Upload
lthfkshbrna
View
22
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
AIPMNH PONED INDONESIA UPAYA MENURUNKAN AKI DAN AKB JUNI 2015
Citation preview
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 1/21
AIPMNH is managed by Coff ey on behalf of the Australian Department of Foreign Aff airs and Trade
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KIA
MELALUI PENDEKATAN PUSKESMAS MAMPU PONED
AIPMNH
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 2/21
AIPMNH is managed by Coff ey on behalf of the Australian Department of Foreign Aff airs and Trade
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KIAMELALUI PENDEKATAN PUSKESMAS MAMPU PONED
Australia Indonesia Partnership
for Maternal and Neonatal Health
(AIPMNH)
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 3/21
DAFTAR ISILATAR BELAKANG
GAMBARAN PUSKESMAS PONED
TUJUAN PUSKESMAS PONED
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
1. Pelatihan Tim PONED
2. Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) PONED
3. Monev/Bimtek
4. Supervisi Fasilitatif
5. Magang PONED
6. Survei Retensi Pengetahuan dan Keterampilan
1
3
6
7
9
9
10
11
12
13
7. Pelaksanaan Rujukan Kasus PONED 13
TANTANGAN YANG DIHADAPI 14
KEBUTUHAN DI MASA DEPAN 17
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 4/21
Indonesia masih terus berjuang melakukan berbagai upaya untuk menekan
tingginya angka kematian ibu dan bayi. Menurut data Survei Demografi dan
Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesiaadalah 359 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) sementara Angka Kematian Bayi
(AKB) 32 per 1000 KH. Untuk Provinsi NTT, Laporan Profil Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah kasus
kematian ibu pada tahun 2012 sebanyak 192 kasus atau 200 per 100.000 KH.
Sementara itu, jumlah kematian bayi pada tahun 2012 sebanyak 1450 kasus
atau 15,1 per 1000 KH.
Salah satu penyebab tingginya AKI dan AKB di NTT adalah kurang memadainya
pelayanan promotif, preventif dan kuratif di puskesmas sebagai pusat pelayanan
terdepan. Beberapa penyebab kematian tersebut, baik langsung maupun tidaklangsung, sebenarnya sangat kompleks dan terkait dengan persoalan medis dan
non-medis.
Beberapa penyebab utama kematian ibu di NTT antara lain: perdarahan, pre-
eklampsia, eklampsia, infeksi/sepsis, partus lama/macet. Sedangkan penyebab
kematian bayi yang sering ditemukan antara lain: Bayi Berberat Lahir Rendah
(BBLR), hipotermia, asfiksia neonatorum, dan infeksi pada bayi baru lahir.
Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan, harus selalu siap
mengantisipasi penyebab komplikasi obstetri dan neonatal yang semakin
kompleks di lapangan. Puskesmas harus mampu memberikan Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) secara cepat, benar dan tepat
sehingga tidak terjadi kematian baik ibu maupun bayi/neonatal.
1
LATAR
BELAKANG
1
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 5/21
Menurut The International Federation Of Gynecology Obstetries (FIGO),
terdapat empat pintu untuk keluar dari kematian ibu yaitu:
1. Status perempuan dan kesetaraan gender
2. Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
3. Persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan yang kompeten
4. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif
(PONED dan PONEK). Jadi, PONED merupakan salah satu upaya kunci
untuk mencegah kematian ibu.
Namun, tidak kalah penting adalah upaya pencegahan melaluipemberdayaan masyarakat. Keluarga dan masyarakat secara mandiri
bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan diri dan keluarganya,
terutama ibu hamil dan janin yang dikandungnya.
AIPMNH mulai bekerja di NTT pada tahun 2009, dan sampai Juni 2014 telah
memberikan dukungan di 14 kabupaten di NTT. Sejak Juli 2014, ada 10
kabupaten yang masih mendapat dukungan dan intervensi AIPMNH.
Selama 2009–2012, telah dilaksanakan pelatihan PONED untuk Tim PONED
di 59 puskesmas intervensi AIPMNH yang tersebar di 14 kabupaten/kota.
Dengan memampukan puskesmas dengan pelayanan PONED, puskesmas
diharapkan mampu mengatasi masalah kesehatan dan komplikasi maternal
dan neonatal, demi mengurangi kamatian ibu dan bayi/neonatal.
Ibu-ibu mengakses pelayanan antenatal danpost-natal di Puskesmas PONED Noemuti,
Kabupaten TTU, salah satu Puskesmas PONED
yang didukung oleh Program AIPMNH
Foto: Quin untuk AIPMNH
2
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 6/21
Puskesmas PONED adalah puskesmas yang mampu memberikan pelayanan rutin
dan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar, dalam
24 jam sehari atau purnawaktu, dilengkapi dengan rawat inap, tempat tidur rawatinap, dan alat serta obat-obatan terstandar (Pedoman Revolusi KIA Provinsi NTT,
2012). Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED Kemenkes RI
2013 mengatakan bahwa Puskesmas Mampu PONED adalah puskesmas rawat
inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal
emergensi/komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
Puskesmas PONED yang disiapkan oleh AIPMNH di 14 kabupaten/kota melalui
berbagai tahap. Tahapan diawali dengan menyiapkan tenaga pengelola
puskesmas PONED melalui pelatihan tim PONED, sesuai dengan standar Depkes
yaitu: 1 orang dokter, 2 orang bidan dan 2 orang perawat.
Pada tahun 2009, AIPMNH melakukan intervensi dengan membentuk/melatih
Tim PONED di 15 Puskesmas, tahun 2010 bertambah menjadi 36 Puskesmas
PONED, tahun 2011 menjadi 52 Puskesmas PONED, dan di tahun 2012 menjadi
58 Puskesmas PONED. Intervensi ini, selain dilakukan dalam bentuk melatih tim
PONED, juga dilakukan melalui penyediaan peralatan medis dan di beberapa
puskesmas dilakukan rehabilitasi/penambahan ruangan PONED. Secara
operasional, penetapan Puskesmas PONED dikukuhkan dengan Surat Keputusan
Bupati setempat.
Namun, hingga awal 2014 jumlah Puskesmas PONED tinggal 28. Beberapa faktor
penyebabnya antara lain karena dokter yang dilatih PONED dan menjadi ketua tim
PONED telah menyelesaikan masa PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan meninggalkan
puskesmas. Ada juga sejumlah puskesmas yang bidan atau perawat terlatih
PONED meninggalkan puskesmas karena melanjutkan pendidikan.
1
GAMBARAN
PUSKESMAS PONED
3
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 7/21
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)
di Kabupaten Manggarai
Foto: Joni T. untuk AIPMNH
Untuk mengatasi persoalan ini, pada akhir 2014, ada beberapa kabupaten yang
melaksanakan pelatihan PONED dengan menggunakan dana APBD/lainnya
untuk mengisi kekosongan Tim PONED.
Data hingga Mei 2015 menunjukkan ada 38 puskesmas mampu PONED yang
tersebar di 12 kabupaten. Tim tersebut umumnya terdiri atas 1 dokter umum
sebagai penanggung jawab tim PONED, dan 1 atau 2 bidan, serta 1 atau 2
perawat yang kompeten menangani kasus-kasus obstetri dan neonatal
emergensi dasar.
4
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 8/21
Tabel berikut ini adalah data puskesmas yang memiliki tim mampu PONED dan
beroperasi secara aktif.
Kabupaten/Kota
Timor Tengah Selatan Niki-Niki, Oinlasi, Panite
Timor Tengah Utara Ponu, Wini, Noemuti
Sumba Timur Lewa, Malahar, Mangili,
Nggongi, Melolo
Flores Timur Waiwadan
Manggarai Narang
Manggarai Barat Golowelu, Waenakeng, Labuan Bajo
Ende Nangapanda, Woloaru, Ria Radja,
Rukun Lima, Kota Ende, Kota Ratu
Sikka Paga, Waepare, Watubaing,
Bola, Waegete
Kota Kupang Sikumana, Bakunase, Alak
Kabupaten Kupang Takari, Oekabiti, Lelogama
Sumba Barat Malata, Lahihuruk, Tanarara
Ngada Waepana, Maronggela
Data diperoleh dari hasil wawancara AIPMNH dengan bidan koordinator
dari setiap 10 kabupaten/kota wilayah intervensi AIPMNH dan di
4 kabupaten pasca-intervensi, langsung dari bagian Kesga Dinkes
Kabupaten terkait, tahun 2015.
Puskesmas
Untuk Kabupaten Lembata, pada tahun 2010 ada 3 Puskesmas PONED yang
aktif yaitu Waeriang, Balauring dan Lewoleba. Namun, di tahun 2013, tim PONED
di ketiga puskesmas tersebut menjadi tidak lengkap karena Dokter Mampu
PONED telah selesai masa PTT. Tim PONED yang tersisa adalah bidan dan
perawat, masing-masing satu atau dua orang, sehingga fungsi tim PONED
menjadi tidak maksimal.
Sedangkan untuk Kabupaten Belu/Malaka, di Puskesmas Nanfalus dan Kaputu,
tim PONED aktif pada tahun 2011. Namun, di tahun 2013, dokter penanggung-
jawab tim PONED telah menyelesaikan masa PTT sehingga fungsi tim PONED
menjadi tidak maksimal.
5
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 9/21
Puskesmas PONED bertujuan untuk:
1. Mampu menangani kasus ibu dan bayi normal.
2. Mampu menangani kasus-kasus gawat-darurat atau emergensi maternaldan neonatal dasar secara tepat dan cepat.
3. Melaksanakan rujukan secara cepat dan tepat untuk kasus-kasus yang
tidak dapat di tangani di puskesmas.
4. Bagi Puskesmas PONED yang tim PONED-nya tidak lengkap lagi, tujuannya
adalah penanganan kasus di sesuaikan dengan kewenangannya.
Dalam hal ini melakukan stabilisasi dan segera melakukan rujukan secara
benar, cepat dan tepat.
5. Melakukan pelayanan tindak lanjut pasca-rujukan setelah kembali dari
tempat rujukan (rumah sakit).
1
TUJUAN
PUSKESMAS PONED
Pelayanan persalinan di Puskesmas
PONED Waepana, Kabupaten Ngada.
Selain dukungan terhadap tim PONED,
AIPMNH juga membangun fasilitas air
bersih dan gedung KIA yang baru
di Puskesmas ini.
Foto: Quin untuk AIPMNH
6
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 10/21
Penanganan emergensi obstetri neonatal dasar dilaksanakan di puskesmas
PONED sesuai dengan ketentuan. Kasus-kasus yang bisa ditangani di puskesmas
PONED sangat tergantung pada kesiapan tim, ketersediaan alat, obat, dan saranapendukung lainnya.
Menurut Kurikulum Pelatihan PONED−JNPK/Depkes RI 2008 dan Kurikulum
Pelatihan PONED Kemenkes RI Pusdiklat 2011, kasus-kasus penanganan PONED
di puskesmas terdiri atas:
A. Kasus Maternal:
1) Perdarahan pada kehamilan
2) Perdarahan pasca-persalinan atau post-partum 3) Persalinan macet
4) Ketuban pecah dini
5) Sepsis, infeksi nifas
6) Hipertensi dalam kehamilan
7) Pre-eklampsia dan eklampsia
B. Kasus bayi atau neonatal:
1) Gangguan napas pada bayi
2) Asfiksia pada neonatal
3) Bayi berat lahir rendah
4) Hipoglikemia pada bayi baru lahir
5) Bayi/neonates dengan icterus
6) Kejang pada neonatus
7) Infeksi pada neonates
1
KEGIATAN YANG
DILAKSANAKAN
7
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 11/21
Ada perbedaan penanganan kasus di puskesmas yang memiliki tim PONED yang
masih lengkap dibandingkan dengan puskesmas yang tim PONED-nya tidak
lengkap. Sesuai dengan kebijakan operasional dalam Pedoman Revolusi KIA,
masih dapat ditoleransi bila Tim PONED terdiri dari 1 dokter umum, 1 bidan, dan
1 perawat yang kompeten menangani kasus-kasus PONED. Namun, kebijakan
Depkes/JNPK−2008 menyebutkan tim mampu PONED harus terdiri dari:
1 dokter umum, 2 bidan, dan 2 perawat, yang siap menangani kasus emergensi
maternal neonatal dasar selama 24 jam sehari.
Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang ditangani oleh puskesmas intervensi
AIPMNH dan puskesmas yang tidak mendapat intervensi AIPMNH di 14kabupaten disajikan dalam tabel berikut.
Tabel Komponen 1. Indikator di 14 Kabupaten Intervensi AIPMNH, 2009−2014
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Persalinan Faskes (%) 42 49 65 71 73 73
Cakupan ANC X 1 (%) 90 86 91 83 83 88
Cakupan ANC X 4 (%) 65 74 69 71 65 65
Komplikasi obstetric tertangani (%) 49 41 51 50 46 59
Komplikasi neonatal tertangani (%) 15 19 25 26 34 43
Dari tabel tersebut terlihat bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya
mencari bantuan di fasilitas kesehatan untuk keselamatan ibu dan anak. Dari
hasil wawancara dengan 85 Bikor (Bidan Koordinator) dalam kesempatan
Pelatihan Clinical Training Skill/Clinical Instructor (CTS/CI) Bikor yang dilaksana-
kan pada 25 Februai s/d 18 April 2015, dapat disimpulkan bahwa puskesmas
PONED dengan tim yang tidak lengkap (hanya ada bidan dan perawat) masih
menangani kasus-kasus emergensi.
Dikutip dari AIPMNH 12th Progress Report July–December 2014
(Tabel 1, Komponen 1 Indikator AIPMNH Distric 2009–2014, halaman 3)
8
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 12/21
Mereka melaksanakan asuhan untuk stabilisasi pasien sebelum rujukan.
Pelaksanaan asuhan kebidanan yang diberikan selalu berorientasi pada tupoksi
dan sesuai kewenangan yang ditetapkan. Sedangkan untuk puskesmas yang tim
PONED-nya masih lengkap, tetap menangani kasus kegawatdaruratan maternal
neonatal yang datang ke puskesmas. Jika ada kasus yang tidak bisa ditangani,
maka dilakukan rujukan ke rumah sakit setempat.
Kegiatan terkait PONED yang dilakukan selama melakukan intervensi di berbagai
puskesmas di 14 kabupaten/kota ialah:
1. Pelatihan Tim PONED
Melakukan pelatihan tim PONED di Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS)
Kupang dan di Pusat Pelatihan Klinik Tertier (P2KT) Surabaya dengan setiap
puskesmas. Tim lengkap sesuai jumlah minimal yang dipersyaratkan yaitu
1 dokter umum, 2 bidan, dan 2 perawat. Dana yang dibutuhkan untuk
pelatihan ini berkisar Rp100 juta per paket; satu paket terdiri atas 10 orang,
artinya sama dengan 2 tim PONED.
2. Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) PONED
Evaluasi dilakukan tiga bulan setelah pelatihan, untuk mendapat gambaran
penerapan di lapangan dan membantu mencari solusi atas permasalahan
yang dihadapi. Evaluasi dilaksanakan oleh tim pelatih P2KS Kupang, langsung
ke lokasi Puskesmas PONED. Tim evaluasi terdiri dari SPOG (Spesialis Obstetri
dan Ginekologi), DSA (Dokter Spesialis Anak), dan fasilitator PONED.
Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sekitar Rp20 juta untuk satu kali
evaluasi. Peserta yang mendapat EPP dari setiap puskesmas ada lima orang.
Setelah tim inti dievaluasi, kegiatan selanjutnya adalah melibatkan semua
tenaga kesehatan yang ada di puskesmas tersebut (dokter, bidan, perawat,
termasuk kepala puskesmas) untuk membahas hal-hal teknis penanganan
kasus-kasus KIA di puskesmas, termasuk mencari solusi dalam menangani
berbagai masalah.
Evaluasi Pasca Pelatihan PONED di Puskesmas untuk
mendapatkan gambaran tentang hasil pelatihan dan
mencari solusi atas masalah yang dihadapi
Foto: Elizabeth U. untuk AIPMNH
9
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 13/21
3. Monev/Bimtek
Monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis dilakukan oleh dokter spesialis
(ginekologi) dan spesialis anak. Monev dan bimtek dilaukan setiap enam (6)
bulan sekali, untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan
kasus-kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal dasar. Dana yang di-
gunakan untuk setiap kali kegiatan sekitar Rp20-30 juta. Peserta pada
monev/bimtek adalah semua tenaga kesehatan yang ada di puskesmas,
pustu, dan polindes, yang jumlah nya bervariasi antara 20 hingga 30 tenaga
kesehatan. Dalam kegiatan monev/bimtek ini, dilakukan pembahasan teknis
tentang penanganan kasus, masalah-masalah yang dihadapi, dan solusi untukmengatasi masalah tersebut.
Kegiatan Bimbingan Teknis PONED di Puskesmas Kota Labuan Bajo.
Foto: Quin untuk AIPMNH
10
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 14/21
4. Supervisi Fasilitatif
Supervisi fasilitatif dilakukan untuk penguatan layanan ANC, INC, PNC, KB
Pasca-salin, asuhan bayi baru lahir, dengan melihat kualitas asuhan dalam
kepatuhan terhadap Standar Prosedur Operasinal (SPO). Supervisi ini dilaku-
kan 2 kali dalam 6 bulan, yaitu 1 kali dari kabupaten ke puskesmas, dan 1 kali
lagi dari puskesmas ke pustu dan polindes. Kegiatan ini, bisa menjadi upaya
preventif untuk deteksi dini akan kegawatdaruratan maternal dan neonatal
dasar. Dana yang digunakan untuk setiap kegiatan berkisar antara Rp 12–15
juta. Kegiatan ini dihadiri oleh semua bidan yang ada di puskesmas, pustu dan
polindes, biasanya berkisar antara 20−
30 peserta. Kegiatan yang umumnyadilakukan dalam supervisi fasilitatif antara lain: melihat administrasi pencatat-
an, pelaporan, kohor ibu, anak, KB, persiapan di kamar bersalin, ruang KIA/
KB, ruang nifas, SPO yang ada, dan kepatuhan terhadap SPO dalam pemberi-
an pelayanan terhadap pasien.
Terkait dengan tingkat kepatuhan pada SPO, sebuah survei dilakukan pada
Maret 2014 di 14 kabupaten intervensi AIPMNH, di 28 puskesmas dan 28
pustu/polindes, dengan responden sebanyak 84 bidan (lulusan D1: 16 orang,
D3:67 orang, dan D4: 1 orang). Penentuan sampel secara sesaat yaitu waktu
survey, sampel sementara melakukan tugas (dinas). Hasilnya adalah: 40%
patuh pada SPO sedangkan 60% tidak patuh pada SPO.
Pada umumnya, dalam hal persiapan alat-alat, masih t erdapat sejumlah
kekurangan: di beberapa puskesmas, ada alat yang tidak berfungsi karena
sudah rusak dan ada yang memang tidak memiliki alatnya.
Supervisi fasilitatif di PuskesmasPONED Waiwadan, 2014
Foto: Elizabeth U. untuk AIPMNH
11
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 15/21
5. Magang PONED
Magang bagi tim PONED dari puskesmas dilaksanakan sekali setiap triwulan
dengan jumlah peserta magang berkisar 8−10 peserta. Magang dilakukan
selama 8-10 hari. Magang dilaksanakan di rumah sakit masing-masing
kabupaten, kecuali untuk Kabupaten Manggarai Barat magang dilaksanakan
di RSUD Manggarai atau Ngada, dengan dana sekitar Rp. 25−30 juta.
Pembimbing dalam magang biasanya adalah SPOG, DSA , dan Clinical
Instructur RSUD setempat.
Pada umumnya, ada perbedaan peningkatan antara pre dan post-magang,meskipun kenaikannya tidak mencolok. Para peserta magang mengusulkan
agar waktu/durasi magang dibuat lebih lama, sekitar 2-3 minggu untuk sekali
magang.
Laporan dari kabupaten menyatakan bahwa setelah adanya bimtek, supervisi
fasilitatif, dan magang, tingkat kepatuhan terhadap SPO sudah semakin baik.
Namun, kajian yang lebih terencana perlu dilakukan pada periode mendatang.
Briefing bersama para bidan, perawat, bidan dan perawat
magang di RSUD Bajawa, Januari 2015
Foto: Quin untuk AIPMNH12
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 16/21
6. Survei Retensi Pengetahuan dan Keterampilan
Survey retensi pengetahuan dan keterampilan pasca-pelatihan PONED dilaku-
kan terhadap pelatihan yang dilakukan pada tahun 2010 dan 2011. Survei ini
dilakukan terhadap bidan dari Kota Kupang, Kabupaten Flotim, TTS, dan TTU
dengan sampel berjumlah 31 bidan yang mengikuti pelatihan PONED. Survei
dilakukan pada bulan Mei s/d Juli 2014.
Hasil yang diperoleh:
• Untuk retensi pengetahuan PONED, 36% berada pada kategori retensi
pengetahuan sedang dan 63% termasuk kategori kurang.• Untuk retensi keterampilan penanganan kasus-kasus kegawat
darurat an/emergensi maternal dan neonatal dasar, yang dinilai adalah
keterampilan penanganan perdarahan dengan kompresi bimanual
internal/kompresi bimanual external (KBI/KBE). Hasilnya adalah: Baik
7%, Sedang 43%, dan Kurang 50%.
• Keterampilan manual plasenta: Baik 21%, Sedang 29%, Kurang 65%
• Penatalaksanaan shock: Baik 16%, Sedang 37%, Kurang 7%.
• Penanganan partus macet/dystocia bahu: Baik 6%, Sedang 29%,
Kurang 65%.
Kesimpulan dari hasil di atas: agar pengetahuan dan keterampilan bisa
bertahan (retensi), perlu ada kegiatan berkesinambugan untuk menguatkan
pengetahuan maupun keterampilan. Kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk:
bimbingan teknis, magang, penyegaran/refreshing dan sebagainya.
7. Pelaksanaan Rujukan Kasus PONED
Khusus untuk kasus-kasus emergensi maternal neonatal yang tak dapat
diselesaikan di puskesmas PONED, maka harus segera dirujuk ke rumah sakit
PONED di kabupaten. Rujukan harus dilakukan dengan sistem rujukan yang
benar, yaitu; diantar bidan, keluarga, membawa alat, obat, persiapan uang,persiapan pendonor (darah), serta surat rujukan yang mencatat riwayat
penyakit termasuk dengan penanganan, perawatan, pengobatan yang telah
diberikan saat di puskesmas, di perjalanan sampai ke tempat rujukan.
13
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 17/21
Hasil pengamatan AIPMNH, kegiatan rujukan di beberapa puskesmas (ke rumah
sakit) belum maksimal dari segi kualitas rujukan, termasuk mengenai rujukan ke
rumah sakit non-PONEK. Berbagai permasalahan seperti ini dan masalah lainnya
masih perlu dikaji secara lebih spesifik pada waktu-waktu mendatang. Disarankan
agar pemda kabupaten mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan atau
regulasi bahwa rujukan hanya dapat dilakukan ke rumah sakit PONEK.
Berikut ini adalah tabel tentang kegiatan yang telah dilakukan di wilayah intervensi
AIPMNH terkait dengan peningkatan mutu pelayanan klinis di Puskesmas.
Tabel: Kegiatan y ang dilakukan di wilayah internvensi AIPMNH untuk peningkatanmutu pelayanan klinis KIA di Puskesmas.
Pelatihan APN: 2 kali 10 orang per pelatihan 80 juta
PONED: 2 kali 10 orang per pelatihan 220 juta
PPGDON: 2 kali 15 orang per pelatihan 90 juta
CTU: 3 kali 15 orang per pelatihan 165 juta
BBLR/Asfiksia: 3 kali 15 orang per pelatihan 150 juta
EPP APN: 2 kali 10 rang/pelatihan 40 juta
PONED: 2 kali 10 orang/pelatihan 60 juta
PPGDON: 2 kali 15 orang/pelatihan 60 juta
CTU: 3 kali 15 orang/pelatihan 75 juta
BBLR/Asfiksia: 3 kali 25 orang/pelatihan 75 juta
Supervisi fasilitatif 4 kali per tahun 30 orang/kegiatan 80 juta
Bimbingan teknis 4 kali per tahun 30 orang/kegiatan 80 juta
Magang 4 kali per tahun 15 orang/kegiatan 120 juta
Jumlah pelatihan
per tahun
Anggota Tim Biaya
per tahun (Rp)
14
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 18/21
Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan ibu dan anak terdepan, harus
mempersiapkan diri dengan baik agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat
akan pelayanan kesehatan yang memadai. Persoalan utama yang dihadapi olehPuskesmas PONED adalah tidak lengkapnya tim PONED dalam hal ini
penanggung jawab PONED. Di bawah ini adalah berbagai tantangan yang
dihadapi oleh puskesmas PONED:
1. Adanya surat keputusan bupati dalam penetapan puskesmas PONED di
wilayah masing masing. Namun, beberapa puskesmas PONED tidak
memiliki penanggung jawab teknis, yaitu dokter PONED. Maka kegiatan
penanganan emergensi obstetri maternal neonatal tidak berjalan
maksimal. Padahal, masyarakat sudah paham akan haknya terkait
dengan pelayanan kesehatan di puskesmas dan berharap agar men- dapatkan pelayanan yang memadai.
2. Adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang KIBBLA. Masyarakat sudah
semakin sadar akan peran puskesmas PONED dan layanan yang bisa
didapat saat dibutuhkan. Kesadaran masyarakat ini adalah hasil dari kerja
sama pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh kunci di
masyarakat, PKK, kegiatan reformasi puskesmas, kemitraan bidan dukun,
yang semuanya bermuara pada membangun kesadaran masyarakat akan
pentingnya keselamatan ibu dan anak, dan kesehatan keluarga seutuhnya.
Karena itu, tanggung jawab puskesmas untuk memenuhi harapan
masyarakat semakin besar. Tanpa tim PONED yang utuh, harapan ini sulit
dipenuhi.
3. Adanya Pergub Revolusi KIA untuk percepatan penurunan AKI dan AKB di
NTT ditetapkan bahwa: semua persalinan harus dilakukan di fasilitas
kesehatan yang memadai. Dalam penjabarannya, fasilitas kesehatan yang
memadai adalah: yang terpenuhi sumber daya manusia kesehatannya,
bangunan, obat, bahan, sistem, peraturan dan anggaran yang memadai.
1
TANTANGAN
YANG DIHADAPI
15
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 19/21
Jadi, puskesmas yang memadai adalah puskesmas PONED. Tenaga
kesehatan yang ditentukan dalam Revolusi KIA adalah: 1 dokter umum,
1 bidan, dan 1 perawat yang telah dilatih dan mampu PONED, serta
bersertifikat. Kedepan, yang dibutuhkan di satu puskesmas memadai
adalah: 5 bidan (D3) sudah dilatih asuhan persalinan normal, BBLR,
asfiksia, pencegahan infeksi, pertolongan pertama kegawatdaruratan
obstetrik dan neonatus, PONED; 5 perawat (D3) yang sudah dilatih
pencegahan infeksi, PONED, BBLR, pelatihan penaganan gawat darurat/
basic cardiac life support, asfiksia; dan tenaga kesehatan lain masing-
masing 1 orang sesuai kompetensi.
4. Kasus-kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal dasar sebenarnya
merupakan kondisi kasus yang dapat dicegah agar tidak berkembang
menjadi gawat-darurat bila ditangani secara tepat dan sedini mungkin.
Semua Standar Prosedur Operasional (SPO), petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis sudah disiapkan di puskesmas. Jadi, sangat tergantung
kepada sumber daya manusia sebagai pelaksana pelayanan kesehatan
khususnya di bagian KIA/KB dan laboratorium.
Evaluasi Kompetensi OSCA Poltekes Kupang
Foto: Quin untuk AIPMNH
16
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 20/21
Berikut ini beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menjawab tantang-
an yang dihadapi:
1. Untuk dapat memaksimalkan fungsi puskesmas, maka bimtek, monev,
magang dan supervisi fasilitatif masih perlu dilaksanakan, sambil meng-
evaluasi kemampuan staf puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.
2. Perlu dilakukan pendampingan tetap untuk penguatan puskesmas
seutuhnya, oleh tenaga yang disiapkan dengan kriteria khusus.
Pendampingan ini dilakukan untuk pembinaan terpadu pada kabupaten
uji coba, di beberapa puskesmas terpilih.
3. Melakukan kajian-kajian teknis di puskesmas PONED untuk mendapat
data secara objektif, dalam rangka menyusun strategi ke depan.
4. Menggalakkan kegiatan promotif, preventif, dan deteksi dini, sehingga bisa mengurangi keterlambatan pengenalan masalah kegawatdaruratan
maternal maupun neonatal dasar.
5. Melatih dokter tetap (PNS) di puskesmas untuk menjadi ketua tim PONED.
Ini adalah salah satu cara untuk megatasi seringnya tim PONED kurang
aktif akibat ketiadaan ketua tim PONED.
6. Data analisis Puskesmas oleh AIPMNH tahun 2009–2014 menunjukkan
bahwa jumlah kematian ibu dua kali lebih tinggi di wilayah terpencil
(dengan jangkauan lebih dari dua jam berkendara dari ibukota kabupaten)
dibandingkan dengan daerah di dekat ibukota kabupaten. Oleh karena itu,
kehadiran Puskesmas mampu PONED yang berjalan dengan baik, sangat
penting di daerah terpencil untuk mencegah kematian ibu dan neonatal.
KEBUTUHAN
DI MASA DEPAN
Ibu dan bayi pengguna pelayanan
kesehatan ibu dan anak di
Puskesmas Wini, Kabupaten TTU.
Foto: Quin untuk AIPMNH17
7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo
http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 21/21
AIPMNH 2015