Hak Atas Pembangunan SebagaiHakAsasi Manusia

Suparman Marzuki

The increasing of an unequal realities based on the equality as asserted in theUniversal Declaration ofHuman Rights is as result of development. Because thedevelopment in the states of third world (developing countries) which dependedon market mechanism with its variety emerged many problems. It seems development did not departfrom the human rights perspective. It did not only raise theimpact including on poor society, but also emerged crisis in economic,politic, lawand cultural, and crisis in all fields mentioned above influences on human life largely.In this sense, according to the writer to maintain human rights there is also humanobligations. In the context offulfilling the development rights the government andthe people have human obligations tofill sphere ofsocial, economic and cultural sothe rights in development could be enjoyed by all without exception.

Konsep hak asasi manusia (HAM) yang lahir pada Revolusi Francis 1789seringkali disebut sebagai basil sejarah ataupun sebagai basil kemenangan revolusiyang besar dari kemenangan rakyat atas boijuis Amerika Serikat pada tahun 1776*.pemerintaban aristokratik yang dekaden, Itu sebabnya banyak pendapatsebagaimana yang di dokumentasikan menyatakan bahwa HAM adalah salah satudaiam Declaration de I'Home et du Citoyen penemuan terindab dari borjuis

•Secara historis, pemikiran tentang HAM sudah muncul jauh sebelum itu, yaitu padaawal abad ke-13 sebagaimana termuat dalam dokumen Magna Charta (1215); kemudianjuga ditemukan dalam Petition of Rights (1628), dan Bill of Rights (1689). Akan tetapi pemikiranHAM pada awalnya berkaitan dengan doktrin hukum alam bahwa manusia dengan sendirinyamenyandang serangkaian hak alamiah yang kekal dan tidak dapat dicabut, ditinggalkandan berkurang karena tuntutan hak ilahi. Pada awal perkembangannya, doktrin hukiimalam lebih mengajarkan sisi kewajiban dan mengesampingkan ide sentral dari hak asasimanusia yang menekankan pada persamaan dan kemerdekaan. Barulah pada abad ke-17landasan persamaan dan kebebasan diletakkan. Doktrin hukum alam ini mendapat kritikcukup intens dan keras pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Sekalipun demikian, idemengenai HAM tetap bertahan sebagaimana termanefestasikan dalam bentuk semangatanti perbudakan, anti kekerasan, perlindungan perburuhan, dan sebagainya. Barulah padapasca PD. II, pemikiran mengenai hak-hak warganegara mengkristal menjadi gagasan HAM.Pembunuhan dan kerusuhan dahsyat yang ditimbulkan dari PD.II telah menggugah suatukebulatan tekad masyarakat internasional untuk melakukan upaya-upaya preventif untukmencegah perang dengan membangun suatu organisasi internasional yang sanggupmeredakan krisis internasional serta menyediakan suatu forum untuk diskusi dan mediasi.Gagasan ini kemudian diwujudkan menjadi suatu organisasi PBB, yang kelak berperan pentingdalam pengembangan perlindungan HAM. Melalui komisi HAM, PBB berhasil merumuskanDeklarasi Hak Asasi Manusia se Dunia (Universal Declaration of Human Rights) yang kemudianmenjadi standar uraum yang berlaku untuk seluruh rakyat dan negara mana pun.

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

Hak Atas Pembangunan sebagai Hak Asasi Manusia

revolusioner muda dan merupakan slogandalam perjuangan borjuis progresifmelawan rejim-rejim feodal yang telahrapuh=^.

Kelahiran HAM disambut denganpenuh harap sebagai katalis paling kuat dankreatif bagi harapan-harapan sosial darirakyat yang selama ratusan tahun beradadalam tekanan rezim-rezim otoritarian

lama di Eropa, dan merupakan simbolkokoh bagi aspirasi-aspiiasi politik, moral,ekonomi dan sosial bagi masyarakat dibanyak negara karena dari sanalah hak-hakmanusia di tempatkan di tempatnya yangtertinggi yang tidak bisa diingkari, sebabpengingkaran terhadap HAM sebenarnyasama dengan mengingkari eksistensimanusia itu sendiri^

Gantungan harapan akan lahirnyaperadaban yang dibangun berdasarkanparadigma humanistik telah sedemikianrupa menghiasi pikiran bangsa-bangsabesar jauh sebelum deklarasi PBB tentangHAM dimunculkan pada tahun 1948'*. Dimasa-masa awal kelahiran HAM, dominasipandangan legalistik terhadap HAM sangatkuat, sehingga untuk waktu yang panjang,HAM selalu ditafsirkan secara sempit,hanya terbatas pada HAM dalam bidanghukum. Antara lain yang dieakup dalamHAM tersebut adalah hak untuk

mendapatkan peradilan yang ^dil dan tidakmemihak, hak untuk tidak ditahan secara

sewenang-wenang, hak untuk tidak disiksadalam proses pemeriksaan dan hak untukmendapat bantuan hukum^.

Kuatnya cara pandang demikian itusangat terkait dengan situasi masa lalusemua bangsa-bangsa di manapun di duniaini yang pernah mengalami pahitnyakehidupan di masa kekuasaan Raja-rajaabsolut karena pada ketika itu kesewenang-wenangan kekuasaan memang mewujuddalam bentuk pengabaian hak-hak hukum,sehingga amat wajar bila kemudiantuntutan akan jaminan konstitusional dibidang hak-hak hukum paling dikedepankan. Sema-ngat persamaan dalamjaminan hukum di era itu sangatmenjanjikan seolah-olah secara otomatisakan segera terpenuhi tanpa menunggu dantergantung kepada sector-sektor

kehidupan sosial yang lain, mesikpunkenyataan yang dihadapi menunjukkanyang sebaliknya karena segala jaminanhukum itu tidak dapat dinikmati sebanyakmungkin orang (masyarakat) akibat darimakin meluasnya ketimpangan-ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.Jurang antara si kaya dan si miskin semakinmelebar, sehingga prinisip non-diskriminasi, persamaan di depan hukum

'Lihat, Mulyana W. Kusumah (1982) dalam, Hak Asasi Manusia dan Struktur-Strukturdalam Masyarakat Indonesia, hal. 43, alumni, Bandung: Alumni.

3Tarik menarik antara pandangan partikularistik dan universalistik sangat mewarnaiwacana HAM bertahun-tahun. Untuk memahami lebih jauh argumen dasar perdebatanantara universalistik dan partikularistik mengenai HAM lihat antara lain, Jack Donnelli.,1989, Universal Human Rights in Theory and Practice, Ithaca-London: Cornell University Press,1989, dan Rhoda E. Howard. HAM: (teijemahao), 2001, Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya,Jakarta: Grafiti.

<Deklarasi Hak Asasi Manusia se-Dunia (Universal Declaration ofHuman Rights) terdiri dari30 pasal yang menjabarkan hak-hak asasi dalam segala bidang. -

s Lihat Deklarasi Universal HAM 1948, dan International Covenant on Civil^and PoliticalRights (ICCPR).

UNISIA NO. 44/XXV/1/2002

HakAtas Pembangunan sebagaiHakAsasi Manusia

(equality before the law) sebagaimanatertera dalam deklarasi HAM universal

rupanya hanya memperluas status quo,membuat yang kaya bertambah kayasedang yang miskin menjadi tambahmiskin. Akses terhadap keadilan tidakmenjadi merata, karena asas persamaan didepan hukum itu pada dasarnya hanyamenguntungkan orang kaya.^ Secarastruktural akan bisa dibiiktikan bahwa

persamaan di depan hukum itu tidak begitumenolong lapisan termiskin karenakemiskinan' itu sendiri sudah merupakanjurang.pemisah. Asas persamaan di depanhukum yang diandaikan "netral" itu pada

dasarnya hanya bisa berjalan jika adapersamaan dalam menikmati kehidupan

sosial, ekonomi, politik dan kultural.

Peiiibangunan danKetidaksamaan

Meluasnya realitas ketidaksamaan di

atas seruan persamaan sebagaimanaditegaskan dalam deklarasi HAM se-duniaitu justru akibat dari pembangunan^ karenapembangunan di negera-negara duniaketiga yang banyak digantungkan kepadamekanisme pasar dengan segala macam

variasinya ternyata dalam perkembangantelah banyak menimbulkan persoalan.Pembangunan tampak tidak ditempatkandalam perspektif hak asasi manusia.Pembangunan tidak hanya telahmenimbulkan dampak terhadap lapisanmasyarakat miskin, tetapi lebih luas dariitu telah menimbulkan pelbagai krisis sosialekonomi, politik, hukum dan cultural, yangpada gilirannya membawa implikasi bagikehidupan manusia itu sendiri secara luas.Para perencana pembangunan banyak yangmenutup mata terhadap ketidakadilan

penguasaan atas sumber-sumber ekonomiyang pada dasarnya membuat konsepmekanisme pasar dalam situasi seperti ituhanya menghasilkan konsentrasikekuasaan ekonomi di tangan segelintirkecil pengusaha dan penguasa yangmenindas sebagian besar massa ral^at.

Dalam konteks itu pula, Modal Asingyang datang dalam pelbagai paket bantuanekonomi dan hubungan-hubungan daganginternasional telah dinilai, terutama oleh

kalangan penganut teori dependensiasebagai strategi negara-negara kapitalismaju melakukan penghisapan ekonomi dansumber daya negara-negara dunia ketigasecara sistematis.® Andre Gunder Frank,

®C.J.M. Schuyt, Keadilan dan Efektivitas dalam Pembangunan Kesempatan Hidup, (penerbitantidak bertanggal).

'Dalam tiga dasawarsa terahir ini "pembangunan" telah menjadi semacam "agama baru"ataupun ideologi baru bagi beijuta-juta rakyat di Dunia Ketiga. Pembangunan menjanjikanharapan bagi perubahan dan perbaikan nasib kehidupan manusia. Dan laksana "mantera",kata pembangunan melejit, menjadi topik'utama hampir di setiap pembicaraan para penguasadi negara-negara tersebut. Seolah-olah pembangunan itu dengan sendirinya pasti baik, pastiberguna, dan pasti bermanfaat. Padahal istilah "pembangunan" bila dikaji lebih jauh, tidakubahnya dari semaicam "perubahan" yang bermakna dan berfungsi ganda: positif maupunnegatif, Sangat tergantung kepada siapa yang mengubah dan diubah serta cara bagaimanaperubahan itu terjadi.

®Bantuan ekonomi juga dinilai selain melumpuhkan prakarsa dan kebebasan bertindaknegara-negara sedang berkembang dan menumbuhkan ketergantungan kepada modal danproduksi teknologis luar negeri, juga cenderung menciptakan elite baru di dalam' masyarakatnyayang memperlebar jurang perbedaan yang memang sudah ada.

UNISIA NO, 44/XXV/I/2002

Hak Atas Pembangunan sebagaiHak Asasi Manusia

sebagaimana dikutif Rigoberto D. Tigalo^misalnya, menyatakan bahwa pengerukankekayaan ekonomi oleh negara-negaramaju (center) terhadap negara satelitadalah diresapinya ekonomi domestik olehnegara-negara maju tersebut secarasistematis dan fundamental sehinggamenguasai tidak hanya kekayaan ekonomitetapi juga politik dan sosial.

Pandangan pembangunan dominanmenempatkan manusia sebagai alatproduksi yang maksimal. Produksi tidaklagi mengabdi kepada kehidupan, ia telahmenjadi diktator. Manusia tidak lagi dididikuntuk mengembangkan kemerdekaan dankebebasannya, akan tetapi dikerahkankepada peningkatan kebutuhan-kebutuhanmateriil; sementara kebutuhan-kebutuhan

manusiawi, seperti kebebasan dan tuntutan

akan hak-hak kemanusiaan non-materiil

lainnya hams ditekan sehingga yang teijadiadalah proses "penjinakan" danpemandegan kreativitas

Fenomena sempa teijadi juga di Indonesia, teratama di era kekuasaan Orde Bam

yang secara tegas berorientasi padapertumbuhan ekonomi (economicgrowth) dalam arti meningkatkanproduksi setinggi-tingginya dengan segalaupaya. Pikiran tentang distribusipendapatan yang lebih adil dianggap tidak

tepat sama sekali, apalagi tentang keadilansosial karena keadilan sosial dianggapsebagai keadaan yang dengan sendirinyadatang bila pembangunan ekonomiberhasil. Dan karena pembangunanekonomi menjadi segala-galanya makasemua jaminan hams disiapkan. Dalam halini jaminan yang paling menentukanadalah adanya keamanan yang stabil (stability and security).

Semua ancaman terhadap stabilitassejak dini hams dihilangkan, dan kontrolserta pengawasan melalui pranata-pranataresmi ditingkatkan. Obsesi akan keamanan

yang stabil ini dalam kenyataannya seringhadir sebagai momok yang membuat mesinkekuasaan tidak manusiawi. Akibatnyalahir ketakutan-ketakutan, melemahnyadaya kreativitas masyarakat, terampasnyapelbagai hak-hak dasar manusia, danpelbagai aspek pengecualian-pengecualianlainnya. Dengan kata lain pembangunantelah menimbulkan dampak-dampakkemanusian di level hak-hak politik, sosialdan ekonomi, termasuk hak-hak kultural

masyarakat, meskipun konstitusi (UUD

1945) secara tegas menyatakan bahwabangsa Indonesia adalah bangsa yangberkeadilan sosial.*"

Apa yang tertera dalam UUD 1945 ituadalah garansi konstitusional yang

' Lihat Tulisan Rigoberto D. Tigalo, Prisma, Mei 1979.'"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang

melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan,kebangsaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyatdengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradab,persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh bikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia.

UNISiA NO. 44/XXV/I/2002

Hak Atas Pembangunan sebagaiHak Asasi Manusia

sehanisnya dijabarkan ke dalam pelbagaikebijakan pembangunan yang dijalankan,tetapi kenyataan yang dihadapi sebaliknya.Pembangunan —sekali lagi— bukanmehdatangkan kebahagian.bagi sebanyakmungkin orang, tetapi menyenangkansegelintir kecil orang." Pembangunanbeijalan pincang dari satu daerah ke laindaerah; kemajuan masing-masing daerahterutama antara Pulau Jawa dan di luar

Pulau Jawa sangat senjang, bahkan tidak

berkembang sama sekali. Itu semuamenimbulkan ketidakadilan dan sakit hati

yang meluas hingga ke hati sanubari setiapwarga masyarakat, yang akhirnya berubahmenjadi luka dan kekerasan."

Konsep negara kesatuan di ataskeanekaragaman cultural mulai digugat.Taman bunga cultural nusantara mulaidirusak, dan Bhineka Tunggal Ika tinggalslogan kosong. Kita pun menyaksikanketidakharmonisan antara kemajuan

ekonomi dan kesatuan, antara diversitydan unity sehingga kekuasaan menjadisemakin sentralistis dan dinamika lokal

menjadi berkurang. Apa yang terjadiadalah apa yang disebut vertical culturalintegration seperti yang teijadi di AmerikaLatin dan Suriname.'^

Pembangunan telah pula mengikis danbahkan merampas kekayaan-kekayaan cultural masyarakat lokal sebagai hak-hakdasar yang dijamin oleh prinsip-prinsipHAM Universal, seperti mengikisnya hak-hak ulayat, hak-hak untuk melakukanpraktik-praktik ritual, dan lain sebagainya.*'*Program transmigrasi sebagai salah satupaket pembangunan, sebagai contoh, telahmenimbulkan masalah cukup serius dipelbagai daerah. Irian Jaya misalnya;transmigrasi selain telah menimbulkankonflik penggunaan lahan, terusiknyatradisi lokal, pergeseran pola makananpokok, yang lebih utama adalah teijadinya

" Kalangan ilmuan kritis sangat intens mengajukan kritik terhadap pilihan modelpembangunan yang diterapkan di Indonesia semenjak era 1970-an sangat tajam. Merekamenyorot fenomena pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang ternyata hanya dinikmatioleh 5 persen lapisan elit dan sedikit oleh sekitar 35 persen golongan menengah, namun 60persen penduduk Indonesia masih hidup dalam keadaan kemiskinan absolut.

"Apa yang terjadi di Sambas, Pontianak, Maluku (sekadar contoh) adalah kekerasanyang telah lama disemai dan dipupuk oleh kebijakan' pembangunan yang tidak adil dantidak merata.

'3R. Dobrn Reveles, "National Unity, Cultural Identity, and Human Rights and Development, sebuah laporan seminar mengenai "Human Rights and Their Promotion in The Caribbean" yang diselenggarakan oleh The International Commission of Jurists, Barbados, 1977.

Dampak pembangunan pada masyarakat lokal tidak saja merebut hak rakyat atastanah adat secara paksa tanpa rugi, tetapi proses ini telah turut membunuh semangatkekeluargaan dan kebersamaan yang sudah sejak turun temurun di miliki oleh pelbagaisuku di Indonesia, seperti yang terjadi pada suku Asmat dan suku Marind di Irian Jaya.Penduduk suku Marind pada tahun 1900-an berjumlah 60.000 orang, tetapi pada tahun1980-an hanya tinggal 20.000 orang. Menurut salah seorang pemuka suku Marind, kematianmereka disebabkan oleh penyakit kelamin dan flu sepanyol yang melanda mereka secaramassal sementara pelayanan kesehatan tidak memadai, dan sekarang keterdesakan merekaitu ditambah lagi dengan arus pembangunan yang merampas hak-hak cultural, mereka(lihat T. Mulya Lubis, Prisma. No. 10 Oktober 1983, hal. 42. Lihat juga tulisan Ifdal Khasim,Hak Atas Tanah, dalam Dimensi Hak Asasi Manusia Perspektif dan Aksi, CESDA LP3ES, 2000.

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

Hak Atas Pembangunan sebagaiHak Asasi Manusia

benturan kepentingan ekonomi antaratransmigran dan penduduk asli.^sPembangunan juga gagal mengangkatkehidupan sosial ekonomi masyarakatlokal (asli) akibat kebijakan pembangunanyang jelas-jelas hanya dapat direspon oleh

para pendatang. Hasil penelitian PaulHarry'^ menunjukkan adanya kesenjangankemampuan antara masyarakat pendatangdan lokal dalam merespon pelayananpublik. Dalam penelitian itu diperlihatkanpula bahwa para pendatang rata-ratamemiliki kemampuan sangat besarmerespon pelayanan publik di sectorpertanian, petemakan, bimas, dan koperasi;sementra penduduk asli hanya memilikikemampuan besar dalam meresponpelayanan publik di sektor perikanan.

Efeklain dari itu semua adalah munculnj^perasaan kalah dan imperioritas dari suku-suku asli itu. Kebanggaan mereka akankehidupan cultural semakin memudar.Mereka tidak bisa berintegrasi danberasimilasi, dan milih melarikan diri ke

hutan-hutan sekedar menyelamatkanhidup mereka. Bahaya dari kekalahan cultural ini adalah terdesaknya mereka dalamkantong-kantong reservasi seperti sukuIndian di Amerika atau Aborigin di Australia.

Generasi Ketiga HAM^ '

Gambaran pahit kehidupan masyarakatdi negara-negara dunia ketiga akibatpembangunan, termasuk di Indonesiasebagaimana telah digambarkan di atas,telah melahirkan gelombang atau generasiketiga'^ hak asasi manusia, atau disebutjuga dengan hak solidaritas. Hak ini dibeladengan gigih oleh negara-negaraberkembang yang menginginkanterciptanya suatu tatanan ekonomi danhukum intemasional yang akan menjaminhak atas pembangunan (the right to development), hak atas bantuan penanggulanganbencana, hak atas perdamaian, dan hak ataslingkungan hidup yang baik.

Kemunculan generasi ketiga hak asasimanusia ini menunjukkan bahwspengertian HAM telah bergeser darisemata-mata kepedulian akanperlindungan bagi individu dalammenghadapi absolutisme negara, kepadapenciptaan kondisi sosial dan ekonomiyang diperhitungkan akan memimgkinkanindividu mengembangkan potensinyasampai maksimal.

Dalam kaitan itulah, banyak sekalidiajukan pertanyaan-pertanyaan danpernyataan-pernyataan yang menggugat

•sLihat Loekman Soetrisno, The ProblematicRole of Transmogration in the Sosial and PoliticalStabilization of Broader Areas: The Case of Irian Jaya, dimuat dalam "Indonesia Repport-Cul-ture & Society Supplement", No. 2 December 1986.

Paul Harry, Birokrasi Dalam Pembangunan Pertanian di Irian Jaya", dimuat dalam"/Cn'ris" Jurnal UKSW Salatiga, hal. 53-57. No. 4 tahun V, April, 1991.

" Karel Vasak telah mengelompokkan perkembangan HAM berdasarkan slogan RevolusiPranciz, "Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan". Menurutnya, masing-masing sloganini, sedikit banyak mencerminkan perkembangan dari katagpri-katagori atau generasi-generasi hak yang berbeda. Kebebasan, atau hak-hak generasi pertama, diwakili oleh haksipil dan politik. Persamaan, atau hak-hak generasi kedua, sejajar dengan perlindungan bagihak ekonomi, sosial dan budaya. Tentang ini lihat, Scott Davidson, 1994, Hak Asdsi Manusia,Jakarta: Grafiti, hal 8.

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

Hak Atas Pembangunan sebagalHak Asasi Manusia

konsep-konsep pembangunan dan strategipembangunan yang diterapkan di negara-negara dunia ketiga, tidak terkecuali Indo

nesia dari perspektif HAM.Pasal-pasal yang dituangkan di dalam

DUHAM merupakan landasan bagi peru-musan dua Kovenan pokok lainnya dariHAM yaitu, International Covenant on

Civil and Political Rights (ICCPR) dan In

ternational Covenant on Economic, Sosialand Cultural Rights (ICESCR) yang telah

diratikasi oleh 142 negara/® serta kovenan-kovenan lainnya yang telah diratifikasi olehbanyak negara, seperti Konvensi Hak-hakanak, Konvensi Anti penyiksaan, Konvensipenghapusan segala bentuk diskriminasi,dan sebagainya.

Meskipun DUHAM memasukkan acuan-acuan pada semua katagori hak sipil,politik, ekonomi, sosial dan kultural didalam kerangka satu instrumen saja,ternyata adalah mustahil mendapatkankesepakatan di antara negara-negaraanggota-anggota PBB untuk menyusunsebuah dokumen hukum yang mengikat,yang mencakup semua jenis hak yangmengikat yang mencakup semua jenis hakyang tercantum dalam deklarasi itu.Sementara sebagian negara

berargumentasi bahwa semua jenis hak itumembentuk suatu kesatuan yang tidakdapat dipecah-pecah dan salingmendukung satu sama lain, sebagian yang

lain—terutama Amerika Serikat dan

Inggris—berpendapat bahwa hak sipil danpolitik dapat segera dipaksanakan danberkekuatan hukum, sedangkan hakekonomi, sosial dan kultural bergantungpada implementasi yang pasti danterprogram.'^

Negara-negara Barat, yang strukturpolitik dan ekonominya sangatdipengaruhi oleh konstitusionalismerevolusioner abad ke-17 dan ke-18,

berkilah bahwa adalah wajar apabila dalamwaktu dekat ini kita hanya dapat

mengharapkan hak-hak generasi pertama—kebebasan dari campur tangan negara—saja yang di proteksi oleh hukuminternasional. Hak ekonomi, sosial dan

budaya tidak cukup diproteksi seperti itu,dan paling baik dipenuhi melalui sistemlaporan yang progresif. Pada akhirnya,penyusunan dua kovenan, yang masing-masing mengenai satu dari kedua katagorihak yang luas itu, tampaknya mendukungpernyataan yang diberikan oleh negara-

negara Barat itu. Sementara hak-hak sosialdan politik segera saja memberikan

proteksi dengan mengharuskan negara-negara untuk "menghormati" hak-hak yangdiakui dan menjamin hak-hak itu bagisemua individu yang berada di dalamwilayahnya dan tunduk padayurisdiksinya.'® Sementara hak-hak sosial,ekonomi dan budaya hanya mensyaratkan

Indonesia sampai sekarang belum menjadi pihak dari perjanjian multilateral ini. Padahaldi era Orde Baru Indonesia paling vokal berbicara mengenai pentingnya hak-hak ekonomi,sosial dan budaya di forum-forum internasional untuk menjawab tuduhan organisasi HAMinternasional atas keadaan HAM di Indonesia.

'5 Lihat Asbjorn Eide, Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia,dalam Ifdal Khasim dan Johanes da Masenys Arus (ed)., 2001, Hak ekonomi, Sosial, BudayaEsai-Esai Pilihan (buku 2), Jakarta: Elsam.

Pasal 2 (1).

UNISIA NO. 44/XXWI/2002

HakAtasPembangunan sebagai Hak AsasiManusia

bahwa negara-negara "berjanji" akanmengambil langkah-langkah semaksimalsumberdaya mereka yang ada, dalamrangka mewujudkan sepenuhnya hak-hakyang diakui itu secara progresif.^'

Perbedaan komitment diantara negara-negara terhadap dua kovenan itu tampaksebagai pembedaan yang mengada-adaj^^*karena menganggap pemenuhan hak-haksosial, ekonomi dan budaya membutuhkanpengeluaran produk domestik bruto (GDP)negara dalam proporsi yang lebih besar,yang tidak sebesar untuk pemenuhan hak-hak sosial politik jelas tidak beralasankarena pada kenyataannya meminta biayayang juga besar. Hak atas pengadilan yangjujur, misalnya, mensyaratkanterpeliharanya sistem peradilan yangefektif, tersedianya pembela yang dibiayanegara, dibiayainya peneijemah untuk or-ang-orang yang bahasnya bukanlah bahasanegara tempat ia di adili.

Keberatan banyak negara, termasukAmerika Serikat untuk meratifikasi hak

sosial, ekonomi, dan budaya ini jelas terkaitdengan konsekuensi-konsekuensi ekonomioleh karena kewajiban negara yang telahmeratifikasi konvensi ini terkait dengankewajiban memberikan hak atas standarhidup yang layak, termasuk hak pangan,hak atas kepemilikan, hak untuk bekeija

dan hak dalam pekerjaan,, hak ataspendidikan, dan hak atas kesehatan.

Meskipun silang sengketa tentangkeberadaan hak-hak sosial, ekonomi danbudaya hingga sekarang masih acapkalimuncul, Sidang Umum PBB tidak berhentimengembangkan konsep universalitasHAM. PBB terus bergerak denganmengumumkan apa yang disebut haksolidaritas, yaitu hak atas lingkungan yangsehat, hak atas perdamaian, hak atas

pangan, hak atas kepemilikan bersama ataswarisan umat manusia, dan yang palingpanting, hak atas pembangunan.^ SidangUmum PBB perlu waktu lama untukmengakui hak ini, sampai pada tahun 1979ketika PBB menyatakan bahwa "hak ataspembangunan adalah hak asasi manusia"dan bahwa "kesempataii yang sama ataspembangunan adalah hak prerogatif darinegara maupun individu-individu darisuatu negara".

Gagasan tersebut dinyatakan denganlebih jelas ketika pada tahun 1986 SidangUmum PBB menyetujui deklarasi tentangHak atas Pembangunan yang menyatakanbahwa "manusia adalah subyek utama daripembangunan dan harus menjadipartisipan yang aktif dan memperolehkeuntungan dari hak atas pembangunan".®^Dengan instrumen yang sama, Sidang

" Ibid.

""Kedua katagori hak-hak ini memang di atur dalam masing-masing kovenan. ICCPRmenggunakan:...''underfa^:es fo respect and to ensure to all individual within its territory andsubject to its jurisdiction the rights recognized in the present covenant...(pasal 2(1); sementaraCESCR menggunakan formulasi;...''underta*:es fo take sfeps,...to the maximum of its availableresources, with a view to achieving propresswe/y the full realization of the rights recognized in thepresent covenant..." (pasal 2(1). Perbedaan formulasi inilah yang dijadikan dasar untukmenarik batas tegas terhadap kedua kovenan tersebut.

®3Lihat "Deklarasi Vienna", Komnas HAM 1997.

UNISIA NO. 44/XXV/1/2002

Hak Atas Pembangunan sebagaiHakAsasi Manusia

Umum PBB menekankan tugas-tugas yangberhubungan dengan hak ini yang harusdilakukan negara: tugas untuk

•merumuskan kebijakan pembangunaninternasional, dan pada tingkat nasonal,

tugas untuk menjamin tersedianya "akseskepada sumberdaya dasar, pendidikan,layanan kesehatan, pangan, perumahan,pekeijaan> dan distribusi pendapatan yangadil".

Konfrensi itu juga mengakui martabatyang inheren. dan kontributif darimasyarakat asli terhadap pembangunan

serta pluralitas masyarakat, dan dengan

tandas menegaskan kembali komitmenmasyarakat internasional terhadapkesejahteraan ekonomi, sosial, dan budayamereka, serta untuk memungkinkanmereka menikmati hasil dari pembangunanyang berkesinambungan. Negara harusmenjamin adanya partisipasi masyarakatasli yang bebas dan seutuhnya dalam

seluruh aspek masyarakat, tenitaraa yangmenyangkut hal-hal yang menjadi

kepedulian masyarakat, terutamamenyangkut hal-hal yang menjadikepedulian mereka.''^

Tercakup juga dalam hak-hak ataspembangunan adalah perlunya dijaminhak-hak pelestarian identitas cultural yangterpatri di dalam adat istiadat, bahasa,agama dan sebagainya. Dalam International Covenant on Economic, Sosial and

Cultural Rights (ICESCR) dinyatakanbahwa. All peoples have the rights of self-determination. By virtue of the right theyfreely determine their political status andfreely pursue their economic, sosial and cultural development''^

Pengertian pembangunan cultural disini jelas bukan pengrusakan, penindasanatau pembunuhan cultural. Dalampertumbuhan kehidupan cultural yanglebih luas hal itu mencakup semua lapisan,tetapi harus dipelihara, sekaligusmengagendakan perubahan-perubahansosial ekonomi dan politik denganperawatan kehidupan cultural lokal. Dandi dalam konteks ini kebijakandesentralisasi yang akan atau sedangdiagendakan untuk dilakukan di Indonesiaadalah momentum yang sangat tepat untukmenjadikan hak-hak atas pembangunansebagai ideology pembangunan ke depan.

Oleh karena itu sangat tepat apabilapembangunan di era desentralisasi'^ itu

mulai menekankan pentingnya nilai-nilaietis. Pembangunan haruslah ditujukanterutama pada usaha perbaikan kualitatifbagi semua masyarakat dari segalakelompok serta pribadi-pribadi dalamsuatu masyarakat. Sekalipun semua orangtentu harus memiliki barang-barangsecukupnya agar bisa hidup sebagaimanusia yang layak, tetapi ukuran suksesbagi suatu pembangunan bukanlah

. ^Ibid.Lihat juga pasal 3 yang menyatakan bahwa: " The states parties to the present covenant

undertake to ensure the equal of men and women to the enjoyment of all economic, social, andcultural rights setforth in this covenant".

^'Kebijakan desentralisasi jelas memberi jalan bagi tumbuh kembangnya demokratisasi,meski sekaligus menyimpan bahaya besar apabila sentimen kedaerahan yang berlebihanmenimbulkan "gairah" pembangunan yang tidak terkendali sehingga mengancam potensidaerah itu sendiri, termasuk potensi-potensi sosio-kultural lokal.

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

Hak Atas Pembangunan sebagai Hak Asasi Manusia

kesuksesan pencapaian keberhasilan material, melainkan seberapa luas dan besarpartisipasi ral^at untuk merencanakan danmengendalikan perubahan, tanpakehilangan dimensi substansial darikemanusian itu sendiri.

Dalam rangka ini nilai-nilai etis danmanusiawi, menjadi pilihan yang lebihresponship dengan prinsip-prinsip dasarkemanusian karena pembangunansesungguhnya adalah pemerdekaanmanusia dengan cara-cara yangmanusiawi. Dalam kerangka itu makaterlalu riskan bila diserahkan begitu sajakepada pertimbangan-pertimbanganrasional para elit intelektual, teknokrat danbirokrat, politisi dan akademisi.Pembangunan sebagai proses pemerdekaanyang melibatkan totalitas manusia,bagaimanapun harus terus menerusditempatkan di tengah-tengah arenapertimbangan-pertimbangan etis. Dan,pertimbangan-pertimbangan etis tersebutharus berakar pada keyakinan dasar bahwa

manusia—sebagai individu dan kelompok—terpanggil untuk menentukan dan memikul

nasibnya sendiri.Dengan demikian, partisipasi bukan

semata-mata berdasarkan "kebaikan hati"

para elit pengambil keputusan. Akan tetapi,partisipasi adalah hak dasar yang syah dariumat manusia. Denganjalan ini ada harapanakan terbangun kesadaran kritismempertahankan dan memperjuangkanhak-hak masyarakat. Partisipasi akanmenerobos kubu kelemahan rakyat jelata,seraya menguakkan suatu kaki langit yangbaru bahwa "ketidakberdayaan" mereka

adalah akibat langsuhg dafi'dominasikelompok elit istimewa pada segalatingkatan. Dan pada gilirannya, kesadaranbaru yang kritis itu pun akan melahirkanpengharapan yang merangsang perubahanhubungan-hubungan antara penguasa danmasyarakat.2®

Partisipasi bukan hanya bermanfaatbagi masalah-masalah keadilan sosial,pemerataan, kesempatan kerja dansebagainya. la pun berimplikasi positifpada pemeliharaan lingkungan hidupmanusia. Karena pemburukan lingkunganhidup dewasa ini lebih besar diakibatkanoleh nafsu memiliki yang tidakterkendalikan dari sekelompok elit(penguasa dan pengusaha), sehinggadengan teknologi yang agresif daneksploitatif kekayaan alam dikuras, hutandigunduli, pabrik-pabrik raksasa didirikandan seterusnya. Akhirnya bermunculanimplikasi susulan berupa krisis lingkungan,kekerasan, dan pelbagaibentuk krisis-krisissosial lainnya.

Penutup

Setelah membahas cukup panjangmengenai hak asasi, untukmempertahankan hak asasi maka dengansendirinya ada pula kwajiban asasi. Dalamkonteks terpenuhinya hak-hakpembangunan, maka pemerintah danrakyat mempunyai kewajiban asasi untukmengisi agenda sosial, ekonomi dan cultural sehingga hak-hak dalampembangunan dapat dinikmati setiap orangtanpa terkecuali.

»®Maroelak Sihombing, Partisipasi Sebagai Pemerdekaan Manusia, Prisma, November 1990hal. 38.

UNISIA NO. 44/XXWI/2002

Hak AtasPembangunan sebagai Hak Asasi Manusia

Sebagai penutup, di bawah ini dikutiphasil Deklarasi Kwangju pada bulan May1998 yang berhasil merumuskan apa yangdisebut Asian Human Rights Charter.Dalam salah satu bagian dari Charter itudisebutkan tentang The Right toDevelpoment and Social Justice. Secaralengkap disebutkan:®'

"every individual has the right to thebasic necessities of life and to protection against abuse and exploitation. Weall have the raight to literacy andknowledge, to food and clean water,shelter and to medical facilities for a

healthy existence. All individuals andhuman groups are entitled to share thebenefit of the progress of technologyand of the growth of the worldeceonomy"

"Development, for individuals andstates, does not mean merely economicdevelopment. It means the realizationof the full potential of the human person. Consequently they have the rightsto artistic freedom. Freedom of expression and the cultivation of their culturaland spiritual capacities. It means therights to participate in the affairs of thestate and the community. It impliesthat states have the right to determinetheir own economic, social and culturalpolicies free from hegemonic pressuresand influence".Dari deklarasi itu tampak jelas bahwa,

pembangunan haruslah ditiijukan kepadapemenuhan dan perlindungan hak-hakdasar manusia (hak atas fasilitas danpelayanan kesehatan yang baik, makan dan

air bersih) termasuk hak-hak yangberkaitan dengan kebebasan untukbereksperesi, mengembangkan potensidiri, dan sebagainya. Dan oleh karena itupembangunan bukan semata-matapembangunan ekonomi, tetapi pembangunan yang kondusif bagi tumbuhkembangnya pribadi-pribadi dankelompok-kelompok manusia di dalamnegara dan di dalam proses pembangunanyang menghormati, menghargai danmelindungi hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Brownlie, Ian (ed)., 1971, Basic Documentson Human Rights, Clarendon Press-Oxford.

Donnelli, Jack., 1989, Universal HumanRights in Theory and Practice, Ithaca-London: Cornell University Press.

Howard, E. Rhoda., 2000, HAM:Penjelajahan Dalih RelativismeBudaya, Jakarta: Grafiti.

Kasim, Ifdal dan Johanes da Masenus Arus

(ed)., 2001, Hak Ekonomi, Sosial,

Budaya Esai-Esao Pilihan (buku 2),

Jakarta: Elsam Jakarta.

Kusumah, Mulyana., 1982, Hak AsasiManusia & Struktur-Struktur Dalam

Masyarakat Indonesia, Bandung:Alumni.

Nadj E. Shobirin dan Naning Mardiniah(ed)., 2000, DimensiHakAsasiManusia

Perspektif dan Aksi, Jakarta: CESDALP3ES.

Reveles, R. Dobrn., 1977, National Unity,Cultural Identity, and Human Rights &Development, paper seminar yang

®9Lihat Asian Human Rights Charter., 1999, A People's Charter (versi Inggris), cetakan.Kedua, hal. 16.

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

HakAtas Pembangunan sebagaiHak Asast Manusia

diselenggarakan oleh The International Jurnal Kritis, No. 4. i99i-Commission of Jurist, Barbados. Kritis (jurnal), No. 4. 1991.

Schuyt, C.J.M, Keadilan dan Efektifitas Prisma, Mei 1979-Dalam Pembangunan Kesempatan Prisma, No. 10. 1983-Hidup (Tanpa Penerbit dan Tahun) Prisma, 1990.

Scott Davidson., 1994, Hak Asasi Deklarasi Vienna, Komnas HAM, 1997.Manusia, Jakarta: Grafiti. Asian Human Rights Charter, A. People'̂

Indonesia Repport Culture & Society Charter, 1999.Supplement No. 2 tahun 1986. ICCPRdanlCESCR.

UNiSIA NO. 44/XXV/I/2002