Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA/
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PD. BPR BANK PASAR KULON PROGO
TAHUN 2017
PD. BPR BANK PASAR KULON PROGO
Jl. Khudori No 36 Wates Kulon Progo. 55611 Telp 0274 - 773662
www.bankpasar-kulonprogo.co.id
1 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
DAFTAR ISI
Daftar isi ........................................................................................... 1
Kata Pengantar ………………………………………………………… 2
A Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola ………………………. 3
1. Pelaksanaan Tata Kelola berdasarkan hasil Self
Assessment .................................................................... 3 a Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Direksi
dan Dewan Pengawas ..............................................
3
b Penanganan Benturan Kepentingan………………… 7
c Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit
Ekstern…………………………………………………...
8
d Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem
Pengendalian Intern……………………………………..
e Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party)
dan Penyediaan Dana Besar (Large Eksposure) atau
BMPK……………………………………………………….
f Rencana Bisnis Bank……………………………………..
1,72
0,38 Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota
serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG meskipun belum semuanya terlaksana dengan baik.
2 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pengawas
15%
2,16
0,36 Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pegawas terhadapm kebijakan Direksi namun per September jumlah anggota Dewan Pengawas tidak sesuai dengan ketentuan POJK.
3 Kelengkapan dan
Pelaksanaan Tugas
Komite
0
0
9
10
10
g Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan... 11 2. Kepemilikan Saham ......................................................... 12
3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota
4.
Dewan Pengawas dan Direksi ........................................
Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan 12
Pengawas dan Direksi .................................................... 12 5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah ................................. 13
6. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas ................................ 13
7. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) .............. 13
8. Permasalahan Hukum ..................................................... 14
9. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial .................... 14
B Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan
Tata Kelola/Good Corporate Governance …………………….. 15
LAMPIRAN
1. Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola
2. Dana Bantuan Masyarakat
2 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
KATA PENGANTAR
Laporan pelaksanaan Tata kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban bank dalam
hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015
tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016.
Laporan ini berisi tentang pelaksanaan tata kelola pada PD. BPR Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kulon Progo yang mencakup 11 faktor yaitu pelaksanaan tugas
dan tanggungjawab Direksi, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan
Pengawas, kelengkapan tugas dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite,
penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi
audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk
pengendalian intern, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Rencana Bisnis BPR, dan
transparansi kondisi keuangan dan no keuangan, yang ditentukan oleh Otorias Jasa
Keuangan. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode self
assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya.
Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat
Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko.
Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otorias Jasa Keuangan, laporan ini dapat
digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang
berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar Tata Kelola
yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
3 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
PELAKSANAAN TATA KELOLA PD. BPR BANK PASAR KULON PROGO TAHUN 2017
Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan
semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan
eksposur risiko Bank. Tata Kelola/ Good Corporate Governance (GCG) pada
industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan di masa yang akan datang
mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin
meningkat.
Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika
(code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank
wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata
Kelola Perusahaan yang baik.
Tujuan Pelaksanaan
a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan Tata Kelola dalam segala
kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah
ditetapkan Bank.
b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan
eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
c. Meningkatkan pertanggujawaban dan memberikan nilai tambah Bank
kepada Stakeholders.
d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.
A. Transparansi Pelaksanaan
1. Pelaksanan Tata Kelola berdasarkan hasil Self Assessment meliputi
aspek-aspek berikut :
a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi dan Dewan
Pengawas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang
penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR yang memiliki
4 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
modal kurang dari 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) wajib memiliki
paling sedikit 2 (dua) orang Direksi dan Dewan Pengawas paling banyak
sama dengan jumlah Direksi.
1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan
Pengawas dan Direksi PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo adalah
sebagai berikut:
Nama
Jabatan Efektif Penunjukan Tahun
Berakhir Bupati Persetujuan OJK
Djoko Kus Hermanto Ketua Dewan Pengawas Np. 19/4/2016 S-131/KO.31/2016 2019
L. Suparwoto Anggota Dewan Pengawas No. 334 Tahun 2014 S-352/KO41/2014 2017
Joko Purnomo Direktur Utama No. 397 tahun 2014 S-352/KO41/2014 2018
Rita Purwanti EW Direktur No. 398 tahun 2014 S-352/KO41/2014 2018
Setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi telah sepenuhnya
lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test).
Sesama anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau
hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen.
Tertanggal 05 September 2017, bahwa L. Suprawoto, jabatan Anggota
Dewan Pengawas telah berakhir masa jabatannya. Sehingga Dewan
Pengawas PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo hanya 1 orang yaitu
Djoko Kus Hermanto,merangkap sebagai Ketua Dewan Pengawas.
2) Tugas dan Tanggungjawab Direksi
Direksi telah menetapkan Job Description (pembagian tugas,
wewenang, dan tanggungjawab setiap anggota Direksi) di antara
para anggota Direksi dan telah mendapatkan persetujuan
Pengawas.
Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan
kepengurusan Bank.
Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip tata
kelola.
5 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor
eksternal.
Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
Rapat direksi selama tahun 2017
Data kehadiran rapat
Nama peserta
rapat
Kehadiran pada
Rapat Direksi
Kehadiran pada
Rapat Direksi dan
Dewas
Total
kehadiran
Joko Purnomo 15 12 27
Rita Purwanti EW 16 12 28
3) Tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas
Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan
RUPS.
Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan terhadap
kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta
memberikan nasehat kepada Direksi.
Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya secara independen.
Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya
pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
Dewan Pengawas berwenang untuk meminta Direksi
menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa
Keuangan, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya.
Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana
kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya
Pengawas terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-
penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan
perundangan yang berlaku.
Dewan Pengawas belum melakukan pemantauan terhadap laporan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang
6 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
membawahkan fungsi kepatuhan karena fungsi kepatuhan di PD.
BPR Bank Pasar Kulon Progo baru mulai berjalan setelah adanya
pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada
Maret 2017.
Rapat Dewan Pengawas selama tahun 2017
Data kehadiran rapat
Nama Peserta rapat Kehadiran pada rapat
Dewas
Kehadiran pada rapat
Dewas & Direksi
Djoko Kus Hermanto 4 12
L. Suparwoto 4 10
4) Rekomendasi dan Persetujuan Dewan Pengawas
Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan
tugas dan tanggungjawab selama tahun 2017, antara lain sebagai
berikut:
Dewan Pengawas meminta Direksi untuk selalu melakukan ekspansi
kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan
ini perlu diambil guna menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan
dan sesuai dengan kepentingan stakeholder.
Dewan Pengawas meminta Direksi untuk melakukan penagihan
secara intensif terhadap kredit-kredit yang macet sehingga PPAP
dapat kembali menjadi laba. Kebijakan ini perlu dilakukan untuk
mengamankan target NPL dan target laba yang telah ditetapkan.
Dewan Pengawas meminta Direksi untuk melakukan ekspansi
sumber dana pihak ketiga (tabungan dan deposito). Kebijakan ini
perlu dilakukan untuk mencari sumberdaya dana murah.
Dewan Pengawas meminta Direksi untuk selalu berupaya untuk
mencapai target pendapatan dan efisiensi biaya sehingga target laba
sebagaimana RKTA 2017 dapat tercapai.
Dewan Pengawas meminta Direksi untuk mematuhi terhadap
kebijakan internal dan ketentuan eksternal yang berlaku. Kebijakan ini
perlu dilakukan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.
Meningkatkan upaya kredit lancar maupun non lancar.
7 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
Menyetujui rancangan peraturan-peraturan:
a. Ketentuan Pokok Perusahaan Good Corporate Governance.
b. Peraturan Perusahaan tentang Pedoman Kebijakan
Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
c. Peraturan Perusahaan tentang Pedoman Pelaksanaan Audit
Intern.
d. Peraturan Perusahaan tentang Tata Tertib Direksi
e. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2016.
Dewan Pengawas menerima dan menyetujui Laporan Keuangan
yang berakhir 31 Desember 2016, serta pembagian dan penggunaan
laba bersih sebesar Rp 5.851.771.551,00.
Dewan Pengawas menyetujui pembentukan PPAP antara Sri
Witartini ±Rp 1,2 Milyar dan an Suci Rahayuningsih ± Rp
300.000.000,00 dan Direksi diminta untuk mengatur
pembentukannya.
Dewan Pengawas menyetujui penjualan gedung Jalan Bantul secara
lelang dengan harga penawaran terendah sesuai nilai pasar Rp
2.350.000.000,00 dan memerintahkan Direksi untuk segera
melakukan lelang melalui KPKNL.
Dewan Pengawas memutuskan KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng
Pamudji dan Rekan sebagai Auditor kinerja keuangan tahun 2017 dan
akan merekomendasikan kepada Bupati.
Dewan Pengawas menerima Rencana Bisnis Bank 2018 yang
diajukan Direksi dan akan merekomendasikan kepada Bupati untuk
disahkan.
b. Penanganan Benturan Kepentingan
1) Bank telah memiliki pedoman yang mengatur mengeni Benturan
Kepentingan dengan ditetapkannya Peraturan Direksi Nomor
05/PED/IX/2017 tentang Benturan Kepentingan.
2) Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan,
bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi
benturan kepentingan walaupun mekanisme penerapan benturan
kepentingan sesuai pedoman belum terlaksana cukup baik.
8 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.
1) Fungsi Kepatuhan
Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Hasil RUPS PD.BPR Bank Pasar Kulon Progo tanggal 31 Maret 2017
menunjuk Direktur PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo sebagai Direktur
Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan menunjuk Pejabat
Eksekutif Kepatuhan yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi
No 060/SKI/VI/2016 dan sudah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan
dengan Surat No 033/002/BP/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016.
Sosialisasi kesemua bagian mengenai penerbitan setiap peraturan baru
dari Otoritas Jasa Keuangan maupun bukan dari Otoritas Jasa
Keuangan (eksternal).
Sosialisasi kesemua bagian mengenai penerbitan setiap kebijakan baru
Direksi (internal).
Memantau penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan
laporan lainnya.
Membuat kajian ulang terhadap kebijakan dan prosedur untuk
mendapatkan kepastian bahwa aturan internal telah sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang berlaku.
2) Fungsi audit intern
Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor
internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan
efektif.
Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada
Ketentuan Internal, Ketentuan Otoritas Pengawas Bank dan
Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait
lainnya.
9 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit
Bulanan (Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan), Audit Tiga
Bulanan dan Audit Semesteran disetujui oleh Direksi.
Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada
Direktur utama dengan Tembusan ke Dewan Pengawas.
Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah
direncanakan secara efektif dan efisien.
3) Fungsi audit ekstern
Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang
terdaftar di Bank Indonesia untuk melaksanakan Audit Laporan
Keuangan secara Independen.
Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan Dewan Pengawas dan
sudah memperoleh persetujuan dari RUPS.
KAP telah menyampaikan hasil audit kepada Bank tepat waktu dan
mampu bekerja secara independen.
d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian
Intern.
1) Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi.
Dewan Pengawas belum melakukan penilaian secara berkala dan
memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen
risiko di bank.
Direksi sudah menyusun kebijakan dalam penerapan
managemen risiko namun belum disahkan.
2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line)
yang memerlukan persetujuan Direksi.
Belum disahkannya kebijakan dan strategi manajemen risiko secara
tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit
risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional
(kegiatan usaha) Bank.
10 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan
Penyediaan Dana Besar (Large Eksposure) atau BPMK
1) Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK
dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2) Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK berdasarkan
Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3) Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK
kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi
Desember 2017 sebagai berikut :
No
Penyediaan Dana Jumlah
debitur Nominal (Rp)
1 Kepada Pihak Terkait 5 2.920.499.998
2
Kepada Debitur Inti :
a. Individu
30
29.432.616.278 b. Group 0 0
f. Rencana Bisnis Bank
1) Strategi Penghimpunan Dana
Memperluas segmentasi pasar deposan dan penabung, sehingga
prediksi Tabungan tumbuh 26,28% atau Rp 50.641.651.000,00 dan
prediksi Deposito tumbuh 16,5% atau Rp 18.000.000.000,00.
Meningkatkan kerjasama dengan berbagai sekolah untuk
menjadi mitra penyimpan dana.
Miningkatkan dan mengoptimalkan media promosi produk dana
melalui media penjualan langsung, pemberian hadiah dan brosur.
Meningkatkan kualitas pelayanan.
Melakukan penambahan modal dari pemilik.
Menjalin komunikasi intensif dengan Desa.
Evaluasi produk secara berkala.
2) Strategi Penyaluran Dana
Memperluas segmentasi pasar debitur, sehingga kredit 2017 dapat
tumbuh 14,38% atau Rp 46.000.000.000,00 dari prediksi Desember
2016.
Meningkatkan pola kerjasama dengan lembaga keuangan mikro
yang ada di wilayah setempat.
11 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
Meningkatkan promosi produk lending, seperti mencetak brosur
yang berisi tentang manfaat dan jenis kredit.
Mengevaluasi kebijakan dan prosedur pemberian kredit beserta
persyaratannya.
Pengembangan kredit yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
3) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan,
pendidikan dan pembinaan.
Penambahan tenaga kerja.
Kenaikan gaji berkala, kenaikan tunjangan karyawan agar lebih
loyal dan produktif dalam bekerja.
g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.
1) Bank telah memiliki ketentuan tentang Transparansi Informasi
dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2) Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi
Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang
dilakukan oleh bank.
3) Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak
Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan
Bank.
4) Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak
independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah
disajikan pada Website PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo, sesuai
dengan ketentuan.
5) Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan
Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6) Bank telah menyampaikan Laporan Tata Kelola (GSG) kepada
Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan di majalah
Perbarindo secara tepat waktu.
12 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
2. Kepemilikan Saham
Keseluruhan saham milik pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Dewan Pengawas
dan Direksi.
a. Hubungan Keuangan
Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan
Dengan Pemegang Saham.
Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo, tidak
saling memiliki hubungan keuangan.
b. Hubungan Keluarga
Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo tidak
memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama
Dewan Pengawas, Direksi dan Pemegang Saham.
4. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Pengawas
dan Direksi
Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan
Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap
lainnya, dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp
1.416.670.289,00 sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas
tidak tetap lainnya termasuk fasilitas untuk perumahan, transportasi,
kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp
85.516.428,00 terlihat pada tabel berikut ini :
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Dewan Pengawas Direksi
Orang Nominal (Rp)
Orang Nominal (Rp)
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, dan bentuk remunerasi lainnya)
2
(Per September
2017 menjadi 1)
219.696.000
2
1.196.974.289
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki
2
-
2
85.516.428
13 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
Jumlah anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang menerima paket
remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat
penghasilan sebagai berikut :
Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*) Jumlah Direksi
Jumlah Pengawas
Di atas Rp 2 miliar - -
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar - -
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar - -
Rp 500 juta ke bawah 2 orang 2 orang
5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
a. Rasio gaji Pengawas yang tertinggi dan terendah = 1,25
b . Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,25
c. Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,12
Secara rinci adalah sebagai berikut :
No
Jabatan Gaji (dalam rupiah) perbulan
Tertinggi Terendah
1 Pengawas 11.940.000 9.552.000
2 Direksi 16.500.000 13.200.000
3 Pegawai 3.976.676 1.871.900
6. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas
a. Rapat Dewan Pengawas telah diatur dengan ketentuan internal Dewan
Pengawas dan pengaturan Rapat Dewan Pengawas juga dicantumkan
dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Pengawas dan Direksi.
b. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam Risalah
rapat.
c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawa sebanyak 4
kali dalam setahun.
7. Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud)
Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para
pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau
penyalahgunaan kredit di PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo selama tahun
2017 adalah tidak ada/ tidak pernah terjadi.
14 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
8. Permasalahan Hukum
Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PD.
BPR Bank Pasar Kulon Progo, selama tahun 2017 adalah laporan gugatan
oleh Ali Achmadi Juliyanto SE terkait atas perkara perdata No
223/Pdt.G/2017/PN.SMN tentang utang piutang.
9. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial
Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PD. BPR
Bank Pasar Kulon Progo selama tahun 2017 adalah untuk kepentingan
sosial kepada 16 penerima dengan total sebesar Rp 198.137.450,00
sebagaimana terlampir pada lampiran laporan, dan tidak terdapat
pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PD. BPR
Bank Pasar Kulon Progo.
16 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PERSIAPAN SELF ASSESSMENT TATA KELOLA DESEMBER 2017
PD. BPR BANK PASAR KULON PROGO
NO Aspek Yang Dinilai Bobot
(a) Peringkat
(b) Nilai
(a) * (b) Catatan
1
Pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab Direksi
20%
1,72
0,38
Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota
serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah
memenuhi prinsi-prinsip GCG meskipun belum semuanya
terlaksana dengan baik.
2
Pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab
Pengawas
15%
2,10
0,35
Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai prinsip GCG terlihat dari fungsi
pengawasan yang dilakukan Dewan Pegawas terhadapm
kebijakan Direksi namun per September jumlah anggota
Dewan Pengawas tidak sesuai dengan ketentuan POJK.
3
Kelengkapan dan
Pelaksanaan Tugas
Komite
0
0
0
4
Penanganan Benturan
Kepentingan
10%
3,50
0,39
BPR sudah memiliki ketentuan yang mengatur tentang
Benturan Kepentingan namun belum optimal pelaksanaannya.
5
Penerapan Fungsi
Kepatuhan Bank
10%
2,08
0,23
Sudah ditunjuk melalui RUPS Direktur yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menangani
Fungsi Kepatuhan. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
6
Penerapan Fungsi
Audit Intern
10%
1,65
0,18
Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif,
SKAI menjalankan fungsinya secara independen.
7
Penerapan Fungsi
Audit Ekstern
2,5%
1,05
0,03
Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara
independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
8
Penerapan Fungsi
Manajemen Risiko dan
Pengendalian Intern
0
0
0
9
Batas Maksimum
Pemberian Kredit
(BMPK)
7,5%
1,70
0,14
Tidak terdapat pelanggaran da pelampauan BMPK, sudah
mempunyai kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besar
hanya mengacu pada PBI dan POJK.
10 Rencana Bisnis Bank 7,5% 1,75 0,15 Rencana Bisnis BPR telah disusun ketentuan POJK dan
visi misi Bank Pasar Kulon Progo.
11
Transparansi
KondisiKeuangan dan
Non Keuangan Bank,
Laporan GCG dan
laporan Internal
7,5%
1,93
0,16
Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan
dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak
yang ditetapkan.
Nilai Komposit
100.00%
2,01
Baik
18 | P a g e Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon ProgoTahun 2017
LAMPIRAN
Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )
Penerapan Tata Kelola BPR
Profil BPR
Nama BPR
Alamat BPR
Posisi Laporan
Modal Inti BPR
Total Aset BPR
Bobot Faktor BPR
Rp46.587.303.445
Rp396.695.600.925
Desember, 2017
Jalan Khudori No 36 Wates Kulon Progo
B
PD BPR Bank Pasar Kulon Progo
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
1
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di
kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten
yang berbeda pada provinsi yang sama, atau
kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi
lokasi Kantor Pusat BPR.
v
Seluruh Direksi bertempat tinggal /
berdomisili di kabupaten Kulon Progo.
3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai
politik atau organisasi kemasyarakatan).v
Anggota Direksi tidak ada yang
merangkap jabatan pada bank,
perusahaan non bank maupun pada
lembaga lain.
4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris.
v
Anggota Direksi tidak ada yang
mempunyai hubungan keluarga atau
semenda dengan sesama Direksi maupun
Anggota Dewan Pengawas.
5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan
dan/atau penyedia jasa profesional sebagai
konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu
untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi
karakteristik proyeknya membutuhkan adanya
konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas
meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk
yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta
biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa
profesional adalah pihak independen yang memiliki
kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus
dimaksud.
v
Direksi tidak menggunakan penasihat
perorangan dan/atau penyedia jasa
profesional sebagai konsultan.
6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan
dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah
ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa
jabatannya.
v
Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatuhan dan telah
diangkat melalui RUPS termasuk masa
perpanjangan jabatan Direksi yang tepat
masa berakhir jabatannya.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan5 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 6
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
No Kriteria/Indikator
7
1,17
0,58
Skala Penerapan
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
v
Direksi jumlahnya 2, sudah ada
penunjukan Direktur Yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan melalui RUPS tanggal
31 Maret 2017, namun belum menjalani
fit & proper test.
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
1
7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen dan tidak memberikan kuasa
umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas
dan wewenang tanpa batas.v
Direksi dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya cukup mandiri atas
segala pengambilan keputusan
(independen) dengan tidak melanggar
ketentuan ekternal dan dalam
memberikan kuasa selalu terdapat batas
yang jelas sesuai POJK.
8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk
sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil
pengawasan otoritas lain.
v
Direksi belum sepenuhnya
menindaklanjuti semua temuan audit.
9) Direksi menyediakan data dan informasi yang
lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris.v
Direksi sudah mengirimkan dan sudah
ada bukti tertulis (tanda terima).
10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah
mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai
musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang
berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion
jika terdapat perbedaan pendapat.
v
Keputusan rapat direksi sudah sesuai
ketentuan, notulen rapat sudah
mencerminkan dinamika rapat namun
belum mencantumkan dissenting opinion
jika terdapat perbedaan pendapat.
11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas
lainnya yang ditetapkan RUPS.
v
Direksi tidak menggunakan BPR untuk
kepentingan pribadi, keluarga dan atau
pihak lain yang dapat mengurangi
keuntungan BPR selain remunerasi dan
fasilitas yang telah ditetapkan RUPS.
12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan
pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan
terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi antara lain dengan peningkatan
keikutsertaan pegawai BPR dalam
pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan
kualitas individu.
v
Anggota Direksi mengikutsertakan
karyawan pada unit kerja yang
memerlukan peningkatan kompetensi
dalam berbagai pendidikan / pelatihan
namun belum secara berkelanjutan.
13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya, antara lain
pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-
hatian.
v
Anggota Direksi mengimplemetasikan
kompetensinya ke dalam pelaksaan tugas
dan tanggung jawab sehingga bekerja
cukup hati-hati.
14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan
tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan
peraturan rapat.
v
Sudah mempunyai Peraturan Perusahaan
Nomor 03/PEP/IV/2017 tentang Pedoman
dan Tata Tertib Direksi namun belum
sepenuhnya peraturan tersebut
dilaksanakan. Contoh: Pemimpin rapat
adalah Direktur bukan Direktur Utama.
Bulan Juni 2017 tidak ada rapat Direksi.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan2 4 12 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 8
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
18
2,25
0,90
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
1
15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. v
Direksi telah mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugasnya melalui RUPS
16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang
kepegawaian. v
Direksi telah mengkomunikasikan kepada
seluruh pegawai mengenai kebijakan
strategis terkait di bidang kepegawaian
namun belum dalam hal rolling
penempatan kerja.
17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat
dan didokumentasikan dengan baik, termasuk
pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang
terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada
seluruh Direksi.
v
Hasil rapat direksi sudah dituangkan
dalam risalah dan didokumentasikan
tetapi belum ada pengungkapan
dissenting point secara jelas.
18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai
dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain
dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian
permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian
hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
v
Kinerja BPR 3 tahun terakhir menurun.
19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata
Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di
Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
v
Direksi telah menyampaikan laporan
penerapan tata kelola pada OJK sesuai
batas waktu dan di majalah Perbarindo.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan1 4 3 4 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot
Faktor 1
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
12
2,40
0,24
1,72
0,38
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
2
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3
(tiga) orang.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2
(dua) orang.2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui
jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.v
Jumlah tidak melampaui jumlah anggota
Direksi namun tidak sesuai dengan
ketentuan POJK karena per September
2017 hanya 1 orang.
3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat
melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa
jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang
menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota
Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya
masa jabatan.
v
Seluruh anggota Dewan Pengawas telah
lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan
telah diangkat melalui RUPS termasuk
masa penjangannya sebelum berakhir
masa jabatan.
4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris
bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di
kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
v
Dewan Pengawas bertempat tinggal di
provinsi yang sama yaitu di Yogyakarta.
5) BPR memiliki Komisaris Independen:
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari
jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris
Independen.
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota
Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
v
-
6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib
kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja,
dan rapat.
v
Sudah ada tatib Dewan Pengawas Nomor
002/SK/DP/I/2010
7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR
atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
v
Dewan Pengawas tidak ada yang
merangkap jabatan sebagai Dewan
Pengawas atau Direksi pada BPR/Bank
Umum lainnya.
8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Dewan
Komisaris atau Direksi.
v
Seluruh Dewan Pengawas tidak terdapat
hubungan keluarga atau semenda dengan
Dewan Pengawas lain atau Direksi.
9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi
dan/atau pemegang saham pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.
v
Tidak memiliki Dewan Pengawas
Independen.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan5 2 3 8 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 9
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
18
2,00
1,00
v
Per 05 September 2017 jumlah anggota
Dewan Pengawas hanya 1 orang.
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
2
10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara
lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis
terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk
prinsip kehati-hatian.
v
Tertulis dalam notulen-notuen rapat
Dewan Pengawas.
11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan,
Komisaris mengarahkan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.v
-
12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam
hal penyediaan dana kepada pihak terkait
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas
maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain
yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
v
Dewan Pengawas tidak terlibat dalam
pengambilan keputusan kegiatan
operasional, kecuali dalam penyediaan
dana pihak terkait
13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern,
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau
hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan
meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen
hasil tindak lanjut temuan.
v
Belum secara optimal memastikan
temuan Audit ditindaklanjuti oleh Direksi
14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan
yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
v
bulan Oktober 2017 tidak ada Rapat
Dewan Pengawas
15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang
bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam
hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
v
Hasil rapat Dewan Pengawasi sudah
dituangkan dalam risalah dan
didokumentasikan tetapi belum ada
pengungkapan dissenting point secara
jelas.
16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak
lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan
BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan
fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
v
Anggota Dewan Pengawas tidak pernah
memanfaatkan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga yang dapat mengurangi
keuntungan BPR.
17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
v
Dewan Komisaris belum melakukan
pemantauan terhadap laporan tugas dan
tanggungjawab direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan
2 8 3 0 5
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 8
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam
risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan
jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika
terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris.
v
Hasil rapat Dewan Pengawas sudah
dituangkan dalam risalah dan
didokumentasikan tetapi belum ada
pengungkapan dissenting point secara
jelas.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot
Faktor 2
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
18
2,25
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
0,90
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
2
2,00
0,20
2,10
0,35
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
3
1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai
ketentuan.
BPR tidak membentuk Komite yang
membentuk kerja Dewan Komisaris.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap
penerapan fungsi audit intern.
BPR tidak membentuk Komite Audit.
3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi
terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
BPR tidak membentuk Komite
Pemantauan Risiko.
4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang
dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara
lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib
kerja.
BPR tidak membentuk Komite.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan
audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada
Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi
BPR.
BPR tidak membentuk Komite.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot
Faktor 3
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
0
0
0,00
0
0
0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
0
0
0,00
0,00
0,00
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
4
1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
termasuk administrasi, dokumentasi dan
pengungkapan benturan kepentingan dimaksud
dalam Risalah Rapat.
v
Sudah memiliki Peraturan Direksi Nomor
05/PED/IX/2017 tentang Benturan
Kepentingan namun pengungkapannya
belum ada dalam Risalah Rapat.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota
Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat
Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau
tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki
benturan kepentingan tersebut.
v
PED sudah ada tapi penerapannya belum.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 4 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR
atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan
dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi
dengan baik.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 4 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot
Faktor 4
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Penanganan Benturan Kepentingan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
3
3,00
1,50
4
4,00
1,60
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
4,00
0,40
3,50
0,39
4
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
5
1) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit
untuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
b. tidak membawahkan bidang operasional
penghimpunan dan penyaluran dana; dan
c. mampu bekerja secara independen.
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
yang berkaitan dengan perbankan.v
Anggota Direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan memahami peraturan
OJK dan peraturan perundang-undangan
lain yang berkaitan dengan perbankan.
3) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk satuan kerja kepatuhan yang
independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau
fungsi operasional.
v
Surat Keputusan Direksi No
060/SKI/VI/2016 dan sudah dilaporkan
ke OJK dengan Surat No
033/002/BP/VII/2016 Tanggal 01 Juli
2016.
4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur
kepatuhan.
v
Sudah melaksanakan tetapi perlu
penyempurnaan-penyempurnaan.
5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani
fungsi kepatuhan.
v
Sudah ada SK dan Jobdesk yang
mengatur.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan2 4 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Penerapan Fungsi Kepatuhan
Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
9
1,80
0,80
v
Sudah ada Direktur yang membawahkan
Fungsi Kepatuhan dan tidak menangani
penyaluran dana.
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
5
6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi
seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan lain termasuk
penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan otoritas lainnya.
v
Sudah dilaksanakan. Penyampaian
laporan kepada OJK tidak pernah
terlambat.
7) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong
terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain
melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
v
Sosialisasi ketentuan internal dan
eksternal sudah dilakukan oleh Satuan
Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Kepatuhan.
8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR
terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR
kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan
tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan
dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang
dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.
v
Dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan
dan Manajemen Risiko melalui opini.
9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa
seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,
serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah
sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan.
v
Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen
Risiko telah mengevaluasi beberapa
ketentuan internal namun belum
semuanya.
10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu
dan/atau merekomendasikan pengkinian dan
penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem
maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.
v
Sudah merekomendasikan pengkinian dan
penyempurnaan kebijakan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 8 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran
terhadap ketentuan.v
Masih terjadi pelanggaran terhadap
ketentuan (tertulis dalam LHP SKAI).
12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada
Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur
Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
Komisaris.
v
Direksi belum memberikan laporan
kepada Direktur Utama dan Dewan
Pengawas terkait laporan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Direktur yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada
Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan
atau keputusan Direksi yang menyimpang dari
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
peraturan perundang-undangan lain, sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
Belum adanya pelaporan khusus kepada
OJK disebabkan belum pernah terjadi
penyimpangan kebijakan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 2 3 4 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot
Faktor 5
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi Kepatuhan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
9
3,00
0,30
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
11
2,2
0,88
2,08
0,23
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
6
1) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
BPR telah memiliki pajabat eksekutif yang
melaksanakan fungsi audit intern.
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta
sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi
auditor intern sesuai peraturan perundang-
undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama
dan Dewan Komisaris.
v
Sudah memiliki Peraturan Perusahaan
Nomor 01/PEP/IV/2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.
3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja
terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
v
PE yang melaksanakan fungsi audit intern
termasuk independen sebab tidak terlibat
dalam kegiatan operasional
4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.v
PE yang melaksanakan fungsi audit intern
memberikan laporan pertanggung jawan
kepada Direktur Utama.
5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi
audit intern.v
BPR sudah melakukan pengembangan
SDM yang melaksanakan fungsi audit
intern melalui pelatihan2 terkait audit
intern tetapi belum memiliki program
rekruitmen.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan4 0 0 4 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun
oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan
yang secara langsung diperkirakan dapat
mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
v
Sudah memiliki Peraturan Perusahaan
Nomor 01/PEP/IV/2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern,
memiliki SOP mengenai Audit Intern.
7) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan
kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan
fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta
perbaikan yang mungkin dilakukan.
v
BPR tidak diwajibkan untuk kaji ulang
atas hasil pemeriksaan audit intern.
8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secara memadai dan independen yang
mencakup persiapan audit, penyusunan program
audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan
tindak lanjut hasil audit.
v
-
9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan
berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit
intern.
v
Sudah mengikuti pelatihan tetapi belum
secara berkala.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan1 6 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi Audit Intern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
8
v
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
7
1,75
0,70
1,60
0,80
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
6
10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern
kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
dengan tembusan kepada anggota Direksi yang
membawahkan fungsi Kepatuhan.
v
SKAI telah menyampaikan laporan
pelaksanaan audit intern kepada Dirut
dan Dewan Pengawas dan terdokumentasi
dengan baik.
11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan
pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus
(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
Sudah melaksanakan, terbukti dari LHP
yang dikirimkan ke OJK.
12) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh
pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
-
13) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan2 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot
Faktor 6
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi Audit Intern
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
6
1,50
0,15
1,65
0,18
v
Pengangkatan dan pemberhentian PE
yang melaksanakan fungsi audit intern
telah dilaporkan ke OJK.
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
7
1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek
legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,
standar profesional akuntan publik, dan komunikasi
antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP
dimaksud.
v
Penugasan audit ektern (KAP dan
Akuntan Publik) telah sesuai ketentuan
POJK.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan1 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR,
BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta
memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan
Dewan Komisaris.
v
Penunjukan Akuntan Publik dan KAP
sudah memperoleh persetujuan RUPS.
3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan
Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v
Hasil audit KAP telah dilaporkan ke OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan2 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
4) Hasil audit dan Management Letter telah
menggambarkan permasalahan BPR dan
disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh
KAP yang ditunjuk.
v
Hasil Audit dan Manajemen Letter telah
menggambarkan permasalahan BPR dan
disampaikan secara tepat waktu.
5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan
ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
Hasil audit KAP telah sesuai dengan
ketentuan POJK.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan1 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot
Faktor 7
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi Audit Ektern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1
1,00
0,50
0,15
1,05
0,03
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2
1,00
0,40
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
3
1,5
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
8
1) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen
Risiko
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif
yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi
Manajemen Risiko.
2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
-
3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada
produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
0
0,00
0,00
-
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
8
4) Direksi:
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.
-
5) Dewan Komisaris:
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
Manajemen Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan
Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
-
6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap
seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
-
7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeluruh.
-
8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh
risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.
-
9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu
sistem informasi manajemen yang mampu
menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, kini, dan utuh.
-
10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya
manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi
mengenai manajemen risiko.
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 7
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko
lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
-
12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru
yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot
Faktor 8
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
0
0,00
0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
0
0
0,00
0,00
0,00
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
9
1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
tertulis yang memadai terkait dengan BMPK
termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait,
debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut
monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai
bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan
perkreditan BPR.
v
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan
prosedur tentang BMPK walaupan isi
kebijakan hanya sesuai yang ditetapkan
BI, POJK, dan tidak disesuaikan dengan
kondisi di BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.v
Kebijakan, sistem dan prosedur BMPK
selalu disesuaikan dengan peraturan yang
berlaku.
3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak
terkait dan/atau pemberian kredit besar telah
memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-
hatian maupun peraturan perundang-undangan.
v
Pemberian kredit tidak pernah melanggar
atau pelampauan BMPK.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan1 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak
terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar
dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan
secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan
secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.
v
Apabila terjadi pelanggaran atau
pelampuan BMPK, BPR akan melaporkan
ke OJK.
5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v
BPR dalam pemberian kredit tidak pernah
terjadi pelanggaran atau pelampuan
BMPK.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan2 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot
Faktor 9
2
2,00
1,00
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Batas Maksimum Pemberian Kredit
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
3
1,5
0,60
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
2
1,00
0,10
1,70
0,14
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
10
1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi
dan misi BPR.v
RBB yang dibuat oleh Direksi sebelum
dilaporkan ke OJK telah disetujui Dewan
Pengawas, sesuai dengan Visi dan Misi
BPR.
2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana
strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan
termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR
yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.
v
RBB sudah cukup menggambarkan
rencana strategis jangka panjang dsn
rencana bisnis tahunan termasuk rencana
penyelesaian permasalahan BPR yang
signifikan sesuai ketentuan OJK.
3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh
pemegang saham dalam rangka memperkuat
permodalan dan infrastruktur yang memadai antara
lain sumber daya manusia, teknologi informasi,
jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan1 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4) Rencana bisnis BPR disusun dengan
mempertimbangkan paling sedikit:
a. faktor eksternal dan internal yang dapat
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-
hatian; dan
c. penerapan manajemen risiko.
v
Untuk penerapan manajemen risiko sudah
ada dalam RBB namun memang
penerapannya belum.
5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 2 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v
Sudah diisampaikan kepada OJK tepat
waktu.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan1 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot
Faktor 10
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Rencana Bisnis BPR
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
5
1,67
0,83
5
2,5
1,00
1
1
1,93
0,16
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
0,10
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
11
1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan yang didukung oleh sistem informasi
manajemen yang memadai sesuai ketentuan
termasuk sumber daya manusia yang kompeten
untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,
kini, dan utuh.
v
Sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan telah didukung dengan SIM
walaupun belum secara menyeluruh
sesuai ketentuan OJK.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat
laporan keuangan, informasi lainnya, susunan
pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
BPR selalu menyusun laporan publikasi
setiap triwulan sesuai yang ditetapkan
OJK.
3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi
paling sedikit memuat informasi umum, laporan
keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan
keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek
transparansi dan informasi, serta seluruh aspek
pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
v
BPR selalu menyusun laporan tahunan
dengan materi yang sesuai ditetapkan oleh
OJK.
4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah
BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata
cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
Belum seluruh perjanjian kredit dibuat
rangkap 2 dan diberikan kepada nasabah.
5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata
cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v
BPR selalu menyusun dan menyajikan
laporan dengan tata cara dan cakupan
sesuai ketentuan OJK.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan3 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota
Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas
serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
v
Laporan tahunan dan laporan keuangan
pubilikasi selalu ditanda tangani oleh
salah satu anggota Direksi secara akurat
dan lengkap sesuai ketentuan OJK.
7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak
lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan
disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
v
Laporan penanganan pengaduan nasabah
dan penyelesaian pengaduan selalu
ditindaklanjuti oleh BPR secara cepat dan
tepat.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan1 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot
Faktor 11
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,
Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator
6
Keterangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
2
2,00
1,00
0,15
3
1,50
0,15
1,75
1,50
0,60
Jumlah Bobot Jumlah Bobot Jumlah Bobot
S P H 1 2 3 4 5 50% 1 2 3 4 5 40% 1 2 3 4 5 10%
Faktor 1 6 8 5 5 1 0 0 0 6 0 2 2 4 0 0 8 0 1 2 1 1 0 5 0 0 22%Nilai Awal 5 2 0 0 0 7 0 2 4 12 0 0 18 0 1 4 3 4 0 12 0 0 0Rata-rata 1,17 0,58 2,25 0,90 2,40 0,24 1,72 0,38
Faktor 2 9 8 1 5 1 1 2 0 9 0 2 4 1 0 1 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 16,67%Nilai Awal 5 2 3 8 0 18 0 2 8 3 0 5 18 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0Rata-rata 2,00 1,00 2,25 0,90 2,00 0,20 2,10 0,35
Faktor 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%Nilai Awal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rata-rata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faktor 4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11,11%Nilai Awal 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0Rata-rata 3,00 1,50 4,00 1,60 4,00 0,40 3,50 0,39
Faktor 5 5 5 3 2 2 1 0 0 5 0 0 4 1 0 0 5 0 0 1 1 1 0 3 0 0 11,11%Nilai Awal 2 4 3 0 0 9 0 0 8 3 0 0 11 0 0 2 3 4 0 9 0 0 0Rata-rata 1,80 0,90 2,20 0,88 3,00 0,30 2,08 0,23
Faktor 6 5 4 4 4 0 0 1 0 5 0 1 3 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 4 0 0 11,11%Nilai Awal 4 0 0 4 0 8 0 1 6 0 0 0 7 0 2 4 0 0 0 6 0 0 0Rata-rata 1,60 0,80 1,75 0,70 1,50 0,15 1,65 0,18
Faktor 7 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2,78%Nilai Awal 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0Rata-rata 1,00 0,50 1,00 0,40 1,50 0,15 1,05 0,03
Faktor 8 3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0%Nilai Awal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rata-rata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faktor 9 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 8,33%Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0Rata-rata 2,00 1,00 1,50 0,60 1,00 0,10 1,70 0,14
Faktor 10 3 2 1 1 2 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8,33%Nilai Awal 1 4 0 0 0 5 0 0 2 3 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0Rata-rata 1,67 0,83 2,50 1,00 1,00 0,10 1,93 0,16
Faktor 11 1 4 2 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 8,33%Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 3 0 3 0 0 6 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0Rata-rata 2,00 1,00 1,50 0,60 1,50 0,15 1,75 0,15
2,01Baik
Jumlah Nilai
SPO per
Faktor
Nilai akhir
FaktorNilai Structure (S) Nilai Process (P) Nilai Outcome (H)
Nilai KompositPredikat Komposit
Bobot BPR B
Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko
Faktor Tata
KelolaJumlah Pertanyaan
Penilaian Structure (S) Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)
Keterangan Faktor :
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom
3 Kelengkapan Komite
4 Penanganan Benturan Kepentingan
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan
6 Penerapan Fungsi Audit Intern
7 Penerapan Fungsi Audit Esktern
8 Penerapan Manajemen Risiko
9 BMPK
10 Rencana Bisnis
11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
1,72
2,10
-
3,50
2,08
1,65
1,05
-
1,70 1,93
1,75 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HASIL PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA
Nilai Faktor
Nilai GCG
Lampiran Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo Tahun 2017
Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tahun 2017
No Program/Kegiatan Realisasi Sasaran Waktu Kegiatan
1 Gerakan Siswa Menabung 22.650.000 Siswa Kelas I SD Jan-Des 2017
2 Bantuan Traffic Cone 4.900.000 Sekolah dan Instansi yang membutuhkan di Kulon Progo
Jan-Des 2017
3 Bantuan Bencana Alam 6.653.450 Wilayah Kulon Progo (Panjatan, Lendah, Girimulyo)
November 2017
4 Bantuan Kebersihan/Bak Penampungan Air 9.750.000 Wilayah Kulon Progo Mei 2017
5 Pembagian SemBako Pasukan Kuning dan Tukang Becak
29.000.000 Pasukan Kuning Kabupaten Kulon Progo dan Tukang Becak
Juni 2017
6 Pasar Takjil Romadhon 55.650.000 Seputaran Alun-alun Wates Juni 2017
7 Pemberian Beasiswa Siswa Berprestasi 17.000.000 Siswa SD Berprestasi Juli 2017
8 Pemberian Uang Pembinaan kepada Sekolah (Tabungan dan Nasabah terbanyak)
9.000.000 Sekolah-sekolah Juli 2017
9 Kegiatan Cinta Kulon Progo 1.000.000 Siswa-Siswa TK dan SD Oktober 2017
10 Bantuan untuk PMI (souvenir bagi pendonor) 4.940.000 PMI Kulon Progo November 2017
11 Donor Darah 11.406.000 PNS, Karyawan, Masyarakat Umum November 2017
12 Pelatihan UMKM 5.000.000 Pelaku UMKM di Kulon Progo Juni-Juli 2017
13 Pelatihan BUMDES 11.410.000 BUMDES Sehat Kulon Progo Agustus 2017
14 Kegiatan Cinta Keluarga 1.000.000 Siswa berprestasi Agustus 2017
15 Pendampingan BUMDES 7.778.000 BUMDES di Kulon Progo September 2017
16 Bantuan Program Kebersihan (lingkungan sekitar)
1.000.000 RT 13 Wonosidi Kidul Februari 2017