efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan di

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)

DI KECAMATAN MEDAN MAIMUN

TESIS

Oleh

INDAH GUSTINA 057024035/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2008

Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008



TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) Dalam Program Magister Studi Pembangunan Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

INDAH GUSTINA 057024035/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2008


PERNYATAAN



TESIS

Dengan ini saya manyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi,dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Februari 2008

(Indah Gustina)


Judul Tesis : IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI KECAMATAN MEDAN MAIMUN

Nama Mahasiswa : Indah Gustina Nomor Pokok : 057024035 Program Magister : Studi Pembangunan

Menyetujui, Komisi Pembimbing

(Drs. Zulkifli Lubis, MA) (Drs. Sudirman, MSP) Ketua Anggota Ketua Program Studi Direktur (Drs. Subhilhar, MA, Ph.D) (Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc) Tanggal Lulus : 20 Februari 2008


Telah diuji pada Tanggal 20 Februari 2008 PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Drs. Zulkifli Lubis, MA Anggota : 1. Drs. Sudirman, MSP 2. Drs. Bengkel Ginting, M.Si 3. Drs. Irfan, M.Si 4. Drs. Subhilhar, MA, Ph.D.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil’alamin penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas

limpahan berkah, rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya serta salawat dan salam kepada

Nabi Muhammad SAW yang memberikan kekuatan kepada penulis dapat

menyelesaikan tesis dari perkuliahan Program Magister Studi Pembangunan Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Implementasi Program

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun”.

Penulisan tesis merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa Program Magister

Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dalam

menyelesaikan studi.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak,

baik secara moril dan materil yang diberikan kepada penulis. Untuk itu, pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sangat kepada :

1. Terutama sekali ungkapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua

orangtua tercinta, Papa dan Mama yang sangat sabar mendukung penulis hingga

dapat menyelesaikan studi ini. Kepada adik-adikku tersayang, Irvan dan Fitri agar

lebih bersemangat mengejar pendidikan.

2. Bapak Drs. Subhilhar, MA, Ph.D selaku Ketua Program Magister Studi

Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Drs. Agus Suriadi, M.Si. selaku Sekretaris Program Magister Studi

Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Drs. Zulkifli Lubis, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Sudirman,

MSP selaku Pembimbing II atas kesabaran dan keikhlasannya dalam

membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Drs. Bengkel Ginting, M.Si selaku Penguji I dan Bapak Drs. Irfan, M.Si

selaku Penguji II yang telah memberikan saran-saran yang konstruktif bagi

perbaikan tesis ini.


6. Bapak Drs. Shafwan Hadi Umry (mantan Kepala Balai Bahasa Medan) yang

telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melanjutkan studi pada

Program Magister Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas

Sumatera Utara.

7. Bapak Sahril, S.S. dan teman-teman Balai Bahasa Medan (Kak Eninta, Kak

Desmita, Mas Kris, Bang Hasan, Bang Ucup “ajo”, Kak Nana dan lain-lain yang

tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya) atas dukungan kepada penulis untuk

menyelesaikan studi ini.

8. Sahabat-sahabat terbaik sepanjang hidupku atas seluruh dukungan dan doa yang

tulus kepadaku, Lili “The Great Teacher” (I miss you), Dina “My Advisor”,

Wulida “The Workaholic”, Iin “The Funniest Mom”, Noni (semangat jeng, kamu

bisa!!),…juga buat Dewi cs, Sinta, Yani, Jali, Kautsar, Maya, Wirda, Dewi, Mega

(thank you so much).

9. Rekan-rekan Magister Studi Pembangunan Angkatan VIII yang telah

memberikan semangat kepada penulis (Justina, Kak Ade, Topan, semuanya deh..)

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan

karena pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan

saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sehingga tesis ini lebih bermanfaat bagi

semua pihak.

Medan, 20 Februari 2008

Penulis


DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ……………………………………………………………… i

ABSTRACT …………………………………………………………….. ii

KATA PENGANTAR …………………………………………………… iii

RIWAYAT HIDUP ……………………………………………………… v

DAFTAR ISI …………………………………………………………… vi

DAFTAR TABEL …………………………………………………….... vii

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………… viii

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………. ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ……………………………………………….. 1

1.2 Perumusan Masalah ………………………………………….. 8

1.3. Tujuan Penelitian …………………………………………….. 8

1.4. Manfaat Penelitian …………………………………………… 8

1.5. Kerangka Pemikiran ………………………………………….. 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Implementasi ..……………………………………… 11

2.1.1. Pengertian Implementasi …………………………….. 11

2.1.2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan ………………. 17

2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Kebijakan …………………………………………….. 19


2.2. Pemberdayaan ……………………………………………….. 24

2.3. Konsep Program Penanggulangan Kemiskinan

Perkotaan (P2KP) ……………………………………………. 28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian ……………………………………………. 39

3.2. Defenisi Konsep …………………………………………… 39

3.3. Defenisi Operasional ………………………………………. 40

3.4. Populasi dan Sampel ……………………………………….. 41

3.5. Teknik Pengumpulan Data ………………………………… 42

3.6. Lokasi Penelitian …………………………………………... 43

3.7. Penentuan Skor ……………………………………………. 43

3.8. Analisis Data ………………………………………………. 44

3.8.1. Koefisien Korelasi Product Moment ………………… 45

3.8.2. Koefisien Determinasi ……………………………….. 46

3.9. Jadwal Penelitian …………………………………………… 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Singkat Kantor Kecamatan Medan Maimun ……….. 48

4.1.1. Kondisi Umum Kelurahan Hamdan ………………. 51

4.1.2. Kondisi Umum Kelurahan Kampung Baru ……….. 54

4.2. Pedoman Umum P2KP …………………………………… 57

4.3 Implementasi P2KP di Kecamatan Medan Maimun ………... 78

4.4. Hasil Analisa Data ……………………………………….. 84


4.4.1. Klasifikasi Data …………………………………… 85

4.4.2. Analisis Data ……………………………………… 89

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan ………………………………………………. 94

5.2. Saran ……………………………………………………… 95

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………. 96


ABSTRAK

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan pola atau

program dimana masyarakat diikutkan untuk memikirkan permasalahan kemiskinan, merencanakan, dan melaksanakan sekaligus mengawasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh kondisi lingkungan mereka sendiri. Dengan melibatkan dan memikirkan tentang masalah kemiskinan, diharapkan masyarakat sendiri secara tepat akan membantu mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya kegiatan-kegiatan P2KP dilakukan merupakan proses pembelajaran kepada seluruh masyarakat Kelurahan Hamdan dan Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Medan Maimun untuk memahami potensi, masalah dan karakteristik masalah kemiskinan yang ada di masyarakat. Kegiatan P2KP juga dilakukan proses pembelajaran penerapan prinsip bottom up dan perencanaan dari bawah/perencanaan partisipatif. Penerapan perencanaan dari bawah ini akan digali dari pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi P2KP terhadap penurunan jumlah keluarga miskin dan daerah penerima program tersebut, mengetahui manfaat dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P2KP di Kecamatan Medan Maimun. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah penulis dapat lebih mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkup penanggulangan kemiskinan melalui penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah bentuk penelitian eksplanasi dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif, yang menggunakan perhitungan statistik, yaitu koefisien korelasi product moment dan koefisien determinasi.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi product moment (r) bernilai 0,20092 dimana nilai r-tabel untuk n=164 yaitu 0,148. Sehingga dengan ketentuan bila rxy > r-tabel maka hipotesis alternatif diterima atau melalui perhitungan koefisien determinasi diperoleh bahwa efektivitas implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) terhadap penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun memiliki tingkat efektivitas yang rendah hanya sebesar 4,0368%. Dimana hubungan ini diperoleh berdasarkan indikator-indikator yang diolah penulis meliputi efektivitas, pengembangan masyarakat, pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan dan kemiskinan, serta faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Keluarga Miskin.


ABSTRACT

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) or Urban Poverty Project (UPP) is a model or a government program to involve the society on thinking poverty problems, planning, and implementing thus controlling some problems they have in their own circumtances. By involving, the society and thinking poverty problems, people are expected can solve poverty problems accurately by themselves. To implemented the P2KP activities means to give learning process for all people in Hamdan and Kampung Baru wards in Medan Maimum District to understanding their power, to find the problems and to know the characteristics of the poverty problems in those societies. The P2KP activities also give learning process by implementing bottom up principle and bottom up planning or participative planning. Bottom up implemented planning will start from implicating poverty handling programs using the society empowerment strategy. The objectives of this research are to know the affectivities of P2KP implementation to the decreasing of the poverty family value and the accepted programs’ areas, to know the benefits of those programs and to understand the problems in implementing those programs in Medan Maimun District. The expected benefits in this research, writer can progress his/her thinking skills in analyzing the phenomena’s that happened in poverty handling areas by implicating some theories from the classroom. Explanation research model used in the method of this research by using quantitative data analysis, and using statistics, that is product moment correlation coefficient and determination coefficient. Based on the finding analyzed data there are product moment correlation coefficient (r) is 0.20092 in which r-table value for n=164 is 0.148. If the rxy > r-table, so alternative hypotheses accepted. By counting the determination coefficient finds that the affectivity of P2KP implementation to the decreasing of the poverty family in Medan Maimun Distirict is in low grade, that is 4.0368%. This correlation found based on the indicators that writer used such as the affectivity, society empowerment, economic development, poverty and areas protection, then another factors are not include on this research. Key words : Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) or Urban Poverty Project

(UPP), Poverty.


DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

1. Jumlah Kepala Rumah Tangga di Kelurahan Hamdan dan Kampung Baru ………………………………………………….. 7 2. Mengukur Hubungan Variabel ..................................................... 39 3. Jumlah Pegawai di Kecamatan Maimun ...................................... 49

4. Permasalahan Masyarakat Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan ....................................................... 52 5. Permasalahan Masyarakat Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan ……………………... 55 6. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden untuk

Variabel Efektivitas Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ................................................. 85

7. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden untuk Variabel Keluarga Miskin ………………………………………. 86


DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman 1. Skema Kerangka Pemikiran ……………………………............ 10

2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun ………. 49

3. Struktur BKM ………………………………………………….. 69

4. Kedudukan dan Posisi BKM ....................................................... 70


DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian

2. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

3. Daftar Pedoman Wawancara

4. Hasil Tabulasi Data Penelitian

5. Tabel Nilai-Nilai r Product Moment

6. Capaian Pemanfaatan BLM-I Komponen Tridaya

7. Capaian Pemanfaatan BLM-II Komponen Tridaya

8. Target Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara


RIWAYAT HIDUP

Nama : Indah Gustina, S.Sos.

NIM : 057024035

Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 16 Agustus 1983

Alamat : Jalan H. Bachrum Jamil, S.H. / Turi No. 03/13

Status Perkawinan : Belum Kawin

Anak ke : 1 dari 3 bersaudara

1. Indah Gustina, S.Sos.

2. Irvan Sulaiman, S.H.

3. Ifitriana Sibarani Nama orang tua

Bapak

Ibu

: Ir. H. Muhammad Natsir Sibarani, MM.

Hj. Rahmawati Simanjuntak

Pendidikan : 1. TK Islam ‘Arafah 1 Medan (1988 – 1989)

2. SD Swasta Kesatria Medan (1989 - 1995)

3. SLTP Negeri 3 Medan (1995 - 1998)

4. SMU Negeri 5 Medan (1998 - 2001)

5. Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara (2001 - 2005)

6. Mahasiswa Program S-2 MSP FISIP Universitas Sumatera Utara (2006 - 2008)

Riwayat Pekerjaan : 1. Manager Pembiayaan Koperasi Syari’ah BMT Ubudiyah Medan (2003-2005)

2. Anggota Pleno Pengurus PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Perwakilan Sumatera Utara (2005 – 2006)

3. Staf Balai Bahasa Medan (2006 – sekarang)


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan,

bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut

bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat

serta menurunnya kondisi perekonomian negara Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir di

semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti

Indonesia. Dari seminar ke simposium, dari lokakarya ke semiloka, dari model top-

down ke model bottom-up, dan variasinya program intervensi, pada akhirnya tetap

menyisakan persoalan sepertinya tidak mampu menekan drastis angka kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara

serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan

tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian dan

kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat

kemiskinan di Indonesia.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) hadir untuk

melaksanakan amanah Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang

menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas mendesak untuk segera

ditangani.


Upaya menanggulangi kemiskinan merupakan usaha yang tidak dapat

diselesaikan dalam waktu tertentu. Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu

proses yang tidak pernah boleh berhenti karena kemiskinan itu sendiri sangat

dinamis. Dalam P2KP, masalah kemiskinan dipandang bukan suatu hal yang terjadi

dengan sendirinya, melainkan karena sebagai akibat dari suatu kebijakan.

Masalah kemiskinan lebih cenderung merupakan suatu masalah kebijakan

politik yang berkaitan dengan masalah kebijakan pembangunan pada umumnya (di

segala bidang), baik di level atas maupun di level bawah. Dalam hal kebijakan

pembangunan, tampak jelas lemahnya atau ketidakberdayaan posisi masyarakat

terutama kelompok masyarakat miskin atau lapis bawah (grass roots) dalam proses

pengambilan keputusan.

Bagaimana program pembangunan atau penanggulangan kemiskinan dapat

berhasil apabila kebijakan atau sasarannya salah. Sering terlihat kurangnya koordinasi

antar program pembangunan, tetapi justru menunjukkan indikasi adanya ego sektoral

antar instansi, sehingga program-program tersebut terkesan kurang saling

mendukung.

Berbagai program-program intervensi tersebut, dalam kenyataannya cenderung

kurang terkoordinasi dan berjalan sendiri-sendiri. Keterkaitan secara keseluruhan

sangat lemah, sehingga terkadang memancing terjadinya kebingungan hingga friksi-

friksi antar stakeholders di daerah. Kondisi ini bahkan dipicu dengan banyaknya

program-program dengan jargon pemberdayaan masyarakat dan program sektoral

pusat, yang “mem-by pass” (melompati dan tidak menganggap) peran penting


pemerintah daerah. Pada masa otonomi daerah, sangat ironis apabila masalah tersebut

terjadi, karena di daerah otonomlah sebagai terminal titik koordinasi bertemunya

aspirasi dari bawah dan kebijakan dari atas dipertemukan.

Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula

dilaksanakan, seperti : pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan

terpadu pengentasan kemiskinan. Sekarang pemerintah menangani program tersebut

secara menyeluruh, terutama sejak krisis moneter dan ekonomi yang melanda

Indonesia pada pertengahan tahun 1997, melalui program-program Jaring Pengaman

Sosial (JPS). Dalam JPS ini masyarakat sasaran ikut terlibat dalam berbagai kegiatan.

Sedangkan, P2KP sendiri sebagai program penanggulangan kemiskinan di

perkotaan lebih mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan

mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui

partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya

berkedudukan menjadi obyek program, tetapi ikut serta menentukan program yang

paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi

hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari program, apakah akan terus berlanjut atau

berhenti, akan tergantung pada tekad dan komitmen masyarakat sendiri.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 mengenai

program penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah melakukan intervensi

percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Komponen intervensinya mencakup tiga hal yaitu bantuan modal, penyediaan

prasarana/sarana, dan pendampingan masyarakat. Bantuan modal didistribusikan


sebesar 20 juta rupiah per kelurahan IDT. Merasa tidak cukup, dilengkapi dengan

bantuan pembangunan infrastruktur pekelurahanan melalui Pembangunan Prasarana

Pendukung Kelurahan Tertinggal (P3DT) dan Program Pembangunan Jalan Poros

Kelurahan (P2JPD). Penyediaan tenaga pendampingan disediakan baik untuk IDT

maupun P3DT. Ini saja tidak cukup. Oleh karena itu, dengan mulai berakhirnya masa

3 tahun IDT, dikembangkanlah program yang lebih besar untuk mempercepat

peningkatan sosial-ekonomi masyarakat di kelurahan (melalui Program

Pengembangan Kecamatan atau PPK) dan di perkotaan (melalui P2KP).

Bersamaan dengan itu, dengan pola mirip, dilaksanakanlah program-program

lain seperti P2MPD atau Community and Local Government Support, Program dalam

Rangka Menanggulangi Dampak Krisis Ekonomi atau PDMDKE, dan yang terakhir

adalah Jaring Pengamanan Sosial atau JPS khusus sebagai upaya penanggulangan

krisis dan mencegah kemiskinan yang makin membengkak angkanya.

Belajar dari pengalaman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di

masa lalu yang masih memberikan porsi yang sangat besar kepada birokrasi, maka

digulirkan intervensi ekstrim Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

(P2KP) yang melompati jenjang birokrasi peran Pemda. Program ini merupakan

kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia melalui pinjaman Loan

IDA credit yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Intervensinya ditekankan pada penciptaan

lapangan kerja dan penyediaan dana pinjaman bergulir serta pengembangan prasarana


dan sarana dasar lingkungan dengan penyediaan pendampingan pihak Konsultan

Manajemen Wilayah dan Fasilitator Kelurahan (KMW dan Faskel).

Program ini memiliki beberapa tujuan, antara lain; pertama, P2KP adalah

sebuah program pemberdayaan masyarakat. Utamanya ditujukan bagi masyarakat

miskin di daerah perkotaan yang menerima dampak paling berat akibat krisis

ekonomi. Dijelaskan pula bukan berarti masyarakat miskin pedesaan tidak

diperhatikan. Tetapi masyarakat perkotaan menjadi skala prioritas utama program ini,

karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain sandaran ekonomi keluarganya.

Di sisi lain menurut pemahaman penulis, masyarakat miskin perkotaan karena

kondisi dan pengaruh kepentingan tertentu, memiliki peluang besar untuk melakukan

gerakan massa guna memperoleh hak-hak dasar mereka. Bahkan yang paling ekstrim

sekalipun. Seperti pernah terjadi, terprovokasinya gerakan anarki dalam bentuk

penjarahan dan pengrusakan oleh sebagian massa daerah perkotaan sebagai akibat

kecemburuan sosial dan ekonomi. Sementara masyarakat pedesaan meskipun

memiliki peluang yang sama, tetapi karakter kepribadian dan lingkungan mereka

yang saling berbeda, kemungkinan melakukan gerakan massa relatif sangat kecil.

Kecuali provokasi bernuansa SARA, yang dilakukan secara sistematis untuk suatu

kepentingan politik.

Kedua, program P2KP bukan sekedar program pemberdayaan ekonomi yang

bersifat penyelamatan (rescue) atau pemulihan (recovery) yang berjangka pendek

seperti program sejenis lainnya. Tetapi lebih merupakan pengentasan kemiskinan

(poverty allviation) melalui pemberdayaan masyarakat (community empowerment)


secara utuh, simultan, berkelanjutan dan berjangka panjang. Di dalam

implementasinya, lebih diutamakan pemberdayaan dan perkuatan kelembagaan di

tingkat paling bawah (kelurahan) melalui pendekatan tribina (bina lingkungan,

ekonomi dan sosial). Artinya, menurut pemahaman penulis, melalui program P2KP

akan digali dan dibangun kembali akan budaya serta kelembagaan tradisional yang

kental akan nuansa kebersamaan dan gotong royong. Sebuah tata kehidupan yang

penuh dengan nuansa silih asah, silih asih dan silih asuh (saling mendidik, mengasihi,

dan membantu).

Ketiga, melalui pemberdayaan dan perkuatan kelembagaan masyarakat

diharapkan bisa dikembangkan suatu proses pengorganisasian yang aspiratif, terbuka,

adil dan demokratis yang mewakili kelompok usaha dari masyarakat di wilayah

sasaran program. Perwujudannya adalah pembentukan kelompok-kelompok

keswadayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan kelurahan sebagai wadah usaha

bersama baik di bidang ekonomi, sosial maupun untuk kegiatan lainnya.

Keempat, sebagai stimulan, melalui program P2KP diupayakan dana pinjaman

sebesar USD 100 juta (sekitar Rp 800 milyar) dari Bank Dunia guna membantu

masyarakat miskin di daerah perkotaan yang tergabung di dalam organisasi

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam rangka memberdayakan kehidupan

mereka baik di bidang ekonomi melalui pengembangan usaha kecil (small scale

bussiness), pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan serta

penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.

Artinya, sekali lagi menurut pemahaman penulis, bantuan dan pinjaman bagi


masyarakat miskin bukanlah tujuan utama program P2KP. Dana hanyalah sekedar

sarana untuk membangkitkan kesadaran masyarakat sasaran akan pentingnya

membangun keberdayaan.

Kelurahan sasaran P2KP di Kecamatan Medan Maimun adalah Kelurahan

Hamdan dan Kelurahan Kampung Baru, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Jumlah Kepala Rumah Tangga di Kelurahan Hamdan dan Kampung Baru

Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga No. Kelurahan Laki-laki % Perempuan % Total Jlh ART

1. Hamdan 212 69.74 92 30.26 304 586 2. Kampung

Baru 541 73.31 197 26.69 738 3.507

(Sumber : BPM, 2007)

Kualitas lingkungan perumahan dan permukiman jauh dibawah standar, dan

kelayakan mata pencarian yang tidak menentu. Kondisi ini diperlukan perbaikan di

segala sektor kehidupan masyarakat. Hal ini ditunjang dengan kondisi masyarakat

miskin Kelurahan Hamdan pada tahun 2006 dengan jumlah penduduk 9.624 jiwa,

atau 279 rumah tangga miskin. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk di Kelurahan

Kampung Baru 23.342 jiwa atau 721 rumah tangga miskin.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui

implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah

dilaksanakan di Kecamatan Medan Maimun.


1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana implementasi Program Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun.”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

a. Implementasi P2KP pada daerah penerima program tersebut.

b. Manfaat dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P2KP di Kecamatan

Medan Maimun.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap teori-teori dan konsep-konsep tentang efektivitas implementasi

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan kemiskinan.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun stakeholder lainnya

terhadap implementasi P2KP pada keluarga miskin.


1.5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian tersebut di atas untuk mempermudah pemahaman dalam

fokus kajian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan P2KP di tingkat masyarakat dititikberatkan

pada proses pembelajaran masyarakat. Sehingga pelaksanaan P2KP tidak hanya

berorientasi pada output/produk atau dilandasi prinsip sekedar terlaksana semata,

namun harus benar-benar memperhatikan dinamika proses, kesadaran kritis dan

pelembagaan nilai-nilai universal serta proses perubahan perilaku/sikap

masyarakat itu sendiri.

2. Penguatan kelembagaan oleh masyarakat yang merepresentasikan nilai-nilai dan

prinsip-prinsip universal sebagai pimpinan kolektif mereka dalam membangun

kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan.

3. Merencanakan/menentukan sendiri penanggulangan kemiskinan melalui PJM

Pronangkis yang merupakan dokumen hasil proses pembelajaran perencanaan

partisipatif masyarakat bersama perangkat kelurahan dan pihak terkait di

kelurahan setempat yang mencerminkan prioritas-priorotas program yang

disepakati bersama.

4. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan P2KP tidak hanya terbatas

pada peran monitoring, supporting, dan legitimator semata, melainkan juga peran-

peran fasilitasi, koordinasi, supervisi dan turut implementasi dalam beberapa

kegiatan.


PROGRAM P2KP

KEMITRAAN PEMDA DAN

MASYARAKAT

PENERAPAN KONSEP

TRIDAYA

DAYA PEMBANGUNAN

EKONOMI

DAYA PEMBANGUNAN

LINGKUNGAN

DAYA PEMBANGUNAN

SOSIAL

PENYUSUNAN PROGRAM

(PJM & RENTA PRONANGKIS)

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

PERUBAHAN SIKAP/PERILAKU

MASYARAKAT

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Implementasi

2.1.1. Pengertian Implementasi

Dalam kamus Webster (Solichin Abdul Wahab, 1997:64) pengertian

implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementation"

(mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out; to give practical

effect to” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan

dampak/berakibat sesuatu).

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah

sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik

ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih

dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang

memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika

dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting

dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana

yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (1991), dimana implementasi diartikan

sebagai "getting the job done" dan "doing it". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan

yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses

kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut


Jonse, menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang

dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources, Lebih lanjut

Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya

tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Van Meter dan Horn (1978:70) mendefinisikan implementasi kebijakan

sebagai berikut: “Policy implementation encompasses those actions by public and

private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and

objectives set forth in prior policy decisions. “Definisi tersebut memberikan makna

bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada

suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-

pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan,

baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa

sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh

pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan

organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu

ataupun kelompok).

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab,

1997:65) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan

sebagaimana berikut:


“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian." Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi

kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit

birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan

kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan

kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang

terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak

diharapkan.

Banyak model dalam proses implementasi kebijakan yang dapat

digunakan. Van Meter dan Horn dalam Samudra Wibowo et al. (1994),

mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan (a model of the

policy implementation process). Dalam model implementasi kebijakan ini

terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan

pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen

bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh

sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu

pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan

implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi

kerja (performance). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa


perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting

dalam prosedur implementasi.

Dengan memanfaatkan model-model tersebut, maka permasalahan yang

perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi

dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkan tingkat

efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur?

(Masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya

dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa petingkah rasa keterikatan

masing-masing orang dalam organisasi? (Hal ini menyangkut masalah

kepatuhan). Atas dasar pandangan seperti itu, Van Meter dan Van Horn

kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut :

a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan.

b. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-

pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Hal ini dikemukakan berdasarkan pada kenyataan bahwa proses

implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu.

Dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan

yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan,

terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi.

Standard dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung

terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standard

dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para


pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respon para

pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi

mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan

berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik

atau positip diantara para pelaksana. Standard dan tujuan juga mempunyai

dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas

penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan

hubungan para pelaksana dengan organisasi lain.

Hubungan antar sumber daya (resources) dengan kondisi sosial, ekonomi

dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa

tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga

masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan

dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek

keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain

untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan mensukseskan

suatu program kebijakan.

Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia,

masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok kepentingan yang

terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan karena keuntungan

yang diperolehnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional.

Demikian juga dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah


tertentu, mempengaruhi karakter-karakter agen-agen pihak pelaksana, disposisi

para pelaksana dan penyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Kondisi lingkungan diatas mempunyai efek penting terhadap kemauan

dan kapasitas untuk mendukung struktur birokrasi yang telah mapan, kwalitas,

dan keadaan agen pelaksana (implementor). Kondisi lapangan ini juga

mempengaruhi disposisi implementor. Suatu program kebijakan akan didukung

dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang

terorganisir, hanya jika para implementor mau menerima tujuan, standars dan

sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat

dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka.

Disamping itu karakteristik para agen implementor dapat mempengaruhi

disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajat kontrol secara berjenjang

dan tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap

tujuan dan sasaran organisasi, dalam mana impelementasi kebijakan yang efektif

sangat tergantung kepada orientasi dari para agen/kantor implementor kebijakan.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan impelementasi

kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada

gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

2.1.2. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka

diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan.


M. Irfan Islamy (1997, 102-106) membagi tahap implementasi dalam

dua bentuk, yaitu :

a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin

termasuk kebijakan yang bersifat non-self-executing, karena perlu

diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai.

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Slichin

Abdul Wahab, 1991, 36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi

sebagai berikut :

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan

secara jelas;

b. Menentukan standar pelaksanaan;

c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan

struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode;

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :

a. Menentukan jadwal;

b. Melakukan pemantauan;


c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan

program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau

pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan

penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan

Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, (1991) Mempelajari masalah

implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang

senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan.

Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses

pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk

mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada

masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga

yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga

memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang

berpengaruh pada implementasi kebijakan negara.

2.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III dalan Implementing Public Policy

(1980, 111) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan

atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya,

birokrasi, komunikasi, dan disposisi.


1). Faktor sumber daya (resources)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam

implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan

konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu

kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab

mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-

sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka

implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang

dimaksud antara lain mencakup :

a. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk

bisa melaksanakan tugas

b. Perintah

c. Anjuran atasan/pimpinan

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara

jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki

dengan tugas yang akan dikerjakan.

Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi

kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi

tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan,

dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat

dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar


para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam

bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan

orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara

mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas

dan kewajibannya.

Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa

kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang

mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana yang digunakan untuk

mengoperasionalisasikan implementasi suatu kebijakan yang

meliputi : gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya

akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan

atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan

diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

2). Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu

kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa

dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai

keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih

belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.


3). Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk

menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya,

harapan atau pengalamannya kepada orang lain (The Liang Gie,

1982). Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat

penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan

unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan

permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.

4). Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk

mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan,

jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor

tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan

mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut,

tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk

mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) keberhasilan implementasi rencana

dipengaruhi oleh otonomi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan kompleksitas

dari rencana itu sendiri.

Efektivitas suatu implementasi ditentukan oleh 6 kondisi yaitu :


1. Adanya perundang-undangan atau instruksi pemerintah yang memberikan

tanggung jawab tentang suatu kebijaksanaan yang jelas dan konsisten atau

menentukan pedoman bagi penyelesaian berbagai konflik yang akan dicapai.

2. Dengan perundang-undangan tersebut dimungkinkan pendayagunaan suatu teori

yang tepat dapat menemukenali faktor-faktor utama dalam kaitan sebab akibat

yang mempengaruhi tujuan kebijaksanaan yang hendak dicapai dan juga

memberikan wewenang serta kendali yang strategis bagi pelaksanaan atas

kelompok-kelompok sasaran untuk mencapai hasil yang diharapkan.

3. Perundang-undangan itu dapat membentuk proses implementasi sehingga dapat

memaksimalkan kemungkinan keberhasilan keterlibatan pihak pelaksana dan

kelompok sasaran.

4. Pemimpin badan/institusi pelaksana memiliki kapasitas kecakapan manajerial dan

politis, rasa pengabdian dan tanggung jawab pada upaya pencapaian sasaran yang

digariskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Program tersebut mendapat dukungan tokoh utama dari pihak legislatif atau

eksekutif, sedangkan lembaga yudikatif bersifat netral.

6. Tingkat prioritas sasaran-sasaran yang hendak dicapai tidak berubah meskipun

muculnya kebijakan publik yang saling bertentangan atau dengan terjadinya

perubahan kondisi sosial ekonomi yang mengurangi kekuatan teori keterkaitan

sebab akibat yang mendukung peraturan atau kekuatan dukungan politis

(Mazmanian, 1983).


Dalam implementasi kebijakan, bukan saja masalah komunikasi, informasi,

respon masyarakat tetapi juga pendanaan, waktu, jadwal kegiatan untuk mendukung

tim/organisasi pelaksana dalam melaksanakan tugas yang dipercayakann kepadanya

(Wahab, 1994).

Salah satu kendala yang menentukan efektivitas rencana program adalah

lemahnya mekanisme pengendalian pembangunan (development control). Hal ini

disebabkan oleh berbagai hal, antara lain karena pemerintah daerah seringkali tidak

mempunyai akses terhadap rencana-rencana pembangunan sektoral yang dibuat dan

ditentukan oleh pusat. Selain itu juga karena rencana-rencana yang telah disusun bisa

berubah total akibat adanya investasi berskala besar yang tidak diduga sebelumnya.

Sementara itu Devas dan Rakodi (1993) menyatakan bahwa betapapun baiknya

suatu rencana, kebijaksanaan atau program, semua itu tidak akan efektif jika tidak

didukung oleh sistem manajemen pengelolaan yang profesional. Ada dua aspek yang

menentukan : (1) kemampuan kelembagaan (adminstrative capacity) dan (2)

kemampuan politik (political will).

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana dipengaruhi oleh banyak

faktor/variabel baik dari dalam organisasi, birokrasi, struktur komunikasi dan

informasi yang diterima (Goggin, et al, 1990).

2.2. Pemberdayaan

Secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk

memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat


sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan

tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara (Modul P2KP:

2006).

Shardlow (1998:32) dalam Adi (2003:54) melihat bahwa pemberdayaan pada

intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha

mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa

depan sesuai dengan keinginan mereka.

Pemberdayaan tergantung pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhannya sendiri, karena kemiskinan mencerminkan ketiadaan pilihan bagi

seseorang. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan

langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian

yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan

mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain,

memberdayakannya (The Commission Global Government dalam Kartasasmita:

1996)

Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan

belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan

masyarakat dalam struktur kekuasaan. Kedua-duanya harus ditempuh, dan menjadi

sasaran dari upaya pemberdayaan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak

dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari

upaya pembangunannya sendiri.


Upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah (targetted). Ini yang secara

populer disebut pemihakan. Ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan

program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

Karena dasarnya adalah kepercayaan kepada rakyat, maka program ini harus

langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi

sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa

tujuan, yaitu supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan

kamampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu meningkatkan kemampuan

masyarakat dalam merancang, malaksanakan, mengelola dan

mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Selanjutnya, menggunakan pendekatan kelompok karena warga masyarakat

secara sendiri-sendiri yang kurang berdaya untuk memecahkan masalah-masalah

yang dihadapinya. Karena organisasi adalah satu sumber power yang penting, maka

untuk pemberdayaan, pengorganisasian masyarakat ini menjadi penting sekali.

Pendekatan kelompok juga adalah paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber

daya juga lebih efisien.

Yang terpenting pula adalah pendampingan. Masyarakat miskin pada umumnya

mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu,

pendamping diperlukan untuk membimbing mereka dalam upaya memperbaiki

kesejahterannya. Pendampingan ini dalam konsep pemberdayaan sangat esensial, dan

fungsinya adalah menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok

masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, atau dinamisator, serta membantu


mencari cara pemecahan masalah yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat itu

sendiri.

Pendampingan sosial sangat menentukan kerberhasilan program

penanggulangan kemiskinan. Mengacu pada Ife (1995), peran pendamping umumnya

mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan

peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

1. Fasilitator. Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi,

kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan

dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi,

memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan

pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

2. Pendidik. Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif

dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan

dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.

Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan

konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas

yang berkaitan dengan peran pendidik.

3. Perwakilan masyarakat. Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi

antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi

kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari

sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan

hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.


4. Peran-peran teknis. Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis.

Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi ‘manajer perubahan” yang

mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas

teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan analisis

sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi,

berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

2.3. Konsep Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak

tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian

masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara

berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian

masyarakat berupa institusi kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar

dan menguat bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa

mendatang serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan

kelompok peduli setempat.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan salah

satu upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan di daerah

perkotaan. Upaya ini membutuhkan dana yang cukup besar sehingga IBRD/IDA

perlu membantu (dalam hal ini memberi pinjaman) untuk mendanai program ini.

Agar program terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pihak peminjam


menetapkan indikator kinerja bagi keberhasilan program seperti yang tercantum

dalam dokumen “Loan Agreement” IBRD 4627/IDA 3535-IND.

P2KP meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses

perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan atau proses

pembelajaran (edukasi) masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan

peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian

masyarakatnya.

Kedua substansi P2KP tersebut sangat penting sebagai upaya proses

transformasi P2KP dari 'tataran proyek' menjadi 'tataran program' oleh masyarakat

bersama pemerintah daerah setempat. Bagaimanapun harus disadari bahwa upaya dan

pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah

pusat, melainkan justru yang terpenting harus menjadi prioritas perhatian dan

kebutuhan masyarakat bersama pemerintah daerah itu sendiri.

Substansi P2KP sebagai proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat

dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis

masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip

kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan

yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Proses

pembelajaran di tingkat masyarakat ini berlangsung selama masa Program P2KP

maupun pasca Program P2KP oleh masyarakat sendiri dengan membangun dan

melembagakan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK).


Sedangkan substansi P2KP sebagai penguatan kapasitas pemerintah daerah

dalam rangka mengedepankan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah,

dilakukan melalui; pelibatan intensif Pemda pada pelaksanaan siklus kegiatan P2KP,

penguatan peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D)

agar mampu menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(SPK-D) dan PJM Pronangkis Kota/Kab berbasis program masyarakat (Pronangkis

Kelurahan), serta melembagakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP).

Semua pendekatan yang dilakukan P2KP di atas, ditujukan untuk mendorong

proses percepatan terbangunnya landasan yang kokoh bagi terwujudnya kemandirian

penanggulangan kemiskinan dan juga melembaganya pembangunan berkelanjutan

(sustainable development).

Dengan demikian, pelaksanaan P2KP sebagai “gerakan bersama membangun

kemandirian dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai universal”

diyakini akan mampu membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku individu

ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku individu yang secara kumulatif

menimbulkan perubahan kolektif masyarakat inilah yang menjadi inti pendekatan

TRIDAYA, yakni proses pemberdayaan masyarakat agar terbangun: daya sosial

sehingga tercipta masyarakat efektif, daya ekonomi sehingga tercipta masyarakat

produktif dan daya pembangunan sehingga tercipta masyarakat pembangunan yang

peduli lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.


Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip

keseimbangan pembangunan, yang dalam konteks P2KP diterjemahkan sebagai

sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya.

Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection); dalam pengambilan

keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat

banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan

pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan

lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan

permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif.

Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang

kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan

penduduknya.

Pengembangan Masyarakat (Social Development); tiap langkah kegiatan P2KP

harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan

masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi

yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan

berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan

potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan

(vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam

program/kegiatan setempat.

Pengembangan Ekonomi (Economic Development); dalam upaya menyerasikan

kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah peningkatan kapasitas dan


keterampilan masyarakat miskin dan atau penganggur perlu mendapat porsi khusus

termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya

kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak

lingkungan fisik dan sosial.

Tujuan pelaksanaan P2KP adalah :

1. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan,

prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan,

yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada

masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam

proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi

masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya;

2. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial,

prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama

dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan

pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM);

3. Mengedepankan peran Pemerintah kota/kabupaten agar mereka makin mampu

memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengukuhan Komite

Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan

masyarakat serta kelompok peduli setempat.

Dalam pelaksanaannya, P2KP memiliki sasaran sebagai subyek dalam

kegiatannya, yaitu :


1. Masyarakat; warga kelurahan peserta P2KP dan BKM/lembaga masyarakat yang

mengakar serta KSM.

2. Pemerintah Daerah dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD); perangkat pemerintah tingkat kota/kabupaten sampai dengan lurah

yang terkait dengan P2KP dan anggota TKPKD.

3. Kelompok Peduli; perorangan/anggota asosiasi profesi, asosiasi usaha sejenis,

perguruan tinggi, LSM, dan sebagainya yang peduli dengan kemiskinan.

4. Para pihak terkait; bank, notaris, auditor publik, media massa (radio, tv, dan

sebagainya).

P2KP menekankan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Transparansi. P2KP menekankan transparansi dan penyebarluasan informasi di

semua tahapan program. Pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan harus

dilaksanakan secara terbuka dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.

2. Keberpihakan pada orang miskin. Setiap kegiatan ditujukan untuk meningkatkan

taraf hidup masyarakat, dengan mempertimbangkan dan melibatkan masyarakat

kurang mampu dalam setiap tahap kegiatan.

3. Partisipasi/melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat ditekankan, khususnya

pada kelompok miskin dan perempuan. Partisipasi harus menyeluruh, melalui

pengambilan keputusan atas kesepakatan seluruh masyarakat.

4. Kompetisi untuk dana. Harus ada kompetisi sehat antar kelurahan untuk

mendapatkan dana P2KP.


5. Desentralisasi. P2KP memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membuat

keputusan mengenai jenis kegiatan yang mereka butuhkan atau inginkan, serta

mengelolanya secara mandiri dan partisipatif.

P2KP bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan, sebagai berikut :

1. Diseminasi informasi dan sosialisasi tentang P2KP dilakukan dalam beberapa

cara. Lokakarya yang dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan

kelurahan untuk menyebarkan informasi dan mempopulerkan program. Di setiap

kelurahan dilengkapi papan informasi sebagai salah satu media informasi bagi

masyarakat. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait penyebaran informasi

(media massa, NGO, akademisi, anggota dewan) menjadi bagian dalam kegiatan

ini.

2. Proses perencanaan partisipatif di tingkat kelurahan dan kecamatan. Masyarakat

memilih fasilitator kelurahan untuk mendampingi dalam proses sosialisasi dan

perencanaan. Fasilitator kelurahan mengatur pertemuan kelompok, termasuk

pertemuan khusus perempuan untuk membahas kebutuhan dan prioritas

pembangunan di kelurahan. Masyarakat kemudian menentukan pilihan terhadap

jenis kegiatan pembangunan yang ingin didanai. P2KP menyediakan tenaga

konsultan sosial dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu

sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

3. Seleksi proyek di tingkat kelurahan dan kecamatan. Masyarakat melakukan

musyawarah di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk memutuskan usulan yang


akan didanai. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk

menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan. Forum antar kelurahan terdiri dari

wakil-wakil dari kelurahan yang akan membuat keputusan akhir mengenai proyek

yang akan didanai. Pilihan proyek adalah open menu untuk semua investasi

produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan.

4. Masyarakat melaksanakan proyek mereka. Dalam pertemuan masyarakat memilih

anggotanya untuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di kelurahan-kelurahan

yang terdanai. Fasilitator teknis P2KP mendampingi TPK dalam mendisain

prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja

umumnya berasal dari kelurahan penerima manfaat.

5. Akuntabilitas dan laporan perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK

harus memberikan laporan perkembangan kegiatan dua kali dalam pertemuan

terbuka di kelurahan, yaitu sebelum proyek mencairkan dana tahap berikutnya.

Pada pertemuan akhir, TPK akan melakukan serah terima proyek kepada

masyarakat, kelurahan dan Tim Pemelihara kegiatan.

Untuk mengelola P2KP, pemerintah Indonesia menunjuk Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) sebagai instansi pelaksana

(executing agency). Sementara itu, untuk membantu pengelolaan P2KP secara

nasional, dibentuk Tim Koordinasi P2KP (TK-P2KP) yang terdiri dari Bappenas,

Depdagri, Depkeu dan Dep. Kimpraswil, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi,

Kabupaten dan Kecamatan. Di tingkat Kecamatan, Kepala Seksi PMD bertindak


sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) P2KP lokal atau disebut Penanggung Jawab

Operasional Kegiatan (PjOK).

P2KP bekerja di wilayah beresiko tinggi dan sangat penting untuk

mempertahankan kontrol yang ketat dan sistem pemantauan untuk memastikan

bahwa dana yang disediakan telah dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

P2KP menerapkan sistem pengawasan sebagai berikut :

1. Pemantauan partisipatif oleh masyarakat. Pemantauan yang paling efektif adalah

yang dilakukan oleh penerima manfaat dari program, yaitu memilih langsung

badan pemantau untuk melihat pelaksanaan dan keuangan proyek. Anggota dari

komite pemantau ini akan melakukan pengecekan terhadap harga, penawaran,

pasokan barang, manfaat bagi masyarakat, pembukuan dan status kemajuan

pengerjaan prasarana. Tim pelaksana kegiatan ini juga berkewajiban untuk

melaporkan kemajuan dan keuangan proyek sebanyak dua kali kepada masyarakat

dalam “musyawarah pertanggungjawaban”. P2KP mewajibkan agar semua

informasi yang terkait dengan proyek diumumkan pada papan informasi yang

terdapat di kelurahan.

2. Pemantauan oleh pemerintah. Dana P2KP merupakan dana publik, sehingga

pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa kegiatan P2KP telah

dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana tersebut

juga telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semua jajaran pemerintah yang

terlibat dalam P2KP (DPRD, Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten, Bupati,

Camat, PjOK) memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan P2KP.


3. Pemantauan oleh konsultan. Pemantauan proyek juga merupakan tanggung jwab

bersama konsultan dan fasilitator P2KP. Konsultan di tingkat nasional, regional,

kabupaten, kecamatan dan fasilitator kelurahan semuanya berbagi tanggung jawab

untuk memantau kegiatan P2KP. Para konsultan melakukan kunjungan rutin ke

lokasi proyek untuk memberikan pendampingan teknis dan supervisi.

4. Mekanisme penanganan pengaduan dan masalah. Masyarakat dapat secara

langsung menyampaikan pertanyaan atau keluhan kepada fasilitator P2KP, staf

pemerintah, LSM atau mengirimkan keluhannya langsung ke kotak pos khusus.

P2KP membentuk unit penanganan pengaduan di tingkat pusat dan regional untuk

mencatat dan menindaklanjuti pertanyaan dan pengaduan masyarakat.

5. Pemantauan independen oleh masyarakat madani. Kelompok masyarakat seperti

LSM dan jurnalis turut melakukan pemantauan independen terhadap P2KP. PPK

mengontrak beberapa LSM yang terpilih dan cakap di setiap provinsi untuk

melakukan pemantauan rutin terhadap P2KP dan melaporkan perkembangan

kemajuan proyek setiap bulan. Jurnalis juga diundang untuk memantau dan

memberitakan serta menyiarkan berita mengenai temuan-temuan mereka di

lapangan.

6. Kajian keuangan dan audit. Tiga pihak yang secara rutin melakukan pemeriksaan

dan audit P2KP :

a. BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), lembaga audit milik

pemerintah. Setiap tahun BPKP mengaudit 5% sampel kegiatan P2KP. Di


tahun 2004, BPKP melakukan audit di 22 provinsi, 62 kabupaten, 190

kecamatan dan 593 kelurahan.

b. Unit Pelatihan dan Supervisi Keuangan NMC. P2KP mempunyai 7 (tujuh)

orang staf khusus untuk melakukan supervisi dan pelatihan keuangan. Unit ini

melakukan pemeriksaan keuangan dan yang terpenting adalah memberikan on

the job training bagi Unit Pengelola Keuangan (UPK), Tim Pelaksana

Kegiatan (TPK) dan kelompok pemanfaat pinjaman ekonomi. Audit keuangan

yang dilakukan oleh BPKP dan NMC mencakup 30% dari seluruh kecamatan

P2KP.

c. Misi Supervisi Bank Dunia. Bank Dunia bersama-sama dengan NMC dan

pemerintah melakukan misi supervisi tiap setengah tahun. Misi tersebut

sangat membantu dalam mengidentifikasi isu-isu manajemen dan berguna

untuk mengevaluasi kemajuan program di tingkat pusat maupun di lapangan.

Bank Dunia juga mengontrak perusahaan audit independen untuk mengaudit

semua proyek Bank Dunia termasuk P2KP.


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

Penelitian Eksplanasi (Explanatory Research), yaitu untuk menguji hubungan antara

variabel yang dihipotesiskan atau untuk mengetahui apakah sesuatu variabel

berasosiasi ataukah tidak dengan variabel lainnya (Faisal, 2000 : 21). Dan untuk

memperkuat hipotesis tersebut, akan dianalisis secara kuantitatif, sehingga

diharapkan dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh suatu gejala dengan gejala

lain.

3.2. Defenisi Konsep

Untuk memberikan batasan yang jelas tentang penelitian ini, penulis

mendefenisikan konsep-konsep yang digunakan sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Efektivitas implementasi suatu program/kegiatan dapat dilihat dalam bentuk

komunikasi yang dibangun, pemberian informasi, tanggapan/respon masyarakat


terhadap program/kegiatan tersebut, waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

program/kegiatan dan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

2. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan

program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan

kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan

lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga

dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan

pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-

prinsip universal.

3.3. Definisi Operasional

Untuk mengukur hubungan antar variabel, maka penulis merinci indikator-

indikator dari setiap variabel sebagai berikut:

Tabel 2. Mengukur Hubungan Variabel Variabel Dimensi Indikator

Implementasi Diseminasi a. Komunikasi b. Informasi c. Respon masyarakat d. Waktu pelaksanaan kegiatan e. Dana

Program Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan (P2KP)

1. Pengembangan Masyarakat

Masyarakat efektif : a. Peningkatan akses pelayanan sosial

- Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin

- Peningkatan mutu pendidikan bagi keluarga miskin


2. Pengembangan

Ekonomi 3. Perlindungan

Lingkungan

b. Pemenuhan keteresediaan pangan yang bermutu dan terjangkau.

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

d. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam

Masyarakat produktif : a. Penyaluran kredit

UKM/koperasi/perbankan. b. Peningkatan keterampilan melalui

pelatihan-pelatihan. c. Pengembangan peluang usaha. d. Terbukanya kesempatan kerja Masyarakat pembangunan : a. Terpenuhinya kebutuhan perumahan. b. Keadaan sanitasi yang layak dan

sehat. c. Perbaikan lingkungan pemukiman

kumuh. d. Partisipasi masyarakat miskin dalam

keseluruhan proses pembangunan

3.4. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh keluarga penerima

program P2KP di Kecamatan Medan Maimun yang berjumlah 1.637 orang. Adapun

jumlah populasi sebanyak 1.637 orang yang terdiri dari 839 orang di Kelurahan

Hamdan dan 798 orang di kelurahan Kampung Baru.

Sedangkan sampel yang menjadi bagian dari objek penelitian ditetapkan

dengan menggunakan teknik pengambilan sampel random sederhana, dengan

merujuk pada pendapat Suharsimi Arikunto (1996:104) yang mengatakan, apabila


populasi kurang dari 100 orang, maka diambil seluruhnya. Namun bila jumlah

populasinya lebih dari 100 orang, maka sampel diambil sebesar 10% - 15%, 20% -

25%, atau lebih.

Dengan demikian, besar sampel penelitian dengan mengacu kepada pendapat

Arikunto adalah 10% dari 1.637 yaitu sebesar 164 orang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan

pedoman (guide) wawancara mengenai seluk-beluk P2KP dan memahami

kondisi masyarakat yang ikut dalam program ini;

2. Kuisioner (Questionaire), yaitu berupa rangkaian atau kumpulan pertanyaan

yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian

dikirim kepada responden untuk diisi. Selanjutnya angket/kuisioner

dikembalikan kepada peneliti;

3. Observasi, yaitu menghimpun data penelitian melalui pengamatan peneliti

dengan cara penggunaan panca indera. Teknik observasi yang digunakan adalah

dengan mengamati perubahan mimik wajah responden saat dilakukannya

wawancara; dan


4. Studi dokumentasi dengan mempelajari buku dan/atau literatur, hasil-hasil

penelitian, catatan tertulis dan sebagainya yang relevan dengan tujuan penelitian

studi kasus ini.

3.6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Maimun, Medan.

3.7. Penentuan Skor

Melalui berbagai pertanyaan yang diajukan kepada responden maka akan

ditentukan skor dari setiap jawaban sehingga menjadi data yang kuantitatif. Setiap

alternatif jawaban akan diberi skor yang berbeda. Penentuan skor didasarkan pada

skala ordinal. Adapun penentuan skor dari setiap pertanyaan dengan alternatif

jawaban yang berbeda, yaitu :

- Untuk alternatif jawaban “a” diberi skor tertinggi = 3

- Untuk alternatif jawaban “b” diberi skor sedang = 2

- Untuk alternatif jawaban “c” diberi skor terendah = 1

Jawaban responden akan dikategorikan ke dalam beberapa kategori menurut alternatif

jawaban. Kategori tersebut diperoleh melalui interval.


Rumus untuk mencari interval adalah sebagai berikut :

66,03

13

=

−=

−=

bilanganBanyakterendahSkortertinggiSkorInterval

Dengan interval 0,66 maka kategori jawaban responden dapat diklasifikasikan

dengan urutan sebagai berikut :

1,00 s/d 1,66 : termasuk kategori sangat rendah

1,67 s/d 2,33 : termasuk kategori sedang

2,34 s/d 3,00 : termasuk kategori tinggi

3.8. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kuantitatif, yaitu analisis yang digunakan

untuk menguji hubungan atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dengan

menggunakan perhitungan statistik.

Dalam penelitian ini, penulis bersikap netral sehingga tidak mempengaruhi data.

Untuk itu penulis hanya melihat, bertanya, mendengar, mencatat, merekam, dan

memperhatikan lalu berusaha menjabarkan atau menginterpretasikan data tersebut

untuk dianalisis sehingga dapat memberikan kesimpulan setelah dilakukan

pengecekan ulang atas data tersebut.

Setiap kembali dari lapangan, data yang tercatat di field note dipindahkan

sekaligus mengklasifikasikannya ke dalam tema atau kategori tertentu. Ada


kemungkinan dalam pengklasifikasian ini terungkap pula yang masih diperlukan,

untuk itu dapat dicatat agar penelitian berikutnya data yang diperlukan dapat

terjaring.

3.8.1. Koefisien Korelasi Product Moment

Metode pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

yang ditimbulkan oleh variabel bebas (Program Penanggulangan Kemiskinan di

Perkotaan (P2KP) terhadap variabel terikat (Kemiskinan).

Koefisien Korelasi Product Moment dapat diperoleh melalui rumus sebagai

berikut:

))(())((

)()()(2222∑ ∑∑

∑∑

∑ ∑−−

−=

yynxxn

yxxynrxy

Keterangan :

rxy : koefisien korelasi

x : variabel bebas

y : variabel terikat

n : jumlah sampel/responden

Hasil perhitungan akan memperlihatkan 3 kemungkinan yaitu :

1. Koefisien korelasi (rxy) bernilai positif, artinya kenaikan salah satu variabel

diikuti oleh variabel lainnya. Dalam hal ini terjadi korelasi searah.


2. Koefisien korelasi (rxy) bernilai negatif, artinya kenaikan salah satu variabel

diikuti dengan turunnya variabel yang lain. Dalam hal ini terjadi korelasi

berlawanan.

3. Koefisien korelasi (rxy) bernilai 0, artinya salah satu variabel tetap meskipun

variabel yang lain mengalami perubahan. Dalah hal ini kedua variabel tidak ada

asosiasi atau dengan kata lain kedua variabel tidak mempunyai hubungan.

Untuk mengetahui besar kecilnya hubungan yang ada tersebut, maka

digunakan penafsiran sebagai berikut :

Antara 0,00 s/d 0,19 : hubungan sangat rendah

Antara 0,20 s/d 0,39 : hubungan rendah

Antara 0,40 s/d 0,59 : hubungan sedang

Antara 0,60 s/d 0,79 : hubungan tinggi

Antara 0,80 s/d 1,00 :hubungan sangat tinggi (Sugiyono, 2002 : 149).

3.8.2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar

(persentase) pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

D = (r2) x 100%

Keterangan :

D : koefisien determinasi

r : koefisien korelasi product moment (Sugiyono, 2002 : 149)


3.9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dijadwalkan selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari Oktober 2007 dan

diharapkan selesai pada Desember 2007.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Singkat Kantor Kecamatan Medan Maimun

Kecamatan Medan Maimun merupakan bagian dari wilayah pemerintah daerah

Kota Medan. Kecamatan Medan Maimun terletak di wilayah Selatan Kota Medan

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Polonia

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Kota

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Johor

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Barat

Kecamatan Medan Maimun dengan luas wilayahnya 334,50 Ha.

Kecamatan Medan Maimun dengan penduduknya berjumlah : 65.387 Jiwa

(Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemko Medan, 2007).

Kecamatan Medan Maimun terdiri dari 6 kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Sukaraja

2. Kelurahan Aur

3. Kelurahan Jati

4. Kelurahan Hamdan

5. Kelurahan Sei Mati

6. Kelurahan Kampung Baru


Visi Kecamatan Medan Maimun : “terwujudnya pelayanan prima kepada

masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta

keamanan, kebersihan dan keindahan”.

Misi Kecamatan Medan Maimun adalah :

1. Meningkatkan kualitas jasa pelayanan kepada masyarakat kelurahan.

2. Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan kepada masyarakat.

3. Meningkatkan sumber daya pemberi jasa pelayanan kepada masyarakat.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam manejemen pembangunan

kelurahan.

5. Meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Tupoksi Kecamatan Medan Maimun adalah :

1. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah;

2. Menyelenggarakan pelayanan Pemerintahan Kecamatan;

3. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan;

4. Memantau dan mengendalikan program kerja Kelurahan;

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun untuk keadaan bulan

November 2007 sebagai berikut :


Tabel 3. Jumlah Pegawai di Kecamatan Medan Maimun

No. Nama Pegawai Golongan Jabatan 1. Arfan Harahap, S.Sos. III/c Camat 2. Surianto A.W, BA III/c Kasi Trantib 3. Makbul Lubis, BA III/c Kasi Pemerintahan 4. Rahmawati III/c Kasi PMK 5. Dra. Nurlisa III/c Kasi Pelayanan Umum 6. H. Effendi Harahap III/c Kasi Kesos 7. Sukarsih, BA III/c Staf 8. Nurhayati III/b Staf 9. Anni Kholila III/a Staf 10. Jahmada Siregar III/a Staf 11. Sabbit Lutfah III/a Staf 12. Sri Retnowati R II/a Staf 13. Chairuddin II/c Staf 14. Dahlan II/d Staf 15. Sofian Siregar II/d Staf 16. Nilawati Purba PHL Staf 17. Winda, SH PHL Staf

CAMAT

DINAS/ INSTANSI

SEKCAM

KASI PELAYANAN UMUM

KASI KESOS

KASI PMK

KASI TRANTIB

KASI PEMERINTAHAN

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun


4.1.1. Kondisi Umum Kelurahan Hamdan

Kelurahan Hamdan merupakan salah satu kelurahan dari enam kelurahan yang

berada di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang

luasnya mencapai 52.2 Ha yang berbatasan dengan:

1. Sebelah utara : Kecamatan Medan Polonia

2. Sebelah selatan : Kelurahan Kampung Baru

3. Sebelah barat : Kelurahan Aur

4. Sebelah timur : Kelurahan Jati

Kelurahan Hamdan merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Medan

yang wilayah administratifnya meliputi 10 lingkungan.

Dilihat dari data kependudukan, jumlah penduduk Kelurahan Hamdan secara

keseluruhan adalah 9.759 jiwa yang terdiri dari 4.779 jiwa penduduk laki-laki dan

4.980 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah keluarga Pra-KS adalah 304

KK.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan

Maimun yang sebagian besar bermata pencaharian pokok sebagai pegawai dan

berjualan (wiraswasta) secara umum cukup baik. (Dokumen PJM Pronangkis

Kelurahan Hamdan)

Sesuai dengan hasil FGD (Focus Group Discussion/Diskusi Kelompok

Terarah) tentang persoalan kemiskinan yang dilakukan dari tingkat lingkungan dan

kelurahan, maka didapatlah kriteria dan ciri kemiskinan menurut warga Kelurahan

Hamdan adalah sebagai berikut :


a. Pendapatan per bulan berkisar antara Rp 300.000 – Rp 800.000,

b. Pekerjaan tidak menentu,

c. Rumah/tempat tinggal tidak layak huni,

d. Tidak memiliki rumah sendiri (numpang/ngontrak),

e. Pendidikan rendah,

f. Pola makan 2 x sehari dengan gizi yang tidak cukup,

g. Janda tua, penyandang cacat, kaum jompo dan anak yatim/piatu terlantar.

Ada beberapa permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil pemetaan

swadaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang difasilitasi oleh Tim

Pemetaan Swadaya sebagai berikut :


Tabel 4. Permasalahan Masyarakat Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan

NO IDENTIFIKASI PERMASALAHAN I. Permasalahan Lingkungan 1. Beberapa saluran pembuangan air tidak lancar sehingga menimbulkan

penyakit menular dan demam berdarah. 2. Beberapa lingkungan belum memiliki sumber air bersih. Masyarakat

memanfaatkan sumber air sungai untuk mandi, cuci, dan lain-lain sehingga kesehatan masyarakat sangat buruk.

3. Lampu jalan antar lingkungan dan gang tidak berfungsi sehingga menghambat aktivitas masyarakat.

4. Lima puluh rumah KK miskin dalam kondisi rusak berat sehingga tidak layak huni.

5. Kondisi jalan lingkungan, antar gang/pinggiran sungai dalam kondisi rusak berat. Apabila hujan turun, jalan berlumpur, becek dan menimbulkan penyakit kulit di masyarakat.

6. Terdapat bangunan sekolah yang dalam kondisi rusak, bocor, dan lain-lain. 7. Masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai tidak memiliki MCK umum. II Permasalahan Ekonomi 1. Penghasilan rendah, sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan sekolah

anak, makan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. 2. Banyak usaha katering, warung, kedai yang tidak berkembang. 3. Tidak ada modal yang cukup. 4. Sulit untuk mengajukan kredit karena banyak syaratnya dan bunga tinggi. 5. Masyarakat belum memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam

mengelola usahanya. III. Permasalahan Sosial 1. Beberapa orang dari masyarakat kelurahan, terdapat enam orang yang cacat

dalam usia yang produktif. 2. Banyak orangtua jompo dan kaum janda yang kurang terurus. 3. Banyak anak-anak yang terancam putus sekolah karena ketidakmampuan

orangtua dalam membiayai sekolah. 4. Banyak anak-anak yatim piatu yang kurang terurus dan tidak ada yang

menanggungjawabi.


4.1.2. Kondisi Umum Kelurahan Kampung Baru

Kelurahan Kampung Baru juga merupakan salah satu kelurahan dari enam

kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi

Sumatera Utara yang luasnya mencapai 127 Ha yang berbatasan dengan:

1. Sebelah utara : Kelurahan Sei Mati

2. Sebelah selatan : Kecamatan Medan Johor

3. Sebelah barat : Kecamatan Medan Polonia

4. Sebelah timur : Kecamatan Medan Kota

Kelurahan Kampung Baru merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota

Medan yang wilayah administratifnya meliputi 21 lingkungan.

Dilihat dari data kependudukan, jumlah penduduk Kelurahan Kampung Baru

secara keseluruhan adalah 24.790 jiwa yang terdiri dari 12.333 jiwa penduduk laki-

laki dan 12.457 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah keluarga Pra-KS

adalah 738 KK.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan

Medan Maimun yang sebagian besar bermata pencaharian pokok sebagai buruh

swasta dan berjualan (pedagang) secara umum cukup baik. (Dokumen PJM

Pronangkis Kelurahan Kampung Baru)

Sesuai dengan hasil FGD (Focus Group Discussion/Diskusi Kelompok

Terarah) tentang persoalan kemiskinan yang dilakukan dari tingkat lingkungan dan

kelurahan, maka didapatlah kriteria dan ciri kemiskinan menurut warga Kelurahan

Kampung Baru adalah sebagai berikut :


a. Tidak memiliki rumah/sewa/menumpang,

b. Pendidikan kepala keluarga rendah,

c. Pekerjaan tidak tetap,

d. Penghasilan rendah, maksimal Rp 850.000/bulan/KK,

e. Jumlah tanggungan minimal 1 orang,

f. Kondisi rumah yang tidak layak huni (lantai tanah, tepas, atap seng dan lantai

semen, dinding papan, atap seng),

g. Anak-anak tidak sekolah/putus sekolah karena biaya mahal,

h. Banyak janda, duda, jompo dan yatim piatu kurang mampu.

Adapun masalah-masalah yang ditemui pada saat pemetaan swadaya oleh

relawan tim pemetaan swadaya yangterdiri dari unsur warga masyarakat, BKM, tim

fasilitator P2KP dan aparat Kelurahan Kampung Baru dan lokakarya PJM Pronangkis

di Kelurahan Kampung Baru adalah sebagai berikut :


Tabel 5. Permasalahan Masyarakat Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan

NO IDENTIFIKASI PERMASALAHAN I. Permasalahan Lingkungan 1. Kondisi jalan lingkungan mayoritas sudah tidak layak, baik jalan gang-gang

kecil maupun gang besar. 2. Fasilitas saluran air yang tidak lancar sehingga menyebabkan banjir. Selain

itu ada lokasi yang belum punya parit. 3. Beberapa jalan di gang tidak punya lampu penerangan sehingga menjadi

gelap dan sangat mengganggu bagi yang melintasinya. II. Permasalahan Sosial 1. Tidak adanya fasilitas atau sarana untuk mengurus dan menampung orangtua

jompo atau lanjut usia (lansia). Kondisi mereka mayoritas cukup mengkhawatirkan karena keluarganya rata-rata tergolong warga yang tidak mampu.

2. Rumah-rumah yang tidak layak huni sehingga sangat rentan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan jiwa warga yang bersangkutan.

3. Jumlah anak yatim piatu cukup tinggi. 4. Jumlah anak yang terancam putus sekolah dan putus sekolah cukup banyak. 5. Jumlah orang sakit menahun masih terbilang tidak begitu banyak. Kondisi

meresa sangat memprihatinkan. III. Permasalahan Ekonomi 1. Warga miskin tidak punya modal dan/atau kekurangan modal untuk usaha

mereka yang dapat meningkatkan perkenomian keluarganya. 2. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi, baik pengangguran asli maupun

pengangguran terselubung. 3. Sebagian warga miskin tidak pernah mendapatkan pelatihan SDM yang dapat

membuat mereka lebih mengembangkan diri.


4.2. Pedoman Umum P2KP

Penanggulangan kemiskinan didasarkan pada nilai-nilai universal kemanusiaan

(moral) agar dapat menghasilkan kebijakan pembangunan berdasar prinsip

kemasyarakatan (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainability

development) yang dilaksanakan melalui kegiatan Tridaya, baik dalam bidang

lingkungan, sosial dan ekonomi.

P2KP menggunakan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada kelompok

(dalam hal ini masyarakat kelurahan) untuk mendorong tumbuh berkembangnya

modal sosial. Modal sosial dalam hal ini adalah nilai-nilai kemanusiaan dan nilai

kemasyarakatan yang digunakan masyarakat untuk berinteraksi dalam menyelesaikan

permasalahan kemiskinan secara mandiri.

Visi P2KP

Melalui implementasi P2KP dapat diwujudkan masyarakat madani, yang maju,

mandiri dan sejahtera dalam lingkungan pemukiman sehat, produktif dan lestari.

Misi P2KP

Membangun masyarakat madani yang mampu menjalin kebersamaan dan

sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi

kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan

pemukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.


Nilai-Nilai P2KP

Nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus dilaksanakan P2KP adalah jujur,

dapat dipercaya, ikhlas/kerelawanan, adil, kesetaraan, kesatuan dalam keragaman.

P2KP memiliki langkah-langkah pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan yang dikenal dengan siklus P2KP. Siklus tersebut sebagai berikut :

1. Sosialisasi substansi P2KP dilakukan secara personal maupun melalui forum-

forum pertemuan warga di tingkat kelurahan. Sosialisasi juga dilakukan melalui

media komunikasi elektronik, diseminasi melalui poster, brosur spanduk maupun

leaflet. Strategi sosialisasi dilaksanakan mengacu pada hasil pemetaan sosial

(social mapping) tim fasilitator.

2. RKM (Rembug Kesiapan Masyarakat) untuk mengkonfirmasi kembali, apakah

masyarakat kelurahan siap menerima atau menolak melaksanakan P2KP dengan

segala konsekuensi partisipasi dan kontribusinya.

3. FGD (Focus Group Discussion) Refleksi Kemiskinan memiliki tujuan utama

mengidentifikasi kriteria, karekteristik, faktor-faktor penyebab kemiskinan dan

manggalang kepedulian untuk warga miskin.

4. Pemetaan Swadaya sebagai proses pemetaan dan analisis potensi, masalah dan

kebutuhan masyarakat (need assesment) diklasifikasikan dalam :

a. Prasarana Lingkungan (fisik), berkaitan dengan kebutuhan pembangunan

prasarana pemukiman.

b. Ekonomi produktif, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pengembangan

usaha kecil ekonomi produktif sektor informal.


c. Pengembangan sosial dan peningkatan sumber daya manusia melalui

pelatihan keterampilan dan kelompok potensial, disamping pemenuhan

kebutuhan warga miskin terhadap bantuan maupun santunan sosial.

5. Pembentukan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai proses

pengorganisasian masyarakat dilaksanakan melalui Rembug Warga.

BKM dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya untuk

memfasilitasi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara demokratis,

partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam proses penanggulangan kemiskinan

partisipatif.

BKM diperankan sebagai motor penggerak dalam melembagakan dan

membudayakan kembali modal sosial (social capital) berupa nilai-nilai sosial,

kejujuran, solidaritas sosial, tanggung jawab sosial, yang berpotensi menjalin

jaring sosial (sosial networking).

6. Perencanaan partisipatif diwujudkan dalam proses untuk menyusun PJM

Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan

Kemiskinan).

PJM Pronangkis dirumuskan berdasarkan data-data tabulasi potensi dan

masalah melalui kegiatan pemetaan swadaya (survei kampung sendiri). PJM

Pronangkis selanjutnya dijadikan sebagai acuan pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan di kelurahan setempat. Permasalahan dan potensi

yang telah diinventarisir dalam PJM Pronangkis diharapkan dapat mendorong

pemecahan masalah berbasis kebutuhan masyarakat.


7. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terbentuk dan tumbuh bersama

masyarakat.

Pembentukannya berdasarkan pada data-data kebutuhan masyarakat di dalam

PJM Pronangkis dilengkapi dengan usulan-usulan (proposal) kegiatan yang diajukan

kepada BKM.

KSM mengakses dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) P2KP melalui

kegiatan Tridaya. Rencana kegiatan KSM disesuaikan dengan daftar kebutuhan yang

telah tertuang dalam PJM Pronangkis dan diseleksi berdasarkan skala prioritas. KSM

dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan apabila termasuk dalam

kualifikasi dan prioritas yang disetujui melalui rapat BKM.

Siklus ini dimaksudkan agar apa yang dilakukan masyarakat dalam upaya

penanggulangan kemiskinan berjalan terarah dan bertahap serta tetap berada dalam

koridor yang telah digariskan. Sejak sosialisasi awal pada tahap pemanfaatan BLM

telah terjadi proses yang cukup panjang dan melelahkan, namun demikian pada

awalnya memang agak sulit karena masyarakat belum terbiasa dengan kondisi atau

proses pelaksanaan program seperti di P2KP, akan tetapi dengan berbagai upaya yang

dilakukan salah satunya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan

pentingnya rembug-rembug atau pertemuan untuk menggali informasi serta

menanamkan kepada masyarakat bahwa program ini sifatnya bottom-up. Pada

akhirnya masyarakat bisa menerima dan menjalankan program ini dengan antusias,

walau seluruhnya belum terlibat secara langsung, akan tetapi minimal sudah muncul


kesadaran kritis masyarakat betapa pentingnya menanggulangi kemiskinan secara

bersama-sama dan itu merupakan tanggung jawab bersama pula.

Pada siklus pemanfaatan BLM juga telah ditekankan bahwa dana yang ada

sifatnya hanya stimulan atau rangsangan bagi masyarakat sebagai suatu proses

pembelajaran dalam mengelola dana sendiri yang ditujukan untuk pelaksanaan

Tridaya (Lingkungan, Sosial dan Ekonomi) yang kesemuanya diawali melalui

rembug/pertemuan guna menemukenali persoalan yang ada di masyarakat, kemudian

dirumuskan dan disepakati secara bersama-sama yang pada akhirnya menjadi sebuah

program sesuai kebutuhan yang juga dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan

memanfaatkan BLM, swadaya dan bantuan dari pihak-pihak yang peduli terhadap

penanggulangan kemiskinan.

Dalam implementasinya, P2KP berorientasi pada beberapa komponen yang

direalisasikan ke dalam bentuk pelaksanaan pendampingan pada masyarakat, yaitu:

A. Pengembangan Masyarakat dan Mengedepankan Peran Pemerintah

1. Pengembangan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan dalam P2KP tidak berorientasi pada output/produk atau

dilandasi prinsip sekedar terlaksana, namun justru memperlihatkan nuansa

pembelajaran, dinamika proses, kesadaran kritis, pelembagaan nilai-nilai dan proses

perubahan perilaku/sikap masyarakat.

2. Relawan-relawan masyarakat

Relawan adalah pribadi-pribadi dari warga masyarakat setempat yang

bersedia secara ikhlas mengorbankan sebagian waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi,


maupun bentuk pengorbanan lainnya untuk mengabdikan diri bagi perjuangan

memperbaiki taraf hidup dan harkat serta martabat masyarakat miskin serta kelompok

masyarakat rentan (anak yatim piatu, jompo, korban bencana).

Keberadaan relawan untuk membantu masyarakat, terutama warga miskin,

agar mampu melakukan proses pembelajaran dan menjadi motor penggerak bagi

tercapainya kemandirian masyarakat. Relawan mendapatkan pendampingan serta

penguatan kapasitas melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan tim fasilitator.

3. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

BKM adalah lembaga pimpinan kolektif representasi masyarakat kelurahan,

wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik

masyarakat berlandaskan nilai-nilai universal (value based).

Setiap keputusan BKM dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat

anggota BKM dengan menjunjung tinggi musyawarah mufakat sebagai norma utama

dalam seluruh proses pengambilan keputusan.

a. Proses Pembentukan BKM

Pembentukan BKM didahului FGD refleksi lembaga masyarakat berbasis

nilai dan identifikasi profil lembaga-lembaga yang ada melalui rembug warga

untuk merefleksikan dan mengevaluasi lembaga-lembaga yang telah ada di

kelurahan.

Rembug warga tingkat kelurahan mengandung dua opsi keputusan :

a) Merevitalisasi dan memampukan lembaga masyarakat yang telah ada

sebagai BKM.


b) Membentuk lembaga baru sebagai BKM.

b. Keanggotaan BKM

Anggota-anggota pimpinan kolektif BKM tidak digaji atau menerima

imbalan secara rutin. Kesempatan dan kepercayaan dari masyarakat merupakan

imbalan yang tidak ternilai harganya untuk dapat berbuat baik terhadap sesama

khususnya kaum miskin dan tertinggal/marjinal.

Anggota-anggota BKM dipilih oleh seluruh utusan-utusan warga

setempat dengan kriteria kualitas sifat kemanusiaan atau track record perbuatan

baiknya. Mekanisme pemilihan tanpa kampanye, tanpa pencalonan, dan

dilakukan secara tertulis serta rahasia.

c. Struktur Organisasi BKM

BKM memiliki alat kelengkapan organisasi sebagai pelaksana keputusan

BKM yang terdiri dari kesekretariatan (sekretariat) yang mengkoordinir Unit

Pengelola Keuangan (UPK) yang menangani kegiatan pengembangan ekonomi

produktif, Unit Pengelola Lingkungan (UPL) yang mengkoordinasikan

pembangunan prasarana lingkungan, dan Unit Pengelola Sosial (UPS) yang

mengkoordinasikan para relawan dalam Kelompok Belajar Kelurahan (KBK)

selain mengkoordinasikan kegiatan sosial.

Peran BKM adalah mewadahi aspirasi masyarakat dengan cara

melibatkan masyarakat agar proaktif dalam proses pengambilan keputusan

dalam program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di


wilayahnya dan memperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial,

ekonomi dan sarana prasarana dasar serta lingkungan bagi masyarakat miskin.

Fungsi BKM adalah :

1. Pusat penggerak dan pertumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan,

kemasyarakatan, demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat;

2. Pusat pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dan sebagainya);

3. Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis kegiatan

penanggulangan kemiskinan serta pembangunan;

4. Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan,

utamanya penanggulangan kemiskinan;

5. Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat;

6. Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat kelurahan; serta

7. Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan

kebijakan dan program pemerintah.

Tugas BKM adalah :

1. Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.

2. Mengorganisasi masyarakat untuk memutuskan visi, misi, rencana strategis

dan pronangkis.

3. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-

keputusan yang diambil.

4. Mendorong proses pembangunan partisipatif.


5. Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan

kontrol terhadap kebijakan, dan kegiatan UP-UP.

6. Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk

diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah kelurahan, kecamatan dan

kota/kabupaten.

7. Mengawal penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan.

8. Memfasilitasi jaringan dengan pihak lain.

9. Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP-UP.

10. Memonitor, memberikan masukan untuk berbagai kebijakan maupun

program pemerintah lokal.

11. Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat.

12. Membangun transparansi.

13. Membangun akuntabilitas.

14. Melaksanakan rapat anggota tahunan.

Sekretariat merupakan unsur pelaksana administrasi kegiatan sehari-hari

BKM, baik dalam hal administrasi organisasi maupun administrasi keuangan.

Kesekretariatan dibentuk oleh BKM sesuai dengan kebutuhan. Kesekretariatan

mempertanggungjawabkan kegiatan dan hasil kegiatannya kepada BKM.

Tugas sekretariat adalah :

1. Menyusun agenda rapat/pertemuan BKM.

2. Membuat dan menyampaikan surat undangan.

3. Bertindak sebagai notulis dalam setiap acara rapat/pertemuan BKM.


4. Memberikan laporan hasil notulensi kepada seluruh anggota BKM atau

pihak lain yang berkepentingan.

5. Mencatat administrasi keuangan BKM, secara :

a. Kronologis (menurut urutan waktu)

b. Sistematis (menurut cara-cara tertentu)

c. Informatif (dapat dimengerti/dipahami/logis)

d. Auditable (dapat di audit/diperiksa oleh pihak manapun yang terkait)

6. Melapor administrasi keuangan kepada BKM secara berkala.

Unit Pengelola Sosial (UPS) adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk

oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang

ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan-kegiatan di bidang sosial.

Peran UPS adalah mengimplementasikan tugas BKM dalam

meningkatkan peran sosial bagi masyarakat miskin, menggalang kepedulian,

kerelawanan dan solidaritas sosial serta melembagakan nuansa pembelajaran

melalui Komunitas Belajar Kelurahan (KBK).

Tugas UPS adalah :

1. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/panitia.

2. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/panitia

bidang sosial.

3. Membangun/mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media

warga/infokom.

4. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam KBK.


5. Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan,

beasiswa, sunatan massal, dan lain-lain

6. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung

program sosial UPS.

Unit Pengelola Lingkungan (UPL) adalah salah satu gugus tugas yang

dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan di bidang

pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman di wilayahnya. UPL

bertanggung jawab dalam penanganan rencana perbaikan kampung, penataan

dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman, tata

kelola yang baik (good goverance) di bidang permukiman, dan lain-lain.

Tugas UPL adalah :


2. Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar

lingkungan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh

KSM/panitia pembangunan

3. Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan

gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan

permukiman yang lestari, sehat dan terpadu.

4. Menggali potensi lokal yang ada di wilayahnya.


program lingkungan UPL.


Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah salah satu gugus tugas yang

dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman

bergulir dan administrasi keuangan, baik yang berasal dari dana stimulan BLM

P2KP maupun dari pihak-pihak lainnya yang bersifat hibah.

Tugas UPK adalah :


2. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/panitia

3. Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM,

mengadministrasikan keuangan


program ekonomi UPK.

KSM/panitia adalah sekumpulan warga, baik laki-laki maupun

perempuan yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan

adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama

sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin

dicapai bersama dalam mengatasi berbagi permasalahan kemiskinan yang

menyangkut sarana dan prasarana dasar, pengembangan sumber daya manusia

serta pengembangan ekonomi.


Tugas KSM/panitia adalah :

1. Membentuk KSM

2. Membuat kesepakatan/aturan main yang menjadi acuan KSM termasuk

susunan kepengurusan

3. Menyusun usulan kegiatan/proposal KSM secara rinci dan masuk akal

sesuai dengan aturan

4. Melaksanakan kegiatan yang sudah diverifikasi oleh BKM

5. Menggalang kepedulian dengan menumbuhkembangkan swadaya

masyarakat

6. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan

7. Menjaga dan memelihara keberlangsungan kegiatan.


Unit-Unit Pengelola

Masyarakat Kelurahan

Lurah BKM

Sekretariat

Unit Pengelola Sosial

Unit PengelolaLingkungan

Unit PengelolaKeuangan LKM

KSM/Panitia

Relawan-relawan kelurahan, media infokom warga, santunan sosial,

beasiswa, KBK, dll

KSM/Panitia KSM

Perbaikan sarana dan prasarana, permukiman,

neighbourhood development, dll

Pinjaman bergulir, usaha produktif, modal ventura,

channeling ekonomi, dll

Garis Perintah

Garis Fasilitasi

Garis Koordinasi

Gambar 3. Struktur BKM

4. Perencanaan Partisipatif Menyusun PJM Pronangkis

Penyusunan PJM Pronangkis adalah substansi utama dalam perencanaan

partisipatif. Perencanaan partisipatif dibuat dengan mempertimbangkan hasil-hasil

pemetaan swadaya yang telah dilakukan masyarakat, keterpaduan dengan rencana

dan program kelurahan maupun kebijakan Pemda setempat.

Pronangkis berisikan :


a. Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu visi, misi dan strategi

penanggulangan kemiskinan di kelurahan setempat.

b. Rencana Jangka Menengah penanggulangan, yaitu dalam jangka waktu 3

tahun.

c. Rencana Tahunan (Renta) yang berisi rencana detail investasi tahunan.

PJM dan Renta Pronangkis tidak boleh sebagai prasyarat untuk memperoleh

dana bantuan P2KP, namun sebagai media pembelajaran masyarakat untuk menyusun

program bersama. Muatan PJM dan Renta Pronangkis bukan hanya berisikan daftar

kegiatan yang didanai sumber dana BLM P2KP, melainkan program masyarakat

menyeluruh, termasuk dengan sumber dana swadaya masyarakat, APBD, ataupun

channeling dengan perbankan.

Pemerintah

Swasta dan Kel. Peduli

Koperasi

LKMD, LPMK,dll

Masy. Madani

BKM

Gambar 4. Kedudukan dan Posisi BKM

5. Komunitas Belajar Kelurahan (KBK)

BKM menjadi motor penggerak dalam membangun forum pembelajaran dalam

bentuk Komunitas Belajar Kelurahan (KBK), yang dipelopori para relawan setempat.


Sebagai wadah melembagakan dan menumbuh kembangkan proses

pembelajaran masyarakat, melalui diskusi-diskusi, kajian-kajian refleksi, best

practice dan tukar pikiran mengenai berbagai persoalan kemiskinan dan upaya

penanggulangannya agar lebih efektif dan berbasis nilai-nilai universal.

Hasi-hasil kajian dari KBK menjadi masukan bagi BKM untuk meningkatkan

kinerjanya dan juga menjadi masukan bagi pemerintah kelurahan hingga pemerintah

kota/kabupaten.

6. Forum Komunikasi Antar BKM (FKA BKM)

Untuk saling menunjang proses balajar dan fungsi kontrol sosial, BKM juga

membangun forum pembelajaran di tingkat Kecamatan dan Kota/Kabupaten dalam

bentuk FKA BKM. BKM memegang peranan strategi sebagai media perencanaan

dari bawah (bottom up planning). FKA BKM tingkat Kabupaten berfungsi penting

dalam bersinergi dengan Pemda dan KBP dalam menyusun SPKD (Strategi

Penanggulangan Kemiskinanan Daerah).

B. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Makna dana Stimulan BLM sebagai media pembelajaran masyarakat untuk

membangun kapital sosial dan menumbuhkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal

akses bagi masyarakat miskin ke sumber dana yang dapat langsung digunakan oleh

masyarakat miskin untuk upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

Masyarakat miskin mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar bersama

dalam melakukan kegiatan di bidang lingkungan, sosial dan ekonomi sesuai

kebutuhan wilayah masing-masing.


1. Alokasi Dana BLM

Besarnya dana BLM ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah

keluarga miskin (Pra KS dan KS1) di kelurahan penerima program. Jumlah

alokasi dana BLM untuk masing-masing kelurahan sasaran diinformasikan

secara terbuka. Sumber dana P2KP adalah hutang luar negeri yang harus

dibayar kembali oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali di kemudian

hari.

2. Penyaluran dan pencairan dana BLM ke BKM

Pencairan dana BLM ke BKM/masyarakat dilakukan secara bertahap, yaitu :

Tahap I sebesar 20%, Tahap II sebesar 50%, dan Tahap III sebesar 30% dari

total alokasi dana BLM untuk kelurahan sasaran melalui rekening bank yang

ditunjuk oleh BKM.

Pencairan dana BLM tahap I merupakan insentif terhadap proses pembelajaran

masyarakat dalam menyusun PJM dan rencana tahunan Pronangkis.

Pencairan dana BLM tahap II adalah insentif untuk proses pembelajaran

masyarakat dalam menyusun usulan-usulan kegiatan sesuai Pronangkis yang

telah disepakati bersama.

Pencairan dana BLM tahap III merupakan insentif untuk proses pembelajaran

masyarakat dalam memperkuat potensi keberlanjutan kegiatan, kelembagaan,

dana serta penerapan prinsip dan nilai yang dijunjung P2KP, khususnya pada

penyiapan fase terminasi.


C. Komponen Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)

Komponen PAKET adalah salah satu komponen program P2KP yang

dimaksudkan sebagai suatu upaya proses pembelajaran untuk membangun dan

melembagakan “kemitraan” antara masyarakat dengan pemerintah kota/kabupaten

dan kelompok peduli setempat (LSM, perguruan tinggi, pihak swasta, perbankan dan

lain-lain) dalam rangka terwujudnya sinergi upaya penanggulangan kemiskinan.

PAKET dilaksanakan di beberapa kota/kabupaten sasaran P2KP yang dipilih

dengan cara kompetisi sehat melalui mekanisme seleksi partisipatif dengan

melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota/kabupaten.

Kriteria seleksi lokal pelaksanaan PAKET sebagai berikut :

a. Kinerja pemerintah kota/kabupaten dalam mendukung pelaksanaan P2KP di

wilayah kerjanya dalam memfasilitasi siklus maupun Komunitas Belajar

Perkotaan (KBP).

b. Kinerja pemerintah kota/kabupaten dalam penguatan peran dan fungsi Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di wilayahnya.

c. Kinerja TKPK Daerah setempat serta kualitas dokumen Strategi Penanggulangan

Kemiskinan (SPK) setempat.


Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan

di Perkotaan (P2KP) di Kota Medan, dibentuklah Pembina Kecamatan, Penanggung

Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan

Pembina Kelurahan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor

411.4/1092/K/2006 tanggal 22 November 2006.

Tugas Pembina Kecamatan adalah :

1. Melakukan pemasyarakatan program P2KP kepada Lurah dan Perangkat

Kelurahan di wilayah kerjanya.

2. Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan

P2KP di wilayah kerjanya.

3. Melakukan pemantauan pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya dan menerima

serta memverifikasi laporan pada Lurah.

4. Bersama-sama dengan PJOK BLM membuat laporan pertanggung jawaban

penggunaan dana BOP Kecamatan.

Tugas Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) BLM adalah :

1. Memantau proses pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya sesuai dengan

pentahapan yang sudah ditentukan.

2. Melaksanakan pengadministrasian program yang meliputi menandatangani Surat

Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), memproses SPP ke KPPN, dan lain-lain.

3. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan. Laporan bulanan

dibuat rangkap empat untuk diserahkan sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada


Walikota c/q Bappeda Kota Medan. Laporan tersebut dikirim sebagai tembusan

kepada Camat, Lurah, dan BKM-BKM di wilayah kerjanya.

4. Membuat laporan pertanggung jawaban pada akhir masa jabatannya dan

menyerahkan kepada Walikota c/q Bappeda Kota Medan paling lambat 1 (satu)

bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir. Jika terjadi pergantian PJOK

antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus menyerahkan satu copy laporan

kepada PJOK penggantinya. Laporan pertanggung jawaban PJOK memuat

pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta

dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan BOP-PJOK.

5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan P2KP dengan Konsultan

dan/atau Tim Fasilitator (Faskel) serta bersama-sama menangani penyelesaian

persoalan/konflik dan pengaduan mengenai pelaksanaan P2KP di wilayah

kerjanya.

6. Melakukan pengecekan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada

BKM/UP maupun KSM dan masyarakat agar sesuai dengan usulan yang

diajukan.

Tugas Pembina Kelurahan adalah :

1. Membantu sosialisasi awal P2KP ke seluruh masyarakat di wilayahnya.

2. Memfasilitasi proses pemahaman masyarakat mengenai P2KP, dan atas nama

warga mengajukan surat ke KMW dan Bappeda, yang menyatakan kesiapan

warga masyarakat melaksanakan P2KP.


3. Memfasilitasi pendaftaran dan pengusulan relawan-relawan masyarakat secara

demokratis, transparansi dan akuntabel.

4. Memfasilitasi terselenggaranya FGD, rembug warga atau jenis pertemuan

lainnya yang melibatkan perangkat Pemerintah Kelurahan (termasuk

Lingkungan), masyarakat, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan

informasi maupun pelaksanaan tahapan kegiatan P2KP.

5. Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan BOP Kelurahan, dan

menyampaikannya kepada Walikota c/q Bappeda Kota Medan.

4.3. Implementasi P2KP di Kecamatan Medan Maimun

Implementasi P2KP di Kecamatan Medan Maimun khususnya di Kelurahan

Hamdan dengan membentuk BKM Hamdan dan di Kelurahan Kampung Baru dengan

membentuk BKM Mandiri Sejahtera beserta membentuk KSM-KSM di masing-

masing kelurahan.

Perkembangan pelaksanaan P2KP di Kelurahan Kampung Baru pada bulan

Agustus 2006 meliputi kegiatan sebagai berikut :

1.Minggu I & II : pemetaan sosial (social mapping) di daerah

basis/lingkungan.

2. Minggu III : sosialisasi di tingkat kelurahan dan penentuan jadwal

sosialisasi untuk tingkat basis serta pelaksanaan Rembug

Kesiapan Masyarakat (RKM) di lingkungan sekaligus

penjaringan relawan.


3. Minggu IV : pemasangan spanduk dan penyebaran brosur-brosur di

wilayah kelurahan, agar masyarakat mengetahui adanya

kegiatan P2KP di Kelurahan Kampung Baru.

Pada bulan September 2006 meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Minggu II : pelatihan relawan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14-16

September 2006.

2. Minggu III : refleksi kemiskinan di tingkat basis.

Selanjutnya perkembangan pelaksanaan P2KP di Kelurahan Hamdan pada

bulan Agustus 2006 meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Minggu I & II :pemetaan sosial (social mapping) di daerah

basis/lingkungan, penentuan jadwal untuk sosialisasi di

tingkat kelurahan.

2. Minggu III : sosialisasi di tingkat kelurahan dan penentuan jadwal

sosialisasi untuk tingkat basis/lingkungan.

Pada bulan September 2006 meliputi kegiatan sebagai berikut :

1.Minggu I : sosialisasi di tingkat basis dan Rembug Kesiapan Masyarakat

(RKM) di tingkat basis dan kelurahan serta penjaringan

relawan, pemasangan spanduk dan penyebaran brosur-brosur

di wilayah Kelurahan Hamdan.

2.Minggu III : pelatihan relawan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 19-21

September 2006.


Untuk pemanfaatan dana BLM Tahap I pada bulan Desember 2006, kelurahan

Kampung Baru dan Hamdan telah dilaksanakan dengan lingkup kegiatan mangacu

pada konsep Tridaya yaitu :

1. Komponen Lingkungan, pembangunan atau rehab sarana dan prasarana

lingkungan yang mendukung proses aktivitas masyarakat, misalnya pembetonan

jalan setapak, rehab jalan, pembuatan parit/drainase, pembuatan jembatan/titi,

penyediaan sarana air bersih dan fasilitas umum lainnya.

2. Komponen Sosial, yang umumnya dilakukan adalah pemberian santunan sosial

bagi orang tua jompo yang tidak produktif lagi, beasiswa bagi anak dari keluarga

tidak mampu, santunan anak yatim piatu, sunatan dan lain-lain.

3. Komponen Ekonomi, untuk BLM Tahap I, kegiatan ekonomi dititikberatkan pada

pelatihan-pelatihan ekonomi produktif, yang nantinya diharapkan selepas

mengikuti pelatihan dapat membuka usaha sendiri dengan kemampuan atau

keterampilan yang diperoleh pada saat pelatihan, antara lain pelatihan budidaya

ikan lele, tata boga, menjahit, dan pelatihan potensi diri.

Untuk pemanfaatan dana BLM Tahap II, pada awal bulan Oktober 2007 hingga

saat ini sudah ada yang dialokasikan untuk berbagai jenis kegiatan yang telah disetuji

yang didasarkan pada PJM Pronangkis. Kegiatan atau pekerjaan yang telah selesai

akan dibuatkan laporan pertanggungjawaban dalam upaya pengusulan BLM Tahap

III.

Pada BLM Tahap II ini tetap mengacu pada konsep Tridaya (Lingkungan,

Sosial dan Ekonomi). Untuk komponen ekonomi, selain pelatihan juga diadakan


pemberian bantuan modal yang sifatnya bergulir pada keluarga miskin yang

tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Untuk bantuan bergulir ini

diharapkan berjalan dengan baik sesuai harapan, karena pada dasarnya ini merupakan

salah satu ujian bagi kita semua, bagaimana mengelola dana dengan efektif yang

hasilnya akan bersama-sama dinikmati, yang maksudnya bahwa dana ini dikelola

sendiri oleh masyarakat dan hasil pergulirannya akan tetap dialokasikan untuk

masyarakat, baik itu sebagai penambahan modal usaha, pembangunan atau rehabilitas

sarana dan prasarana lingkungan serta bantuan yang sifatnya untuk memudahkan

masyarakat miskin dalam mengakses sumber daya yang lain. Diharapkan dengan

bantuan ini terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Keterlibatan pemerintah kelurahan dalam mendukung pelaksanaan program

P2KP sudah cukup baik dan saling berkerja sama membangun dalam

mensosialisasikan ke komponen masyarakat bersama-sama dengan konsultan (dalam

hal ini fasilitator kelurahan) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Pemerintah kelurahan tetap aktif dalam penggalangan swadaya masyarakat serta

memfasilitasi berbagai pertemuan-pertemuan untuk mengefektifkan fungsi

Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) sebagai sarana bagi semua komponen

masyarakat untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat.

Pemerintah kelurahan dalam merealisasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

tetap terlibat dan selalu memberikan pandangan sehingga masyarakat dapat

memanfaatkannya dengan baik. BLM disalurkan langsung dari Bank ke masyarakat

melalui BKM. Karena bagaimanapun, kegiatan P2KP merupakan kegiatan dari


masyarakat, dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat

tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Kota.

Sejak awal pelaksanaan program P2KP hingga saat ini, bahwasanya

pendampingan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kecamatan Medan Maimun

yang dalam hal ini melalui Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) selama

satu tahun lebih pelaksanaan program P2KP berbagai ragam model yang diterapkan

dalam melakukan pendampingan. Beberapa PjOK sudah berupaya semaksimal

mungkin untuk memfasilitasi proses pelaksanaan program P2KP di tingkat

kecamatan masing-masing dan tetap melakukan koordinasi dengan BKM-BKM di

kelurahan sasaran yang berada dalam wilayah kerjanya. Dalam hal ini Kecamatan

Medan Maimun berkoordinasi dengan BKM di kelurahan Kampung Baru dan

Hamdan.

Perlu adanya kerja sama yang maksimal untuk mendukung keberhasilan

program ini, baik pada tataran pemerintah pada level kelurahan hingga pada tingkat

kabupaten dan kota, swasta dan lembaga peduli lainnya. Dan untuk pihak kelurahan

dan PjOK terjadi sinergi dalam memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing,

yang salah satunya adalah memaksimalkan monitoring (pengawasan) lapangan,

evaluasi dan membangun harmonisasi terhadap stakeholder lainnya, agar kondisi riil

masyarakat dapat diketahui dan dirumuskan strategi apa yang perlu dilaksanakan jika

memang ada menemui kendala.

Program P2KP tidak menyediakan dana bagi masyarakat untuk selamanya, akan

tetapi program ini sifatnya menanamkan prinsip-prinsip kemasyarakatan dan nilai-


nilai universal kemanusiaan serta menjadi pondasi dalam upaya

menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat bagaimana menanggulangi

kemiskinan secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Dengan kesadaran tersebut, maka BKM-BKM yang ada di Kecamatan Medan

Maimun berupaya menjalin kerja sama dengan pihak lain baik dengan pemerintah

maupun swasta dan kelompok peduli lainnya. Untuk itu, dibutuhkan ketekunan dan

kesabaran dari berbagai pihak dengan mendorong agar bersama-sama memikirkan

persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Upaya tersebut telah terbukti dan sudah

berjalan, walaupun belum seluruhnya BKM telah menjalin kerja sama dengan pihak-

pihak lain. Salah satu jalinan kerja sama BKM dengan pihak lain diantaranya adalah

Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Medan, Sekolah Tinggi Teknik Sinar

Husny. Kedepannya diupayakan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain,

seperti pihak perbankan, perusahaan-perusahaan, perguruan tinggi dan pengusaha-

pengusaha yang komitmen dengan penanggulangan kemiskinan.

Selama pelaksanaan siklus P2KP di Kelurahan Kampung Baru dan Hamdan

mengalami banyak kendala, diantaranya :

1. Pemahaman masyarakat yang masih rendah/kurang tentang pelaksanaan P2KP,

terbukti dengan adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam beberapa

pelaksanaan pekerjaan,

2. Keterbatasan pemahaman BKM, UP dan KSM akan tugas masing-masing

sehingga terkesan tumpang tindih,


3. Pemahaman KSM yang terbatas mulai dari penyusunan proposal sampai

penyusunan pelaporan sehingga pelaksanaan sedikit terlambat,

4. Masyarakat yang selalu tidak tepat waktu ketika pemberian pelatihan-pelatihan,

5. Kurangnya kerjasama dengan kepling,

6. Pihak pemerintah (Lurah) dinilai kurang mendukung terhadap program,

7. Faktor alamiah seperti datangnya hujan dan terkadang menyebabkan banjir,

8. Keterbatasan dana sehingga ada masyarakat yang tidakmendapatkan santunan.

Namun, pada akhirnya kendala-kendala tersebut dapat diatasi dan masyarakat

dapat menerima serta menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Beberapa

manfaat yang dirasakan masyarakat penerima program P2KP di Kelurahan Kampung

Baru dan Kelurahan Hamdan, antara lain :

1. Komponen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana lingkungan : (a)

meningkatnya kebersihan dan kesehatan warga, (b) lancarnya aliran air, (c)

masyarakat tidak lagi memakai air sungai untuk konsumsi air minum, mandi,

cuci, (d) jalan bebas dari banjir dan transportasi lancar.

2. Komponen yang berkaitan dengan bidang ekonomi produktif : (a) meningkatkan

kualitas SDM, keterampilan teknis, (b) mengembangkan usaha kecil dan

meningkatkan pendapatan masyarakat, (c) lebih percaya diri dalam menciptakan

peluang usaha.

3. Komponen yang berkaitan dengan sumber daya sosial : (a) meningkatkan SDM

anak sekolah, (b) bantuan kemanusiaan, (c) meningkatkan kemampuan dan

kapasitas kerja, (d) tempat tinggal yang lebih layak huni.


4.4. Hasil Analisa Data

Pertanyaan mengenai variabel penelitian diberikan skor atau nilai dan

selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik analisa kuantitatif dengan

menggunakan perhitungan statistik yaitu rumus koefisien korelasi product moment

dan koefisien determinasi.

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis

menggunakan teknik pengumpulan data Library Research (Penelitian Kepustakaan),

observasi, Questionaire (Kuisioner) dan Interview (wawancara). Pada pengisian

kuesioner diberikan kepada 164 orang responden dan wawancara dilakukan kepada 2

orang responden.

4.4.1.Klasifikasi Data

Interpretasi data secara keseluruhan untuk masing-masing variabel penelitian

dapat dilakukan dengan mengklasifikasikannya terlebih dahulu, yaitu berdasarkan

nilai-nilai jawaban responden. Untuk penjelasan ini telah disebutkan sebelumnya

pada Bab III hal penentuan skor.

Untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan oleh responden tersebut

tergolong tinggi, sedang, atau rendah maka harus ditentukan telebih dahulu rata-

ratanya, yaitu dengan cara membagi jumlah skor jawaban dari variabel penelitian


dengan jumlah pertanyaan. Dari hasil pembagian tersebut dapat diketahui jawaban

responden tergolong dalam kategori yang mana.

Berdasarkan pengklasifikasian tersebut maka keseluruhan data yang diperoleh

dari responden untuk masing-masing variabel penelitian dapat didistribusikan

menurut kategori yang telah ditentukan. Berikut ini distribusi jawaban responden

yang disajikan dalam bentuk tabel beserta interpretasinya.


Tabel 6. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden untuk Variabel Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

No Nilai Jawaban Kategori Frekuensi PERSENTASE (%)1 2,34 - 3,00 Tinggi 121 73.8%2 1,67 - 2,33 Sedang 43 26.2%3 1,00 - 1,66 Rendah 0 0.0%

Jumlah 164 100.0% Sumber : Kuesioner variabel x

Tabel tersebut menunjukkan tentang jawaban responden terhadap variabel x

yaitu implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

bahwa nilai jawaban responden yang berada pada kategori tinggi ada sebanyak 121

orang (73,8%), kategori sedang sebanyak 43 orang (26,2%). Dari keseluruhan

responden yang berjumlah 164 orang tidak ada nilai jawaban yang berada pada

kategori rendah (0%).

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mengetahui dan memahami

dengan baik tentang implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) di

Kecamatan Medan Maimun. Dengan kata lain, masyarakat penerima program P2KP

pada Kelurahan Hamdan dan Kelurahan Kampung Baru sangat memahami substansi

dari program yang dimaksud. Adapun isi substansi pertanyaan berdasarkan indikator-

indikator yang mengacu pada konsep Tridaya, yaitu pengembangan masyarakat,

pengembangan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.

Hal ini terlihat dari jawaban kuesioner responden yang berkaitan dengan

implementasi P2KP dan juga wawancara yang diperoleh dari fasilitator kelurahan.


Salah satunya yang berkaitan dengan sosialisasi P2KP kepada masyarakat dilakukan

secara personal maupun forum-forum pertemuan warga (FGD) dan juga

menggunakan berbagai media seperti brosur dan poster. Tanggapan masyarakat

terhadap program ini bahwa mereka sangat mendukung penanggulangan kemiskinan

di lingkungan tempat tinggal mereka. P2KP merupakan pola atau program dimana

masyarakat diikutkan untuk memikirkan permasalahan kemiskinan, merencanakan,

dan melaksanakan sekaligus mengawasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh

kondisi lingkungan mereka sendiri. Dengan melibatkan dan memikirkan tentang

masalah kemiskinan, diharapkan masyarakat sendiri secara tepat akan membantu

mengatasi masalah tersebut.

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden untuk Variabel

Keluarga Miskin No Nilai Jawaban Kategori Frekuensi Persentasi (%)

1 2,34 - 3,00 Tinggi 6 3.7%2 1,67 - 2,33 Sedang 158 96.3%3 1,00 - 1,66 Rendah 0 0.0%

Jumlah 164 100.0%

Sumber : Kuesioner variabel y

Tabel di atas menunjukkan tentang jawaban responden terhadap variabel y

yaitu penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun bahwa nilai

jawaban responden yang berada pada kategori tinggi sebanyak 6 orang (3,7 %), untuk

kategori sedang sebanyak 158 orang (96,3 %) dan tidak ada responden (0 %) yang

berada pada kategori rendah.


Hal ini menunjukkan bahwa responden berada pada kategori sedang, artinya

belum sesuai dengan harapan. Hal ini dikarenakan variabel-variabel kemiskinan

masih melekat pada kehidupan masyarakat miskin di Kelurahan Hamdan dan

Kelurahan Kampung Baru. Kondisi kemiskinan ini diperburuk dengan kualitas

masyarakat yang memiliki kemampuan sumber daya manusia yang masih rendah,

kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar,

kelayakan mata pencaharian yang tidak menentu serta ditambah dengan kurangnya

akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai.


4.4.2. Analisis Data

Untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel maka digunakan

analisis korelasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data :

1. Koefisien Korelasi Product Moment

2. Koefisien Determinasi

Penjelasan mengenai teknik ini telah disebutkan penulis pada Bab III.

Koefisien Korelasi Product Moment

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel yang telah

dirumuskan dalam hipotesis, maka penulis menggunakan uji korelasi dengan

menggunakan Koefisien Korelasi Product Moment. Rumus yang digunakan untuk uji

korelasi tersebut adalah sebagai berikut :

))(())((

)()()(2222∑ ∑∑ ∑

∑ ∑ ∑−−

−=

yynxxn

yxxynrxy

Keterangan :

rxy : koefisien korelasi

x : variabel bebas

y : variabel terikat

n : jumlah sampel

Sesuai dengan data-data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dalam

proses penelitian, maka akan diperoleh perhitungan sebagai berikut :


∑X = 15.431

∑Y = 4.656

∑X2 = 1.461.405

∑Y2 = 132.664

∑XY = 438.518

(∑X)2 = 238.115.761

(∑Y) 2 = 21.678.336

Maka :

{ }{ }

{ }{ }

200917504,07675,349476

70216401221340110

7021678560.1554659

702162167833621756896238115761239670420

7184673671916952)4656(132664.164)15431(1461405.164

)4656()15431()438518(164

))(())((

)()()(

22

2222

=

=

=

=

−−−

=

−−

−=

−−

−=

∑ ∑ ∑∑∑ ∑ ∑

yynxxn

yxxynrxy

Dari hasil perhitungan diperoleh rxy = 0,20092 (dibulatkan) atau dengan kata

lain koefisien korelasi bernilai positif, artinya kenaikan variabel yang satu akan

diikuti oleh kenaikan variabel yang lainnya. Hubungan yang positif mengartikan


bahwa implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) di Kecamatan

Medan Maimun berpengaruh terhadap penurunan jumlah keluarga miskin.

Selanjutnya, koefisien korelasi tersebut dibandingkan dengan koefisien r-tabel.

Pada tabel koefisien korelasi product moment dengan taraf signifikan (α = 5%) yang

berarti tingkat kesalahan maksimal 5% atau tingkat kebenaran minimal 95% untuk

n=164, dengan ketentuan bila r-hitung lebih besar dari r-tabel maka hipotesis

alternatif diterima. Tetapi bila r-hitung lebih kecil dari r-tabel maka hipotesis nol

yang diterima. Berdasarkan ketentuan di atas diperoleh nilai r-tabel = 0,148. Atau

dengan kata lain, 0.20092 > 0.148 atau rxy > r. Sehingga hipotesis alternatif

diterima dan hipotesis nol ditolak.

Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut :

Hipotesis Nol :Tidak ada hubungan antara implementasi Program

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (X) dengan

penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan

Maimun (Y).

Hipotesis Alternartif : Ada hubungan antara implementasi Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (X) dengan penurunan

jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun (Y).

ATAU

Ho : µ = o (tidak ada hubungan)

Ha : µ ≠ o (ada hubungan)


Dengan analisis tersebut dapat diketahui apakah hipotesis yang diajukan dapat

diterima atau tidak. Dan ternyata r-hitung (0,20092) lebih besar dari r-tabel (0,148).

Dengan demikian koefisien korelasi 0,20092 itu dapat diterima atau hipotesis

alternatif diterima dan hipotesisi nol ditolak.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan interpretasi seberapa kuat hubungan

tersebut, maka digunakan pedoman berikut ini :

- Antara 0,00 s/d 0,19 : hubungan sangat rendah

- Antara 0,20 s/d 0,39 : hubungan rendah

- Antara 0,40 s/d 0,59 : hubungan sedang

- Antara 0,60 s/d 0,79 : hubungan tinggi

- Antara 0,80 s/d 1,00 : hubungan sangat tinggi (Sugiyono, 2002 : 149).

Berdasarkan koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,20092 termasuk

kepada kategori rendah. Jadi, terdapat hubungan yang rendah antara implementasi

Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) terhadap penurunan jumlah keluarga

miskin di Kecamatan Medan Maimun.

Koefisien Determinasi

Selanjutnya, untuk mengetahui sekaligus membuktikan hipotesis, yaitu

mengetahui seberapa besar hubungan yang ditimbulkan oleh variabel bebas

(implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan /P2KP) terhadap

variabel terikat (penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun)


digunakan Koefisien Determinasi. Rumus yang digunakan untuk menentukan

koefisien determinasi tersebut adalah sebagai berikut:

D = r2 x 100%

Keterangan :

D : koefisien determinasi

r : koefisien korelasi product moment (Sugiyono, 2002 : 149).

Maka diperoleh :

D = r2 x 100%

= (0.20092)2 x 100%

= 0,040368 x 100%

= 4,0368 %

Hubungan yang ditimbulkan oleh variabel bebas (implementasi Program

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terhadap variabel terikat

(penurunan jumlah keluarga miskin) di Kecamatan Medan Maimun adalah sebesar

4,0368 %.

Berdasarkan hasil analisis data di atas bahwa hubungan implementasi Program

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terhadap penurunan jumlah

keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun memiliki tingkat efektivitas yaitu

sebesar 4,0368% yang diperoleh berdasarkan indikator-indikator yang diolah penulis

meliputi implementasi, pengembangan masyarakat, pengembangan ekonomi,

perlindungan lingkungan dan kemiskinan, serta faktor-faktor lain yang tidak termasuk

dalam penelitian ini.


BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kemiskinan di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kompleksitas

permasalahan bangsa di tengah-tengah masa transisi perubahan yang cepat dan

kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian dalam skala global. Dalam kondisi

ketergantungan yang tinggi terhadap pinjaman luar negeri saat ini, maka upaya

penanggulangan kemiskinan di Indonesia, apapun bentuknya, perlu disertai dnegan

proses membangun kesadaran nasional dan sikap mandiri, baik di jajaran aparatur

Pemerintah Daerah maupun masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan daerah

dan masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan selama ini, sesungguhnya tidaklah kurang.

Berbagai program kemiskinan, yang didukung berbagai donor dengan framework

masing-masing, telah menyemarakkan program-program berbasis pemberdayaan

masyarakat. Namun, sangat disayangkan program-program tersebut kurang

terkoordinasikan dengan baik sehingga hasil yang diharapkan belum maksimal.

Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di

Kecamatan Medan Maimun, tentu ada kekurangannya disamping keberhasilannya.

Salah satu kekurangannya adalah ketidakmampuan menempatkan peran Pemerintah

Daerah (Pemda) secara proporsional sehingga tidak mendorong Pemda untuk ikut

merasa memiliki dan menjaga kesinambungannya.


Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang rendah

antara implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) dengan

penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun, dengan koefisien

korelasi yaitu 0,20092. Hubungan implementasi Program Penanggulangan

Kemiskinan (P2KP) terhadap penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan

Medan Maimun hanya sebesar 4, 0368%.

Walaupun hasil penelitian ini kurang memperlihatkan hubungan yang kuat,

namun pelaksanaan program ini baru merupakan tahapan awal dari program nasional

untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Karena program ini direncanakan

akan berlangsung sampai dengan tahun 2015. Untuk tahun 2007 P2KP reguler akan

berlanjut dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-P2KP

yang merupakan integrasi dan perluasan program-program penanggulangan

kemiskinan sebelumnya yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

5.2. Saran

Belajar dari pengalaman pelaksanaan P2KP di Kecamatan Medan Maimun

khususnya dan seluruh daerah penerima program P2KP di Indonesia pada umumnya,

beberapa saran yang dapat direkomendasikan sebagai berikut :

a. Masih terjadinya kesemrawutan koordinasi program-program penanggulangan

kemiskinan di Indonesia, yang salah satunya pelaksanaan P2KP di Kecamatan

Medan Maimun, nampaknya diperlukan langkah-langkah ke depan untuk

melakukan review secara menyeluruh terhadap program-program penanggulangan


kemiskinan yang diselenggarakan pusat maupun daerah, pemerintahan maupun

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun dana pinjaman yang berasal dari

luar negeri maupun mandiri dengan rupiah murni. Hasil review dituangkan dalam

Grand Strategy penanggulangan kemiskinan secara lebih serasi, sistematis dan

terarah.

b. Pola pendampingan yang diterapkan dalam program P2KP tahap berikutnya,

seyogyanya tidak hanya ditumpukan kepada para konsultan. Keikutsertaan

pemerintah daerah selaku administrator pembangunan di daerah perlu diposisikan

secara lebih proporsional sejalan dengan semangat dan nuansa otonomi daerah.

c. Perlu diadakan upaya peningkatan dalam implementasi program P2KP di setiap

wilayah agar tingkat kemiskinan dapat ditekan pada setiap periode.


DAFTAR PUSTAKA

________ Modul Pelatihan Dasar P2KP, 2006. KMW-IV Sumatera Utara. ________ Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Konsep dan

Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia, 2005. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.

_________2006. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program

Penanggulangan Kemiskinan (PJM PRONANGKIS) Kelurahan Hamdan. _________2006. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program

Penanggulangan Kemiskinan (PJM PRONANGKIS) Kelurahan Kampung Baru.

_________2007. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pemerintah Kota Medan. Adi, Isbandi Rukminto, 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan

Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka

Cipta, Jakarta.

Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, 2002. Penduduk Fakir Miskin Indonesia. BPS, Jakarta Indonesia.

Bungin, Burhan, 2001. Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif

dan Kualitatif. Airlangga University Press, Surabaya. Devas, N. and Rakodi, C. eds., 1993. Managing Fast Growing Cities: New

Approaches to Urban Planning and Management in the Developing World. Longman, Harlow.

Dye, Thomas R, 1981. Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, New Jersey,

Prentice Hall. Easton, David, 1988. Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik. Penerjemah Sahat

Simamora, cet. 2. Bina Aksara, Jakarta.


Faisal, Sanapiah, 2000. Format-Format Penelitian Sosial (Dasar-Dasar dan

Aplikasi), Rajawali Press, Jakarta.

Gaffar, Afan, 1989. Beberapa Aspek Pembangunan Politik. Rajawali, Jakarta. Gaffar, Afan, 1999. Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar,

Yogyakarta. Goggin,M.L., Bowman,A.O’M., Lester,J.P. and O’Toole,L.J.,Jr, 1990.

Implementation Theory and Practice : Toward a Third Generation. Glenview III : Scott Foresman/Little, Brown and Company.

Hadar, Ivan A., 2004. Utang, Kemiskinan dan Globalisasi – Pencarian Solusi

Alternatif. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta. Hettne, Bjorn, 1991. Development Theory and the Three World. Longman Scientific

and Technical, Essex. Ife, Jim, 1995. Community Development: Creating Community Alternatives,Vision,

Analysis and Practice. Longman, Australia. Islamy, M. Irfan, 1992. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi

Aksara, Jakarta. Ismawan, Bambang, 2000. Pemberdayaan Orang Miskin – Rekfleksi Seorang Pegiat

LSM. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta. Jones, Charles O, 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Penerjemah

Ricky Istamto. Rajawali, Jakarta. Kartasasmita, Ginandjar, dkk, 1996. Pembaruan dan Pemberdayaan; Permasalahan,

Kritik dan Gagasan Menuju Indonesia Masa Depan. Ikatan Alumni ITB, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad, 2003. Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan.

AMP YKPN, Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajad, 2004. Ekonomi Pembangunan II. Pusat Penerbitan Universitas

Terbuka, Jakarta.


Mazmanian, Daniel & Sabatier, Paul, 1983, contributors and editors, Effective Policy Implementation. Lexington Books.

Meier, Gerald M., 2000. Leading Issues in Economic Development, 7th edition.

Oxford University Press, New York. Moleong, Lexy S., 1997. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Resdakarya,

Bandung. Nawawi, Hadari, 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University

Press, Yogyakarta. Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, 2005. Metode Penelitian Kuantitatif:

Teori dan Aplikasi. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Prasetyo, Eko, 2005. Orang Miskin Tanpa Subsidi. Resist Book, Yogyakarta. Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto, 2002. Kemiskinan dan

Ketidakmerataan di Indonesia. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Santoso, Priyo Budi, 1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Kultural

dan Struktural. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Sarman, Mukhtar & Sajogyo, 1999. Masalah Penanggulangan Kemiskinan, Refleksi

dari Kawasan Timur Indonesia. Puspa Swara, Jakarta. Seabrook, Jeremy, 2006. Kemiskinan Global. Resist book, Yogyakarta. Sjahrir, 1987. Kebijaksanaan Negara : Konsistensi dan Implementasi. LP3ES,

Jakarta. Soetomo, 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar,

Yogyakarta. Strauss, Anselm & Corbin, Juliet., 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Pustaka

Pelajar, Yogyakarta. Sugiyono, 2002. Metode Penelitian Adminstrasi. CV. Alvabeta, Bandung. Sumodiningrat, Gunawan, 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan

Masyarakat. Bina Rena Pariwara, Jakarta.


Sumodiningrat, Gunawan, 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Supriatna, Tjahya, 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. PT. Rineka Cipta,

Jakarta. Suyanto, Bagong & Sutinah (ed.), 2005. Metode Penelitian Sosial : Berbagai

Alternatif Pendekatan. Prenada Media, Jakarta. Suyono, Haryono, 1997. Prokesra: Pemberdayaan Keluarga Sebagai Upaya

Penanggulangan Kemiskinan. Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, Jakarta.

The Liang Gie, 1976. Efisiensi Kerja bagi Pembangunan Negara, Suatu Bunga

Rampai Bacaan. Gadjah Mada University Press. The Liang Gie, 1982. Dari Administrasi ke Filsafat : Suatu Kumpulan Karangan.

Supersukses, Yogyakarta. Todaro, Micheal P., 2000. Economic Development, 6th edition. Longman, New York

and London. Usman, Sunyoto, 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka

Pelajar, Yogyakarta. Wahab, Solichin Abdul, 1991. Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta. Wahab, Solichin Abdul, 1994. Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta. Wobowo, Eddi, 2004. Kebijakan Publik dan Budaya. YPAPI, Togyakarta.


Lampiran 1 DAFTAR PERTANYAAN (WAWANCARA)

Implementasi P2KP 1. Apakah ada dilakukan sosialisasi substansi P2KP di kelurahan anda? 2. Media apa saja yang digunakan dalam melakukan sosialisasi tersebut? 3. Kapan sosialisasi tersebut dilakukan? 4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi substansi P2KP? 5. Apakah ada dilakukan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)? 6. Bagaimanakah kesiapan masyarakat dalam melaksanakan P2KP? 7. Apakah ada dilakukan Focus Group Discussion (FGD)? 8. Bagaimanakah pelaksanaan FGD di kelurahan anda? 9. Bagaimanakah pelaksanaan pemetaan swadaya termasuk analisis potensi,

permasalahan dan kebutuhan masyarakat di kelurahan anda? 10. Apakah ada dilakukan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di

kelurahan anda? 11. Bagaimanakah pelaksanaan BKM tersebut? 12. Bagaimanakah proses penyusunan perencanaan partisipatif penanggulangan

kemiskinan di kelurahan anda? 13. Apakah ada dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di kelurahan anda? 14. Apakah pelaksanaan kegiatan oleh KSM sesuai dengan perencanaan yang telah

tertuang dalam PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan)?

15. Apakah pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan skala prioritas?


DAFTAR PERTANYAAN (QUESIONER)

Pengantar :

Pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner ini merupakan acuan bagi penulis

untuk mengetahui bagaimana hubungan efektivitas yang ditimbulkan dari

pengimplementasian Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

terhadap penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun.

Pengisian kuesioner ini dilakukan untuk tujuan tulisan ilmiah guna memenuhi

salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-2. Penulis tidak menyebutkan identitas

responden dalam tulisan ini dan benar-benar menjaga kerahasiaan data yang

diperoleh dari responden. Penulis meminta kerjasama/bantuan responden dalam

pengisian kuesioner ini.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dan menuliskan jawaban

yang sebenar-benarnya pada kotak yang disediakan.

Petunjuk Pengisian :

1. Bacalah dengan baik pertanyaan dan pilih jawaban sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya.

2. Isilah jawaban pada kotak jawaban yang telah tersedia.

3. Jawablah seluruh pertanyaan tanpa ada yang terlewatkan.


I. Efektivitas 1. Apakah ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kegiatan P2KP?

a. Ada b. Tidak ada c. Tidak tahu

2. Apakah dalam penyebaran informasi tentang kegiatan P2KP melibatkan berbagai

pihak terkait? a. Ya, dengan berbagai pihak terkait b. Tidak, hanya beberapa pihak terkait saja c. Tidak tahu

3. Apakah dalam penyebaran informasi P2KP menggunakan berbagai media?

a. Ya, dengan berbagai media informasi b. Tidak, hanya beberapa media informasi c. Tidak tahu

4. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap kegiatan P2KP dalam rangka

penanggulangan kemiskinan? a. Sangat mendukung b. Biasa saja c. Tidak mendukung

5. Menurut anda, apakah waktu untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan yang

telah direncanakan? a. Sangat terjadwal b. Tidak terjadwal c. Sangat tidak terjadwal

6. Apakah penggunaan dana P2KP sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

a. Sudah sesuai b. Belum sesuai c. Tidak tahu


II. Pengembangan Masyarakat 1. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tenang pelayanan kesehatan?

a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu

2. Menurut anda apakah pelayanan kesehatan sudah diberikan secara maksimal?

a. Sudah b. Belum c. Tidak tahu

3. Menurut anda, apakah peralatan kesehatan di lingkungan anda sudah memadai?

a. Sudah b. Belum c. Tidak tahu

4. Apakah pemberian obat sesuai dengan kebutuhan kesehatan anda?

a. Sesuai b. Tidak sesuai c. Tidak tahu

5. Apakah anda turut serta dalam pemberdayaan kesehatan?

a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

6. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang pendidikan yang bermutu?


7. Apakah sekolah di lingkungan anda memberikan pembebasan berbagai

pungutan/iuran/sumbangan? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

8. Bagaimanakah sarana belajar mengajar sekolah di lingkungan anda?

a. Sudah memadai b. Belum memadai c. Tidak tahu


9. Apakah anda pernah mendapatkan bantuan pangan dari kegiatan P2KP? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu

10. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang pengembangan pendidikan

gizi keluarga? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu

11. Apakah anda pernah menerima bantuan makanan tambahan/makanan pendamping

ASI dari kegiatan P2KP? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu

12. Apakah anda pernah mendapatkan pelatihan tentang peningkatan kualitas sumber

daya manusia khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu

13. Apakah anda mendapatkan kemudahan dalam mengakses pemanfaatan sumber

daya alam di lingkungan sekitar anda? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu


III. Pengembangan Ekonomi 1. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang kredit

UKM/koperasi/perbankan dari kegiatan P2KP? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu

2. Apakah anda mendapatkan kemudahan dalam mengakses penyaluran kredit

UKM/koperasi/perbankan? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

3. Apakah anda pernah mendapatkan pelatihan peningkatan keterampilan usaha? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu

4. Apakah anda pernah mendapatkan pengembangan kemampuan dan perlindungan

terhadap usaha kecil? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu

5. Apakah anda pernah mendapat dukungan pengembangan usaha kerja produktif?


6. Bagaimanakah penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha kecil

di lingkungan anda? a. Memadai b. Tidak memadai c. Tidak tahu

7. Apakah anda diberikan kemudahan perijinan dalam pengembangan usaha kecil?



8. Apakah anda diberikan kemudahan dalam mengakses kesempatan kerja? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

IV. Perlindungan Lingkungan 1. Menurut anda, apakah pembangunan perumahan di lingkungan anda memadai?

a. Sudah memadai b. Belum memadai c. Tidak tahu

2. Bagaimanakah penyediaan prasarana dan sarana dasar (air bersih, MCK,

drainase) pemukiman di lingkungan anda? a. Sudah memadai b. Belum memadai c. Tidak tahu

3. Bagaimanakah keadaan sanitasi di lingkungan tempat tinggal anda?

a. Baik b. Buruk c. Tidak tahu

4. Bila anda menjawab baik, apakah keadaan sanitasi di lingkungan anda dapat

dikatakan layak dan sehat? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

5. Apakah pernah dilaksanakan perbaikan pemukiman kumuh di lingkungan anda?


6. Apakah anda diberikan kemudahan dalam mengakses proses perijinan dan

pengakuan hak atas bangunan perumahan? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu


7. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap lingkungan tempat tinggal anda? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu

8. Apakah anda mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi pembangunan

kota? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

9. Apakah informasi pembangunan kota yang anda terima/dapat mudah dimengerti?


10. Apakah anda turut terlibat dalam proses pembangunan kota ?



V. KELUARGA MISKIN 1. Apakah anda pernah dilibatkan dalam pembahasan permasalahan kemiskinan di

lingkungan tempat tinggal anda? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu

2. Apakah sebelumnya anda pernah mendapatkan bantuan modal dari program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di lingkungan anda ? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu

3. Menurut anda, apakah bantuan program penanggulangan kemiskinan sangat membantu kehidupan anda ? a. Ya, sangat membantu b. Tidak membantu c. Tidak tahu

4. Apakah anda mempunyai keinginan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini ? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

5. Menurut anda, apakah penghasilan/pendapatan yang anda peroleh saat ini dapat mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari ? a. Ya b. Tidak cukup c. Tidak tahu

6. Apakah anda memiliki modal untuk membuka/menjalankan suatu usaha ?

a. Ya, ada b. Kurang mencukupi c. Tidak ada

7. Apakah anda diberikan kemudahan untuk menjalankan usaha oleh pemerintah

daerah setempat ? a. Ya b. Selalu dipersulit c. Tidak tahu


8. Apakah anda pernah mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu ? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu

9. Apakah anda pernah mendapatkan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu ?


10. Apakah anda memiliki benda-benda fisik yang diperlukan sebagai modal hidup ?


11. Apakah anda pernah mendapatkan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan

kualitas diri ? a. Ya, pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu

12. Apakah anda memiliki jaminan sosial yang dibutuhkan untuk mempertahankan

hidup ? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

13. Apakah anda memiliki sumber-sumber lingkungan seperti air baku, lapangan hijau, pohon-pohon sebagai modal hidup ? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu


Documents

efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan di