Edisi 123 TH. XLV, 2015

Edisi 123 TH. XLV, 2015

2 EDISI 123 TH. XLV, 2015PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM:Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:Dr. Winantuningtyastiti, M. Si(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI)

Tatang Sutarsa, SH(Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H.(Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.SosM. Ibnur KhalidIwan Armanias Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Efendi

PENANGGUNGJAWAB FOTO:Eka Hindra

FOTOGRAFER:Rizka Arinindya NaefurojiM. Andri Nurdriansyah

SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI: Abdul Kodir, SHBagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715536, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

3EDISI 123 TH. XLV, 2015PARLEMENTARIA

Melemahnya nilai mata uang rupiah be-berapa bulan terakhir menjadi kepri-hatinan kita. Pasalnya imbas dari le-mahnya mata uang kita terhadap dolar berdampak besar bagi masyarakat yaitu kenaikan harga barang yang berbasis im-por termasuk kebutuhan pokok sehari-hari. Kekhawatiran masyarakat terbuk-ti dengan naiknya harga beras, kedelai, pupuk ditambah kenaikan BBM, listrik dan gas serta kenaikan tarif tol.

Limbungnya rupiah pada Parlementaria edisi 123 ini dijadikan laporan utama sebab menyangkut hajat hidup bangsa ini, de-ngan harapan Pemerintah tidak mengang-gap masalah “ ringan”. Justru kita berharap ada langkah-langkah cerdas yang dilakukan pemerintah.

Memang pemerintah telah mengeluarkan 6 (enam) kebijakan untuk menangani pelema-han rupiah, namun kalangan DPR menilai terlalu reaktif dan terlambat. Bila paket dikeluarkan sejak lama mungkin dolar tidak

mengoyak rupiah terlalu dalam sehingga mengganggu beberapa program pemerin-tah. Dewan berharap kebijakan itu dilak-sanakan secara konsisten sehingga dicapai kestabilan kurs rupiah yang pada gilirannya akan menstabilkan pertumbuhan ekonomi.

Masih terkait dengan melemahnya rupiah, dalam rubrik pengawasan diturunkan tu-lisan khususnya mengenai naiknya harga beras dan Tarif Dasar Listrik (TDL), ketah-anan energi diturunkan dalam rubrik ang-garan dan RUU Migas diturunkan sebagai laporan rubrik legislasi.

Satu lagi laporan baru yang disajikan adalah masalah sosial media (sosmed) “ Ketika DPR Berkicau Melalui Media Sosial”. Setahun sudah DPR membuka akun twitter, menyu-sul kemudian facebook dan youtube. Lewat sosmed itulah Dewan ingin lebih mendekat-kan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lain.

Pengantar redaksi


Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RILoby Gedung Nusantara 2 DPR RILoby Gedung Nusantara 3 DPR RILoby Gedung Setjen DPR RIRuang Loby KetuaRuang Loby Wakil KetuaRuang Yankes

Terminal 1 dan 2Bandara Soekarno Hatta

Stasiun Kereta Api Gambir

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

PrOLOg

PrOFiL

ePisOde ruPiah Limbung

PengaWasan

| 8

| 26

| 46

Suasana perekonomian nasional beberapa bulan terakhir dibayangi kekhawatiran menurunnya nilai rupiah atas mata uang dolar Amerika. Kekhawatiran masyarakat itu tidak berlebihan sebab dampak dari melemahnya rupiah tersebut sangat dirasakan terutama kenaikan harga kebutuhan pokok.

kenaikan harga beras tak dirasakan Petani

Selama Februari 2015 tercatat kenaikan harga beras mencapai 30 persen. Namun, kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Banyak petani yang tidak merasakan dampaknya karena harga jual gabah di tingkat penggilingan turun, sementara di tingkat pedagang mengalami kenaikan.

PrOLOg

Episode Rupiah Limbung 8LaPOran utama

Pemerintah Tak Mampu Stabilkan Rupiah 10sumbang saran

Rupiah dan Proyeksi Infrastruktur Indonesia 22PengaWasan

Kenaikan Harga Beras Tak Dirasakan Petani 26Akhirnya TDL Ikut Naik Juga 29

anggaranKebijakan Energi Menuju Kemandirian Energi Nasional 32

LegisLasiMasalah KKS Jadi Isu Penting di RUU Migas 36

FOtO berita 39kiat sehat

Makanan Sehat 44PrOFiL

Teuku Riefky HarsyaYang Muda dan Cerdas dari Kota Serambi Mekkah

46

kunjungan kerja 52sOrOtan

Antisipasi Penyebaran ISIS,Perppu Atau Revisi RUU Terorisme? 61

LiPutan khususSemarak dan Semangat Kartini di Gedung DPR 64DPR Dorong Pemerintah Buat Peta Komprehensif 66

seLebritisAri TulangPengalaman Pertama Masuk Gedung DPR 69

PernikKetika DPR Berkicau Melalui Media Sosial 72

ParLemen duniaKajian Keterbukaan Akses Informasi PublikParlemen Afrika Selatan 75

POjOk ParLeSelfie Bareng Ketua DPR 79

teuku rieFky harsya

Muda, Cerdas dan Amanah, Itulah Tagline yang disandingkan pria asal Kota Serambi Mekkah saat kampanye pemilu sebelumnya. Nyaris menjadi anggota TNI, Politikus yang kini memimpin Komisi X DPR RI ini pun awalnya sempat alergi dengan dunia politik.


ASPIRASI

Saya mewakili masyarakat penggarap dan perangkat Desa Pasir Angin, Kab. Megamendung, Kab. Bogor, mengajukan permohonan perlindungan hukum atas tindakan Induk Kop-erasi Polri (Inkoppol) melaporkan masyarakat ke Polres Bogor terkait Sertifikat HGB No. 1 di Desa Cipayung, Megamendung, Kab. Bogor.

Tanah sengketa seluas 22 Ha yang dikuasai oleh Inkoppol sejak tahun 1991 dengan Sertifikat HGB No. 1 atas nama Inkoppol sesungguhnya adalah tanah negara yang selama ini digarap oleh masyarakat Desa Pasir Angin. Sejak tahun 1991 masyara-kat penggarap dilarang menggarap lahan tersebut. Pengadu mempertanyakan dasar terbitnya sertifikat HGB tersebut, kare-na selama ini tanah tersebut adalah tanah Ne gara.

Bahwa Inkoppol kemudian melaporkan masyarakat pengga-rap ke Polres Bogor dengan sangkaan penyerobotan lahan. Penyidik Polres Bogor pada hari Kamis, tgl 13 Nopember 2014 telah melakukan pengukuran terhadap batas-batas tanah yang dipersengketakan dengan mengerahkan sebanyak 40 orang anggota Polri berseragam dan bersenjata laras pan-jang.

Kami tidak mempermasalahkan kegiatan pengukuran batas tanah yang disengketakan tersebut, namun bahwa pengera-han pasukan yang berlebihan membuat masyarakat merasa terintimidasi oleh pihak kepolisian. Selain itu pihak Inkoppol juga mengerahkan preman untuk jasa pengamanan dalam melakukan pemasangan patok tiang dilokasi yang sebelum-nya telah dilakukan pengukuran diatas lahan sengketa terse-but.

Atas kejadian tersebut, masyarakat penggarap merasa ter-ganggu dan terintimidasi. Pengadu berharap agar instansi kepolisian khususnya Polres Bogor dan Polsek Megamend-ung dapat memberikan perlindungan dan melayani masyara-kat serta bersikap netral dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kami memohon agar Komisi III DPR RI membantu menyele-saikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

James Masahengke Bogor, Jawa Barat

Saya selaku Presiden DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), surat ini ditujukan kepada Ketua Komisi IX DPR RI perihal penyelesaian permasala-han tenaga outsourcing yang terjadi di PT. PLN (Persero).

Bahwa permasalahan outsourcing di lingkungan perusahaan BUMN pada ke-nyataannya lebih merugikan para buruh dan menguntungkan pihak perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

a. Arah kebijakan pemerintah yang ber-orientasi pada investasi dan melong-garkan prinsip dan mekanisme me-lindungi buruh

b. Faktor regulasi dalam bentuk UU dan peraturan yang dibuat bersifat sangat terbuka untuk keragaman tafsiran

c. Penegakan hukum yang amat lemah

d. Minimnya mutu dan jumlah aparat Disnaker

e. Ketidakseimbangan posisi tawar anta-ra serikat buruh dengan perusahaan

f. Belum ditetapkannya jaminan sosial sebagai alat untuk melindungi buruh dalam kerangka kebijakan pasar kerja fleksibel.

Oleh karena itu, saya sampaikan beber-apa tuntutan para pekerja outsourcing di PT. PLN (Persero) antara lain :

a. Meminta Presiden RI agar menge-luarkan INPRES untuk penghapusan sistem kerja outsourcing di Perusa-haan BUMN.

b. Mendesak Menneg BUMN segera menerbitkan SK Menneg BUMN yang ditujukan kepada Direksi PT. PLN (PLN) untuk segera mengangkat tenaga outsourcing dan pekerja kon-trak menjadi pegawai tetap PT. PLN serta menghapus sistem kerja out-sourcing.

c. Meminta kepada Menneg BUMN agar memerintahkan Direksi PT. PLN (Persero) segera membayar hak-hak para tenaga kerja sesuai ha-sil rekomendasi Panja Outsourcing BUMN dan Hasil Raker antara Menneg BUMN dengan Komisi IX DPR RI tgl 4 Maret 2014.

d. Meminta kepada Menneg BUMN agar memerintahkan Direksi PT. PLN untuk tidak melakukan kontrak kerja baru dengan perusahaan outsourcing.

e. Mendesak Menneg BUMN untuk memberikan sanksi tegas kepada Di-reksi PT. PLN (Persero) karena tidak menjalankan hasil rekomendasi Panja Outsourcing tersebut.

Saya berharap agar laporan tersebut mendapat perhatian dan pertimbangan Komisi IX DPR RI dalam mengambil ke-bijakan terkait permasalahan tersebut.

Ahmad Fuad AnwarJakarta Timur, DKI Jakarta

Penyelesaian Outsourcing PT.PLN (Persero)

Permohonan Perlindungan Hukum pada Tanah Sengketa


Saya adalah satu dari Kepala Suku dari 4 (empat) distrik di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah menyampaikan tuntutan ganti rugi atas kerusakan ta-nah ulayat milik masyarakat adat Suku Maday dan Suku Mee berupa lahan garapan, kawasan hutan ulayat, hutan lindung dan asset-asset desa di wilayah Epowa, di Distrik Dipa, Distrik Uwapa, Distrik Siliwo, dan Distrik Monou, Kab. Nabire akibat kegiatan penambangan rakyat illegal yang telah disetujui oleh Bupati Kabupaten Nabire sejak tahun 1996.

Bahwa kegiatan penambangan illegal tersebut telah menghilangkan akses masyarakat sekitar terhadap wilayah tersebut dan merusak tanah ulayat

serta tatanan kehidupan masyarakat adat. Seharusnya eksistensi tanah ulay-at tersebut dijaga dan dilindungi, demi kelangsungan kehidupan masyarakat suku adat yang ada di wilayah tersebut. Namun upaya perlindungan tersebut memerlukan partisipasi dari seluruh masyarakat, tidak hanya Suku Maday dan Suku Mee saja, tetapi juga ketua adat/kepala adat, kepala desa serta pemerintah daerah.

Bahwa permasalahan tersebut telah berulangkali disampaikan oleh masyara-kat adat melalui kepala adat, pemerin-tah desa dan pemerintah distrik kepada DPRD Kab. Nabire agar Pemerintah Dae-rah Kab. Nabire bertanggungjawab un-tuk memberikan ganti rugi kepada ma-

syarakat adat atas kerusakan kawasan hutan ulayat dan hak-hak masyarakat adat serta asset-asset yang rusak akibat kegiatan penambangan illegal tersebut.

Pada tahun 2012, masyarakat adat serta pemangku tanah ulayat melaku-kan demo di kantor Pemkab Nabire dan DPRD Kab. Nabire untuk menyampaikan aspirasinya agar Bupati Nabire mau ber-tanggungjawab atas kerusakan lahan milik adat tersebut, dan Bupati berjanji akan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 1 triliun, namun sampai saat ini belum ada realisasinya.

Pelapor memohon agar Ketua DPR RI membantu menyelesaikan permasala-han tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi penegakan keadilan

Yunus Maday, Nabire, Papua

Usulan ini saya tujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI perihal masukan me-ngenai maraknya pencurian kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mengantisipasi maraknya pen-curian kendaraan bermotor tersebut, antara lain :

- Melakukan razia kendaraan secara in-tensif ke seluruh wilayah

- Aktif melakukan perburuan komplo-tan pencuri kendaraan bermotor de-

ngan melakukan penyebaran anggota reserse/intel

- Melakukan penangkapan tidak hanya kepada pelaku pencuri saja, tetapi juga kepada para pemberi informasi.

- Upaya penangkapan pelaku yang ter-libat pencurian tidak pandang bulu, termasuk kepada oknum aparat yang terlibat baik dari sipil, TNI atau pun pemuka masyarakat.

- Introspeksi diri ke dalam anggota aparat keamanan apakah ada ang-gotanya yang memiliki kendaraan

bodong atau kendaraan yang tidak memiliki izin.

- Dll.

Saya memohon kepada Ketua Komisi III DPR RI agar dapat menerima masukan dan mengaplikasikan usulan tersebut dalam rangka mengurangi jumlah pen-curian kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Demikian untuk menjadi periksa dan terimakasih

M. Sani, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Disampaikan saran dan masukan terkait pemekaran wilayah di NKRI, khusus-nya di 4 (empat) provinsi yang saat ini tengah ditunda yaitu Provinsi Tapanuli, Provinsi Nias, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan.

Ide atau saran yang diusulkan antara lain :

a. Tujuan pemekaran wilayah tersebut adalah untuk mencegah timbulnya

gerakan separatis yang ingin me-misahkan diri dari NKRI

b. Sebaiknya tidak dilaksanakan Pemilu di wilayah yang sedang dalam proses pemekaran selama kurun waktu 5 ta-hun.

c. Kepala Daerah ditunjuk langsung dari pemerintah pusat

d. Perlu diterbitkan UU dan PP pada masa pembentukan daerah peme-karan

e. Dalam masa transisi, perlu dilakukan

pembangunan kantor pemerintahan daerah sementara dengan tenaga kerja perbantuan dari pusat untuk membangun wilayah yang sedang dalam pemekaran.

Kiranya masukan tersebut mendapat perhatian Ketua DPR RI dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan khususnya terkait masalah pemekaran wilayah.

Djamian Sihite, Medan, Sumatera Utara

Pengaduan Tuntutan Ganti Rugi Rusaknya Lahan Tanah Ulayat Masyarakat Adat

Aspirasi untuk Antisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor

Penyampaian Pemekaran Wilayah


PROLOG

EPISODE RUPIAH LIMBUNG

Suasana perekonomian na-siona l beberapa bu lan terakhir dibayangi kekha-watiran menurunnya nilai

rupiah atas mata uang dolar Ameri-ka. Kekhawatiran masyarakat itu ti-dak berlebihan sebab dampak dari melemahnya rupiah tersebut sangat dirasakan terutama kenaikan harga kebutuhan pokok.

Khususnya barang-barang yang berbasis impor dan tak ketingga-lan kebutuhan pokok sehari-hari. Sebut saja beras-sebagai makanan pokok melonjak hingga 30%, kede-lai, gula dan komoditas lainnya, juga

mengalami hal yang sama. Beban rakyat kian berat dengan kebijakan turun-naiknya harga BBM, tarif lis-trik dan tariff tol serta harga pupuk.

Ternyata respon pasar atas peme-rintahan baru dibawah Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak se-baik yang diharapkan. Eskalasi yang begitu tinggi kian meredup seiring dengan perjalanan waktu yang belum menunjukkan prestasi se bagaimana harapan rakyat.

Data yang dihimpun Parle meng-ungkapkan, pergerakan rupiah atas dolar terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2011 tertinggi Rp 8.483 dan terendah Rp 9.096, tahun 2012 tertinggi Rp 8.952 dan terendah Rp 9.708, tahun 2013 tertinggi Rp 9.653 dan terendah Rp 12.194.

Tahun 2014 tertinggi Rp 11.313 dan terendah Rp 12.578 dan tahun 2015 posisi bulan lalu (Maret) mencapai Rp 13.183 sedangkan posisi awal tahun pada angka Rp 12.441.

Menghadapi situasi ini, pemer-intah merespon dan mengeluar-kan 6 paket kebijakan. Empat di antaranya yang populer adalah pertama, peningkatan kadar bio-


fuel dalam biosolar dari 10 persen menjadi 15 persen. Kedua, penera-pan bea masuk antidumping se-mentara dan bea masuk tindak pe-ngamanan. Ketiga, perjanjian bebas visa dengan 30 negara baru. Dan keempat, pemberian insentif pajak.

Telat Dikeluarkan

Kalangan DPR menilai, terlepas dari penilaian negatif, secara substansi paket kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menerapi rupiah yang limbung cukup baik. Hanya saja telat dikeluarkan. Me ngapa paket kebijakan tersebut tidak dikeluarkan sedari dulu. Bila paket kebijakan tersebut dikeluarkan sejak lama, mungkin dolar tidak me ngoyak rupiah terlalu dalam sehingga mengganggu program pemerintah di berbagai sektor.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, kebijakan itu bagus, tapi kenapa tidak dari kemarin dikelu-arkan. Tidak ada jeleknya kebijakan ini ada. Bahkan, kalau perlu harus ada kebijakan-kebijakan lainnya. Misalnya, bagaimana mengatur urusan beras dan perikanan. Kalau kementeriannya selama ini hanya menebar pencitraan, mustahil akan bisa menyelesaikan perekonomian kita yang sedang melemah akibat anjloknya nilai tukar rupiah.

Yang penting sebetulnya pening-katan produksi dan peningkatan ekspor. Kebijakan lain seperti be-bas visa supaya turis lebih banyak masuk dan pelayanan terpadu satu pintu, semua ini kebijakan yang sangat bagus.

Hal yang sama dikatakan, anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Su-pratikno bahwa paket kebijakan Pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah tersebut ter-lalu kecil dan telat. Ia mengatakan, dalam jangka pendek solusi yang coba ditawarkan Pemerintah tak

bisa mengoreksi nilai tukar rupiah, semuanya butuh waktu, kecuali menaikkan suku bunga.

“Dalam jangka pendek itu tidak bisa. Kalau kebijakan intensif fiskal kemudian membuka visa, itu kan butuh waktu. Yang efektif jangka pendek itu menaikkan suku bunga. Kalau suku bunga dalam negeri BI dinaikkan, sektor riil terpukul sekali. Properti langsung kolaps, kredit usaha kecil tersendat. Su-paya uangnya tidak lari ke luar negeri atau betah di dalam negeri, yang dalam teori moneter ‘disayang dan dimanja’ harus diberikan bunga tinggi,” ungkap politisi dari dapil Jateng X ini.

Kebijakan penggunaan biofeul 15 persen diyakini Pemerintah bisa menghemat devisa hingga menca-pai US$ 1,3 miliar. Sementara kebi-jakan bebas visa untuk 30 negara baru, diharapkan menambah angka kunjungan hingga 1 juta wisatawan asing. Bila para wisatawan berkun-jung selama seminggu, Pemerintah mengasumsikan satu wisatawan akan menghabiskan US$ 1.200 (sekitar Rp158,8 juta). Dengan be-gitu, dalam setahun ada pemasu-kan US$ 1 miliar atau sekitar Rp13 triliun.

Rekannya Gus Irawan Pasaribu dari F Gerindra menyatakan, terkait dengan 6 kebijakan yang dikeluar-

kan pemerintah untuk mengatasi pelemahan rupiah, itulah yang baru bisa dilakukan. Ia mendesak, 6 ke-bijakan tersebut hendaknya dilak-sanakan dengan sungguh-sungguh. “Mudah-mudahan hasilnya bisa leb-ih baik,” katanya.

Lebih lanjut Gus Irawan menga-takan, dari 6 kebijakan pemerintah itu, DPR akan melihat efektifasnya, apakah dilaksanakan dengan kon-sisten apa tidak. DPR akan men-dorong agar kebijakan tersebut dilaksanakan, lalu Dewan akan melakukan evaluasi, apakah hasilnya sesuai yang diinginkan. Bila tidak, maka harus ada penyesuaian-pe-nyesuaian.

Pimpinan Komisi yang membi-dangi keuangan dan perbankan ini meminta, pernyataan-pernyataan dari pejabat terkait yang tumpah tindih satu dengan yang lain, hen-daknya segera dihentikan.Seba-liknya keluarkan pernyataan yang menyejukkan bagi pasar, dan ke-bijakan yang dikeluarkan betul-betul dilaksanakan. “Saya kira ke-sungguhan pemerintah menangani masalah ini sangat ditunggu ma-syarakat. Kemudian, BUMN yang bertransaksi dolar, segera hentikan dan pakai rupiah. Itulah langkah-langkah yang harus dilakukan dan bisa berpengaruh pada penguat-an nilai uang kita,” pungkas Gus Irawan. (tim)


LAPORAN UTAMA

Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI

Pemerintah Tak Mampu Stabilkan Rupiah

Di tengah kesibukan-nya menerima banyak tamu penting, Par-lementaria berhasi l menemui Agus Her-

manto Wakil Ketua DPR RI untuk sesi wawancara khusus di ruang

kerjanya. Bicara soal melemahnya rupiah, Politisi Partai Demokrat itu, mengaku sudah memprediksi jauh-jauh hari. Tim ekonomi pemerin-tah dinilainya hanya menghabiskan waktu untuk pencitraan. Pemerin-tah tak mampu menyetabilkan ru-

piah dengan cepat dan efektif.

Paket kebijakan pemerintah untuk menguatkan rupiah terhadap do-lar terlalu telat dikeluarkan. Presi-den Joko Widodo, kata Agus, justru mengambil paket kebijakan yang

1997TerendahRp 2.350Juni 1997

TertinggiRp 5.915Desember 1997

Akhir Tahun

Rp 5.915

TerendahRp 14.600*per dolar Amerika (Juni 1998)

TertinggiRp 7.100per dolar Amerika (Okt. 1998)

Akhir Tahun

Rp 7.550

1998TerendahRp 12.501Desember 2008

TertinggiRp 9.069Maret 2008

Akhir Tahun

Rp 11.062

2008TerendahRp 9.502Januari 2010

TertinggiRp 8.950November 2010

Akhir Tahun

Rp 9.044

2010RUPIAHDARI KRISISKE KRISISSETIDAKNYA tiga gelombang krisis ekonomi menghantam rupiah selama 17 tahun terakhir membuat rupiah terseok mengejar dolar Amerika


sebenarnya sudah pernah diambil SBY. Saat ini, rupiah sedang me-masuki masa kriits. Berikut petikan wawancara Agus Hermanto kepada reporter M. Husen dan fotografer Iwan Armanias, akhir Maret lalu.

Produk kebijakan yang dikeluar-kan pemerintah untuk menguat-kan rupiah dinilai sebagai bentuk kepanikan. Komentar Anda?

Kebijakan itu bagus, tapi kenapa tidak dari kemarin dikeluarkan. Tidak ada jeleknya kebijakan ini ada. Bahkan, kalau perlu harus ada kebijakan-kebijakan lainnya. Misal-nya, bagaimana mengatur urusan beras dan perikanan. Kalau kemen-teriannya selama ini hanya mene-bar pencitraan, ya mustahil akan bisa menyelesaikan perekonomian kita yang sedang melemah akibat anjloknya nilai tukar rupiah.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menghadapi melemahnya rupiah adalah keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang menciptakan lapangan kerja, yang berorientasi ekspor, dan yang melakukan reinvestasi dividennya di Indonesia? Bagaimana penilaian Anda?

Ya, ini adalah ide yang cukup bagus. Justru kalau menurut saya kenapa tidak dari kemarin hal se perti ini diambil. Yang penting sebetulnya peningkatan produksi dan pening-katan ekspor. Kebijakan lain seperti bebas visa supaya turis lebih banyak masuk dan pelayanan terpadu satu pintu, semua ini kebijakan yang san-

gat bagus. Cuma ingat saja, ini bu-kan kebijakan Pak Jokowi, tapi ke-bijakan yang sudah diambil Pak SBY sebelumnya. Saya tahu itu, karena saya yang me ngetok undang-un-dang penanaman modal itu.

Dalam UU itu ada pelayanan ter-padu satu pintu. Setelah saya ke-tok dan diundangkan investasi kita langsung leading 2000%. Ini akan membantu perekonomian kita. Sekali lagi, apa yang diusahakan pemerintah ini sebenarnya sudah on the track. Laksanakan terus. Cuma masalahnya terlalu telat, karena lebih banyak pencitraan. Tapi tetap harus kita dukung.

Kalau perlu ada restrukturisasi BUMN. Namun, jangan seenaknya seperti yang dilakukan Mentri BUMN dengan mengganti para di-reksi. Tentu harus dipilih direksi yang kapabel. Saya menilai, tim ekonomi Pak Jokowi termasuk para menterinya tidak memiliki kapabi-litas dan belum mampu menstabil-kan harga rupiah.

Melemahnya rupiah ini diakui oleh para pelaku usaha di luar predik-sinya. Bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap para pelaku usaha?

Sebenarnya pada saat mulai me-rambah dari Rp11.000 terus naik Rp12 .000, saya mula i cur iga . Ternyata kerja kementrian ekonomi selama ini hanya untuk pencitraan. Saya sudah memprediksi akan se-perti ini. Sekarang ini sudah masuk titik kritis. Mereka harus setop blu-sukan. Blusukan hanya untuk peng-awasan saja, karena perekonomian betul-betul sedang merosot. Dunia usaha juga mengalami kemero-satan, terutama perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor.

Perusahaan eksportir yang ber-basis lokal ini justru sangat di-untungkann dengan menguatnya dolar. Sementara yang berbahan baku impor justru malah tertekan. Apa memang saatnya meningkat-kan ekspor saat dolar menguat?

Ibarat ada teman yang kecopetan Rp100 ribu, lalu saya lebih berun-tung karena hanya dicopet Rp30 ribu. Menurut saya, kita jangan me-lihat ini dari sudut yang mengun-tungkan sebagaian kecil eksportir saja. Kita harus melihat secara luas. Eksportir berbahan baku lokal ti-dak begitu banyak. Bukan karena diuntungkan dolar yang sedang menguat terus dipelihara untuk mening katkan ekspor. Ya janganlah. (mh) foto: iwan armanias/parle/hr


TertinggiRp 8.952Februari 2012

Akhir Tahun

Rp 9.708

TerendahRp 12.194Desember 2013

TertinggiRp 9.653Januari 2013

Akhir Tahun

Rp 12.149


TertinggiRp 11.313April 2014

Akhir Tahun

Rp 12.441

2014TerendahRp 12.441Januari 2015

TertinggiRp 13.183Maret 2015

Per Maret 2015

Rp 13.183


TertinggiRp 8.483Agustus 2011

Akhir Tahun

Rp 9.096

2011


Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu

Tiga Instansi Perlu Bersinergi Perkuat Rupiah

Paling tidak ada dua faktor yang menyebabkan rupiah kian melemah. Dari sisi eksternal karena ekonomi

AS sedang membaik sehingga mata uangnya makin kuat. Sedangkan dari sisi internal, pada bulan-bu-lan ini hingga bulan Juni, kebutu-han dolar meningkat dibanding waktu-waktu biasa. Ada kewajiban korporasi membayar utang di awal tahun sampai pertengahan tahun. Juga ekspor kita belum mampu digenjot lebih besar, sebaliknya impor masih begitu besar sehingga terjadi defisit transaksi berjalan mapun transaksi perdagangan.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu dalam perbincangan dengan Par-lementaria sehubungan makin me-

lemahnya rupiah akhir-akhir ini.

Faktor-faktor inilah, menurut poli-tisi Gerindra dari Dapil Sumut, yang memengaruhi lemahnya rupiah di-samping faktor momentum, bahwa dari awal hingga pertengahan ta-hun itu ada kebutuhan dolar yang semakin meningkat lebih dari bi-asanya. Kondisi itu diperparah dari kondisi ekonomi di AS tadi.

Makanya kita wajib bersyukur pe-me rintah telah mengeluarkan 6 ke-bijakan. Dalam kaitan ini Komisi XI mengundang Kementerian Keuang-an, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kita ingin pastikan ketiga instansi ini sinergi untuk bersama-sama menyele-saikan penguatan rupiah,” tandas Gus Irawan.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, saat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, menerima keluhan ada-nya pernyataan-pernyataan dari otoritas maupun pemerintah, tidak sinkron antara yang satu de ngan yang lain. Ada pernyataan yang membuat spekulasi di pasar. Ketika didesak, apa pernyataannya, dia menjawab. “Saya kira jangan diulang lagi. Tapi okelah, dari OJK me-ngatakan, ini kondisi masih tidak berbahaya, nanti kalau tembus Rp 15 ribu, berbahaya bagi perekonomian kita. Ini kan pernyataan dianggap teman-teman di Surabaya tadi bisa membuat spekulasi di pasar,” ung-kap dia.

Untuk itu dia sarankan, buatlah pernyataan yang membuat sejuk di pasar, membuat pasar tetap ter-


jaga sehingga tidak muncul speku-lasi yang berakibat memperburuk situasi. Dalam jangka panjang, Gus Irawan mendesak pemerintah untuk mendorong ekspor kita bisa lebih besar. Di sisi lain melakukan substitusi impor supaya neraca perdagangan bisa surplus dan bisa memperkuat cadangan devisa kita sehingga pada gilirannya rupiah akan lebih baik dan ketahanan eko-nomi lebih kuat.

Saat ditanyakan adanya peraturan BI yang mewajibkan BUMN ber-transaksi menggunakan rupiah, ia menyatakan makanya Komisi XI mengundang ketiga instansi terse-but untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, saling mendukung ja-ngan saling melemahkan. “Seha-rusnya memang sudah ada protokol standar, sehingga jika terjadi se-suatu sudah bisa segera menganti-sipasinya,” katanya.

Memang perlu ada political will yang kuat, BUMN itu milik negara. Jadi kalau negara mau, memang BUMN seharusnya bertransaksi dengan rupiah, jangan dengan dolar. “Kita berharap, apa yang dilakukan bisa menjaga stabilitas rupiah, maka lakukanlah,” tekan Gus Irawan.

Terkait dengan 6 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi pelemahan rupiah, ia menyatakan itulah yang baru bisa dilakukan. Ia mendesak, 6 kebijakan tersebut hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. “Mu-dah-mudahan hasilnya bisa le bih baik,” katanya lagi.

Lebih lanjut Gus Irawan me-ngatakan, dari 6 kebijakan peme-rintah itu, DPR akan melihat efek-tifasnya, apakah dilaksanakan dengan konsisten apa tidak. Kebi-jakan harus dilakukan, baru akan kita lihat hasilnya. DPR akan men-dorong agar kebijakan tersebut dilaksanakan, baru Dewan akan melakukan evaluasi, apakah hasil-nya sesuai yang diinginkan. Bila tidak, maka harus ada penyesuaian-penyesuaian.

Ditegaskan kembali, pernyataan-pernyataan dari pejabat terkait yang tumpah tindih satu dengan yang lain, hendaknya segera dihentikan. Sebaliknya keluarkan pernyataan yang menyejukkan bagi pasar, dan kebijakan yang dikeluarkan betul-betul dilaksanakan. “Saya kira ke-sungguhan pemerintah menangani masalah ini sangat ditunggu ma-

syarakat. Kemudian, BUMN yang bertransaksi dolar, segera hentikan dan pakai rupiah. Itulah langkah-langkah yang harus dilakukan dan bisa berpengaruh pada penguatan nilai uang kita,” jelasnya.

Pelemahan rupiah sekarang ini dibanding krisis tahun 1998 lalu, dalam pengamatan Gus Irawan, jauh berbeda. Perbedaannya, krisis tahun 1998 lalu diawali dengan kri-sis perbankan, atau dampak kumu-latif dari kebijakan-kebijakan yang membuka seluas-luasnya untuk mendirikan bank, sampai seorang pedagang saja bisa punya bank, pa-dahal pengelolaannya sangat beda, tidak seperti berdagang.

“Sistem perbankan yang lalu sa-ngat rapuh, sehingga sedikit kena goncangan, ya sudah bertumba-ngan. Sedangkan sekarang, ponda-si perbankan cukup kuat. Saya kira pemerintah sudah banyak belajar dari krisis 97-98, dan mengeluar-kan kebijakan untuk memperkuat otoritas keuangan kita,” pungkas Gus Irawan. (mp) foto: iwan armanias/

parle/hr

Tax allowance, un-tuk perusahaan yang mampu melakukan

reinvestasi dengan hasil dividen. Perusahaan yang mampu ciptakan lapa-ngan kerja dan perusa-haan yang berorientasi dan perusahaan yang investasi di research and development. Kemudian setelah itu juga Pemerin-tah berlakukan insentif PPn untuk industri gala-ngan kapal.

Kebijakan tentang Bea masuk anti dumping sementara

dan bea masuk masuk tindak pengamanan se-mentara terhadap produk impor yang unfair trade. Poin ini dalam rangka me-lindungi industri dalam negeri.

Pemerintah mem-berikan bebas visa kunjungan singkat

kepada wisatawan. Pemerintah putuskan

bebas visa kepada 30 negara baru. Setelah Per-pres berjalan yang akan diperkirakan bulan April, berarti akan ada turis dari 45 negara tanpa visa ke Indonesia.

4.Kewajiban penggu-naan biofuel sampai 15 persen dengan

tujuan mengurangi impor solar yang cukup besar.

5.Penerapan Letter of Credit (LC) untuk

produk sumber daya alam, seperti produk tambang, batubara, mi-gas dan CPO. Pemerintah ingin tidak ada distorsi dalam hal ini.

6.Restrukturisasi pe-rusahaan reasuransi domestik. Pemerin-

tah sudah mulai dengan perkenalan reasuransi BUMN. Jadi, dari 2 peru-sahaan, akan menjadi 1 perusahaan nasional.

6 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Joko Widodo

1 2

3

4

5

6


TEKAN IMPOR, TINGKATKAN EKSPOR

Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat melemah. Bahkan

tercatat, menembus kurs di atas Rp 13.000 per 1 US$. Tentunya, le-mahnya nilai tukar rupiah ini sa-ngat berdampak pada perekonomi-an nasional. Untuk itu, Pemerintah harus melakukan langkah- langkah kongkrit untuk mengatasi dampak

dari melemahnya ru-piah ini.

A nggot a Komisi XI DPR RI Nurdin Tampubolon me-nyatakan Peme-

rintah harus

melakukan upaya untuk menekan impor dan harus berupaya keras untuk mening katkan eskport, se-hingga rupiah bisa kembali me-nguat.

“Sekarang ini, permintaan dolar Amerika sa ngat besar sekali, kare-na kondisi sekarang ini perdagan-gan kita mengalami defisit. Kalau perdaga ngan kita mengalami de-

f is it ter us- m e n e r u s , maka rupiah bisa semakin

ambruk,” jelas Nurdin, bebera-

pa waktu yang lalu, dar i Gedung Nu-

santara.

Pol it is i F-Hanura in i men a mb a h k a n , l a n g k a h

berikutnya yang bisa dilakukan

Pemerintah adalah membangun produk- produk substitusi yang akan meningkatkan sektor riil. Pemerintah harus membangun sektor riil dan dibantu dari segi permodalannya agar mampu me-ningkatkan daya saing.

“Peningkat an daya saing itu dian-taranya dengan menurunkan suku bunga, mengurangi birokrasi yang bertele-tele, meningkatkan Sumber Daya Manusia, serta meningkatkan infrastruktur,” imbuh Nurdin.

Politisi asal Dapil Sumatera Utara I ini menilai, saat ini besaran impor Indonesia masih jauh lebih besar dibanding ekspor. Pasalnya, Indo-nesia mengalami defisit, karena uang yang harus dikeluarkan untuk membayar impor jauh lebih besar. Imbasnya, sangat berbahaya bagi jangka panjang.

LAPORAN UTAMA

108,78

CADANGAN DEVISA (MILLIAR USD)

98,09 95,7 99,4102,6

107,7111,2 112

111,1 111,9 114,2 115,5104,8

JANUARI2013

MARET2013

JUNI2013

SEPTEMBER2013

DESEMBER2013

MARET2014

JUNI2014

SEPTEMBER2014

OKTOBER2014

NOVEMBER2014

DESEMBER2014

JANUARI2015

FEBRUARI2015


“Kalau hal tersebut dilakukan oleh pemerin-tah sejak dulu, saya yakin tidak akan terjadi pelemahan rupiah, karena rupiah kita cukup dan dolar tidak terlalu besar keluar. Kalau hal-hal itu dilakukan oleh pemerintah, saya optimis dan saya yakin rupiah tidak akan terpuruk,” tu-tup Nurdin.

Faktor Luar dan Dalam Negeri

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menyatakan bahwa pelemahan mata uang rupiah ter hadap dolar AS disebabkan oleh berbagai faktor luar dan dalam negeri, yang berujung pada defisit neraca transaksi ber-jalan (current account deficit). Pelemahan itu disebabkan tingginya arus finansial yang ke-luar dari Indonesia, yang tak diimbangi oleh produktivitas ekspor di dalam negeri.

Sementara dari sisi eksternal, Agus menilai pelemahan itu diakibatkan dinamika pereko-nomian global di tengah membaiknya data-da-ta ekonomi dan ketenagakerjaan AS. Ditambah Bank Sentral AS, The Fed, juga akan menaikkan suku bunga.

Sementara di dalam negeri, tekanan terhadap rupiah atas dolar AS semakin kuat karena in-vestor asing membawa keuntungan usahanya di Indonesia dalam mata uang selain rupiah, atau sering disebut repatriasi. Waktu biasa ter-jadinya repatriasi pada Maret hingga Juni.

Hal itu yang kemudian menyumbang kondisi CAD, di mana BI menemukan di akhir 2014 lalu saja, terjadi defisit neraca primer hingga US$ 26 miliar. Sayangnya, hal itu tak diimbangi dengan produktivitas. Ekspor Indonesia masih didominasi komoditi tanpa nilai tambah. Agus menyatakan, hal itu berbanding terbalik de-ngan Malaysia dan Thailand, yang sudah bisa memproses barang bernilai tambah.

Agus yakin, paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memperbaiki posisi neraca transaksi berjalan Indonesia. Persoalan ini merupakan penyebab laten yang membuat nilai tukar rupiah tertekan.

Sebagai kebijakan jangka pendek, Pemerintah dan BI sepakat untuk memperketat pelaksa-naan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam aturan tersebut, semua transaksi

Komisi XI DPR memandang

kondisi fluktuasi nilai tukar

rupiah pada saat ini dalam rentang

yang harus mendapatkan perha-

tian secara khusus oleh pemerin-

tah dan Bank Indonesia, karena

sangat berpengaruh terhadap

rakyat Indonesia.

Komisi XI DPR meminta

pemerintah dalam rangka

memperbaiki defisit trans-

aksi berjalan perlu menjalankan

paket kebijakan yang ditujukan

untuk perbaikan struktural dengan

tetap memperhatikan aturan pe-

rundang-undangan yang berlaku.

Komisi XI DPR RI meminta

kepada pemerintah terkait

dengan paket kebijakan yang

mewujudkan L/C (Letter of Credit)

untuk ekspor produk sumber daya

alam diwajibkan adanya, sehingga

kebijakan tersebut dapat terlaksa-

na dengan efektif.

Komisi XI DPR meminta ke-

pada pemerintah, Bank In-

donesia, dan Otoritas Jasa

Keuangan untuk melaksanakan

amanat UU No. 7 Tahun 2011 ten-

tang Mata Uang yang mewajibkan

semua trasanksi jual beli barang

di dalam negeri menggunakan ru-

piah. Sebab, masih banyak instansi

pemerintah dan BUMN yang ber-

transaksi dengan dolar AS. Terkait

hal itu, pemerintah juga diminta

segera memerintahkan BUMN-

BUMN untuk mengakhirinya dan

menggunakan sanksi bagi yang

tidak mengindahkannya.


kepada pemerintah dan Bank

Indonesia untuk menyiapkan

paket kebijakan yang dapat men-

dorong ekspor manufaktur dan

pertumbuhan industri subsitusi

impor dengan kebijakan investasi

dalam rangka pengurangan keter-

gantungan bahan baku dan pe-

nolong.


kepada pemerintah untuk

melakukan upaya khusus

(peningkatan kepatuhan, perbaik-

an SPT, perluasan basis pajak) ter-

kait dengan target penerimaan

negara dari sektor pajak dan Bea

dan Cukai dalam APBNP 2015.

Komisi XI DPR meminta kepada

OJK dalam rangka mewujud-

kan sistem keuangan inklusif

yang dilakukan dengan penyiapan

kelembagaan sumber daya manusia

dan aturan, agar kebijakan tersebut

dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi, terutama UMKM. (sf)

Untuk membahas permasalahan melemahnya rupiah ini, Komisi XI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Pen-jamin Simpanan (LPS), beberapa waktu yang lalu. Rapat meng-hasilkan tujuh kesimpulan, yaitu:

Tujuh Kesimpulan Raker Komisi XI dan Pemerintah

1

2 5

6

7

3

4

jual beli barang dan jasa di dalam negeri wajib menggunakan rupiah. Saat ini masih ba nyaknya instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertransaksi de ngan mata uang asing. (sf) foto: iwan armanias, naefurodji/parle/hr


LAPORAN UTAMA

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin

Pelemahan Rupiah Pengaruhi Industri Nasional

Melemahnya ni lai tukar r upi a h terh ad ap do-lar Amerika Serikat, yang

menembus hingga Rp 13.000 lebih per 1 US$, tak pelak menyebab-kan pengaruh ke berbagai bidang. Tak terkecuali perindustrian dan perdagangan. Terutama, industri nasional yang menggunakan bahan baku impor.

“Soal seberapa besar dampak me-lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang dolar ini, memang kita lihat apakah bahan baku industri menggunakan bahan baku impor. Kalau menggunakan bahan baku impor, pasti akan sangat berpe-ngaruh. Seperti industri tahu dan tempe, kedelainya impor, transaksi menggunakan dolar, pasti akan pengaruh ke harga jual ke kon-sumen,” kata Wakil Ketua Komisi VI

DPR Dodi Reza Alex Noerdin, saat ditemui Parlementaria, beberapa waktu yang lalu, di ruang kerjanya.

Namun, tambah Politisi Golkar ini, justru yang tidak terpengaruh oleh melemahnya rupiah ini adalah Usa-ha Kecil dan Menengah. Apalagi, UKM yang menggunakan bahan baku lokal, bisa dipastikan akan tetap stabil. Dengan melemahnya rupiah, justru malah menjadi ke-sempatan untuk melakukan ekspor.

“Kalau sekarang dolar sedang me-nguat, kemudian kita melakukan ekspor dan meningkatkan dengan volume, berarti nilai ekspornya juga sangat besar, inilah opportu-nity yang harus kita ambil. Jadi, kita harus memanfaatkan situasi ini, sehingga memberikan multi-plier effect yang lebih besar kepada

sektor-sektor selama ini bergerak dibidang ekspor,” tambah Politisi Fraksi Golkar ini.

Sebagai mitra kerja dari Kementeri-an Perdagangan, pihaknya mende-sak kementerian yang dipimpin oleh Rachmat Gobel ini untuk mening-katkan ekspor dan mencapai target yang diharapkan. Pasalnya, neraca perdagangan ini berpengaruh ter-hadap indikator makro ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB).

“Saat kami rapat kerja dengan Mendag Rachmat Gobel, mereka sudah punya roadmap untuk me-ningkatkan ekspor kita kedepan-nya. Saya melihat bahwa ini (target ekspor) harus kembali kita kejar, karena dulu pada waktu pemerin-tahan Susilo Bambang Yudhoyono sempat terjadi surplus dari neraca


perdagangan kita, dan ini sa ngat berpengaruh kepada indikator makro ekonomi kita. Termasuk PDB juga bergantung dari situ,” tambah Dodi.

Politisi asal Dapil Sumatera Selatan I ini menambahkan, target ekspor ini menjadi pekerjaan rumah Ke-menterian Perdagangan, untuk mendapatkan surplus yang lebih bagus lagi, sehingga target Peme-rintahan Jokowi - JK bisa tercapai dalam kurun waktu yang tepat.

Ketika ditanya mengenai enam pa-ket kebijakan ekonomi yang diga-gas Pemerintahan saat ini, Dodi mengapresiasi langkah yang diam-bil. Namun, ia mengingatkan, jika membuat kebijakan jangan sepo-tong-sepotong. Terutama kebijakan bebas visa kepada 30 negara.

“Kalau kita membuka akses sebe-sar-besarnya kepada wisatawan untuk membuka visa, ini kan yang menguntungkan bagi wisatawan adalah tidak perlu antri di visa on arrival atau di konsulat, dan tidak keluar biaya untuk visa, itu saja kan? Tapi sebetulnya yang harus dipikirkan Pemerintah untuk me-narik wisatawan pertama adalah aksesnya, pelayanannya, dan in-frastukturnya itu harus dibenahi,” himbau Dodi.

Politisi yang juga putera dari Gu-bernur Sumatera Selatan ini me-nambahkan, jika permasalahan tempat wisata ini tidak dibenahi, dikhawatirkan upaya Pemerintah untuk menarik wisatawan tidak akan berhasil. Apalagi, biaya un-tuk berwisata di Indonesia bisa di-katakan tidaklah murah.

“Wisatawan Indonesia saja lebih senang keluar negeri karena ong-kos, misalnya ke Singapura atau Malaysia itu lebih murah dibanding ongkos wisata ke Bali atau Raja Am-pat. Belum lagi masalah akses dan

transportasi yang masih terbatas, dan infrastuktur disana yang masih belum baik,” pungkasnya.

Dodi khawatir, Pemerintah yang berniat menarik wisatawan man-canegara untuk datang ke Indo-nesia, menjadi tidak efektif, dan malah membuat wisatawan Indo-nesia ke luar negeri. Menurutnya, jika Pemerintah ingin membuat kebijakan, harus dilakukan secara integral.

“Jadi, jangan cuma membebaskan visa saja, dan mengharapkan wisa-tawan masuk, tapi sebetulnya ma-sih banyak yang harus kita benahi termasuk menggali potensi-potensi wisata, yang diharapkan dapat me-nambah devisa negara,” saran Dodi.

Masih terkait dengan paket kebi-jakan ekonomi, Dodi menilai, yang sebenarnya dibutuhkan di dunia usaha itu bukan level rupiah yang rendah atau menguatnya terhadap mata uang asing. Tapi lebih kepada kestabilan kurs rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi pun juga lebih stabil.

“Kalau saya lihat, tingkat kurs rupi-ah yang sekarang, misalnya di level Rp 12.500 masih dianggap baik oleh pelaku-pelaku ekonomi termasuk para pengusaha. Dan kita harapkan ini bisa tepat dikisaran Rp 12.500. Sebetulnya lebih kepada stabil-nya saja. Jika banyak kredit macet pun dapat berdampak pada pelaku usaha juga. Kalau sekarang beda, secara fundamental kita lebih baik, tapi yang kita pikirkan adalah mo-mentum tingkat pertumbuhan yang stabil,” papar Dodi.

Dodi memprediksikan, kurs ru-piah terhadap dolar Amerika Seri-kat dapat kembali stabil pada dua sampai tiga bulan ke depan. Hal ini seiring dengan kebijakan yang dike-luarkan oleh Bank Indonesia, ketika melakukan transaksi untuk meng-

gunakan mata uang rupiah.

“Jika kemudian kondisi ekonomi lemah, makro dunia sudah tidak terlalu keras dengan mata uang se-lain USD, sehingga dalam dua bulan ini kurs rupiah sudah kembali sta-bil dan paling tidak ada di level Rp 12.500,” harap Dodi.

Menutup wawancara, Dodi ber-harap kurs rupiah tetap stabil, dan tidak menembus sampai angka Rp 14.000. Pun jika tidak bisa kem-bali ke angka Rp 12.500, setidaknya stabil di angka Rp 13.000, tidak merangkak naik lagi, harap Dodi. (sf, mh) foto: andri/parle/hr

TIDAK HANYA RUPIAHSINYAL kenaikan FED rate menggoyang nilai tukar mata uang negara-negara Asia-Pasifik hingga Eropa melemah terhadap dolar Amerika Serikat.


Industri nasional yang menggu-nakan bahan baku impor dinilai yang paling terpengaruh ketika nilai tukar melemah terhadap

dolar Amerika Serikat. Mengingat, transaksi pembelian bahan baku tersebut tentunya menggunakan dolar Amerika, dimana akhir-akhir ini telah menembus Rp 13.000 lebih per 1 US$, kurs terendah sejak ta-hun krisis moneter 1998.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi VI Lili Asdjudiredja, saat ditemui Parlementaria, di ruang kerjanya, beberapa waktu yang lalu. Ia menegaskan, pelemahan rupiah ini cukup memberatkan pelaku in-dustri, terutama yang mengguna-kan bahan baku impor.

“Contoh pelaku industri tempe dan tahu. Bahan baku kedelai itu ham-pir 90 persen impor. Dulu, kurs do-lar masih di kisaran Rp 10.000, dan sekarang Rp 13.000. Kedelai yang mulanya Rp 6.000, sekarang jadi Rp 8.700 di pasaran. Ini kan sangat berpengaruh terhadap pelaku in-dustrinya,” tegas Lili.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini me-nambahkan, neraca perdagangan mengalami defisit, karena impor lebih besar dibanding ekspor. Saat ini, total impor bahan baku dan bahan penolong dari 64 persen in-dustri nasional itu mencapai 67,9 per sen, impor barang modal 24,6 persen dan konsumsi 7,5 persen.

“Karena transaksi impornya meng-gunakan dolar Amerika, sedangkan transaksi jualnya menggunakan ru-piah, pasti harga naik. Kalau harga barang naik, yang dirugikan kon-sumen. Industri yang menggunakan

bahan baku impor itu yang berat. Kalau rupiah menembus Rp 13.500, kita pasti rugi, karena bahan baku naik,” jelas Lili.

Namun, tambah Politisi asal Dapil Jawa Barat II ini, ketika nilai tu-kar rupiah ini melemah, eksportir yang menggunakan bahan baku lokal akan diuntungkan. Apa pasal, karena pembelian bahan baku in-dustri ini menggunakan mata uang rupiah, namun untuk penjualannya menggunakan dolar.

Untuk itu, ia menyarankan ke-pada Pemerintah, untuk segala je-nis transaksi untuk menggunakan mata uang rupiah, jangan pakai dolar. Apalagi, UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan ru-piah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian wajib lainnya yang harus dipenuhi de-ngan mata uang, dan atau transaksi keuangan lainnya.

“Jadi, transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Di UU ini juga disebutkan bahwa kewajiban di dalam, tidak berlaku lagi untuk transaksi ter-tentu dalam jangka pembelanjaan dan pelaksanaan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah, transaksi perdagangan interna-sional. Jadi menurut saya, banyak orang-orang kita yang transaksi menggunakan dolar, sehingga ini menambah orang untuk mem-buru dolar. Pemerintah harus menekankan, setiap transaksi yang tujuan pembayaran, harus menggunakan ru-piah,”

kata Anggota Mahkamah Kehor-matan Dewan DPR ini.

Terkait dengan enam paket kebi-jakan ekonomi Pemerintah Joko Widodo, Lili lebih tertarik dengan pemberian insentif pajak. Sehingga, dengan adanya insentif pajak, dapat meningkatkan ekspor.

“Soal kebijakan penggunaan bio-fuel, apakah teknologi industri su-dah mendukung hal itu? Saya rasa belum. Kalau membuat kebijakan, ya sebaiknya dilihat, potensinya itu ada tidak. Jangan kita membuat ke-bijakan tapi potensinya tidak ada, nanti malah bikin repot,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Politisi yang telah menjabat Anggota Dewan sebanyak 7 periode ini berpesan agar Peme-rintah memberikan treatment khu-sus kepada industri nasional yang menggunakan bahan baku impor. Ia khawatir, jika tidak tidak ada kebijakan secara menyeluruh, ke-tika dolar semakin merangkak naik malah industri yang jebol. Ironis-nya, bisa saja perusahaan menga-lami gulung tikar. (sf) foto: naefurodji/

parle/hr

Anggota Komisi VI Lili Asdjudiredja,

GONCANG INDUSTRI DALAM NEGERI


Anggota Komisi VI DPR Slamet Junaedi

PERLU ADA LANGKAH KONKRET ATASI PELEMAHAN RUPIAH

Penguatan dolar Amerika dan peningkatan perminta-an dolar di pasar domestik membuat rupiah terkoreksi

tajam, yang berimbas kepada nilai tukar rupiah melemah hingga men-capi Rp 13.000 rupiah per 1 US$. Di-perlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi melemahnya ru-piah ini, bukan hanya dalam jangka pendek, tapi juga jangka panjang.

Anggota Komisi VI DPR Slamet Ju-naedi menyatakan dukungannya terhadap enam paket kebijakan ekonomi Pemerintah Joko Widodo. Ia juga berharap, Pemerintah segera mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi pelema-han rupiah dalam jangka pendek, seperti kebijakan untuk meningkat-kan ekspor dalam sektor industri dan menekan angka impor.

“Dengan adanya fakta kondisi pe-nguatan nilai tukar dolar Ameri-ka yang sekarang sangat tinggi, kami meminta Pemerintah untuk mening katkan ekspor. Kalau ekspor kita di tingkatkan dan impor kita tekan ini akan berdampak kepada penguatan rupiah. Terutama, untuk industri nasional yang mengguna-kan bahan baku impor, seperti fur-niture, perkebunan, dan lainnya,” jelas Jun, ketika ditemui Parlemen-taria di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Politisi Fraksi Nasdem ini melihat, melemahnya rupiah ini, ada pihak yang diuntungkan, ada pula yang dirugikan. Industri nasional ber-bahan baku lokal, termasuk Usaha

Kecil dan Menengah (UKM) sama sekali tidak terpengaruh. Ia men-contohkan, seperti furniture, ham-pir semua bahan bakunya lokal, bahkan ada yang bahan lokalnya 100 persen. Sehingga, menurutnya inilah momen yang tepat untuk me-ningkatkan ekspor.

Namun, walaupun tidak ada indikasi pengaruh terhadap industri berba-han baku lokal, Jun mengingatkan untuk tetap waspada. Mengingat, ada beberapa unsur pada industri yang mungkin masih menggunakan barang impor. Seperti sparepart mesin yang terkadang harus di-lakukan impor untuk pengadaan-nya.

“Jadi menurut saya untuk men-sup-port agar rupiah tidak semakin me-lemah, harusnya UKM itu yang kita kembangkan. Kalau industri besar mungkin sudah hampir 60 sampai 80 persen bahan bakunya impor, tapi kalau UKM tidak ada. Furniture saja 90 persen sampai 100 persen bahan lokal,” jelasnya.

Jun menambahkan, dukungan Pemerintah kepada sektor UKM perlu ditingkatkan. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang memperhatikan pengusaha lokal, melalui pemberian sertifikasi SNI. Termasuk memberikan ruang luas kepada pelaku UKM untuk melaku-kan promosi-promosi secara masif di banyak wilayah Indonesia.

“Misalnya pemerintah menge-luarkan kebijakan kepada UKM

mela k u k a n promosi-promosi produknya di banyak tempat, sep-erti, perhotelan, mall, atau tempat umum lainnya. Tentu saja dukun-gan seperti ini harus melakukan seleksi ketat pada setiap UKM, na-mun paling tidak memberikan ban-tuan agar UKM bisa tetap tumbuh dan berkembang ditengah kelema-han rupiah. Dengan begitu, produk tersebut dapat dikenal oleh para wisatawan,” imbuh Jun.

Apalagi, tambah Politisi asal Dapil Jawa Timur XI ini, salah satu dari enam paket kebijakan ekonomi Pemerintah Joko Widodo menye-butkan Pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepa-da wisatawan mancanegara kepada 30 negara baru. Dengan begitu, kedatangan jumlah wisman akan meningkat, dan harapannya ber-dampak pada pen-jualan produk-produk lokal hasil UKM. (sf) foto: sof

yan/parle/hr


Pemerintah dini lai reaktif dalam mengeluarkan paket kebijkan untuk menguatkan

nilai tukar rupiah. Banyak fak-tor yang melemahkan rupiah, baik global maupun domestik. Defisit perdagangan, misalnya, langsung menjadi sumber masalah, selain membaiknya perekonomian Ameri-ka Serikat. Begitulah sekilas pan-dangan yang disampaikan Marwan Batubara.

Ditemui di kawasan Jakarta Selatan akhir Maret lalu, Direktur Indone-sian Resources Studies (IRESS) ini, tidak terlalu yakin dengan kebijakan pemerintah untuk mendongkrak r upiah. Se-lain reaktif, pemerintah juga d in i-lainya kerap tidak kon-sisten men-jalan semua kebijakan-

nya itu. Kalau pun ada perbaikan, itu tidak signifikan. “Soal efekti-fitas paket kebijakan itu, kembali lagi saya katakan tidak yakin. Saya hanya bisa berdoa.”

Mantan Anggota DPD RI dari Ja-karta periode 2004-2009 itu, men-gungkap banyak hal kepada Par-lementaria seputar gonjang ganjing rupiah. Berikut petikan lengkapnya.

Pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan untuk menstabil-kan rupiah. Sejauh mana paket ini efektif untuk menguatkan rupiah?

Saya tidak bisa mengatakan cu-kup efektif atau tidak. Saya cuma

bisa berdoa supaya berhasil. Tapi, yang lebih penting sebetulnya kita harus mencari sebab dari melemahnya rupiah. Kita paham bahwa me nguatnya dolar ter-kait dengan perbaikan ekonomi Amerika. Tapi itu hanya salah satu faktor. Faktor lain adalah defisit perdagangan.

Defisit perdagangan yang men-jadi salah satu penyebab

melemahnya rupiah l a n g s u n g m e n g-

a d dre ss su mber masalahnya, yai-tu mengurangi

i m p o r B B M d a n m i n y a k mentah. Jadi, ad a def i s i t p e r d a g a -ngan kare-na impor BBM dan

mi nyak mentah yang terus naik. Kita akan terus mengalami hal ini, apalagi kalau harga minyak itu kem-bali normal.

Untuk mengatasinya, kita harus menyiapkan program penggu-naan gas yang lebih banyak atau pengembangan bahan bakar nabati. Peme rintah katanya akan menaik-kan kadar biofuel dalam disel. Tapi, diesel itu sendiri produksinya jauh lebih rendah dibanding premium dan pertamax. Walau begitu, ke-bijakan ini patut diapresiasi. Saya berharap, kebijakan ini tidak seka-dar tambal sulam atau reaktif saja. Kita ingin ini dilakukan secara te-rencana untuk jangka menengah dan jangka panjang.

Apakah paket kebijakan itu tidak terlalu terlambat dikeluarkan?

Ya, itu tadi yang saya katakan, paket ini bersifat reaktif. Saya ingat ketika pemerintah begitu bernafsu ingin menaikkan harga BBM. Kalau kaji-annya komprehensif dan visioner, mungkin saja waktu itu kita tidak perlu menaikkan harga. Dengan be-gitu, tidak ada gonjang-ganjing ke-naikan barang akibat naiknya harga BBM.

Sejak November sampai sekarang masih terasa dampak kenaikannya, hingga berantai ke mana-mana. Soal efektifitas paket kebijakan itu, kembali lagi saya katakan tidak ya-kin. Saya hanya bisa berdoa.

Bagaimana dengan aturan BI yang mengharuskan penggunaan rupi-

Marwan Batubara, Direktur Indonesian Resources Studies

KEBIJAKAN PENGUATAN RUPIAH HANYA REAKTIF

LAPORAN UTAMA


ah dalam setiap transaksi?

Penggunaan rupiah, kan, sudah ber-tahun-tahun dicanangkan. Penggu-naannya dimulai dari pemerintah. Lalu diterapkan kepada semua yang terlibat dalam transaksi bisnis, ter-masuk perusahaan-perusahaan as-ing. Memang harus ada sanksinya dari aturan ini. Siapa lagi yang mau menghormati rupiah kalau buka kita sendiri. Rasanya kalau pergi ke luar negeri, rupiah tidak dilirik. Be-gitu dikonversi dengan uang asing, nilai rupiah langsung jatuh.

Padahal, kita punya GDP dan masuk kekuatan ekonomi G-20. Mestinya

rupiah jadi terhormat. Tapi, kalau selama ini pemerintah tidak punya komitmen yang kuat, tidak meng-hormati dan tidak ada sanksi kalau ada pelanggaran, ya tentu akan ter-us seperti ini, terpuruk. Kita ingin apa yang diucapkan konsisten di-jalankan dan siapa yang melanggar dapat sanksi.

Sampai kapan rupiah ini akan te-rus melemah?

Saya kira salah satu masalahnya adalah soal perdagangan. Kemudi-an soal neraca keuangan. Sepanjang kita tidak bisa mengurangi secara signifikan soal impor tadi, ya akan sangat berat. Itu harus diimbangi dengan ekspor kita yang terus me-ningkat. Tapi, selama ini ekspor kita banyak barang mentah.

Sementara kalau ekonomi belum pulih, harga minyak, batubara, dan CPO juga tidak akan pulih. Yang kita ekspor pun nantinya tidak se-suai dengan harapan. Itu yang nanti membuat defisit.

Para pelaku usaha mengeluh kare-na melemahnya nilai rupiah ini di luar prediksinya. Bagaimana Anda melihatnya?

Selama ini perusahaan yang me-minjam dengan dolar akan terbe-bani. Garuda, misalnya, rugi di atas tiga juta dolar. Kemudian PLN juga rugi, kursnya sangat besar. Yang jadi pertanyaan, kok, sekarang ki-nerja keuangan bisa menurun. Orang langsung curiga. Padahal, salah satu faktor penyebab kinerja menurun adalah beban kurs yang harus ditanggung.

Banyak sekali perusahaan BUMN yang mengalami rugi kurs, apalagi pemerintah punya utang. Peme-rintah akan mengalami kesulitan, karena dalam waktu dekat akan membangun banyak infrastruktur. Itu juga akan membuat impor me-

ningkat. Impor, kan, dalam bentuk dolar.

PLN, misalnya, akan membangun pembangkit yang besarnya 35 giga-watt pada 5 tahun ke depan. Mem-bangun infrastruktur itu mem-butuhkan barang-barang impor sebagai modal. Saya tidak terlalu yakin ada perbaikan signifikan dari kebijakan penguatan rupiah ini.

Salah satu paket kebijakan itu adalah memberikan bebas visa kunjungan supaya ada pemasuk-an dari sektor wisata. Bagaimana menurut Anda?

Saya kira itu hal yang baik, tapi ja-ngan lupa untuk waspada terhadap kunjungan wisatawan asal Cina. Banyak sekali orang Cina yang tidak pulang lagi ke negaranya. Mere ka menyuap aparat di level bawah un-tuk mendapatkan KTP Indonesia. Kita harus hati-hati dalam persoa-lan kependudukan.

Saat dolar sedang naik, apa me-m a ng s i k lusnya k it a h a r us menggenjot ekspor?

Ya, salah satunya memang begitu. Artinya, ekspor harus lebih be-sar daripada impor, supaya bisa surplus. Tapi, kadang itu di luar kendali kita. Kita mau ekspor dan meningkatkan volume produksi, ternyata harga sedang turun. Itu akan memengaruhi. Kita berharap ada perbaikan ekonomi, termasuk kenaikan ekspor ke Cina.

Selama ini Cina mengimpor ba-tubara dari kita. Sekarang mere-ka mengurangi permintaan dan menggunakan produksi domestik. Apalagi, ada Amerika yang juga ba-nyak mengekspor ke Cina. De ngan pe ngurangan permintaan, harga turun. Itu membuat pendapat-an Indonesia dari ekspor batubara berkurang sangat signifikan. (mh)

foto: naefurojdi/parle/hr

1. Amerika Serikat 687.6

2. Russia 604.8

3. Iran 166.6

4. Qatar 158.5

5. Canada 154.8

6. China 117.1

7. Norway 108.7

8. Saudi Arabia 103.0

9. Algeria 78.6

10. Indonesia 70.4

Top Natural Gas Producing Countries in 2013:

Top Natural Gas Consuming Countries in 2013:

in billion m³Source: BP Statistical Review of World Energy 2014

1. Amerika Serikat 737.2

6. Canada 103.5

2. Russia 413.5

7. Saudi Arabia 103.0

3. Iran 162.2

8. Jerman 83.6

4. China 161.6

9. Mexico 82.7

5. Jepang 116.9

23. Indonesia 38.4


Bulan Maret 2015 lalu, nilai tu-kar Rupiah terhadap Dollar AS mengalami perlemahan

hingga menembus level psikolo-gis Rp.13.000. Penguatan Dollar AS saat ini merupakan kelanjutan dari tahun 2014 seiring perbaikan per-ekonomian Amerika Serikat. Pemu-lihan ekonomi AS didukung oleh konsumsi yang meningkat akibat turunnya harga minyak dan mem-baiknya kondisi ketenagakerjaan serta diikuti oleh indikator produksi yang semakin meningkat. Arah nor-malisasi kebijakan moneter AS juga semakin kuat, meskipun demikian kapan waktu implementasinya ma-sih belum ditentukan dengan pasti. Hal inilah yang mendorong pengua-tan Dollar AS terhadap hampir selu-ruh mata uang dunia. Ibarat dua sisi mata uang, perlemahan nilai tukar Rupiah ini mengakibatkan dampak positif dan negatif bagi kondisi per-ekonomian di dalam negeri.

Meskipun ada pihak yang diun-tungkan dengan perlemahan nilai tukar Rupiah tersebut, seperti in-dustri perkebunan, perikanan dan perdagangan yang merupakan sek-tor berbasis ekspor karena adanya keuntungan dari selisih nilai tukar namun hal ini relatif kecil dibanding sektor lain yang merasakan dampak negatif.

Berdasarkan data Bank Indonesia, neraca perdagangan bulan Febru-ari 2015 mengalami surplus sebesar 0,74 miliar Dollar AS yang disum-bang oleh surplus neraca non migas sebesar 0,57 miliar Dollar AS dan

surplus neraca migas sebesar 0,17 miliar Dollar AS. Dengan demikian, kinerja neraca perdagangan terse-but diprediksi akan berdampak positif pada transaksi berjalan Tri-wulan I tahun 2015.

Jika nilai tukar Rupiah terus me-ngalami perlemahan maka perusa-haan-perusahaan yang mengimpor bahan baku dari luar negeri akan mengalami peningkatan beban usa-ha dan akan berdampak pada penu-runan laba bersihnya. Tingginya harga bahan baku akan meningkat-kan harga jual produk, sementara dalam kondisi sekarang daya beli masyarakat relatif turun sehingga pendapatan perusahaan juga akan mengalami penurunan. Dari sisi masyarakat, barang-barang kon-sumsi dan bahan makanan yang berasal dari impor harganya akan menjadi lebih mahal dalam Rupiah. Contohnya buah-buahan impor dan tempe-tahu karena kedelai yang merupakan bahan bakunya masih

lebih banyak mengandalkan impor.

Selain itu, perusahaan-perusahaan pada sektor konsumsi, properti dan konstruksi serta perbankan akan mengalami perlambatan pertum-

buhan. Hal tersebut diakibatkan potensi kenaikan BI Rate yang akan mendo-rong kenaikan suku bunga kredit se-hingga penyaluran kredit ter ut ama kredit konsumsi a k a n mela mbat . Tingginya bunga kredit akan mem-p en g a r u h i p er-tumbuhan sektor proper t i karena menurunnya per-mintaan. Dampak

negatif perlemahan rupiah juga di-alami perusahaan-perusahaan di sektor konstruksi karena banyak yang empunyai utang dalam Dollar AS. Sementara sektor perbankan akan mengalami perlambatan kare-na penyaluran kredit yang melam-bat seiring suku bunga yang relatif tinggi.

Perusahaan-perusahaan di sek-tor energi juga merasakan dam-pak negatif perlemahan Rupiah ini. BUMN seperti Pertamina dan PLN banyak membutuhkan Dollar AS untuk biaya operasionalnya. Bagi Pertamina, kombinasi perlemahan Rupiah dan f luktuasi harga mi-nyak dunia sangat mempengaruhi kondisi pendapatan dan labanya

Rupiah dan Proyeksi Infrastruktur Indonesia

SUMBANG SARAN

Grafik Neraca Perdagangan Indonesia 2011- Februari 2015

Sumber : Bank Indonesia


Andrie Novera & Prasetyo| Penulis adalah Analis Tekno-Ekonomi UI

saat ini. Begitu juga dengan PLN yang membutuhkan Dollar AS un-tuk pe ngadaan bahan bakar (teru-tama gas), pembelian listrik dari pihak swasta serta operasional dan perawatan pembangkitnya.

Di sektor infrastruktur, dampak perlemahan Rupiah tidak sebesar di sektor energi karena harga kom-ponen utama berupa baja dan aspal tidak begitu banyak terpengaruh. Harga baja kini relatif stabil karena pasokan di dunia sedang melimpah sementara harga aspal mengikuti tren harga minyak dunia yang se-dang mengalami penurunan karena merupakan produk turunan dari minyak bumi.

Menteri Keuangan Bambang Bro-djonegoro dalam sebuah konfe-rensi pers di Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2015 menjelaskan, bahwa perlemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi saat ini berbeda dengan kondisi pada saat krisis keuangan tahun 1997-1998 dan tahun 2008- 2009.

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini jauh lebih baik jika diban-dingkan dengan kondisi pada saat dua krisis terdahulu terjadi. Hal ini dapat dilihat dari indeks harga sa-ham gabungan (IHSG) dan posisi cadangan devisa menunjukan tren peningkatan.

Kinerja IHSG pada bulan Februari 2015 menguat didukung sentiment positif pasar terkait data funda-mental ekonomi yang membaik.

Berdasarkan data Bank Indone-sia, IHSG pada akhir Februari 2015 berada pada level 5.450,29, naik 3,04% dibandingkan pada akhir bulan sebelumnya. IHSG juga me-ngalami pertumbuhan lebih tinggi dari bursa-bursa saham di kawasan Asia Tenggara. IHSG mencapai per-tumbuhan 3%, diikuti bursa Viet-nam (tumbuh 2,9%), bursa Malaysia (tumbuh 2,2%), bursa Filipina (tum-buh 0,5%) dan bursa Thailand (tum-buh 0,4%).

Sementara itu cadangan devisa In-donesia pada Februari 2015 mening-kat menjadi 115,5 miliar Dollar AS, yang setara 7,0 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sebuah Analogi : Seperti Kondisi Tubuh manusia

Ibarat tubuh manusia, kita memiliki beberapa beberapa anggota badan seperti kepala, kaki, tangan dan badan dengan sistem/mekanisme yang terjadi di dalamnya. Berkat in-strumen yang dimiliki sebagai sen-sor otomatis, maka tubuh kita akan selalu bereaksi terhadap segala sesuatu hal yang terjadi baik dari dalam maupun datang dari luar tu-

buh kita. Kesehatan dan kepekaan sensor yang dimiliki menjadi syarat mutlak agar kita terhindar dari “se-rangan” yang datang dari segala arah.

Demikian pula dengan kondisi per-ekonomian kita, jika dianalogikan

Grafik Pertumbuhan IHSG dan Bursa Saham Global, Februari 2015

Sumber : Bank Indonesia


sebuah tubuh, maka perekonomian kita idealnya adalah tubuh dengan kondisi yang sehat dan kuat sesuai dengan indikator-indikator per-syaratan kesehatan. Kondisi terse-but dapat dicapai jika kesehatan internal kita baik. Adapun kondisi eksternal adalah situasi yang ter-kategori “given condition” alias sulit jika tidak mau dikatakan tidak bisa dikendalikan karena kendalinya tidak berada di tangan kita. Se-hingga yang terjadi di luar “mutlak” harus disikapi dengan “kekuatan dari dalam” yang dapat menyaring dan membentengi diri dari segala hal yang dianggap dapat merugi-kan/membahayakan. Apapun yang terjadi di luar, tidak akan berdam-pak negatif terlalu dalam jika kita memiliki kesehatan dan sistem kekebalan tubuh yang baik. Inti-nya, memba ngun kekuatan internal yang kompak terlebih dahulu.

Dalam hal ini “instrumen” yang sen-sitif menjadi alat bantu yang sangat dibutuhkan agar dapat “cepat tang-gap” dalam menanggulangi situasi yang terjadi. Fluktuasi nilai tukar Dollar AS terhadap Rupiah yang telah menembus batas psikologis adalah “tantangan” yang mengha-dang sistem kekebalan tubuh kita yang harus cepat ditangkap oleh instrumen yang kita miliki, dianali-sa dan dapat segera diambil tinda-kan untuk menyikapinya. Dengan

kondisi tubuh yang “fit”, maka apapun yang

menghadang ti-daklah menjadi

kend a l a . S e-bal iknya j ika tubuh ini t i-dak siap, maka s a n g a t m u -

dah terinfeksi o l e h a p a p u n .

Sikap inilah yang hendak nya kita mi-

liki agar bijaksana dalam mengambil tindakan. Tidak terbu-ru-buru namun juga tidak terlam-

bat. Sekali lagi kepekaan “sensor” menjadi hal yang sangat penting. Pihak yang menjadi “sensor utama” adalah para pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah, Bank Indo-nesia dan para pelaku ekonomi ter-masuk pengusaha.

Nilai tukar Rupiah yang sedang me-lemah saat ini dapat disikapi dengan dua pendekatan; pertama secara taktis (jangka pendek) sebagai lang-kah penanggulangan dan kedua, se-cara strategis ( jangka panjang) se-bagai langkah pencegahan. Maksud pencegahan di sini adalah agar ti-dak mengalami rasa sakit atau efek negatif yang sama atau bahkan le-bih parah jika terjadi “serangan” yang sama di kemudian hari.

Kebijakan Taktis dan Strategis

Kebijakan taktis / jangka pendek yang dapat dieksekusi dengan cepat terkait perlemahan nilai tukar Ru-piah ini adalah berupa intervensi oleh Bank Indonesia, menaikkan BI Rate dan mewajibkan hedging (lin-dung nilai) untuk transaksi keuan-gan. Namun pada prakteknya, jika hanya mengandalkan kebijakan tak-tis efeknya hanya sebentar apalagi intervensi berisiko dapat me nguras cadangan devisa. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan strategis yang selaras antara aspek ekonomi (fiskal dan moneter) dan kondisi politik.

Terkait kebijakan strategis di sek-tor perekonomian terutama ter-kait perlemahan nilai tukar Rupiah, Pemerintah melalui Menteri Koor-dinator Perekonomian Sofyan Djalil didampingi Menteri Keuang an, Menteri ESDM dan Menteri Pari-wisata mengumumkan Tujuh Pa-ket Kebijakan Ekonomi, yang terdiri dari:

1. Insentif pajak atau yang dikenal tax allowance bagi perusahaan yang melakukan investasi, devi-dennya di-reinvest di Indone-

sia; kemudian perusahaan yang menciptakan lapangan kerja; perusahaan yang mempunyai orientasi ekspor dan perusahaan yang melakukan R & D (Research and Development) atau Riset dan Pengembangan.

2. Pemberian Insentif Pajak Pen-jualan (PPn) terhadap industri galangan kapal dan beberapa in-dustri produk pertanian.

3. Pemerintah melakukan kebijakan tentang antidumping, mengena-kan bea masuk antidumping se-mentara dan bea masuk tindak pengamanan sementara terha-dap produk-produk industri na-sional, serta terhadap produk impor yang unfair trade karena ada dumping. Kebijakan ini di-tempuh untuk melindungi indus-tri dalam negeri.

4. Pemerintah juga memberikan bebas visa kunjungan singkat un-tuk wisatawan kepada 30 nega-ra baru. Dengan demikian, akan menjadi 45 negara yang berhak berkunjung ke Indonesia untuk turis tanpa visa.

5. Menteri ESDM sudah mengelu-arkan peraturan menteri untuk mewajibkan penggunaan biofuel sampai dengan 15 persen. Kebi-jakan ini diperkirakan mampu mengurangi impor solar yang cukup besar.

6. Pemerintah juga melakukan penerapan LC untuk produk-produk Sumber Daya Alam (SDA), yaitu produk batubara, minyak dan gas, serta CPO.

7. Pemerintah melakukan restruk-turisasi dan revitalisasi industri reasuransi domestik. Kebijakan ini akan dimulai dengan mem-perkenalkan perusahaan reasur-ansi BUMN, penggabungan dua perusahaan reasuransi yang se-

SUMBANG SARAN

IDR


lama ini ukurannya masih kecil-kecil menjadi sebuah perusahaan reasuransi nasional. Selain untuk mendukung tumbuhnya perusa-haan reasuransi domestik, ke-bijakan ini dapat mengurangi current account deficit yang dia-kibatkan sektor jasa reasuransi.

Selain itu sebagai langkah antisipasi dinamika ekonomi global, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa Pemerintah sudah melakukan be-berapa persiapan, seperti:

1. Membentuk protokol manajemen krisis nasional di dalam wadah FKSSK yang beranggotakan Ke-menterian Keuangan, Bank In-donesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpa-nan.

2. Meny i apk a n i mplement a s i Bond Stabilization Framework (BSF) dengan beberapa lapisan pencegahan, di antaranya pem-belian kembali (buyback) seku-ritas utang, penggunaan dana investasi BUMN, termasuk BPJS serta Saldo Anggaran Lebih/SAL.

3. Membentuk beberapa currency swap line, antara lain di level bi-lateral (non-USD denominated), di antaranya dengan China, Je-pang, dan Korea Selatan, dan di level regional ASEAN+3 (non-USD denominated).

4. Menyiapkan Deferred Draw Down Option (DDO) bekerja sama dengan World Bank, Asian Development Bank, Australia serta Jepang (JBIC) senilai total 5 miliar Dollar AS yang diper-untukkan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indone-sia khususnya pembiayaan APBN.

Langkah-langkah penguatan sektor riil domestik diharapkan juga dapat dilakukan oleh Pemerintah, dianta-

ranya melalui:

1. Pemberlakuan SNI untuk produk-produk dalam negeri.

2. Memberikan peran dan ru-ang lebih luas bagi UMKM dan produknya.

3. Mendorong pengusaha perho-telan, toko swalayan dan desti-nasi pariwisata di daerah-daerah untuk membeli produk-produk UMKM lokal bagi kebutuhan cin-deramata bagi para wisatawan.

4. Memberikan kesempatan luas kepada pengusaha pribumi un-tuk bersaing dalam mengerjakan proyek-proyek perumahan teru-tama proyek perumahan peme-rintah, sekaligus juga sebagai kontraktornya agar secara ber-tahap mampu bersaing dengan kontraktor besar dan mencip-takan lapangan kerja yang cukup signifikan.

Mentalitas Bangsa : Berani dan Mau

Sikap mental jangka panjang se-bagai “Pekerjaan Rumah” yang ha-rus dimiliki bangsa Indonesia adalah bagaimana membangun gairah un-tuk berani “membuat/menyediakan sendiri” sesuatu produk di dalam negeri sehingga tidak banyak ter-

gantung dari pihak manapun. Hal ini sangat penting jika “Kedaulatan Rupiah” mau dijadikan sebagai pi-lar kebanggan bangsa Indonesia di dunia. Dengan menstimulasi dan menghargai karya-karya anak bangsa. Negeri ini menjadi media tanam yang subur bagi tumbuhnya kreasi-kreasi positif di segala aspek baik pertanian, perkebunan, energi maupun manufaktur yang selama ini masih memiliki “aroma” luar negeri. Hal ini bukanlah gerakan anti asing, namun justru memba-ngun “kesetaraan” dan “saling ber-gantung” (inter dependen) dengan keunikan yang dimiliki satu sama lain. Itulah makna anugerah “kebe-ragaman” yang telah diciptakan bagi seluruh bangsa di dunia ini. Dengan adanya sinergi kebijakan taktis, ke-bijakan strategis, langkah-langkah penguatan sektor riil dan perbaikan mentalitas bangsa maka diharapkan ketahanan sektor ekonomi terha-dap fluktuasi nilai tukar Rupiah di masa datang akan lebih baik.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpul-kan bahwa kondisi apapun yang ter-jadi baik internal maupun eksternal, harus selalu dapat ditangkap oleh “sensor” yang sensitif dan disikapi dengan kebijakan jangka pendek sebagai penanggulangan dan ke-bijakan jangka panjang sebagai pencegahan. Jangka pendek dapat ditempuh dengan melakukan segala upaya untuk “menghilangkan rasa sakit sesaat”. Jika langkah jangka pendek telah berhasil, jangan lupa untuk segera meneruskan upaya pencegahan sehingga tidak terjadi lagi “kepanikan” yang akan berdam-pak buruk bagi kesehatan kita.

Semoga dapat menjadi bahan re-nungan kita di masa mendatang dan dengan segera berani mengam-bil tindakan yang diperlukan.

Apapun yang terjadi di luar, tidak akan berdampak negatif terlalu dalam jika kita memiliki kesehatan dan sistem kekebalan tubuh yang baik. Intinya, membangun kekuatan intern al yang kompak terlebih dahulu.


Selama Februari 2015 tercatat kenaikan harga beras mencapai 30 persen. Namun, kenaikan

tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Banyak petani yang

tidak merasakan dampaknya karena harga jual gabah di tingkat penggilingan turun,

sementara di tingkat pedagang mengalami kenaikan.

Anggota Komisi IV DPR Sjahchrani Mataja saat diminta komentarnya mengatakan, kenaikan harga beras hingga 30 persen sama sekali tak dirasakan petani. Pasalnya harga jual gabah

di tingkat penggilingan turun, sementara di tingkat pedagang mengalami kenaikan.

Yang memprihatinkan ketika terjadinya kenaikan harga beras ini adalah kondisi para petani yang pada

kenyataannya harga jual gabah masih rendah. Berarti menurutnya yang untung adalah para penggiling dan pedagang. “Keuntungan dari harga beras yang meningkat hanya dinikmati di tingkat penggilingan dan pedagang,” kata Sjahchrani Mataja dari dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Setelah dilakukan operasi pasar oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) atas instruksi langsung dari Presiden,

KENAIKAN HARGA BERAS TAK DIRASAKAN PETANI

PENGAWASAN


harga beras kemudian sudah mulai turun dan normal kembali, Sjahchrani mantan Bupati Kota Baru Kalimantan Selatan, menilai Bulog telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, walaupun kualitas beras masih harus ditingkatkan.

Bulog sebagai lembaga negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) bertugas salah satunya menstabilkan harga bahan pangan terutamanya beras, namun Bulog yang terbentuk sebagai Perusahaan Umum (Perum), Bulog tetap akan mempunyai misi supaya juga bisa mendapatkan profit (keuntungan).

Menurutnya, Bulog seharusnya menjadi sebagai badan penyangga pangan, dan Pemerintah mensubsidi pangan melalui Bulog. Tetapi bulog tidak sebagai perusahaan, tetapi bulog harus sebagai badan penyangga. “Mestinya bulog ini Badan Penyanggga, bukan Badan Usaha,” katanya.

Jadi ketika Bulog membeli beras petani. Sebenarnya adalah Pemerintah yang membeli kepada petani, kemudian disubsidi untuk kepentingan masyarakat. “Kalau pemerintah mau menyalurkan subsidi untuk pangan kepada rakyat sebaiknya melalui bulog,” katanya.

Terhadap penanganan masalah bahan pangan pokok, Bulog diperankan sebagai badan penyangga, dan akan bisa juga menstabilkan harga pangan. Untuk mewujudkan kondisi stabilitas harga beras di pasar, Bulog harus melakukan monitoring terhadap ketersediaan bahan pangan pokok.

“Begitu ada gejala kenaikan karena spekulan atau penyebab lainnya, Bulog akan melakukan tugasnya, jangan sampai terjadi gejolak yang mendadak naik,” tegasnya.

Hal-hal terkait Penguatan Kelembagaan Bulog, ia mengharapkan ada inisiatif dari Komisi IV untuk membantu petani, kegiatan pertanian, meningkatkan modernisasi pertanian hingga pemasaran produk pertanian.

“Perlu adanya hak inisiatif dari Komisi IV dibentuknya UU terkait Bulog mengenai Badan Penyangga Pangan. Saya telah berinisiatif menyampaikan kepada rekan di Komisi IV tentang evaluasi terhadap Bulog, hanya bagaimana Pemerintah nantinya mau atau tidak melakukan evaluasi terhadap Bulog,” katanya.

Kemudian bagaimana masalah peran Koperasi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), semestinya diwilayah-

wilayah pertanian yang dapat melayani kebutuhan para petani. Selain itu, Sjahchrani mengatakan, sebenarnya pemerintah juga sudah membuat suatu program pertanian yang didukung asuransi untuk melindungi petani ketika gagal panen akan diberikan penggantian.

“Sebenarnya program pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan petani sudah baik. Tetapi kita harus menjaga ketika finishing terakhir, ketika berada pada posisi pemasaran,” katanya.

Pelaksanaan UU sendiri dirasa belum efektif untuk mendukung petani. Hal itu ditandai juga dengan ketika ada kenaikan Harga Pembelian Pemerintah.

Presiden Jokowi pada 17 Maret 2015, menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) no 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, disebuttkan untuk harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dalam negeri dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa maksimum 10 persen adalah Rp3.700 per kilogram (kg) di petani, atau Rp3.750/kg di penggilingan. Sebelumnya Rp3.300 per kilogram (kg) di petani, atau Rp3.350/kg di penggilingan.

Anggota DPR RI Sjachrani Mataja


Sementara itu, harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar air minum 14 persen dan kotoran maksimum 3 persen adalah Rp4.600/kg di penggilingan atau Rp4.650/kg di gudang Bulog. Sebelumnya adalah Rp4.150/kg di penggilingan atau Rp4.200/kg di gudang Bulog.

Sedangkan untuk harga pembelian beras kualitas kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen dan derajat sosoh minimum 95 persen adalah Rp7.300/kg di gudang Perum Bulog. Sebelumnya Rp6.600/kg di gudang Perum Bulog.

Karena menyangkut kesejahteraan petani, subsidi pemerintah mestinya dapat dinikmati petani.

Sjahchrani, menegaskan semestinya kenaikan harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar air minum 14 persen dan kotoran maksimum 3 persen, mencapai Rp.5.000/kg di gudang Bulog.

“Harga gabah kering giling yang dapat dinikmati oleh petani, sehingga subsidi pemerintah benar-benar dinikmati petani. Bulog harus beli gabah petani dengan harga yang mahal,” katanya.

Menurut, Sjahchrani, masih banyak yang harus dibenahi, termasuk UU atau peraturan Pemerintah, kepres, inpres ataupun kepmen, yang harus dievaluasi. Yang nantinya mengarah kepada kemudahan kepada petani untuk mencapai kedaulatan dan swasembada pangan. (as) foto: dok pribadi/parle/hr

PENGAWASAN


PENGAWASAN

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana

Seperti irama orkestra yang saling bersahutan, TDL (Tarif Dasar Listrik) akhirnya juga

berbunyi tidak kalah nyaring. Ia bersuara menyusul BBM, gas dan berbagai kebutuhan

masyarakat lain yang juga bernada tinggi. Bagi publik simfoninya yang didominasi nada

tinggi, terus naik dan naik pastinya tidak enak didengar. Memekakkan telinga, manaikkan

tensi. Mau tidak mau, suka tidak suka yang dilirik memang konduktornya. Kenapa

memainkan nada tinggi terus, kapan turunnya.

“Kebijakan tersebut menimbulkan ba-nyak per t anyaan dan keprihatinan.

Selain karena telah menambah be-ban hidup rakyat akibat naiknya harga kebutuhan pokok sebagai dampak kebijakan pemerintah

menaikkan harga BBM, kebijakan tersebut menjadi sebuah ironi di tengah melimpahnya sumber daya energi di Indonesia. Selain itu, pemerintah tidak memberikan penjelasan secara detil dan leng-kap tentang akar permasalahan ke-naikan TDL. Pemerintah mestinya

konsisten berjuang untuk menye-diakan listrik yang terjangkau,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Pimpinan komisi yang membidangi persoalan BUMN ini mengingatkan


listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan me-nguasai hajat hidup orang banyak. Saat memutuskan pembatalan UU no.20 tahun 2002 tentang Ketena-galistrikan, Mahkamah Konstitusi juga telah menyebut sejumlah per-timbangan terhadap kebijakan ke-listrikan yang liberal dan pro pasar bebas. MK menekankan pentingnya ‘campur tangan’ pemerintah dalam kebijakan penentuan harga listrik

yang lebih arif dan sebisa mungkin tidak bergantung pada mekanisme pasar.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam hal penen-tuan harga listrik sebagaimana ke-tentuan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi bahwa harga energi ditetapkan berdasar-kan nilai keekonomian berkeadil-an dan Ayat (2) yang menyatakan

bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk masyarakat tidak mampu. Dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ke-tenagalistrikan ditegaskan untuk penyediaan tenaga listrik, Peme-rintah dan Pemerintah Daerah me-nyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar IV ini menekankan peme-rintah seharusnya memperhatikan kepentingan dan kemampuan ma-syarakat dalam hal penetapan tarif tenaga listrik. Ini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik. Pemerintah mestinya cermat ber-hitung, pasca kenaikan harga BBM yang lalu, biaya hidup masyarakat membengkak hingga 40 persen. Ini pasti akan terasa lebih berat lagi setelah kenaikan TDL dalam 3 (tiga) bulan ke depan.

“Secara teknis dalam APBNP 2015, besaran subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp 73,1 triliun atau turun dari rencana semula sebesar Rp 76,6 triliun. Hal ini terjadi karena pemerintah sekarang sedang jor-joran memotong anggaran sub-sidi, termasuk subsidi listrik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada penyesuaian tarif tenaga lis-trik,” papar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Namun menurutnya harus diingat pasca kenaikan BBM, pemerintah setidaknya memperoleh ruang fis-kal yang lebih besar senilai Rp 148,2 triliun. Oleh karena itu, sebelum menaikkan TDL, pemerintah mes-tinya wajib menjelaskan secara transparan penggunaan dana yang didapatkan dengan jalan menaikkan BBM. Pemerintah dalam hal ini PT PLN perlu menjelaskan secara detil dan lengkap tentang mahalnya Bi-aya Pokok Penyediaan (BPP) listrik

PENGAWASAN


di Indonesia. Saat ini, BPP listrik Indonesia mencapai Rp1.300 per KWh. Jangan hanya sebatas menya-lahkan dikarenakan banyaknya pembangkit listrik yang menggu-nakan BBM. Dengan mahalnya BPP tersebut sudah pasti akan berdam-pak pada penyesuaian ta rif listrik. Belum lagi tentang tingginya susut jaringan (losses) listrik di Indonesia.

“Data dari Bank Dunia menyebut-kan bahwa susut jari ngan (losses) listrik di Indonesia mencapai 9% dari output. Bandingkan dengan Malaysia sebesar 6%, Thailand 7%, dan Singapura 5%. Kondisi ini tentu akan berdampak pada penyediaan listrik yang berkualitas bagi ma-syarakat,” tandas dia.

Harusnya pemerintah dapat men-jelaskan dengan gamblang tentang skenario penurunan komposisi BBM dalam pembangkit tenaga listrik serta peningkatan kapasitas pem-bangkit listrik tenaga panas bumi, gas dan batubara, tenaga surya, serta upaya pengembangan sumber energy baru dan terbarukan (EBT) lainnya. Sebelum pemerintah me-milih menaikkan TDL, rak yat ber-hak tahu sudah sejauhmana upaya pemerintah menekan penggunaan BBM dan komposisi mix energy pada setiap pembangkit.

Pemerintah menurut Heri perlu menjelaskan tentang formulasi perhitungan subsidi listrik dari cost plus margin menjadi performance based regulatory dalam rangka

akuntabilitas pemberian subsidi dan efisiensi PT PLN. Hal ini pen-ting karena dengan skema tersebut besaran subsidi akan sangat ber-gantung pada efisiensi PLN. Logi-kanya, semakin sedikit subsidi yang diberikan pada PLN, maka mestinya PLN makin efisien. Tapi, kenyataan-nya PT PLN masih menjadi perusa-haan negara yang selalu menyum-bangkan kerugian finansial kepada negara.

Hal yang masih menimbulkan tan-da tanya besar bagi publik adalah tentang program 10.000 MW ta-hap 1 dan 2 yang kemudian akan disusul dengan program 35.000 MW. Sebelum pemerintah menaik-kan TDL, maka mestinya rakyat berhak mendapatkan penjelasan tentang proyek-proyek tersebut dalam rangka penyediaan listrik yang berkualitas (bebas padam) sebagaimana pe rintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyesuaian TDL yang sangat dina-mis akan menciptakan distorsi pa-sar karena adanya ketidakpastian yang cukup tinggi. Hal ini lebih jauh akan meningkatkan aksi-aksi spe-kulatif. Penyesuaian, yang didahului dengan kenaikan BBM pada tahun 2015 akan berdampak inflasi pada kisaran 6% sampai 7% hingga secara umum, akan terjadi penurunan nilai mata uang secara signifikan hingga akhir tahun 2015. Kenaikan inflasi tersebut sudah pasti akan menye-babkan kenaikan biaya hidup ma-syarakat. Ini tentu akan lebih mem-

beratkan kehidupan rakyat di mana akan terjadi pembengkakan biaya hidup hingga 40 persen. Kenaikan TDL akan memicu penurunan per-mintaan serta daya beli masyarakat.

“Pencermatan saya, sektor yang paling tertekan akibat penurunan permintaan tersebut yaitu sek-tor UKM mengingat sebagian be-sar konsumen produk UKM adalah golongan masyarakat menengah ke bawah. Ini seharusnya menjadi per-hatian pemerintah,” paparnya.

Konsekuensi dari kenaikan ini akan terjadi pengurangan keuntu-ngan usaha yang dapat berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Itu berarti kenaikan TDL, yang sebelumnya didahului dengan kenaik an BBM akan mengganggu penyerapan tenaga kerja pada 2015. Kenaikan TDL sudah tentu akan berdampak pada penurunan out-put Industri, khususnya industri pengolahan nonmigas. Hal ini bisa mengkoreksi target pertumbuhan industri pada tahun 2015 yang se-belumnya sudah dipangkas menjadi 6%.

“Dalam skala yang lebih luas, yang sebelumnya didahului dengan ke-naikan harga BBM akan berujung pada tingginya biaya pokok produk-si. Akhirnya, produk-produk Indo-nesia sulit untuk kompetitif, terlebih dalam menghadapi MEA yang mulai berlaku Desember 2015,” demikian Heri. (iky) foto: naefurodji/parle/hr

Golongan R-3/TR 6.600 VA ke atas serta golongan B-2/TR 6.600 VA hingga 200 kVA

Golongan B-3/TR di atas 200 kVA dan golongan I-3/TM di atas 200 kVA

Golongan I-4/TT 30.000 kVA ke atas

Golongan P-1/TR 6.600 VA hingga 200 kVA

Golongan P-2/TM di atas 200 kVA

Golongan P-3/TR Golongan L/TR, TM serta TT

Rp 1.426,58 Rp 1.465,89

Rp 1.027,26 Rp 1.055,47

Rp 965 Rp 991,60

Rp 1.426,58 Rp 1.465,89

Rp 1.027,16 Rp 1.055,47

Rp 1.426,58 Rp 1.465,89

Rp 1.501,46 Rp 1.542,84

Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah diberlakuan terhitung 1 April 2015, untuk;

HARGA

LAMA

BARU


Dalam setiap kesempatan, seluruh stakeholder menyuarakan impian Indonesia mampu men-capai kemandirian energi. Namun, sudahkah

pemikiran, kebijakan dan regulasi dalam tata kelola en-ergi, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam sumber energi mendukung tercapainya tujuan bersama tersebut?

Secara teori, kemandirian energi akan dapat dicapai jika tiga kriteria utama terpenuhi. Pertama, kemam-puan untuk mendapatkan akses energi, menyangkut ketersediaan infrastruktur. Kedua, kemampuan daya beli masyarakat terhadap energi. Dan yang terakhir, ketersediaan energi yang mencukupi.

Sebuah negara dapat dikatakan mandiri jika mempu-nyai stok energi yang memadai, guna menunjang kebu-tuhan masyarakatnya dengan harga yang terjangkau, dan mampu menunjang kegiatan produksi industri un-tuk menyangga pertumbuhan ekonominya, sehingga tidak bergantung dengan asing.

Pemikiran bahwa Indonesia telah masuk pada krisis energi, dimulai saat disadari fakta bahwa jumlah kon-

sumsi BBM domestik mulai melampaui kemampuan produksi BBM. Disisi lain data menunjukkan penurunan cadangan minyak di Indonesia secara signifikan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2013, mengklaim cadangan minyak bumi di Indo-nesia berkisar sekitar 0,6 persen dari cadangan minyak dunia, yaitu sekitar 7.549,81 MMSTB (million stock tank barrels) dimana diantaranya baru 3.692,50 MMTSB terbukti. Kondisi itu berbeda jauh dengan Venezuela yang mempunyai cadangan sebanyak 300 miliar barel

Kebijakan Energi Menuju Kemandirian

Energi Nasional

ANGGARAN

Indonesia, dikenal sebagai negara yang berlimpah dalam potensi sumber daya energi. Namun, berbanding terbalik dengan kondisi sebenarnya. Kenyataannya, Indonesia identik dengan terus menurunnya produksi bahan bakar minyak (BBM) dan ketergantungan impor dari luar negeri.

8,626.96 Cadangan Minyak Bumi Indonesia(MMSTB) Million Stock Tank Barrels

Sumber : ESDM, 2015 (diolah)

7,764.84 7,732.27

7,408.247,549.81

2009 2010 2011 2012 2013

Handriyanto Setiadi


Handriyanto Setiadi

minyak bumi dan Arab Saudi sebe-sar 270 milyar barel, namun tingkat prosentase produksi dibanding cadangannya jauh dibawah Indo-nesia.

Dengan tingginya produksi minyak yang ditargetkan pada APBN be-berapa tahun terakhir, dalam wak-tu belasan tahun saja cadangan ini akan habis. Sementara eksplorasi sumur baru masih butuh waktu panjang dan biaya besar.

Setelah pada tahun 2009 – 2010 realisasi lifting minyak bumi sem-pat mengalami peningkatan, trend berikutnya hingga tahun 2014 lift-ing terus menurun. Faktor utama yang menjadi sebab adalah penu-runan produksi secara alamiah pada lapangan minyak lama (natu-ral decline), sementara lapangan minyak baru belum berproduksi optimal.

Campur Tangan Asing Kelola Energi

Meninjau historis kebijakan energi Indonesia, sejak Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi, Indonesia sudah mulai mem-bentengi diri dari intervensi asing di sektor energi. Namun, benteng itu mulai runtuh semenjak ditetap-kannya Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal yang memperbolehkan modal asing dalam melakukan pengolahan SDA di Indonesia.

Keterlibatan IMF (International Monetary Fund) juga mulai tam-pak dalam mendorong liberalisasi tata kelola SDA Indonesia pada awal 1998. Liberalisasi ini makin kuat dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Namun kemudi-an UU Ketenagalistrikan kemudian

dibatalkan oleh Mahkamah Kon-stitusi, sedangkan beberapa pasal krusial dalam UU Minyak dan Gas Bumi kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konsitusi untuk direvisi. Dasar pertimbangannya antara lain, dengan UU ini negara tidak dapat menjalankan kewenangannya se-cara efektif dalam fungsi pengelo-laan pengelolaan migas untuk men-capai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sejak bergabungnya Indonesia menjadi anggota perdagangan du-nia seperti OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) dan WTO (World Trade Organiza-tion), setidaknya juga menjadikan Indonesia tidak memiliki kebebasan mengatur produksi dan menentu-kan harga minyak. Indonesia harus ikut memenuhi penawaran minyak mentah ke pasar luar negeri, na-mun malah mengimpor BBM untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri dengan biaya lebih tinggi. Pada Mei tahun 2008 Indonesia keluar dari OPEC karena telah menjadi net im-porter minyak. Keputusan yang di-ambil pemerintah untuk keluar dari OPEC dipicu oleh produksi minyak mentah yang terus turun. Di sisi lain, konsumsi BBM di Indonesia terus meningkat.

Dari sisi investasi, sebagian besar blok migas di Indonesia saat ini ma-

sih dikuasai oleh perusahaan asing. Eksplorasi migas oleh perusahaan asing dan afiliasinya meliputi Che-vron sebesar 44 persen, 10 persen oleh Total E&P, Conoco Philip 8 persen, dan Medco 6 persen. Ke-mudian, CNOOC sebesar 5 persen, Petrochina 3 persen, 2 persen oleh BP, Vico Indonesia 2 persen, Ko-deco Energi 1 persen, dan lainnya sebesar 1 persen. Ironisnya, BUMN Indonesia yang khusus menangani bidang migas yakni Pertamina, hanya mengeksplorasi potensi mi-gas sebesar 16 persen.

Permasalahan lain dalam tata kelola energi yang juga melibatkan asing, adalah banyaknya kontrak energi yang ditengarai merugikan pihak Indonesia. Perjanjian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas banyak merugikan negara, utama-nya dari sisi penerimaan pajak.

Sementara, permasalahan di dalam negeri sendiri, setidaknya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, secara relatif terjadi stagnasi pem-bangunan infrastuktur energi di In-donesia. Infrastruktur peminyakan tidak mengalami penambahan, baik secara kuantitas maupun kapasitas produksi. Hal ini berbanding terbalik dengan permintaan konsumsi BBM dalam negeri yang terus merangkak naik sehingga biaya pengadaannya menjadi semakin tinggi.

Sumber : Kementerian ESDM , Dokumen RAPBNP 2015 (diolah)

Lifting Minyak Bumi ( Ribu Barel per Hari )

1,200

1,000

800

600

400

200

0

960 944 965 954 945 899 930861 840 825 818 794

900849

2009 2010

Realisasi/2015* (APBNP)APBNP

2011 2012 2013 2014 2015


Begitu juga dengan perlambatan peningkatan kapasitas pembang-kit listrik. Tantangan-tantangan pengembangan infrastruktur en-ergi begitu kompleks seiring pe-rubahan kondisi politik ekonomi di Indonesia. Desentralisasi yang tidak diikuti koordinasi dan sinergi kebi-jakan dari pusat ke pemerintah re-gional membuat kesulitan perizinan dan kesulitan pembebasan lahan bagi pembangunan infrastuktur energi.

Walaupun pertumbuhan rasio elek-trifikasi di Indonesia pada tahun 2003 mencapai 54,8% persen, 63,5 persen pada tahun 2008, dan tahun 2013 mencapai 75%, namun belum memenuhi permintaan penyedia-an listrik. Pasalnya, selama kurun waktu tersebut rata-rata kebutuhan listrik di Indonesia tumbuh sebesar 6,5% per tahun dengan pertumbuh-an listrik di sektor komersial yang tertinggi, yaitu sekitar 7,3% per ta-hun dan disusul sektor rumah tang-ga dengan pertumbuhan kebutu-han listrik sebesar 6,9% per tahun. Seringnya pemadaman listrik di sebagian wilayah di pulai Kaliman-tan dan Sumatera cukup mampu menggambarkan perbedaan antara su pply dan demand penyediaan en-ergi listrik.

Harga Minyak Dunia Turun, Mo-men Wujudkan Kemandirian En-ergi Indonesia

Di awal tahun 2015, harga minyak dunia mengalami trend penurunan. Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri pada Indonesia Outlook 2015 berpendapat penu-runan harga minyak mentah du-nia menjadi momen bagi Indonesia untuk mewujudkan kemandirian dalam ketahanan energi nasional.

Sejak menjadi net-oil importer country, Indonesia mengalami rentan fiskal akibat volatilitas harga minyak dunia. Jika harga minyak

dunia naik, Indonesia sebagai pro-dusen minyak tidak serta merta mendapatkan gain. Hal ini disebab-kan adanya kebijakan subsidi BBM yang mengakibatkan nilai subsidi akan membengkak jika harga naik. Disisi lain, saat harga minyak dunia turun seperti saat ini, seharusnya akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari subsidi BBM. Namun, APBN juga terancam potensial re-venue lost yang cukup signifikan dari sektor migas, yang nilainya mencapai sekitar Rp 202 triliun pada APBN-Perubahan 2015.

Dalam hal ini, Pemerintah tidak bisa gegabah memanfaatkan mo-men penurunan harga minyak du-nia untuk menetapkan kebijakan penghapusan subsidi BBM, khusus-nya untuk jenis premium dan solar yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan industri. Karena jika harga BBM diserahkan ke me-kanisme pasar, maka akan me-langgar konstitusi, yaitu Putusan MK No.002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 yang mencabut tentang penetapan harga pasar berdasarkan Pasal 28 ayat 3 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Selain itu, ketahanan energi dan kekuatan fiskal Indonesia masih terlalu rentan terhadap volatilitas perekonomian global. Fluktuasi

harga minyak dunia bisa meng-hantam langsung ekonomi Indo-nesia. Pemerintah tetap dibutuh-kan sebagai pengendali harga BBM, khususnya membantu masyarakat ekonomi lemah untuk dapat mem-beli BBM dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu, elastisitas harga barang dan jasa juga cende-rung lebih kaku. Jika harga BBM naik, harga barang terlebih dulu naik. Namun jika harga BBM turun, harga barang tidak otomatis turun.

Turunnya harga minyak dunia, yang diikuti penurunan beban subsidi sebaiknya dijadikan momentum un-tuk membangun infrastruktur en-ergi nasional. Pemerintah juga bisa mendorong eksplorasi untuk me-ngumpulkan cadangan untuk masa mendatang.

Upaya Indonesia Mencapai Ke-mandirian Energi

Minyak dan gas bumi berperan utama sebagai bahan baku industri. Energi sebagai bahan baku utama dalam industri mampu memberi-kan multyplier effects dalam pem-bangunan nasional. Dimulai dari Pemerintahan Susilo Bambang Yu-dhoyono hingga awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan energi nasional belum signifikan berubah. Pemerintahan Jokowi pun menekankan pentingnya ke-daulatan energi nasional melalui

Sumber : Energy production and consumption statistic, World Bank 2015

Crude Oil (Petroleum) & Indonesia Liquified Natural Gas Monthly Price ( US Dollars per Barrel)

Indonesian Liquified Natural GasCrude Oil (Petroleum) Monthly

140

120

100

80

60

40

20

0

ANGGARAN


Program Nawacita.

Enam upaya yang dioperasionalisa-sikan oleh Kementerian ESDM un-tuk mencapai kemandirian energi, tertuang dalam Program Nawacita meliputi; Pertama, meningkatkan eksplorasi dan produksi migas. Kedua, meningkatkan kapasitas in-frastruktur migas, dan berikutnya mengembangkan migas unconven-tional. Keempat, mendorong harga minyak bumi ke arah harga ke-eko-nomian; kemudian konservasi mi-gas, dan yang terakhir pengelolaan minyak bumi berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan.

Regulasi dari Pemerintahan Presi-den Jokowi yang perlu mendapat perhatian adalah keberanian untuk melakukan penyesuaian harga BBM di awal pemerintahannya. Kebi-jakan ini berupa penurunan subsidi BBM yang berimbas pada kenaikan BBM jenis solar dan premium. Tu-juan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengalihkan aliran dana subsidi energi, khususnya BBM ke bidang lain seperti kesehatan dan juga pembangunan infrastruktur. Melalui kebijakan ini diharapkan juga mampu mendorong perilaku masyarakat untuk lebih berhemat terhadap penggunaan energi.

Dalam menciptakan kemandirian, Pemerintah sebaiknya mulai men-ciptakan regulasi yang efektif dalam pengelolaan sumber daya alam khu-susnya sumber energi berupa gas, minyak bumi dan mineral. Regulasi ini harus bisa mengatasi ancaman krisis energi.

Regulasi efektif yang dapat di-lakukan, pertama melalui renego-sisasi kontrak. Pemerintah dalam melakukan kerjasama sektor en-ergi sebaiknya menekankan prinsip private public partnership. Dalam menjalin kerjasama dengan inves-tor asing, harus tetap menjaga ke-daulatan energi, dan diperlukan kajian mendalam, bukan hanya dari sisi ekonomis namun juga filosofis kedaulatan negara.

Kedua, memperluas dan mem-perkuat konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan. Dengan semakin naiknya konsumsi BBM, menurunnya produksi, dan menipisnya cadangan minyak fosil di Indonesia, sudah saatnya untuk melirik berbagai sumber energi, terutama energi terbarukan. Mi-salnya, dengan program pengemba-ngan Bahan Bakar Gas (gas), biofuel dan eksploitasi panas bumi.

Berikutnya, Pemerintah harus

melakukan pengembangan pem-bangkit listrik dengan bahan baku terbarukan. Diharapkan, Peme-rintah melakukan investasi lang-sung untuk peningkatan kapasitas, pemeliharaan, dan peremajaan in-frastruktur transmisi dan distribu-si listrik. Target rasio elektrifikasi sebesar 95 persen pada tahun 2025 (Cetak Biru Pengelolaan Energi Na-sional), namun, pertumbuhan ener-gi listrik hanya berkisar pada angka 3 persen pertahun.

Pada RAPBN-P 2015, Pemerintah terus berupaya menyelesaikan pro-gram pembangunan 35.000 Mega-watt pembangkit listrik tenaga uap batubara, mengingat pemanfaatan batubara sebagai bahan bakar pem-bangkit listrik baru tersebut sejalan dengan ketersediaan cadangan ba-tubara nasional. Cadangan batuba-ra nasional masih cukup banyak untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan domestik khususnya un-tuk pembangkit tenaga listrik.

Yang terakhir, Pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan dari pertambangan mineral dan batuba-ra, melalui kenaikan tarif dan iuran produksi/royalty, serta renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan.

Pemerintah sangat menyadari peran minyak dan gas yang sangat besar sebagai tulang punggung un-tuk mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Energi ti-dak saja dilihat sebagai mesin per-tumbuhan tapi juga sebagai salah satu tulang punggung. Jika tidak ada energi, industrialisasi dan per-tumbuhan ekonomi tidak akan ber-jalan. Diharapkan, berbagai upaya Pemerintah, dapat mewujudkan kemandirian energi nasional.

Ditulis oleh: Handriyanto Setiadi, SE, ME (Analis APBN bidang Makro Ekonomi, Ba-gian Analisa APBN, Sekretariat Jenderal DPR RI) | Disunting oleh: sf (Parlementaria)

37,912,0

4,7

21,2

38,213,0

2,3

22,9

41,814,5

1,7

25,5

44,815,5

1,7

28,1

46,1

16,0

1,1

29,3

46,0

15,7

0,9

29,4

46,0

15,7

0,9

29,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014APBN-P

2015APBN

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Perkembangan Konsumsi BBM

Sumber : Departemen Keuangan, 2015

PREMIUM MINYAK TANAH

JutaKL

SOLAR


Diharapkan revisi UU itu membuat terciptanya kedaulatan migas untuk negara yang selama ini dinilai lebih berpihak kepada asing dan atau in-

vestor yang mengeruk kekayaan negara.

Hal itu mengemuka dalam acara Forum Legislasi berta-juk `Revisi UU Migas’ yang diselenggarakan di Gedung DPR, Jakarta, baru-baru ini. Dalam diskusi itu, hadir Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian dan penasihat Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto.

Satya Yudha mengingatkan, revisi UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 harus mendukung kedaulatan energi nasional. “Yang paling esensial, kita ini berdaulat atau

tidak? Kedaulatan energi itu adanya di kontrak,” te-gasnya.

Menurut dia, selama ini kontrak di sektor migas bersi-fat lex spesialis atau khusus. Sehingga, jika ada aturan seperti UU yang baru lahir setelah kontrak dibuat, tidak bisa me-legitimate kontrak yang sudah ada. Ciri seperti ini telah ada dalam UU Migas. Menurutnya, kontraktor paling senang dengan sifat kontrak seperti ini.

“Jangan sampai kontrak bikin kebal atau lex spesialis. Masalah kontrak jadi isu tersendiri, supaya kedaulatan semangatnya sama dengan yang diinginkan Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya.

Atas dasar itu, Satya yang juga Politisi dari Partai

Revisi UU Migas Nomor 22 tahun 2001 dijadwalkan akan dilakukan pada masa persidangan kali ini, apalagi revisi itu sudah masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2015.

Masalah Kontrak Kerja Sama (KKS) menjadi isu penting dalam pembahasan revisi UU tersebut.

Masalah KKS Jadi Isu Penting di RUU Migas

LEGISLASI


Golkar itu menyarankan agar dilakukan stabilization clause untuk memodifikasi perjanjian hukum dalam setiap kontrak migas.

Ia percaya, klausul ini dapat melindungi kepentingan investor jika terdapat UU baru. Tujuan klausul ini agar bisa menyeimbangkan manfaat atau mempertahankan keseimbangan ekonomi dari tanggal efektifnya kon-trak. “(Investor) Diberi hak untuk berbicara ke peme-rintah, jika ada UU baru dan menyebabkan kontraknya tidak ekonomis lagi,” ujarnya.

Selain masalah kontrak, revisi UU Migas juga harus memperbaiki tata kelola kelembagaan. Hal ini khusus-nya diperuntukkan bagi lembaga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

“Tata kelola itu akan diatur dalam revisi UU Migas, termasuk perlu tidak BPH Migas. Soalnya dia bertugas mengatur migas tapi terbatas sekali. Kalau ide saya sih, bisa dimasukkan saja ke Ditjen Migas karena fungsinya yang lebih banyak ke regulasi,” katanya.

Di samping itu, kata Satya Yudha, masukan lain dalam revisi UU Migas yakni status istimewa Pertamina yang ingin “dibesarkan” atau disamakan saja dengan kon-traktor lainnya. “Apakah Pertamina bisa menguasai blok-blok yang bagus tanpa tender, itu bisa. Jadi dia merasa seperti tuan rumah di negeri sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII Ramson Siagian mengatakan, perubahan status ini menjadi isu pen-ting mengingat sistem yang dilakukan SKK Migas tak berjalan efektif. Hal ini terlihat dari penurunan lifting

minyak domestik dari 1,4 juta barel per hari menjadi 780 barel per hari.

Ditambah lagi, pengguna BBM di Indonesia tak bisa menggunakan produksi domestik, sehingga harus im-por. Akibatnya, impor terus bertambah dan mempe-ngaruhi posisi rupiah. Hal ini semakin mengganggu ketahanan energi Indonesia.

“Kalau pada saat cadangan devisa menurun karena cadangan impor bisa mempengaruhi posisi rupiah. Ke-mudian ketahanan energi kita berkurang. Ini yang ha-rus dilihat kalau mau merevisi UU Migas,” kata Ramson.

Ia mengatakan kalau dalam pembahasan revisi UU Mi-gas itu masih didominasi kepentingan politik, maka su-lit UU Migas tersebut untuk kedaulatan negara. Karena itu seluruh elemen bangsa ini termasuk pers harus te-rus mengawal dengan baik.

Menurut dia, problemnya mengatur migas itu dari hu-lu-nya. Kalau dulu Pertamina sebagai hulu, pusat pe-ngaturan perminyakan negara ini, tapi sekarang SKK Migas dan BPH Migas.

“Celakanya korupsi justru terjadi di SKK Migas ini, se-hingga merusak kepercayaan rakyat bahwa di SKK Mi-gas malah menjadi sarang koruptor. Di sinilah kurang efektifnya UU Migas itu dalam memproduksi minyak,” ujarnya.

Di tempat yang sama, penasihat Reforminer Institute Pri Agung Rakh manto berharap pembahasan revisi UU Migas yang akan dilakukan DPR masa sidang men-


datang diharapkan dapat memenuhi keseimba ngan antara kepentingan kedaulatan migas dan menarik in-vestor.

Sebab, menurut dia, selama ini masih banyak pasal yang dikeluhkan dan abu-abu lantaran minimnya pengeta-huan legislator membahas aspek migas. Pengaturan migas selain harus memperhatikan aspek konstitusi, namun juga membutuhkan kepastian investasi.

Apalagi, lanjut Pri Agung Rakh manto, ditambah prediksi dua hingga tiga tahun ke depan permintaan minyak akan terus turun dan investor lebih senang bermain pada dollar AS. Sehingga investasi minyak akan terasa cukup berat. “Kalau dulu produksi minyak 1,4 juta barel per hari, ke depan mustahil akan mengalami kenaikan,” katanya.

Berbicara ketersediaan migas, menurutnya tidak mutlak hitam putih, namun harus memenuhi tiga faktor pendukung. Yaitu sumber daya minyak dengan cadangan minyak 10 miliar barel, kepastian investasi untuk pengeboran dan kepastian dari UU Migas itu sendiri.

Ia mencontohkan, Amerika Serikat yang mengam-bil minyak pada lapisan minyak paling dalam de ngan teknologi canggih. Sehingga saat ini mampu mengang-kat minyak 15 persen lebih besar dari biasanya dan dapat memproduksi minyak melampaui Arab Saudi.

“Efektifitas eksplorasi harus konsisten dengan mem-

perhatikan konstitusi, bukan hanya pro asing atau ti-dak,” katanya

Menurutnya hal tersebut 70 persennya dapat dilakukan oleh non Pertamina. Sehingga mau tidak mau negara harus menyeimbangkan kepentingan nasional dan as-ing.

Selama ini kedaulatan migas Indonesia dicap lebih berpihak pada kepentingan asing. Sebab pembahasan UU Migas pun masih didominasi kepentingan politik baik di pemerintah maupun DPR.

Jika pembahasan revisi UU Migas pada masa sidang ini masih didominasi kepentingan politik maka kedaulatan migas akan sulit diwujudkan. “Padahal pasal-pasal dalam UU Migas merupakan kunci untuk mewujud-kan kedaulatan migas sekaligus untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, saat ini, baik pemerintah maupun DPR tengah menyusun draf RUU Migas peng-ganti Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Min-yak dan Gas Bumi.

Sudirman mengatakan, draf RUU Migas yang disusun pemerintah mempunyai setidaknya lima pokok piki-ran, antara lain bahwa ranca ngan undang-undang itu diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi dan me-mastikan status kelembagaan SKK Migas. (sc/nt) foto:

iwan armanias, naefurodji, nita/parle/hr

LEGISLASI


Tinjau BPJS

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meninjau dan berdialog dengan dokter serta pasien BPJS Rumah Sakit Doris Sylvanus Prov. Kalimantan Tengah. Foto: Eka Hindra

fOTO BERITA


fOTO BERITA

Siaga Bencana

Tim Kunker Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Yudi Widiana memantau kesiapan Basarnas Sumsel tangani bencana. Foto: Mastur


Pembangunan Smelter

Tim Kunker Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Zairullah Azhar mengunjungi pembangunan smelter bauksit PT. WHW Ketapang, Kalbar. Foto: Sugeng


fOTO BERITA


Mendekat

Ketua Tim Kunker Komisi III DPR Benny K Harman mendekat ke pengunjuk rasa karyawan PT Freeport mencoba memahami aspirasi mereka. Foto: Ibnur Khalid


KIAT SEHAT

Perubahan tersebut tidak saja menimbulkan penyakit-pe-nyakit baru di era modern ini,

namun juga menimbulkan jenis-je-nis makanan baru yang sesungguh-nya tak cocok dengan struktur tu-buh manusia. Wajar kalau kemudian timbul berbagai efek samping dari

perubahan pola dan jenis makanan yang di konsumsi manusia modern saat ini.

Oleh pakar gizi, jenis makanan yang kita konsumsi sehari-hari dibagi menjadi 2 (dua):

Makanan alami/riil/utuh/segar/murni adalah makanan alami yang masih asli tanpa ada penambahan ataupun pengurangan komponen gizinya, serta tanpa ada pengola-han baik itu berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Biasanya makanan riil ini terbagi menjadi 2

dr. Naharus Surur, M.Ked – Konsultan Kesehatan

Makanan adalah faktor utama dalam kehidupan manusia, tidak saja makanan berfungsi bagi kesehatannya namun juga berfungsi untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi ini. Semenjak zaman purba manusia sudah memiliki pola dan jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Kebiasaan ini diturunkan dari masa ke masa. Namun oleh manu-sia modern pola ini dirubah sehingga menimbulkan permasalahan kesehatan yang sangat berbeda pada masa nenek moyang kita dahulu.


(dua) jenis:

RAW FOODS adalah makanan men-tah yang siap untuk disantap dan sangat banyak mengandung gizi dan enzim yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Makanan ini ba nyak dijual di pasar moder dan pasar tradisonal seperti; sayur-sa yuran, buah-buahan, kacang-kacangan, polong-polongan, telur, ikan basah, daging merah atau putih dst.

LIVING FOODS adalah makanakan hidup alami yang masih segar yang langsung diambil di lahan pertanian atau peternakan yang bisa langsung disantap. Sehingga makanan ini sangat segar yang sangat banyak mengandung zat gizi dan enzim yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Makanan jenis ini lebih bagus dari raw-foods. Makanan ini banyak dijumpai langsung di pusat pertanian, peternakan dan perke-bunan, dimana sayur-sayuran atau buah-buahan bisa dipetik langsung kemudian disantap setelah dibersi-hkan.

Makanan Olahan adalah makan-an buatan manusia yang sudah disesuaikan dengan selera manusia modern yaitu praktis dan mudah diolah kemudian bisa dengan cepat disantap. Makanan ini, karena su-dah mengalami pengolahan dengan penambahan bahan baku, bahan penyedap, gula, garam, dan bahan pewarna, maka makanan olahan ini mengabaikan aspek kebutu-han gizi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ditambah lagi makanan olahan ini dikemas de-ngan bahan-bahan yang sesung-guhnya tidak baik buat kesehatan manusia seperti; plastik, styrofoam, kertas, dan kaleng.

Makanan olahan ini sudah men-jadi menjadi komoditas industri, sehingga aspek ‘healthy and se-curity for human being-nya’ sa-

ngat kurang. Setiap saat dan setiap waktu, makanan olahan mengalami penambahan dan inovasi yang sa-ngat luar biasa. Sehingga manusia modern tanpa disadari telah di-giring oleh industri makanan dan minuman sesuai dengan selera dan kebutuhan industri, bukan dido-rong oleh kesadaran tentang kebu-tuhan dan kecukupan gizi.

Karena unsur bisnisnya lebih me-nonjol pada makanan dan minuman olahan, maka kewajiban pemerintah sebagai pemangku utama (stake-holder) masalah kesehatan ma-syarakat Indonesia untuk melaku-kan pengawasan dan pengaturan yang ketat pada industri makanan dan minuman ini. Harus dilakukan law-enforcement terhadap pelang-garan pada para pelaku industri makanan dan minuman yang nakal.

DA MPA K BURUK M A K A NA N OLAH AN

Karena makanan olahan ini dibuat diproses yang penuh dengan ma-nipulatif terhadap kandungan gizi dan juga proses pengolahannya yang tidak aman bagi kesehatan tubh manusia, maka makanan ola-han ini memiliki dampak negatif:

OBESITAS (KEGEMUKAN)

Makanan olahan biasanya banyak mengandung gula, garam, minyak goreng ( lemak trans, lemak yang bahaya bagi tubuh manusia), te-

pung putih, soda, dan karbohidrat sederhana. Bila makanan olahan ini dimakan, bahan-bahan tersebut memasuki darah dengan cepat dan meningkatkan kandungan insulin, maka akan terjadi kelebihan kalori di dalam darah sehingga kelebihan-nya akan disimpan dalam wujud lemak yang akan disimpah di hati (hepar) dan otot. Hal inilah yang menimbulkan obesitas (kegemu-kan).

Bahan-bahan makanan olahan yang tersebut di atas, menyebab-kan makanan memasuki aliran da-rah dengan cepat sehingga menye-babkan penambahan berat badan (BB). Sementara makanan alami akan masuk ke dalam aliran darah de ngan pelan-pelan, sehingga me-nyebabkan penurunan berat badan.

PENYAKIT-PENYAKIT BERBAHA-YA

Akibat konsumsi makanan dan minuman olahan yang terla lu sering, apalagi sudah menjadi menu utama sehari-hari akibatnya akan timbul penyakit-penyakit; hiper-tensi, kencing manis (diabetes me-llitus), penyakit jantung koroner dan kanker, selain dari penyakit obesitas (kegemukan)

Makanan olahan begitu besar pengaruh buruknya terhadap ke-sehatan, maka mengkonsupsinya harus bijak dan berhati-hati. Mu-lailah kembali ke makanan murni/alami/segar/riil, hindari makanan olahan semaksimal mungkin agar kita semua mendapatkan kese-hatan yang prima dan tubuh yang ideal. Bila makanan murni dan je-nis nutrisi yang dipilih benar, maka kese hatan dan berat badan ideal akan diperoleh secara bertahap de-ngan pasti Insya-Allah tanpa harus melakukan diet dengan biaya ma-hal. Wallahu a’lam bisshawab.


Yang Muda dan Cerdas dari

“Serambi Mekkah”

Teuku Riefky Harsya Muda, Cerdas dan Amanah, Itulah Tagline yang disandingkan pria asal Kota Serambi Mekkah saat kampanye pemilu sebelumnya. Nyaris menjadi anggota TNI, Politikus yang kini memimpin Komisi X DPR RI ini pun awalnya sempat alergi dengan dunia politik. Ingin tahu kisahnya? ikuti kisah yang diceritakannya pada Rahayu Setiowati dan Iwan Armanias dari Parlementaria berikut ini.


Dua puluh delapan Juni, em-pat puluh dua tahun yang lalu tangis bayi mengiringi

kebahagiaan pasangan Cut Haslinda Mudadalam dan (alm) Teuku Syah-rul Mudadalam. Ya, saat itu dengan mengucap syukur Alhamdulillah, pasangan asal Aceh ini telah resmi menjadi orang tua. Tak lupa lafal Ad-zan pun dikumandangkan di kedua telinga sang putra. Menyusul hal itu, keduanya pun sepakat menamai putra sulungnya itu dengan nama Teuku Riefky Harsya.

Masa kecil Riefky, begitu ia biasa disapa tak berbeda dengan keba-nyakan anak-anak lainnya di ibukota. Meski masih murni sebagai pebis-nis, sang ayah tetap meluangkan waktunya untuk ikut mendidik sang putra. Ilmu agama menjadi pendi-dikan dasar yang diajarkan kedua orang tuanya pada Riefky sebagai bekal menjalani hidup di ibukota. Mengaji menjadi sebuah keharusan dalam setiap harinya, selain pendi-dikan akademis di sekolah. Bahkan, untuk pendidikan akademis pun kedua orangtua Riefky memilihkan sekolah berbasis agama kepada sang buah hati, yakni TK dan SD Al Azhar dan SMP Muhammadiyah. Semua itu dijalani Riefky tanpa beban dan ke-terpaksaan.

Sesekali tanpa sengaja ia melihat sang ayah berdiskusi dengan berba-gai koleganya. Riefky kecil sempat marah tatkala mengetahui kisah sang kakek yang dipenjara hingga menemui ajalnya di dalam penjara. Sang kakek, Teuku Yusuf Mudada-lam yang tak lain adalah Mantan Menteri Keuangan di era kepemim-pinan Presiden Soekarno. Pergantian kepemimpinan kala itu mengubah politik dalam negeri Indonesia, yang membuat hampir seluruh menteri di era Bung Karno harus mendekam dalam jeruji besi. Mereka dianggap terlalu vokal dalam melawan peme-rintahan baru saat itu.

Pengalaman yang dialami sang ka-kek itu tak hanya sempat membuat trauma sang ayah saja. Riefky pun sejak SMA bertekad untuk tidak memasuki dunia politik alias men-jadi politisi, maupun duduk di peme-rintahan. Namun di sisi lain, ia pun memetik hikmah dari pengalaman sang kakek, ditambah didikan lead-ership dari sang ayah yang ketika itu mendirikan HIPMI (Himpunan Pe-ngusaha Muda Indonesia) bersama tokoh-tokoh lainnya seperti Abdul Latief, Ponco Sutowo, Aburizal Ba-krie, jiwa kepemimpinan Riefky pun sedikit demi sedikit mulai muncul.

Memasuki masa kuliah, Riefky dihadapkan pada pilihan akan tetap di tanah air atau menimba ilmu di negeri orang. Namun satu pesan sang bunda yang diingatnya,”kamu hanya punya waktu sekolah maksimal empat tahun karena masih ada empat adik kamu yang harus dibiayai secara bergantian,” ujar Riefky menirukan ucapan sang bun-da ketika itu.

Awalnya ia ingin mengambil gelar kesarjanaan di salah satu kampus di Boston. Namun ia memprediksi bahwa kondisi dan suasana di kota itu akan menggiringnya untuk ma-las belajar, yang akhirnya akan ber-dampak pada lamanya ia menuntut ilmu. Sementara jatah dan target yang diberikan kedua orang tuanya

maksimal empat tahun lamanya.

Untuk menghindari keterlambatan lulus, Riefky mencari sekolah yang jauh dari kota besar. Tujuan uta-manya tentu bisa lebih serius dalam menuntut ilmu. Hingga akhir nya pilihan jatuh di Norwich Univer-sity, Military College of Vermont. Sebagaimana namanya sekolah ini merupakan sekolah militer (di Indo-nesia seperti Akademi Militer-red), lokasinya pun di pegunungan.

“Waktu itu saya mengambil An-gkatan Darat, saya dididik se-

cara mi l iter dan

mendapat pelajaran kemiliteran namun dengan kombinasi akade-mis. Saya ikut latih an menembak dan ketika itu kami lumayan fasih menggunakan M-16 dan M-60. Ti-dak hanya itu saya juga diajarkan cara memanage emosi, memanage tingkat stress, dalam tekanan kita harus bisa meng ambil keputusan


dan sebagainya,” kisah nya.

Untuk pendidikan akademis, Riefky memilih jurusan komunikasi massa. Saat itu ia melihat jurusan ini masih sepi peminat, padahal se iring de-ngan kemajuan zaman dan perkem-bangan teknologi, dunia komunikasi pun semakin berkembang. Tahun 1994 ia mampu menye lesaikan ku-liah dengan target yang ditentukan sang bunda.

Lepas dari bangku kuliah sejatinya ia ditawari untuk menjadi anggota TNI dan bergabung dalam Kopassus (Korps Pasukan Khusus ). Namun ia lebih memilih menerapkan seluruh ilmu yang dimilikinya itu ke dalam dunia usaha.

Sementara sang ayah, Teuku Syahrul Mudadalam mulai terjun ke pang-gung politik tanah air lewat bendera partai berlambang pohon beringin.


Riefky pun menggantikan sang ayah menjadi pebisnis. Ia pun mendirikan internet service provider yang ber-nama PT Uninet Media Sakti (hingga sekarang perusahaan ini masih ada, dan Riefky pun menjabat sebagai komisarisnya). Jiwa bisnis dari sang ayah agaknya mengalir begitu deras, hingga kemudian ia pun bergabung dalam sebuah perusahaan investasi bernama Recapital.

Alergi dengan Politik

Berbarengan dengan jabatan baru-nya sebagai Direktur Utama Grand Kemang Hotel pada tahun 2001 Riefky mulai tertarik mengikuti jejak sang ayah yang sebelumnya sempat membuatnya “alergi”, yakni dunia politik. Namun ibarat Tupai , sepan-dai-pandanya ia melompat akhirnya jatuh juga. Sekuat-kuatnya Teuku Riefky Harsya menghindar, ia pun tak bisa menolak takdir Illahi untuk menjadi seorang politisi.

“Kata orangtua saya, kalau ingin melihat sebuah perubahan atau perbaik an kita tidak hanya bisa mengkritisi dari luar, melainkan harus ikut terjun langsung sebagai pembuat keputusan atau kebijakan,” kata Riefky.

Saat itu diakui Riefky, tanah le-luhurnya yang dikenal dengan kota serambi Mekah itu dalam kondisi yang sangat terpuruk,baik dari sisi perekonomian maupun stabilitas politiknya. Sebagai putra daerah meskipun tidak lahir di kota terse-but, ia pun tergerak untuk bisa membuat sebuah perubahan. Tekad yang kuat untuk dapat berbuat bagi Aceh itulah yang akhirnya menga-lahkan rasa antipatinya terhadap dunia politik.

“Kalau ingin menjadi pembuat kebi-jakan, ya harus melalui jalur politik, tidak ada jalan lain,” ungkapnya.

Saat masuk dalam panggung politik

nasional inilah pertentangan dalam batin Riefky mulai terjadi. Pasalnya, sang ayah yang notabene merupa-kan kader pohon beringin sejati, se-mentara ia merasa partai baru yang digawangi Susilo Bambang Yudho-yono (yang kemudian terpilih men-jadi Presiden-red) ini lebih sesuai dengan visi dan misi dirinya sendiri. Terlebih lagi, ia melihat figure yang namanya disebutkan tadi itu bisa membawa Indonesia, khususnya Aceh ke arah lebih baik.

“Di Partai Demokrat saya melihat sosok yang menurut saya bisa mem-bawa Indonesia khususnya Aceh ke arah yang lebih baik. Ia pun mam-pu menyelesaikan permasalahan atau konflik Aceh. Sosok yang saya maksud itu adalah SBY,” jelasnya.

Keyakinan tersebut semakin bulat tatkala kedua orang tuanya membe-baskan sang anak untuk mengambil keputusan sesuai dengan kata hati-nya. Hingga tak perlu waktu lama bagi Riefky untuk masuk dan ber-gabung sebagai Kader Partai De-mokrat.

Jika dilihat dari garis keturunan dari sang ayah dan kakek yang seorang politikus, tentu tak sulit bagi Riefky

untuk meleburkan diri dalam pang-gung politik tanah air. Terlebih lagi pelajaran kemiliteran yang didapat di bangku kuliah menjadi bekal yang cukup baginya dalam berpoli-tik. Hingga kemudian ia dipercaya menjadi Wakil Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat Jakarta Pusat.

Tahun 2004 silam, ia pun membera-nikan diri untuk maju menjadi caleg (calon legislatif) DPR RI untuk Dae-

rah Pemilihan Aceh I dengan nomor urut 2. Sistem pemilihan ketika itu Caleg yang akan melaju ke kursi DPR di Senayan diambil berdasarkan no-mor urut Partai yang bersangkutan. Dengan begitu ia pun harus menga-lah dengan Caleg nomer urut per-tama untuk Daerah pemilihan yang sama, yakni Prof Husni Ramli. Kare-na pada saat itu partainya di Dapil Aceh I hanya mampu meraih suara untuk satu caleg.

Sayangnya, satu tahun kemudian, anggota Legislatif Husni Ramli me-ninggal dunia. Dengan demikian, Oktober 2005 Riefky pun resmi di-lantik sebagai anggota PAW (pergan-tian antar waktu-red) DPR RI meng-gantikan (alm) Husni Ramli.


Pertama masuk ke Senayan, ia menduduki Komisi VII. Ya, komisi yang cukup berat untuk pemula seperti Riefky. Pasalnya, Komisi ini menaungi berbagai bidang yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, sebut saja bidang Mi-gas (Minyak dan Gas Bumi).

“Salah satu faktor yang membuat Aceh minta merdeka ketika itu adalah rasa ketidakadilan terhadap eksplorasi sektor migas yang ada di Aceh. Dari situ kami mendukung Aceh di sektor energi, tentu bukan di sektor Migas saja karena sektor Migas sudah hampir tidak ada,oleh karenanya kita coba mendukung Aceh pada sektor kelistrikan,” pa-parnya.

Setahun pertama duduk di Komisi VII sempat membuat Riefky bi ngung. Bahkan bisa dikatakan ketika itu ia mengalami culture shocked. Pasal-nya diskusi atau pembicaraan yang seharusnya bisa disampaikan dalam waktu dua menit,tapi disampaikan dengan waktu berjam-jam.

“Dari sana yang langsung menyim-pulkan bahwa Ilmu Politik itu tidak ada di buku. Namun lewat praktek

dan pengalaman. Perlu waktu satu tahun untuk saya mengatasi culture shock itu. Bagaimana tidak, masih muda dan masih baru di dunia poli-tik namun langsung di tempatkan di Komisi Migas bersama senior-senior lainnya seperti Bang Ruhut, Bang Sutan Batoeghana. Ada juga kerabat Presiden SBY dan Wakil Presiden Ju-suf Kalla disana,” aku Riefky.

Tahun 2009 ia kembali mengikuti “pertarungan” menuju Senayan. Le-wat tagline Cerdas, Muda dan Ama-nah ia berhasil mendulang suara ter-tinggi, yakni 118.417 suara. Namun, ia menganggap hal itu tidak semata karena pamornya. Ia menilai faktor Presiden SBY (ketika itu-red) yang berhasil menciptakan perdamaian di Aceh hingga disusunnya Undang-undang pemerintahan Aceh. Hal itu-lah yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi perolehan suaranya ketika itu.

“Perolehan suara saya ketika itu bisa dikatakan peringkat ke-10 ter-tinggi untuk nasional yang mampu me nembus angka 100 persen. Saya yakin hal itu bukan karena saya pri-badi, namun karena faktor Pak SBY yang sudah mampu menciptakan

perdamaian di Aceh dan tercipta undang-undang pemerintahan Aceh, dimana saya juga masuk dalam Pansus (Panitia khu-sus) RUU Pemerintah-an Aceh,” akunya.

Kembali melenggang ke Senayan untuk kedua kalinya. Namun kali ini kemampuan Politik Riefky pun su-dah semakin matang. Ia pun telah melulus-kan kuliah S2nya di Fakultas Teknik Kimia Universitas Indonesia. Di usianya yang belum genap 40 tahun (ke-

tika itu masih 37 tahun) ia dipercaya untuk memimpin para seniornya di Komisi Tujuh. Bahkan dua ta-hun berikutnya, rotasi di tubuh Fraksi Demokrat mengantarkan-nya menjadi Sekertaris Fraksi Par-tai Demokrat DPR RI mendampingi Nurhayati Ali Asegaff yang ketika itu menjadi Ketua Fraksi Partai De-mokrat memimpin 148 anggota DPR dari Fraksi Partai tersebut.

Di Pemilu 2014 kemarin, Riefky kem-bali “unjuk gigi”. Tak berbeda dengan Politikus lainnya, dalam pemilu kali ini diakui Riefky menjadi “kompeti-si” terberat selama ini maju menjadi caleg. Pasalnya, kompetitor Riefky tidak hanya dari Partai lain, melain-kan kolega satu partainya. Untung-nya, nama Riefky sudah dikenal luas oleh masyarakat Dapil Aceh I yang meliputi Aceh Selatan, Aceh Teng-gara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeuleu, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Sabulus-salam. Hingga kemudian suara se-banyak 65.851 pun berhasil diraih-nya. Dengan begitu, Ia pun kembali mewakili rakyat Aceh menyuarakan aspirasi daerahnya.


Berbeda dari periode sebelumnya, kali ini Riefky dipercaya untuk me-mimpin Komisi X yang diantaranya bermitra dengan Kementerian Pen-didikan Dasar dan Menengah, Ke-menterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di komisi ini seolah Riefky menemukan “rumahnya”, se-suai dengan semangat jiwa mudanya. Ia pun concern terhadap berbagai permasalahan kepemudaan, mulai dari penyelesaian konflik persepak-bolaan nasional, nasib para pekerja seni, hingga masalah Ujian Nasional.

Menikahi Kerabat

Jika di dalam karir politiknya, Teu-ku Riefky Harsya terbilang lancar, namun agaknya tak demikian hal-nya dengan kehidupan pribadinya. Sempat bercerai dengan isteri yang telah memberikan dua buah hati, Riefky pun menikah kembali dengan wanita yang belakangan juga meng-hadiahinya dua putra yang sehat dan tampan-tampan.

Pertemuan Riefky dengan sang is-teri, Adinda Yuanita sejatinya sudah dimulai ketika keduanya sama-sama masih kecil. Ya, keluarga Riefky dan Keluarga Yuanita yang berasal dari

Cirebon bisa dikatakan masih me-miliki hubungan kekerabatan, tak heran jika Riefky sudah mengenal Yuanita sejak kecil. Namun tentu saja saat itu belum tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya.

“Waktu kecil kita sudah kenal tapi tidak sering ketemu. Saya lihat fo-to-foto ulang tahunnya. Tapi sama sekali tidak terpikirkan bahwa dia akan jadi isteri saya kelak,” kisah Riefky.

Setelah keduanya beranjak dewasa keduanya dipertemukan dalam se-buah acara keluarga. Riefky yang pernah melewati masa sulitnya karena gagal dalam pernikahannya terdahulu merasa harus lebih ber-hati-hati dalam menjalin hubungan dengan wanita lain, terlebih ia juga telah memiliki anak. Namun entah kenapa saat bertemu Yuanita tim-bul rasa yang berbeda. Tidak ha-nya sekedar kerabat, keluarga atau saudara, melainkan lebih dari itu.

Gayung bersambut, Yuanita pun yang ketika itu masih sendiri juga merasakan hal yang tak jauh ber-beda. Hingga kemudian keduanya mengungkapkan hal tersebut ke-pada keluarga besar masing-masing.

Singkat cerita, keduanya pun resmi menjadi suami isteri.

Tahun 2009 dimana Riefky didapuk sebagai Ketua Komisi VII yang mem-bidangi Migas, saat itu ia pun me-minta Yuanita yang awalnya bekerja di bidang Migas untuk berhenti dari profesinya tersebut.

“Saat saya menjadi Ketua Komisi VII, saya minta mundur agar tidak terjadi conflict of Interest, akhirnya dia berbisnis, karena dia mantan at-let berkuda, jadi bisnisnya lebih ke perternakan kuda,” ujarnya.

Sambil mendidik dan merawat ke-empat buah hatinya, Riefky sepa-kat untuk menerapkan prinsip de-mokrasi di dalam keluarganya. Ia menyerahkan sepenuhnya cita-cita dan masa depan sang anak sesuai dengan keinginan sang buah hati, apakah ingin menjadi politikus atau pebisnis seperti dirinya dahulu.

“Saya bebaskan anak-anak untuk memilih bidang atau minatnya ma-sing-masing. Namun sejak dini kami sudah membekali anak-anak de-ngan pendidikan agama yang kami anggap sebagai dasar dari pendidik-an lainnya. Kalau mau jadi pebisnis ya silahkan, tapi kalau memilih jadi politikus seperti ayahnya malah lebih bagus. Jadi ada empat genera-si politikus di keluarga kami,”kata Riefky mengakhiri perbincangan-nya dengan Parlementaria. (Ayu) foto:

iwan armanias, dok pribadi/parle/hr


TINGGALKAN PENDEKATAN KEAMANAN BERLEBIHAN

Rompi anti peluru itu segera dipasangkan kepada Ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI Benny K. Harman. Ini

memang sudah menjadi prosedur standar pengamanan bagi siapa saja yang akan melewati jalur da-rat menuju kawasan pertambangan Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Kasus penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sudah cukup memakan kor-ban jiwa. Ini yang kemudian men-jadi alasan mengenakan rompi anti peluru adalah keharusan.

Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Tim Kunjungan

Kerja Komisi III memerlukan untuk meninjau, menyapa aparat kepolisian yang bertugas di wilayah ini, pertengahan Maret lalu. Ketika Tim mendapat laporan sebagian petugas kepolisian sedang melakukan tugas pengamanan aksi unjuk rasa sebagian karyawan Freeport di kawasan Mile 72, disepakati ada perlunya langsung menyambangi lokasi unjuk rasa. Medan dan waktu yang terbatas menjadi kendala, sehingga diputuskan hanya dua anggota Tim yang dapat berangkat yaitu Benny K. Harman dan John Kenedy Aziz anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar.

Setelah melewati jalan berliku, menanjak dan berdebu serta pe-ngawalan khusus dari anggota Bri-mob Polda Papua, dua perwakil an Tim Kunker sampai di lokasi. Tim yang dipimpin Benny K Harman menyapa dan berdialog dengan sekitar 200 karyawan yang saat itu memblokade jalan menuju kawasan tambang Ride Camp. Dalam kesem-patan berorasi dihadapan pengun-juk rasa Benny yang juga Wakil Ke-tua Komisi III menyampaikan unjuk rasa adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun ia mengingatkan agar pro-ses penyampaian aspirasi itu agar dilakukan tidak dengan menggang-

KUNJUNGAN KERJA

Kunker Komisi III ke Papua


gu hak pihak lain.

“Kami datang jauh-jauh hanya ingin bertemu dengan bapak mamak disini. Lima poin yang menjadi tun tutan akan kami perjuangkan untuk mendapat perhatian dari manajemen dan kalau dibicarakan pasti ada solusinya. Harapan kami bapak mamak dapat bekerja kembali seperti biasa sambil menunggu pem bicaraan di lakukan,” kata Benny.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Tim Kunker Komisi III dari Fraksi Partai Golkar John Kenedy Aziz berharap proses pemblokiran jalan sejak empat hari lalu segera dibuka. Ia juga menyampaikan ha-rapan agar pihak kepolisian dan ke-amanan perusahaan dapat mena-ngani unjuk rasa dengan simpatik. “Langkah pemblokiran jalan ini ten-tu akan mengganggu karyawan lain yang ingin berkerja dan lebih jauh akan kinerja perusahaan. Di sini ada petugas kepolisian yang me-ngamankan kita harap bisa bekerja sesuai protap, jangan sampai ada kekerasan,” tutur dia.

Sebelumnya juru bicara karyawan dihadapan Tim Kunker Komisi III telah menyampai lima tuntutan diantaranya meminta PT Freeport menegakkan aturan BPKB dan BPIH sekaligus meminta peninjauan ulang keputusan arbitrase yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Karyawan yang memblokir jalan dengan kendaraan dan alat berat perusahaan ini juga meminta dapat berbicara langsung dengan Presiden Direktur PT Freeport. Pertemuan Tim Kunker Komisi III dengan pengunjuk rasa berlangsung selama lebih kurang setengah jam. Aparat kepolisian dipimpin Kapolda Papua Irjen Pol. Yetje Mende terlihat mengamankan jalannya kegiatan.

Pada kesempatan berbeda, sa at bi-cara dihadapan jajaran manajemen

PT Freeport, Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III meminta agar di-lakukan perubahan pendekatan dalam membesarkan perusahaan pertambangan ter be sar di Indone-sia ini. “Perlu perubahan pendeka-tan, perlu re vo lusi. Manajemen dengan pendekatan keamanan ber-lebihan harus ditinggalkan diganti dengan pendekatan kesejahteraan. Ini usul saya. Kesan saya di lapa ngan kesan itu masih kental,” tekannya.

Penasehat PT Freeport Simon Pa-trice Morin menjelaskan sampai saat ini purasaan asal Amerika ini sudah memberikan kesempatan kerja bagi 30.004 karyawan, 7772 atau 26 persen diantaranya asli Papua. Di kawasan ini telah dikem-bangkan pula Institut Pertamba-ngan Nemangkawi yang 91 persen siswanya adalah asli Papua. Namun ia mengakui karyawan asli Papua yang berasal dari tujuh suku se-tempat agak lambat dalam menye-suaikan diri dalam dinamika kerja pertambangan. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir pembagian keuntungan finansial yang disam-paikan kepada pemerintah adalah 59 persen. Angka ini lebih besar daripada yang disetorkan kepada perusahaan induk Freeport-McMo-ran Copper&Gold.

Bertemu Dua Kapolda

Sebelumnya Tim Kunjungan Kerja

Komisi III DPR RI juga mengada-kan pertemuan dengan dua Kepala Polisi Daerah - Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat. Isu penting terkait keamanan dan ketertiban di dua provinsi paling timur Indonesia ini menjadi bahasan utama dalam pertemuan tersebut. “Kita mohon maaf karena tidak bisa berkunjung ke Papua Barat. Dengan pertimba-ngan efisiensi kita minta dua Ka-polda bisa hadir Jayapura. Kita ber-terima kasih Kapolda Papua Barat berkenan,” kata Ketua Tim Kunker Komisi III Benny K. Harman dalam pertemuan di Kantor Polda Pa-pua, Jayapura. Politisi Fraksi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi III ini mengakui tidak gam-pang menangani masalah keaman-an di wilayah dengan luas dan tan-tangan geografis yang tidak ringan seperti Papua. Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada jaja-ran Polda Papua dan Papua Barat yang telah menunjukkan dedikasi kerja walaupun dengan sarana prasarana yang terbatas.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi III dari FPG Wenny Haryanto mengatakan sudah sepa-tutnya dua Polda ini dilengkapi dengan sarana transportasi handal. Tantangan geograf is membuat transportasi di Papua lebih eko-nomis menggunakan pesawat atau helikopter daripada bus bahkan ka-pal. Anggota Tim Kunker dari FPAN


Muslim Ayub meminta Polda juga tidak alfa dalam memberikan per-hatian terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Ia menyebut fakta lebih dari Rp30 triliun dana Otsus telah dikucurkan di bumi Papua tetapi sebagian ternyata dikorup. “Tantangan Papua sama dengan Aceh dapil saya. Bagaimana supaya dana Otsus bisa sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kita perlu awasi dana ini karena data menunjukkan korupsi di Papua saat ini berada pada urutan dua di Indo-nesia,” tekannya.

Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende menjelaskan kasus pidana korupsi, narkoba dan illegal logging saat ini menjadi perhatiannya. Kekurangan menyidik menurut dia menjadi salah satu tantangan sehingga tidak bisa berlari lebih cepat da lam mengung-kap kasus. Dalam per temuan itu ia juga meminta dukungan Komisi III agar rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena dapat diwujud-kan. Yotje menyebut Mako tersebut dapat menjadi penyangga keamanan di sektor tengah seperti kawasan Puncak Jaya.

Pada bagian lain Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Paulus Waterpauw berharap DPR menyetujui anggaran pembangunan kantor dan rumah dinas. Sebagai ujung tombak pe-ngamanan di wilayah Papua Barat

yang baru dibentuk pihaknya belum memiliki fasilitas pendukung yang lengkap. “Polda Papua Barat ini masih baru jadi kita belum dileng-kapi sarana transportasi seperti helikopter. Sekarang anggaran kita terkuras untuk mengirim kekuatan pengamanan karena harus men-carter pesawat,” kata dia.

Tamu Asing

Komisi III DPR RI meminta Kan-tor Imigrasi di Papua mencermati kehadiran tamu asing yang datang dengan agenda khusus. Menyam-but tamu dengan baik adalah sifat bangsa Indononesia tetapi hen-daknya tidak menghilangkan ke-waspadaan. “Data yang kita terima ada 2.251 orang asing di Papua ini. Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan mereka karena kasus yang saya terima mereka kita sambut baik tapi pulang dengan membawa isu negatif misalnya mengusung Papua Merdeka,” kata anggota Komisi III Wenny Warraow saat pertemuan dengan jajaran Kanwil Kemenkumham Papua, di Jayapura.

Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Komisi yang membidangi masalah hukum ini ke provinsi yang terkenal dengan keelokan burung Cendrawasih-nya. Sementara itu Ketua Tim Kunker Benny K. Harman meng ingatkan

NKRI adalah wilayah terbuka se-hingga tidak ada yang perlu ditu-tup-tutupi. Ia meminta pengawasan warga asing harus dilakukan dalam kerangka pencegahan. “Bagi saya kalau lang kah preventif berjalan dengan baik maka tentu tentu tin-dakan represif tidak diperlukan lagi. Prinsipnya Papua ini seperti rumah kaca, tidak ada yang kita tu-tup-tutupi,” tutur Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III ini.

Dalam penjelasannya Kepala Kan-wil Kemenkumham Papua Demia-nus Rumbiak menjelaskan, sebagian besar warga asing di Papua adalah para misionaris dan pekerja asing yang bekerja di Freeport. Menurut-nya sejumlah langkah preventif dan represif telah dilakukan dianta-ranya terhadap dua wartawan asal Perancis yang melakukan tindakan spionase di Wamena. Dalam perte-muan tersebut dibahas pula sejum-lah isu tentang kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Papua terutama uang lauk pauk yang bagi warga binaan yang perlu ditinjau ulang. “Harga makanan di Papua ini lebih mahal, jadi tidak bisa anggarannya disamakan dengan wilayah lain di Indonesia. Kami harap Komisi III membantu kami merevisi anggaran ini,” demikian Demianus. (iky). foto:

ibnur/parle/hr

KUNJUNGAN KERJA


DPR DUKUNG PEMBANGUNAN KEK BITUNG

Komisi VI DPR mendukung renc a n a p emb a n g u n a n K awasan Ekonomi K hu-

sus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara. Mengingat, KEK Bitung ini memiliki potensi yang sangat bagus untuk mendukung pertumbuhan kawasan Indonesia bagian timur. Selain itu, diharapkan dengan adanya KEK Bitung ini, dapat memberi dampak positif bagi perekonomian Indone-sia.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Na-

tawijana, usai melakukan penin-jauan rencana pembang unan KEK Bitung, Sulawesi Utara, Rabu (18/03/15). Dalam peninjauan la-pangan ini, Tim Kunjungan Kerja Komisi VI didampingi Wakil Wa-likota Bitung Max Lomban.

“Potensi Kawasan Ekonomi Khu-sus Bitung itu bagus untuk wilayah Indonesia Timur. Apalagi, pem-bangunan KEK ini juga bagian dari program Pemerintah Presiden Joko Widodo,” kata Azam.

Politisi Demokrat ini menambah-kan, saat ini yang terpenting adalah Pemerintah secepatnya menyele-saikan permasalahan pembebasan lahan dan melanjutkan pembangu-nan program tol Bitung-Manado. Azam menilai, jika kedua rencana itu sudah diselesaikan, diharapkan investor dapat merangkak masuk.

“Jadi, KEK itu bisa dari swasta atau Pemerintah. Bisa juga gabungan antara swasta, investor dan peme-rintah. Sebaiknya segera direalisa-sikan, sebab KEK Bitung itu ter-

Kunjungan Kerja Komisi VI ke Sulawesi Utara


Tim Kunker Komisi VI DPR meninjau langsung pabrik pengolahan ikan PT Perikanan Nusantara

masuk salah satu KEK yang sudah dicanangkan oleh pemerintah un-tuk program lima tahun ini,” harap Azam.

Dalam kesempatan itu, Waki l Walikota Bitung Max Lomban menjelaskan, kesiapan Pemerintah Kota Bitung terkait pembangunan KEK Bitung. Direncanakan, KEK Bitung akan mencakup lahan selu-as 534 hektar. Sementara untuk memenuhi kebutuhan listrik, masih terus dikoordinasikan dengan Pem-prov Sulawesi Utara.

“Pemkot Bitung terus berkoordinasi dengan Pemprov Sulut, yang akan menjalin kerja sama dengan dengan pengusaha dan investor dari China, yang rencananya akan membangun pembangkit listrik tenaga uap yang menghasilkan daya yang cukup be-sar, untuk memenuhi kebutuhan listrik di area KEK,” jelas Lomban.

Dalam kunker ini, turut ikut serta Anggota Komisi VI DPR Wahyu San-jaya (F-PD), dan dari F-PG ada Lili Asdjudiredja dan Mohammad Suryo Alam. Berikutnya dari Anggota Komisi VI DPR dari F-PDIP, ada Dar-madi Durianto, Vanda Sarundajang, Juliari P Batubara dan Ihsan Yunus.

Kemudian dari F-Gerindra; Mo-hammad Hekal dan Nurzahedi. Slamet Junaedi dan Nyat Kadir dari F-Nasdem, serta Kholilurrahman dari F-PKB. Kemudian Adang Dara-djatun (F-PKS) dan yang terakhir Mukhlisin (F-PPP).

Soroti UKM

Sektor Usaha Kecil dan Mene ngah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat, baik di tingkat nasional maupun lokal. Namun, Pemerintah Provinsi Sulut dinilai kurang serius terkesan lambat memperhatikan UKM dan UMKM di daerah terse-but. Padahal, tak lama lagi, Indo-nesia juga menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi VI Vanda Sarundajang, usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi VI dengan Gubernur Provinsi Sulut SH Sarundajang be-serta jajaran, di Kantor Gubernur Sulut, di Manado.

“Saya harus jujur mengatakan bah-wa perhatian Pemerintah Provinsi

Sulut kepada UKM dan UMKM ter-kesan kurang serius. Padahal sektor UKM dan UMKM ini benar-benar menjadi pritoritas agar mampu ber-saing pada MEA. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada Pemprov, maupun Perbankan dalam menyal-urkan kreditnya, agar sektor ini di-garap dengan serius,” tegas Vanda.

Politisi PDI Perjuangan ini juga me-nyayangkan sikap Pemprov yang kurang gencar memperkenalkan produk UKM dan UMKM. Bahkan, yang dikenalkan Kain Bentenan saja, padahal ada begitu banyak produk unggulan daerah lain yang lebih tinggi nilai tambahnya. Seper-ti Kepulauan Sitaro dengan komo-ditas palanya, Kabupaten Minahasa dengan eceng gondok yang banyak tumbuh di Danau Tondano, dan beberapa produk lainnya yang bisa dijadikan kerajinan yang memiliki nilai tambah.

“Potensi ini seharusnya bisa dilihat oleh pemerintah daerah, sehingga UKM dan UMKM bisa berkembang dengan baik dan siap menghadapi MEA. Wirausaha muda juga perlu dibina sampai mandiri, sehingga mampu membuka sektor UKM dan UMKM yang baru dan berkualitas,” jelas Politisi asal Dapil Sulut ini.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Adang Daradjatun menyatakan, pasar tradisional, yang termasuk UKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat menengah kelas bawah menengah. Sehingga, keberadaanya harus dipertahan-kan, walaupun gempuran dari pas-ar modern atau pusat perbelanjaan juga semakin merangsek. Bahkan, sangat dianjurkan untuk menam-bah jumlah pasar tradisional.

“Saya sangat pro terhadap pasar tradisional. Karena bagaimana-pun, tulang punggung masyarakat kita yang mayoritas masih kelas menengah ke bawah, bahwa pasar

KUNJUNGAN KERJA


tradisional itu harus dipertahan kan keberadannya di tengah-tengah masyarakat, dan dalam kebijakan pemerintah,” kata Politisi F-PKS ini.

Di kesempatan yang sama Anggota Komisi VI DPR Ihsan Yunus (F-PDI Perjuangan) menyoroti menge-nai benih yang diadakan oleh Per-tani dan Sang Hyang Seri. Ia me-nyatakan, benih yang memenuhi standar adalah benih yang berasal dari varietas terbaik. Termasuk dilakukan di lahan khusus untuk

pembenihan. Menurutnya selama ini yang sering terjadi adalah hasil panen yang disisihkan lalu dijadikan benih.

“Secara teori, benih yang bagus dan memenuhi standar layak pakai itu adalah benih yang mulanya dite-mukan varietas dulu. Varietas benih mana yang bagus, dikembangkan minimal sampai fase ke tiga, setelah itu dia akan panen. Seharusnya la-hannya juga khusus untuk pem-benihan, karena kan tidak boleh dari lahan itu ada yang rusak atau yang jelek, lalu dijadikan benih,” te-gas Politisi asal Dapil Jambi itu.

Sementara itu, Anggota Komisi VI Wahyu Sanjaya (F-PD) menang-gapi masalah perikanan di Sulawesi

Utara. Ia menegaskan, kebijakan transipment yang telah diambil Pemerintah, jangan diubah-ubah. Ia khawatir, jika kebijakan ini diken-dorkan, maka akan menguntungkan negara tetangga.

“Kebijakan transipment itu janga diubah-ubah. Karena kita tahu, pencurian ikan itu memang ter-jadi. Kalau kebijakan transipment itu dikendorkan, akhirnya ikan Su-lut dibawa banyak ke Filipina atau ne gara tetangga, tidak ada guna-

nya kita meningkatkan kapastitas produksi perikanan. Misalnya be-gini, input itu harus sama dengan output agar optimal. Nah, kalau kapasitas produksi yang sekarang kan sudah optimal, jika kita naik-kan lagi kapasitas produksinya, bagaimana dengan suplainya,” kata Wahyu seolah bertanya.

Politisi asal Dapil Sumatera Selatan ini menambahkan, jika suplai ikan-nya bisa terjamin, dengan didukung pengetatan kebijakan tranship-ment, maka kapasitas produksi PT Perikanan Nusantara di Bitung bisa di tingkatkan.

“Kekayaan ikan di Indonesia itu di-manfaatkan negara tetangga untuk memperkaya hasil ikannya. Yang

utama Pemerintah perlu lakukan itu mempertahankan kebijakan, se-hingga potensi yang besar itu dapat diolah di Bitung, sehingga produksi pun dapat ditingkatkan,” saran Wa-hyu.

Potensi Pariwisata Luar Biasa

Anggota Komisi VI Mohammad Hekal menilai, Sulawesi Utara me-miliki potensi luar biasa. Walaupun sudah dilakukan promosi yang cu-kup intensif, namun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki ke depannya.

“Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi wisata yang sangat luar bi-asa. Saya lihat Provinsi Sulut juga sudah memiliki upaya untuk mem-promosikan potensi pariwasatanya dengan cukup baik. melalui berba-gai acara. Misalnya dengan menga-dakan konvensi internasional, atau Bunaken Sail,” kata Hekal.

Namun, tambah Politisi Gerindra ini, walaupun memiliki potensi luar biasa dan upaya promosi, ia menilai belum tergarap dengan baik. Masih ada beberapa kekurangan yang per-lu dikembangkan, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada.

“Salah satu permasalahan yang kami temukan dan dikeluhkan Gu-bernur Sulut SH Sarundajang adalah masalah penerbangan. Selain jum-lah penerbangan yang belum terlalu banyak, harus saya akui, harga tiket pesawat menuju ke Manado ini cu-kup mahal,” imbuh Hekal.

Untuk itu, sebagai mitra kerja dari maskapai penerbangan BUMN, yaitu Garuda Indoenesia dan Citi-link, ia mengaku akan menyam-paikan hal ini kepada kedua mi-tra kerja tersebut. Apalagi, China juga menjanji kan kedatangan 1 juta wisatawannya untuk datang ke In-donesia Timur, sehingga bisa dia-nalisa, destinasi mana yang favorit

Berbincang ringan usai pertemuan dengan Gubernur Sulut


para wisatawan tersebut.

Masih dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI Lili As-djudiredja mengatakan, pengem-bangan pariwisata sebaiknya bukan hanya dilakukan di Bali atau Jakarta saja, tetapi juga bisa dilakukan di daerah-daerah lain, tak terkecuali Sulawesi Utara.

“Pemerintah sebaiknya memberi-kan kesempatan kepada daerah-daerah selain Bali dan Jakarta untuk mengadakan event interna-sional. Sehingga, pimpinan negara ataupun utusan dari negara lain itu dapat mempromosikan Indonesia di negaranya. Efeknya, potensi ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk memberikan pendapatan ke daerah dan negara,” jelas Politisi Golkar ini.

Khusus untuk Provinsi Sulut, Lili menyarankan untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Se-lain itu, Pemerintah Provinsi juga dapat menggandeng investor un-tuk melakukan investasi di daerah, seper ti membangun hotel, dan lain-nya.

“Di Sulut sudah ada international convention center, dan hotelnya pun sudah cukup banyak, sehingga wisatawan pun tidak akan kesulitan di Sulut. Perlu ditambah sinergi an-tara pemerintah daerah dan pusat,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Barat

II ini.

Belum Ada Langkah Konkret PLN Atasi Kekurangan Listrik

Anggota Komisi VI Slamet Junaedi menilai belum ada langkah konkret Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memenuhi kekurangan asu-pan listrik yang masih defisit di wilayah Sulawesi Utara. Demikian disampaikannya usai pertemuan antara Tim Kunker Komisi VI de-ngan PT PLN (Persero) Wilayah Su-luttenggo.

“Kita sudah mendengarkan aspirasi masyarakat bahwa di Sulut ini sa-ngat kekurangan asupan listrik arti-nya defisit listrik. Hanya saja yang saya sayangkan itu langkah-lang-kah konkret PLN itu sendiri tidak pernah ada. Mereka tidak pernah melakukan alternatif ketika me-reka kekurangan sumber listrik,” sesal Jun, panggilan akrab Slamet Junaedi.

Politisi Fraksi Nasdem ini menya-yangkan, jika PLN menggunakan bahan bakar diesel untuk mengge-rakkan pembangkit listrik, maka se-lama itu pula PLN akan mengalami defisit. Dalam tahun 2014, pembe-lian bahan bakar mencapai Rp 2,5 triliun lebih, sedangkan untuk sewa mesin sebesar Rp 179 miliar pada 2014.

“Kalau saran saya lebih baik beli

mesinnya, daripada sewa. Kemudi-an saya lihat di sini anginnya cukup kencang, apa tidak sebaiknya kita memakai kincir angin seperti di Belanda, untuk menutupi kekura-ngan-kekurangan suplai tadi,” saran Politisi asal Dapil Jawa Timur XI ini.

Hal senada diungkapkan oleh Ang-gota Komisi VI Mohammad Suryo Alam (F-PG). Ia menilai PLN harus melakukan banyak inovasi untuk memenuhi kebutuhan listrik, teru-tama untuk daerah kepulauan se-perti di Sulut.

“PLN perlu ada upaya-upaya un-tuk mencari sumber-sumber listrik yang sesuai alamnya, misalnya solar shell atau apa. Kalau BBM itu seka-rang kita sudah keberatan karena harga minyak yang tinggi harus,” saran Politisi asal Dapil Jawa Timur VIII ini.

Sebelumnya, para Direksi PLN Wilayah Suluttengo memaparkan, permasalahan dan kendala utama yang dihadapi oleh PLN di Sulawesi Utara khususnya dalam pengem-bangan bisnis kelistrikan dikare-nakan adanya keterbatasan daya pembangkit listrik dan pemakaian bahan bakar minyak masih tinggi.

Langkah strategi yang diambil untuk mengatasi kendala jangka pendek itu dengan menambah pembangkit sewa untuk mengatasi kekurangan daya, dan untuk jangka panjangnya dengan membangun pembangkit dan jaringan transmisi baru, serta membangun pembang-kit energi baru terbarukan.

Dalam kesempatan kunjungan kerja itu, Tim Komisi VI juga meninjau se-cara langsung Dok Kapal PT Indus-tri Kapal Indonesia Cabang Bitung, Pabrik pengolahan Ikan PT peri-kanan Nusantara Cabang Bitung, dan Kawasan Pelabuhan Bitung. (sf)

foto: sofyan/parle/hr

KUNJUNGAN KERJA


PANJA PB SERAP ASPIRASI DAERAH UNTUK HINDARI JATUHNYA KORBAN

Bencana datang dari Tuhan, tentu tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak atau

menghindarinya. Meski demikian, tetap butuh sebuah langkah un-tuk mengantisipasi jatuhnya ko-rban. Dengan semangat itulah Panitia Kerja Penanggulangan Ben-cana (Panja PB) Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerjanya ke Sulawesi tenggara pada 26-28 Ma-ret 2015 lalu.

Pada kesempatan itu Panja PB yang dipimpin langsung oleh Ke-tua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay menerima sejumlah masuk-an dari Gubernur Sulawesi Teng-

gara, Nur Alam. Salah satunya ter-kait minimnya perhatian pusat terhadap penanganan bencana yang terjadi di daerahnya. Sebut saja Banjir yang terjadi dua tahun di Konawe, Konawe Selatan, Bom-bana, bahkan hampir dua per tiga Kota Kendari sudah tenggelam. Saat itu dikatakan Nur Alam, tidak hanya kerugian materi yang sangat besar, namun juga satu warga juga ikut menjadi korban dalam bencana tersebut.

“Tapi tidak ada bantuan dari pusat, anggaran pun mandek. Sementara daerah lain walau hanya banjir ke-cil namun bantuan dan anggaran

mengalir deras. Disini saya meli-hat penanganan bencana yang ter-kesan pilih-pilih. Oleh karena itu saya berharap Komisi delapan ini dapat memberi masukan terhadap pemerintah pusat terkait penang-gulangan bencana ini,” ungkap Nur Alam.

Menanggapi hal tersebut, Saleh yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa Amalia, serta anggota Panja PB Komisi VIII yang terdiri dari Itet Tridjajati S, H. Anda, Linda Megawati, Desy Rat-nasari, Achmad Mustaqim, Abdul Fikri Faqih, dan Ani’im F Mahrus ini mengakui bahwa distribusi angga-

Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Sulawesi Tenggara


ran Penanggulangan Bencana yang diberikan oleh mitra kerjanya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) kepada daerah tersebut masih terbilang minim dibanding Provinsi lainnya.

“Oleh karena itulah tujuan kami datang ke daerah ini untuk men-dengar dan melihat langsung se-berapa jauh perhatian pemerintah pusat melalui kucuran anggaran dalam penanggulangan bencana. Melalui panja bencana, Pemda di-harapkan bisa memetakan hal-hal menyangkut penanggulangan se-perti regulasi, penanganan infra-struktur dan besar anggaran yang dibutuhkan daerahnya. Dengan ini maka Komisi VIII memiliki alasan kuat untuk mendorong pemerintah pusat memetakan anggaran ben-cana secara adil dan merata di se-luruh wilayah di Indonesia,” tegas Saleh.

Ditambahkan Saleh, Penangan-an dan penanggulangan Bencana sejatinya berada di dua instansi yang menjadi mitra kerja Komisi VIII, yakni Kementerian Sosial dan BNPB. Dengan anggaran Penanggu-langan Bencana yang relatif besar,

yakni 2,5 Triliun seharusnya Sultra masih dapat kucuran dana penang-gulangan bencana.

Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Ama-lia Hanifa mempertanyakan kesiapan Pemerintah Daerah, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) termasuk peran serta TNI dan Polri dalam pe-nanganan bencana di daerahnya.

“Saya ingin mengetahui sejauh ini kesiapan dari seluruh SKPD ter-kait termasuk TNI dan Polri dalam penanganan bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena seba-gaimana dikatakan Pak Gubernur bahwa Sultra memiliki resiko ben-cana yang besar, mulai dari banjir, tanah longsor dan gempa bumi. Te-luk Kendari misalnya, yang meru-pakan tempat bersatunya lebih dari lima muara sungai. Kondisi demikian menyebabkan material-material dari hulu akan terbawa semua. Hal tersebut sangat bere-siko akan terjadinya bencana banjir sebagaimana yang terjadi pada 2013 silam,”ujar Ledia dalam pertemuan di ruang rapat Sangia Ni Bandera, Kendari Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan itu Nur Alam mengatakan bahwa selama ini Sul-tra seolah bergerak sendiri ketika terjadinya bencana. Dengan begitu daerah yang dipimpinnya itu bisa dikatakan harus siap dengan ben-cana yang akan datang. Sementara itu Danrem 143 Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridho Hermawan mengatakan bahwa pi-haknya (TNI) selalu siap berada di depan ketika bencana datang. Karena TNI memiliki fungsi perang dan non perang yang salah satunya adalah penanganan bencana.

Namun diungkapkan Ridho, pihak-nya tidak memiliki payung hukum yang jelas terhadap pe nanganan bencana. Karena dalam Undang-undang yang ada, penanggulan-gan bencana menjadi Tupoksi dari BNPB, Kemensos, Kemendagri dan Kemehut.

Mendapat masukan tersebut, Ledia berjanji akan membahas lebih lan-jut hal tersebut, apakah keterkaitan TNI dalam penanganan bencana akan diletakkan dalam Undang-undang atau cukup diatur dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah saja.

“Kami akan mendiskusikan hal ini ke depan karena penanganan ben-cana merupakan bidang Komisi De-alapan, namun TNI merupakan mi-tra kerja dari Komisi I,” pungkasnya.

Meski kedatangan Komisi VIII DPR RI ke Sultra dikhususkan untuk menyerap aspirasi terkait Panja Penanggulangan Bencana, namun pihaknya tidak menampik aduan terkait hal lainnya yang menjadi mitra kerja Komisi delapan lainnya, seperti Kementerian Agama dan Kementerian Sosial serta Kemen-terian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Ayu) foto:

ayu/parle/hr

KUNJUNGAN KERJA


SOROTAN

Novanto menekankan, agar Indonesia dapat beker jasama dengan negara lain untuk meme-

rangi organisasi tersebut. Apalagi, saat ini, ISIS terus melebarkan sa-yapnya. “Oleh karena itu kita akan

Ketua DPR Setya Novanto menegaskan organisasi Islamic

State of Iraq and Syria (ISIS) harus diberantas dari Indonesia. Demikian

dikatakan Novanto di Hotel Novus Giri, Cipanas, Jawa Barat, baru-

baru ini “Masalah ISIS ini menjadi persoalan yang sangat mendasar yang kita harus segera berantas

betul-betul,” kata Novanto.

Antisipasi Penyebaran ISIS,

PERPPU ATAU REVISI RUU TERORISME?


betul-betul melihat dengan ada-nya ISIS yang begitu cepat pesat perkembangannya tentu kita bersa-ma-sama dengan negara lain untuk bisa bersatu menumpas persoalan ini,” ujarnya.

Guna mengantisipasi penyebaran terorisme, Novanto mengatakan, DPR akan segera merevisi atau merancang Undang-Undang guna mengatasi ISIS di Indonesia. “Khu-susnya yang ada di Indonesia, kita akan segera siapkan beberapa UU untuk mengatasi itu,” paparnya.

Terkait rencana revisi maupun Ran-cangan Undang-undang baru guna menanggulangi terorisme, kita akui masih adanya pro dan kontra di Parlemen, sejumlah pimpinan maupun anggota ada yang ber-pendapat pemerintah harus segera menyusun Perppu, namun sebagian menginginkan adanya revisi UU, ataupun menyusun RUU baru ter-kait terorisme ini. Namun faktanya, gejala penyebaran terorisme sema-kin menyeruak dan perlu segera di respon oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya melihat bahwa sudah terlalu terlambat bagi DPR RI untuk mere-visi UU Tindak Pidana Terorisme dalam rangka mengatasi ISIS “Ka-lau bicara revisi sudah telat, Pro-legnas sudah disusun di masing-masing Komisi, jadi paling cepat kalau ikut mekanisme normal, ikut Proleg nas Prioritas 2016,” kata Tan-towi. Prolegnas adalah kependekan dari Program Legislasi Nasional, yakni instrumen perencanaan pro-gram pembentukan UU yang disu-sun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

Dia mengatakan, situasi saat ini cukup mendesak, karena polisi, anggota BIN dan TNI yang terlibat dalam penanganan terorisme, bila tidak diberikan landasan hukum bisa dikriminalisasikan. Karena-

nya, dia mengusulkan pemerintah mengeluarkan Perppu. “Terutama pada pasal yang muaranya pence-gahan dini, nanti (mereka) akan bersentuhan dengan pelanggaran HAM,” kata Tantowi.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Dia meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak gegabah dalam mener-bitkan Perppu tentang Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) menyusul belum ada hal yang perlu dikha-watirkan. “Pemerintah harus men-dalami setiap gejala radikalisme yang berbau teror, jangan sampai pengambilan Perppu itu merupa-kan bukti otoriterisme pemerintah,” katanya.

Menurutnya, dengan terbitnya perppu, negara akan terseret dalam agenda yang belum jelas. “Ada baik-nya, pemerintah memberikan pro-posal untuk diserahkan kepada DPR untuk dibahas. “Perppu itu situasi luar biasa. Jadi jangan dibahas sendiri,” jelasnya.

Penyusunan Perppu, lanjutnya, ha-rus didukung dengan argumentasi yang kuat. “Jangan sampai, Perppu itu membuktikan bahwa Indonesia takut dengan ISIS,” katanya.

Sementara Anggota Komisi I DPR dari PKB Ida Fauziah menilai ISIS memang perlu diwaspadai tetapi jangan menimbulkan kekhawati-ran yang berlebihan di masyarakat. Lebih baik kita mengembangkan dialog dan memelihara nilai-nilai baik dari ideologi yang sudah lama di Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan penempatan agama dalam negara. Bahwa kalau ada sebagian kecil masyarakat kita memiliki ke-tertarikan kepada ISIS, harus dilihat tidak hanya karena ideologi radikal yang baru, tetapi juga mungkin ha-rus dilihat ada faktor apa selain itu, misalnya faktor ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, ketika negara belum mampu secara maksimal memberi-kan kesejahteraan kepada masyara-kat, maka mungkin akan menjadi alternatif bagi sejumlah WNI untuk bergabung dengan ISIS. “Yang ha-rus kita lakukan adalah bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, pelayanan pendidik an, kesehatan, pelayanan yang tujuan-nya untuk kesejahteraan masyara-kat,” jelasnya.

Pemblokiran situs Radikal

Belum lama ini, Pemerintah me-lalui Menkominfo Rudi Antara pada Senin, (30/3), telah melaku-kan pemblokiran terhadap 22 situs yang diduga menyebarkan paham

SOROTAN


radikalisme Pemblokiran dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mende-sak, Pemerintahan Jokowi-JK agar mengacu pada proses pengadilan jika ingin melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang men-curigakan dan dianggap berafiliasi dengan jaringan radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). “Kita inginkan apapun yang terjadi ter-kait pemblokiran itu, Pemerintah harus mengacu pada aturan yang berlaku,” kata Mahfudz di Gedung DPR RI.

Mahfudz menjelaskan, Pemerintah dengan kewenangan yang dimili-kinya tak bisa melakukan pem-blokiran secara sewenang-wenang, apalagi itu tanpa melalui proses pengadilan. “Badan Nasional Pem-berantasan Trorisme (BNPT) itu bukan atasan Menkominfo, se-hingga tidak serta merta seluruh apa yang direkomendasikan harus dilaksanakan tanpa proses kajian.

“Menkominfo itu seharusnya mela-kukan komunikasi, klarifikasi dan melalui pengadilan jika ingin mem-blokir. Jika tidak menggunakan mekanisme itu, berarti apa yang dilakukan menteri itu sudah salah,” jelasnya.

Sampai saat ini, menurutnya, situs yang diblokir Pemerintah belum mencemaskan bagi masyarakat. “Saya belum melihat dan menga-nalisis konten media-media yang diblokir itu mencemaskan, dengan pemblokiran ini dapat berdampak bagi masyarakat kalau Islam itu dianggap sangat membahayakan,” lanjutnya.

Dia mengatakan, dirinya sejak awal tidak percaya dengan adanya pa-ham ISIS di Indonesia. Jika ada, be-rarti itu adalah orang lama, gaya

lama, berafiliasi dengan aktor lama dan jaringan yang lama pula. “Isu ini isu lama, dan isu ISIS jangan di-jadikan proyek oleh pemerintah,” katanya.

Sementara, Anggota Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf menya-yangkan sikap Badan Nasional Pe-nanggulangan Teroris (BNPT) yang mengajukan pemblokiran terhadap beberapa website Islam tanpa klari-fikasi dan ketelitian kepada Kemen-terian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

“Pemblokiran sembarangan terha-dap website Islam sangat disayang-kan. Jika itu dilakukan kita kembali ke rezim Orde Baru yang refresif dan otoriter,” tegasnya

Menurut Muzzammil, seharus-nya pemerintah memberikan per-ingatan dan mengundang para pengelola website dan berdialog sebelum diblokir. “Sampaikanlah surat teguran dan undangan dia-log secara baik-baik dengan para pengelola website tersebut. Tidak serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas. Tujuan dialog adalah untuk memberikan hak jawab dan klari-fikasi. Jika mereka menolak dan ti-dak kooperatif saya kira wajar jika pemerintah ekspose sikap tersebut

untuk jadi catatan publik,” jelasnya.

Selain itu, kata Muzzammil, BNPT seharusnya berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenag untuk menentukan apakah website terse-but bertentangan dengan ajaran Is-lam. “Termasuk mengundang para ahli, tokoh agama, ormas Islam ser-ta MUI untuk mengetahui apakah konten dalam website itu menyim-pang atau tidak dalam ajaran Islam,” imbuhnya.

Jangan sampai,terang Muzzammil, website yang menyampaikan ayat Al Quran dan sunah, mengecam kebiadaban Israel dan Barat diang-gap radikal. “Jika demikian, kedepan eksistensi website media informasi dan pendidikan Islam terancam rezim Pemerintahan Jokowi yang menggunakan pasal karet untuk mengebiri umat Islam,” tuturnya.

Dengan banyaknya aspirasi di media sosial, surat pengaduan, dan SMS ke DPR maka kami akan memanggil pihak Pemerintah. “Teman-teman di Komisi l, lll, dan VIII rencananya akan memanggil Menkominfo, Me-nag, dan BNPT untuk menanyakan kebijakan ini,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sebagian WNI yang berangkat ke Suriah adalah terkait organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dike-tahui 16 WNI sempat diamankan otoritas Turki, saat hendak menye-berang ke Suriah. Mereka diduga terkait organisasi ISIS, dan sempat menolak dipulangkan ke Indonesia.

Selain itu ada 16 WNI yang tiba-tiba menghilang saat mengikuti wisata di Turki, dan hingga kini ke-beradaan mereka belum diketahui. Ada dugaan ke-16 orang itu juga hendak menyeberang ke Suriah un-tuk bergabung dengan pejuang ISIS. (si) foto: iwan armanias/parle/hr


Tak… tik… tok… loncat Deisti A. Novanto sambil melempar koin plastik dari satu kotak ke kotak lainnya. Ya, Ketua Persaudaraan Isteri Anggota

(PIA) DPR RI itu tengah bernostalgia. Maklum setelah puluhan tahun lamanya tak memainkan dolanan anak-anak, baru kali itu di Gedung DPR ia menemukan main-an masa kecilnya.

Deisti tentu tidak sendiri memainkan dolanan anak-anak, dengan didampingi sang suami yang tak lain adalah Ketua DPR RI Setya Novanto, Sabtu (11/4) di

Gedung Nusantara V Senayan Jakarta bermain dan bergembira bersama ratusan anak-anak yang tak lain adalah putra-putri anggota DPR RI, pegawai serta staff Setjen DPR RI.

“Ini merupakan salah satu program kami di tahun ini, dalam rangka memperingati hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April mendatang. Kenapa sekarang? Karena pada tanggal itu anggota DPR sudah masuk dalam masa reses, yang artinya kembali ke Dapil un-tuk menyerap aspirasi ke daerah masing-masing. Oleh karena itu peringatan Hari Kartini dipercepat,” ungkap Deisti.

Dijelaskan Ketua Panitia acara, Dian Tjatur Sapto Edy, dalam rangkaian acara tersebut terdapat berbagai lomba, yakni lomba menggambar dan mewarnai oleh anak-anak, sementara untuk ibu-ibunya terdapat lom-ba fashion show dan lomba tumpeng. Acara dilengkapi dengan Bazar berbagai produk serta talkshow yang menampilkan Dr Aisah Dahlan yang kala itu mengam-bil tema Mengenal dan Memahami Perbedaan Otak Wanita dan Pria.

“Ini event pertama kami yang menampilkan ber bagai

Semarak dan Semangat Kartini di Gedung DPR

LIPUTAN KHUSUS

EDISI 123 TH. XLV, 2015 65PARLEMENTARIA

lomba, dan surprised sekali, ternya-ta banyak dan sangat antusias mengikuti acara ini. Seperti Lomba mewarnai dan menggambar yang kami batasi masing-masing peserta sebanyak 50 orang, tapi ternyata yang mendaftar lebih dari seratus orang. Tentu hal ini menjadi pelaja-ran bagi kami untuk event selanjut-nya,” jelas Dian.

Meski demikian Deisti sangat meng apresiasi kepanitiaan acara tersebut. Pasalnya, tidak hanya jumlah peserta saja yang mem-bludak, namun pengunjung pun memenuhi tempat acara. Terlebih lagi untuk stand dolanan anak-anak yang menampilkan berbagai macam seperti egrang, taplak gunung atau loncat batu, congklak, ular tangga dan lain sebagainya.

Menurut Dian, pihaknya sengaja menampilkan dolanan anak-anak jaman dahulu, tak lain adalah untuk memperkenalkan kepada anak-anak sekarang yang kini lebih menge-nal game online dibanding mainan tradisional yang merupakan bagian dari budaya bangsa sendiri. Dengan

begitu acara tersebut juga sekaligus untuk melestarikan budaya bangsa.

Sementara itu Sekjen DPR RI, Wi-nantuningtyastiti yang pada ke-sempatan itu didaulat sebagai de-wan juri fashion show mengaku cukup kesulitan dalam memberi-kan penilaian dan menentukan pemenangnya. Pasalnya, meski peserta merupakan isteri anggota DPR, namun terlihat bak pera gawati profesional yang tengah berjalan di atas catwalk.

“Ini merupakan pengalaman per-tama saya menjadi juri fashion show. Memang tidak mudah mem-berikan penilaian dan menentukan pemenangnya. Untungnya saya dibantu oleh kedua juri lainnya yang memang ahli dibidangnya, yakni ibu Grace dan Ibu Kristina. Ditambah juga berbagai panduan penilaian yang diberikan, cukup membantu saya dalam melakukan penjurian,” ungkap wanita yang kerap disapa Win itu.

Saat yang mendebarkan pun tiba, hingga kemudian dewan juri me-

nentukan peserta dengan nomer 4 (Lisa Kardinal) terpilih sebagai Juara pertama untuk Kategori Kain Kebaya, disusul dengan peserta nomor 10 dan 8. Sedangkan untuk kategori Kain Nusantara, peserta nomer 14 menyandang juara perta-ma, disusul dengan peserta nomor 12 dan 11 sebagai pemenang kedua dan ketiga.

Sementara itu lomba mewarnai di-menangkan oleh Syafira Nuri Walid sebagai juara pertama, dan Mu-hammad Hanif sebagai juara ke dua. Lomba menggambar dimenang-kan oleh Delka Fikri sebagai juara pertama, disusul dengan Dion dan Alifah Yasmin sebagai pemenang kedua dan ketiga.

“Sebenarnya disini yang kami uta-makan bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, namun ke-bersamaan yang sejalan dengan semangat Kartini di masa-masa perjuangan dulu,” tegas Deisti yang diamini oleh Dian Tjatur. (Ayu) foto: \

denus, naefurodjie/parle/hr


PEMERINTAH dinilai belum memiliki satu agenda komprehensif untuk menangani bencana sehingga bantuan bencana menjadi parsial dan tidak sistema-tis. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendorong pemerintah pusat untuk membuat satu proposal yang komprehensif penanggulangan bencana agar dapat menyelesaikan masalah-masalah akibat dari bencana.

Pemerintah tidak pernah memetakan secara detail permasalahan sehingga tidak ada penanganan bencana yang komprehensif. “Pemerintah pusat tidak punya proposal yang komprehensif. Kalau ada proposal maka kami di DPR akan memasukkan dalam anggaran penye-lesaian masalah. Kalau ini bisa dilakukan segera, maka bulan Agustus ini bisa dibahas untuk ditetapkan dalam APBN 2016,” ujar Fahri dalam kunjungannya ke Kabu-

DPR Dorong Pemerintah Buat Peta Komprehensif

LIPUTAN KHUSUS


paten Karo Sumatera Utara membawa bantuan DPR RI untuk korban erupsi Gunung Sinabung, belum lama ini.

Politikus PKS tersebut mencontohkan, untuk korban erupsi Sinabung saja belum ada gambaran nyata ten-tang bagaimana penyelesaian masalah itu bisa dilaku-kan. Meski aktivitas Gunung Sinabung sulit diprediksi dan belum diketahui kapan kembali normal. Tapi an-tisipasinya sangat kurang. Ini terlihat sampai saat ini tidak ada peta evakuasi dalam draf penanganan korban dan masyarakat terdampak, baik skala sedang maupun besar.

“Padahal hal itu sangat dibutuhkan sebagai salah satu acuan misalnya untuk menentukan seberapa besar dana yang harus dikeluarkan,” tegasnya,

Menurut Fahri, selain itu belum adanya peta kom-prehensif penuntasan masalah terhadap masyarakat terdampak. Padahal dari informasi di lapangan areal terdampak erupsi Sinabung cukup luas dan tidak pada satu titik. Sejak dari awal perlu ada penguraian ma-salah agar penyelesaiannya bisa diselesaikan secara bertahap.

Fahri juga menegaskan, tanpa langkah komprehensif maka kebijakan penanggulangan bencana akan tambal sulam. “Pemerintah pun terkesan tidak menyelesaikan masalah, yang ada malah menambah masalah dengan masalah. Seperti korban erupsi Sinabung ini masyara-kat diberikan bantuan untuk sewa rumah, tapi tidak diberikan biaya untuk hidup sementara lahan tempat mereka menggantungkan hidup saat ini tidak lagi bisa dimanfaatkan. Bagaimana mereka mau hidup?,” tanya Fahri.

Contoh lainnya, warga masyarakat yang direlokasi ke tempat yang jauh, mereka butuh biaya untuk transpor-tasi, tapi hal itu tidak diberikan. Ada juga warga yang disewakan tanah untuk digarap, tapi tanah yang dis-ewa juga terkena dampak erupsi sehingga tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Untuk apa kalau begitu lahan disewa?,” katanya terheran.

Fahri menambahkan, Presiden Jokowi beberapa kali datang melihat situasi Sinabung dan berjanji untuk membantu masyarakat di sekirar lokasi bencana akan membuat DPR RI mudah menagih janji tersebut kepa-da pemerintah. DPR diharapkan juga akan membentuk kaukus khusus supaya ada yang bisa ditanyakan secara tajam seperti soal ekskusi, implementasi. Karena, kata Fahri, penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri mengatakan, komisinya sudah dan akan terus memanggil pihak-pihak terkait penanggulangan bencana, antara lain dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan-an, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, aparat keamanan seperti TNI, Polri dan juga Kementerian Pertanian guna membentuk panja pe-nanggulangan bencana untuk membuat regulasi yang komprehensi.”Kita sudah panggil semua stakeholder agar ada regulasi yang komprehensif,” tegasnya.

Sementara Ketua Keluarga Besar Karo (KBK) Institut Teknologi Bandung (alumni ITB berasal dari Karo) Arya

Sinulingga mengungkapkan, sejak erupsi Sinabung pertumbuhan ekonomi di Karo turun 40 persen. De-ngan demikian kalau pertumbuhan ke depan rata-rata 5 persen saja dalam kondisi normal,maka akan butuh delapan tahun bagi Kabupaten Karo untuk bisa men-capai posisi ekonomi seperti tahun 2012 yaitu sejak Sinabung mengalami erupsi.

Pertumbuhan pertanian yang menjadi andalan utama turun 40 persen. Juga pertumbuhan pendidikan turun 35 persen karena sejak erupsi makin sedikit putra - putri Karo yang belajar di perguruan tinggi.


“Pertumbuhan pertanian yang menjadi andalan utama turun 40 persen. Juga pertumbuhan pendidikan tu-run 35 persen karena sejak erupsi makin sedikit putra - putri Karo yang belajar di perguruan tinggi. Secara rata-rata Kabupaten Karo mengalami penurunan eko-nomi sebesar 40 persen. Kalau pertumbuhan ekonomi 5 persen saja kedepannya, maka masih butuh waktu delapan tahun untuk membangun Karo seperti tahun 2012 sejak erupsi terjadi,” tegas Arya.

Berdasarkan kajian KBK ITB, Kabupaten Karo mengala-mi kerugian Rp 2 triliun setiap tahunnya sejak erupsi terjadi. Jika ini dibiarkan tanpa ditangani dengan baik, dapat dipastikan Kabupaten Karo akan mengalami penurunan kualitas hidup. Dengan adanya penurunan hasil pertanian diharapkan akan ada bantuan meka-nik sehingga petani dapat mengolah produk pertanian yang bernilai jual lebih tinggi.

Arya juga menyesalkan tidak adanya perlakuan khusus pemerintah terhadap penduduk yang bermukim di ra-dius 5-10 kilometer dari puncak kawah Sinabung. Pa-dahal selain masyarakat yang harus direlokasi di radius 3 km, masyarakat yang tinggal di radius 5-10 juga me-ngalami penurunan kualitas kehidupan perekonomian.

Beri Bantuan

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga menyerahkan bantuan untuk masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung. Bantuan sebesar Rp 607.000.000 merupakan sumbangan dari para anggota DPR RI yang dikoordinir oleh para anggota DPR dari daerah Sumatera Utara. Bantuan tersebut diberikan secara simbolik kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Saberina Tarigan.

“Kami datang ke Kabupaten Karo ini guna memenuhi janji anggota DPR RI meringankan korban erupsi Gu-nung Sinabung. Janji adalah hutang yang harus ditunai-kan. Sayangnya, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara tidak bisa bersama kami karena kesi-bukannya dalam rapat-rapat di Gedung DPR RI,” ujar anggota DPR RI asal Nusa Tenggara Barat ini, di ha-dapan tokoh masyarakat Kabanjahe, Sekda Kabupaten Karo Saberina Tarigan, Kapolres dan Dandim Kabupa-ten Karo, di kantor Bupati Karo, Sumatera Utara.

Fahri juga meminta masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung untuk bersabar jika memang me nganggap pemerintah masih belum maksimal membantu menanggulangi korban. Hal ini menurutnya harus dipahami karena pemerintahan Jokowi-JK yang juga masih baru. “Masalahnya, pemerintahan Joko Widodo-

Jusuf Kalla ini masih baru,” tambahnya.

Namun demikian DPR tetap meminta pemerintah un-tuk memperbaiki langkah dan kebijakan yang diambil terkait erupsi Sinabung. “Sepertinya ada yang kurang pas dari cara-cara yang diambil Pemerintah dalam merecovery korban erupsi Gunung Sinabung. Penilaian kami, semua yang dilakukan pemerintah terkesan sekedar reaktif, tanpa ada konsep yang terukur untuk membantu korban erupsi ini,” tegas Fahri.

Karakter Sinabung yang unik yang meletus tidak seka-ligus dan sudah berlangsung bertahun-tahun sampai saat ini memang membuat penanganan Sinabung men-jadi berlarut-larut. Ditambah lagi sampai saat ini belum ada satupun teknologi yang bisa memprediksi kapan hal ini akan berakhir. (tt) foto: dok/parle/hr

Fahri juga meminta masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung untuk bersabar jika memang menganggap pemerintah masih belum maksimal membantu menanggulangi korban. Hal ini menurutnya harus dipahami karena pemerintahan Jokowi-JK yang juga masih baru

LIPUTAN KHUSUS

EDISI 123 TH. XLV, 2015 69PARLEMENTARIA

Pengalaman Pertama Masuk Gedung DPR

SELEBRITIS

Ari Tulang


“Excited .” Itulah kata pertama yang ter-lontar dari bibir Ko-reografer Ari Tulang

saat memasuki gedung DPR RI. Ya, hari itu pertama kalinya pria ber-nama asli Ari Wisaksono ini masuk ke rumah rakyat ini. Bukan untuk demo, juga bukan untuk rapat audi-ensi dengan wakil rakyat.

Kedatangannya itu untuk melatih para istri Anggota DPR RI yang ter-gabung dalam wadah bernama PIA (Persaudaraan Istri Anggota) yang

tengah menyelenggarakan salah satu programnya Talkshow dan Fashion show berbagai rancangan dari disainer ternama tanah air.

“Ini pengalaman pertama saya ma-suk di gedung DPR. Biasanya hanya sekedar lewat atau malah meng-hindar karena ada demo. Nah, pas masuk gedung DPR ada kesan ber-beda, ketika menuju kesini saja ba-nyak orang-orang, para wartawan yang meliput berbagai kegiatan disini. Dan, waktu latihan pun tidak bisa seenak kita, musiknya harus

dikecilin, baru jam-jam tertentu musiknya bisa digunakan dengan normal. Tapi jujur ya tempat ini menarik sekali, tidak seseram yang dibayangkan, terlebih lagi disini ternyata juga bisa digelar fashion show yang menampilkan karya anak bangsa, benar-benar luar biasa,” ungkap Ari Tulang.

Meski sangat terkesan dengan ge-dung parlemen yang menjadi rumah rakyat ini, namun tidak serta merta ia ingin terus berdiam di gedung ini alias menjadi wakil rakyat. Pria kelahiran 3 Juni 1964 ini mengaku belum berminat untuk menjadi wakil rakyat atau bergelut dalam dunia politik. Baginya memberi-kan kontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat tidak harus me-lalui politik. ia lebih melihat segala sesuatunya dari kemampuan yang ia miliki. Hal tersebut menurutnya bagian dari tanggung jawab yang harus dijalaninya.

Pria yang pernah menyutradarai berbagai pertunjukan drama musi-kal dan operet ini mengaku mena-ruh harapan besar terhadap wakil rakyat dan pemerintahan saat ini. Salah satunya adalah kemajuan di bidang seni dan budaya. Terlebih lagi dikatakannya saat ini tidak sedikit wakil rakyat yang berlatar belakang seniman. Dari sana tentu tidak hanya dapat melihat namun juga merasakan nasib atau kese-jahteraan seorang seniman. Hingga akhirnya tergerak untuk lebih bisa menyejahterakan para pekerja seni. Dengan peningkatan kesejahteraan dari pecinta seni diakuinya akan berdampak luas terhadap daya krea tifitas dan karya yang dihasil-kan. Hingga akhirnya budaya bang-sa sendiri pun dapat terus dilestari-kan.

“Kesejahteraan para pekerja seni yang notabene sudah mengharum-kan nama bangsa perlu diperjuang-kan, selain tentunya perlu perlin-

SELEBRITIS


dungan hukum yang jelas terhadap budaya asli bangsa sendiri, agar dikemudian hari tidak diklaim atau diakui negara lain,” harap Ari.

Dari Penari, Sutradara dan Koreo-grafer

Melirik ke belakang koreografer terbaik dalam ajang Video Musik Indonesia dalam video klip Wulan Merindu yang dinyanyikan artis Cici Faramida ini mengisahkan karirnya di industri hiburan tanah air se-bagai seorang penari. Ia pun sempat bergabung dengan organisasi Muda Manggala Indonesia (MMI) yang kemudian menggelar pagelaran tari bertajuk Gubah Laras pada tahun 1984 silam.

Ia pun kemudian bergabung de-ngan sanggar tari Bagoes Indone-sia pimpinan Ratna Dhumilah dan Studio tari 26 pimpinan Ati Ganda. Disa na ia aktif tampil di berbagai acara hingga kemudian menjadi penari latar di acara musik TVRI seperti Aneka Ria Safari dan Selek-ta Pop. Pengalaman tersebut mem-buka kesempatan baru bagi Ari untuk bergabung dengan Papiko dan tampil dalam operet yang diga-wangi artis senior Titiek Puspa. Saat-saat itulah digunakan Ari un-tuk mengembangkan diri sebagai seorang koreografer.

Malang melintang di dunia Koreo-grafer membuat nama Ari melam-bung, hingga akhirnya penghargaan dari Video Musik Indonesia di tahun 2000 menjadi pembuktian dirinya. Ia berhasil meraih penghargaan sebagai koreografer terbaik un-tuk video klip ‘Wulan Merindu’

yang dinyanyikan Cici Faramida. Ia kemudian mendirikan sekaligus memimpin grup tari Art Produc-tion. Ia tularkan ilmu menari ke-pada anak didiknya. Bahkan ia pun kerap membawa anak didiknya itu me ngisi acara di berbagai televisi. Tidak sedikit artis tanah air yang mempercayainya untuk menjadi pengarah gaya di beberapa video klipnya. Sebut saja Titi DJ, Shanty dan Heidi Yunus.

Pada tahun 2000 ia menyutradarai sekaligus menjadi koreografer ber-bagai pertunjukan drama musikal, seperti Sehari Dengan Sherina, dan Untuk Aceh Dari Negeri. Tahun-tahun berikutnya ia pun terlibat sebagai koreografer dalam drama musikal bertajuk Kupu-Kupu yang melibatkan banyak artis tenar Ku-pu-Kupu seperti Peterpan, Project Pop, Inul Daratista dan lain-lain. Kini, ditengah munculnya banyak koreografer pemula, Ari Tulang tak pernah surut untuk terus berkreasi, bahkan ia pun tengah mempersiap-kan sebuah pagelaran besar, acara apa itu? “Tunggu saja tanggal main-nya,” ujarnya. (Ayu) foto: rizka/parle/hr


Setahun sudah DPR RI mem-buka akun twitter menyu-sul kemudian facebook dan

youtube. Membuka ruang publik di media sosial secara bertahap dilatarbelakangi keinginan un-tuk dapat berkomunikasi langsung dengan rakyat maupun stake holder lainnya. Meski demikian langkah tersebut tidak serta merta dilaku-kan mengikuti tren melainkan ter-lebih dulu dilakukan persiapan dan pelaksanaan tahap demi tahap se-cara serius. “Kami terlebih dahulu membahas dalam rapat Tim Kehu-masan bagaimana langkah-langkah strategis bermedia sosial yang te-pat bagi DPR,” ungkap Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko kepada Parlementaria. Se-belumnya, tutur Djaka, DPR pernah membuka akun twitter yang di-update secara sistem yang disam-bungkan ke website DPR, sehingga begitu berita diupdate di website DPR secara otomatis akun twitter DPR juga terupdate. “Tapi dengan sistem tersebut kami menyadari esen si dari DPR bermedia sosial yang sebenarnya tidak tercapai. Karena dengan sistem seperti itu rakyat tidak berkomunikasi lang-sung. Untuk itu kami pilih untuk

bermediasosial dalam arti sesung-guhnya, yaitu berkomunikasi lang-sung dengan publik, sehingga DPR dapat langsung mengetahui aspira-si, keresahan dan keluhan publik tentang suatu permasalahan dan DPR dapat langsung membawanya dalam rapat. Pada saat rapat, pub-lik dapat langsung mengikuti dan mengetahui perkembangan yang terjadi secara langsung melalui me-dia sosial,” terang Djaka.

Djaka kemudian mencontohkan jaring aspirasi yang langsung di-lakukan melalui media sosial dan aspirasi tersebut langsung disam-paikan para wakil rakyat dalam rapat-rapat Dewan dan dalam wak-tu bersamaan publik dapat langsung mengetahui “nasib” aspirasi mereka seperti tentang alokasi anggaran beasiswa, rencana kenaikan iuran BPJS dan sejumlah isu penting lain-nya.

“Karena salah satu upaya yang di-lakukan Biro Humas dan Pemberi-taan adalah menyampaikan kepada publik tentang pembahasan yang terjadi dalam rapat-rapat di DPR secara langsung atau live sehingga melalui media sosial, publik dapat

langsung mengetahui perkemba-ngan isu yang penting bagi mereka dan untuk mengingatkan pihak-pihak terkait lainnya. Biasanya mereka langsung me-retweet sub-stansi yang mereka anggap penting misalnya tentang alokasi anggaran beasiswa, sejumlah akun resmi BEM Perguruan Tinggi aktif mengikuti perkembangan pembahasannya dan meretweet apa yang disampai-kan DPR dan hasil keputusan rapat yang dihasilkan sehingga para fol-lowers mereka juga dapat langsung mengetahuinya dan dapat langsung menyampaikan tanggapannya ke-pada DPR dengan cara me-mention akun twitter DPR,” jelas Djaka.

Second Track Diplomacy

Tak hanya jaring aspirasi pu blik, melalui media sosial DPR juga melakukan second track diplo-macy yaitu diplomasi parlemen melalui media sosial. “Parlemen negara-negara sahabat, kedutaan negara-negara sahabat dan lem-baga internasional telah dengan serius bermedia sosial, sehingga melalui media sosial DPR dapat saling berkomunikasi dengan cair bersama mereka. Misalnya saat

Ketika DPR Berkicau Melalui Media Sosial


mereka melakukan kunjungan per-sabahatan ke DPR, melalui media sosial kami langsung mengupdate kunjungan tersebut kepada mere-ka de ngan cara me-mention akun twitter mereka. Dalam tweet terse-but kami lengkapi dengan foto-foto dan kami unggah bersamaan de-ngan pelaksanaan kunju-ngan, dan mere ka sa ngat mengapresiasinya dengan cara meretweet tweet terse-but sehingga dapat terbaca oleh semua followers mere-ka ,” terang Djaka.

Langkah ini tentunya di-harapkan mampu membuka jalur diplomasi parlemen lebih luas lagi karena ber-dasarkan data the World e-Parliament 2012, sepertiga dari seluruh parlemen di dunia telah hadir di dunia media sosial dan sepertiga lainnya telah berencana un-tuk membuka akun resmi-nya di dunia media sosial.

Dengan adanya akun resmi media sosial ini, maka Par-lemen di seluruh dunia khu-susnya DPR RI akan dengan cepat mendapatkan akses informasi terutama dalam hubu ngan diplomasi antar parlemen di seluruh dunia. Seperti kita ketahui bahwa parlemen-parlemen di dunia yang sudah memiliki akun media sosial dan mereka sering kali meng-gunakan sebagai sarana untuk mensosialisasikan atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil atas suatu masalah.

Membuka Sekat

Melalui media sosial pula Biro Hu-mas dan Pemberitaan berupaya membuka ruang publik yang sela-ma ini terkesan ada sekat. Dijelas-kan Djaka, masyarakat kerap kali bertanya melalui twitter tentang

bagaimana caranya berkunjung ke DPR, bagaimana caranya menyam-paikan aspirasi secara resmi ke DPR, bagaimana caranya magang di DPR, meminjam buku koleksi per-pustakaan DPR, meminta informasi atau data untuk keperluan penyu-sunan skripsi.

“Berbagai pertanyaan tersebut langsung kami jawab dan kami beri-kan penjelasan tentang bagaimana mekanisme serta persyaratannya melalui media sosial sehingga ma-syarakat tidak perlu repot-repot menelpon atau harus membuka website DPR,” imbuh Djaka. Kare-nanya dengan adanya media sosial ini diharapkan mampu mengura-ngi stigma bahwa ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat.

Adanya sentimen publik terhadap DPR RI yang cenderung negatif

dan minimnya public trust terha-dap DPR RI juga merupakan faktor pendorong lainnya bagi DPR RI un-tuk secara serius hadir dalam du-nia media sosial. Seperti diketahui bahwa terkadang masyarakat masih minim mendapatkan informasi atas kebijakan apa saja yang telah di-

lakukan DPR dan hal inilah yang menimbulkan stigma negatif bahwa DPR tidak bekerja.

Namun dengan adanya me-dia so sial ini diharapkan masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang benar-benar jelas dan akurat yang langsung dari wakilnya. Dengan memberi-kan informasi yang up to date terkait dengan DPR se-cara langsung kepada rakyat maka diharapkan dapat ter-cipta lembaga perwakilan yang memiliki kedekatan dengan rakyat.

Jembatan Penghubung

Selain membuka sekat de-ngan pu blik, media sosial juga menjadi jembatan pen-ghubung antara rakyat de-ngan para wakilnya. Karena itu dengan media sosial dapat diciptakan komuni-kasi tiga arah antara rakyat,

DPR dan anggota DPR. Hal ini dimungkinkan karena ketika terkait suatu permasalahan yang berkem-bang, secara aktif sejumlah ang-gota DPR yang aktif di media sosial langsung merespon berbagai per-masalahan yang berkembang me-lalui akun twitter resmi @DPR_RI.

“Misalnya saat polemik PSSI me-manas, media sosial DPR langsung menghubungkan publik kepada Para Anggota Komisi X yang mem-bidangi olahraga dan Anggota DPR tersebut dapat langsung merespon. Publik mengapresiasi respon terse-


but dengan cara me-retweet respon tersebut,” terang Djaka.

Permasalahan di masyarakat sa-ngatlah kompleks dan terkadang masih ada kendala bagi masyarakat untuk mengadukan permasalahan tersebut. Dengan adanya media so-sial inilah masyarakat dapat me-nyampaikan aduan dan aspirasinya langsung kepada wakilnya melalui media sosial DPR RI.

Pendidikan Politik

Selain itu, melalui media sosial, juga diupayakan pendidikan politik tentang keparlemenan antara lain dengan cara menjelaskan berbagai proses dan mekanisme pemba-hasan Rancangan Undang-Undang dan mekanisme pembahasan ang-garan serta sejarah yang berkaitan dengan keparlemenan.

“Kami menyadari mayoritas gene-rasi muda hidup di dunia media sosial karenanya kami berupaya memberikan pemahaman tentang sejarah keparlemenan, mekanisme demokrasi yang berjalan di DPR melalui media sosial sehingga mere ka memahami dan merasa dekat hingga akhirnya diharapkan para generasi penerus bangsa ti-dak akan alergi politik dan mereka dapat memahami peran penting DPR dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” terang Djaka.

Djaka mengakui masih banyak kekurangan dan kendala yang di-hadapi dalam mengelola akun me-dia sosial DPR. “Bagaimana pun DPR adalah lembaga politik, kami ha-rus ekstra hati-hati,” tandas Djaka. Terkait berbagai hal teknis, media sosial DPR juga tidak bisa melaku-kan cara-cara yang digunakan oleh akun media sosial selebritis atau akun media sosial bisnis. Untuk followers, misalnya, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan menjelas-

kan tim media sosial memilih se-cara organik. “Sehingga kami dapat me ngetahui secara pasti berapa banyak publik ataupun lembaga dan organisasi yang secara rutin mengikuti perkembangan yang ada di parlemen,” jelas Djaka.

Djaka berharap dengan ikutnya DPR masuk ke dalam dunia media sosial secara serius dapat lebih mening-katkan iklim berdemokrasi yang sehat di Indonesia. “Karena kami yakin demokrasi dapat tumbuh dan berkembang secara baik jika ada partisipasi publik. Penyaluran par-tisipasi publik dipermudah dengan adanya media sosial,” tegas Djaka.

Lebih lanjut Djaka menjelaskan, ti-dak hanya di twitter DPR RI hadir. Melainkan juga di facebook dan ke depan youtube juga akan dikelola secara serius oleh Biro Humas dan Pemberitaan guna menjembatani DPR RI dengan rakyat yang di-wakilinya.

Langkah tersebut patut diapresiasi mengingat berdasarkan laporan tentang pengguna facebook yang mengakses melalui mobile phone di seluruh dunia dari sebuah pe-rusahaan riset pasar eMarketer melaporkan bahwa 63 juta orang di Indonesia mengakses facebook me-lalui handphone di tahun 2015 atau mencapai angka 92,4 di tahun 2015 yang naik dari persentase sebelum-nya 88,1 persen di tahun 2014.

Mengingat jumlah masyarakat In-donesia yang mengakses media so-sial demikian besar maka kehadiran akun resmi DPR RI di dunia media sosial merupakan suatu keniscaya-

an. Karena selain merupakan kebu-tuhan untuk mengikuti perubahan dalam masyarakat, kehadiran DPR RI di dunia media sosial juga meru-pakan sebuah upaya untuk mere-vitalisasi keterlibatan publik dalam diskusi politik dan pengambilan keputusan.

Arti penting bermediasosial bagi parlemen untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksa-naan fungsi parlemen juga telah me ngundang perhatian organisasi parlemen sedunia Inter-Parliamen-tary Union (IPU) dengan dikeluar-kannya Social Media Guidelines for Parliaments yang bertujuan untuk mendorong penggunaan media sosial lebih luas, lebih efisien dan lebih efektif oleh parlemen.

Meskipun demikian, setiap parle-men, sebagaimana pendapat An-ders B Johnson, masih harus terus menjajaki bagaimana menggunakan media sosial secara efektif dan tan-tangan utama parlemen dalam ber-media sosial adalah menemukan menarik untuk mengundang ke-terlibatan publik pada akun media sosial parlemen.

Akan tetapi kehadiran parlemen di dunia media sosial merupakan suatu keniscayaan sebab kehadir-an akun resmi parlemen di dunia media sosial memperkuat hubu-ngan antara parlemen dan warga negara sehingga pada gilirannya nanti dapat berkontribusi terhadap terbangunnya parlemen yang lebih baik dan lebih kuat dan mampu mendorong terwujudnya parlemen yang lebih demokratis. (skr) foto: nae

furodji/parle/hr

Karena kami yakin de-mokrasi dapat tumbuh dan berkembang secara baik jika ada partisipasi publik. Penyaluran partisipasi publik diper-mudah dengan adanya media sosial.


Afrika Selatan merupakan negara yang terletak pa-ling ujung di selatan Benua

Afrika. Sejarah mencatat ba nyak peristiwa penting terjadi di Af-rika Selatan semenjak abad ke-15. Di antaranya ialah ketika Bar-tolomeus Diaz seorang pelaut berkebangsaan Portugis yang mengawali sejarah bangsa Eropa berlayar ke negara-negara Asia-Afrika menamakan Tanjung Badai pada wilayah tanjung di selatan Afrika Selatan. Asal penamaan ini karena peristiwa hantaman badai yang menerjang kapalnya sewaktu berlayar di dekat tanjung tersebut pada Maret 1448. Nama Tanjung Badai kemudian diganti oleh John II dari Portugal menjadi Tanjung Harapan untuk meningkatkan se-mangat Bangsa Eropa demi mem-buka jalur laut menuju Asia.

Afrika selatan telah bertransfor-masi dari negara yang memprak-tikan politik rasial menjadi negara demokratis pasca dihapuskannya politik apartheid. Revolusi sosi-al politik berdampak luas yang mengubah pola komunikasi dari satu arah menjadi dua arah. Salah satu dampak utama dari revolusi sosial politik Afrika Selatan adalah keterbukaan arus informasi publik yang sebelumnya tidak ada saat dipraktikannya politik apartheid. Keterbukaan arus informasi pub-lik menyebar ke lembaga-lembaga negara termasuk lembaga legisla-tif. Keterbukaan akses informasi publik di Parlemen Afrika Se-latan dapat dilihat melalui website www.parliament.gov.za

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam keterbukaan akses infor-

masi publik. Khusus untuk lem-baga legislatif diberbagai negara termasuk Indonesia memiliki tiga fokus utama kinerja parlemen yai-tu legislasi, anggaran, dan penga-wasan. Model transparansi yang telah diterapkan di negara-nega-ra modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mem-berikan akses informasi kepada publik. Dalam artikel ini, penulis akan membahas mengenai Bill Digest atau Rekam Jejak Lem-baga Dewan di Bidang Legislasi yang bertujuan untuk mengko-munikasikan kepada masyarakat mengenai proses pembentukan undang-undang di Parlemen Afri-ka Selatan. Rekam Jejak Lembaga menjadi tolok ukur dalam prin-sip transparansi dan akuntabili-tas Parlemen dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan dengan mempelajari Bill Digest dari Parle-

Oleh Tim CEPP UI

PARLEMEN DUNIA

Kajian Keterbukaan Akses Informasi PublikLesson Learned Bill Digest (Rekam Jejak Lembaga Dewan di Bidang Legislasi) Parlemen Afrika Selatan


men Afrika Selatan dapat menjadi contoh dalam membuat Rekam Jejak Lembaga di Indonesia.

Bill digest di Afrika Selatan

Bill digest di Parlemen Afrika Se-latan merupakan salah satu cara mewujudkan kemudahan akses bagi masyarakat Afrika Selatan dalam memantau kinerja legislasi parlemen mereka. Pentingnya ke-mudahan akses yang dituangkan dalam bill digest ini tidak terlepas dari sejarah demokratisasi di Af-rika Selatan. Keinginan untuk mewujudkan negara demokratis yang modern menyadarkan para pemimpin politik di Afrika Se-latan untuk melibatkan masyara-kat dalam proses penyelengga-raan lembaga negara. Usaha yang dilakukan ialah dengan meman-faatkan website parlemen de ngan menampilkan laman khusus un-tuk bill digest. Laman bill digest ini bertujuan untuk: a) mendorong akuntabilitas lembaga dewan, b) mengintegrasikan sistem legis-lasi, c) menyederhanakan format laporan hasil proses le gislasi di parlemen, d) memberikan akses

informasi kepada publik, dan e) memudahkan publik untuk me-nyampaikan aspirasi dan berpar-

tisipasi dalam proses legislasi. Berikut merupakan tampilan la-man website bill digest parlemen Afrika Selatan.

Pada laman bill digest terse-but nampak adanya informasi terkait program legislasi yang dibuat seperti RUU apa yang se-dang diproses, pihak yang me-ngajukan RUU tersebut, tanggal diajukannya RUU tersebut, sta-tus dari RUU tersebut, masukkan ( feedback), dan pengingat sejauh mana proses penyusunan sebuah undang-undang telah berlang-sung (reminder). Dalam hal ini, publik sangat diuntungkan de-ngan ada nya fitur masukkan yang memungkinkan publik untuk mengirimkan opini dan aspirasi mereka terhadap undang-undang yang sudah dibentuk. Melalui bill digest, pu blik akan semakin mu-dah dalam menyampaikan gaga-san mereka dalam penyusunan sebuah undang-undang.

Politik apharteid sepertinya men-jadi cambuk bagi masyarakat Af-rika selatan agar kondisi politik serupa tidak lagi terjadi. Berak-hirnya kebijakan politik apharteid di Afrika Selatan selain dari peran tokoh kharismatik Nelson Man-dela juga tidak terlepas dari peran parlemen (National Assembly) di Afrika Selatan yang terus beru-saha mendorong negara Afrika Selatan untuk menjadi lebih de-mokratis. Pentingnya memelihara demokrasi di Afrika Selatan kare-na negara dengan penduduk se-banyak 54 juta jiwa lebih (estimasi 2014) pernah mengalami masa lalu yang tidak mengenakkan terkait kebijakan apharteid.

Parlemen di Afrika Selatan me-miliki peran yang sangat penting dalam demokratisasi di Afrika Se-latan. Salah satu fungsi utama Na-tional Assembly adalah fungsi le-gislasi yang termasuk di dalamnya yakni membuat undang-undang, merevisi undang-undang dan juga membatalkan atau menghapus undang-undang. Kedua lembaga yakni National Assembly dan Na-tional Council of Provinces mem-punyai peran dan kewena ngan masing-masing dalam sebuah proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Secara sederhananya, Pemben-tukan sebuah Undang-undang di Afrika Selatan dimulai dengan mendiskusikan sebuah naskah yang telah dibuat oleh kementeri-an terkait isu-isu tertentu, naskah tersebut dikenal dengan istilah “Green Paper” yang kemudian di-publikasikan untuk mendapatkan masukan, saran dan kritik dari masyarakat. Saran dan masukan masyarakat tersebut kemudian dijadikan dasar oleh kementerian terkait atau tim yang dibentuk untuk menyusun undang-undang untuk melakukan penyempur-

Gambar 1. Parlemen Afrika Selatan

PARLEMEN DUNIA


naan Green paper tersebut. Ha-sil penyempurnaan Green paper disebut dengan istilah White Pa-per; inilah yang kemudian dibahas oleh komisi terkait di parlemen untuk kemudian direvisi atau di-tolak. White Paper yang telah dibahas kemudian dikembalikan kepada kementerian terkait untuk dilakukan pendalaman.

Antara National Assembly dan Provincial legislature mempunyai kewenangan dan tugas fungsi ma-sing-masing. Keduanya mempu-nyai kewenangan secara bersama untuk membuat undang-undang dalam bidang agrikultur, kesehat-an, perumahan, lingkungan dan pendidikan sedangkan Provin-cial Legislature mempunyai ke-wenangan khusus untuk menga-tur daerah masing-masing dalam bidang: pembangunan daerah, pengaturan Jalan dan lalu lintas, pengaturan minuman beralko-hol dan juga yang terkait dengan olahraga daerah. Selain keempat hal tersebut, menjadi domain dari National Asssembly.

Manfaat Bill Digest dalam Mewu-judkan Parlemen Modern

Keterbukaan akses informasi pu-

blik memiliki dua prinsip penting yaitu transparansi dan akuntabil-itas informasi. Kedua prinsip ini sudah diterapkan di dalam fungsi legislasi yang ada di parlemen Af-rika Selatan, khususnya di dalam fungsi legislasi. Bill Digest yang sudah diintegrasikan di dalam web site Parlemen Afrika Selatan membuktikan bahwa adanya ke-inginan dari Parlemen Afrika Se-latan untuk membuka akses in-formasi yang transparan dan juga akuntabel. Selain itu, bill digest yang terdapat di Parlemen Afrika Selatan juga memberikan kesem-patan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan memberikan masukan terkait dengan undang-undang yang sedang dibahas di parlemen. Bill Digest di Parle-men Afrika Selatan merupakan salah satu bentuk dari demokrasi partispatoris yang menekank-an pe ran serta dari masyarakat di dalam proses pembentukan undang-undang di parlemen, se-hingga, rak yat tidak hanya dipan-dang sebagai konstituen dari ang-gota palemen, tetapi juga sebagai pemegang kekuasaan di dalam demokrasi.

Pemaparan di atas terkait pro-ses penyusunan undang-undang

memberikan suatu arti penting bahwa setiap produk legislasi yang disusun melalui berbagai tahapan penyusunan. Sebelum adanya bill digest khususnya ke-tika penyusunan undang-undang masih bersifat paper-based, publik kesulitan dalam mengikuti proses penyusunan produk undang-undang. Akses untuk mengikuti alur penyusunan tersebut tidak mudah di dapatkan oleh publik secara luas. Namun, dengan pe-manfaatan teknologi informasi digital seperti di website Parle-men Afrika Selatan, bill digest ditampikan dengan fitur yang memungkinkan publik dapat mengakses dan menelusuri pro-ses penyusunan undang-undang memberikan sebuah kemudahan bagi publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaran lembaga negara. Selain itu, adanya bill di-gest ini mewujudkan transparansi dalam proses legislasi yang me-mungkinkan publik untuk dapat mengakses dan memberikan ma-sukkan kepada parlemen secara mudah, cepat, dan tepat.

Bill Digest tidak hanya memberi-kan informasi tentang proses pe-nyusunan undang-undang yang dilakukan di parlemen. Terkait dengan salah satu prinsip keter-bukaan akses informasi, maka bill digest juga memberikan infor-masi kepada masyarakat bahwa penyusunan undang-undang di parlemen melalui berbagai tahap-an yang cukup panjang sehing-ga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan sebuah undang-undang. Prinsip akuntabilitas inilah yang ditunjukkan kepada pu blik melalui bill digest. Sebe-lum adanya bill digest, masyara-kat mengalami kesulitan ketika ingin mendapatkan informasi ter-kait dengan proses penyusunan undang-undang di parlemen. Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai penyusu-

Gambar 2. Laman Bill Digest Website Parlemen Afrika Selatan


nan undang-undang, harus men-datangi gedung parlemen untuk mendaptkan informasi mengenai proses penyusunan undang-un-dang. Dengan adanya bill digest, maka masyarakat tidak lagi ha-rus datang ke gedung parlemen untuk memperoleh informasi terkait dengan proses penyusu-nan undang-undang; masyara-kat hanya cukup mengakses web site parlemen dan mendapatkan informasi secara rinci. Hal ini merupakan manfaat dari penggu-naan teknologi informasi digital di dalam politik untuk mewujudkan parlemen yang transparan dan akuntabel.

Bill digest sebagai sebuah bentuk transparansi di dalam fungsi le-gislasi yang diterapkan di Afrika

Selatan juga dapat menjadi sebuah lesson learned untuk DPR RI. Un-tuk mendukung DPR RI seba gai parlemen yang mo dern, maka peran bill digest sangat penting. Dengan adanya bill digest yang terintegrasi dengan web site DPR RI, maka proses penyusunan undang-undang menjadi lebih transparan dan akuntabel. DPR RI periode 2014-2019 memiliki tugas penting untuk segera menuntas-kan berbagai rancangan undang-undang yang sudah ditetapkan di dalam Program Legislasi Na-sional (Prolegnas). Terdapat 160 RUU yang masuk ke dalam Pro-legnas 2014-2015; sebanyak 37 RUU merupakan prioritas di ta-hun 2015 dan 5 RUU kumulatif terbuka. Melihat banyaknya RUU yang masuk di dalam Prolegnas,

maka bill digest memiliki peranan penting untuk menyosialisasikan proses penyusunan RUU di DPR RI. Publik dapat diikutsertakan di dalam proses penyusunan; hal ini tidak saja memposisikan pu-blik sebagai konstituen dari setiap anggota DPR, tetapi juga mendo-rong partisipasi publik sehingga secara lebih luas, demokrasi di In-donesia dapat bersifat demokrasi yang partisipatoris. Sesuai dengan prinsip keterbukaan akses infor-masi, maka bill digest dapat mem-perlihatkan proses penyusunan undang-undang secara transpa-ran dan akuntabel, sehingga DPR RI sebagai lembaga perwakilan dapat bertransformasi sebagai parlemen yang modern khusus-nya di bidang legislasi.

PARLEMEN DUNIA


Tuhan kirimkanlah aku, kekasih yang baik hati , yang mencintai aku, apa adanya... Mawar ini semakin layu, tak ada yang memi-liki, seperti aku ini, semakin pupus…

Demikianlah lagu yang dibawakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Setya Novanto, usai memberikan sambutan pada acara Press Gather-ing Wartawan Koordiatoriat DPR RI, di Cipanas, Jawa Barat, beberapa waktu yang lalu.

Aplaus pun diberikan oleh setidaknya 150-an Wartawan Koordinatoriat DPR RI pada acara yang digelar oleh Bagian Pemberitaan, Biro Humas dan Pemberitaan, Sekretariat Jenderal DPR RI. Bahkan tak sedikit para wartawan berjoget bersama untuk mengiringi nyanyi-an merdu Novanto.

Hal tak diduga pun terjadi di sela-sela Novanto ber-nyanyi. Beberapa wartawan merangsek naik ke atas panggung. Tentunya bukan untuk meminta Novanto turun panggung, tapi mengajak selfie orang nomor satu di DPR itu. Iya, selfie. Istilah kekinian untuk memfoto diri sendiri menggunakan kamera webcam atau kamera yang tersemat di telepon genggam. Tapi, karena aktifitas foto ini beramai-ramai, maka bisa dikatakan groufie.

Bahkan, tongkat narsis (tongsis) pun digunakan untuk memudahkan aktifitas narsisme ini. Kepala Biro Humas dan Pemberitaan, Djaka Dwi Winarko pun “nimbrung” di aksi selfie ini. Nampak keceriaan dari awak media

yang sempat selfie bersama Politisi Golkar ini. Senyum sumringah pun nampak di wajah Novanto.

Usai aksi selfie, sempat terdengar oleh telinga awak Par-lementaria, sebuah ungkapan dari seorang wartawan. “Baru kali ini bisa selfie bareng Ketua DPR,” serunya. Temannya pun menimpali, “Beda sama Ketua-ketua DPR yang dulu,”. Keduanya pun tertawa sembari meli-hat hasil fotonya.

Dalam sambutannya, Novanto menekankan, media dan wartawan memiliki peran penting dalam publikasi se-luruh kegiatan di lingkungan DPR RI. Dengan adanya media dan wartawan, banyak isu nasional dan pen ting dari DPR dapat segera tersiar kepada masyarakat. Ten-tunya, kerjasama antara DPR dan wartawan dirasa sa-ngat penting, dan perlu untuk ditingkatkan.

“Suatu kebahagiaan, karena saya bisa bertemu de ngan para wartawan. Saya akui, saya bisa menjadi Ketua DPR pun tak bisa lepas dari peran wartawan dan media. Kami harapkan kerjasama penting ini dapat dilanjut-kan,” ungkap Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur I ini.

Novanto mengungkapkan harapan kepada seluruh peserta acara untuk dapat menciptakan rasa kekelu-argaan di antara DPR dan wartawan. Persahabatan ke-duanya pun perlu ditingkatkan. Selain itu, kekompakan sesama wartawan juga diharapkan dapat berjalan de-ngan sebaik-baiknya, harapnya. (sf) foto: denus/parle/hr

POJOK PARLE

Documents

Edisi 123 TH. XLV, 2015