BULETIN PWK

buletin tata ruang & pertanahan 5

Membangun Kelembagaan Penataan Ruang: Upaya Pengembangan Kelembagaan Penataan Ruang yang Telah dan

Akan Dilakukan

BKPRN dan BKPRD: Sudah Sinergikah?

Ir. Muh. Marwan, M.SiDirektur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Menjelang 25 Tahun BKPRN (1989-2013): Konstribusi dan TantanganProf. Dr. Herman Haeruman, Dr. Herry Darwanto, Dr. Abdul Kamarzuki

Pengendalian Pemanfaatan Ruang:

Mencari Kelembagaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Efektif

Dr. Ir. Basoeki Hadimoeljono, M.ScDirektur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum

Tantangan Koordinasi Penataan Ruang ke Depan: Berharap pada

Peningkatan Kiprah BKPRN

Dr. Ir. Max H. Pohan, CESDeputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas, 2007-2013

edis

i II t

ahun 2

013

buletin tata ruang & pertanahan6

Harmonisasi peraturan yang disusun oleh berbagai lembaga

pengguna ruang telah selesai dikupas dalam Buletin Tata Ruang &

Pertanahan Edisi I/2013. Berbagai langkah maju telah dilaksanakan

oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), salah

satunya dengan menginisiasi berbagai pertemuan koordinasi

antarsektor yang kegiatan maupun aturannya saling terkait. Sampai

dengan saat ini BKPRN sebagai badan yang awalnya dibentuk untuk

menyelesaikan berbagai konlik antarsektor masih berjalan cukup

baik dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan sektoral dan

daerah.

Tidak terasa, sudah hampir 25 tahun BKPRN berkiprah di Indonesia.

Awalnya dibentuk pada Tahun 1989 dengan nama Tim Tata Ruang,

Tim ini kemudian bertransformasi menjadi BKTRN dan kemudian

BKPRN. Sampai dengan saat ini, peran dan tujuan pembentukan

Tim Tata Ruang tetap konsisten. Koordinasi dan resolusi konlik

masih menjadi area utama Tim Tata Ruang di masa lalu dan BKPRN

di masa kini. Namun, bagaimana dengan efektivitasnya? Meningkat

ataukah justru berkurang?

Selain BKPRN yang berkiprah di Pemerintah Pusat yang

mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah

daerah dituntut pula membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang

Daerah (BKPRD) untuk menjalankan fungsi yang sama di daerah.

Bedanya adalah, BKPRD bertugas mengkoordinasikan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyelesaikan masalah koordinasi

lokal dan juga konlik antarsektor yang menjadi urusan pemerintah

daerah. Baik BKPRN maupun BKPRD adalah badan pemerintah

yang bersifat ad-hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan

pimpinan tertinggi pemerintahan. Bentuk yang bersifat ad-hoc serta

jalur komunikasi yang tidak formal dan hirarkis antara BKPRN dan

BKPRD dapat menjadi kekuatan maupun juga kekurangan kedua

lembaga koordinasi ini. Bagaimana tanggapan para pelaku di masa

lalu dan saat ini tentang kondisi tersebut?

Menyambut 25 tahun BKPRN, Buletin Tata Ruang & Pertanahan

mengangkat tema Kelembagaan Penataan Ruang: Upaya

Pengembangan yang Telah dan Perlu Dilakukan. Fokus diskusi

utama adalah koordinasi penataan ruang di Indonesia sejak

Tahun 1989 sampai dengan Tahun 2013 dengan narasumber

Prof. Dr. Herman Haeruman, Dr. Ir. Herry Darwanto dan Dr. Ir.

Abdul Kamarzuki. Diskusi diantara ketiga narasumber tersebut

menarik untuk disimak karena mewakili tiga periode yang berbeda

dalam koordinasi penataan ruang nasional. Selanjutnya, untuk

mewakili perdebatan hangat pembagian peran BKPRN dan BKPRD,

wawancara kali ini menghadirkan Dr. Muh Marwan (Dirjen Bina

Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri) dengan

topik Sinergikah BKPRN dan BKPRD?. Selain itu, topik penting

lainnya yang diangkat dalam edisi kali ini adalah Pengendalian

Pemanfaatan Ruang yang menjadi langkah strategis berikutnya

setelah penyusunan rencana tata ruang berhasil ditetapkan. Materi

ini diulas secara komprehensif oleh Dr. Basoeki Hadimoeljono

(Dirjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum).

Seperti halnya pada edisi-edisi sebelumnya, keseimbangan

isi antara Bidang Tata Ruang dan Bidang Pertanahan selalu

dipertahankan. Untuk edisi kali ini, Rubrik Ringkas Buku, Koordinasi

dan Kajian akan diisi oleh Bidang Pertanahan dengan materi Bank

Tanah, Kegiatan Reforma Agraria Nasional, dan Arah Kebijakan

Pengelolaan Pertanahan Nasional 2015-2019. Tidak lupa berbagai

kegiatan penting yang telah dilakukan sejak pertengahan Tahun

2013 sampai dengan akhir Tahun 2013 tetap kami hadirkan,

termasuk juga perkenalan perdana dari Direktur Tata Ruang dan

Pertanahan yang baru. Selamat datang Pak Oswar ke dalam

Keluarga Besar Tata Ruang dan Pertanahan.

Selamat membaca kepada seluruh penerima Buletin ini, saran

untuk perbaikan tetap kami tunggu! [ma].

susunan redaks

i

pelindung

penanggung jawab

pemimpin redaksi

dewan redaksi

editor

redaksi

desain & tata letak

distribusi & administrasi

Deputi Bidang Pengembangan

Regional dan Otonomi Daerah

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

Mia Amalia

Dwi Hariyawan S

Uke M. Hussein

Nana Apriyana

Rinella Tambunan

Khairul Rizal

Hernydawati

Santi Yulianti

Aswicaksana

Agung Dorodjatoen

Rafli Noor

Gina Puspitasari

Indra Ade Saputra

Idham Khalik

Dodi Rahadian

Sylvia Krisnawati

Redha Soiya

Cindie Ranotra

Riani Nurjanah

Octavia Rahma Mahdi

Chandrawulan Padmasari

Gita Nurrahmi

Hadian Idhar Yasaditama

Dea Chintantya

alamat redaksi

Direktorat Tata Ruang dan

Pertanahan, Kementerian PPN/

Bappenas

Jl. Taman Suropati No. 2

Gedung Madiun Lt. 3

Jakarta 10310

021 - 392 66 01

[email protected]

http://www.trp.or.id

dari redaksi


edis

i II t

ahun 2

013

Membangun Kelembagaan Penataan Ruang: Upaya Pengembangan

Kelembagaan Penataan Ruang yang Telah dan Akan Dilakukan

BKPRN dan BKPRD: Sudah Sinergikah?


Menjelang 25 Tahun BKPRN (1989-2013): Kontribusi dan Tantangan

Prof. Dr. Herman Haeruman, Dr. Herry Darwanto, Dr. Abdul Kamarzuki


Mencari Kelembagaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Efektif

Dr. Ir. Basoeki Hadimoeljono, M.Sc.Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum

Tantangan Koordinasi Penataan Ruang ke Depan: Berharap pada

Peningkatan Kiprah BKPRN

Dr. Ir. Max H. Pohan, CESDeputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas, 2007-2013

Sosialisasi Peraturan Pemerintah

Permen PU No.1 Tahun 2013Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Raperda tentang RTR Kab/Kota

Inpres No.8 Tahun 2013Penyelesaian Penyusunan RTRWP & Kab/Kota

daftar isi

melihat dari dekat

dalam berita

ringkas buku

kajian

koordinasi trp

1

16

18

20

22

27

2

4

12

14

25

daftar isi


Kelembagaan dalam penataan ruang menjadi elemen penting

dalam penyelenggaraan penataan ruang. Koordinasi menjadi kata

kunci penting untuk mengatasi berbagai kendala kelembagaan.

Sebagai Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian

Dalam Negeri, Dr. Muh. Marwan, M.Sc. menjelaskan kepada

Redaksi Buletin TRP bagaimana upaya sinergis Badan Koordinasi

Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (BKPRD) dalam penyelenggaraan penataan ruang,

termasuk tantangan dan kendala yang dihadapi. Berikut hasil

wawancara Redaksi:

Koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting dalam

pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas sektor.

Sebenarnya, apa urgensi dibentuknya BKPRN dan BKPRD?

Penataan ruang merupakan kegiatan strategis dan bersifat

multidimensional, multifungsional dan multisektoral sehingga

dalam penyelenggaraannya harus ditangani secara terpadu oleh

berbagai instansi di pusat maupun di daerah yang memiliki tugas

dan fungsi koordinatif. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah mendesentralisasikan 26

urusan wajib yang salah satu diantaranya adalah Urusan Penataan

Ruang, dan delapan urusan pilihan kepada daerah. Sesuai UU No.

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah berwenang

dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional, pemerintah

provinsi berwenang dalam penyelenggaraan penataan ruang

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam

penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota.

Dalam implementasi kebijakan penataan ruang, peran antar

pemerintahan yang dilakukan secara bersama dengan prinsip

kongruen diperlukan untuk mewujudkan keterpaduan dan

keserasian penyelenggaraan penataan ruang nasional dan

daerah. Atas dasar tersebut, Pemerintah telah membentuk BKPRN

melalui Keppres No. 4/2009 tentang BKPRN. Di daerah dibentuk

BKPRD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) No. 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan

Ruang Daerah, seperti terlihat pada Gambar1.

Dengan dibentuknya BKPRD, Menteri Dalam Negeri bertugas

untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan penataan

ruang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan

penataan ruang dan penyelenggaraan penataan ruang di tingkat

provinsi maupun kabupaten/kota. BKPRD ini sangat penting, karena

mempunyai peran strategis untuk mengawal proses penyusunan

hingga penetapan Perda RTRW serta mengawal implementasi

pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang pasca

penetapan Perda RTRW.

Perda RTRW adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan

kegiatan pembangunan di daerah bersangkutan yang harus ditaati

dan dilaksanakan oleh berbagai sektor secara konsisten. Setiap

pelanggaran akan dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi

maupun sanksi pidana. BKPRN maupun BKPRD mempunyai tugas

dan peran yang sangat penting dalam mengawal dan memberikan

rekomendasi alternatif penyelesaian apabila ada permasalahan

pemanfaatan ruang yang timbul di lapangan, baik di tingkat

nasional maupun di tingkat daerah.

Dengan perannya yang cukup strategis, sejauh ini bagaimana

efektivitas kinerja BKPRN dan BKPRD?

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri) sampai awal November 2013, seluruh

provinsi pada prinsipnya sudah membentuk BKPRD. Dari 33

provinsi, 30 provinsi sudah merevitalisasi BKPRD sesuai dengan

amanat Permendagri No. 50/2009, dan tiga provinsi yang belum

merevitalisasi BKPRD-nya yaitu Sulawesi Barat, NTT, dan Papua

Barat.

Walaupun sudah hampir seluruh provinsi membentuk BKPRD,

BKPRD belum berhasil mendorong penetapan Perda RTRW Provinsi

dan RTRW Kab/Kota tepat pada waktunya. Sampai awal Bulan

November 2013, dari 33 Provinsi di Indonesia, baru 18 Provinsi

yang telah menetapkan perdanya, dan dari 491 kabupaten/kota

di seluruh Indonesia, 322 kabupaten/kota yang telah menetapkan

perdanya. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah

waw

ancara

BKPRN dan BKPRD:

Sudah Sinergikah?


Saat ini, upaya penguatan kelembagaan penataan ruang, baik di nasional maupun di daerah terus dilakukan

untuk menjamin keberlanjutan implementasi produk-produk penataan ruang. Kelembagaan penataan ruang

yang kuat dipercaya untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang baik, dengan didukung

kuantitas dan kualitas aparat yang kompeten. Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang perlu

dilakukan secara terus menerus mengingat dinamika perubahan sosial, politik dan ekonomi dalam kehidupan

bernegara dan bermasyarakat yang sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan penyelenggaraan penataan

ruang.

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG

Implikasi dan Pemendagri tersebut adalah penetapan

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Provinsi dan Kabupaten/Kota di masing-masing daerah

BKPRN

BKPRD

PUSAT

DAERAH

Keputusan Presiden No. 4

Tahun 20009 tentang Badan

Koordinasi Penataan Ruang

Nasional.

Pemendagri Nomor 50

Tahun 2009 tentang Badan

Koordinasi Penataan Ruang

Daerah.

Gambar 1 Dasar Pembentukan BKPRN dan BKPRD


dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, keterlambatan

penyusunan dan penetapan Raperda RTRW Provinsi dan

Kabupaten/Kota disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Lamanya proses penetapan usulan perubahan peruntukan dan

fungsi kawasan hutan;

2. Masih terbatasnya sumberdaya manusia pemerintah daerah

yang kompeten dalam penyusunan RTRW Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

3. Kurang optimalnya peran BKPRD dalam proses penyusunan

RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

4. Lamanya pembahasan dengan DPRD yang sering memakan

waktu cukup lama.

BKPRN dan BKPRD, keduanya merupakan badan ad-hoc yang

memiliki fungsi koordinasi, tapi dalam pelaksanaan fungsinya

BKPRN jauh lebih aktif dibandingkan BKPRD. Bagaimana

sebenarnya pola hubungan kelembagaan, baik secara

struktural maupun fungsional antara BKPRN dan BKPRD?

Dalam rangka menggali isu strategis di Bidang Penataan Ruang,

secara hirarkis dijaring melalui pendekatan bottom-up yaitu

dimulai dari forum pertemuan yang diselenggarakan oleh BKPRD

Kabupaten/Kota yang dilaporkan ke BKPRD Provinsi untuk

selanjutnya dibahas dalam forum Rakernas BKPRD.

Beberapa isu strategis yang telah diformulasikan dalam Rakernas

BKPRD kemudian dipertajam dalam Raker Regional yang dibagi

menjadi Raker Regional Barat dan Raker Regional Timur. Hasil

pelaksanaan Raker ini akan menjadi isu strategis yang harus dicari

solusi penyelesaiannya dalam Rakernas BKPRN untuk kemudian

menjadi agenda dan program kerja kementerian terkait BKPRN.

Tindak lanjut dari BKPRN akan menjadi embrio program dan

agenda kerja kegiatan dua tahun kedepan yang akan dilaksanakan

oleh pemerintah daerah baik oleh Pemerintah Provinsi dan/atau

Kabupaten/Kota. Mekanisme konsolidasi isu-isu strategis penataan

ruang dapat dilihat pada Gambar 2.

Dalam perjalanannya, tantangan krusial yang masih dihadapi

BKPRN dan BKPRD, antara lain adalah kurang sinerginya langkah

kerja antar kementerian/lembaga anggota BKPRN dan SKPD

anggota BKPRD. Penyebab utamanya adalah belum ditetapkannya

mekanisme dan tata kerja internal BKPRN serta hubungan kerja

antara BKPRN dengan BKPRD, sehinggapenyelenggaraan penataan

ruang belum dapat terselenggara secara optimal.

Dalam hal penyelenggaraan penataan ruang daerah, hasil

pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Ditjen Bina Pembangunan

Daerah menunjukkan bahwa kinerja BKPRD sebagai badan ad-hoc

yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/

Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah belum optimal.

Penyebab utama BKPRD belum optimal adalah:

1. Masih tumpang tindihnya peraturan perundangan dan fungsi

antar institusi;

2. Belum rincinya pedoman dan tata kerja organisasi,

3. Belum ada dukungan pendanaan yang signiikan,

4. Masih banyaknya pihak yang tidak memandang penting BKPRD;

5. Belum adanya mekanisme reward and punishment sehingga

daerah tidak terpacu untuk mengefektifkan peran BKPRD; dan

6. Masih rendahnya kapasitas sumberdaya manusia daerah

khususnya terkait dengan penguasaan materi Bidang Penataan

Ruang.

Bagaimana upaya perbaikan yang perlu dilakukan, khususnya

untuk meningkatkan kapasitas BKPRD?

Dalam konteks hubungan kerja antara BKPRN dan BKPRD, perlu

disusun mekanisme hubungan kerja antara BKPRN dan BKPRD

dalam upaya mensinergikan program kerja kedua lembaga

tersebut agar peran dan fungsinya optimal dalam melakukan

koordinasi penyelenggaraan penataan ruang nasional dan daerah

khususnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan penataan

ruang lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah.

Dalam penyelesaian konlik permasalahan pemanfaatan ruang yang

memerlukan rekomendasi dari BKPRD, diperlukan peningkatan

peran BKPRD agar BKPRD dapat melaksanakan tugasnya secara

lebih efektif. Upaya ini dilakukan agar setiap konlik pemanfaatan

ruang yang terjadi di daerah tidak harus dibawa sampai pada

tingkat BKPRN karena penyelesaian permasalahan pemanfaatan

ruang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka mengoptimalkan peran BKPRD untuk percepatan

penyelesaian Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan

penyelesaian permasalahan penyelenggaraan penataan ruang, telah

dilakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya memantapkan

kelembagaan penataan ruang daerah. Beberapa diantaranya adalah

menyusun mekanisme dan tata kerja (SOP) BKPRD, pengembangan

data dan informasi, peningkatan kualitas aparatur pemerintah

daerah, dan pemberian reward and punishment di Bidang Penataan

Ruang. Saat ini, Kemdagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah

sedang menyusun Pedoman Tata Kerja BKPRD tersebut.

Selain itu, dilakukan upaya revitalisasi dan pembentukan

BKPRD sesuai amanat Permendagri No. 50/2009 serta

memberdayakan BKPRD yang diarahkan tidak hanya untuk

keperluan pemecahan berbagai Masalah Penataan Ruang tetapi

juga untuk pengembangan kelembagaan penataan ruang yang

lebih utuh di daerah, dan yang mempunyai agenda kerja yang baik.

Kelembagaan yang telah dibentuk, perlu didukung dengan upaya

peningkatan kapasitas sumberdaya manusia daerah khususnya di

Bidang Penataan Ruang, dan penyediaan sarana, prasarana, serta

data dan informasi penataan ruang secara komprehensif.

Hal krusial untuk menjamin efektivitas BKPRD adalah komitmen

Kepala Daerah untuk mengalokasikan anggaran APBD-nya

masing-masing untuk operasionalisasi pelaksanaan tugas BKPRD.

Dalam hal ini Sekretariat BKPRD mempunyai peran penting untuk

menyusun program kerja BKPRD dan kebutuhan anggarannya

untuk selanjutnya diintegrasikan dengan rencana pembangunan

daerah baik untuk rencana pembangunan jangka pendek (tahunan)

maupun rencana pembangunan jangka menengah.

Gambar 2 Mekanisme Konsolidasi Isu-Isu Strategis Penataan Ruang

MEKANISME KONSOLIDASI ISU-ISU STRATEGIS

PENATAAN RUANG

MEKANISME KONSOLIDASI ISU-ISU STRATEGIS

PENATAAN RUANG

BUPATI /

WALIKOTA

12 3

4a

4b

5

6

RekomendasiR ekomendasi

Input/masukan

Input/masukan

GUBERNUR

AgendaBKPRNProvinsi

RakerBKPRN

IsuStrategis

ProgramKerja

RakerRegionalBKPRN

RakernasBKPRN

Tindak LanjutKementerian/

Lembaga

AgendaBKPRN

Kab/Kota

RakerRegionalBKPRN


Lembaga

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) merupakan

forum koordinasi penataan ruang yang dibentuk melalui Keputusan

Presiden No. 2/2009 sebagai pengembangan dari forum

sebelumnya yang bernama Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang

Nasional yang dikenal dengan sebutan Tim Tata Ruang pada

Tahun 19891 yang kemudian diubah menjadi Badan Koordinasi

Tata Ruang Nasional (BKTRN) pada Tahun 19932 yang kemudian

diubah keanggotaannya pada Tahun 20003. Komposisi keanggotaan

BKPRN ini bertahan sampai dengan Tahun 20094 (Abdul Kamarzuki

(AK)).

Tujuan utama Tim Tata Ruang, BKTRN dan BKPRN adalah untuk

melaksanakan pembangunan nasional secara terkoordinasi

dan menangani masalah pemanfaatan ruang bagi keperluan

pembangunan. Dampak akhir yang diharapkan adalah sinerginya

penggunaan ruang oleh berbagai sektor (Herry Darwanto (HD)).

Pada saat yang sama, di pusat, BKTRN berfungsi untuk koordinasi

lintas sektor dalam penggunaan ruang, di daerah, BKPRD

melaksanakan fungsi yang sama untuk mengkoordinasikan

pemanfaatan ruang lintas SKPD (Herman Haeruman (HH)).

Anggota

Tim Tata Ruang,yang ditetapkan pada Tahun 1989, beranggotakan

Menteri PPN/Ketua Bappenas, Menteri/Sekretaris Negara, Menteri

Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dan Menteri Dalam

Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Seluruh anggota Tim

Tata Ruang memiliki akses untuk merencanakan penggunaan

ruang, namun tidak secara langsung menggunakan ruang. Resolusi

konlik diantara pengguna ruang dapat dilakukan dengan mudah

karena independensi Tim Tata Ruang ini sehingga penyelesaiannya

adil dan tidak memihak. Pada saat itu pembangunan wilayah

dilaksanakan antarsektor berdasarkan fungsi ruang (HH).

Pada Tahun 1993, keanggotaan Tim Tata Ruang ditambah oleh

Menteri Pertahanan dan Menteri Pekerjaan Umum. Namanya diubah

menjadi Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN). Pada

masa 1993-1997, penataan ruang dimulai dengan pembangunan

infrastruktur sampai dengan selesainya PP No. 47/1997 tentang

RTRWN. Setelah itu, penataan ruang kembali menjadi acuan utama

pengembangan wilayah (HH).

Pada Tahun 2000, BKTRN dipimpin oleh Menteri Koordinator

Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri. Anggota BKTRN pada

saat itu adalah Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah,

Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian,

Menteri Negara Pekerjaan Umum, Menteri Negara Lingkungan

Hidup, Menteri Negara Otonomi Daerah, Kepala Badan Pertanahan

Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

selaku Sekretaris BKTRN. Pada masa tersebut penataan ruang dan

pembangunan infrastruktur kembali bergabung pelaksanaannya

di Kementerian Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Namun demikian perizinan dan pembangunan di lapangan harus

dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena

hanya BPN yang memiliki hubungan langsung dengan pelaksana

kegiatan. Pada saat itu, dana yang cukup besar untuk penataan

ruang dialokasikan ke BPN untuk penyusunan peta dasar, kemudian

pada Bakosurtanal (saat ini BIG) berperan dalam pembuatan

informasi spasial (peta). Kedua badan ini, BPN dan Bakosurtanal,

yang menjadi motor informasi dalam penyelenggaraan tata ruang

(HH).

Pada Tahun 2007, UU No. 26/2007 ditetapkan untuk mengganti

UU No. 24/1992. Seiring dengan perubahan UUPR, BKTRN berubah

menjadi BKPRN5 dan menambah anggotanya dengan menteri

pengguna ruang: Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Menteri

Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri

Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan (AK).

Peran

Peran penting yang dilaksanakan oleh BKPRN adalah menetapkan

strategi nasional pengembangan pola tata ruang secara terpadu

art

ike

l

Menjelang 25 tahun BKPRN (1989-2013):

kontribusi dan tantanganProf. Dr. Herman Haeruman, pernah menjabat Deputi Bidang Regional dan Sumberdaya Alam, Kementerian PPN/Bappenas

Dr. Herry Darwanto, pernah menjabat Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Penataan Ruang, Kementerian PPN/

Bappenas

Dr. Abdul Kamarzuki, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Daerah Tertinggal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Perjalanan BKPRN selama 25 tahun ini telah menemui berbagai tantangan dan kendala. Banyak permasalahan

yang berhasil ditangani, banyak pula pihak yang tidak dapat menerima penyelesaian masalah yang

direkomendasikan.

Untuk mendapatkan gambaran peran optimal BKPRN, kami melakukan wawancara dengan tiga tokoh

penting yang selama ini berperan aktif di BKPRN, baik di era sentralisasi, dalam peralihan dari sentralisasi

ke desentralisasi dan di masa otonomi daerah sudah berjalan. Ketiga tokoh tersebut adalah Prof Dr Herman

Haeruman (pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Regional dan Sumberdaya Alam, Bappenas/Sekretaris

BKTRN), Dr Ir Herry Darwanto, MSc (pernah menjabat sebagai Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Penataan

Ruang, Direktur Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Bappenas) dan Dr Ir Abdul Kamarzuki,

MPM (sekarang menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Daerah Tertinggal,

Menko Perekonomian/Sekretaris Pokja 4 BKPRN).

1 Keppres 57/1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.2 Keppres 75/1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.3 Keppres 62/2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional.4 Keppres 4/2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.5 Keppres 4/2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional


dengan pendekatan kewilayahan. Selain itu, BKPRN berperan

penting untuk untuk koordinasi perumusan kebijakan dan

pelaksanaan strategi nasional pengembangan pola ruang serta

untuk melaksanakan UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang

(HD).

Di awal pembentukannya, Tim Tata Ruang berperan penting untuk

membatasi penggunaan kawasan lindung. Kawasan lindung adalah

kawasan yang memiliki fungsi perlindungan daerah diluarnya, se-

perti hulu sungai, sempadan sungai, sempadan danau dan pantai.

Kawasan ini tidak harus dijadikan milik negara, tapi dibutuhkan

etika membangun. Kawasan lindung yang di dalamnya terdapat

kampung adat seharusnya memiliki perlindungan terhadap lereng

gunung. Masyarakat yang hidup di dalamnya menjadi bagian

penting pengelolaan kawasan lindung. Kebijakan tersebut dipegang

teguh oleh pemerintah pusat dan diacu oleh pemerintah daerah

(HH). Perubahan fungsi kawasan lindung menjadi tanggung jawab

pemerintah pusat.

Pendekatan yang berbeda dilakukan untuk pengembangan kawasan

budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang menguntungkan

banyak orang secara ekonomi. Namun demikian, pengguaan dan

manfaat langsungnya tidak boleh dipertandingkan dengan kawasan

lindung. Target penting yang harus dihasilkan dari kawasan ini

adalah output regionalnya. Perubahan fungsi kawasan budidaya

boleh dilakukan, tapi dilakukan pengawasan oleh daerah (HH).

BKTRN dulu begitu kuatnya, seperti contoh kasus di Sumatera

Barat. Gubernur mengajukan pembangunan jalan dari pantai

menuju gunung menembus taman nasional dengan tujuan untuk

membuka akses bagi masyarakat pengunungan. Namun setelah

dikaji, biayanya terlalu besar, kemudian BKTRN dan daerah

berdiskusi, akhirnya diputuskan bahwa jika ingin tetap membangun,

jalan dibuat melingkar dan agar tidak terlihat jauh orang dibuat

berkeliling tempat-tempat yang berkembang disepanjang jalan

tersebut, bisa tempat makan, wisata, dan lainnya sehingga

memunculkan regional outputnya. Hal yang sama terjadi juga untuk

pembangunan Jalan Ladiagalaska yang direncanakan melintas TN

Leuser (HH).

Perbedaan signiikan atas peran BKPRN sangat terasa setelah

perubahan UUPR dari UU No. 24/1992 menjadi UU No. 26/2007.

Beberapa contoh diantaranya seperti menurunnya konsep

perlindungan kawasan lindung dan konsep dana kompensasi

kawasan lindung. Daerah dengan kawasan lindung mendapatkan

dana kompensasi sehingga tidak perlu mencari pendapatan dengan

mengkonversi kawasan hutannya. Seperti kasus di kabupaten

sebelah barat Aceh yang memiliki 60 persen lebih kawasan

lindung, artinya daerah mendapat dana kompensasi untuk perannya

memelihara kawasan hutan tersebut (HH).

Kinerja

Kesepakatan dalam forum BKTRN bermuara pada penetapan

peraturan perundangan. Dengan mengandalkan Tim Pelaksana,

BKPRN telah menyelesaikan PP dan Perpres yang diamanatkan

oleh UU No. 26/2007 kecuali RPP tentang Penataan Ruang

Kawasan Pertahanan dan Keamanan. Selain itu, BKPRN, melalui

Tim Pelaksana, telah mengkoordinasikan berbagai kementerian/

lembaga anggotanya, untuk mempercepat proses pembahasan

Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota berikut mendorong

penetapannya oleh pemerintah daerah.

Kelembagaan

Sampai dengan saat ini, BKPRN adalah lembaga ad-hoc. Seluruh

rekomendasi dan persetujuan teknis yang dihasilkan BKPRN

bersifat saran ataupun arahan bagi pemangku kepentingan dalam

pemanfaatan ruang. Saran atau arahan tersebut akan memiliki

legitimasi jika telah diakomodir dalam bentuk produk hukum (PP,

Perpres, dan Perda) (AK).

Beberapa pendapat menyatakan bahwa, bentuk ad-hoc ini tidak

efektif untuk melaksanakan penataan ruang dan dibutuhkan

kementerian/lembaga khusus yang dapat mengkoordinasikan

seluruh proses penataan ruang yang dilakukan oleh berbagai sektor

dan pemerintahan pada saat yang sama. Pendapat ini menjadi

salah satu pemikiran yang mendorong forum BKPRN menjadi

lembaga yang lebih permanen. Kekurangan yang sangat menonjol

adalah lembaga permanen ini kemungkinan besar tidak dapat

menangani konlik pemanfaatan ruang apabila berdiri sebagai

bagian yang terpisah sama sekali dari kementerian atau lembaga

pengguna ruang lainnya, menjadi sektor tata ruang, menghilangkan

sifat koordinasi. Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah

upaya reformasi birokasi,yang sedang dijalankan saa ini, mengarah

pada perampingan dan eisiensi birokrasi, sehingga pembentukan

badan baru menjadi langkah yang tidak strategis (AK).

Tim Pelaksana BKPRN diketuai oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Secara teknis, melalui Tim Pelaksana, forum BKTRN berfungsi untuk

memberikan pendapat (rekomendasi) yang merupakan kesepakatan

serta persetujuan teknis bagi dalam proses penyiapan produk-

produk tata ruang baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP),

Peraturan Presiden (Perpres), maupun Peraturan Daerah (Perda

Kab/Kota) (AK). Rekomendasi dari forum BKPRN ini merupakan

acuan atau terjemahan lebih detail dari substansi Peraturan

Perundang-undangan yang ada agar dapat mendukung kebijakan

pemanfaatan ruang.

Sejak BKPRN memiliki Tim Pelaksana6, rapat koordinasi tingkat

menteri tidak sepenuhnya efektif digunakan untuk pengambilan

keputusan dan resolusi konlik antarsektor. Padahal, konlik-

konlik utama muncul karena kewenangan beberapa kementerian

yang sangat tinggi untuk mengatur penggunaan ruang nasional.

Konlik tersebut hanya dapat diselesaikan melalui Sidang BKPRN,

mekanisme pengambilan keputusan tertinggi yang berada di tangan

para menteri.

Konsep

Konsep penataan ruang yang pertama kali disusun saat Tim

Tata Ruang dibentuk adalah, rencana tata ruang (RTR) secara

makro harus melalui persetujuan BKTRN dan sektoral/daerah

boleh mengajukan usulan, tapi perlu dilengkapi dengan kajian

khusus dampak lingkungannya. Setelah disetujui BKTRN, daerah

hanya melakukan pengawasan. Kewenangan BKTRN sangat kuat,

terlihat dari kemampuan BKTRN menghentikan pembangunan

yang dilakukan oleh pejabat daerah di berbagai kawasan penting.

Kewenangan ini diperkuat karena masa pemerintahan masih

bersifat sentral sehingga Bupati tunduk pada aturan. Kewenangan

ini menjadi penting karena memudahkan pemanfaatan ruang yang

sesuai dengan rencana tata ruang (HH). Peran Pemerintah yang

6 Keppres No 4 Tahun 2009 tentang BKPRN Pasal 6 menyebutkan bahwa: (1) dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dapat dibentuk Kelompok Kerja

untuk menangani tugas-tugas yang bersifat khusus; (2) Pembentukan, tugas, susunan keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Kerja diatur lebih lanjut oleh Ketua BKPRN.


kuat saat itu, Bupati wajib melaporkan segala bentuk perizinan ke

BKTRN sehingga BKTRN memiliki informasi aktual dari daerah.

Pada saat yang sama, koordinasi bukan masalah besar dalam

penyelenggaraan penataan ruang karena sejak awal, pengalokasian

fungsi ruang sudah tergambar dalam peta dengan menggunakan

Sistem Informasi Geospasial. Namun memang yang menjadi

kendala adalah skala peta yang digunakan masih terlalu kecil.

Untuk mengatasinya, Kementerian Kehutanan dibawah koordinasi

BKTRN memiliki badan planologi kehutanan (UPT) antar kabupaten.

Mereka melakukan koordinasi dengan BPN, BPN berperan

memetakan tata guna tanah. BPN dan kehutanan bekerja sama

ketika sebagian kawasan hutan akan diubah untuk mengakomodasi

pembangunan, hutan dilepas dan BPN mengambil alih proses tata

guna lahan.

Saat itu BKTRN fokus pada menjaga fungsi utama ruang: kawasan

lindung dan kawasan budidaya. Selain itu, secara desain, fokus

antara RTRWN, RTRWP dan RTRWK dibuat berbeda. RTRWN yang

bersifat makro bertujuan untuk mempertahankan fungsi kawasan

agar tidak berubah dalam jangka waktu 25 tahun. Sementara itu,

RTRWK yang bersifat lebih dinamis dengan skala peta yang lebih

besar berfungsi dalam proses pemberian izin penggunaan ruang.

Karena itu, jangka waktu RTRWK didesain lebih pendek, hanya 10

tahun untuk mengatasi dinamika penggunaan ruang di lapangan.

Logika yang sama digunakan dalam penyusunan RPJPN dan

RPJMN. RPJMN menjabarkan RPJPN namun juga harus dapat

mengatasi dinamika tahunan. Dengan menggunakan logika yang

sama, RTRWN pada saat itu berupa visi yang dijabarkan dalam

progam dan kegiatan di dalam RTRWK. Saat ini, perlu didorong

agar RTRW didesain untuk memberikan masukan kebijakan spasial

bagi rencana pembangunan yang bersifat deskriptif. Apabila

dipergunakan, maka RTRW dapat memberikan kepastian lokasi

berjangka panjang bagi para pelaku pembangunan. Kepastian ini

dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fungsi RTRW yang tetap harus dipertahankan adalah perlindungan

kepada fungsi ekosistem dan memberikan kesempatan kepada

pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang bersifat jangka

panjang serta melindungi tujuan pembangunan nasional dari

kepentingan jangka pendek sektoral dan daerah. RTRW harus dapat

cukup leksibel memberi kesempatan pada perkembangan teknologi

modern untuk pemanfaatan fungsi ruang untuk mengakomodasi

pembangunan yang tidak terbatas.

Dalam konsep ini, daerah boleh melakukan perencanaan, tapi

hanya di kawasan budidaya, sedangkan kawasan lindung bersifat

given karena ada di RTRWN. Indonesia harus belajar dari Amerika,

dimana mereka memiliki daerah khusus yang dipertahankan

kawasan lindungnya yang juga memberikan pendapatan daerah

terbesar (HH). Setelah konsep ecoregion diperkenalkan untuk

menghubungan konsep penataan ruang dengan pelestarian fungsi

dan daya dukung lingkungan, Pemda dituntut lebih cakap untuk

mengenali karakter wilayahnya (ekologi & ekonomi). Setelah seluruh

isunya ditemukenali, Pemda menyusun interaksi antara kawasan

dan melakukan KLHS untuk rencana yang sedang disusun (HH).

Hubungan antara berbagai bidang ilmu harus benar-benar terjaga

dalam penataan ruang karena pada dasarnya penataan ruang

adalah bagian dari landscape architecture yang mengkombinasikan

tiga keilmuan, yakni lingkungan (ecogeograi), planologi, dan design

engineering, yang membentuk keterpaduan wilayah. Saat ini,

ketidakpaduan terletak pada masalah pemahaman dan ego sektoral

yang kuat sehingga aturan yang ditetapkan setelah era desentraliasi

berbeda-beda. Tata ruang ini seharusnya berperan membangun

sektor-sektor yang lebih luas sehingga peningkatan perekonomian

wilayah dapat terwujud (HH).

Permasalahan

Cukup banyak permasalahan yang dihadapi BKPRN di masa

desentralisasi ini, masalah utama yang diangkat para narasumber

adalah: (1) kurangnya koordinasi yang berakibat pada perbedaan

persepsi antara pemangku kepentingan, banyaknya aturan sektoral

yang tidak serasi, selain itu, SOP koordinasi di dalam BKPRN belum

dideinisikan dengan baik; (2) rendahnya kualitas rencana yang

salah satunya disebabkan oleh belum memadainya sistem informasi

spasial yang memadai; dan (3) pemanfaatan ruang yang belum

optimal (HH, HD, AK).

Koordinasi

Kelemahan koordinasi antar sektor dimulai dengan perbedaan

pemahanan atas sektor lain yang bermuara pada tidak serasinya

peraturan sektoral. Dalam peraturan sektoral, kepentingan setiap

sektor dituangkan ke dalam berbagai peraturan dalam berbagai

bentuk, UU, PP, Perpres dan Keppres (AK). Perbedaan pemahaman

antarpemangku kepentingan semakin memperlemah koordinasi

yang belum tercipta dengan baik. Baik koordinasi antarsektor dan

antarlevel pemerintahan (AK). Selain itu, prosedur harmonisasi

peraturan dan koordinasi pelaksanaan penataan ruang belum

dilakukan dengan baik (AK), BKPRN tidak dapat memaksa instansi

terkait untuk mengimplementasikan tata ruang (HD).Koordinasi

antar sektor menyebabkan beberapa RTRW Provinsi/Kabupaten/

Kota yang telah selesai disusun tidak dapat segera ditetapkan.

Prosedur resolusi konlik yang ada di dalam BKPRN tidak mampu

mengubah keputusan salah satu sektor yang menjadi anggota

BKPRN (HH).

Lemahnya koordinasi ini berakibat cukup besar dalam pemanfaatan

dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan yang

muncul adalah terlalu banyak kewenangan di satu daerah atau

tidak ada yang berwenang sama sekali di daerah lainnya. Kondisi

tersebut menimbulkan konlik antarpelaku pembangunan.

Contohnya adalah kurangnya informasi di lapangan bahwa suatu

kawasan ditetapkan sebagai kawasan lindung. Masyarakat yang

seumur hidupnya berada di kawasan tersebut akhirnya membangun

rumah, atau mendirikan bangunan sesuai dengan keperluannya.

Contoh lainnya adalah informasi tersedia yang menunjukkan

bahwa suatu kawasan tidak boleh ada pembangunan karena

statusnya sebagai kawasan lindung, namun tidak ada upaya yang

serius untuk menegakkan peraturan itu. Pengendalian yang tidak

efektif karena tidak ada yang merasa berwenang menyebabkan

tumbuhnya permukiman di sepanjang sempadan sungai di kota-

kota besar (HD).

Kualitas rencana

Rendahnya kualitas rencana tata ruang sebagian besar disebabkan

oleh informasi geospasial yang tersedia belum memadai untuk

menyusun rencana yang paripurna. Sejak awal, pengalokasian

fungsi ruang sudah tergambar dalam peta dengan menggunakan

GIS. Namun skala peta yang digunakan masih terlalu kecil. Saat itu

teknologi satelit belum ada sehingga untuk peta skala besar sangat

mahal, tapi sekarang sudah ada teknologinya jadi seharusnya

tata ruang dilengkapi peta skala 1:10.000, bukan hanya untuk

implementasi rencana, tapi juga pengendalian. Rencana yang baik

hanya bisa terwujud apabila kita mampu mengejar ketertinggalan

dalam penyediaan informasi geospasial ini (HH).

Belum lagi pengertian rencana hirarkis yang belum cukup baik


dimengerti sehingga pemerintah daerah cenderung mencontoh

RTR yang dibuat pemerintah lebih tinggi. Pemerintah daerah

gamang untuk membuat RTR yang berbeda, karena khawatir

tidak mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat.

Permasalahan yang timbul di kemudian hari adalah kemiripan

rencana tata ruang yang disahkan oleh berbagai daerah (HD).

Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Setelah rencana selesai disusun, langkah berikutnya yang perlu

dilakukan adalah pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

ruang. Masalah yang paling banyak timbul adalah pemanfaatan

kawasan lindung dan budidaya. Pemanfaatan ruang di kawasan

lindung dan terutama daerah resapan air yang akan berpengaruh

pada kawasan di bawahnya perlu dikendalikan dengan baik

karena dampaknya sangat luas. Namun demikian, pengendalian

pemanfaatan ruang tidak dilaksanakan dengan baik. Contohnya

adalah pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan puncak yang

terlihat tidak serius dan tidak berhasil secara signiikan. Perpres

tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur telah ditetapkan

begitu pula Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada di

Jabodetabekjur, namun outcome dari peraturan itu tidak terlihat,

dengan kata yang lugas, tidak ada pengaruhnya apa-apa (HD).

Di tingkat nasional dan daerah, sudah cukup banyak kegiatan

yang dilakukan dan telah didukung alokasi dana yang cukup besar

seperti: undang-undang dan peraturan pelaksanaannya; lembaga

BKPRN dan BKPRD yang mengkoordinasikan kebijakan dan

pelaksanaan penataan ruang; rencana tata ruang mulai dari skala

nasional, pulau, provinsi hingga kabupaten/kota. Namun, berbagai

permasalahan muncul justru setelah rencana ditetapkan, semakin

terlihat bahwa pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

harus dilakukan dengan konsisten (HH).

Alternatif penyelesaian masalah

Koordinasi

Untuk mengatasi ketiga permasalahan di atas, alternatif

penyelesaian masalah yang dapat dilakukan untuk mengatasi

masalah kurangnya koordinasi adalah penyamaan persepsi di

dalam forum BKPRN sebelum menyelesaian masalah koordinasi

di daerah (AK). Prakondisi yang dibutuhkan adalah menyepakati

prinsip penataan ruang di dalam BKPRN, caranya adalah dengan

membangun idealisme dari masing-masing bidang keilmuan

yang membentuk BKPRN dan konsensus yang telah dibangun,

dengan tetap memperhatikan kondisi saat ini (HH). Harapan di

masa yang akan datang, keteraturan, kepastian penggunaan ruang

perlu menjadi prioritas utama yang dikoordinasikan oleh BKPRN

dengan pertimbangan bahwa jumlah ruang tetap sementara jumlah

penduduk akan terus bertambah (HH).

Untuk koordinasi di daerah, Bappeda perlu menjadi ujung tombak

penggerak BKPRD. Koordinasi tidak dapat diserahkan kepada

sektor karena pengambilan keputusan terutama untuk penyelesaian

konlik tidak akan berimbang (HH). Catatan penting untuk kondisi

lembaga saat ini adalah bentuk BKTRN/D yang menyatukan

kelompok independen yg tak terikat dengan pembangunan ruang

dengan kelompok pemakai ruang, maka kesepakatan ad-hoc itu

banyak masalah perbedaan kepentingan, maka diperlukan suatu

independen group di luar BKTRN/D untuk membantu mencapai

keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan

daerah, antara kepentingan sektoral dengan kepentingan nasional/

regional, dan kepentingan pemeliharaan cadangan ruang yang

harus dipelihara untuk masa depan ketika iptek dan social

perception mampu menanggapi berbagai konlik (HH).

Perencanaan

Untuk mengatasi masalah perencanaan, pemerintah pusat perlu

mengubah paradigma dari menyusun rencana tata ruang dari skala

nasional hingga skala rinci tingkat lokal secara hirarkis, menjadi

mengamankan kawasan strategis untuk kepentingan nasional

saat ini dan untuk pembangunan berkelanjutan, dan mendukung,

persisnya memberikan bantuan dana kepada daerah, untuk

mengerjakan penataan ruang sesuai konsep yang disusun daerah.

Pemerintah daerah perlu mewujudkan tata ruang yang nyaman,

memberi penekanan pada pembuatan taman-taman dan RTH,

pembuangan sampah, perbaikan gorong-gorong, pembenahan

kampung padat, pembuatan paving,penyediaan air bersih.Orientasi

penataan ruang yang semula menekankan konsep atau rencana

dan berskala makro, diubah menjadi bersifat konkrit dan mikro,

tentu dengan perspektif jangka panjang(HD) sesuai dengan yang

telah tercantum secara makro di dalam RTRWN (HH).

Pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

dalam penataan ruang perlu dikaji lebih detail lagi. Contoh kawasan

yang perlu diatur pusat adalah kawasan cagar budaya, hutan

lindung, suaka margasatwa; kemudian kawasan untuk keperluan

pertahanan negara, seperti kawasan peluncuran roket, kawasan

latihan perang. Kawasan-kawasan ini harus ditetapkan batas-

batasnya dan kemudian dikelola oleh lembaga pusat tertentu.

Dengan mengingat tragedy of the commons, yaitu kalau suatu

kawasan menjadi milik bersama atau tidak jelas siapa yang

memilikinya, maka setiap orang akan mengeksploitasi kawasan

itu sehabis-habisnya. Pemda menata kawasan di luar kawasan-

kawasan strategis nasional ini. Kemudian beri kepercayaan kepada

daerah untuk mengatur sendiri penggunaan ruang wilayah itu.

Daerah-daerah pada mulanya mungkin kesulitan membuat rencana

tata ruangnya, namun lama kelamaan akan mampu membuat

RTR sendiri. Banyak contoh dari dalam dan luar negeri mengenai

rencana tata ruang yang baik dan dapat dicontoh.Tidak perlu ada

pedoman penyusunan RTR yang harus ditaati secara ketat oleh

daerah (HD).

Perencanaan tetap perlu, tetapi jangan menunggu harus

semua selesai. Misalnya jangan menunggu sampai rencana

rinci ditetapkan DPRD dan disahkan Provinsi, baru kemudian

melakukan implementasinya. Itu akan memakan waktu lama.

Kerjakan saja dulu yang dapat dilakukan dan jelas bermanfaat.

Masyarakat sudah menunggu hasil konkrit, hulu penundaan

biasanya adalah pemikiran birokratis dan penyusunan konsep

rencana yang sulit diimplementasikan. Misalnya, untuk bisa

menghasilkan rencana detil tata ruang diperlukan peta dasar

yang berskala besar. Menghasikan peta ini untuk seluruh wilayah

kota bisa memakan waktu bebeberapa tahun. Jadi gunakan saja

informasi yang ada untuk membuat kebijakan, mana daerah yang

tidak boleh digunakan sebagai kawasan permukiman, dan mana

yang boleh. Jadi rencana penataan ruang tetap perlu ada, namun

jangan terganggu oleh prosedur yang birokratis.Bila masyarakat

melihat hasil yang nyata, pasti akan diapresiasi dan di-bela jika

dimejahijaukan karena menabrak peraturan perundangan. Di

sini diperlukan kebijakan seorang kepala daerah. Juga jangan

kuatir kebijakan itu akan diubah oleh kepala daerah berikutnya.

Masyarakat akan mengawasi dan mencegah kebijakan yang tidak

didasarkan pada pertimbangan yang benar (HD).

Kemudian dari sisi substansi, RTR yang dibutuhkan untuk

pengendalian ruang kabupaten/kota adalah rencana tata ruang

yang rinci, dengan skala peta yang besar.Jika belum ada peta

dasarnya, perlu dibuat ketentuan yang jelas, sehingga tidak


disalahtafsirkan. Ingat, bangsa kita punya kemampuan menyusun

rencana tata kota sejak berabad-abad yang lalu dengan bukti

adanya candi Borobudur, kota Trowulan yang menjadi ibukota

kerajaan Majapahit. Kalau saat ini kita belum melihat banyak RTR

yang kualitasnya baik, penyebab utamanya adalah belum ada

kesungguhan untuk mengusahakannya (HD).

Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Untuk pemanfaatan ruang, BKPRN perlu mengubah orientasinya

dari perencanaan menjadi pelaksanaan, dari merencanakan

menjadi mewujudkan. BKPRN perlu menggunakan kapasitas yang

dimilikinya untuk membantu pemerintah kabupaten/kota untuk

mewujudkan tata ruang yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kementerian Kehutanan dapat mencontoh Jarum Foundation

menanam pohon trembesi di sepanjang jalan Pantura, misalnya

dengan melakukan hal sama di jalur Jawa Selatan serta di pulau-

pulau lain. Kementerian Pekerjaan Umum membantu pemerintah

kota membangun RTH. Kementerian Lingkungan Hidup membantu

pemda mendaur ulang sampah. Kementerian Perumahan Rakyat

membantu pemerintah kabupaten/kota membangun prasarana

lingkungan permukiman. Begitu pula halnya dengan kementerian/

lembaga lainnya terutama anggota BKPRN, melakukan hal yang

sama sesuai kewenangan masing-masing, tetapi dengan tujuan

yang jelas dan sesuai kebutuhan daerah. Daerah jangan lagi

didorong untuk menyelesaikan perda RTRWnya saja, tetapi dibantu

langsung untuk mewujudkan tata ruang seperti yang diharapkan

oleh masyarakat. BKPRN juga perlu melibatkan swasta untuk

mengerjakan hal yang sama secara terkoordinasi. Lembaga-

lembaga internasional pasti akan bersedia jika diajak menata kota

secara konkrit, karena dampak ekonomi dan sosialnya yang besar

(HD).

Apabila kemudian muncul pertanyaan tentang masalah

kewenangan yang dilangkahi karena skema tersebut di atas,

jawabannya adalah bahwa sistem pemerintahan yang ada membuat

pemda tidak mempunyai cukup anggaran untuk melakukan

semua urusan yang menjadi tanggungjawabnya secara memadai.

Jadi pemerintah pusat perlu ikut terjun membantu pemda. Lebih

baik lagi bila kenaikan penerimaan pemerintah pusat setiap

tahun ditransfer kepada pemda melalui mekanisme DAK untuk

mengisi tata ruang yang direncanakan pemda. Namun, langkah ini

memerlukan persetujuan DPR yang mungkin sulit diwujudkan dalam

waktu dekat.Yang dapat dilakukan saat ini adalah kerjasama antara

kementerian/lembaga anggota BKPRN menggunakan anggaran

yang ada untuk membantu kota-kota besar dan kecil mewujudkan

tata ruang yang lebih berkualitas (HD).

Contoh-contoh pelaksanaan dapat diambil dari yang telah

dikerjakan oleh pemerintah daerah yang visioner dan telah

terbukti berhasil dalam penataan ruang. Salah satunya adalah

Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya telah

berhasil menghadirkan tata ruang yang nyaman, indah, bersih,

lancar, teratur dan inklusif, serta atribut lain yang seperti itu, yang

saya yakin juga sama dengan yang diamanatkan oleh UU No

26/2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang yang efektif di

Kota Surabaya dapat dinikmati oleh masyarakat warga kota dan

diapresiasi oleh pengunjung dari luar. Yang ditata di Kota Surabaya

bukan hanya kawasan di pusat kota seperti umumnya di banyak

kota lain, namun hingga ke kampung-kampung. Terasa ada tangan-

tangan pemerintah kota yang mengatur lingkungan permukiman

penduduk, termasuk sarana MCK, saluran pembuangan, sarana

pedestrian dan taman lingkungan. Hasil akhir yang bisa dinikmati

oleh warga dan pengunjung adalah kebersihan, keindahan dan

kelancaran lalulintas di pusat Kota Surabaya tidak kalah dengan

kota-kota lain di negara maju. Ini adalah wujud penataan ruang

yang kita harapkan ada di kota-kota seluruh Indonesia. Sekali

lagi kinerja upaya penataan ruang tidak dilihat dari peraturan dan

rencana tata ruang yang dihasilkan, namun dari wujud tata ruang

yang dapat dinikmati oleh penduduk (HD) [ma/gp].

Status Penyelesaian Peraturan Daerah RTRW Provinsi

1

No.AD E

B

B1 B2

C

C1 C2

Provinsi

Status Penyelesaian RTRW yang Belum Perda

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

NAD

Sumatera Utara

Riau

Sumatera Selatan

Kep. Riau

Kep. Bangka Belitung

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Papua

Jumlah

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Barat

1515 15 15 13 13 5

Proses Revisi

Proses Persetujuan Substansi

B1 : Proses Persetujuan Substansi Teknis PU

B2 : Proses Persetujuan Substansi Kehutanan

Memperoleh Persetujuan Substansi

C1 : Memperoleh Persetujuan Substansi Menteri PU

C2 : Memperoleh Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan

Pembahasan DPRD

Evaluasi di Kementerian Dalam Negeri

A

B

C

D

E

DA


Proil Direktur TRP

Oswar Mungkasa

pro

fil

Sudah lebih dari 20 tahun beliau berkecimpung di dunia

pemerintahan menjadi pegawai negeri sipil. Karirnya dimulai pada

1992 sebagai staf perencana di Biro Pengembangan Regional I,

Bappenas. Dan sejak 2002, selama delapan tahun, beliau menjadi

Kepala Sub Direktorat di Direktorat Permukiman dan Perumahan,

Bappenas. Pengalaman dan lamanya karir yang digeluti di Bidang

Perumahan dan Permukiman mengantarkan beliau sebagai Kepala

Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat.

Selama menjadi Kepala Sub Direktorat di Direktorat Permukiman

dan Perumahan, beliau juga menjadi pelaksana harian dari

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja

AMPL) yang merupakan wadah koordinasi instansi pemerintah

yang terkait dengan pembangunan AMPL (Bappenas, Kemenkeu,

KemenPU, Kemenkes, Kemendagri, Kemendiknas, KemenLH), dan

LSM Internasional yaitu Plan Internasional Indonesia. Beberapa

proyek yang juga sukses beliau pimpin, adalah Water Supply and

Sanitation Policy Formulation and Action Planning (WASPOLA)

yang merupakan proyek kerjasama pemerintah dengan Australia

(AusAID) dalam pembenahan kebijakan air minum dan penyehatan

lingkungan berbasis masyarakat di Indonesia, dan Water and

Environmental Sanitation (WES) Unicef yang merupakan kerjasama

pemerintah dan Unicef dalam penyediaan air minum dan sanitasi di

Indonesia Timur pada 31 kabupaten/kota yang dananya berasal dari

hibah Belanda dan Swedia.

Saat ini, selain menjadi Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, beliau

juga aktif sebagai anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Penyehatan

Lingkungan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) periode

2010-2014. Hobi menulis, beliau realisasikan melalui tulisan-

tulisan yang dibuat di berbagai media, seperti majalah, koran, dan

lainnya. Sudah banyak media tulisan yang beliau ciptakan, seperti

Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan untuk Anak

Percik Yunior dan Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman

Inforum. Hingga saat ini, beliau masih menjadi Pemimpin Redaksi

Majalah Perumahan, Infrastruktur, dan Perkotaan HUDmagz- LP

P3I; Anggota Tim Editor Bidang Perumahan dan Permukiman Jurnal

Lingkungan Binaan Indonesia-IPLBI dan Media Informasi Air Minum

dan Penyehatan Lingkungan Percik; dan Anggota Dewan Redaksi

Majalah Perencanaan Pembangunan-Bappenas [gp].

Senin, 16 September 2013, Bapak Oswar Mungkasa yang sering disapa Pak Os dilantik oleh Menteri PPN/

Bappenas, sebagai Direktur Tata Ruang dan Pertanahan-Kementerian PPN/Bappenas menggantikan Bapak

Deddy Koespramoedyo (Alm). Lahir di Makassar, 26 Juli 1963, dengan nama Oswar Muadzin Mungkasa

adalah doktor lulusan ekonomi publik (Universitas Indonesia); master perencanaan wilayah dan kota

(Univesitas Pittsburgh); serta insinyur (Institut Teknologi Bandung. Ayah dari Fachriey Fadhlullah Mungkasa ini,

dikenal sebagai pribadi yang cerdas, energik, dan supel.

Gambar 1 Dr. Oswar Mungkasa, MURP (kanan) bersama Dr. Ir. Max Pohan,

CES, MA Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah (kiri)

ww

w.f

aceb

oo

k.c

om

/trp

.bap

penas

tah

uk

ah

an

da

Knowledge Management (Pengelolaan

Pengetahuan) adalah:

Suatu disiplin ilmu yang mempromosikan suatu pendekatan terintegrasi untuk

identiikasi, pengelolaan dan distribusi aset

informasi yang dimiliki suatu organisasi.

Salah satu metode peningkatan produktivitas dalam suatu organisasi

yang bertujuan untuk memanfaatkan

sumber daya manusia yang ada di dalam

organisasi secara optimal serta menggali

potensi yang dimiliki oleh

anggota organisasi agar

mereka dapat meningkatkan

kreativitas dan berinovasi

untuk meningkatkan

produktivitas suatu organisasi

secara keseluruhan.

Sumber: http://mariana46.blogstudent.mb.ipb.

ac.id/2011/10/02/knowledge-management/


dalam berita:

Juli-Desember 2013

September

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengungkap fakta baru

dalam kasus dugaan tindak pidana pelanggaran izin pengelolaan

lahan di areal kawasan tambang PT Isco Polman Resources di

Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Menurut Humas Kejati

Sulsel, Nur Alim Rachim, Badan Pertanahan setempat tidak pernah

dilibatkan dalam pengelolaan tambang dikawasan hutang lindung

itu. Mantan Kasipidum Kejari Parepare ini menambahkan, fakta

baru ditemukan penyidik setelah kejaksaan melakukan koordinasi

dengan Badan Pertanahan Polewali Mandar. (Tribun Timur, 20

September 2013)

Masyarakat menaruh harapan besar terhadap institusi Badan

Pertanahan Nasional (BPN RI) dalam carut marut pertanahan

negeri ini. Namun, menurut Kurnia Toha, Kepala Pusat Hukum &

Hubungan Masyarakat/Juru Bicara BPN RI,masih ada perbedaan

persepsi sejauhmana peran BPN RI dalam bidang pertanahan. Jika

melihat Pasal 33 ayat 3 UUD 45 bahwa tanah untuk kesejahteraan

rakyat, berarti kewenangan BPN RI dalam pertanahan sangat luas,

ternyata tidak. Dari sisi peraturan sendiri BPN RI tidak cukup kuat

untuk mendesak Kementerian lain untuk segera menyelesaikan

kasus pertanahan diantara mereka, paling bisa menghimbau

saja. Dalam soal urusan sengketa pertanahan yang melibatkan

masyarakat, kewenangan versi BPN RI sendiri, mendamaikan,

menginventaris data, melihat duduk persoalannya dan ekspose

perkara. BPN RI kewenangannya terbatas dalam menyelesaikan

sengketa. BPN bukan peradilan yang memutus ini benar ini salah.

Jadi lebih kepada mendamaikan para pihak, bisa diselesaikan

secara musyawarah, dan mengeluarkan rekomendasi buat para

pihak yang bersengketa. Namun, jika para pihak tidak mau

menerima rekomendasi itu, akan dilanjutkan ke pengadilan. Maka

pilihan solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan

pertanahan adalah seperti mengubah BPN RI yang saat ini hanya

setingkat Kementerian menjadi Kementerian, UU Pertanahan,

atau membentuk peradilan khusus pertanahan. (Suaraagraria, 30

September 2013)

Oktober

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bakal menggratiskan

sertiikasi tanah di wilayah Jawa Barat bagi rakyat tidak mampu.Hal

ini sesuai dengan permintaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI.

Penggratisan biaya juga termasuk pengurusan bea perolehan hak

atas tanah dan bangunan (BPHTB). Program gratis sertiikasi tanah

hanya ditujukan bagi rakyat yang tidak mampu. Untuk kategori

mampu dan tidak mampu, Heryawan menyatakan akan memakai

data Badan Pusat Statistik (BPS). Mengenai pelaksanaannya, Aher

tidak mengetahui apakah akan menggunakan subsidi daerah atau

tidak. Namun, ia mengatakan bisa saja menggunakan subsidi

daerah jika diperlukan. (Kompas, 8 Oktober 2013)

Pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR

W2) dari Kebon Jeruk-Ulujami masih terhambat persoalan ganti

rugi tanah. Keberadaan jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi

kemacetan di kawasan Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dalam

prosesnya, terlihat adanya upaya yang menghambat pembangunan

tol JORR W2, terlebih untuk menentukan harga tanah.Sugiyanto,

pengamat Ibu Kota, juga menyesalkan sikap warga Petukangan

Selatan yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada

kepentingan umum.Masa mintanya sampai Rp18 juta per

meter persegi, padahal negara sudah menawar hingga Rp6 juta.

Lebih baik kasih pengadilan saja, ujarnya. Proyek pembangunan

JORR-W2 ruas Kebon Jeruk-Ulujami diperkirakan menelan dana

investasi senilai Rp2,2 triliun. Dengan adanya tol ini diharapkan

dapat mengurangi kemacetan di tol dalam kota, karena warga

pengguna lalu lintas dari arah Bogor ataupun Cibubur menuju

Bandara Soekarno-Hatta tidak perlu lagi melewati tol dalam kota

ruas Cawang-Tomang. Diperkirakan akan ada 90.000 kendaraan

per hari yang melewati JORR-W2. (Metrotvnews, 23 Oktober 2013)

Menjelang akhir tahun 2013, berita media cetak seputar tata ruang dan pertanahan banyak diwarnai dengan

berita mengenai permasalahan pertanahan di berbagai daerah. Kisruh kebijakan dan administrasi Pertanahan

Nasional dianggap sebagai akar terkendalanya pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road West 2

(JORR W2) dari Kebon Jeruk-Ulujami dan konlik yang terjadi di Desa Pering Baru, Ujung Padang, Provinsi

Bengkulu. Selain itu juga terdapat berita terkait kewenangan BPN yang terbatas untuk mengatasi berbagai

permasalahan pertanahan. Sedangkan untuk tata ruang, melesetnya pencapaian target Perda RTRW di tahun

2013 mendorong Presiden untuk mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tetang percepatan peraturan daerah

tentang rencana tata ruang wilayah. Selain itu, kejadian tumpang tindih fungsi lahan di lapangan, mewajibkan

Jakarta metropolitan memiliki zonasi laut di teluk Jakarta. Berikut ringkasan beberapa berita tentang tata ruang

dan pertanahan. ta

hu

ka

h a

nd

a

Sejarah Tata Ruang di Indonesia

Peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang (kota)

modern di Indonesia mulai disusun ketika kota Jayakarta

(kemudian menjadi Batavia) dikuasai oleh Belanda

pada awal abad ke-7, tetapi peraturan tersebut

baru dikembangkan secara intensif pada awal

abad ke-20. Peraturan pertama tercatat

adalah De Statuen Van 1642 yang

dikeluarkan oleh VOC khusus untuk Kota

Batavia.

Sumber: diolah dari beberapa Ungkapan Sejarah Penataan

Ruang Indonesia 1948 2000. Departemen permukiman

dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang,

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Permukiman.

Jakarta, Desember 2003.


Layaknya sistem tata ruang didarat, dengan adanya zonasi laut,

maka pemerintah daerah dapat mengetahui mana saja wilayah laut

yang dapat dibangun sebagai wilayah industri atau untuk wilayah

perikanan, sehingga tata ruang di laut akan tertata dengan baik,

tidak ada lagi tumpang tindih. Untuk pengaturan zonasi laut di

teluk Jakarta, menurutnya sangat dibutuhkan karena Jakarta selain

metropolitan, ekonominya tertinggi di antara yang lainnya, sehingga

DKI punya kepentingan besar untuk atur tata ruang kelautan.

Ditargetkan, pengaturan zonasi laut Jakarta akan dilakukan pada

tahun depan, 2014. Sementara itu, Jokowi menambahkan, zonasi

di laut Jakarta akan disesuaikan dengan Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR) Jakarta. Di bawah laut itu kan ada kabel, pipa gas,

semuanya harus menyesuaikan dengan zonasi itu, karena sudah

pembagian yang jelas, kata Jokowi. (Liputan6, 29 Oktober 2013)

Kurang dari 50 persen pemerintah kabupaten atau kota belum

mengeluarkan peraturan daerah mengenai tata ruang. Akibatnya,

banyak proyek pembangunan seperti perumahan melanggar

tata ruang. Enggannya pemda mengeluarkan aturan soal tata

ruangdikarenakan permasalahan pergantian kepala daerah.Oleh

karena itu, September kemarin Presiden mengeluarkan Instruksi

Presiden (Inpres) percepatan peratuan daerah tentang tata ruang.

Tata ruang ini penting karena bicara grand desain di lapangan

termasuk masalah konversi lahan pertanian. Konversi lahan

dilegalkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, misalnya,

di utara dan di selatan Karawang. Sedangkan Direktur Perkotaan,

Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum,

Dadang Rukmana menilai, pengalihan konversi lahan pertanian

itu diperbolehkan asal sesuai dengan aturan, tapi jika konversi

tidak sesuai peruntukannya itu tidak diperbolehkan.Jika ada yang

melanggar tata ruang, semisal konversi bukan peruntukannya,

maka pelanggarnya akan mendapatkan sanksi administratif dari

pemda setempat. Sanksinya berupa teguran, pembatalan izin,

penyegelan dan lainnya. Jika pelanggarannya berat di mana

mengakibatkan kerugian harta benda, maka sanksinya berupa

pidana.(Tempo, 30 Oktober 2013)

November

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY bersama

Teknik Geodesi UGM dan Bank Dunia membuat pemetaan

kolaboratif zona terlarang Merapi. Pemetaan ini merupakan

perpaduan dari berbagai peta rawan bencana yang dibuat sejumlah

pihak sebelumnya. Peta kolaboratif ini menghasilkan peta dengan

skala 1:2.000, yang artinya setiap rumah dan lahan milik warga di

daerah rawan bencana akan terlihat dengan jelas. Nantinya akan

tersusun rencana detil tata ruang (RDTR) guna melengkapi Perda

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Peta ini akan berisi zona-zona kawasan terlarang untuk pemukiman

dan rekomendasi pemanfaatan lahan di dalamnya. Peta ini dibuat

dengan memadukan data citra foto udara pemetaan LIDAR dari

BNPB, data kawasan rawan bencana dan data area terdampak

langsung dari BPPTKG, lokasi sabo dam dari BBWS, dokumen

digital rencana detil tata ruang dari Dinas PU ESDM DIY, data batas

dusun dan batas desa dari Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah

Sleman, data hunian tetap dalam kawasan dari PMT Rekompak dan

batas bidang tanah dari BPN. (Harianjogja, 1 November 2013)

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pemerintah

daerah untuk segera menyusun perda rencana zonasi kawasan

konservasi perairan. Selain itu, melarang izin reklamasi sebelum

terbit perda rencana zonasi. Penetapan zonasi kawasan bertujuan

mengalokasikan ruang perairan secara berkeadilan sesuai

ekosistem, berkelanjutan ekologi, pemberdayaan masyarakat dan

perlindungan wilayah masyarakat adat dan nelayan tradisional. Dari

319 kabupaten/kota di wilayah pesisir, tercatat baru 9 kabupaten/

kota yang punya perda rencana zonasi. Adapun 60 kabupaten/

kota masih dalam proses penyusunan. Sementera itu, beberapa

kota besar sudah mengeluarkan izin reklamasi, belum memiliki

perda rencana zonasi, yakni Jakarta, Surabaya dan Semarang.

Prioritas penyusunan perda rencana zonasi adalah kawasan

strategis nasional, kabupaten/kota dengan pemanfaatan tinggi

terhadap pesisir, kelautan dan perikanan dan wilayah perbatasan.

Untuk mendukung penyusunan perda zonasi, Kementerian Kelautan

dan Perikanan sedang menyusun revisi peraturan menteri tentang

rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan.

(Kompas, 22 November 2013)

Workshop Roadmap Advokasi Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Aceh yang diselenggarakan oleh Koalisi Peduli Hutan Aceh

(KPHA) digelar untuk mengkritisi dan mengadvokasi Rancangan

Qanun RTRW Aceh yang pada akhir tahun ini akan disahkan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh itu menghasilkan beberapa

Gambar 1 Zona Terlarang Merapi

tah

uk

ah

an

da


Peraturan tata ruang sejak abad ke-20 sudah mengatur tidak

hanya membangun pengaturan jalan, jembatan dan bangunan

lainnya, tetapi juga merumuskan wewenang dan tanggung

jawab pemerintah kota. Undang-Undang Desentralisasi pada

tahun 1903 yang mengatur pembentukan pemerintah

kota dan daerah memberikan hak kepada kota-kota

untuk mempunyai pemerintahan, administrasi

dan keuangan kota sendiri. Tak lama

kemudian, pada tahun 1905 diterbitkan

Localen-Raden Ordonantie, Stb 1905/191

Tahun 1905 yang antara lain berisi

pemberian wewenang pada pemerintahan

kota untuk menentukan prasyarat persoalan

pembangunan kota.

Sumber: diolah dari beberapa Ungkapan Sejarah Penataan Ruang

Indonesia 1948 2000. Departemen permukiman dan Prasarana

Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Permukiman

dan Prasarana Wilayah Permukiman. Jakarta, Desember 2003.

Gambar 2 Teluk Jakarta


rekomendasi. Diantaranya, (1)mendorong lahirnya pasal tentang

penyesuaian aktivitas ekonomi dalam kawasan ekologis yang tidak

mengganggu fungsi lindung; (2) memberikan arahan terhadap

pemanfaatan ruang dengan prinsip kearifan lokal, RTRW Aceh

memerintahkan pengelolaan wilayah DAS diatur kembali dalam

qanun kabupaten/kota dengan prinsip kearifan lokal; (3) melakukan

cross-check data dengan lembaga-lembga yang memiliki data

kebencanaan, baik Peta sensitiitas lahan, peta konlik satwa

dan peta koridor satwa; (4) melakukan kajian akademis terkait

harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah yang berhubungan

dengan RTRW Aceh, baik kajian konsideran maupun kajian

mendalam, dll. Rekomendasi-rekomendasi ini nantinya akan

disampaikan kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang saat

ini sedangmenggodok Qanun RTRW Aceh.(Atjehlink, 22 November

2013)

Para pengembang properti mengeluhkan soal beberapa kendala

pembangunan rumah murah di Indonesia. Sedikitnya ada

3(tiga) masalah utama yang menyulitkan pengembang properti

membangun rumah murah: (1) perizinan, izin lokasi yang berbiaya

tinggi dan waktu perizinan yang tidak jelas. (2) sertipikasi

tanah, pengembang mengeluhkan soal beban biaya perizinan

dan sertiikat tanah masih tinggi yang sangat memberatkan

dunia usaha. (3) Pajak, pengembang meminta agar pemerintah

khususnya Kementerian Keuangan memberikan insentif bagi para

pelaku usaha. Besaran insentif pajak yang diberikan pemerintah

berpengaruh terhadap harga jual rumah terutama bagi MBR.

Pemberian insentif pajak juga bisa diberikan kepada pelaku usaha

agar harga rumah bisa disesuaikan terutama untuk masyarakat

berpenghasilan rendah. (detikinance, 25 November 2013)

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Setyo Maharso

mengeluh atas mahalnya pemberian izin lokasi untuk pembangunan

pemukiman dan pembebasan biaya perumahan sederhana tapak

(landed house) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setyo juga meminta

otoritas pertanahan tersebut menindak aparatnya yang tidak

mendukung proses penerbitan sertiikat untuk perumahan bagi

masyarakat kelas tersebut. Selain itu, dia juga berharap RUU

Pertanahan segera diselesaikan untuk mengatasi ketidakpastian

hukum atas kepemilikan tanah yang telah diterbitkan BPN.

Menurutnya, kepastian hukum dengan RUU Pertanahan tersebut

seharusnya menjadi prioritas utama untuk diatur pada pasal

dalam RUU Pertanahan untuk menjamin kepastian bagi investor

dan masyarakat.Hal tersebut sesuai pasal 28 ayat 1 UUD 1945,

di mana setiap orang berhak atas perlindungan diri dan harta

bedanya, pungkas Setyo.( Sindonews, 25 November 2013)

Selama ini sengketa pertanahan, kalau mediasi buntu, diselesaikan

lewat jalur peradilan umum. Sayangnya, seperti yang sudah-sudah,

peradilan umum itu mahal, lama dan selalu mengedepankan bukti

otentik tertulis. Walhasil banyak sekali kasus pertanahan yang

tidak selesai-selesai. Harus ada peradilan khusus pertanahan,

ucap Kurnia Toha, Kepala Pusat Hukum & Hubungan Masyarakat/

Juru Bicara BPN RI.Nantinya dalam peradilan khusus itu hakim-

hakimnya diisi oleh orang-orang yang harus paham dalam bidang

pertanahan, ilosoi teori-teori latar belakang keluarnya suatu

peraturan, ujar Toha. Sayangnya, wacana pembentukan peradilan

pertanahan masih belum mendapatkan penerimaan yang positif.

Ide lahirnya peradilan pertanahan karena banyak kasus pertanahan

tidak selesai-selesai. Makanya lewat RUU pertanahan yang sedang

dibahas, BPN RI mengusulkan supaya ada peradilan pertanahan

yang merupakan bagian dari peradilan umum, ad-hoc. Kemudian

prosesnya bisa berlangsung dengan cepat, yaitu hanya PN dan MA.

Waktunya pun dibatasi, dan alat-alat bukti yang dipakai tidak hanya

yang tertulis saja, tapi juga yang tidak tertulis. (Suaraagraria, 28

November 2013)

Desember

Tidak kurang dari 20 orang petani warga Desa Pering Baru, Ujung

Padang, Provinsi Bengkulu, berjuang mengambil alih ladang, yang

sejak 1984 dicaplok oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Proses

perjuangan berkepanjangan memasuki 38 tahun, mereka tetap

kukuh memperjuangkan haknya. Setidaknya, secara adat, kawasan

tersebut dimiliki oleh 14 kepuyangan (leluhur) yang telah beranak

pinak.Memang saat itu kami tidak mengerti sertiikat, namun kami

memiliki bukti tanam tumbuh dan beberapa surat dari pasirah,

tambah Nahadin, salah satu petani.

Mulanya, Bupati menekankan tanah yang boleh digarap BUMN itu

adalah padang ilalang dan hutan yang tidak digarap warga. Saat

itu syarat disanggupi oleh BUMN, namun pada perkembangan

berikutnya, BUMN justru mencaplok semua tanah milik warga

setidaknya ada 518 hektar lahan diambil secara paksa dan

kekerasan yang melibatkan aparat TNI dan Polri. Puncak pertikaian

antara perusahaan dan warga terjadi pada 2010 tidak kurang dari

18 warga dijebloskan ke penjara selama 3 bulan 20 hari hanya

karena menuntut agar tanah mereka dikembalikan. Hingga pada

pertengahan tahun 2013, BUMN yang saat ini menguasai hampir

1.600 hektare tanah masyarakat itu diminta oleh pemerintah

setempat melakukan ukur ulang.Jika perkebunan BUMN itu lebih

dari 518 hektare, maka kelebihannya wajib dikembalikan kepada

petani yang kehilangan tanah. (Kompas, 1 Desember 2013) [ias]

Gambar 3 Aksi unjuk rasa petani

tah

uk

ah

an

da


Pengembangan perencanaan kota di Indonesia dipicu oleh

persoalan pembentukan kota pada masa pemerintahan Hindia

Belanda. Meskipun saat itu belum ada peraturan pemerintah

yang seragam, pemerintah Hindia Belanda menyadari perlunya

perencanaan kota secara menyeluruh.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Indonesia

menyusun Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang

Penataan Ruang, yang akhirnya undang-undang tersebut

disahkan dan berlaku. Namun seiring dengan

adanya perubahan terhadap paradigma otonomi

daerah melalui ketentuan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

maka ketentuan mengenai penataan ruang

mengalami perubahan yang ditandai dengan

digantikanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun

1992 tentang Penataan Ruang, menjadi Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang.

Sumber: diolah dari beberapa Ungkapan Sejarah Penataan Ruang

Indonesia 1948 2000. Departemen permukiman dan Prasarana

Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang, DepartemenPermukiman

dan Prasarana Wilayah Permukiman. Jakarta, Desember 2003.


Pemberdayaan Kota Hijau, dan tahun lalu, 2012, bertema Kota

Hijau, Hidup Lebih Baik. Tema tahun ini, Harmoni Ruang dan

Air untuk Hidup Lebih Baik bertujuan untuk menjelaskan urgensi

penyelenggaraan penataan ruang yang holistik dari suatu proses

penataan kawasan hulu dan menjaga kawasan hilir sebagai satu

kesatuan wilayah. Perencanaan secara terpadu ini adalah solusi

untuk mengintegrasikan fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi

sumberdaya air untuk mendukung seluruh pemangku kepentingan.

Peringatan Haritaru diselenggarakan setiap tahun untuk

meningkatkan kesadaran setiap pemangku kepentingan akan

pentingnya penataan ruang sebagai elemen penting pembangunan

Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap upaya perwujudan

ruang Nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

[gp].

Peringatan Haritaru dilaksanakan pertama kali pada tahun 2008 oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Kementerian Pekerjaan Umum. Penetapan tanggalnya diadopsi dari peringatan World Town Planning

Day (WTPD) yang diperingati di 35 negara di seluruh dunia. Puncak peringatan Hari Tata Ruang (Haritaru)

dilaksanakan pada 8 November 2013. Tahun ini tema yang diusung adalah Harmoni Ruang dan Air untuk Hidup

Lebih Baik. Tema ini diangkat dengan kesadaran bahwa saat ini intensitas bencana yang terus meningkat,

terutama banjir, merupakan salah satu dampak dari penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air yang

kurang tepat.

Pemikiran tentang penataan ruang di Indonesia dirintis pada awal

abad XX sejak ditetapkannya Undang-Undang Desentralisasi

(Decentralisatiewet) yang mengakhiri administrasi pusat yang

berkuasa di Batavia. Pemikiran-pemikiran tersebut terus

berkembang, hingga pada 1948 perencanaan tata ruang mulai

diselenggarakan melalui penetapan Ordonansi Pembentukan Kota

(Stadsvormingsordonantie) yang mengatur tentang ketentuan

penataan kembali kota-kota yang mengalami kerusakan akibat

Perang Dunia ke-2. Dan pada awal tahun 1970-an, digagas RUU

Bina Kota yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.24/1992

tentang Penataan Ruang. UU ini kemudian diperbarui oleh UU No.

26/2007 tentang Penataan Ruang yang menjadi payung bagi upaya

pengembangan wilayah dan perkotaan yang lebih baik di Indonesia.

Haritaru telah diselenggarakan lima kali, dengan tema umum

Planning for All yang dilengkapi dengan tema khusus setiap

tahunnya. Tema khusus pada tahun 2008 adalah Perencanaan

untuk Semua, kemudian di tahun 2009 bertema Perencanaan

Ruang Hijau, tahun 2010 Kotaku Hijau, tahun 2011

Hari Tata Ruang Nasional Tahun 2013

Harmoni Ruang dan Air untuk Hidup

Lebih Baik

Gambar 1 Pasar Terapung di Banjarmasin

Gambar 2 Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional

Arti logo Haritaru Warna biru menjelaskan dominasi air pada permukaan bumi,

termasuk 2/3 wilayah Negara Indonesia.

Simbol Bumi menjelaskan tujuan akhir dari program Harmoni Ruang dan Alam.

Pohon mewakili fungsi ekologi. Manusia mewakili fungsi sosial. Bangunan mewakili fungsi ekonomi. Siklus air menjelaskan penyelenggaraan penataan ruang

harus mampu mengintegrasikan fungsi sosial, ekologi, dan

ekonomi.


art

ike

l


Mencari Kelembagaan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang yang Efektif

Dr. Ir. Basoeki Hadimoeljono, M.Sc.Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum

Berdasarkan UUPR, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan

melalui: (1) penetapan peraturan zonasi, (2) perizinan, (3) pemberian

insentif dan disinsentif, serta (4) pengenaan sanksi. Instrumen

pengendalian berupa penetapan peraturan zonasi, perizinan,

pemberian insentif dan disinsentif merupakan instrumen yang

sifatnya untuk pencegahan pelanggaran, sedangkan pengenaan

sanksi merupakan instrumen untuk penindakan pelanggaran.

Permasalahan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Saat ini, setelah 6 tahun diterbitkannya UUPR, sudah saatnya

mengalihkan fokus utama pelaksanaan penataan ruang, dari

perencanaan tata ruang ke pengendalian pemanfaatan ruang.

Namun implementasi pengendalian pemanfaatan ruang ini

menemui berbagai macam permasalahan.

Persoalan pertama dalam implementasi pengendalian adalah belum

seluruh daerah memiliki perda RTRW dan Rencana Rinci, padahal

dokumen perencanaan tersebut adalah dasar untuk melakukan

pengendalian pemanfaatan ruang; sampai dengan awal bulan

Oktober 2013, tercatat baru 16 provinsi, 247 kabupaten, dan

65 kota yang telah memiliki perda RTRW. Berdasarkan UUPR

pasal 22 ayat 2 huruf e, RTRW Provinsi menjadi pedoman untuk

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.Arahan perizinan

pemanfaatan ruang yang terkandung dalam RTRW provinsi

merupakan acuan untuk perizinan pemanfaatan ruang, baik di

wilayah provinsi maupun kawasan strategis provinsi. Sedangkan

RTRW Kab/Kota menjadi pedoman untuk penetapan lokasi dan

fungsi ruang untuk investasi (Pasal 26 ayat 2 huruf e UUPR) dan

menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan

dan administrasi pertanahan di Kab/Kota (Pasal 26 ayat 3). RTRW

kabupaten/kota menjadi dasar untuk penerbitan izin prinsip, izin

lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, IMB, dan izin lainnya.

Dalam hal kabupaten/kota yang bersangkutan sudah memiliki

rencana detail tata ruang kabupaten/kota maka dasar penerbitan

izin di atas adalah rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

Peraturan zonasi, sebagai salah satu instrumen pengendalian

pemanfaatan ruang, merupakan ketentuan yang mengatur tentang

persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya

dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan

zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi

kabupaten/kota disusun sebagai kelengkapan RTRW kabupaten/

kota, dan merupakan dasar dalam pemberian insentif dan

disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat

kabupaten/kota. Namun sampai saat ini belum ada pemerintah

daerah yang mengatur dengan rinci mengenai pengendalian

pemanfaatan ruang dalam bentuk peraturan daerah. Instrumen

pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW (provinsi/kabupaten/

kota) masih bersifat normatif dan perlu dirinci lagi sehingga dapat

lebih implementatif.

Dalam implementasi pengendalian pemanfaatan ruang tersebut,

dan juga di setiap tahapan penataan ruang, perlu dukungan sistem

informasi yang berkaitan dengan dinamika pemanfaatan ruang di

lapangan. Namun kondisi di daerah saat ini adalah tidak tersedianya

sistem informasi tata ruang yang lengkap. Keterbatasan data/

informasi, dokumen, peta RTRWdan kondisi di lapangan seringkali

menyulitkan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam hal pengawasan penataan ruang, PP No. 15/2010

menyebutkan bahwa masyarakat dapat melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan penataan ruang dengan menyampaikan

hasil pengawasan melalui sarana yang disediakan oleh Pemerintah/

pemerintah daerah.Terkait dengan peran masyarakat dalam

penataan ruang, kurangnya partisipasi masyarakat dalam

memanfaatkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai

dengan rencana tata ruangmenjadi permasalahan lain yang

dihadapi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat

dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan maupun LSM (Lembaga

Swadaya Masyarakat) yang ada masih belum berpartisipasi

dalam penataan ruang, meskipun bentuk dan tata cara partisipasi

masyarakat dalam penataan ruang ini telah diatur dalam PP No.

68/2010.

Berbagai permasalahan dalam implementasi pengendalian

pemanfaatan ruang sangat erat kaitannya dengan isu efektivitas

kelembagaan dalam pengendalian penataan ruang. Aspek

Penataan Ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang, yang diselenggarakan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang

aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Saat ini, banyak rencana tata ruang yang telah disusun sesuai

dengan amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), baik di tingkat nasional, provinsi, maupun

kabupaten/kota. Sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang, pemanfaatan ruang yang merupakan

tahap mewujudkan rencana tata ruang tersebut perlu diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengenaan Sanksi

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang

Penetapan

Peraturan ZonasiPerizinan

Rencana Rinci Tata Ruang

Izin Pemanfaatan Ruang

tindakan penertiban yang

dilakukan terhadap

pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai dengan

RTR dan peraturan zonasi

penggantian/ ganti

kerugian yang layak

batal demi hukum

dapat dibatalkan

Pemberian

Insentif & Disinsentif

Ps. 36 ayat (1)

Ps. 36 ayat (2)

Ps. 37 ayat (1)

Ps. 37 ayat (6)

Ps. 37 ayat (3)

Ps. 37 ayat (4)

Ps. 1 angka 15

Ps. 35

Ps. 36 ayat (3)

PP untuk arahan peraturan zonasi

sistem nasional

Perda Provinsi untuk arahan

peraturan zonasi sistem provinsi

Perda kabupaten/kota untuk

peraturan zonasi

Gambar 1 Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang


kelembagaan merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan

kewenangan dalam penataan ruang. Sejalan penerapan sistem

penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahannya. Berdasarkan PP No.

38/2007, penataan ruang merupakan urusan pemerintahan yang

bersifat kongruen yang dibagi bersama antar pemerintahan.

Agar dapat menciptakan tertib ruang sesuai dengan rencana tata

ruang, maka pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan

secara terpadu yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang

sesuai dengan otoritasnya. Jika melihat struktur organisasi

terkait penataan ruang di pusat dan daerah, banyak lembaga/

instansi struktural yang berkepentingan dalam penataan ruang,

baik di pusat maupun di daerah, namun perbedaan struktur

organisasi pemerintah daerah menyebabkan terjadinya perbedaan

level (eselonering) unit organisasi yang berwenang melakukan

pengendalian pemanfaatan ruang. Kurangnya koordinasi dalam

pengendalian pemanfaatan ruang yang berakibat pada rendahnya

keterpaduan pemanfaatan ruang, mengingat penataan ruang

merupakan urusan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan

lintas pemangku kepentingan.

Mengingat implementasi pengendalian penata

Documents

BULETIN PWK