Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h

8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h

1/51

PROGRAM 10 0 HARILaporan Pencapaian Hari ke-100

Unit Kerja Presiden

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan


2/51

BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN


3/51

BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 2 Tercapai Tidak Tercapai

RENCANA AKSIPENANGGUNG

JAWABINSTANSI TERKAIT

KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN

KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100

%

CAPAIANKETERANGAN STATUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P1] Pemberantasan Mafia Hukum/Penataan ulang tata laksana dan hubungan kerja sama antar lembaga penegak hukum termasuk KPK, Kepolisian dan

Kejaksaan

[P1A1] Penyiapan dan

langkah awal pelaksanaanrestrukturisasi Kepolisiandan Kejaksaan sebagai

bagian substansial darireformasi lembaga

penegakan hukum

Kementerian

KoordinatorPOLHUKAM

Kepolisian Republik

Indonesia, KementerianNegara PendayagunaanAparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi,Kejaksaan Agung,

Komisi Kejaksaan, KomisiPolisi Nasional, Komisi

Pemberantasan Korupsi,Komisi Ombudsman,Kementerian Hukum dan

HAM

Tersusunnya

Kelompok KerjaPenataan TataLaksana Penegakan

Hukum padaKepolisian dan

kejaksaan R.I

TARGET :

SK Menko Polhukamtentang Kelompok KerjaPenataan Tata Laksana

Penegakan Hukum padaKepolisian dan Kejaksaan R.I

TARGET H-100: SK Menko Polhukam

tentang Kelompok Kerja PenataanTata Laksana Penegakan Hukum padaKepolisian dan Kejaksaan R.I

H-100: 100% Terbitnya SK Menko Polhukam No. KEP-377/MENKO/

POLHUKAM/12/2009 tentang PembentukanKelompok Kerja Penataan Tata Laksana PenegakanHukum dan Hubungan Kerjasama antara Lembaga

Penegak Hukum.

Terlaksananyakesepakatan awal

reformasi lembagapenegakan hukumpada Kepolisian dan

Kejaksaan R.I

TARGET :Langkah awal reformasi

lembaga penegakan hukumdi Kepolisian dan KejaksaanR.I

TARGET H-100: Terlaksananya Round TableDiscussion dan kesepakatan awal reformasi

lembaga penegakan hukum di Kepolisiandan Kejaksaan R.I

H-100: 100% Penyusunan Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan,Kepolisian Negara, dan Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi tentang Optimalisasi PemberantasanTindak Pidana Korupsi telah selesai.

Pelembagaanfungsi pengawasan

terhadappelaksanaankegiatan penyidikan,

penuntutan daneksekusi di institusi

Kepolisian danKejaksaan dalam

rangka mencegahkegiatan mafiahukum

TARGET :Terbentuknya/ optimalisasi

Tim Pengawas untukmengawasi proses dankegiatan penyidikan,

penuntutan, dan eksekusiguna mencegah kegiatan

mafia hukum

TARGET H-100: Langkah awal reformasilembaga penegakan hukum di Kepolisian

dan Kejaksaan R.I

H-100: 100% Program Reformasi Birokrasi di Kejaksaan telahdikirim ke Presiden pada 13 Jan 2010 melalui

Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional. ProgramReformasi berisi antara lain Susunan Organisasi danTata Kerja Kejaksaan.

[P1A2] Penyusunan

rencana dan pelaksanaan

peningkatan profesionalitasdan penegakan integritassumberdaya manusia diseluruh jajaran kepolisian

dan kejaksaan

Kementerian

Koordinator

POLHUKAM

Komisi Polisi Nasional,

Komisi Kejaksaan, Kejaksaan

Agung, KepolisianRepublik Indonesia, KomisiPemberantasan Korupsi,Komisi Ombudsman

Tersusunnya

rencana

peningkatanprofesionalitasdan penegakanintegritas SDM

penyidik danpenuntut di

Kepolisian danKejaksaan

TARGET :

Dokumen rencana

peningkatan profesionalitasSDM penyidik dan penuntut

TARGET H-100: Dokumen rencana

peningkatan profesionalitas SDM penyidik

dan penuntut

H-100: 100% Dokumen telah tersusun sejak H75 dan sudah dalam

persiapan implementasi.


4/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tersusunnya pakta

integritas bagiSDM penyidik dan

penuntut

TARGET :

Dokumen Pakta Integritasbagi SDM Penyidik dan

Penuntut

TARGET H-100: Dokumen Pakta Integritas

bagi SDM penyidik dan penuntut

H-100: 100% Penandatanganan Pakta Integritas oleh para Jaksa

sudah berlangsung. Khusus Kepolisian, telahdilakukan mendahului Agenda 100 Hari KIB II,

sehingga dianggap sudah selesai.

Terlaksananyapelatihan teknispenyidikan dan

penuntutan diKepolisian dan

Kejaksaan

TARGET :Pelaksanaan pelatihanteknis penyidikan dan

penuntutan di Kepolisiandan Kejaksaan

TARGET H-100: Pelaksanaan pelatihanteknis penyidikan dan penuntutan diKepolisian dan Kejaksaan

H-100: 100% Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDMpenyidik dan penuntut sudah dimulai.

[P1A3] Sinkronisasi danharmonisasi penegakanhukum antara KPK,

Kepolisian dan Kejaksaan

KementerianKoordinatorPOLHUKAM

Komisi Ombudsman,Kepolisian RepublikIndonesia, Kejaksaan Agung,

Komisi PemberantasanKorupsi, Komisi Kejaksaan,

Komisi Polisi Nasional

Tersusunnyamekanismehubungan dan kerja

sama penegakanhukum antara

KPK, POLRI, danKejaksaan

TARGET :Dokumen mekanismehubungan dan kerja sama

penegakan hukum antaraKPK, POLRI, dan Kejaksaan

TARGET H-100: Dokumen mekanismehubungan dan kerja sama penegakanhukum antara KPK, POLRI, dan Kejaksaan

H-100: 100% Dokumen Kesepakatan Bersamaantara Kejaksaan, Kepolisian Negara, dan KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang

Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitelah selesai.

[P2] Percepatan Pelayanan Publik

[P2A1] Koordinasi

instansi terkait terhadappenyederhanaanpersyaratan memulai

usaha & percepatan waktupenyelesaian perijinan

Kementerian

Dalam Negeri

Pemda, Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi,Kementerian Keuangan,Kementerian Perindustrian,

Kementerian Perdagangan,Kementerian Hukum dan

HAM, Badan KoordinasiPenanaman Modal

Teridentifikasi dan

dikajinya peraturanperundang-perundangan yang

terkait denganperijinan untuk

memulai usaha

TARGET :

3 peraturan perundanganyang diidentifikasi dandikaji terkait dengan

penyederhanaan perijinanuntuk memulai usaha

TARGET H-100: Tersusunnya peraturan

bersama 4 (empat) Menteri: Mendagri,Menkumham, Mendag dan Menakertransterkait dengan penyederhanaan perijinan

untuk memulai usaha

H-100: 100% Target telah tercapai di H75

[P2A2] Fasilitasi Pemdatentang peraturan

perundangan terkaitdengan penyederhanaan

perijinan untuk memulaiusaha (starting of business)

KementerianDalam Negeri

Kementerian Perdagangan,Kementerian Keuangan,

Kementerian Perindustrian,Badan Koordinasi

Penanaman Modal,Kementerian Hukum danHAM, Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi,

Pemda

Prosedur pemberianijin untuk memulai

usaha (starting ofbusiness) dari 90

hari menjadi 40hari tersusun dalamsebuah panduan

TARGET :Panduan penyederhanaan

perijinan untuk memulaiusaha (starting of business)

dalam 40 hari

TARGET H-100: Panduan penyederhanaanperijinan untuk memulai usaha (starting of

business) dalam 40 hari

H-100: 100% Target telah tercapai pada H75 dan telahdilaksanakan launching penerapan Sistem Pelayanan

Informasi dan Pelayanan Investasi Secara Elektronik(SPIPISE) pada 15 Jan 2010 di Batam.

[P2A3] Perluasan citizen

service pada perwakilanRI di luar negeri (LA,Sydney, Darwin, Perth,

Tokyo, Osaka, NY, Kuching,Penang)

Kementerian Luar

Negeri

Kementerian Hukum dan

HAM, Kementerian NegaraPendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi

Birokrasi

Terbentuknya

Satuan Tugas(satgas) untukmemberikan

layanan citizenservice pada 9

perwakilan RI diluar negeri pada

Desember 2009

TARGET :

Satgas untuk memberikanlayanan citizen servicepada perwakilan RI di Los

Angeles, New York, Sydney,Darwin, Perth, Tokyo, Osaka,

Kuching, dan Penang

TARGET H-100: Operasional Satgas untuk

memberikan layanan citizen service padaperwakilan RI di Los Angeles, New York,Sydney, Darwin, Perth, Tokyo, Osaka,

Kuching, dan Penang

H-100: 100% Seluruh program citizen service di 9 perwakilan (LA,

Sydney, Darwin, Perth, Tokyo, Osaka, NY, Kuching, danPenang) sudah dioperasionalkan.


5/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P2A4] Pemulangan

WNI/TKI bermasalah dipenampungan pada

KBRI Kuwait City, Riyadh,Abu Dhabi, Singapura,Damaskus, Kairo & KJRI

Jeddah, Hongkong, Dubai

Kementerian Luar

Negeri

Kementerian Koordinator

POLHUKAM, KementerianHukum dan HAM, Kepolisian

Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia,Badan Intelejen Negara,

Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi, BNP2TKI,Kementerian Dalam Negeri

Terselesaikannya

pemulangan 1367TKI bermasalah di

penampungan padaKBRI pada Januari2010

TARGET :

1367 TKI bermasalahyang dipulangkan dari

penampungan padaKBRI Kuwait City, Riyadh,Abu Dhabi, Singapura,

Damaskus, Kairo & KJRI

Jeddah, Hongkong, danDubai

TARGET H-100: Penyelesaian pemulangan

1367 TKI bermasalah dari penampunganpada KBRI Kuwait City, Riyadh, Abu Dhabi,

Singapura, Damaskus, Kairo & KJRI Jeddah,Hongkong, Dubai. (Target Tahap IV: 342orang)

H-100: 150% Selama Des 2009 - Jan 2010, TKI bermasalah yang

berhasil dipulangkan sebanyak 924 orang, sehinggatotal TKI bermasalah yang dipulangkan sebanyak

2.068 orang atau 150%.

[P2A5] Pelayanan pasporyang mudah, transparan

& tepat waktu dari 7 harimenjadi 4 hari termasukpelayanan bagi TKI

bermasalah di luar negeri

KementerianHukum dan HAM

Kementerian Luar Negeri,Kementerian Perhubungan,

Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi, BNP2TKI

Tersusunnyaprosedur pelayanan

paspor untukWNI yang mudah,transparan dan

singkat dari 7 harimenjadi 4 hari

TARGET :Prosedur pelayanan paspor

untuk WNI yang mudah dantransparan dalam waktu4 hari

TARGET H-100: Prosedur pelayanan pasporuntuk WNI yang mudah dan transparan

dalam waktu 4 hari

H -1 00 : 1 00 % - Pelayanan paspor dalam 4 hari sudah terlaksanaberdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

penerbitan paspor RI melalui Surat Edaran DirekturDoklanvisfaskim No. IMI.2-UM.01.10-1.467 tanggal21 Desember 2009 tentang Perubahan SOP Paspor

RI.- Pelayanan penyelesaian permohonan SPRI

berlangsung di seluruh Kantor Imigrasi paling lama4 (empat) hari.

Tersusunnya

prosedur pelayanan

paspor yang mudah,transparan & singkatdari 7 hari menjadi

4 hari untuk TKIbermasalah di luarnegeri

TARGET :

Prosedur pelayanan paspor

untuk TKI bermasalah diluar negeri yang mudah dantransparan dalam waktu

4 hari

TARGET H-100: Pemantapan Prosedur

pelayanan paspor untuk TKI bermasalah

di luar negeri yang mudah dan transparandalam waktu 4 hari

H-100: 150% Terselenggaranya pemberian paspor RI kepada TKI

bermasalah di Kota Kin abalu dan Tawao, Malaysia

per 23 Des 2009 sebanyak 140.902 paspor dari targetsebanyak 90.000 TKI bermasalah.

[P2A6] Penyempurnaan

prosedur pengesahanbadan hukum (PT) dari 1

bulan menjadi 7 hari

Kementerian

Hukum dan HAM

Kementerian Perindustrian,

Kementerian Perdagangan,Badan Koordinasi

Penanaman Modal

Terselesaikannya

penyempurnaanprosedur

pengesahan badanhukum (PT) dari 1bulan menjadi 7 hari

TARGET :

Prosedur baru pengesahanbadan hukum (PT) dalam

waktu 7 hari

TARGET H-100: Pelaksanaan Prosedur baru

pengesahan badan hukum (PT) dalamwaktu 7 hari

H-100: 100% Sudah diimplementasikan dengan proses

pengesahan melalui sistem baru.

[P2A7] Penyelesaian

tunggakan permohonan

HKI: hak cipta 1.500 berkas,desain industri 1.000berkas, paten 1.250 berkas,merk 17.000 berkas

Kementerian

Hukum dan HAM

Kementerian Luar Negeri,

Kementerian Agama,

Kementerian Perdagangan,Kementerian Budayadan Pariwisata, BadanPengawasan Obat dan

Makanan

Terselesaikannya

tunggakan

permohonan HakKekayaan Intelektual

TARGET :

Diselesaikan 1.500 berkas

hak cipta, 1.000 berkasdesain industri,1.250 berkaspaten, dan 17.000 berkasmerk

TARGET H-100: Diselesaikan 1.500

berkas hak cipta, 1.000 berkas desain

industri,1.250 berkas paten, dan 17.000berkas merk

H-100: 125% Menyelesaikan tunggakan permohonan pendaftaran

1.785 hak cipta, 1.262 hak design, 1.576 h ak paten,

dan 18.033 merk


6/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P2A8] Mengoptimalkan

pembayaran tilang denganmenggunakan fasilitas

elektronik

Kepolisian Republik

Indonesia

Kementerian Kesehatan,

Pemda, Jasa Raharja,Kementerian Keuangan,

Kementerian Perhubungan

Tersedianya secara

optimal pelayananpembayaran

titipan dendatilang denganmenggunakan

fasilitas elektronik

TARGET :

Kota yang menyediakanpembayaran titipan

denda tilang denganmenggunakan fasilitaselektronik

TARGET H-100: Launching pembayaran

titipan denda tilang dengan menggunakanfasilitas elektronik di kota terpilih

H-100: 100% Sudah dilaksanakan.

[P2A9] Mengembangkanfasilitas jaringan data

kecelakaan & pelanggaranlalu lintas

Kepolisian RepublikIndonesia

Kementerian Kesehatan,Pemda,Jasa Raharja,

Kementerian Keuangan,Kementerian Perhubungan

Tersedianya fasilitasdata kecelakaan &

pelanggaran lalulintas

TARGET :Kota yang menyediakan

fasilitas data kecelakaan &pelanggaran lalu lintas

TARGET H-100: kota yang menyediakanfasilitas data kecelakaan & pelanggaran

lalu lintas

H-100: 100% - Terselenggaranya kegiatan input data di subbaginfolantas DITLANTAS BABINKAM POLRI.

- Dilaksanakan input data lakalanggar dari 9 Polda(Banten, PMJ, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, Sumsel,

dan Sumut).- Persiapan launching fasilitas jaringan datakecelakaan & pelanggaran lalu lintas.

[P2A10] Membangun &

mengembangkan sisteminformasi & dokumentasi

untuk mengelola informasipublik

Kepolisian Republik

Indonesia

Pemda, Kementerian

Komunikasi dan Informatika

Terbangunnya

sistem informasi &dokumentasi untuk

mengelola informasipublik

TARGET :

Beroperasinya sisteminformasi & dokumentasi

untuk mengelola informasipublik

TARGET H-100: Beroperasinya sistem

informasi & dokumentasi untuk mengelolainformasi publik

H-100: 100% Informasi dan dokumentasi di lingkungan Polri sudah

dapat diakses oleh publik melalui www.polri.go.id

[P2A11] Mengoptimalkan

pelaksanaan SuratPemberitahuanPerkembangan Hasil

Penyidikan (SP2HP) di jajaran Polri

Kepolisian Republik

Indonesia

Mahkamah Agung,

Kementerian Komunikasidan Informatika, KejaksaanAgung

Terlaksananya

optimalisasiSP2HP untukmeningkatkan

transparansi kasusyang ditangani Polri

TARGET :

Kota yang melaksanakanSP2HP

TARGET H-100: Peresmian kota-kota yang

melaksanakan SP2HP

H-100: 100% Polda dan Polres jajaran telah melaksanakan SP2HP,

dan SPPe telah dilaksanakan di seluruh Polda.

[P2A12] MembentukKelompok Kerja Pengawas

Penyidik


Kejaksaan Agung TerbentuknyaKelompok Kerja

Pengawas Penyidik

TARGET :Kelompok Kerja Pengawas

Penyidik

TARGET H-100: Penetapan Kelompok KerjaPengawas Penyidik

H-100: 100% Sprin Tim Wasdik gabungan (Bareskrim, Itwasum,Divbinkum, dan Divpropam) sudah final,

ditandatangani Kapolri

[P2A13] Mengoptimalkansosialisasi SuratPemberitahuan

Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) secara

luas kepada masyarakat

melalui media


Mahkamah Agung,Kejaksaan Agung,Kementerian Komunikasi

dan Informatika

Terselenggaranyasecara optimalsosialisasi SP2HP

kepada masyarakatmelalui media

TARGET :Media yang memuatsosialisasi pelaksanaan

SP2HP

TARGET H-100: Sosialisasi pelaksanaanSP2HP

H-100: 100% Telah dilaksanakan sosialisasi oleh Divhumas Polridan Polda jajaran melalui media elektronik, cetak,dan website.

[P2A14] Mendorongpenyediaan pelayanan satu

atap pada 10 kabupaten/kota sebagai tambahan

terhadap pelayanan yangsudah ada

KementerianNegara

PendayagunaanAparatur Negara

dan ReformasiBirokrasi

Kementerian Perdagangan,Kepolisian Republik

Indonesia, Pemda,Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Keuangan

Tersedianyapelayanan satu atap

pada 10 kabupaten/kota sebagai

tambahan terhadappelayanan yang

sudah ada padaDesember 2009

TARGET :10 kabupaten/kota yang

menyediakan pelayanansatu atap

TARGET H-100: Pelaksanaan pelayanan satuatap pada 10 kabupaten/kota

H-100: 100% Pelayanan satu atap sudah terlaksana pada mingguke-2 Januari 2010 pada 10 kabupaten/kota, yaitu

Kota Pangkal Pinang, Kota Surabaya, Kota Serang,Kota Kupang, Kota Ternate, Kota Waringin Barat, Kab.

Badung, Kab. Nunukan, Kab. Pohuwato, dan Kab.Lampung Timur.


7/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P2A15] Penyusunan

rencana aksi nasionalpenanggulangan HIV/AIDS

di 72 Rutan/Lapas dan TimPenanggulangan TB di 65Rutan/Lapas

Kementerian

Hukum dan HAM

Kementerian Kesehat an Tersusunnya

rencana aksinasional dan

terbentuknya timpenanggulanganHIV/AIDS dan TB di

UPT Pemasyarakatan

TARGET :

Rencana aksi nasionaldan terbentuknya tim

penanggulangan HIV/AIDSdi 72 Rutan/Lapas dan TimPenanggulangan TB di 65

Rutan/Lapas

TARGET H-100: Pelaksanaan

penanggulangan TB pada 64 Lapas/Rutan

H-100: 100% Pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di 72 Lapas/

Rutan sesuai Peraturan Menkumham tentangRencana Aksi Nasional (RAN) HIV/AIDS & Sosilalisasi

Peraturan Dirjen Pemasyarakatan tentang PanduanTeknis tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TB)dengan strategi DOTS di 64 Lapas/Rutan.

[P3] Pemberantasan terorisme

[P3A1] Koordinasi &sinkronisasi tindak

lanjut hasil raker dengankomisi I DPR RI tentangpeningkatan kapasitas

Desk KoordinasiPemberantasan Terorisme

menjadi Badan KoordinasiPemberantasan Terorisme

KementerianKoordinator

POLHUKAM

Kementerian Pertahanan,Kementerian Luar Negeri,

Kepolisian RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia, Badan Intelejen

Negara, Kementerian NegaraPendayagunaan Aparatur

Negara dan ReformasiBirokrasi, Kementerian

Keuangan, KementerianAgama, Sekretaris Negara,Kementerian Kesehatan,

PPATK, Kej aksaan Agung,

Kementerian Dalam Negeri

Terlaksananyakoordinasasi

dan sinkronisasidengan berbagaipihak untuk

meningkatkankapasitas Desk

KoordinasiPemberantasan

Terorisme menjadiBadan KoordinasiPemberantasan

Terorisme (BPKT)

TARGET :Terbitnya Perpres tentang

Badan KoordinasiPemberantasan Terorisme(BKPT) paling lambat 16

Januari 2010

TARGET H-100: Pengajuan rancanganPerpres tentang Badan Koordinasi

Pemberantasan Terorisme (BKPT) kepadaPresiden RI sebelum 15 Januari 2010

H-100: 100% Rancangan Perpres sudah dimajukan oleh Seskab kePresiden RI pada 25 Jan 2010.

[P4] Pengelolaan wilayah perbatasan

[P4A1] Koordinasi &

Sinkronisasi AkselerasiPenyelesaian Perprestentang Badan Nasional

Pengelolaan Perbatasan(BNPP)

Kementerian

Dalam Negeri


POLHUKAM, KementerianLuar Negeri, KementerianPertahanan, Kepolisian

Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia,

Badan Intelejen Negara,Kementerian Kelautan dan

Perikanan, KementerianKeuangan, KementerianNegara Pendayagunaan

Aparatur Negara danReformasi Birokrasi,

Sekretaris Kabinet,Kementerian Hukum

dan HAM, KementerianPekerjaan Umum,Kementerian Negara

Perencanaan PembangunanNasional BAPPENAS,

Kementerian Perhubungan,BAKOSURTANAL

Terlaksananya

koordinasi dansinkronisasi denganberbagai pihak

untuk penyelesaianPerpres BNPP

TARGET :

Terbitnya Perpres tentangBadan Nasional PengelolaanPerbatasan (BNPP) paling

lambat 16 Januari 2010

TARGET H-100: Pengajuan rancangan

Perpres tentang Badan NasionalPengelolaan Perbatasan (BNPP) kepadaSetneg/Setkab paling lambat 15 Januari

2010

H-100: 100% Rancangan Perpres sudah dimajukan oleh Seskab ke

Presiden RI.


8/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P4A2] Menyiapkan

program inventarisasipulau-pulau terluar/

terdepan

Kementerian

Dalam Negeri

Kementerian Kelautan

dan Perikanan, SekretarisNegara, Kementerian

Koordinator POLHUKAM,Kementerian Luar Negeri,Kementerian Pertahanan

Percepatan

optimalisasiinventarisasi

pulau-pulau terluar/terdepan

TARGET :

Program inventarisasipulau-pulau terluar/

terdepan dilaksanakandengan cepat

TARGET H-100: Penyelesaian inventarisasi

Pulau-pulau Terluar/ Terdepan, mencakup:Lokasi, Gambar dan Data penting terkait

Pulau-pulau Terluar/ Terdepan.

H-100: 100% Inventarisasi Pulau-pulau Terluar/ Terdepan, berupa

data profil pulau-pulau terluar/terdepan telah selesaidisusun.

[P5] Kerjasama internasional dalam rangka penguatan demokrasi[P5A1] Pelaksanaan Bali

Democracy Forum ke-2yang diikuti 39 Negara di

Kawasan Asia Pasifik & 12Negara Peninjau di LuarKawasan Asia

Kementerian Luar

Negeri


POLHUKAM, KementerianDalam Negeri, Kementerian

Hukum dan HAM, KepolisianRepublik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia,

Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan

Nasional BAPPENAS

Terselenggaranya

Bali DemocracyForum ke-2

TARGET :

Bali Democracy Forum ke-2terselenggara yang diikuti

39 Negara di Kawasan AsiaPasifik & 12 Negara Peninjaudi luar Kawasan Asia paling

lambat pada 15 Januari2010

TARGET H-100: Pelaksanaan Bali

Democracy Forum ke-2

H-100: 125% Buku kompilasi speeches & proceedings BDF II telah

selesai dicetak dan dikirimkan ke seluruh negarapeserta.

[P6] Tunjangan khusus bagi PNS/TNI/POLRI yang bertugas di wilayah terdepan, terluar & perbatasan

[P6A1] MenyusunKelompok Kerja (Pokja)

untuk merumuskankebijakan tunjangankhusus bagi penjaga

perbatasan, pulau terluardan terpencil

KementerianKoordinator

POLHUKAM


Nasional BAPPENAS,Kementerian Keuangan,Tentara Nasional Indonesia,

Kementerian Pertahanan,Kepolisian Republik

Indonesia, KementerianNegara PendayagunaanAparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi,Sekretaris Negara

TersusunnyaKelompok Kerja

Perumus KebijakanTunjangan Khususbagi Penjaga

Perbatasan

TARGET :Kelompok Kerja Perumus

Kebijakan TunjanganKhusus bagi PenjagaPerbatasan terbentuk

sebelum 15 Desember 2009

TARGET H-100: Kelompok Kerja PerumusKebijakan Tunjangan Khusus bagi Penjaga

Perbatasan terbentuk sebelum 15Desember 2009

H-100: 100% Rumusan kebijakan khusus bagi penjaga perbatasansudah dikirim ke Menpan. Khusus untuk Polri, telah

dikirimkan surat kepada Pokja Perumus KebijakanTunjangan Khusus bagi Penjaga Perbatasan tentangdaftar Polsek dan Pospol pada pulau terluar dan

daerah perbatasan daratan Indonesia No. B/316/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 (34 Polsek dan

34 Pospol) dan sudah dimajukan dalam APBNP 2010.

[P6A2] Koordinasi dengan

Depkeu & departementerkait untuk menyesuaikanbesaran tunjangan khusus

di daerah perbatasan,pulau terluar dan terpencil

Kementerian

KoordinatorPOLHUKAM

Kementerian Negara

Perencanaan PembangunanNasional BAPPENAS,Sekretaris Negara,

Kementerian NegaraPendayagunaan Aparatur

Negara dan ReformasiBirokrasi, Tentara Nasional

Indonesia, KementerianPertahanan, KepolisianRepublik Indonesia,

Kementerian Keuangan

Pelaksanaan

koordinasi denganinstansi terkaituntuk penyesuaian

besaran tunjangankhusus di daerah

perbatasan

TARGET :

Disepakatinya dandisiapkannya rancanganketentuan tentang

penyesuaian besarantunjangan khusus di

daerah perbatasan pada 30Desember 2009

TARGET H-100: Disepakatinya dan

disiapkannya rancangan ketentuantentang penyesuaian besaran tunjangankhusus di daerah perbatasan pada 30

Desember 2009

H-100: 100% Rumusan kebijakan khusus bagi anggota TNI/Polri

dan PNS yang bertugas di kawasan perbatasan sudahdikirim ke Menneg PAN & RB.


9/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P6A3] Mengajukan

rancangan Perpres tentangtunjangan khusus bagi

prajurit & PNS yangbertugas di daerahperbatasan, terdepan &

terpencil

Kementerian

Pertahanan

Kementerian Negara

Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi

Birokrasi, KementerianNegara PerencanaanPembangunan Nasional

BAPPENAS, Kementerian

Keuangan, SekretarisNegara, Tentara NasionalIndonesia, Kepolisian

Republik Indonesia

Diajukannya

rancanganPerpres tentang

tunjangan khususbagi prajurit & PNSyang bertugas di

daerah perbatasan,

terdepan & terpencil

TARGET :

Rancangan Perprestentang tunjangan khusus

bagi 9.709 prajurit & PNSyang bertugas di daerahperbatasan, terdepan

& terpencil diajukan ke

Sekretaris Negara palinglambat 16 Januari 2010

TARGET H-100: Rancangan Perpres tentang

tunjangan khusus bagi 9.709 prajurit TNI &PNS yang bertugas di daerah perbatasan,

terdepan & terpencil diajukan ke SekretarisNegara paling lambat 16 Januari 2010

H-100: 100% Surat Izin Prinsip telah ditandatangani Menkeu No.

S-5/MK.02/2010 tanggal 19 Januari 2010. NaskahPerpres sudah diajukan ke Presiden dengan surat

Menpan No. B/228/M-PAN-RB/1/2010 tanggal 26 Jan2010.

[P7] Penegakan dan kepastian hukum

[P7A1] Tersusunnya

desain pola penguatan &pemantapan hubungan

kelembagaan antarpenegak hukum

Kementerian

KoordinatorPOLHUKAM

Kementerian Hukum dan

HAM, Kejaksaan Agung,Kementerian Keuangan,

Komisi Ombudsman, KomisiPemberantasan Korupsi,

Komisi Kejaksaan, KomisiPolisi Nasional, KepolisianRepublik Indonesia

Tersusunnya desain

pola penguatan& pemantapan

hubungankelembagaan antar

penegak hukum

TARGET :

Desain pola penguatan &pemantapan hubungan

kelembagaan antarpenegak hukum tersusun

paling lambat 15 Desember2009

TARGET H-100: Desain pola penguatan

& pemantapan hubungan kelembagaanantar penegak hukum tersusun paling

lambat 15 Desember 2009

H-100: 100% Naskah akhir Rancangan Kesepakatan Bersama untuk

penguatan hubungan antar Kejaksaan, Polri, dan KPKsudah siap.

[P7A2] Pemantapanorganisasi pada lembagapenegak hukum dalam

prinsip kinerja yangtransparan & akuntabel

KementerianKoordinatorPOLHUKAM

Kementerian Keuangan,Kepolisian RepublikIndonesia, Kejaksaan Agung,

Komisi PemberantasanKorupsi, Komisi Kejaksaan,Komisi Polisi Nasional,

Kementerian Hukum danHAM

Tertatanyasistem, prosedur,& kualitas SDM

yang menunjangpelaksanaan tugaspokok dan fungsi

secara transparandan akuntabel

TARGET :Sistem, prosedur, & kualitasSDM

TARGET H-100: Persiapan penataan sistem,prosedur, & kualitas SDM

H-100: 100% Penataan sistem, prosedur, & kualitas SDM sudahdilaksanakan mengacu pada peraturan Jaksa Agungtersebut di atas.

[P7A3] Penyidikan perkara

besar tindak pidana korupsikerugian keuangan negarayang besar oleh Kejagung

& 7 (tujuh) Kejati: DKI,Banten, Jabar, Jateng,

Jatim, Sulsel, Sumut

Kejaksaan Agung Kementerian Hukum dan

HAM, Kepolisian RepublikIndonesia

Dilaksanakanya

Penyidikan perkarabesar tindak pidanakorupsi kerugian

keuangan negarayang besar oleh

Kejagung & 7 (tujuh)Kejati: DKI, Banten,

Jabar, Jateng, Jatim,Sulsel, Sumut

TARGET :

Gelar penyidikan danpemeriksaan 10 perkaratindak pidana korupsi

kerugian keuangan negarayang besar oleh Kejagung &

7 (tujuh) Kejati: DKI, Banten,Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel,

Sumut dimulai pada 1Desember 2009

TARGET H-100: Gelar penyidikan dan

pemeriksaan 10 perkara tindak pidanakorupsi kerugian keuangan negara yangbesar oleh Kejagung & 7 (tujuh) Kejati: DKI,

Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sumutdimulai pada 1 Desember 2009

H-100: 100% 1. Kejaksaan Agung = Kasus Bank Century: DilimpahkanTahap I; Kasus KBRI Bangkok: Penyidikan selesai; Kasus

DPRD DKI Jakarta: Pelimpahan Tahap II

2. Kejati DKI Jakarta = Kasus Lahan Pemakaman: Pelimpahan

Tahap II; Kasus Taman: Pelimpahan Tahap II

3. Kejati Jawa Barat = Kasus Pajak Kota Depok: Pelimpahan

Tahap II; Kasus Puskud Jabar: Tahap Persidangan

4. Kejati Jawa Timur = Kas us P2SEM: Tahap Persidangan;

Kasus Pasar Simangunan: Pelimpahan Tahap II; Kasus Iglas:

Pelimpahan Tahap II

5. Kejati Sumatera Utara = Kasus proyek pembaruan

agraria: Pelimpahan Ke Pengadilan Negeri; Kasus Pelindo:

Pelimpahan ke Pengadilan Negeri

6. Kejati Sumatera Selatan = Kasus UNSRI: Pelimpahan ke

Pengadilan Negeri

7. Kejati Jawa Tengah = Penyalahgunaan dana PNBP

Politeknik Kesehatan Semarang Tahun 2008: Pelimpahan

Perkara ke Pengadilan Negeri


10/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P7A4] Mengkoordinasi

upaya inventarisasi seluruhperaturan perundangan

yang menghambatpelaksanaan program dilapangan

Kementerian

KoordinatorPOLHUKAM

Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Hukum danHAM

Pelaksanaan

koordinasiinventarisasi

peraturanperundang-undangan yang

menghambat

pelaksanaanprogram dilapangan

TARGET :

Peraturan perundang-undangan yang

menghambat pelaksanaanprogram di lapanganteridentifikasi dan

terinventarisasi paling

lambat 30 Desember 2009

TARGET H-100: Peraturan perundang-

undangan yang menghambat pelaksanaanprogram di lapangan teridentifik asi

dan terinventarisasi paling lambat 30Desember 2009

H-100: 100% Telah diinventarisasi dan dibatalkan 715 Perda yang

menghambat pelaksanaan program di lapangan

[P7A5] Penyusunan RUU

tentang KomponenCadangan PertahananNegara

Kementerian

Pertahanan


POLHUKAM, SekretarisNegara, Tentara NasionalIndonesia, Kementerian

Hukum dan HAM

Kesiapan

Administrasi(Ampres)penyelesaian

tentang RUUKomponen

CadanganPertahanan Negara

TARGET :

Tersusunnya konsep untukpermohonan Amprestentang RUU Komponen

Cadangan Pertahanannegara

TARGET H-100: RUU Komponen Cadangan

Pertahanan Negara

H-100: 100% RUU Komponen Cadangan Pertahanan telah siap

untuk ditandatangani Presiden melalui Seskab.

[P8] Peningkatan kemampuan pertahanan & keamanan negara

[P8A1] Penyusunan

cetakbiru minimumessential force yangmeliputi:

- alutsista (ad/al/au) - SDM - sarpras

- kod al

Kementerian

Pertahanan

Kementerian Negara

Perencanaan PembangunanNasional BAPPENAS,Tentara Nasional Indonesia,

Kementerian Keuangan,Kementerian Negara BadanUsaha Milik Negara

Tersusunnya cetak

biru minimumessential force yangmeliputi: alutsista

(AD/AL/AU), SDM,Sarpras dan Kodal

TARGET:

Cetak biru minimumessential force tersusunsebelum Februari 2010

TARGET H-100: Cetak biru minimum

essential force tersusun sebelum Februari2010

H-100: 100% Permenhan tentang MEF, naskah dalam proses

penjillidan.

[P8A2] Revitalisasi sumberpengadaan:

- industri strategis dalamnegeri

- kemitraan dengan luar

negeri

KementerianPertahanan

Kementerian Keuangan,Kementerian Negara

Perencanaan PembangunanNasional BAPPENAS,Tentara Nasional Indonesia,

Kementerian Negara BadanUsaha Milik Negara

Sumber pengadaanuntuk peningkatan

kemampuanpertahanan dankeamanan negara

teridentifikasi untukdirevitalisasi

TARGET:Dokumen rencana

revitalisasi pengadaan baiklewat industri strategisdalam negeri maupun

kemitraan luar negeri

TARGET H-100: Dokumen rencanarevitalisasi pengadaan baik lewat industri

strategis dalam negeri maupun kemitraanluar negeri

H-100: 100% Rancangan Perpres KKIP sudah disampaikan keSeskab untuk ditandatangani oleh Presiden.

[P8A3] Penyusunan skimanggaran multiyears (3renstra)


Kementerian NegaraPerencanaan PembangunanNasional BAPPENAS,

Kementerian Keuangan,Kementerian Negara BadanUsaha Milik Negara, Tentara

Nasional Indonesia

Tersusunnya skimanggaran multiyears(3 renstra)

TARGET :Dokumen skim anggaranmultiyears (3 renstra) selesai

TARGET H-100: Dokumen skim anggaranmultiyears (3 renstra) selesai

H-100: 100% Skim penganggaran multiyears (3 Renstra) bagiIndustri Pertahanan Dalam Negeri sudah terdapatdalam Perpres yang diajukan ke Sekab, telah selesai.

(terdapat dalam Rencana Aksi P8A2)


11/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P8A4] Pengembalian

sukarela WNI asal Papua& Papua Barat ke wilayah

NKRI sebanyak 320 orang

Kementerian Luar

Negeri


POLHUKAM, KementerianHukum dan HAM,

Kementerian Kesehatan,Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi,

Kementerian Perhubungan,

Kepolisian RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia, Badan Intelejen

Negara, Pemda

WNI asal Papua

dan Papua Baratkembali dengan

sukarela ke wilayahNKRI

TARGET :

320 WNI asal Papua danPapua Barat kembali

dengan sukarela ke wilayahNKRI

TA RG ET H -1 00 : Te rc ap ai H -1 00 : 1 00 % R eal is as i WN I d ar i Pap ua d an Pap ua B ara t y an g

direpatriasi ke wilayah NKRI sebanyak 334 orang.Mengingat masih terdapatnya WNI yang berada di

PNG dan berkeinginan untuk direpatriasi ke Papuadan Papua Barat, program repatriasi sukarela ini tetapterus dilaksanakan.

[P8A5] Pembentukananggota Tim PengendaliPelaksanaan Pengalihan

Aktivitas Bisnis TNI sesuaikeputusan Menhannomor:

KEP/190/M/X/2009 tanggal21 Oktober 2009


Kementerian NegaraPerencanaan PembangunanNasional BAPPENAS,

Kementerian Keuangan,Sekretaris Negara,

Kementerian KoordinatorPOLHUKAM, Kementerian

Negara Badan Usaha MilikNegara, Tentara NasionalIndonesia

TerbentuknyaTim PengendaliPelaksanaan

Pengalihan AktivitasBisnis TNI

TARGET :Tim Pengendali PelaksanaanPengalihan Aktivitas Bisnis

TNI terbentuk dan siapbertugas mulai 2 Januari

2010

TARGET H-100: Tim PengendaliPelaksanaan Pengalihan Aktivitas BisnisTNI terbentuk dan siap bertugas mulai 2

Januari 2010

H-100: 100% Tim Pengendali Pelaksanaan Pengalihan AktivitasBisnis TNI telah mulai bertugas.

[P8A6] Penyelesaianpenyusunan peraturanMenkeu & peraturan

Panglima TNI yangdikoordinasikan olehTimnas Pengalihan

Aktivitas Bisnis TNI


Kementerian NegaraBadan Usaha MilikNegara, Sekretaris Negara,

Kementerian KoordinatorPOLHUKAM, TentaraNasional Indonesia,


Nasional BAPPENAS,Kementerian Keuangan

Selesainyapenyusunanperaturan Menkeu

& peraturanPanglima TNI yangdikoordinasikan

oleh TimnasPengalihan Aktivitas

Bisnis TNI

TARGET :Terbitnya Peraturan Menkeudan Panglima TNI untuk

pengalihan aktivitas bisnisTNI

TARGET H-100: Terbitnya PeraturanMenkeu dan Panglima TNI untukpengalihan aktivitas bisnis TNI

H-100: 100% Permenkeu telah ditandatangani oleh Menkeutanggal 29 Januari 2010

[P9] Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

[P9A1] Pelaksanaanreformasi birokrasi yang

progresif berdasarkan

Program Aksi ReformasiBirokrasi 2010-2011 yangditerbitkan Januari 2010

KementerianNegara

Pendayagunaan

Aparatur Negaradan ReformasiBirokrasi

Kementerian KoordinatorPOLHUKAM

Terlaksananyalangkah awal

menuju reformasi

birokrasi yangprogresif

TARGET :Terbitnya Dokumen

Program Aksi Reformasi

Birokrasi pada 2 Januari2010

TARGET H-100: Terbitnya DokumenProgram Aksi Reformasi Birokrasi pada 2

Januari 2010

H-100: 100% Rancangan Perpres tentang Grand Design dan RoadMap Reformasi Birokrasi (GDRMRB) 2010-2025 telah

selesai dan telah dikirim ke Presiden pada 7 Januari

2010.


12/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

TARGET :

Reformasi birokrasi yangprogresif dilaksanakan

mulai 15 Januari 2010

TARGET H-100: Reformasi birokrasi yang

progresif dilaksanakan mulai 15 Januari2010

H-100: 100% Sesuai penjelasan Kemenneg PAN & RB, target

ini bernaung di bawah program Wapres karenamenyangkut keseluruhan Kementerian dan Lembaga.

Kemenneg PAN & RB mencatat penyelesaian 7Rancangan RPP yang sudah dimajukan ke Presidenuntuk Reformasi Birokrasi yang progresif, sehingga

setara 100%.

[P9A2] Memulai tindaklanjut yang diperlukan

dalam rangka pelaksanaanUndang-Undang

Pengadilan Tipikor

KementerianHukum dan HAM

Komisi PemberantasanKorupsi, Kejaksaan Agung,


Terlaksananyatindak lanjut yang

diperlukan dalampelaksanaan UU

Tipikor

TARGET :Pembentukan Pengadilan-

pengadilan Tipikor di 33ibukota provinsi dimulai

pada 15 Januari 2010

TARGET H-100: pembentukan Pengadilan-pengadilan Tipikor di 33 ibukota provinsi

dimulai pada 15 Januari 2010

H-100: 100% Secara bertahap sudah disiapkan untuk dibentukpada setiap ibukota provinsi. Tetapi Mahkamah

Agung meminta waktu untuk penyediaan danpenempatan hakim.

[P10] Peningkatan efektifitas otonomi daerah

[P10A1] Menyiapkan

prosedur, mekanisme danlangkah-langkah untuk

evaluasi menyeluruhterhadap pemekarandaerah

Kementerian

Dalam Negeri


POLHUKAM

Tersusunnya

prosedur,mekanisme dan

langkah-langkahuntuk evaluasimenyeluruh

terhadap

pemekaran daerah

TARGET :

Dokumen tentang prosedur,mekanisme dan langkah-

langkah untuk evaluasimenyeluruh terhadappemekaran daerah selesai

TARGET H-100: Dokumen tentang

prosedur, mekanisme dan langkah-langkahuntuk evaluasi menyeluruh terhadap

pemekaran daerah selesai

H -1 00 : 1 00 % - Instrumen Evaluasi Evaluasi Daerah Otonomi Baru

(DOB) berupa Rancangan Permendagri tentangTata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan

DOB.- Grand Strategy/Strategi Dasar Penataan Daerah

(GSPD/Stradtada) sampai dengan tahun 2025

sudah selesai.

[P10A2] Menyiapkan

konsep pengkajian ulangdalam rangka peningkatan

efektifitas pelaksanaanotonomi daerah, termasukotonomi khusus

Kementerian

Dalam Negeri


POLHUKAM

Tersusunnya konsep

pengkajian ulangdalam rangka

peningkatanefektifitaspelaksanaan

otonomi daerah,termasuk otonomi

khusus

TARGET :

Dokumen konsepsi danrencana pengkajian ulang

dalam rangka peningkatanefektifitas pelaksanaanotonomi daerah, termasuk

otonomi khusus selesai

TARGET H-100: Dokumen konsepsi dan

rencana pengkajian ulang dalam rangkapeningkatan efektifitas pelaksanaan

otonomi daerah, termasuk otonomi khususselesai

H -1 00 : 1 00 % - Materi peraturan pelaksanaan UU 32/2004: RPP

Tatib DPRD sudah disampaikan ke Setneg tanggal 4Des 2009; RPP ttg Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah diWilayah Provinsi disampaikan ke Setneg tanggal21 Des 2009.

- Penyelesaian peraturan pelaksanaan UU 11/2006ttg Pemerintahan Aceh: RPP ttg Pelimpahan

Kewenangan Kepada Dewan Kawasan Sabangsudah dikirim ke Setneg tanggal 4 Jan 2010;R. Perpres ttg Kerjasama Pemerintahan Aceh

dengan Badan/Lembaga di Luar Negeri dikirim keSetkab tanggal 4 Jan 2010. Dokumen pendukung

penerbitan Surat Presiden kepada DPR-RI

perihal Pembahasan RUU ttg Keistimewaan DIYdisampaikan ke Setneg tanggal 29 Des 2009.


13/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P10A3] Mengevaluasi

sistem dan pelaksanaanpemilihan kepala daerah

(pilkada)

Kementerian

Dalam Negeri


POLHUKAM

Dilakukan

evaluasi awalterhadap sistem

dan pelaksanaanpemilihan kepaladaerah (pilkada)

TARGET :

Dokumen hasil evaluasidan pengkajian awal sistem

dan pelaksanaan pemilihankepala daerah (pilkada)

TARGET H-100: Dokumen hasil evaluasi dan

pengkajian awal sistem dan pelaksanaanpemilihan kepala daerah (pilkada) selesai

disusun, yang meliputi:1. Draft landasan hukumpenyelenggaraan Pilkada serentak di

seluruh wilayah Indonesia atau serentakdilakukan dengan basis provinsi.

2. Draft RUU Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah.

H-100: 100% Target tercapai di H75

[P10A4] Mengevaluasi

sistem dan meningkatkanefektifitas penggunaandana perimbangan daerah

Kementerian

Dalam Negeri

Kementerian Keuangan,


Dilakukan evaluasi

awal terhadapsistem penggunaandana perimbangan

daerah

TARGET :

Dokumen hasil evaluasi,kajian dan rekomendasiuntuk meningkatkan

efektifitas penggunaandana perimbangan daerah

TARGET H-100: Finalisasi dokumen hasil

evaluasi, kajian dan rekomendasi untukmeningkatkan efektifitas penggunaandana perimbangan daerah

H-100: 100% Bahan kajian final sudah selesai.

[P10A5] Mengembangkan

konsep peningkatankapasitas aparaturpemerintah daerah

Kementerian

NegaraPendayagunaanAparatur Negara

dan Reformasi

Birokrasi

Kementerian Dalam Negeri,


Tersusunnya konsep

peningkatankapasitas aparaturpemerintah daerah

TARGET :

Dokumen konseppeningkatan kapasitasaparatur pemerintah daerah

melalui proses pelatihan

dan pembinaan tersusun

TARGET H-100: Dokumen konsep

peningkatan kapasitas aparaturpemerintah daerah melalui prosespelatihan dan pembinaan tersusun

H-100: 100% Rancangan Perpres telah selesai dan disampaikan ke

Setneg/Setkab pada tanggal 6 Januari 2010, dengansurat Mendagri No. 188.31/25/SJ.


14/51

BIDANG PEREKONOMIAN


15/51

BIDANG PEREKONOMIAN 14 Tercapai Tidak Tercapai



KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P11] Ketersediaan Lahan dan Keterpaduan Tata Ruang

[P11A1] Review sinkronisasikebijakan dan peraturan

perundang-undangan yangterkait dengan tata ruang

KementerianKoordinator Bidang

Perekonomian

Kementerian Hukumdan HAM, Kementerian

Kehutanan, KementerianPekerjaan Umum,

Kementerian Perhubungan,

Kementerian Dalam Negeri,Sekretaris Negara

Terselesaikannyahasil review

mengenai kebijakandan peraturan

perundang-

undangan terkaitdengan tata ruangyang tidak sinkron

TARGET : Dokumen yangberisi tentang kebijakan

dan peraturan perundang-undangan terkait dengan

tata ruang yang tidak

sinkron

TARGET H-100: Penetapan Rekomendasiterhadap kebijakan dan peraturan

perundang-undangan terkait dengantata ruang yang tidak sinkron oleh Badan

Koordinasi Penataan Ruang Nasional

H-100: 150% Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelesaian KonflikPenataan Ruang sebanyak lima buah. Substansi

kelima rekomendasi kebijakan tersebut telahdiakomodir dalam RPP Penyelenggaraan Penataan

Ruang (PPR) yang saat ini telah berada di Setne g

untuk ditetapkan menjadi PP.

[P11A2] Penyusunan RevisiKeputusan Kepala BPN

Nomor 1/2005 tentangStandar Prosedur Operasi

Pengaturan dan Pelayanan(SPOPP) Pertanahandan Peraturan Kepala

BPN RI Nomor 6/2008tentang Penyederhanaan

dan Percepatan SPOPPPertanahan untuk Jenis

Pelayanan Pertanahan

Lainnya

Badan PertanahanNasional


Negara dan ReformasiBirokrasi

Tersusunnya RevisiKeputusan Kepala

BPN Nomor 1/2005tentang Standar

Prosedur OperasiPengaturan danPelayanan (SPOPP)

Pertanahandan Peraturan

Kepala BPN RINo.6/2008 tentang

Penyederhanaan

dan PercepatanSPOPP Pertanahan

untuk JenisPelayanan

Pertanahan Lainnya

TARGET : TersusunnyaRevisi Keputusan Kepala

BPN Nomor 1/2005tentang Standar Prosedur

Operasi Pengaturandan Pelayanan (SPOPP)Pertanahan yang meliputi

kegiatan: PembentukanPokja, Inventarisasi dan

Pengkajian jenis pelayanan,Identifikasi perbedaan

nomenklatur sesuai Perpres

10/2006, PenyusunanDraft Penyempurnaan

SPOPP, Pembahasanpada Sidang Pleno Tim

Proker 100 Hari, Finalisasi,dan Penandatanganan

Peraturan Kepala BPN RItentang Revisi SPOPP

TARGET H-100: PenandatangananPeraturan Kepala BPN RI tentang Revisi

SPOPP

H-100: 100% Terbitnya Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010

Tanggal 25 Januari 2010 Tentang Standar Pelayanandan Pengaturan Pertanahan

[P11A3] PenyelenggaraanPelayanan Online (Online

Service) pada 274 KantorPertanahan Kabupaten/

Kota



Negara dan ReformasiBirokrasi

Terselenggaranyapelayanan online di

274 Kantah

TARGET :- Terpasangnya sistem

jaringan di 274 KantorPertanahan

- Terpasangnya sistemkomunikasi di 274 KantorPertanahan

- Terlaksananyaimplementasi Pelayanan

Online di 274 Kantah - Launching Pelayanan

Online di 274 Kantah

TARGET H-100: Terpasangnya sistem jaringan di 274 Kantor Pertanahan

Terpasangnya sistem komunikasi di 274Kantor Pertanahan

Launching Pelayanan Online di 274 KantorPertanahan

H-100: 100% Launching Pelayanan Online di 274 KantorPertanahan telah dilaksanakan pada tanggal 15

Januari 2010 di Kawasan Berikat Nusantara,Marunda,Cilincing, Jakarta Utara oleh Presiden Republik

Indonesia.


16/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P11A4] Terlaksananya

Pengembangan LARASITA(Layanan Rakyat untuk

Sertipikasi Tanah)

Badan Pertanahan

Nasional

Kementerian Negara

Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi

Birokrasi

Tersedianya sarana,

prasarana & SDMLARASITA untuk 150

Kantor Pertanahan

TARGET : Terlaksananya

Pengembangan LARASITAdi 150 Kantor Pertanahan

yang terdiri dari: - 1 unit KN LARASITA untuk

Kepulauan Seribu,

- 150 unit mobil LARASITA,306 Motor LARASITA,

- Peralatan IT LARASITA di150 Kantah,

- 150 unit alat ukur TotalStation,

- Diklat LARASITA untuk

962 pejabat & systemadministrator Kantor

Pertanahan

TARGET H-100:

- 1 Unit KN LARASITA, - 150 unit Mobil LARASITA,

- 306 unit Motor LARASITA, - Peralatan IT LARASITA di 150 Kantor

Pertanahan,

- 150 unit Total Station, - Diklat LARASITA untuk 962 Peserta,

- Launching LARASITA secara nasional

H-100: 100% Pengadaan 150 unit Mobil LARASITA, 306 unit motor

LARASITA, Peralatan IT LARASITA di 150 KantorPertanahan, dan 150 unit Total Station, serta diklat

LARASITA untuk 962 peserta telah tercapai padaH-75.Launching LARASITA Kapal Motor di Kepulauan

Seribu dan LARASITA di 150 Kantor PertanahanKabupaten/Kota telah dilaksanakan pada tanggal 15

Januari 2010 di Kawasan Berikat Nusantara,Marunda,Cilincing, Jakarta Utara oleh Presiden Republik

Indonesia.

[P11A5] PenyusunanRPP tentang Perubahan

Peruntukan Kawasan Hutan

KementerianKehutanan

Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi,

Kementerian DalamNegeri, Kementerian EnergiSumber Daya Mineral,

Kementerian Pertanian,

Kementerian Hukumdan HAM, KementerianNegara LingkunganHidup, Kementerian

Kelautan dan Perikanan,Kementerian Pekerjaan

Umum, Kementerian NegaraPembangunan Daerah

Tertinggal, SekretarisNegara

a. Penyusunan RPP tentang

Tata Cara PerubahanPeruntukan dan Fungsi

Kawasan Hutan

PenyelesaianRPP tentang Tata

Cara PerubahanPeruntukan dan

Fungsi Kawasan

Hutan

TARGET : PP tentang TataCara Perubahan Peruntukan

dan Fungsi Kawasan Hutanuntuk penyediaan lahan

dalam rangka memenuhi

tuntutan dinamikapembangunan nasional.

TARGET H-100: PP tentang Tata CaraPerubahan Peruntukan dan Fungsi

Kawasan Hutan

H-100: 100% PP No. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukandan Fungsi Kawasan Hutan ditetapkan pada tanggal

22 Januari 2010

b. Penyusunan RPP tentang

Penggunaan KawasanHutan

Penyelesaian

draft RPP tentangPenggunaan

Kawasan Hutan.

TARGET : Draft RPP tentang

Penggunaan KawasanHutan dalam rangka

memenuhi kebutuhanpenyediaan lahan untuk

kepentingan pembangunandi luar kehutanan.

TARGET H-100: Penyampaian Draft Final

RPP tentang Penggunaan Kawasan Hutankepada Presiden.

H-100: 100% Draft final RPP tentang Penggunaan Kawasan Hutan

telah disampaikan kepada Presiden dengan suratMenhut kepada Pre-siden No.S.07 /Menhut-VII/ 2010

tanggal 5 Januari 2010.


17/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P12] Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur

[P12A1] PerubahanPerpres Nomor 67 Tahun

2005 tentang KerjasamaPemerintah dan Badan

Usaha Dalam Penyediaan

Infrastruktur

KementerianNegara

PerencanaanPembangunan

Nasional BAPPENAS

Kementerian PekerjaanUmum, Kementerian

Keuangan, KementerianDalam Negeri, Kementerian

Perhubungan, Kementerian

Energi Sumber DayaMineral, KementerianNegara Badan Usaha MilikNegara

Penyelesaianperubahan Perpres

Nomor 67/2005tentang Kerjasama

Pemerintah dan

Badan UsahaDalam PenyediaanInfrastrukturr

TARGET : Pengesahanoleh Presiden RI terhadap

perubahan Perpres Nomor67/2005 tentang Kerjasama

Pemerintah dan Badan

Usaha Dalam PenyediaanInfrastruktur

TARGET H-100: Perpres tentang perubahanPerpres No.67 tahun 2005

H-100: 100%

[P12A2] Pembentukan

perusahaan pembiayaaninfrastruktur sebagai anak

perusahaan PT Sarana MultiInfrastruktur (SMI)

Kementerian

Keuangan

Kementerian Keua ng an Pend ir ia n

perusahaanpembiayaan

infrastruktur

TARGET : Beroperasinya

secara efektif perusahaanpembiayaan infrastruktur

PT IIFF

TARGET H-100: Soft launching PT IIFF H-100: 100% Soft launching PT IIF telah dilaksanakan pada tanggal

27 Januari 2010 yang bertempat di Gedung BRIII Jalan Jend. Sudirman, Jakarta dan dihadiri oleh

shareholders serta perwakilan pemerintah (Depkeu).

[P12A3] PerubahanKeppres Nomor 80 tahun

2003 tentang PedomanPelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

KementerianNegara

PerencanaanPembangunanNasional BAPPENAS

Kementerian Keuangan,Sekretaris Kabinet

Cakupanpenyempurnaan

Keppres 80/2003mengenai tata carapengadaan barang

dan jasa pemerintah

TARGET : Keppresperubahan atas Keppres

Nomor 80/2003 yangmencakup skemaco-financing dan

mengakomodasi tata carapengadaan hasil industri

kreatif, inovatif, budaya,dan hasil penelitian

laboratorium atau institusipendidikan

TARGET H-100: Tersusunnya RancanganPerpres Perubahan Keppres No. 80 Tahun

2003 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah

H-100: 100% Rancangan Perpres telah selesai disusun setelahdibahas dalam beberapa kali Rakor Perekonomian,

terakhir pada 26 Januari 2010.

Menteri Perekonomian telah menyampaikan

Rancangan Perpres Perubahan Keppres No. 80 Tahun2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

kepada Presiden melalui surat No. S-16/M-EKON/01/2010 ter tanggal 28 Januari 2010.

[P12A4] Penetapanskema co-financing bagi

program pembangunanantara Pemerintah Pusat

dan Daerah (penciptaanownership di daerah) sertaPemerintah dan Swasta/

BUMN (Public PrivatePartnership)


Perekonomian


Nasional BAPPENAS ,Kementerian Keuangan ,

Kementerian Perhubungan, Kementerian PekerjaanUmum ,

Penetapan DewanKomisaris dan

Direksi sertakelengkapan

organisasi anakperusahaan PTSarana Multi

Infrastruktur (PTSMI)

TARGET : TerbentuknyaDewan Komisaris dan

Direksi serta beroperasinyaanak perusahaan PT Sarana

Multi Infrastruktur

TARGET H-100: Soft launching anakperusahaan PT SMI

H-100: 100% Soft launching telah dilakukan pada tanggal 27Januari 2010


18/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penetapan Dewan

Komisaris danDireksi serta

kelengkapanorganisasiPT Penjamin

InfrastrukturIndonesia

TARGET : Terbentuknya

Dewan Komisaris danDireksi serta beroperasinya

PT Penjaminan InfastrukturIndonesia

TARGET H-100: beroperasinya PT

Penjaminan Infrastruktur Indonesia

H-100: 100% Soft launching telah dilakukan pada tanggal 30

Desember 2009

[P13] Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Strategis

[P13A1] Peningkatan

kesehatan lingkunganberupa pembangunansarana air minum di 1.379

lokasi/kawasan bagimasyarakat berpenghasilan

rendah dan pembangunansanitasi masyarakat di 61

lokasi

Kementerian

Pekerjaan Umum

Kementerian Kesehatan Meningkatnya

Cakupan saranaair minum dansanitasi masyarakat

berpenghasilanrendah

TARGET : Sarana air minum

di 1.379 lokasi/kawasan;Sarana sanitasi masyarakatdi 61 lokasi

TARGET H-100: 100 %, Pemberdayaan

terlaksana Air Minum di 1.379 lokasi/kawasan, Sanitasi di 61 lokasi; sedangkanpelaksanaan fisik Air minum di 1.379 lokasi/

kawasan dan Sanitasi di 61 lokasi

H-100: 100% Terlaksananya pemberdayaan Air Minum di 1.026

lokasi/kawasan dan Sanitasi di 61 lokasi; sertaterlaksananya pelaksanaan fisik Air minum di 1.379lokasi/kawasan dan Sanitasi di 61 lokasi

[P13A2] Penyelesaian audit

teknis untuk pengembalian

dan pemastian fungsiembung, waduk, bendungdan bendungan, serta

jaringan irigasi secaraholistik dan terintegrasi

Kementerian

Pekerjaan Umum

Kementerian P er ta nian Penyelesaian

pelaksanaan

audit teknisyang terintegrasimengenai fungsi

embung, waduk,bendung danbendungan, serta

jaringan irigasi

TARGET : Selesai audit

teknis untuk 3357 Daerah

Irigasi (DI), 105 Bendungan/waduk, 400 embung/situ.

TARGET H-100: 100 %, Audit Teknis selesai

di 3357 DI, 105 Bendungan/waduk, 400

embung/situ.

H-100: 100% Audit Teknis selesai di 3.357 DI, 109 Bendungan dan

534 embung/bendung

[P13A3] Peningkatankapasitas jalan lintas di

Sumatera dan Sulawesisepanjang 695 km; sebagaibagian dari pembangunan

jalan lintas Sumatera, Jawa,Bali, Nusa Tenggara Barat,

Nusa Tenggara Timur,

Kalimantan, Sulawesi danPapua sepanjang 19.370km dalam 5 tahun

KementerianPekerjaan Umum

Kementerian PekerjaanUmum

Cakupan kapasitas jalan lintas di

Sumatera danSulawesi

TARGET : 695 km jalan lintasdi Sumatera dan Sulawesi

TARGET H-100: 100%, 695 km jalan lin tas diSumatera dan Sulawesi telah ditingkatkan

H-100: 100% Telah ditingkatkan jalan 365 km di Sumatera dan 335km di Sulawesi


19/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P13A4] Pembentukan

tim penyiapan prasaranapenghubung Jawa-

Sumatera yang bertugasmelakukan studi kelayakan

Kementerian

Pekerjaan Umum

Kementerian Perhubungan Ternbentuknya tim

untuk mengkajikelayakan

pembangunanprasaranapenghubung Jawa-

Sumatera

TARGET : Surat Usulan

Menteri PU mengusulkankonsep Keppres

Pembentukan TimPengkajian KelayakanPembangunan Prasarana

Penghubung Jawa-Sumatera.

TARGET H-100: 100 %, Diterbitkan Keppres

tentang Pembentukan Tim PenyiapanPrasarana penghubung Jawa Sumatera

H-100: 100% 100% selesai penerbitan Keppres No. 36 Tahun 2009

tentang Tim Nasional Persiapan PembangunanJembatan Selat Sunda

[P13A5] Penyelesaian

struktur penampang basahprasarana pengendalian

banjir Banjir Kanal Timur(BKT) Jakarta sehinggadapat mengalirkan air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan

Umum

Penyelesaian

permasalahanyang menghambat

pembangunanprasaranapengendalian banjir

Banjir Kanal Timur(BKT) Jakarta

TARGET : Pembebasan

dan penggalian saluransepanjang 1335 m

TARGET H-100: 100 %, pembebasan dan

galian tanah sepanjang 1335 m, BKT dapatmengalirkan air

H-100: 100% Pembebasan dan galian tanah sepanjang 1.335 m,

BKT telah dapat mengalirkan air

[P13A6] Peningkatan

tingkat hunian rusunawayang sudah/sedangdibangun dari sekitar 40%

menjadi 80% dalam 100

hari dan melakukan kajiulang menyeluruh ataskebijakan pembangunan

dan penghunian rusunawadan rusunami

Kementerian

Negara PerumahanRakyat

Sekretaris Negara,

Kementerian Keuangan,Kementerian PekerjaanUmum, PDAM, Pemda,


Bidang Perekonomian, PLN,Pengadilan TInggi

Meningkatnya

Rusunawa terhunidari sebanyak 40%menjadi 80% atas

Rusunawa siap huni

TARGET : Terhuninya 124

TB Rusunawa dari 155 TBRusunawa siap huni

TARGET H-100: Terhuni 112 s.d. 124 TB H-100: 106%


20/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tersusun

rekomendasipenyempurnaan

kebijakanpembangunandan penghunian

rusunawa damrusunami

TARGET : Teridentifikasinya

permasalahan dantersusunnya substansi

perubahan kebijakanpembangunan danpenghunian Rusunawa dan

Rusunami terkait dengan:a. Pengelolaan Rusunawa

b. Perhitungan tarif sewaRusunawa

c. Pedoman bantuanRusunawa PendidikanTinggi dan Berasrama

d. Pembentukan PPRSRusunami

e. Penghunian danPengalihan Sarusunami

f. Revitalisasi KepPres 22Th 2006

g. Revisi PP 31 Th 2007

h. Revisi PP 38 Th 2008

TARGET H-100: Teridentifikasinya

permasalahan dan tersusunnya substansiperubahan kebijakan pembangunan dan

penghunian Rusunawa dan Rusunamiterkait dengan :a. Pengelolaan Rusunawa

b. Perhitungan tarif sewa Rusunawac. Pedoman bantuan Rusunawa Pendidikan

Tinggi dan Berasramad. Pembentukan PPRS Rusunami

e. Penghunian dan Pengalihan Sarusunamif. Revitalisasi KepPres 22 Th 2006g. Revisi PP 31 Th 2007

h. Revisi PP 38 Th 2008

H-100: 100%

[P13A7] Penyelesaian

penyediaan akses telepondi 32 provinsi, mencakup25.000 desa (DesaBerdering)

Kementerian

Komunikasi danInformatika

Pemda Peningkatan

jangkauan dancakupan aksestelpon di desa

TARGET : 25.000 desa di

32 provinsi mendapatkanakses telepon

TARGET H-100: 25.000 desa di 32 provinsi

mendapatkan akses telepon

H-100: 101% Pada H 100 tanggal 01/02/2010 telah terbangun

telepon di 25.176 desa (capaiannya 100,70% darirencana target total 25.000 desa).

[P13A8] Pencanangan

dukungan kepadaTeknologi Informasi dan

Komunikasi lokal sekaliguspemantapan program

IGOS (Indonesia Go OpenSource)

Kementerian

Komunikasi danInformatika

Kementerian Komunikasi

dan Informatika

Selesainya konsep

dan terlaksananyadukungan

kepada TeknologiInformasi dan

Komunikasi lokalserta pemantapanprogram IGOS

(Indonesia Go OpenSource)

TARGET : Konsep kemajuan

Teknologi Informasi danKomunikasi lokal dan

program IGOS (IndonesiaGo Open Source) selesai

7 Januari 2010 danpencanangan sebelum 1Februari 2010

TARGET H-100: - H-100: 100% Target H 100 telah tercapai pada H 30, dengan

ditetapkannya Peraturan MenKominfo Nomor : 48/PER/M.KOMINFO/11/2009, tgl 23 Nopember 2009


21/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P13A9] Peningkatan

layanan transportasi bagimasyarakat di daerah

tertinggal, terdepan,terluar, dan pasca-konflik

Kementerian

Perhubungan

Kementerian Negara

Pembangunan DaerahTertinggal, Kementerian

Pekerjaan Umum

Cakupan layanan

transportasi yanglebih baik bagi

daerah tertinggal,terdepan, terluar,dan pasca konflik

TARGET : Peningkatan

layanan transportasimasyarakat di daerah

tertinggal, terdepan, terluar,dan pasca konflik

TARGET H-100:

1. 78 unit bus perintis sudah beroperasi didaerah;

2. 6 unit kapal penyeberangan sudahberoperasi di masing-masing lintas;

3. Pemberian subsidi operasional angkutan

jalan perintis sudah terimplementasi;4. Pemberian subsidi operasional

penyeberangan perintis sudahterimplementasi.

H-100: 100% 1. Telah terbangun 100% pembangunan 6 kapal

penyeberangan perintis namun baru 4 kapalpenyeberangan perintis yang telah dikirim

ke lokasi (M aluku Tenggara, Maluku Tengah,Garonggong-Batu licin, Manokwari-Mokmer) dan2 kapal akan di kirim menunggu kondisi cuaca

yang baik.2. Telah dikirim sebanyak 78 Unit Bis perintis di 21

lokasi.3. Pemberian subsidi operasional angkutan jalan

perintis dan angkutan penyeberangan perintissudah dilaksanakan.

[P13A10] Dimulainyaperbaikan sarana dan

prasarana pelabuhanperikanan dengan

mengutamakanpenyediaan sarana air

bersih dan pabrik esoleh pemerintah sertapembenahan sistem

rantai dingin mulai

dari penyortiran di lautsampai dengan di tempatpemasarannya

KementerianKelautan dan

Perikanan

Kementerian PekerjaanUmum

Peningkatancakupan sarana

dan prasarana sertapenyempurnaan

sistem rantai dingindi hulu dan hilir

sesuai dengankebutuhan di setiaplokasi

TARGET : Tersedianya saranadan prasarana sistem rantai

dingin pada 34 lokasisentra perikanan (PPN/

PPP/ PPI/TPI) sesuai dengankebutuhan pada masing-

masing lokasi.

TARGET H-100: Selesainya penyediaansarana prasarana fisik sistem rantai dingin

pada 7 lokasi sentra perikanan (PPI/TPI)

H-100: 100% Jumlah kumulatif s/d Hari ke 100 sebesar 34 lokasi diSentra Perikanan. Pengadaan CCS dilakukan melalui

mekanisme Tugas Pembantuan (TP), Pemda Kab/Kota melalui Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan

kewenangan untuk menentukan lokasi sesuaidengan kebutuhan dan ketersediaan persyaratan

teknis di lokasi dan mendapat rekomendasi dari UnitKerja eselon I terkait. Prov. DKI pada perencanaanawal berlokasi di Muara Angke dan TPI Kalibaru,

Jakarta Utara dialihkan ke PPI Kamal Muara dan

Cilincing, dengan pertimbangan di Muara Angkesudah terbangun coldstorage dengan APBD 2009dan ice storage den gan APBN TA 2007.

[P14] Pengadaan lahan bagi pertanian, perkebunan dan perikanan

[P14A1] PenyusunanRancangan Peraturan

Pemerintah tentangPenertiban Tanah Terlantar

(Revisi PP 36 Thn 1998)


Kementerian Keuangan,Kepolisian Republik

Indonesia, KementerianPertanian, Kementerian

Koordinator POLHUKAM ,Kementerian Dalam Negeri,Kementerian Kehutanan,

Kementerian PekerjaanUmum, Kementerian

Negara Badan Usaha

Milik Negara, BadanKoordinasi PenanamanModal, KementerianNegara Perumahan Rakyat,

Kementerian Hukum danHAM, Sekretaris Negara,

Bank Indonesia

TersusunnyaRancangan

PeraturanPemerintah tentang

Penertiban TanahTerlantar (RevisiPP 36 Thn 1998)

dan RancanganPeraturan Kepala

BPN RI tentang

Pelaksanaan RPPPenertiban Tanahterlantar (JuklakRPP) serta updating

data tanah terlantar.

TARGET : TersusunnyaRancangan Peraturan

Pemerintah tentangPenertiban Tanah Terlantar

(Revisi PP 36 Thn 1998)yang meliputi kegiatan:Perumusan isu-isu strategis,

Penyusunan RPP PenertibanTanah Terlantar, Diskusi

Internal dan Konsinyasi,

Pembahasan RPP denganInstansi Terkait (Interdep),Penyampaian NaskahRPP ke Setneg, serta

Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BPN RI

tentang Pelaksanaan RPPPenertiban Tanah Terlantar

dan updating data tanahterlantar.

TARGET H-100: Terbitnya PP PenertibanTanah Terlantar, Terbitnya Peraturan Kepala

BPN RI tentang Pelaksanaan PP PenertibanTanah Terlantar dan Laporan Akhir Data

Tanah Terlantar

H-100: 100% Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan

Pendayagunaan Tanah Terlantar dan PeraturanKepala BPN RI No. 4 Tahun 2010 Tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan TanahTerlantar (Proses Calling Team Hukum BPN RI untuk

disalin/digandakan sesuai naskah aslinya), besertalaporan data tanah terlantar.


22/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P14A2] Penyusunan Revisi

Peraturan Pemerintahtentang Tarif atas PNBP

yang berlaku pada BPN RI

Badan Pertanahan

Nasional

Kementerian Keuanga n Tersusunnya

Revisi PeraturanPemerintah tentang

Tarif atas PNBP yangberlaku pada BPN RIyang diharmonisasi

dengan DepartemenKeuangan

TARGET : Tersusunnya Revisi

Peraturan Pemerintahtentang Tarif atas PNBP

yang berlaku pada BPN RIyang meliputi kegiatan:Sinkronisasi seluruh pasal,

Pemasukan substansibaru, Diskusi Internal dan

Konsinyasi, Harmonisasi RPPdengan Depkeu

TARGET H-100: Terbitnya Peraturan

Pemerintah tentang Tarif atas PNBP yangberlaku pada BPN RI

H-100: 100% Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2010

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan

Nasional telah diterbitkan

[P15] Iklim investasi pertanian dan perikanan

[P15A1] Penyusunan PPtentang Pertanian Pangan

Skala Luas (Food Estate)

KementerianPertanian

Kementerian Perindustrian,Kementerian Perdagangan,

Kementerian Keuangan,Kementerian Negara Badan

Usaha Milik Negara

Penyelesaianpenyusunan Perpres

tentang PertanianPangan Skala Luas

(Food Estate)

TARGET : PP tentangPertanian Pangan Skala

Luas (Food Estate)

TARGET H-100: PP tentang PertanianPangan Skala Luas (Food Estate) telah

selesai

H-100: 100%

[P15A2] Pencanangan FoodEstate di Merauke


Kementerian Dalam Negeri Selesainya konsepdan terlaksananyaFood Estate di

Merauke

TARGET : Konseppengembangan Food Estatedi Merauke selesai 7 Januari

2010 dan pencanangan

sebelum 1 Februari 2010

TARGET H-100: Konsep pengembanganFood Estate di Merauke selesai 7 Januari2010 dan pencanangan sebelum 1 Februari

2010

H-100: 100% Tanggal 21 Januari 2010 telah diselenggarakankunjungan lapang oleh Tim Pusat dan daerah yangterkait dengan Program Food Estate antara lain: Staf

Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Wakil

Menko Perekonomian, Wakil dari Kementrian PU(Ditjen SDA dan Ditjen Penataan Ruang), Wakil dariKementrian Pertanian (Ditjen PLA, Ditjen TP, Litbang,

Ditjen Bun), SKPD Tk Propinsi (Dinas PertanianTP, Dinas Kehutanan, Dinas PU), SKPD Kabupaten(Bappeda, Dinas Lingkup Kab. Merauke).

Tanggal 22 Januari 2010 diadakan rapat ko ordinasiPerencanaan Food Estate dihadiri oleh Pusat, Daerah

dan calon investor.Hasil pertemuan di Merauke akan ditindaklanjuti

dengan Rapat Koordinasi yang difasilitasi oleh StafKhusus Presiden Bidang Pertanian dan Energi padatanggal 25 Januari 2010.

Menteri Pertanian telah mengirim surat kepadaPresiden perihal Pencanangan Usaha Budidaya

Tanaman Skala Luas (food estate) di Merauke.

Pencanangan belum dapat dilakukan karena adapersyaratan teknis yang masih harus dipastikan.


23/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P15A3] Pencanangan

program peningkatan dayasaing dan nilai tambah

produk pertanian denganpemberian insentif bagitumbuhnya industri

perdesaan berbasis produk

Kementerian

Pertanian

Kementerian Perindustrian Selesainya konsep

dan terlaksananyapencanangan

programpeningkatan dayasaing dan nilai

tambah produkpertanian dengan

pemberian insentifbagi tumbuhnya

industri perdesaanberbasis produk

TARGET : Konsep

peningkatan daya saingdan nilai tambah produk

pertanian denganpemberian insentif bagitumbuhnya industri

perdesaan berbasis produkselesai 7 Januari 2010 dan

pencanangan programsebelum 1 Februari 2010

TARGET H-100: Konsep peningkatan

daya saing dan nilai tambah produkpertanian dengan pemberian insentif

bagi tumbuhnya industri perdesaanberbasis produk selesai 7 Januari 2010 danpencanangan program sebelum 1 Februari

2010

H-100: 100% Konsep 100% final, telah diserahkan kepada Presiden

RI tgl 7 Januari 2010.

[P16] Kesinambungan swasembada pangan

[P16A1] Penyusunan CetakBiru Swasembada Pangan

tahap ke-2 untuk kedelai, jagung, gula dan daging

sapi


Kementerian Pertanian Penyelesaian CetakBiru Swasembada

Pangan tahap ke-2

TARGET : Cetak BiruSwasembada Pangan tahap

ke-2 untuk kedelai, jagung,gula dan daging sapi

TARGET H-100: Cetak Biru SwasembadaPangan tahap ke-2 untuk kedelai, jagung,

gula dan daging sapi telah selesai

H-100: 100% Blue print Swasembada Daging Sapi 2014 diserahkanke Menteri Pertanian. Cetak Biru Swasembada Gula

Nasional; Buku Road Map Jagung dan Kedelai telahselesai.

[P17] Jaminan pasokan energi

[P17A1] Pemenuhan BBMdalam negeri khususnyauntuk Indonesia bagian

timur

Kementerian EnergiSumber DayaMineral

Kementerian Keuangan ,Kementerian Negara BadanUsaha Milik Negara

Ketersediaan BBMdalam negerikhususnya untuk

Indonesia bagiantimur

TARGET : Kebutuhan BBMdalam negeri khususnyauntuk Indonesia bagian

timur dapat terpenuhi

TARGET H-100: Kebutuhan BBM dalamnegeri khususnya untuk Indonesia bagiantimur dapat terpenuhi

H-100: 100% Kebutuhan BBM Dalam Negeri Khususnya untukIndonesia Bagian Timur dapat terpenuhi secaramemadai dan terjangkau melalui kebijakan:

1. Pemberlakuan harga yang sama untuk seluruhIndonesia pada tingkat lembaga penyalur

termasuk APMS;2. Revitalisasi infrastruktur dan pola distribusi BBM

untuk Indonesia Bagian Timur;

3. Alokasi BBM untuk setiap wilayah/Kabupaten/Kotatelah selesai disusun;

4. Meningkatkan koordinasi pengawasanpendistribusian BBM dengan instansi terkait

termasuk Pemda.

[P17A2] Perencanaan

pasokan gas bumi untuk

keperluan domestik

Kementerian Energi

Sumber Daya

Mineral

Kementerian Keuangan ,

Kementerian Negara Badan

Usaha Milik Negara

Penyelesaian

rencana pasokan

gas bumi untukkeperluan domestik

TARGET : Rencana pasokan

gas bumi yang mencakup

kebijakan untuk menjagapemenuhan kebutuhan gasdomestik

TARGET H-100: Rencana pasokan gas bumi

yang mencakup kebijakan untuk menjaga

pemenuhan kebutuhan gas domestik(100 %)

H-100: 100% 1. Neraca Gas Bumi Indonesia 2010-2025 telah

disusun dan disetujui oleh Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral pada tanggal 1 Januari 2010.2. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi

Gas Bumi Nasional Tahun 2010-2025 telah selesai

disusun dan ditetapkan dengan KeputusanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0225K/11/MEM/2010 tanggal 27 Januari 2010.

3. Telah selesai disusun Kebijakan Penetapan AlokasiDan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan

Kebutuhan Dalam Negeri melalui PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 03

Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.


24/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P17A3] Penerbitan PP dan

Peraturan Menteri ESDMtentang Pasokan batubara

Dalam Negeri (DMO)

Kementerian Energi

Sumber DayaMineral


Kementerian NegaraBadan Usaha Milik Negara,

Kementerian Hukum danHAM, Sekretaris Negara

Cakupan PP dan

Peraturan MenteriESDM tentang

Pasokan batubaraDalam Negeri (DMO)

TARGET : PP dan Peraturan

Menteri ESDM tentangPasokan batubara Dalam

Negeri (DMO) yangmencakup kebijakan untukmenjaga pemenuhan

kebutuhan batubara dalamnegeri

TARGET H-100: PP dan Peraturan Menteri

ESDM tentang Pasokan batubara DalamNegeri (DMO) yang mencakup kebijakan

untuk menjaga pemenuhan kebutuhanbatubara dalam negeri

H-100: 100% 1. PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara telah selesai.2. Permen ESDM No. 34 Tahun 2009 tentang

Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral danBatubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri telahditerbitkan pada tanggal 31 Desember 2009.

[P17A4] Penerbitan Perpres

tentang Proyek PercepatanPembangunan Pembangkit

Tenaga Listrik 10.000 MWTahap II

Kementerian Energi

Sumber DayaMineral



Sekretaris Kabinet

Penyelesaian

Perpres tentangProyek Percepatan

PembangunanPembangkit TenagaListrik 10.000 MW

Tahap II

TARGET : Perpres tentang

Proyek PercepatanPembangunan Pembangkit

Tenaga Listrik 10.000 MWTahap II

TARGET H-100: Perpres tentang Proyek

Percepatan Pembangunan PembangkitTenaga Listrik 10.000 MW Tahap II

H-100: 100% 1. Perpres No. 4 tahun 2010 tentang Penugasan

Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)untuk Melakukan Percepatan Pembangunan

Pembangkit Tenaga Listrik Yang MenggunakanEnergi Terbarukan, Batubara, dan Gas telahditerbitkan tanggal 8 Januari 2010.

2. Sebagai tindak lanjut Perpres No. 4 tahun 2010tersebut, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri

ESDM No. 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik yangMenggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara

dan Gas serta Transmisi Terkait Tanggal 27 Januari2010.

[P18] Sistem harga energi yang kompetitif [P18A1] Penerbitan Perpres

tentang Harga PatokanPembelian Listrik DariPanas Bumi (Telah diubah

menjadi Permen ESDMsesuai dengan SK Menko

Perekonomian No.S-90/M.Ekon/11/2009 Tanggal 25

Nopember 2009)

Kementerian Energi

Sumber DayaMineral


Kementerian Perindustrian,Kementerian NegaraBadan Usaha Milik Negara,

Sekretaris Kabinet

Penyelesaian

Permen tentangHarga PatokanPembelian Listrik

Dari Panas Bumi

TARGET : Permen ESDM

tentang Harga PatokanPembelian Listrik Dari PanasBumi

TARGET H-100: Perpres tentang Harga

Patokan Pembelian Listrik Dari Panas Bumi

H-100: 100% Telah ditetapkan Permen ESDM No. 32 Tahun 2009

tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrikoleh PT PLN (persero) dari pembangkit listrik tenagaPanas Bumi pada tanggal 4 Desember 2009. Harga

patokan tertinggi yang dipergunakan sebagai dasardalam kelayakan WKP (Wilayah Kerja Pertambangan)

Panas Bumi yang akan dilaksanakan oleh PemerintahDaerah adalah sebesar sebesar US$ 9,7 cent/ kWh.


25/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[P19] Ketahanan energi

[P19A1] Perumusan

penyelesaian permasalahanPPA di tingkat korporat

PT PLN

Kementerian Energi

Sumber DayaMineral

Kementerian Keuangan ,

Kementerian Negara BadanUsaha Milik Negara

Tersusunnya

rumusanpenyelesaian

permasalahan PPAdi tingkat korporatPT PLN

TARGET : Rumusan

kebijakan untukmenyelesaikan secara

tuntas permasalahan PPA ditingkat korporat PT PLN

TARGET H-100: Rumusan kebijakan untuk

menyelesaikan secara tuntas permasalahanPPA di tingkat korporat PT PLN

H-100: 100% Rapat Wapres 18 Januari 2010 memutuskan agar

PT PLN (Persero) menyelesaikan kontrak IPP yangmengalami kendala secara korporat, dengan

demikian penyelesaian IPP terkendala tidakmemerlukan Perpres dan hal ini sesuai denganmasukan Sekretariat Kebinet.

Terkait hasil rapat Wapres tersebut, MESDM telahmenyampaikan surat kepada Kepala UKP4 tanggal 19

Januari 2010.KESDM cq Dirjen LPE telah men girim surat kepada

Direktur Utama PT PLN (Persero) tanggal 19 Januari2010 dengan tembusan MESDM dan BPKP mengen aipenyelesaian permasalahan PPA sesuai dengan hasil

rapat Wapres dimaksud.Pada tanggal 27 Januari 2010 Menko Bidang

Perekonomian telah menyampaikan surat keSekretariat Kabinet tentang pembatalan Perpres

Penyelesaian IPP terkendala.

[P19A2] Penuntasan

reorganisasi PLN dan

Pertamina

Kementerian

Negara Badan

Usaha Milik Negara

Kementerian Energi Sumber

Daya Mineral

Penyelesaian

restrukturisasi PLN

dan Pertamina

TARGET : Restrukturisasi

PLN dan Pertamina selesai

secara menyeluruh

TARGET H-100: Restrukturisasi PLN dan

Pertamina selesai secara menyeluruh

H-100: 100% Penetapan organisasi dalam rangka restrukturisasi

PLN dan Pertamina sudah selesai

[P19A3] Pemanfaatan

coal bed methane melaluipenyusunan perangkatperaturan sehingga bisa

menghasilkan energi padatahun 2011

Kementerian Energi

Sumber DayaMineral

Kementerian Negara

Badan Usaha Milik Negara,Kementerian Keuangan

Penyelesaian dan

cakupan perangkatperaturan mengenaipemanfaatan coal

bed methane

TARGET : Perangkat

peraturan mengenaipemanfaatan coal bedmethane selesai 1 Februari

2010 sehingga bisamenghasilkan energi pada

tahun 2011

TARGET H-100: Perangkat peraturan

mengenai pemanfaatan coal bed methaneselesai 1 Februari 2010 sehingga bisamenghasilkan energi pada tahun 2011

(100 %)

H-100: 100% Rapat Wapres tanggal 18 Januari 2010 memutuskan

bahwa Inpres tentang CBM tidak diperlukan dancukup diterbitkan Pedoman Pengusahaan CBM danpenyesuaian term and conditions kontrak CBM.

MESDM telah menyampaikan surat kepada KepalaUKP4 tanggal 19 Januari 2010 dalam rangka

penegasan bahwa Inpres tidak perlu diterbitkan.Sebagai tindak lanjut dari Pedoman Pengusahaan

CBM dan penyesuaian term and condition kontrakCBM, telah disusun Roadmap Pemanfaatan GasMetana Batubara (GMB) 2009-2025 (disesuaikan

dengan aturan yang ada di PT PLN).

[P20] Pengalihan sistem subsidi: BBM, pupuk, dan listrik [P20A1] Perumusanpengalihan sistem subsidi:

BBM, pupuk dan listrik


Perekonomian


Kementerian Energi SumberDaya Mineral, KementerianKeuangan, Kementerian

Pertanian

Penyelesaiankonsep kebijakan

pengalihan sistemsubsidi

TARGET : Konsep kebijakanpengalihan sistem subsidi

BBM

TARGET H-100: Konsep kebijakanpengalihan sistem subsidi BBM, pupuk

dan listrik

H-100: 103% Telah selesai disusun Road Map Pengurangan SubsidiBahan Bakar Minyak.


26/51




KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN


%


1 2 3 4 5 6 7 8 9

TARGET : Konsep kebijakan

pengalihan sistem subsidilistrik

TARGET H-100: Konsep kebijakan

pengalihan sistem subsidi BBM, pupukdan listrik

H-100: 103% Telah selesai disusun Road Map Rasionalisasi Subsidi

Listrik.

TARGET : Konsep kebijakan

pengalihan sistem subsidipupuk.

TARGET H-100: Subsidi Pupuk: Draft model

penyaluran Subsidi pupuk

H-100: 100% Telah selesai disusun alternatif penyempurnaan

kebijakan subsidi pupuk.

[P21] Pengembangan Energi Terbarukan Nasional[P21A1] Pemberian FasilitasPerpajakan terhadap

pemanfaatan energiterbarukan (renewableenergy)

KementerianKeuangan

Kementerian NegaraLingkungan Hidup,

Kementerian Energi SumberDaya Mineral, KementerianPerindustrian

PenyelesaianPeraturan Menteri

Keuangantentang Insentifpemanfaatan energi

terbarukan

TARGET : Terbitnya PMKtentang Pemberian Insentif

Perpajakan sektor energiterbarukan

TARGET H-100: 100%Menyusun dan merumuskan PMK tentang

Pemberian Insentif Perpajakan sektorenergi terbarukan

H-100: 100% Telah diterbitkan Peraturan Menteri KeuanganNomor-21/PMK.011/2010 Tanggal 28 Januari

2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan danKepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan SumberEnergi Terbarukan

[P22] Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

[P22A1] Penyediaan danapenjaminan untuk KUR

dalam APBN sebesar Rp. 2triliyun pertahun


Perekonomian

Kementerian Pertanian,Kementerian Kelautan dan

Perikanan, KementerianPerindustrian, KementerianPerdagangan, Kementerian

Dalam Negeri, KementerianNegara Badan Usaha Milik

Negara, KementerianKeuangan, Kementerian

Negara Koperasi dan UKM

Penyelesaianperangkat

pendukungpenyediaan danapenjaminan untuk

KUR dalam APBN

TARGET : Perangkatpendukung yang dapat

menjamin terlaksananyapenyediaan danapenjaminan untuk KUR

dalam APBN sebesar Rp. 2triliyun pertahun

TARGET H-100: Perangkat pendukungyang dapat menja

Documents

Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h