. Karena itu kawasan ini harus bisa

menahan serbuan air dari laut dan air hujan yang turun

di lingkungan mereka.

Untuk kerawanan perkotaan, kemungkinan

yang paling kelihatan adalah bahaya kebakaran. Untuk

itu perlu diperhatikan jalur-jalur mobil kebakaran yang

memungkinkan untuk menjangkau lokasi kebakaran

tersebut. Pengalaman menunjukan bahwa seringkali

kebakaran berdampak besar karena akses jalan untuk

melakukan pemadaman sangat minim.

Secara sederhana inilah aspek-aspek mitigasi

yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan

reklamasi. Tentunya, masih perlu analaisa yang lebih

cermat lagi untuk mengetahui apa potensi bencana

yang mungkin terjadi dan bagaimana usaha-usaha

pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan.


8/12


Bersama Merawat Tanggul Tua

Bagi warga Jabotabek, musim hujan kali ini nyaris dilalui dengan aman tanpa ada banjir besar, sepertiyang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Tapi, dipengujung musim hujan ini, malapetaka akibat ulah airternyata datang juga. Kali ini, sama sekali diluar dugaan masyarakat awam. Situ yang seharusnya menjadiharapan masyarakat untuk mengurangi bahaya banjir, justru memakan korban.

Situ Gintung yang berusia hampir delapan

puluh tahun itu, tak disangka-sangka jebol. Waduk

yang terletak di Desa Cirendeu, Kecamatan Ciputat,

Tanggerang, ini menyapu harta benda dan manusia.

Setidaknya seratus orang meninggal dunia terbawa arus

deras air yang datang tiba-tiba.

Banyak orang terperanjat dan bertanya

bagaimana dengan tanggul-tanggul lain yang usianya

bahkan ada yang jauh lebih tua dari Situ Gintung.

Menteri PU sendiri mengakui bahwa banyak tanggul

lain yang seusia dan kondisinya kurang lebih sama

dengan Situ Gintung. Ini tentu harus menjadi perhatian.Bagaimana seharusnya kita merawat situ yang

sebagian besar adalah peninggalan Belanda.

Situ sama saja dengan manusia atau kendaraan,

semakin lanjut usianya semakin butuh perawatan.

Pertanyaannya memang apakah kita sudah memberikan

perhatian yang optimal terhadap situ-situ yang berusia

lanjut itu ? Apakah tubuh kolam yang terbuat dari

tanah itu, masih cukup kuat untuk menahan tekanan

air yang jumlahnya makin banyak ?

Pelajaran dari jebolnya Tanggul Situ Gintung

Apalagi kapasitas situ tersebut semakinberkurang akibat sedimentasi yang meningkat.

Akibatnya permukaan air tentu semakin meninggi dan

ini justru menambah masalah . Belum lagi perubahan

struktur yang diakibatkan permukaan tanah cenderung

menurun, karena semakin lama kandung air di tanah

cenderung semakin menurun. Ini semua butuh

perawatan.

Sama dengan bangunan lama lainnya di

Indonesia, karena dibuat dijaman penjajahan maka

kebanyakan Situ di Indonesia mengadopsi gaya (style)

yang sama dengan tanggul di Belanda. Baik dalam segi

bentuk maupun strukturnya. Untuk itu untuk

memahami karakter dari tanggul-tanggul tersebut ada

baiknya kita melihat pengalaman negeri Kincir Anggin

tersebut dalam memperlakukan tanggul yang mereka

miliki.

Tahun 1953,di Belanda pernah mengalami

bencana akibat jebolnya tanggul. Korbannya jauh lebih

besar, ribuan nyawa manusia melayang. Jika SituGintung jebol akibat jumlah hujan yang berlebihan,

maka jebolnya tanggul di Belanda disebabkan oleh

badai Laut Utara.

Bagi Belanda , kejadian ini menjadi

pengalaman berharga. Mulai saat itu pemerintah

setempat berinisiatif untuk melakukan perbaikan pada

keseluruhan sistim pengelolaan air dan pertahanan

lautnya (sea defence). Proyek Delta Werken, demikian

nama yang mereka berikan untuk proyek prestisius itu.

Mulai saat itu pula mereka melakukan pengawasan dan

perawatan yang ketat terhadap tanggul-tanggul milik

mereka.

Menyadari semakin banyaknya situ buatan

Belanda yang berusia tua maka kita perlu melakukanpengawasan dan perawatan tanggul milik kita, agar

tragedi Situ Gintung tak terulang kembali. Secara

teknis situ yang berusia tua harus dilakukan

pengecekan secara visual setiap satu atau dua tahun

sekali. Pengecekan harus dilakukan oleh pengawas

tanggul (dike inspector), yang sudah mendapatkan

pelatihan.

Dalam inspeksi visual semacam ini yang perlu

perhatian khusus adalah tinggi muka air - apakah air

sering melimpas- , kondisi tanggul serta bangunan

yang ada pada tanggul terutama saluran pelimpah (spill

way). Hubungan antara spill way dan tanggul tanah

perlu diperhatikan, karena air sering menyelinepdiantara spill way dan tanggul tanah. Karena hal ini

bisa menjadi pemicu runtuhnya tanggul.

Permukaan tanggul juga harus menjadi

perhatian. Sebaiknya rumput hijau ditanam di

permukaan lereng tanggul untuk mencegah erosi. Akan

tetapi, perlu juga diperhatikan adalah pepohonan yang

berakar dalam harus disingkirkan dari tanggul, karena

risiko tumbang dan tercabutnya akar akan mengurangi

kekompakan tanggul. Disamping itu akar pohon yang

membusuk memberikan ruang untuk dilalui air,


9/12


akibatnya jika ruangan itu semakin besar maka akan

lebih banyak air yang bisa melewatinya dan ini sangat

berbahaya.

Situ Pedongkelan dengan tanggul yang cukup curam

Perhatian juga diberikan kepada area di sekitar

tanggul. Di sekitar tanggul tidak boleh ada rumah dan

bangunan, maka ketika dilakukan inspeksi dicatat juga

perubahan penggunaan tanah disekitar tanggul atau

yang menempel di tanggu. Selanjutnya dibuat

rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk

membersihkan wilayah itu. Hasil inspeksi ini, perlu

disosialisasikan kepada masyarakat terutama yang

berada di sekitar tanggul, agar mereka tahu apa yang

harus diperbuat.

Selain pengawasan tahunan seperti yang

disebutkan di atas, perlu juga dilakukan general check

up, setiap lima tahun sekali. Ini dilakukan untukmeneliti ulang secara detail, kekuatan komponen-

komponen tanggul. Berapa besar perubahan faktor luar

terhadap kekuatan tanggul perlu dihitung kembali.

Untuk hal ini tak cukup dilakukan oleh pengawas

tanggul tapi harus dilakukan oleh orang-orang yang

memang ahli dibidang ini. Jika tanggul sudah terlanjur

dalam keadaan kritis, tak ada pilihan lain kecuali

melakukan rehabilitasi atau bahkan rekonstruksi

tanggul.

Bagaimanapun juga situ tak hanya menjadi

tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dan pemangku

kepenting lain juga harus memberikan perhatian, untuk

itu mari sama-sama merawat situ. Jangan sampai

kejadian yang menimpa Situ Gintung Terulang kembali.

Sekilas Berita Dalam Gambar

Diskusi mengenai Tata Kelola Air pada pertemuan REI DKI 30 April 2009 yang menghadirkan pembicara

Kepala Dinas PU DKI Budi Widiantoro, Kepala BPLHD, diwakili Rusman serta praktisi Sawarendro dengan

moderator Adrianto P Adhi dari REI/PT Summarecon


10/12


Floating Bullozer besar

Floating Bullozer kecil

excavator di

pinggir saluran

excavator di atas jembatan

proses memuatsedimen

kedalam truk

proses menumpahkankan sedimen

dari truk dilokasi pembuangan

Drum separator untuk

memisahkan sedimen

dengan sampah

tempat keluar sedimen

setelah proses penyaringan

Jakarta Pilot Dredging Project

Untuk pertama kali Jakarta mengeruk sungai-sungainya dengan menggunakan Buldozer Terapung.Teknologi ini memudahkan melakukan pengerukan sungai-sungai di Jakarta. Efektif untuk saluran-saluranyang berada di kawasan padat penduduk..

Jakarta Pilot Dredging Project merupakan salah

satu bantuan teknis dari pemerintah Belanda kepada

Pemerintah Indonesia, khususnya untuk PemerintahDaerah (Pemda) DKI Jakarta, dalam penanganan

masalah banjir di ibu kota. Dalam proyek ini

pemerintah Belanda memberikan bantuan berupa dua

buah floating bulldozerdan 1 buah drum sieve

separator.

Disamping itu juga diberikan pelatihan bagi

operator untuk pengoperasian alat, serta pelatihan

dalam perencanaan dan pengawasan suatu perkerjaan

pengerukan (dredging work). Pelatihan dilakukan

secara langsung di lapangan maupun pelatihan teknis

di kantor.

Proyek yang merupakan proyek percontohan

(Pilot Project) ini, dikerjakan mulai September 2008

sampai dengan Maret 2009. Mengambil lokasi di

Saluran Kali Mati dan Kali Pademangan di Kel.

Pademangan Barat, Kec. Pademangan-Jakarta Utara.

Setelah proyek ini selesai Pemda DKI akan melakukan

pengerukan dengan metoda yang sama di saluran-

saluran lain di Jakarta.

Sistem pengerukan ini merupakan yang

pertama kali dilakukan di Indonesia, walaupun di negeri

asalnya Belanda telah mulai dilakukan sekitar 20 tahun

yang lalu. Sesuai dengan namanya Floating Bulldozer

(FB) yang berarti buldoser terapung, alat ini digunakan

untuk mendorong material sedimen dari dasar saluran

kearah lokasi di saluran yang terjangkau oleh

excavator.FB bergerak maju dan mundur dengan

menggunakan tali baja dan penggulungnya. Dengan

mengendorkan penggulung tali belakang dan

menggulung tali depan maka alat ini bergerak

mendorong lumpur kedepan, dan setelah itu alat ini

akan mundur dengan cara yang sebaliknya. Kedua tali

baja tersebut dihubungkan ke pohon, patok beton atau

alat lain yang cukup kuat di pinggir saluran. Dengan

plat (blade) didepan FB bisa memotong lapisan sedimen

didasar saluran dan mendorongnya dengan jarak efektif

sekitar 250m.

Tali depan berukuran lebih besar karena

berfungsi untuk mendorong lumpur/sedimen,

sedangkan tali belakang lebih kecil karena hanya

berfungsi untuk menarik FB dalam keadaan kosong.

Dibagian belakang dilengkapi dengan pengeruk

berukuran kecil yang berguna sebagai kemudi untuk

mengatur arah pergerakan perahu serta dapat juga

digunakan untuk mengeruk material yang agak keras.

Selain itu alat ini dilengkapi dengan baling-baling

seperti layaknya perahu, yang biasa digunakan untuk

membantu pergerakan seperti memutar balik atau

merapatkan perahu ke pinggir saluran.


11/12


Alat ini terbukti bekerja cukup efektif,

terutama untuk saluran di lokasi-lokasi yang padat

penduduk dimana sedimen tidak bisa diambil dengan

alat secara langsung dari pinggir saluran. Dengan

sistem ini pengerukan dapat dilakukan tanpa merusak

tanaman atau pohon yang ada disepanjang saluran,

karena proses bongkar muat sedimen dilakukan disuatu

lokasi kosong atau diatas jembatan yang telah dipilih

dan disurvey sebelumnya. Pengerukan dibawah jembatanpun dapat dilakukan , asal jembatan tersebut

masih mempunyai ruang bebas sekitar 50cm diatas air,

sehingga FB dan operatornya dapat bergerak

dibawahnya.

Proses pengerukan adalah sebagai berikut

seperti yang dapat dilihat pada gambar.

- FB bertugas untuk mendorong lumpur disaluran

sampai ke lokasi excavator. Lokasi dapat

dilakukan diarea kosong dipinggir saluran atau

diatas jembatan yang memungkinkan excavator

dapat bekerja. FB yang besar bekerja efektif

untuk saluran dengan lebar sekitar 8 atau 10m,

sedangkan FB kecil bekerja di saluran dengan

lebar sekitar 2m.

- Excavator mengabil sedimen yang telah

dikumpulkan untuk kemudian dimuat ke dalam

truk

- Truk-truk tersebut akan mengangkut material ke

suatu tempat pembuangan yang telah ditentukan.

Truk-truk ini telah dimodifikasi sedemikian rupa

sehingga kedap air, sehingga lumpur yang

tercampur dengan air tidak akan menetes atau

tumpah dalam perjalanan.

- Ditempat pembuangan akan dioperasikan satu

excavator untuk menaruh lumpur kedalam drum

separator.

- Dengan drum separator akan dipisahkan antara

sampah dengan material material sedimennya.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam

pekerjaan ini adalah perencanaan dari perencana kerja

(work planner). Work planner harus melakukaninventarisasi terlebih dahulu tentang halangan-halangan

yang mungkin mungkin akan menghambat pekerjaan

dan menyiapkan semua fasilitas untuk menunjang

pekerjaan. Mereka harus terlebih dahulu menyiapkan

dan memilih lokasi untuk bongkar muat, tempat untuk

menambatkan angkor, mengatur lalu lintar yang

mungkin terganggu ataupun koordinasi dengan instansi

lain seperti PLN, Telkom ataupun PDAM yang banyak

mempunyai fasilitas di atas saluran yang akan

mengganggu pekerjaan. Sebelum suatu ruas saluran

selesai dibersihkan, Work Planner harus telah

menyiapkan semua prasarana untuk pengerukan di ruas

berikutnya.

Pelatihan operator Floating Buldozer telah

diikuti oleh sekitar 8 operator dari DKI yang berasal

dari PU propinsi dan wilayah yang dilatih oleh dua

operator dari Belanda. Operaor-operator tersebut

diharapkan dapat mengoperasikan alat ini untuk

pekerjaan pengerukan dilokasi lain setelah proyek ini

selesai.

Dedi Waryono, bekerja di salah satu konsultan asing ,

anggota tim Pilot Dredging


12/12


Upaya Strategis Mengelola Lingkungan

Untuk mengembangkan Pantai Utara Jakarta, Pemda DKI harus serius memperhatikan dampak lingkunganyang ditimbulkannya. Pengalaman menunjukan masalah lingkungan jarang menjadi pertimbangan utamadalam setiap upaya pengembangan kota.

Jakarta sekarang jauh berubah dibandingkan

tiga puluhan tahun yang lalu, pembangunan fisik dan

pengembangan kota merebak hingga ke sudut-sudut

wilayah. Saat awal menggenjot pembangunan di tahun-

tahun pertama orde baru, pembangunan yang dilakukan

belum terlihat dampaknya terhadap lingkungan.

Belakangan, semakin lama masyarakat semakin

khawatir akan daya dukung alam sebagai akibat proses

pembangunan yang terus dipacu.

Permasalahan semakin banyak, laju urbanisasidan ekonomi yang tinggi ternyata memberi efek

langsung pada lingkungan. Aksi-aksi kelompok dan

perorangan terus dilakukan untuk mengelola setiap

jengkal tanah di ibukota. Meski ada yang mengerti,

tapi tak sedikit pula warga yang sadar bahwa

pengembangan yang mereka lakukan memberi

sumbangan kepada kerusakan lingkungan.

Koridor hukum dan perencanaan kota yang

ada, kalah cepat dengan irama pembangunan yang

dilakukan penduduk. Warga tak mampu menggukur

gerakannya agar selaras dengan kebutuhan lingkungan.

Di Indonesia Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

adalah kota yang paling sulit untuk mengatasikerusakan dampak lingkungan akibat cepatnya

pembangunan.

Selama ini memang ada keharusan melakukan

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),

sebelum pelaksanaan proyek yang dianggap

berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Tapi

dalam kenyataanyataan pengaruh AMDAL ini hanya

bersifat parsial dan terbatas pada proyek dan

lingkungan disekitarnya saja. Akibat yang ditimbulkan

dalam skala yang lebih luas sering lolos begitu saja,

efeknya akan terakumulasi seiring dengan pertambahan

waktu.Pengembangan Jakarta ke segala penjuru,

memang mengharuskan semua para pemangku

kepentingan untuk memberi perhatian pada dampak

yang diakibatkannya. Termasuk pengambangan yang

akan dilakukan di daerah pantai utara. Pesatnya

pembangunan DKI Jakarta ke arah utara, membuat

Pemda DKI perlu memperhatikan secara khusus

dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkannya.

Pertengahan April 2009 lalu, bertempat di

Gedung Balaikota, telah diadakan Seminar Awal

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Pantura

Teluk Jakarta. KLHS merupakan hal baru dan

dilakukan untuk menjawab kebutuhan yang tidak bisadicakup oleh AMDAL. Kajian semacam ini

cakupannya lebih luas hingga mencapai level

kebijakan.

Documents

ILWI Buletin No 03-2009