CLINICAL SCIENCE SESSION (CSS) HUKUM KESEHATAN
Disusun oleh: Nadia Sabrina Firla Rachmina Irvan Ariko Rahmat
Putra Kharina Anjarsari
Preseptor: drg. Nita Gianita, SH., MH.Kes
UN I VE R
S ISLAM TA BA SIUN G ND
UL TA S
T K EDOK
SMF ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN RS BHAYANGKARA SARTIKA ASIH
BANDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG 2011
RA NE
FAK
BAB I HUKUM KESEHATAN 1.1 Definisi Hukum adalah peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur
pergaulan hidup dalam masyarakat. Hukum adalah himpunan peraturan
hukum yang mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat
dipaksakan pelaksanaannya. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari
badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup
produktif secara sosial dan ekonomis. Hukum kesehatan menurut
Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua
ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan
pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini
menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap
lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari
pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya,
organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu
pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya.
Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen hukum bidang kesehatan
yang bersinggungan satu dengan yang lainnya, yaitu hukum
kedokteran/ kedokteran gigi, hukum keperawatan, hukum farmasi
klinik, hukum Rumah Sakit, hukum kesehatan masyarakat, hukum
kesehatan lingkungan, dan sebagainya (Konas PERHUKI, 1993). Menurut
Soerjono Soekanto, hukum kesehatan merupakan hukum yang secara
khusus berisikan perangkat, kaidah, maupun keteraturan sikap tindak
yang berkaitan dengan kesehatan. Hukum kesehatan menurut Van der
Mijn adalah hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan
kesehatan yang meliputi perangkat hukum perdata, pidana, dan tata
usaha negara. Menurut Leenen Hukum kesehatan meliputi semua
ketentuan hukum yg langsung berhubungan dengan pemeliharaan
kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum
administrasi dalam hubungannya tersebut. Pula pedoman
internasional, hukum kebiasaan dan juga jurisprudensi yg berkaitan
dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu dan literatur,
menjadi sumber hukum kesehatan. Hukum kesehatan merupakan
seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan
denagn upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan.
Hukum Kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan, yaitu
yang menyangkut asuhan/pelayanan kedokteran (medical care/service).
Jadi dalam arti sempit, hukum kedokteran merupakan hukum kesehatan.
Hukum Kedokteran menurut Fred Ameln, dalam arti luas, yaitu segala
hal yang dikaitkan dengan pelayanan medis, baik dari perawat,
bidan, dokter gigi, laboratorium meliputi ketentuan hukum dibidang
medik. Sedangkan dalam arti sempit, hukum kedokteran itu meliputi
ketentuan hukum yang hanya berhubungan dengan profesi dokter
saja.
1.2 Ruang lingkup Ruang lingkup hukum kesehatan adalah semua
aspek yang berhubungan dengan kesehatan. Sedangkan ruang lingkup
hukum kedokteran adalah semua masalah yang berkaitan dengan
kedokteran Namun, karena masalah kedokteran juga dalam ruang
lingkup kesehatan maka hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum
kesehatan. Ruang lingkup hukum kesehatan dapat dibagi menjadi:1.
Hukum Kesehatan Individu atau biasa disebut sebagai Hukum Pelayanan
Kesehatan
(Hk. Kedokteran). Materi Hukum ini lebih berkaitan dengan
pelaksanaan Profesi. Hukum kesehatan individu yang berupa hukum
kedokteran, hukum keperawatan, hukum kefarmasian, dan hukum
kebidanan.2. Hukum Kesehatan masyarakat adalah Keseluruhan Aturan
Hukum yang mengatur
hubungan antara pemerintah dan Masyarakat, juga hubungan antar
lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan
masyarakat. Hukum kesehatan masyarakat yang berupa hukum keamanan
pangan, hukum epidemi, hukum reproduksi, dan hukum kesehatan
lingkungan. 1.3 Hakekat dan Fungsi Hukum Kesehatan a. Hakekat Hukum
Kesehatan Adalah penerapan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum
administrasi negara. b. Fungsi Hukum Kesehatan Fungsinya antara
lain adalah untuk ketertiban masyarakat, menyelesaikan sengketa di
masyarakat, dan social engineering.
1.4 Sumber Hukum dan Per UU bidang Kesehatan 1.4.1 Dunia
Kesehatan a. Sumpah Hippocrates (460 322 SM) 1.4.2 Internasional a.
Deklarasi Jenewa / World Medical Association (WMA) tahun 1948 b.
Declaration of Human Right United Nation tahun 1968 c.
International Code of Medical Ethic tahun 1949 dan 1968 d.
Deklarasi Helsinki dan WMA 1.4.3 Indonesiaa. b.
Pancasila (sila ke-3) sebagai jiwa/ falsafah UUD 45 UUD 45, Psl
28 H (1) tiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin ,
bertempat tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yg baik
& sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatanc. d.
Perundang-undangan Yurisprudensi yaitu Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah; Keputusan Mentri; Peraturan Mentri Konvensi atau
kebiasaan sebagai peraturan perilaku yang tidak tertulis Doktrin
atau ajaran ilmu pengetahuan yang berupa teori, konsep, norma yang
berupa putusan pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hak yang tetap e.f. g. h.
dapat ditemukan dalam kepustakaan Undang-undang Kesehatan
Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, berisi
peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk peningkatan derajat
kesehatan seluruh anggota masyarakat. Undang-undang kesehatan ini
merupakan produk hukum yang bernuansa luas di bidang kesehatan. HAM
dalam UU Kesehatan
Pengakuan pada pasien untuk menentukan nasibnya sendiri (the
rights of self determination) yang diwujudkan dalam bentuk informed
consent
Pasien berhak menentukan apakah ia akan menerima atau menolak
tindakan medik Imunisasi tidak disebut apakah wajib atau
sukarela
Perundang-undangan di bidang kesehatan1. UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan 2. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit
3. UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran tentang Pengujian
UUPK terhadap UUD45) 4. Berbagai Peraturan Pelaksana Bidang
Kesehatan Peraturan Pemerintah1.
(Putusan MK No. 4/PUU- V/2007
PP No. 1/1998 ttg Masa Bakti dan Praktik dokter/ dokter gigi PP
No. 32/ 1996 ttg tenaga kesehatan
2.
Peraturan Pelaksanaan PerUU Kesehatan 1. Permenkes 1419/2005 ttg
Praktik Dr yg diubah dg No. 512/2007. 2. Kepmenkes 1239/2001 ttg
Registrasi Praktik Perawat 3. Kepmenkes 1363/2001 ttg Registrasi
dan Izin Praktik Fisioterapis 4. Kepmenkes 1392/2001 ttg Registrasi
dan Izin kerja Perawat Gigi 5. KepMenKes No. 900/VII/2002 ( 11
BAB,47 pasal ) : Registrasi dan Bidan. 6. Kepmenkes 679/2003 ttg
Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker 7. Permenkes 867/2004
ttg Registrasi dan Izin Prkatik Terapis Wicara 8. Permenkes 269/08
ttg Rekam Medik. 9. Permenkes 290/08 ttg Informed Consent 10.
Permenkes 159b/III/1998 ttg Rumah Sakit11. KepMenKes No.
496/IV/2005 ttg Pedoman Audit Medik RS.
praktik
Undang-Undang Praktik Kedokteran Berbagai upaya hukum yang
dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada
masyarakat sebagai penerima pelayanan, dokter dan dokter gigi
sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang
sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum.2
Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran
dan kedokteran gigi dirasakan belum memadai selama ini masih
didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan pemerintah,
sedangkan porsi profesi masih kurang.2 Oleh karena itu untuk
menjembatani kepentingan kedua belah pihak serta untuk melakukan
penelitian terhadap kemampuan objektif seorang dokter dan dokter
gigi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan
pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang terdiri atas
Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.2 Dalam menjalankan
fungsinya Konsil Kedokteran Indonesia bertugas melakukan registrasi
terhadap semua dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik
kedokteran, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan
dokter gigi, dan melakukan pembinaan bersama lembaga terkait
lainnya terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran.2 Dalam rangka
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, untuk
meningkatkan, mengarahkan dan memberi landasan hukum serta menata
kembali berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelengaraan
praktek kedokteran agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi maka perlu diatur praktik kedokteran
dalam undang-undang. Untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang
praktik kedokteran.2 Dalam UU ini diatur: 1. Asas dan tujuan
penyelenggaraan praktek kedokteran yang menjadi landasan yang
didasarkan pada nilai ilmiah serta manfaat, keadilan, kemanusiaan,
keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien. 2.
Pembentukan konsil kedokteran Indonesia 3. Registrasi dokter dan
dokter gigi4. penyusunan, penetapan dan pengesahan standar
pendidikan profesi dokter dan dokter
gigi 5. Penyelenggaraan praktek kedokteran Indonesia. 6.
Pembentukan majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia 7.
Pembinaan dan pengawasan praktek kedokteran.
8. Pengaturan ketentuan pidana.2
Skema Hak Dasar HuHukum Kesehatan dan Profesi Dokter adalah
suatu
1.5
HAK
SOSIALPelaksanaan profesi dokter diatur oleh norma etik dan
norma hukum Essensi suatu profesi menurut Bernard Barber :
profesi,sebagai suatu Profesi memiliki
persyaratan tertentu. Setiap pelaksanaan profesi melekat
tanggungjawab professional.
The Right to Health Care
1. Membutuhkan ilmu pengetahuan yg tinggi yg hanya dpt
dipelajarai scr sistematik 2. Orientasi primernya lebih ditujukan
untuk kepentingan masyarakat 3. Memiliki mekanisme kontrol terhadap
perilaku pemegang profesi4. Memiliki sistem reward.
Hak atas Pelayanan Medis
H
Setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter memiliki risiko,
tindakan tersebut adalah: a) Meliputi tindakan yg bersifat
intervensi b) Tindakannya dpt dikelompokkan sbg: 1. Tindakan
kuratif, 2. Tindakan rehabilitatif 3. Tindakan promotif dan 4.
Tindakan preventif c) Tujuan tindakan : 1. Kepentingan Ybs (pasien)
2. Kepentingan orang lain 3. Kepentingan penelitian.
H K
BAB II Informed Consent Dalam aspek hukum kesehatan, hubungan
dokter dengan pasien terjalin dalam ikatan transaksi atau kontrak
terapeutik. Masing-masing pihak yaitu yang memberi pelayanan
(medical providers) dan yang menerima pelayanan (medical receivers)
mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Dalam ikatan
demikianlah masalah persetujuan tindakan medik (informed consent)
ini timbul. 2.1. Definisi Informed Consent Informed consent terdiri
dari dua kata yaitu informed yang berarti telah mendapat penjelasan
atau keterangan (informasi), dan consent yang berarti persetujuan
atau memberi izin. Jadi informed consent mengandung pengertian
suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi.
Informed consent dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang
diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan
mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta
resiko yang berkaitan dengannya. Menurut D. Veronika Komalawati, SH
, informed consent dirumuskan sebagai suatu kesepakatan/persetujuan
pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya
setelah memperoleh informasi dari dokter mengenai upaya medis
yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi
mengenai segala resiko yang mungkin terjadi. Yang dimaksud informed
atau memberi penjelasan disini adalah semua keadaaan yang
berhubungan dengan penyakit pasien dan tindakan medik apa yang akan
dilakukan dokter serta hal-hal lain yang perlu dijelaskan dokter
atas pertanyaan pasien atau keluarga.
Dalam Permenkes no.589 tahun 1989 dijelasakan bahwa yang
dimaksud dengan informed consent adalah persetujuan yang diberikan
pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik
yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.
Informed consent adalah suatu proses yang menunjukkan komunikasi
yang efektif antara dokter dengan pasien, dan bertemunya pemikiran
tentang apa yang akan dan apa yang tidak akan dilakukan terhadap
pasien.
Informed consent dilihat dari aspek hukum bukanlah sebagai
perjanjian antara dua pihak, melainkan lebih ke arah persetujuan
sepihak atas layanan yang ditawarkan pihak lain.
Definisi operasionalnya adalah suatu pernyataan sepihak dari
orang yang berhak (yaitu pasien, keluarga atau walinya) yang isinya
berupa izin atau persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan
medik sesudah orang yang berhak tersebut diberi informasi
secukupnya.
2.2.
Aspek Hukum Informed Consent Di Indonesia perkembangan informed
consent secara yuridis formal, ditandai dengan
munculnya pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang
informed consent melalui SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun
1988. Kemudian dipertegas lagi dengan PerMenKes No. 585 tahun 1989
tentang Persetujuan Tindakan Medik atau Informed Consent. Baru
sekitar tahun 1988 di Indonesia ada peraturan dan pedoman bagi para
dokter untuk melaksanakan konsep informed consent dalam praktek
sehari-hari yaki berupa fatwa PB. IDI No. 319/PB/A.4/88 tentang
informed consent, yang kemudian diadopsi isinya hampir sebagian
besar oleh Permenkes No. 585 Tahun 1989 tentang persetujuan
tindakan medik. Dengan adanya peraturan Permenkes No.585 Tahun 1989
tentang persetujuan tindakan medik, maka peraturan tersebut menjadi
aturan pelaksanaan dalam setiap tindakan medis yang berhubungan
dengan persetujuan dan pemberian informasi terhadap setiap tindakan
medik. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap tindakan medik
harus ada persetujuan dari pasien yang diatur dalam Pasal 2 ayat
(1) Permenkes No.585 Tahun 1989, yang berbunyi semua tindakan medik
yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
Adanya pengaturan mengenai informed consent yang terdapat dalam
Permenkes No.585 Tahun 1989 tersebut juga diperkuat dengan adanya
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang
terdapat pada Pasal 45 ayat (1) sampai (6) yang berbunyi : Pasal 45
ayat (1) : Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gig iyang
akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus
mendapat persetujuan.
Pasal 45 ayat (2) : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
Pasal 45 ayat (3) : Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnya mencakup : a. Diagnosis dan tata cara tindakan
medis b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan c. Alternatif
tindakan lain dan risikonya d. Risiko dan komplikasi yang mungkin
terjadi e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan Pasal 45 ayat
(4) : Persetujuan sebagaimana dimaksud padaf ayat (2) dapat
diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Pasal 45 ayat (5) :
Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung
risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang
ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Pasal 45
ayat (6) : Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan
kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (30), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Menteri. Dari Ketentuan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran tersebut terutama pada pasal 45 ayat (6)
menyebutkan bahwa pengaturan mengenai tata cara persetujuan
tindakan kedokteran (informend consent) diatur oleh peraturan
menteri yaitu Permenkes No.585 Tahun 1989. Menurut PerMenKes no
290/MenKes/Per/III/2008 dan UU no 29 tahun 2004 Pasal 45 serta
Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008, maka
informed consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang
diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan
penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang
akan
dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut Lampiran SKB IDI No.
319/P/BA./88 dan Permenkes no 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang
Persetujuan Tindakan Medis Pasal 4 ayat 2 menyebutkan dalam
memberikan informasi kepada pasien/keluarganya, kehadiran seorang
perawat/paramedik lainnya sebagai saksi adalah penting. Dalam
hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis (dokter,
dan pasien) bertindak sebagai subjek hukum, yakni orang yang
mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan jasa tindakan medis sebagai
objek hukum, yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang
sebagai subjek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu
perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan
satu pihak saja maupun oleh dua pihak. Dalam masalah informed
consent, dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis, disamping
terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter,
juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan
hukun perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang
hal itu dapat diterapkan. Pada pelaksanaan tindakan medis, masalah
etik dan hukum perdata, tolak ukur yang digunakan adalah kesalahan
kecil (culpa levis), sehingga jika terjadi kesalahan kecil dalam
tindakan medis yang merugikan pasien, maka sudah dapat dimintakan
pertanggungjawabannya secara hukum. Hal ini disebabkan pada hukum
perdata secara umum berlaku adagium barang siapa merugikan orang
lain harus memberikan ganti rugi. Sedangkan pada masalah hukum
pidana, tolak ukur yang dipergunakan adalah kesalahan berat (culpa
lata). Oleh karena itu adanya kesalahan kecil (ringan) pada
pelaksanaan tindakan medis belum dapat dipakai sebagai tolak ukur
untuk menjatuhkan sanksi pidana. Aspek Hukum Perdata, suatu
tindakan medis yang dilakukan oleh pelaksana jasa tindakan medis
(dokter) tanpa adanya persetujuan dari pihak pengguna jasa tindakan
medis (pasien), sedangkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan
mampu memberikan persetujuan, maka dokter sebagai pelaksana
tindakan medis dapat dipersalahkan dan digugat telah melakukan
suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan
Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini
karena pasien mempunyai hak atas tubuhnya, sehingga dokter dan
harus menghormatinya. Aspek Hukum Pidana, informed consent mutlak
harus dipenuhi dengan adanya pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) tentang penganiayaan. Suatu tindakan invasif
(misalnya pembedahan) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis
tanpa adanya izin dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan
medis dapat dituntut telah melakukan tindak pidana penganiayaan
yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP.
Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus
menyadari bahwa informed consent benar-benar dapat menjamin
terlaksananya hubungan hukum antara pihak pasien dengan dokter,
atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak
yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa kaidah
yang harus diperhatikan dalam menyusun dan memberikan informed
consent agar hukum perikatan ini tidak cacat hukum, diantaranya
adalah : 1. Tidak bersifat memperdaya (Fraud) 2. Tidak berupaya
menekan (Force) 3. Tidak menciptakan ketakutan (Fear) Persetujuan
yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya
tersebut, tidak membebaskan dokter dari tuntutan jika dokter
melakukan kelalaian. Tindakan medis yang dilakukan tanpa
persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya, dapat digolongkan
sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351.
Tindakan medis yang dilakukan tanpa izin pasien, dapat digolongkan
sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351
( trespass, battery, bodily assault ). Menurut Pasal 5 Permenkes No
290 / Menkes / PER / III / 2008, persetujuan tindakan kedokteran
dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi
persetujuan, sebelum dimulainya tindakan (Ayat 1). Pembatalan
persetujuan tindakan kedokteran harus dilakukan secara tertulis
oleh yang memberi persetujuan (Ayat 2). 2.3. Syarat Informed
Consent Suatu informed consent baru sah diberikan oleh pasien jika
memenuhi minimal 3 (tiga) unsur sebagai berikut : 1. Keterbukaan
informasi yang cukup diberikan oleh dokter 2. Kompetensi pasien
dalam memberikan persetujuan 3. Kesukarelaan (tanpa paksaan atau
tekanan) dalam memberikan persetujuan Informed consent hakikatnya
adalah hukum perikatan, ketentuan perdata akan berlaku dan ini
sangat berhubungan dengan tanggung jawab profesional menyangkut
perjanjian perawatan dan perjanjian terapeutik. Aspek perdata
informed consent bila dikaitkan dengan Hukum Perikatan yang di
dalam KUH Perdata BW Pasal 1320 memuat syarat sahnya suatu
perjanjian yaitu : 1. Adanya kesepakatan antar pihak, bebas dari
paksaan, kekeliruan dan penipuan 2. Para pihak cakap untuk membuat
perikatan
3. Adanya suatu sebab yang halal, yang dibenarkan, dan tidak
dilarang oleh peraturan perundang undangan serta merupakan sebab
yang masuk akal untuk dipenuhi Dari syarat pertama yaitu adanya
kesepakatan antara kedua pihak (antara petugas kesehatan dan
pasien), maka berarti harus ada informasi keluhan pasien yang cukup
dari kedua belah pihak tersebut. Dari pihak petugas harus mendapat
informasi keluhan pasien sejujurnya, demikian pula dari pihak
pasien harus memperoleh diagnosis dan terapi yang akan
dilakukan.
2.4.
Elemen Informed Consent 1. Threshold elements
Pemberi consent haruslah seseorang yang kompeten (cakap).
Kompeten diartikan sebagai kapasitas untuk membuat keputusan medis.
Secara hukum seseorang dianggap cakap (kompeten) apabila telah
dewasa, sadar dan berada dalam keadaan mental yang tidak di bawah
pengampuan. Dewasa diartikan sebagai usia telah mencapai 21 tahun
atau telah pernah menikah. Keadaan mental yang dianggap tidak
kompeten adalah apabila mempunyai penyakit mental sedemikian rupa
sehingga kemampuan membuat keputusan menjadi terganggu.
2. Information elements
Elemen ini terdiri dari dua bagian yaitu, disclosure
(pengungkapan) dan understanding (pemahaman). Tenaga medis harus
memberikan informasi (disclosure) sedemikian rupa sehingga pasien
dapat mencapai pemahaman yang adekuat. Seberapa baik informasi
harus diberikan kepada pasien, dapat dilihat dari 3 standar, yaitu
: a. Standar praktik profesi Bahwa kewajiban memberikan informasi
dan kriteria keadekuatan informasi ditentukan bagaimana biasanya
dilakukan dalam komunitas tenaga medis. b. Standar subjektif
Bahwa keputusan harus didasarkan atas nilai-nilai yang dianut
oleh pasien secara pribadi, sehingga informasi yang diberikan harus
memadai untuk pasien tersebut dalam membuat keputusan.c. Standar
pada reasonable person
Standar ini merupakan hasil kompromi dari kedua standar
sebelumnya, yaitu dianggap cukup apabila informasi yang diberikan
telah memenuhi kebutuhan umumnya orang awam. 3. Consent
elements
Elemen ini terdiri dari dua bagian yaitu, voluntariness
(kesukarelaan, kebebasan) dan authorization (persetujuan).
Kesukarelaan mengharuskan tidak ada tipuan, misrepresentasi ataupun
paksaan. Pasien juga harus bebas dari tekanan yang dilakukan tenaga
medis yang bersikap seolah-olah akan dibiarkan apabila tidak
menyetujui tawarannya.
2.5.
Isi Informed Consent Dalam Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang
Persetujuan Tindakan Medik
dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau
penjelasan kepada pasien / keluarga diminta atau tidak diminta,
jadi informasi harus disampaikan. Tindakan apa yang dilakukan,
tentunya prosedur tindakan yang akan dijalani pasien baik
diagnostik maupun terapi dan lain-lain sehingga pasien atau
keluarga dapat memahaminya. Ini mencakup bentuk, tujuan, resiko,
manfaat dari terapi yang akan dilaksanakan dan alternatif terapi.
Secara umum dapat dikatakan bahwa semua tindakan medis yang akan
dilakukan terhadap pasien yang harus diinformasikan sebelumnya,
namun izin yang harus diberikan oleh pasien dapat berbagai macam
bentuknya, baik yang dinyatakan ataupun tidak. Yang paling penting
untuk diketahui adalah bagaimana izin tersebut harus dituangkan
dalam bentuk tertulis, sehingga akan memudahkan pembuktiannya kelak
bila timbul perselisihan. Secara garis besar dalam melakukan
tindakan medis pada pasien, dokter harus menjelaskan beberapa hal,
yaitu :1. Garis besar seluk beluk penyakit yang diderita dan
prosedur perawatan / pengobatan
yang akan diberikan/diterapkan2. Resiko yang dihadapi, misalnya
komplikasi yang diduga akan timbul 3. Prospek/prognosis
keberhasilan ataupun kegagalan
4. Alternatif metode perawatan/pengobatan 5. Hal-hal yang dapat
terjadi bila pasien menolak untuk memberikan persetujuan 6.
Prosedur perawatan/pengobatan yang akan dilakukan merupakan suatu
percobaan
atau menyimpang dari kebiasaan, bila hal itu yang akan dilakukan
Dokter juga perlu menyampaikan (meskipun hanya sekilas), mengenai
cara kerja dan pengalamannya dalam melakukan tindakan medis
tersebut. Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu
tindakan kedokteran dilaksanakan adalah :1. Diagnosa yang telah
ditegakkan 2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan 3.
Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut 4. Resiko resiko
dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan
kedokteran
tersebut.5. Konsekuensinya bila tidak dilakukan tindakan
tersebut dan adakah alternatif cara
pengobatan yang lain6. Biaya yang menyangkut tindakan kedokteran
tersebut
Resiko resiko yang harus diinformasikan kepada pasien yang
dimintakan persetujuan tindakan kedokteran :1. Resiko yang melekat
pada tindakan kedokteran tersebut 2. Resiko yang tidak bisa
diperkirakan sebelumnya
Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan
kedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harus
memberikan penjelasan ( Pasal 11 Ayat 1 Permenkes No 290 / Menkes /
PER / III / 2008 ). Penjelasan kemungkinan perluasan tindakan
kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 merupakan dasar
daripada persetujuan (Ayat 2). Pengecualian persetujuan terhadap
keharusan pemberian kedokteran adalah informasi sebelum dimintakan
dalam PerMenKes no tindakan (tercantum
290/Menkes/Per/III/2008) :1. Dalam keadaan gawat darurat
(emergency), dimana dokter harus segera bertindak
untuk menyelamatkan jiwa2.
Keadaan emosi pasien yang sangat labil sehingga ia tidak bisa
menghadapi situasi dirinya
2.6.
Ruang Lingkup Informed Consent Bagian yang terpenting dalam
pembicaraan mengenai informed consent mengenai
informasi atau penjelasan perlu disampaikan kepada pasien atau
keluarga. Masalahnya adalah informasi mengenai apa (what), yang
perlu disampaikan, kapan disampaikan (when), siapa yang harus
menyampaikan (who), dan informasi yang mana (which) yang perlu
disampaikan. Dalam Permenkes No 585 tahun 1989 tentang informed
consent dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau
penjelasan kepada pasien atau keluarga baik diminta maupun tidak.
Mengenai apa (what) yang harus disampaikan, tentulah segala sesuatu
yang berkaitan dengan penyakit pasien. Ini mencakup bentuk, tujuan,
risiko, manfaat dari terapi yang akan dilaksanakan, dan alternatif
terapi. Penyampaian informasi haruslah secara lisan. Penyampaian
formulir untuk ditandatangani pasien atau keluarga tanpa penjelasan
dan pembahasan secara lisan dengan pasien atau keluarga tidak
memenuhi persyaratan. Mengenai kapan (when) disampaikan, tergantung
pada pada waktu yang tersedia setelah dokter memutuskan atau
melakukan tindakan invasive yang dimaksud. Pasien atau keluarga
pasien harus diberi waktu yang cukup untuk menentukan keputusannya.
Yang menyampaikan (who) informasi, tergantung dari jenis tindakan
yang akan dilakukan. Dalam Permenkes dijelaskan bahwa tindakan
bedah dan tindakan invasif lainnya harus diberikan oleh dokter yang
akan melakukan tindakan. Penyampaian informasi ini memerlukan
kebijaksanaan dari dokter yang akan melakukan tindakan tersebut
atau petugas yang ditunjuk untuk itu dan disesuaikan dengan tingkat
pendidikan dan kondisi pasien. Mengenai informasi yang mana (which)
yang harus disampaikan dalam Permenkes dijelaskan haruslah
selengkap-lengkapnya, kecuali dokter menilai informasi tersebut
dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak
diberikan informasi. 2.7. Persetujuan Inti dari persetujuan adalah
persetujuan haruslah didapat sesudah pasien mendapat informasi yang
adekuat. Yang harus diperhatikan adalah bahwa yang berhak
memberikan persetujuan adalah pasien yang sudah dewasa (diatas 21
tahun atau sudah menikah) dan dalam keadaan sehat mental. Dalam
banyak informed consent yang ada selama ini, penandatanganan
persetujuan ini lebih sering dilakukan oleh keluarga pasien. Hal
ini mungkin berkaitan dengan kesangsian terhadap kesiapan mental
pasien, sehingga beban demikian diambil alih oleh keluarga
pasien.
Untuk pasien dibawah umur 21 tahun dan pasien penderita gangguan
jiwa yang menandatangani adalah orangtua/wali/keluarga terdekat.
Untuk pasien dalam keadaan tidak sadar, atau pingsan serta tidak
didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam
keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan medik segera, maka
tindak diperlukan persetujuan dari siapapun (pasal 11 Bab IV
PERMENKES No 585). Terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi untuk
sahnya informed consent yaitu : 1. Diberikan secara bebas. 2.
Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian. 3. Telah
dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien
dapat memahami tindakan itu perlu dilakukan. 4. Mengenai sesuatu
hal yang khas. 5. Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang
sama. 2.8. Penolakan Tidak selamanya pasien atau keluarga setuju
dengan tindakan medik yang akan dilakukan dokter. Dalam situasi
demikian, kalangan dokter maupun kalangan kesehatan lainnya harus
memahami bahwa pasien atau keluaraga mempunyai hak untuk menolak
usul tindakan yang akan dilakukan. Ini disebut sebagai informed
refusal. Bila dokter gagal dalam meyakinkan pasien pada alternatif
tindakan yang diperlukan, maka untuk keamanan dikemudian hari,
sebaiknya dokter atau rumah sakit meminta pasien atau keluarga
menandatangani surat penolakan terhadap anjuran tindakan medik yang
diperlukan. 2.9.
Hakikat Informed Consent Merupakan sarana legimitasi bagi dokter
untuk melakukan intervensi medik yang mengandung risiko serta
akibat yang tidak menyenangkan. Merupakan pernyataan sepihak, maka
yang menyatakan secara tertulis (written consent) hanya yang
bersangkutan saja yang seharusnya menandatangani.
2.10.
Pemberian Informed Consent Informed consent adalah suatu
persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan
kedokteran oleh dokter terhadap pasiennya. Persetujuan ini bisa
dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pada hakikatnya informed
consent adalah suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien
tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter
terhadap pasien (ada
kegiatan penjelasan rinci oleh dokter), sehingga kesepakatan
lisan pun sesungguhnya sudah cukup. Penandatanganan formulir
informed consent secara tertulis hanya merupakan pengukuhan atas
apa yang telah disepakati sebelumnya. Formulir ini juga merupakan
suatu tanda bukti yang akan disimpan di dalam arsip rekam medis
pasien. Consent dapat diberikan :1. Dinyatakan (expressed)
Expressed consent adalah persetujuan yang dinyatakan secara
lisan atau tulisan, bila prosedur yang akan dilakukan lebih dari
prosedur pemeriksaan dan tindakan yang biasa. Dalam keadaan
demikian sebaiknya kepada pasien disampaikan terlebih dahulu
tindakan apa yang akan dilakukan supaya tidak sampai terjadi salah
pengertian. Misalnya pemeriksaan dalam, rectal touch, mencabut
kuku, dan tindakan lain yang melebihi prosedur dan pemeriksaan
umum. Namun bila tindakan yang akan dilakukan mengandung risiko
seperti tindakan pembedahan atau prosedur pemeriksaan dan
pengobatan yang invasif sebaiknya didapatkan informed consent
secara tertulis. Dinyatakan secara lisan Dinyatakan secara tertulis
Pernyataan tertulis diperlukan apabila dibutuhkan bukti di kemudian
hari, umumnya pada tindakan yang invasif atau yang beresiko
mempengaruhi kesehatan penderita secara bermakna. Permenkes tentang
persetujuan tindakan medis menyatakan bahwa semua jenis tindakan
operatif harus memperoleh persetujuan tertulis.2. Tidak dinyatakan
(implied)
Implied consent adalah persetujuan yang diberikan pasien secara
tersirat dan tanpa pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini
ditangkap dari sikap dan tindakan pasien. Umumnya tindakan dokter
disini adalah yang biasa dilakukan atau yang sudah diketahui umum.
Misalnya pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium,
melakukan suntikan pada pasien, dan melakukan penjahitan luka.
Presumed consent artinya bila pasien dalam keadaan sadar, pasien
dianggap akan menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh dokter.
Pasien tidak menyatakannya, baik secara lisan maupun tertulis,
namun melakukan tingkah laku (gerakan) yang menunjukkan
jawabannya.
Meskipun consent jenis ini tidak memiliki bukti, namun consent
jenis inilah yang paling banyak dilakukan dalam praktik
sehari-hari.
Misalnya
adalah
seseorang
yang
menggulung
lengan
bajunya
dan
mengulurkan lengannya ketika akan diambil darahnya. 2.11. Bentuk
Informed Consent Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan
pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa
tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat
dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu : 1. Persetujuan Tertulis
Biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung resiko
besar, sebagaimana ditegaskan dalam PerMenKes No.
585/Men.Kes/Per/IX/1989 Pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No.
319/PB/A.4/88 butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang
mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan
tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi yang
adekuat tentang perlunya tindakan medis serta resiko yang berkaitan
dengannya (telah terjadi informed consent). 2. Persetujuan Lisan
Biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat non-invasif
dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak
pasien. 3. Persetujuan dengan isyarat Dilakukan pasien melalui
isyarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan
darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui
tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya. 2.12. Tujuan
Informed Consent Dalam hubungan antara pelaksana (dokter) dengan
pengguna jasa tindakan medis (pasien), berdasarkan Permenkes No.
290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3, maka pelaksanaan informed consent
bertujuan untuk : Melindungi pengguna jasa tindakan medis (pasien)
secara hukum dari segala tindakan medis yang dilakukan dokter yang
sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar
pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, maupun
tindakan pelaksana jasa tindakan medis yang sewenang-wenang,
tindakan malpraktek yang bertentangan dengan hak asasi pasien dan
standar profesi medis, serta
penyalahgunaan alat canggih yang memerlukan biaya tinggi atau
over utilization yang sebenarnya tidak perlu dan tidak ada alasan
medisnya. Memberikan perlindungan hukum terhadap suatu kegagalan
dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa
resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko,
juga terhadap tuntutan-tuntutan pihak pasien yang tidak wajar,
serta akibat tindakan medis yang tak terduga dan bersifat negatif,
misalnya terhadap risk of treatment yang tak mungkin dihindarkan
walaupun dokter telah bertindak hati-hati dan teliti serta sesuai
dengan standar profesi medik. Sepanjang hal itu terjadi dalam
batas-batas tertentu, maka tidak dapat dipersalahkan, kecuali jika
melakukan kesalahan besar karena kelalaian (negligence) atau karena
ketidaktahuan (ignorancy) yang sebenarnya tidak akan dilakukan
demikian oleh teman sejawat lainnya. 2.13. Fungsi Informed Consent
Perlunya dimintakan informed consent dari pasien karena informed
consent mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut : 1. Penghormatan
terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia 2. Promosi
terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri 3. Mendorong dokter
melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien4. Menghindari
penipuan dan misleading oleh dokter
5. Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional 6. Mendorong
keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan 7.
Sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan
kesehatan 2.14. Manfaat Informed Consent
Bagi pasien diantaranya : 1. Mendapatkan pelayanan kesehatan
yang lebih adekuat 2. Perlindungan hukum preventif 3. Implementasi
hak atas diri sendiri 4. Pasien dapat memilih dan memutuskan dengan
benar apa yang akan dilakukan terhadap dirinya Bagi dokter
diantaranya :1. Sebagai legalitas untuk dapat melakukan tindakan
medic
2. Sebagai perlindungan hukum preventif 3. Untuk dapat bertindak
lebih hati-hati Bagi sarana pelayanan kesehatan diantaranya: 1.
Sebagai bagian dari dokumen rekam medis 2. Sebagai bukti
administratif & bukti yuridis 3. Sarana yang terkait dengan
akreditasi (bagi RS) 2.15. Konteks Informed Consent Pada prinsipnya
informed consent diberikan di setiap pengobatan oleh dokter. Akan
tetapi, urgensi dari penerapan prinsip informed consent sangat
terasa dalam kasus-kasus sebagai berikut : 1. Dalam kasus-kasus
yang menyangkut dengan pembedahan/operasi 2. Dalam kasus-kasus yang
menyangkut dengan pengobatan yang memakai teknologi baru yang
sepenuhnya belum dipahami efek sampingnya 3. Dalam kasus-kasus yang
memakai terapi atau obat yang kemungkinan banyak efek samping,
seperti terapi dengan sinar laser, dan lain-lain 4. Dalam
kasus-kasus penolakan pengobatan oleh klien 5. Dalam kasus-kasus di
mana di samping mengobati, dokter juga melakukan riset dan
eksperimen dengan berobjekan pasien Informed consent tidak berlaku
pada 5 keadaan : 1. Keadaan darurat medis 2. Ancaman terhadap
kesehatan masyarakat3. Pelepasan hak memberikan consent (waiver) 4.
Clinical privilege (penggunaan clinical privilege hanya dapat
dilakukan pada pasien
yang melepaskan haknya memberikan consent)5. Pasien yang tidak
kompeten dalam memberikan consent
2.16.
Proxy Consent Adalah consent yang diberikan oleh orang yang
bukan pasien itu sendiri, dengan syarat bahwa pasien tidak mampu
memberikan consent secara pribadi, dan consent tersebut harus
mendekati apa yang sekiranya akan diberikan oleh pasien.
Umumnya urutan orang yang dapat memberikan proxy consent adalah
suami/istri, anak, orang tua, saudara kandung. Proxy consent hanya
boleh dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan ketat. Keluhan
Pasien tentang Informed Consent
2.17.
1. Bahasa yang digunakan untuk menjelaskan terlalu teknis 2.
Perilaku dokter yang terlihat terburu-buru atau tidak perhatian,
atau tidak ada waktu untuk tanya jawab. 3. Pasien sedang dalam
keadaan stress emosional sehingga tidak mampu mencerna informasi 4.
Pasien dalam keadaan tidak sadar atau mengantuk 2.18. 2. Keluhan
Dokter tentang Informed Consent Pasien tak mampu memahami
1. Pasien tidak mau diberitahu 3. Resiko terlalu umum atau
terlalu jarang terjadi 4. Situasi gawat darurat atau waktu yang
sempit
BAB III Malprakek Kedokteran 3.1 Definisi Malpraktek kedokteran
adalah dokter atau orang yang ada dibawah perintahnya dengan
sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam
praktik kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang
,elanggar standar profesi, standar prosedur, prinsip-prisnip
professional kedokteran atau dengan ,elanggar hukum (tanpa
wewenang) karena tanpa informed cosent atau diluar informed consent
tanpa SIP atau STR, tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien
dengan menimbulkan kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, mental,
dan atau nyawa pasien sehingga membentuk pertanggungjawaban hukum
bagi dokter. 3.2 Tindakan malprektek meliputi 4D 1. Duty 2. Duty
Dereliction of Duty 3. Damage 4. Direct Causation 3.2.1 Duty Tidak
ada kelalaian jika tidak ada kewajiban untuk mengobati. Hal ini
berarti bahwa harus ada hubungan hukum antara pasien dan
dokter/rumah sakit. Dengan adanya hubungan hukum. maka implikasinya
adalah bahwa sikap tindak dokter/perawat rumah sakit itu harus
sesuai dengan standar pelayanan medik agar pasien jangan sampai
menderita cedera karenanya. 3.2.2 Duty Dereliction of Duty Jika
seorang dokter melakukan tindakan menyimpang dari apa yang
seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan menurut standar
profesinya, maka dokter dapat dipersalahkan. Bukti adanya suatu
penyimpangan dapat diberikan melalui saksi ahli, catatan-catatan
pada rekam medik, kesaksian perawat dan bukti-bukti lainnya.
3.2.3 Damage Damage yang dimaksud adalah cedera atau kerugian
yang diakibatkan kepada pasien. Walaupun seorang dokter atau rumah
sakit dituduh telah berlaku lalai, tetapi jika tidak sampai
menimbulkan luka/cedera/kerugian (damage, injury, harm) kepada
pasien, maka ia tidak dapat dituntut ganti-kerugian. 3.2.4 Direct
Causation Penyebab langsung yang dimaksudkan dimana suatu tindakan
langsung yang terjadi, yang mengakibatkan kecacatan pada pasien.
Untuk berhasilnya suatu gugatan ganti-rugi berdasarkan malpaktek
medik, maka harus ada hubungan kausal yang wajar antara sikaptindak
tergugat (dokter) dengan kerugian (damage) yang menjadi diderita
oleh pasien sebagai akibatnya. Perbuatan pelayanan/perlakuan medis
yang dapat dipersalahkan pada pembuatannya harus mengandung sifat
melawan hukum, antara lain: 1. Dilanggarnya standar profesi
kedokteran 2. Dilanggarnya standar prosedur operasional 3.
Dilanggarnya standar hukum, misalnya prakek tanpa STR atau SIP 4.
Dilanggarnya kode etik kedokteran (kodeki) 5. Dilanggarnya
prinsi-prinsip umum kedokteran 6. Dilanggarnya kesusilaan umum 7.
Praktek kedokteran tanpa informed consent 8. Terapi tidak sesuai
dengan kebutuhan medis pasien 9. Terapi tidak sesuai dengan
informed consent 3.3 Aspek-aspek hukum yang mengatur tentang
malptrakterk kedokteran 3.3.1 Aspek hukum perdata malpraktek
kedokteran Adanya perbuatan yang melawan hukum Syarat pertama harus
ada perbuatan., baik perbuatan aktif maupun pasif. Perbuatan aktif
berupa perbuatan yang wujudnya berupa gerakan tubuh atau
bagian dari tubuh. Perbuatan pasif tidak melakukan sesuatu yang
seharusnya (dalam keadaan tertentu) diwajibkan untuk melakukan
perbuatan tersebut.. Pasal 1365 BW pasien berhak mendapatkan ganti
rugi atas perbuatan yang melawan hukum Adanya kesalahan pada diri
pembuat Kesalahan adalah suatu sikap batin yang dicela. Kesalahan
dalam perbuatan melawan hukum adalah kesengajaan. Sikap batin yang
tercela dalam perbuatan melawan hukum harus ditujukan
setidak-tidaknya pada tiga hal, yaitu : 1. Wujud perbuatan 2. Sifat
melawan hukumnya perbuatan 3. Akibat kerugian oleh perbuatan.
Adanya akibat kerugian pasien Kerugian yang dapat dituntut hanyalah
kerugian materiil atau kerugian kekayaan atau kerugian yang dapat
dinilai dengan uang. Kerugian kebendaan dari melawan hukum
kedokteran adalah : biaya prawatan, pembelian obat-obat tanpa
hasil, biaya perjalanan, biaya kamar yang telah dikeluarkan.
Kerugiaan imateriil pasien berupa : penderitaan sakit, kehilangan
bagian tubuh, kehilangan harapan sembuh, cacat fisik atau mental
bahkan kematian.. 3.3.2 Aspek hukum pidana malptakterk kedokteran
Malpraktik kedokteran bisa masuk ranah hukum pidana apabila
memenuhi syarat tertentu dalam 3 aspek, yaitu : a. Syarat dalam
sikap batin dokter b. Syarat dalam perlakuan medis c. Syarat
mengenai hal akibat Penerapan pasal 351, 359, 360, 344, 346, 347
dan 348 KUHP pada malpraktik kedokteran Ada perbedaan akibat
kerugian oleh malpraktik perdata dengan malpraktik pidana. Kerugian
karena malpraktik perdata lebih luas daripada pidana a.
Penganiyayaan
Malpraktik kedokteran dapat menjadi penganiyayaan jika ada
kesengajaan baik terhadap perbuatan maupun akibat perbuatan KUHP
membedaakan 5 macam penganiyayaan: penganiyayaan pokok (pasal 351),
penganiyayaan ringan (Pasal 352), penganiyayaan berencana ( Pasal
353), penganiyayaan berat (Pasal 354), penganiyayaan berat
berencana (PAsal 355). Cara merumuskan tindak pidana penganiyayaan
harus meliputi unsurunsur : -adanya kesengajaan -adanya wujud
perbuatan -adanya akibat perbuatan -adanya causal verband antara
wujud perbuatan dan timbulnya akibat yang terlarang b. Kealpaan
yang menyebabkan kematian Pasal 359 KUHP : barang siapa karena
kesalahannya menyebabkan orang lain mati c. Kealpaan yang
menyebabkan luka-luka Ada dua tindak pidana menurut pasal 360: Ayat
1: ..Karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka
berat Ayat 2 :.. karena kesalahannya menyebabkan orang lain
luka-luka sedemikian rupa sehingga menimbulkan penyakit atau
halangan menja;ankan tertentu.. Pasal 360 KUHP menyebutkan,
terdapat tiga macam luka : Luka berat Luka yang menimbulkan
penyakit Luka yang menjadi halangan menjalankan pekerjaan Jatuh
sakit atau mendapatkan luika yang tidak member harapan sembuh sama
sekali atau yang dapat menimbulkan bahaya matu Tidak mampu
terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan pekerjaan jabatan
atau pencarian selama waktu
Pasal 90 KUHP menyebutkan macam-macam luka berat, yaitu:
Kehilangan salah satu panca indera Mendapat cacat berat
Menderita sakit lumpuh Terganggunya daya piker selama empat minggu
atau lebih Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
d. Aborsi Hukum pidana dalam memandang praktik aborsi dapat
dilihat dari 3 pasal, yakni Pasal 347, 346 dan 348 KUHP. Jika
aborsi dilakukan dokter atau tenaga kesehatan yang lain maka
pertanggungjawaban pidana diperberat dan dapat ditambah sepertiga
dari ancaman pidana yang terdapat pada masing-masing pasal yang
terbukti. Serta dapat dicabut hak menjalankan pencarianm SIP atau
STR dokter. 3.3.3 Aspek hukum administrasi malpraktik kedokteran UU
praktik kedokteran telah merumuskan beberapa kewajiban administrasi
dokter. Pasal 51 menetapkan ada 5 kewajiban dokter atau dokter gigi
dalam melaksanakan praktik kedokteran: a. Kewajiban memberikan
pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur
operasional serta kebutuhan medis pasien b. Kewajiban merujuk
pasien ke dokter atau dokter gigi lainnya yang memiliki keahlian
atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu
pemeriksaan atau pengobatan Tidak merujuk pada dokter lain yang
lebih ahli melainkan menanganinya sendiri juga melanggar kode etik
(pasal 11) c. Kewajiban merahasiaakan segala sesuatu yang
diketahuinya tentang pasien, bahkan jyga setelah pasien itu
meninggal dunia Pada pasien pribadi ada hak pasien untuk
mendapatkan keterangan keterangan dari dokter mengenai segala
sesuatu mengenai penyakitnya (pasal 52)
Berdasarkan Pasal 52 jo 45 ayat (3) UU No. 29/2004 tentang hak
pasien dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang yaitu: Diagnosis
dan tata cara tindakan medis Tujuan tindakan medis yang dilakukan
Alternative tindakan lain dan resikonya Risiko dam komplikasi yang
mungkin terjadi Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
melakukan pertolongan darurat atas dasar harus dirahasiakan dokter
tentang pasien setidak-tidaknya ada lima maca,
d. Kewajiban
perikemanusiaaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang
bertugas dan mampu melakukannya e. Kewajiban menambah ilmu
[engetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan
kedokteran gigi 3.3.4 Tindak pidana bidang kesehatan Dalam UU No.
29/2004 tentang praktik kedokteran, dirumuskan dalam pasal 75-80:
a) Tindak pidana praktik kedokteran tanpa STR : Pasal 75 1. Setiap
dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik
kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana penjara palikg lama 3
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus
juta rupiah). 2. Setiap dokter atau dokter gigi warganegara asing
yang dengan sengaja melakukan praktiknkedokteran tanpa memiliki
surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau dengan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta
rupiah). 3. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang
dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat
tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda palling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). a)
Tindak pidana praktik kedokteran tanpa SIP : Pasal 76
Setiap dokter dan dokter gigi yang dengan sengaja melakukan
praktik kedokteran tanpa zin praktik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
b) Tindak pidana menggunakan identitas gelar atau bentuk lainnya
yang menimbulkan kesan dokter yang mem8iliki STR dan SIP : PAsal 77
Setiap orang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau
bentuklain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang
bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki
surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). c) Tindak pidana
menggunakan alat, metode pelayanan kesehatan yang menimbulkan kesan
dokter yang memiliki STR dan SIP : Pasal 78 Setiap orang yang
dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara-cara lain dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan
seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang
telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda
registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (20 dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah). d) Tindak pidana dokter praktek yang tidak
memasang papan nama, tidak membuat ream medis, dan tidak
berdasarkan standar profesi :pasal 79 Dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paloing banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter
gigi yang: a b c Dengan sengaja tidak memasang papan nama
sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1); Dengan sengaja tidak
membuat rekam medis sebagai mana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
atau Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagai mana dimaksud
dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e. e)
Tindak pidana memperkerjakan dokter tanpa SIP : Pasal 80.
1. setiap orang yang dengan sengaja memperkejakan dokter atau
dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dengan paling
banyak Rp. 300.000.00,00 (tigaratus juta rupiah). 2. Dalam hal
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi
hukuman tambahan berupa pencabutan izin.
DAFTAR PUSTAKA
1. Budi Sampurna, Zulhasmar Syamsu, Tjetjep Dwijdja Siswaja,
Bioetik dan Hukum Kedokteran, Pengantar bagi Mahasiswa Kedokteran
dan Hukum, Penerbit Pustaka Dwipar, Oktober 2005 2. Sofwan Dahlan,
2003, Hukum Kesehatan Rambu-rambu bagi Profesi Dokter, Badan
Penerbit Universitas Diponegoro Semarang hal 37 3. Budi Sampurna,
Zulhasmar Syamsu, Tjetjep Dwijdja Siswaja, Bioetik dan Hukum
Kedokteran, Pengantar bagi Mahasiswa Kedokteran dan Hukum, Penerbit
Pustaka Dwipar, Oktober 20054. Budiyanto A, dkk. Ilmu kedokteran
forensik edisi pertama. Jakarta: Bagian
Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
1997. Halaman 5570.5.
Idries AM. Pedoman ilmu kedokteran forensik edisi pertama.
Jakarta: Binarupa aksara. 1997. Halaman 169-190.
6. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 7. UU Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 8. Undang Undang Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit.
