HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK - ocw.upj.ac.idocw.upj.ac.id/files/Slide-COM-417-HUKUM-ETIKA-JURNALISTIK-KULIAH-8.pdf · Wartawan mutlak menguasai keterampilan jurnalistik seperti

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK

Kebebasan pers dan kemerdekaan pers.

Freedom is of immense importance. It is a core value of the western tradition.

People will die for it and the way we choose to punish people is to deprive

them of their freedom.

It is also one of the central principles appealed to by the media in Britain, and

particularly the United States, to give it an exceptional status in the pursuit of its

task. 'Freedom of the press' and 'freedom of expression' have been the clarion

calls of those who have sought to resjst the oppressive powers of the State. The

struggle for freedom of the press, taken so much for granted when it exists, has

been long, difficult and still unachieved in many parts of the world. (Karen Sanders, 2003)



Is press freedom equivalent to freedom of expression? Champions of press freedom argue that in a democratic political system, government exists with the consent of the governed. This consent must be informed consent and this can only occur where there is a free flow of information. Media freedom is considered the guarantor of democracy and, in a sense, equivalent to freedom of expression. Furthermore, it is argued that any restriction on media freedom produces a 'chilling' effect whereby the free flow of information is increasingly discouraged. If, for example, you force a journalist to reveal a source, in the future people will be less

inclined to talk to journalists. There is an argument, however, that freedom of the press is not necessarily

a subset of freedom of speech. American academic, Judith Lichtenberg ( 1 995), outlines conditions in which the freedom of the press can be considered a restraint on freedom of speech. Where the media, for example, suppresses information or stifles voices it is not, she says, serving the conditions for freedom of speech which is to permit expression and a diversity of voices. In fact, sheargues that the oft-proclaimed freedom of the press is simply a form of property right summed up by the principle 'no money, no voice. (Karen Sanders, 2003)





Tahun 1846 pemerintah kolonial Hindia Belanda mengenakan surat izin dan sensor

tiap hari atas penerbitan pers (berbahasa Belanda) di Batavia, Semarang, dan

Surabaya. Dimulailah sejarah pengekangan kebebasan media cetak di negeri ini. (A. Muis, 1996)

Kaum liberal (menolak sensor dan pembredelan)

Kaum konservatif (menganggap sebagai tindakan yang perlu) (A. Muis, 1996)



Terkait pentingnya kebebasan pers dalam menciptakan

dan menjaga demokrasi, Sekretaris Jenderal Perserikatan

Bangsa Bangsa (PBB) Ko Annan mengatakan bahwa media

massa dunia kini berperan utama dalam memajukan

kebebasan dan pertukaran informasi dan gagasan dalam

skala global.

Kebebasan itu, katanya, merupakan syarat utama bagi

demokratisasi, pembangunan, dan perdamaian. Bahkan

kebebasan informasi merupakan investasi melawan –dan

mencegah lahirnya kembali—tirani. (Syo ardi Bachyul Jb., Roni Saputra., Andika D. Khagen, 2013)



―….definisi ―pers yang bebas dan bertanggung jawab‖ (dipinjam dari istilah ―free and

responsible press‖) makin menimbulkan tafsiran bahwa sifat SIUPP adalah

―substitusi‖ lembaga SIT dan pemberedelan. Sebabnya, definisi mengenai

―tanggung jawab‖ tak memiliki kriteria atau tolok ukur. Ambil contoh tentang

putusan MPRS Nomor 32/1966, bagaimana mengukur konsep ―bertanggung

jawab kepada Tuhan YME?‖ (A. Muis, 1996)



Kondisi lain, sekarang misalnya, kebebasan pers telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Namun kebebasan itu tidak terjamin 100 persen dari segi hukum. Dalam prakteknya, sejumlah jurnalis dan perusahaan media tetap diseret ke pengadilan dengan menggunakan aturan di luar undang-undang “lex specialis”5 ini, terutama KUHP produk Kolonial Belanda.

Sejumlah undang-undang baru (dan rancangan undang- undang) juga muncul mengancam kebebasan pers. Undang-Undang Pers sendiri bahkan hampir tidak dipakai dalam kasus hukum yang berhubungan dengan pers, termasuk dalam kasus penganiayaan terhadap jurnalis dan penggerudukan kantor media. (Syo ardi Bachyul Jb., Roni Saputra., Andika D.

Khagen, 2013)



(Syo ardi Bachyul Jb., Roni Saputra., Andika D. Khagen, 2013)











Standar kompetensi wartawan

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010

Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/XII/2017



)Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010)



Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji

kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan

Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau

lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji

kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar

kompetensi ini.

(Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010)



Kesadaran Etika dan Hukum

Kesadaran akan etika sangat penting dalam profesi kewartawanan, sehingga setiap

langkah wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis atau

menyiarkan masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang

matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui

dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan seperti melakukan plagiat atau

menerima imbalan. Dengan kesadaran ini wartawan pun akan tepat dalam

menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan sumber.

Kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum, dan

memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk

memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi.

)Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/

II/2010)



Kepekaan Jurnalistik

Kepekaan jurnalistik adalah naluri dan sikap diri wartawan dalam memahami,

menangkap, dan mengungkap informasi tertentu yang bisa dikembangkan

menjadi suatu karya jurnalistik.




Jejaring dan Lobi

Wartawan yang dalam tugasnya mengemban kebebasan pers sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat harus sadar, kenal, dan memerlukan jejaring dan lobi yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya, sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, akurat, terkini, dan komprehensif serta mendukung pelaksanaan profesi wartawan. Hal-hal di atas dapat dilakukan dengan:

a. Membangun jejaring dengan narasumber;

b. Membina relasi;

c. Memanfaatkan akses;

d. Menambah dan memperbarui basis data relasi;

e. Menjaga sikap profesional dan integritas sebagai wartawan.




Pengetahuan (knowledge)

Wartawan dituntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum,

serta pengetahuan khusus. Wartawan juga perlu mengetahui berbagai

perkembangan informasi mutakhir bidangnya.

Pengetahuan umum

Pengetahuan khusus

Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik




Keterampilan (skills)

Wartawan mutlak menguasai keterampilan jurnalistik seperti teknik menulis, teknik

mewawancara, dan teknik menyunting. Selain itu, wartawan juga harus mampu

melakukan riset, investigasi, analisis, dan penentuan arah pemberitaan serta

terampil menggunakan alat kerjanya termasuk teknologi informasi.

Keterampilan peliputan (enam M)

Keterampilan peliputan mencakup keterampilan mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Format dan gaya peliputan

terkait dengan medium dan khalayaknya.




Keterampilan menggunakan alat dan teknologi informasi

Keterampilan menggunakan alat mencakup keterampilan menggunakan semua peralatan termasuk teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menunjang profesinya.

Keterampilan riset dan investigasi

Keterampilan riset dan investigasi mencakup kemampuan menggunakan sumber-sumber referensi dan data yang tersedia; serta keterampilan melacak dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber.

Keterampilan analisis dan arah pemberitaan

Keterampilan analisis dan penentuan arah pemberitaan mencakup kemampuan mengumpulkan, membaca, dan menyaring fakta dan data kemudian mencari hubungan berbagai fakta dan data tersebut. Pada akhirnya wartawan dapat memberikan penilaian atau arah perkembangan dari suatu berita.




KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci merupakan kemampuan yang harus dimiliki wartawan untuk mencapai kinerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu. Kompetensi kunci terdiri dari 11 (sebelas) kategori kemampuan, yaitu:

1. Memahami dan menaati etika jurnalistik;

2. Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita;

3. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi;

4. Menguasai bahasa;

5. Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita;

6. Menyajikan berita;

7. Menyunting berita;

8. Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan;

9. Manajemen redaksi;

10. Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan;

11. Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan.



Bacaan Lanjutan

Bachyul Jb, Syo ardi., Saputra, Roni., Khagen, Andika D. 2013. Memahami Hukum

Pers:Panduan Untuk Jurnalis. LBH Pers Padang-Yayasan Tifa

Muis, A. 1996. Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers. Mario Grafika.

Sanders, Karen. 2003. Ethics & Journalism. SAGE Publications.

Documents

HUKUM DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK - ocw.upj.ac.idocw.upj.ac.id/files/Slide-COM-417-HUKUM-ETIKA-JURNALISTIK-KULIAH-8.pdf · Wartawan mutlak menguasai keterampilan jurnalistik seperti