Final Pancasila Ppt

8/17/2019 Final Pancasila Ppt

1/41

PENDIDIKAN PANCASILAPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAANNKRI

Disusun oleh:4201414056: NUR ISTIKOMAH5401414081: PUTRI NILAM SURI

101414085: MUHAMMAD HASANUDIN101414!2!: MUHAMMAD ATIKA "A##A101414156: NUR NIRMALA SA$ITA2114141!!: %A&HAKKI


2/41

*

Posisi Pancasila dalam

ketatanegaraan RI

* Pembahasan Sidang BPUPKI dan PPKI, Pancasila sejakkelahirannya dimaksudkan sebagai Philosofische Groundslagnegara atau Dasar Filsafat Negara RI

* Negara dan ketatanegaraan Ind!nesia harus menem"atkan

Pancasila sebagai asas ker!haniannya #rtinya, ji$a, semangat,nilai%nilai Pancasila harus menjadi inti%isi yang menji$ai danmeli"uti negara dan ketatanegaraan


3/41

'TIMOLO$I KONSTITUSI

D(l() *(h(s( L(+in, cume -(n statuere .

Cume )e/u ( (n se*u(h /e osisi (n3 )en3(n-un3(/+i *e/s()( -en3(nse-(n3 (n statuere *e/(s(l -(/i (+( sta (n3)e)*en+u (+( e/7( o o stare (n3 *e/(/+i*e/-i/i.

Sehin33( (/+i selen3 ( n ( (-(l(h )e)*u(+ sesu(+u (3(/ *e/-i/i (+(u )en-i/i (n9)ene+( (n .

Den3(n -e)i i(n *en+u +un33(l constitutio ; *e/(/+i)ene+( (n sesu(+u se>: ;.


4/41

UUD +i-( s()( -en3(n Kons+i+usiKons+i+usi -i)( n(i le*ih lu(s -(/i UUDKons+i+usi +e/-i/i (+(s UUD (n3 +e/+ulis -(n

(n3 +i-( +e/+ulis on?ensi;.


5/41

#un3si Kons+i+usi

Di ne3(/( ons+i+usi -i)( su- (n un+u )enen+u (n *(+(s @e@en(n3

en3u(s()en7()in h( /( (+ -(n )en3(+u/ 7(l(nn (

e)e/in+(h(n. Kons+i+usi -(l() su(+u ne3(/( )e)ili i un3si se*(3(i ins+/u)en (n3 -( (+-i3un( (n un+u )en3on+/ol e)e/in+(h(n.Kons+i+usi )un


6/41

PEMBUKAAN UUD 1945

Pokok pikiran I; negara persatuan,negara yang melindungi segenapbangsa.Pokok Pikiran II; keadilan sosialPokok pikiran ketiga; kedaulatanrakyatPokok pikiran keempat; Ketuhanan

Yang Maha Esa dan Kemanusiaanyang adil dan beradab.


7/41

Hubungan antara pembukaan denganPasal-pasal UUD 1945

Pe)*u ((n UUD 1>45 )e)enuhie/s (/(+(n un+u -ise*u+ se*(3(i Po oK(i-(h #un-()en+(l Ne3(/( RI,

1. Dilih(+ -(/i se7(/(hn ( Pe)*u ((n

-i+en+u (n oleh Pe)*en+u Ne3(/(2. Dilih(+ -(/i isin ( *e/isi (s(s (ls( (h

ne3(/( (s(s oli+i ne3(/( +u7u(n ne3(/(!. Menen+( (n (-(n ( su(+u UUD ne3(/( RI


8/41

HUBUNGAN Pancasila dan Pembukaan UUD 1945

1. Isi Pembukaan UUD 1945 alenia IV = Dasar negara.. !ila"sila Pancasila dan P#k#k"$#k#k $ikiran dalam

Pembukaan UUD 1945

!I%A PAN&A!I%A P#k#k Pikiran1 I 'sila ()

II'sila 5)

( III 'sila 4)4 IV 'sila I dan )5


9/41

HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945DAN PROKLAMASI

Isi Proklamasi;1. Pernyataan kemerdekaan2. Tindakan yang harus diselenggarakan

sehubungan dengan p ernyataan kemerdekaan.

HUBUNGANa. Alenia pertama, kedua dan ke

UUD 1945 memberi penjelasan terhadapdilaksanakannya Proklamasi.b. Alenia keempat Pembukaan memberi

pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannyaProklamasi


10/41

UNDAN$=UNDAN$ DASAR 1945Negara Indonesia ialah NegaraKesatuan, yang berbentuk

Republik[Pasal 1 (1)]

Negara Indonesiaadalah negarahukum[Pasal 1 (3)***]

Kedaulatan berada

di tangan rakyat dandilaksanakanmenurut Undang-Undang Dasar[Pasal 1 (2)***]

I N D O N E S I A


11/41

-DALAM SISTEM

KETATANEGARAANREPUBLIK

INDONESIA

MENURUT UUD NEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN1945


12/41

TNI/POLRI

dewanpertimbangan

kementeriannegara badan-badanlain ya ng

fungsinyaberkaitan

dengankekuasaankehakiman

KY

UUD 1945

kpu banksentr al

DPR DPDMPRBPK MA MKPresiden

PUSAT

DAERAH

Lingkungan PeradilanTUN

Lingkungan PeradilanMiliter

Lingkungan Peradilan Agama

Lingkungan PeradilanUmum

Perwakilan BPKProvinsi

Pemerintahan DaerahProvinsi

DPRDGubernur

Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota

DPRDBupati/Walikota


13/41

Pasal 24 (1)***Kekuasaan kehakimanmerupakan kekuasaanyang merdeka untukmenyelenggarakanperadilan gunamenegakkanhukum dan keadilan

MA MK

Pasal 4 (1)Memegangkekuasaanpemerintahan

Presiden

Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurutUUD

Pasal 20 (1)*Memegangkekuasaanmembentuk UU

DPR


14/41

MPRPasal 2 (1) ****

Mengubah dan m enetapkan Undang-UndangDasar [Pasal 3 aya t (1)*** da n Pasal 37**** ] ;

Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden[Pasal 3 ayat (2)***/**** ];

Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil

Presiden dalam masa jabatannya menurutUndang-Undang Dasar[Pasal 3 ayat (3)***/****];

Memilih Wakil Presiden dari dua cal on ya ngdiusulkan oleh Presiden dalam hal terjadikekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 aya t(2)***];

Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua

pasangan calon Presiden dan Wakil Presidenyang diusulkan oleh partai politik ataugabungan partai politik yang pasangan calonPresiden dan Wakil Presidennya meraih suaraterbanyak pertama dan kedua dalam pemilihanumum sebelumnya sampai berakhir masa

jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presidenmangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat

Wewenang

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

ANGGOTADPRdipilihmelaluipemilu

ANGGOTADPDdipilihmelaluipemilu

ASAA A A GA A


15/41

Presiden/WakilPresiden

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARASyarat, Masa J abatan, dan Wewenang Presiden/WakilPresiden

Antara lain tentang:m emegang kekuasaan p emerintahan m enurut UUD [Pasal 4 (1)];berhak mengajukan RUU kepada D PR [Pasal 5 (1)*];menetapkan p eraturan p emerintah [Pasal 5 (2)*];memegang t eguh U UD dan menjalankan segal a U U dan peraturannya den gan sel urus-lurusnya s erta ber bakti kepada N usa dan B angsa [ Pasal 9(1)*];memegang keku asaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);menyatakan perang, membuat perdamaian d an p erjanjian d engan negara l ain d engan persetujuan D PR [Pasal 11 (1)****];membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***];

menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);mengangkat duta dan k onsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan p ertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];menerima penempatan du ta negara lain den gan m emperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];memberi amnesti dan abolisi dengan m emperhatikan pertimbangan D PR [Pasal 14 (2)*];memberi gelar, tanda j asa, dan lain-lain tand a keh ormatan yan g di atur deng an UU (Pasal 15)*;membentuk suatu d ewan pertimbangan yang bert ugas m emberikan nasihat dan p ertimbangan kepad a P residen ( Pasal 16)****;pengangkatan d an p emberhentian m enteri-menteri [Pasal 17 (2)*];pembahasan dan pemberian persetujuan atas R UU bersama D PR [Pasal 20 (2)*] serta p engesahan RUU [Pasal 20 (4)*];hak menetapkan peraturan p emerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang m emaksa [ Pasal 22 (1)];pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pert imbangan DPD [Pasal 23 (2)***];peresmian keanggotaan BPK yang d ipilih oleh D PR dengan memperhatikan pertimbangan D PD [Pasal 23F (1)***];penetapan hakim agung dari calon ya ng diusulkan oleh K Y dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];pengangkatan dan pemberhentian anggota K Y dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];

enauan tia oran calon hakim konstitusi dan eneta an sembilan oran an ota hakim konstitusi Pasal 24C (3)***.

Wewenang, Kewajiban, dan Hak

Calon P residen dan cal onWakil Presiden h arusseorang warga n egaraIndonesia sejak kelahirannya

dan tidak pernah menerimakewarganegaraan lainkarena kehendaknya sendiri,tidak pernah mengkhianatinegara, serta m ampu secararohani dan jasmani untukmelaksanakan tugas dankewajiban seba gai Presidendan Wakil Presiden. [Pasal 6(1)***]

Presiden dan Wakil Presidendipilih dalam satu pasangansecara l angsung oleh rakyat[Pasal 6A (1)***]

Presiden dan Wakil Presidenmemegang jabatan selamalima t ahun, dan sesudahnyadapat dipilih kembali dalam

jabatan yang sama, hanyauntuk sat u kali masa

jabatan.(Pasal 7 * )


16/41

Wewenang, Kewajiban dan Hak Presiden/Wakil PresidenAntara lain tentang:

1. memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];2. berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];3. menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];4. memegang teguh UUD dan menjalankan segala U U dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta

berbakti kepada Nusa dan Bangsa [ Pasal 9 (1)*];5. memegang kekuasaan yan g tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);6. dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara

lain [Pasal 11 (1)****];7. membuat per janjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***];8. menyatakan keadaan bah aya (Pasal 12);9. mengangkat duta d an konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan

pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];

10.menerima pen empatan duta n egara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];11.memberi grasi dan reha bilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];12.memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];13.memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda keh ormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;14.membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas m emberikan nasihat dan pertimbangan kepada

Presiden (Pasal 16)****;15.pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];16.pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama D PR [Pasal 20 (2)*] serta p engesahan

RUU [Pasal 20 (4)*];17.hak menetapkan peraturan pem erintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa

[Pasal 22 (1)];18.pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal

23 (2)***];19.peresmian kean ggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal

23F (1)***];20.penetapan hakim agung da ri calon yang diusulkan oleh K Y dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];21.pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];22.pengajuan tiga oran g calon h akim konstitusi dan penetapan sembilan orang an ggota h akim konstitusi

[Pasal 24C (3)***].

KEKUASAANPEMERINTAHANNEGARA


17/41

Pemilu

mendapatkan suara >50% jumlah suara dalam

pemilu dengan sedikitnya20% di setiap provinsi yangtersebar d i lebih dari 1/2

jumlah provinsi[Pasal 6A (3)***]

PresidendanWapres

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAPemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satupasangan secara langsung oleh rakyat[Pasal 6A (1)***]

diusulkan partai politik atau gabungan partaipolitik peserta p emilu sebelum pemilu[Pasal 6A (2) ***]

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih

[Pasal 6A (4)****]

pasangan calon yangmemperoleh suara terbanyakpertama dalam pemilu

pasangan calon yangmemperoleh suara terbanyak

kedua dalam pemilu

Pemilupasangan yangmemperolehsuaraterbanyak



18/41

MPR

MK

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAPengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

DPR

usul DPRtidakditerima

wajib memeriksa, mengadili,dan memutus paling lama 90hari setelah permintaanditerima

[Pasal 7B (4)***]

Pengajuan permintaan DPRkepada MK hanya dapat

dilakukan dengan dukungansekurang-kurangnya 2/3 dari

jumlah anggota yang hadirdalam sidang pari purna yan gdihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 /3 da ri jumlahanggota[Pasal 7B (3)***]

Pendapat DPR bahwaPresiden dan/atau Wakil

Presiden telah melakukanpelanggaran hukum ataupun

telah tidak lagi memenuhisyarat

[Pasal 7B (2)***]

wajib menyelenggarakansidang untuk memutuskanusul DPR paling lambat 30hari sejak usul diterima[Pasal 7B (6)***]

Keputusan diambil dalamsidang paripurna, dihadirisekurang-kurangnya 3/4

jumlah anggota, disetujuisekurang-kurangnya 2/3

jumlah yang hadir, setelahPresiden dan/atau wakilpresiden diberikesempatanmenyampaikan penjelasan[Pasal 7B (7)***]

DPRmenyelenggarakansidang p aripurnauntuk meneruskanusulpemberhentiankepada MPR[Pasal 7B (5)***]

usulDPRditerima

Presidendan/atau WakilPresiden terus

menjabat

Presidendan/atau WakilPresidendiberhentikan

t idak t erbukti

terbukti



19/41

MPR

selambat-lambatnya

dalam waktu 60 harimenyelenggarakansidang MPR untukmemilih Wapres

Wapresterpilih

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAPemilihan Wakil Presiden Dalam Hal Terjadi Kekosongan Wakil Presiden[Pasal 8 (2)***]

mengajukandua calonWapres

Presiden



20/41

MPR

PresidendanWapres

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Hal Keduanya BerhalanganTetap Secara Bersamaan [Pasal 8 (3)****]

selambat-lambatnyadalam waktu 30 harimenyelenggarakansidang MPR untukmemilih

parpol atau gabunganparpol yang pasangancalon Presiden danWapresnya meraihsuara t erbanyakpertama dalam pemilusebelumnya

mengusulkan

pasangancalonPresiden danWapres

parpol atau gabunganparpol yang pasangancalon Presiden danWapresnya meraihsuara t erbanyakkedua dalam pemilusebelumnya

mengusulkanpasangancalonPresiden danWapres


21/41

mengangkat dan menerima Duta[Pasal 13 (2)* d an (3)*]

memberi grasi dan rehabilitasi

[Pasal 14 ( 1)*]

memberi amnesti dan abolisi[Pasal 14 (2)*]

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

menyatakan perang, membuat perdamaiandan perjanjian dengan negara lain daninternasional lainnya[Pasal 11 (1)**** d an (2)***]

memberi gelar, tanda j asa, dan lain-laintanda kehormatan yang diatur denganundang-undang(Pasal 15 *)

menyatakan keadaan bahaya(Pasal 12)

denganpersetujuan

denganpertimbangan

denganpertimbangan

denganpertimbangan

PresidenDPR MA


22/41

Presiden

dibantumenteri-menteri negara[Pasal 17 ( 1)]

yang diangkat dandiberhentikan olehPresiden[Pasal 17 (2)*]

membidangi urusantertentu dalampemerintahan[Pasal 17 (3)*]

membentuk suatudewan pertimbanganyang bertugas

memberikan nasihatdan pertimbangankepada Presiden(Pasal 16) ****

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAKementerian Negara dan D ewan Pertimbangan

Pembentukan,pengubahan, danpembubarankementerian negaradiatur dalamundang-undang[Pasal 17 (4) ***]


23/41

mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan menurut asas otonomidan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]

menjalankan otonomi seluas-luasnya,

kecuali urusan pemerintahan yang olehUU ditentukan sebagai urusanPemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]

berhak menetapkan peraturan daerahdan peraturan-peraturan lain untukmelaksanakan otonomi dan

tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagiatas da erah-daerah provinsi dan daerahprovinsi itu dibagi atas k abupaten dan kota,yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota

itu mempunyai pemerintahan daerah, yangdiatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**]

PEMERINTAHAN DAERAH

KEPALAPEMERINTAHDAERAH

DPRD

PEMERINTAHAN DAERAH

anggotaDPRDdipilihmelaluipemilu[Pasal 18 (3) **]

Gubernur,Bupati,

Walikotadipilih secarademokratis[Pasal 18 (4)**]

PEMERINTAHANDAERAH


24/41

PEMERINTAHAN DAERAHHubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahandaerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang d iaturdengan undang-undang[Pasal 18 B (1)**]

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakathukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidupdan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang[Pasal 18 B (2)**]

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber dayaalam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat danpemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara ad il dan selarasberdasarkan undang-undang[Pasal 18 A (2)**]

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahandaerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan

kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang denganmemperhatikan kekhususan dan keragaman daerah[Pasal 18 A (1)**]

DEWANPERWAKILANRAKYAT


25/41

Fungsi , Wewenang , dan Hak Antara l

memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, danfungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**] ;mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hakmenyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] ;pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atauWakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ;persetujuan dalam menyatakan perang,membuat pe rdamaian dan perjanjian

[Pasal 11 (1) dan (2)****] ;pemberian pertimbangan kepada Presiden dalampengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ;pemberian p ertimbangan kepada P residen dalammenerima penem patan duta negar a lain[Pasal 13 (3)*] ;

pemberian p ertimbangan kepada P residen dalampemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ;persetujuan atas p erpu [Pasal 22 (2)] ;pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang

diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ;pemilihan anggota BPK dengan memperhatikanpertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ;persetujuan calon hakim agung yan g d iusulkan olehKY [Pasal 24A (3)***] ;persetujuan pengangkatan dan pemberhentiananggota K Y [Pasal 24B (3)***] ;

pengajuan tiga oran g cal on anggota h akim konstitusi[Pasal 24C (3)***] ;

DPRmemegangkekuasaanmembentuk UU[Pasal 20 (1)*]

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

anggota DPR

dipilih melaluipemilihan umum[Pasal 19 (1)**]

anggota DPRdapatdiberhentikan

dari jabatannya,yang syarat-syarat dan tatacaranyadiatur dalamundang-undang(Pasal 22B**)

FiW dHkDPR


26/41

Fungsi, Wewenang, dan Hak DPRAntara lain tentang:

memiliki fungsi legislasi, fungsianggaran, dan fungsi pengawasan[Pasal 20A (1)**];mempunyai hak interpelasi, hakangket, dan hak menyatakanpendapat [Pasal 20A (2)**];pengajuan usul pemberhentianPresiden dan/atau Wakil Presiden[Pasal 7B (1)***];persetujuan dalam menyatakanperang, membuat perdamaiandan perjanjian[Pasal 11 (1) dan (2)****];pemberian pertimbangan kepada

Presiden dalam pengangkatanduta [Pasal 13 (2)*];pemberian pertimbangan kepadaPresiden dalam menerimapenempatan duta n egara lain[Pasal 13 (3)*];

pemberian pertimbangan kepadaPresiden dalam pemberianamnesti dan abolisi [Pasal 14(2)*];persetujuan atas perpp u[Pasal 22 (2)];pembahasan dan persetujuan atasRAPBN yang diajukan olehPresiden [Pasal 23 (2) dan (3)***];pemilihan anggota BPK denganmemperhatikan pertimbanganDPD [Pasal 23F (1)***];persetujuan calon hakim agungyang diusulkan oleh KY[Pasal 24A (3)***];

persetujuan pengangkatan danpemberhentian anggota K Y[Pasal 24B (3)***];pengajuan tiga orang cal onanggota h akim konstitusi[Pasal 24C (3)***];



27/41

mengesahkan UU[Pasal 20 (4)*]

Dalam hal RUUtidak disahkandalam waktu 30hari, RUUtersebut sahmenjadi UU danwajibdiundangkan[Pasal 20 (5)**]DPR

memegangkekuasaanmembentuk UU[Pasal 20 (1)*]

Anggota berhakmengajukan

usul RUU(Pasal 21*) tidak bolehdiajukan lagidalampersidanganmasa itu[Pasal 20 (3)*]

DEWAN PERWAKILAN RAKYATPembentukan Undang-Undang

Presiden

berhakmengajukanRUU[Pasal 5 (1)*]

mendapatpersetujuan bersama

tidak mendapatpersetujuan bersama

RUU dibahasoleh DPR danPresidenuntukmendapatpersetujuanbersama[Pasal 20 (2)*]



28/41

mengesahkanUU[Pasal 20 (4)*]

Dalam hal RUUtidak disahkandalam waktu30 hari, RUUtersebut sahmenjadi UUdan wajibdiundangkan[Pasal 20 (5)**]

DPRmemegang

kekuasaanmembentukUU[Pasal 20 (1)*]

Anggotaberhak

mengajukanusul RUU(Pasal 21*)

tidak bolehdiajukan lagidalampersidanganmasa itu[Pasal 20 (3)*]

Presiden

berhakmengajukanRUU[Pasal 5 (1)*]

mendapatpersetujuan bersama

tidak mendapatpersetujuan bersama

RUU dibahasoleh DPR danPresidenuntukmendapatpersetujuanbersama[Pasal 20 (2)*]

DEWAN PERWAKILAN RAKYATPembentukan UU yang terkait dengan kewenangan DPD

DPDdapat

mengajukanRUU yang sesuaidengankewenangannya[Pasal 22D (1)***]

ikut membahasdanmemberikanpertimbanganatas RUU yangsesuai dengankewenangannya [Pasal 22D (2)***]



29/41

Presiden

harus dicabut

[Pasal 22 (3)]

Dalam hal ihwalkegentingan yangmemaksa, berhakmenetapkanPerpu [Pasal 22 (1)]

Perpu ituharusmendapatpersetujuanDPR[Pasal 22 (2)]

menjadi UU

DEWAN PERWAKILAN RAKYATPeraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu)

setu ju

tidaksetu ju

DPR

DEWANPERWAKILANDAERAH


30/41

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DPD

Anggota DPD dipilih darisetiap provinsi melalui pemilu[Pasal 22C (1)***]

Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD

itu tidak lebih 1/3 jumlahanggota DPR[Pasal 22C (2)***]

Anggota DPD dapatdiberhentikan dari

jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caran yadiatur dalamundang-undang[Pasal 22D (4)***]

PEMILIHANUMUM


31/41

PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN UMUM“luber j urdil” setiap lima tahun

kpu

PerseoranganParta i Politik

Parpol/GabunganParpol

Presidendan Wapres

anggotaDPR

anggotaDPD

anggotaDPRD

KEKUASAAN KEHAKIMAN


32/41

Mahkamah Agung

TUNMiliter Agama

Umum

Kewajiban dan Wewenang

1.berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturanperundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehundang-undang [Pasal 24A (1)***];

2.mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];3.memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan

rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].

MAPasal 24A ***

Hakim agung harus

memiliki integritasdan kepribadianyang t idak tercela,adil, profesional, danberpengalaman dibidang hukum[Pasal 24A (2)***]

Calon hakim agungdiusulkan olehKomisi Yudisialkepada DPR untukmendapatpersetujuan danditetapkan sebagaihakim agung olehPresiden[Pasal 24A (3)***]

KEKUASAAN KEHAKIMAN


33/41

calon yangdisetujuiDPR PresidenKY

Rekruitmen Hakim Agung [Pasal 24A (3)***]

hakimagung

calon yangdiusulkan

KEKUASAAN KEHAKIMAN


34/41

Komisi Yudisial

Wewenang

1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B(1)***];

2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga danmenegakkan kehormatan, keluhuran martabat, sertaperilaku hakim [Pasal 24B (1)***].

KYPasal 24B ***

Anggota Komisi Yudisial harus

mempunyaipengetahuan danpengalaman dibidang hukum sertamemiliki integritasdan kepribadian yangtidak tercela[Pasal 24B (2)***]

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan

diberhentikan olehPresiden denganpersetujuan DPR[Pasal 24B (3)***]

KEKUASAAN KEHAKIMAN


35/41

Mahkamah Konstitusi

MK

Wewenang dan Kewajiban

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat nal untuk menguji undang-undang terhadapUndang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuspembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasilpemilihan umum [Pasal 24C (1)***];wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presidenmenurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].

Hakim konstitusiharus m emiliki integritas

dan kepribadian yangtidak terc ela, adil,negarawan yang menguasaikonstitusi danketatanegaraan, serta tidakmerangkap sebagai pejabatnegara&Pasal '() *+ ---.

mempunyaisembilan orang anggotahakim konstitusi yangditetapkan oleh Presiden,yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA,tiga orang oleh DPR dantiga orang oleh Presiden &Pasal '() */ ---.

KEKUASAAN KEHAKIMAN


36/41

9 (sembilan)orang anggotahakim konstitusi

DPRMA

mengajukan3 (tiga) oranghakimkonstitusi

menetapkan

Rekruitmen anggota h akim konstitusi [Pasal 24C (3)***]



Presiden

BABIXAWILAYAHNEGARA


37/41

BAB IXA. WILAYAH NEGARA

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negarakepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) **

BATASZEE

BAT AS

WILAYAH

WARGANEGARADANPENDUDUK


38/41

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum danpemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itudengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layakbagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisandan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upayapembelaan negara [Pasal 27 (3)**]

WARGANEGARADANPENDUDUK

warga negaraialah orang-orangbangsa Indonesiaasli dan orang-orang bangsa lainyang disahkandengan undang-undang sebagaiwarga negara[Pasal 26 (1)]

Penduduk ialahwarga negara

Indonesia danorang asing yangbertempat tinggaldi Indonesia[Pasal 26 (2)**]


39/41

HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA

HAM disebut sebagai human rightUndang-Undang Nomor 39 tahun 1999:HAM adalah seperangkat hak yang m elekat pada

hakikat keberadaan manusia s ebagai makhlukTuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNyayang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dandilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dansetiap orang demi kehormatan serta perlindunganharkat dan martabat manusia.

ERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA


40/41

POLRI

sebagai alat n egarayang menjagakeamanan danketertibanmasyarakatbertugasmelindungi,mengayomi,melayanimasyarak at, sertamenegakkan hukum[Pasal 30 (4)**]

TNI (AD, AL, AU)

Susunan dan kedudukan TNI, POLRI,hubungan kewenangan TNI dan POLRI,syarat -syarat keikutsertaan warganegara dalam usaha per tahanan dankeamanan negara, serta h al-hal yangterkait dengan pertahanan dankeamanandiatur dengan u ndang-undang[Pasal 30 (5)**]

sebagai alat negarabertugasmempertahankan,melindungi, dan

memeliharakeutuhan dankedaulatan negara[Pasal 30 (3)**]

Usaha pertahanan dankeamanan negaradilaksanakan melaluisishankamrata olehTNI dan POLRI sebagaikekuatan utama, danrakyat sebagaikekuatan pendukung[Pasal 30 (2)**]

Tiap-tiap warganegara berhak danwajib ikut serta d alamusaha pertahanan dankeamanan negara[Pasal 30 (1)**]

Pertahanan danKeamanan Negara


41/41

Matur suwun

Documents

Final Pancasila Ppt