Embed Size (px)
Citation preview
36
BAB II
TINJAUAN UMUM
MENGENAI VALUTA ASING, MONEY CHANGER DAN KAWASAN
PARIWISATA
2.1 Kajian Tentang Valuta Asing
2.1.1 Pengertian Valuta Asing dan Dasar Hukum Valuta Asing
”Foreign exchange is the system by which the type of money used is
exchange from another country’s money”.1 (Valuta asing adalah mata uang yang
dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain atau
seluruh kewajiban terhadap mata uang asing yang dapat dibayar di luar negeri).
Valuta asing atau foreign exchange merupakan uang yang dikeluarkan
sebagai alat pembayaran yang sah, valuta asing sangat erat kaitannya dengan
pasar valuta asing yaitu pasar memfasilitasi pertukaran valuta asing untuk
mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Kurs
valuta asing (Foreign Exchange Rate) adalah tarif dari pertukaran mata uang atau
harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang yang berbeda dan
kuotasi valuta asing adalah suatu pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual
beli valuta asing pada suatu kurs yang diumumkan.2 Valuta asing atau foreign
exchange merupakan perdagangan mata uang kedua negara yang nilainya berbeda
dari waktu ke waktu.
1 Cambridge Iinternational English Dictionary of English, 1995, Cambridge University
Press, London, h.549 2 Hafis Mu’addab, 2011, Foreign Exchange Market, Elhaf Publishing, Surabaya, h. 7.
37
Suatu mata uang dikatakan sebagai valuta asing tergantung dari siapa yang
melihat, untuk penduduk di negara yang bukan negara asal mata uang akan
menyebut sebagai valuta asing atau valas dan sebaliknya penduduk di negara asal
mata uang tidak akan menyebut demikian.3 Sebagai contoh bagi orang Indonesia
mata uang US Dollar adalah valuta asing, sedangkan bagi orang Amerika mata
uang US Dollar tentunya bukan valuta asing. Secara lebih luas Valuta Asing dapat
juga diartikan sebagai seluruh kewajiban terhadap mata uang asing yang dapat
dibayar diluar negeri, baik berupa simpanan pada bank luar negeri maupun
kewajiban dalam mata uang asing.
Makna daripada valuta asing adalah uang asing. Uang asing adalah uang
yang diterbitkan sebagai alat bayar yang sah suatu negara, di dalam maupun di
luar wilayah negaranya, dengan bahan fisik dan penanda tertentu. Alat bayar
adalah alat untuk melakukan pembayaran atau penukaran dengan barang dan jasa.
Uang menurut Byrns dan Stone uang adalah : … the device to buy goods or
resources and by which we measure our income, wealth, and the price we pay.4
(Alat yang digunakan untuk membeli barang atau sumber daya dan dengan mana
seseorang mengukur pendapatannya, kekayaannya, dan harga-harga yang harus
dibayar dalam suatu transaksi).
Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka posisi uang yang utama
adalah sebagai alat pembayaran atau media transaksi yang bersifat sangat vital,
karena mempermudah memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan
3 Heli Charisma Berlianta, 2006, Mengenal Valuta Asing, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 9.
4 Ralph T. Byrns and Gerald W. Stones,1984, Economics, Second Edition, Scott, Foresman and Company, Glenview, Illions, h. 319.
38
secara cepat, mempermudah menentukan nilai (harga) barang dan jasa,
memperlancar proses transaksi perdagangan dan jual beli pada umumnya, dan
merupakan media untuk menimbun kekayaan.5 Uang mencakup beberapa fungsi,
yaitu :
a. Sebagai alat tukar;
b. Sebagai satuan hitung;
c. Sebahgai penimbun kekayaan; dan
d. Sebagai standar pembayaran (utang dan kewajiban lainnya).6
Uang asing merupakan alat pembayaran resmi yang diterbitkan oleh suatu
negara untuk memenuhi kewajiban di luar wilayah negaranya atau di dalam
wilayah negara lain. Setiap negara berdaulat menerbitkan alat bayarnya sendiri
dan umumnya melarang penggunaan mata uang asing sebagai alat bayar umum di
dalam wilayah negaranya. Orang asing yang berada di dalam wilayah suatu
negara, untuk dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu harus menukarkan mata
uang negaranya dengan mata uang domestik negara tempat ia melakukan
transaksi. Namun demikian, asas kebebasan berkontrak (freedom of contract),
yang telah diterima secara umum di seluruh dunia. Membuka peluang bagi setiap
orang untuk secara bebas memperjanjikan penggunaan mata uang asing dalam
transaksi yang mereka buat, terutama dalam hal salah satu pihaknya adalah orang
asing. Kebebasan untuk menggunakan mata uang asing sebagai alat bayar dalam
suatu kontrak transaksi bersifat terbatas, yaitu sebatas rasio kontrak atau rasio
5 Kasmir, 2006, Manajemen Perbankan , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 14. 6Ibid, h. 13.
39
transaksi yang mendukung penggunaan mata uang demikian itu.7 Secara umum,
alat bayar resmi yang berlaku di dalam wilayah suatu negara adalah alat bayar
yang secara resmi diterbitkan oleh negara bersangkutan.
Sebagai alat tukar resmi yang diterbitkan oleh suatu negara, mata uang
asing umumnya ditandai dengan berbagai penanda mata uang sebagai alat tukar,
antara lain nomor seri, indikasi dan desain tertentu. Ketiga persyaratan minimal
itu merupakan persyaratan minimal pada umumnya diatur di dalam ketentuan
hukum negara bersangkutan di bawah hukum tentang persyaratan, penerbitan
(pencetakan), peredaran dan pengendalian nilai tukar uang. Setiap mata uang
asing yang diadakan secara tidak memenuhi kedua persyaratan minimal demikian
itu merupakan mata uang yang tidak memenuhi persyaratan hukum dan karena
berpeluang menjadi obyek penegakan hukum.
Pasal 19 UU BI menyatakan bahwa Bank Indonesia berwenang
menetapkan macam, harga, ciri-ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang akan
digunakan serta tanggal mulai berlakunya uang tersebut sebagai alat pembayaran
yang sah. Ketentuan Pasal 20 UU BI menyebutkan pula bahwa Bank Indonesia
merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan
dan mengedarkan rupiah serta menjaga stabilitas perekonomian.
Kewenangan Bank Indonesia dalam valuta asing dapat dilihat melalui
keberadaan beberapa instrumen hukum yang mengatur langsung maupun tidak
langsung kewenangan Bank Indonesia, antara lain :
7 Ralph H Folsom dkk, 1992, International Business Transaction, West Publishing Co, ST
Paull, Minn, USA, h. 133.
40
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan perdagangan valuta asing
dapat ditelusuri melalui beberapa ketentuan UUD 1945 tidak menentukan posisi
dan kewenangan Bank Indonsia melainkan kewenangan lembaga itu secara
implisit di dalam alokasi kewenangan moneter negara, Pasal 23 ayat (3) dan ayat
(4) UUD 1945. Pasal 23 ayat (3) menentukan bahwa macam dan harga mata uang
ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23 ayat (4) menentukan bahwa hal
keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Kedua ketentuan itu
masing-masing masuk menjadi ketentuan Pasal 23 B dan Pasal 23 C UUD Negara
Republik Indonesia 1945 secara eksplisit menentukan posisi dan fungsi Bank
Indonesia. Negara mempunyai bank sentral yang mana susunan, kedudukan,
kewenangan, tanggung jawab, serta independensinya diatur oleh undang-undang.
Ketentuan Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia telah ditindaklanjuti
dengan pembentukan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
yang kemudian diubah dengan adanya Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Sehingga bentuk organik dari konstruksi kewenangan itu harus ditelusuri melalui
Undang-Undang Bank Indonesia, baik yang tahun 1999 maupun 2004.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan
Sistem Nilai Tukar
UU Nomor 24 Tahun 1999 ini mengatur tentang devisa dan sistem nilai
tukar. Devisa menurut ketentuan ini adalah aset dan kewajiban finansial yang
41
digunakan dalam transaksi internasional (Pasal 2). UU ini mengatur sistem nilai
tukar dan memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan
kebijakan nilai tukar yang terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah. Posisi Bank Indonesia dalam penetapan nilai tukar adalah sebagai
lembaga teknis yang diberi kewenangan untuk mengajukan sistem nilai tukar.
Selain kewenangan itu, ketentuan ini juga mengatur tentang kewenangan
Bank Indonesia untuk meminta keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas
devisa. Kewengangan-kewenangan Bank Indonesia yang diatur di dalam
ketentuan ini sepenuhnya berkenaan dengan lalu lintas devisa.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998
Beberapa ketentuan di dalam UU ini mengatur tentang konstruksi
kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur perdagangan valuta asing, hanya
saja kewenangan yang demikian terbatas pada perdagangan valuta asing oleh
bank. Pasal 7 huruf a menentukan bahwa Bank Indonesia mengemban
kewenangan untuk menetapkan ketentuan tentang kegiatan valuta asing, tetap
terbatas pada perdagangan valuta asing oleh bank. Pasal 7 menentukan antara lain,
Bank Umum dapat melakukan kegiatan valuta asing dengan memenuhi ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.8
8 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, h.197.
42
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Uundang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatur kewenangan Bank
Indonesia sebagai Bank Sentral. Kewenangan Bank Indonesia mencakup : (a)
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (b) mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran; dan (c) mengatur dan mengawasi Bank (Pasal 8).
Kewenangan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter diatur di
dalam Pasal 10 menentukan bahwa Bank Indonesia berwenang :
a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju
inflasi
b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang
termasuk tetap tidak terbatas pada
1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
2. Penetapan tingkat diskonto;
3. Penetapan cadangan wajib minimum;
4. Pengaturan kredit atau pembiyaan;
Pasal 10 ayat (1) b menunjukkan bahwa kewenangan pengendalian
moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia tidak dapat dibatasi pada subjek
sebagaimana secara eksplisit disebutkan di dalam Pasal 18 (valuta asing dalam
sistem devisa atau pembayaran dan bank) melainkan harus diperluas mencakup
seluruh unsur yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas moneter. Demikian
43
juga mengenai cara-caranya, tidak dapat dibatasi hanya pada cara-cara yang
secara eksplisit disebutkan di dalam Pasal 10 ayat (1) b.
Bank Indonesia melaksanakan kewenangan tersebut dalam rangka
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7). Pasal 2 menentukan
bahwa Rupiah (Rp) merupakan satuan mata uang dan alat pembayaran yang sah di
wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2). Pasal 2 atat (3) menentukan bahwa
setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran
atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara
Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah.
2.1.2 Karakteristik Valuta Asing
Pada umumnya jenis uang yang beredar di seluruh dunia dilihat dari segi
pembuatannya hanya ada 2 (dua) macam yaitu uang logam dan uang kertas.
Demikian pula dengan Indonesia uang Rupiah terdiri atas Rupiah logam dan
Rupiah kertas (Pasal 2 ayat (2) UU Perbankan).
Ada tiga macam nilai yang dimiliki logam, yaitu :
a. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang;
b. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang
tertera pada mata uang;
c. Nilai tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan
dengan suatu barang atau jasa (daya beli uang).
Uang Kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap
tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan
44
uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas
atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).9
Valuta asing memiliki karakteristik yang mencakup :
a. Fisik uang;
b. Nilai dalam suatu fisik uang; dan
c. Kewajiban yang berkenaan dengan mata uang asing
Fisik uang yang berhubungan dengan bahan logam atau kertas. Bahan
uang biasanya memiliki kaitan dengan nilai uang. Uang logam dapat terbuat dari
aluminium, kopronikel, bronze, emas, perak, perunggu. Uang kertas terbuat dari
kertas dan biasanya kertas khusus yang berkualitas tinggi, yang tahan air, tidak
mudah robek, dan tidak mudah luntur. Fisik uang dengan tahun terbitan lebih
lama dan dengan tampilan kotor dan terlipat biasanya dihargai lebih rendah
dibandingkan dengan uang asing terbitan lebih baru dan dengan tampilan lebih
bersih dan kencang.10
Di samping tampilan atau kualitas fisik, nilai mata uang juga berpengaruh
terhadap harga suatu mata uang asing. Mata uang asing dengan nilai lebih besar
biasanya mempunyai harga jual atau beli lebih tinggi dibanding mata uang dengan
nilai pecahan. Perlakuan ekonomi demikian itu terhadap valuta asing merupakan
ciri khusus dari setiap pasar valuta asing dan hanya terdapat di Indonesia.
Mata uang dapat dikelompokkan atas dua jenis, yaitu : Hard Currencies,
yaitu mata uang yang bebas dipertukarkan (freely exchangable), karena diterima
di banyak atau bahkan di seluruh negara di dunia dan Soft Currecies, yaitu mata
9 URL : http://id.wikipedia.org/wiki/Uang. Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2015. 10 Jack Weatherf, 2005, Sejarah Uang, Bentang Pustaka, Jakarta, h. 53.
45
uang yang agak sulit dipertukarkan (which are not freely exchangable), karena
tidak diterima atau ditolak kapasitasnya sebagai alat tukar suatu negara.
Kandungan sifat politik dari uang asing dan lembaga penukaran uang asing layak
dipertimbangkan utama dalam pengaturan lembaga penukaran uang bukan bank
mengingat fungsi preventif hukum, yaitu fungsi hukum sebagai pencegah masalah
sosial, politik, dan ekonomi, dan fungsi hukum sebagai pengendali potensi buruk
dari sifat politik uang. Kedua fungsi ini berhubungan erat dengan posisi dan
fungsi uang sebagai media penimbun kekayaan dan alat spekulasi untuk
mengakumulasikan modal dan kekayaan.11
Valuta asing merupakan uang asing yang berfungsi sebagai alat tukar sah
yang diterbitkan secara resmi oleh suatu negara. Untuk dapat dikatagorikan
sebagai alat tukar yang sah, suatu mata uang asing harus memenuhi sekurang-
kurangnya 3 (tiga) persyaratan :
a. Diterbitkan oleh suatu negara;
b. Memenuhi persyaratan fisik dan nilai tertentu; dan
c. Berfungsi sebagai alat tukar resmi di negara bersangkutan.
Sebagai obyek perdagangan, valuta asing tunduk pada berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang :
a. Persyaratan valuta asing sebagai alat tukar resmi yang diterbitkan oleh suatu
negara tertentu;
b. Persyaratan badan usaha dan penyelenggaraan usaha perdagangan valuta asing
oleh pedagang valuta asing;
11 Bank Indonesia, 2011, Buletin Hukum Perbankan dan Kesentralan, Volume 9, Nomor 1,
Januari-April 2011, h. 13.
46
c. Persyaratan dan prosedur transaksi;
d. Hak-hak pengguna jasa pertukaran uang (buyer), termasuk perlindungan hak
dan penegakan hak mereka.
Terdapat beberapa pelaku pasar yang berinteraksi dengan beragam
kepentingan, adapun siapa saja yang melakukan transaksi jual beli valuta asing di
pasar atau peserta pasar dapat dibedakan sebagai berikut :
1. Dealer disebut juga pembentuk pasar (market maker) yang berfungsi membuat pasar valuta asing lebih ramai. Dealer umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Mereka mendapat keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing. Istilah Pedagang (Dealer) dalam hal ini berbeda dengan pedagang valuta asing (money changer) yang hanya berfungsi menjual dan membeli valuta asing secara fisik dan tunai.
2. Perusahaan atau Perorangan, merupakan individu dapat melakukan transaksi perdagangan valuta asing. Yang termasuk kelompok ini adalah eksportir, importir, investor domestik, investor internasional, perusahaan multinasional, dan lain-lain.
3. Spekulan dan Arbitator, bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan pasar, hal ini berbeda dengan dealer. Spekulan juga pelaku pasar yang akan meramaikan transaksi di pasar uang atau pasar valas. Para spekulan mendapat keuntungan dari fluktuasi harga valas (capital gain). Sedangkan arbitrator memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar.
4. Bank Sentral, fungsi Bank Sentral (misalnya Bank Indonesia) dalam pasar valuta asing umumnya adalah sebagai stabilitator nilai tukar mata uang lokal. Bank Sentral memanfaatkan pasar valuta asing untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan valuta asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang sehingga berdampak positif bagi perekonomia negara yang bersangkutan.
5. Piang (broker) bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, perusahaan pialang harus punya akses langsung dengan para dealer dan bank melakukan perdagangan valuta di seluruh dunia.12
12 R. Serfianto Purnomo, Op Cit, h. 128.
47
2.2 Kajian tentang Money Changer
2.2.1 Pengertian Money Changer dan Dasar Hukum Money Changer
Pasar uang dan pasar valuta asing dapat dijumpai transaksi jual beli valuta
asing secara fisik dan tunai melalui pedagang valuta asing (money changer).
Pedagang valuta asing hanya berjualan valuta asing secara fisik dan tidak
melayani perdagangan instrumen derivatif. Jual beli valuta asing melalui
pedagang valuta asing sebagian besar tidak untuk lindung nilai atau spekulasi,
tetapi banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi pembayaran.
Kegiatan penukaran valuta asing atau money changer adalah perusahaan bank
atau non bank yang melakukan jual beli uang kertas asing dan melakukan
pembelian cek perjalanan atau Traveller’s Cheque (TC).
Mata uang yang biasanya diperdagangkan dalam foreign exchange adalah
mata uang negara-negara maju seperti Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY),
Swiss Franc (CHF), Poundsterling Inggris (GBP), Autralian Dollar (AUD), dan
Euro (EUR). Perdagangan valas bukan bank merupakan suatu bentuk kegiatan
kekuangan dalam bentuk penukaran uang jual beli antara si peyedia jasa
penukaran (penjual) dengan si pemakai jasa penukaran (pembeli) yang bersifat
khas, khusus (particular) yang berlangsung di dalam pasar valas bukan bank.
Sifat khas perdagangan valuta asing bukan bank membuat perdagangan valuta
asing bukan bank tidak dapat dimasuk kedalam jenis kegiatan pasar uang lainnya,
seperti: perdagangan valuta asing pada umumnya, perdagangan valuta asing oleh
bank, ataupun sistem pembayaran.
48
Perdagangan valuta asing bukan bank merupakan kegiatan perdagangan
uang yang nyata ada, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang
merupakan lembaga perdagangan uang yang sangat vital dalam penyelenggaraan
perdagangan jasa pariwisata yang praktis, cepat, nyaman, dan efisien, berposisi
sebagai media penukaran uang yang sangat dlbutuhkan oleh wisatawan dan
masyarakat, secara nyata memberi jawaban konkret terhadap kebutuhan
masyarakat terhadap tempat penukaran uang yang cepat, praktis, nyaman, dan
efisien.
Kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau disebut juga
money changer merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang berkembang
sangat pesat dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, memerankan fungsi-
fungsi ekonomi dan moneter yang penting dan strategis, terutama dari segi fungsi
uang sebagai alat tukar dan alat pemenuhan. Secara yuridis pengertian daripada
Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 angka 1
huruf a SK Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1/1972 yang menyatakan :
Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan tersebut dalam Pasal 3, secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kedalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.
Ketentuan pasal 4 yang menentukan “Lembaga Keuangan tidak diperkenankan
menerima simpanan baik dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan”.
Dengan demikian Lembaga Keuangan Bukan Bank atau Lembaga Keuangan non-
Perbankan dapat diartikan sebagai “Lembaga keuangan selain dari bank yang
49
kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari
masyarakat dalam bentuk simpanan”.
Ketentuan Pasal 2 PBI Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan
Bank, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan
Bank meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan
beli UKA dan pembelian cek pelawat, dalam ketentuan pasal 3 menyatakan dalam
melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menerapkan ketentuan mengenai anti
pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang mana hal ini
tercantum dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.
Ketentuan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang dalam bagian menimbang menyatakan “Bahwa pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum,
efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan
hasil dari tindak pidana” dalam Bab IV pasal 17 mengenai pelaporan dan
pengawasan kepatuhan menyatakan salah satu pihak pelapor adalah pedagang
valuta asing atau money changer.
2.2.2 Syarat dan Perizinan Jasa Money Changer
Secara yuridis, mengenai syarat dan perizinan kegiatan penukaran valuta
asing dalam hal ini money changer diatur dalam PBI Nomor 16/15/2014 tentang
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 7 ayat 1 bahwa ”Badan usaha bukan Bank yang akan
50
melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib
terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia”. Dalam Pasal 5 Ketentuan
lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia.
Persyaratan menjadi jasa moner changer sesuai dengan Surat Edaran No.
15/23/DASP mengenai semua bank dan badan usaha berbadan hukum dan badan
usaha berbadan hukum bukan bank adalah : Permohonan izin sebagaimana
dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen dan/atau persyaratan sebagai
berikut:
1. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir harus dilengkapi dengan dokumen dan/atau persyaratan sebagai berikut: a. Dokumen terkait kelembagaan dan kondisi keuangan yang terdiri atas:
1. fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada, yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang, yang mencantumkan secara tegas kegiatan transfer dana atau kegiatan pengiriman uang sebagai kegiatan atau salah satu kegiatan dari badan usaha yang bersangkutan;
2. asli surat keterangan domisili badan usaha dari instansi yang berwenang;
3. asli dokumen yang menjelaskan susunan direksi, dewan komisaris atau pengawas, dan pemegang saham badan usaha sesuai dengan kondisi terakhir;
4. asli surat pernyataan dari masing-masing direksi, dan komisaris atau pengawas bahwa yang bersangkutan: a. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi
atau komisaris/pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajukan permohonan;
b. tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
c. tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan;
51
d. tidak masuk dalam daftar hitam nasional penarik cek/bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan
Dengan mengacu pada contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
5. bukti setoran modal, dengan ketentuan sebagai berikut: a) untuk Pemohon yang menyediakan sistem yang dapat digunakan
oleh Penyelenggara lain, besar modal disetor paling kurang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
b) untuk Pemohon yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, besar modal disetor paling kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan Pemohon berupa: a) laporan keuangan Pemohon posisi 3 (tiga) tahun terakhir, bagi
Pemohon yang telah berdiri selama 3 (tiga) tahun atau lebih; b) laporan keuangan Pemohon posisi 2 (dua) tahun terakhir atau
kurang, sesuai dengan masa berdirinya Pemohon, bagi Pemohon yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
c) laporan keuangan, neraca, daftar aktiva dan pasiva, atau dokumen lainnya yang menjelaskan kondisi keuangan, bagi Pemohon yang baru berdiri.
b. Dokumen terkait kesiapan operasional yang terdiri atas: 1) Kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
a) pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, baik pengiriman maupun penerimaan, yang telah menerapkan prinsip kewenangan berjenjang;
b) monitoring Dana yang dikirim dan/atau diterima; dan c) penerapan prinsip perlindungan konsumen sesuai peraturan
perundang-undangan; 2) mekanisme penerapan manajemen risiko, yang meliputi antara lain
risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko hukum; 3) kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program anti
pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4) bukti kesiapan operasional yang paling kurang meliputi aspek teknis (infrastruktur sistem dan jaringan komunikasi), sumber daya manusia (struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab), dan kesiapan tempat usaha;
5) bukti keamanan dan keandalan sistem atau mekanisme penyelenggaraan Transfer Dana, paling kurang berupa : a) fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor
independen internal atau eksternal, bagi Pemohon yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain; atau
b) asli surat pernyataan dari direksi dan dewan komisaris atau pengawas mengenai keamanan dan keandalan sistem atau
52
mekanisme penyelenggaraan Transfer Dana,bagi Pemohon yang tidak menyediakansistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, dengan mengacu pada contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
6) konsep perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara lain dan/atau pihak ketiga terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana,termasuk kerja sama dengan Tempat Penguangan Tunai, apabila ada;
7) rincian informasi mengenai kantor cabang, identitas Penyelenggara lain dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan Penyelenggara terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana,termasuk informasi mengenai Tempat PenguanganTunai, apabila ada; dan
8) kebijakan dan prosedur tertulis penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan yang dapat mengganggu kelancaran operasional penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana.
c. Persyaratan bahwa direksi dan dewan komisaris atau pengawas Pemohon memiliki integritas yang baik, antara lain berupa: 1) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan
dengan memiliki sikap mematuhi ketentuan yang berlaku; 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan 3) memiliki komitmen terhadap pengembangan penyelenggaraan
kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Pemohon. Pada saat mengajukan permohonan perizinan, persyaratan ini antara lain dipenuhi dengan menyampaikan asli surat pernyataan dengan mengacu pada contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
d. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c harus disampaikan dalamBahasa Indonesia.
2. Bank Indonesia dapat melakukan uji kepatutan dan kelayakan antara lain melalui wawancara dengan direksi, dewan komisaris atau pengawas, dan/atau pemegang saham atau pemilik pengendali Pemohon sebagai bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon.
Proses Perizinan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
sesuai dengan Surat Edaran No. 15/23/DASP mengenai semua bank dan badan
usaha berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum bukan bank :
53
Gambar 2: Proses Perizinan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan
Bank 2.2.3 Money Changer Illegal
Izin mempunyai arti yang begitu penting bagi pemegangnya (pelaku
kegiatan) dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun
Pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan pemohon.
Pemeriksaan (on site visit) ke pemohon untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang dianjurkan, serta memastikan kesiapan operasiaonal, jika diperlukan.
Setelah pemeriksaan administrasi dokumen dan atau memeriksa (on site visit), bank indonesia memberikan tanggapan berupa persetujuan atau penolakan permohonan, atau meminta permohonan untuk melengkapi dokumen permohonan.
Tanggapan bank indonesia sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari terhitung sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
Dalam hal bank indonesia menyetujui permohonan izin, maka pemberian izin tersebut dilalukan dengan penyampaian surat yang disertai dengan tanpa izin.
54
pihak lain. Urgensi izin adalah sebagai landasan hukum, sebagai instrumen untuk
menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan,
dan sebagai alat bukti dalam hal klaim.13
Ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan sebenarnya berkaitan
dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan yang diatur dalam PBI No.
16/15/PBI/2014. Money changer haruslah melihat kewajiban dan larangan dalam
menjalankan usahanya. Mengenai larangan money changer dalam pasal 3,
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dilarang:
a. Bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat;
b. Melakukan kegiatan margin tranding, spot, forward, swap dan transaksi
derivatif lainnya baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank;
c. Melakukan transaksi jual dan beli uang kertas asing serta pembelian cek
pelawat dengan Penyelenggara Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan
Bank yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia;
d. Melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana atau kegiatan usaha
pengiriman uang; dan
e. Melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Dalam PBI tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, sebagimana
diatur dalam ketentuan Pasal 4 juga menyebutkan larangan Kegiatan Usaha
Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, antara lain:
13 Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, PT. Grasindo,
Jakarta, 2009, h. 22.
55
1. Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyelenggara Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dilarang : a. Menjadi pemilik penyelenggara Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing
tidak berizin; b. Melakukan kerja sama dengan penyelenggara Kegiatan Usaha Pedagang
Valuta Asing tidak berizin; dan c. Melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara Kegiatan Usaha
Pedagang Valuta Asing tidak berizin. 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Direksi,
Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.
Kewajiban Penyelenggara Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan
Bank pasal 17:
1. Penyelenggara Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing wajib memasang : a. Logo Penyelenggara Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing berizin yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia; b. Sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan c. Tulisan ”Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Berizin”
(”Authorized Money Changer”), dan nama Perseroan Terbatas Penyelenggara Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing, di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha.
2. Penyelenggara Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bbukan Bank wajib menggunakan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam setiap bentuk dokumen, korespondensi, maupun bentuk lainnya.
3. Penyelenggara Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dapat menggunakan nama dagang ketentuan sebagi berikut : a. Hanya memiliki 1 (satu) nama dagang; dan b. Nama dagang mencerminkan nama Perseroan Terbatas dari Penyelenggara
Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank. Berikut adalah contoh beberapa money changer yang terindikasi sebagai
money changer illegal terdapat pada Kabupaten Badung:
56
Gambar 3 : Money Changer Illegal Tujuan dari sistem perizinan menurut spelt dan ten berge, motif-motif
untuk menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan mengarahkan
(mengendalikan/sturen) aktivitas-aktivitas tertentu, keinginan melindungi objek-
objek tertentu dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-
aktivitas.14 Dalam hal ini, terkait money changer pemerintah mengarahkan
14Ibid, h. 11
57
masyarakat pelaku usaha melalui instrumen yuridis berupa izin. Setelah izin
diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diwajibkan menyampaikan
laporan secara berkala dan sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian
terhadap kegiatan masyarakat dengan instrumen perizinan. Izin dapat
dimaksudkan untuk mencapai baerbagai tujuan tertentu.
2.3 Kajian tentang Kawasan Pariwisata
2.3.1 Pengertian Pariwisata dan Dasar Hukum Pariwisata
Pariwisata (tourism) merupakan aktivitas, pelayanan dan produk hasil
industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi
wisatawan. McIntosh menyatakan bahwa pariwisata adalah “…. a composite of
activities, services and industries that delivers a travel experience: transportation,
accomodation, eating and drinking establishment, shops, entertainment, activity,
and other hospitality service available for individuals or group that are away
from home”.15 (gabungan dari kegiatan, jasa dan industri yang memberikan
pengalaman perjalanan : transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, toko,
hiburan, aktivitas, dan layanan perhotelan lain yang tersedia bagi individu atau
kelompok yang berada jauh dari rumah). Unsur pembentuk pengalaman
wisatawan yang utama adalah daya tarik dari suatu tempat atau lokasi, di sisi yang
lain, WTO mendefinisikan pariwisata sebagai “the activities of persons travelling
to and staying in places outside their usual environment for not more than one
concecutive year for leisure, business and other purposes” (berbagai aktivitas
15 Muljadi A.J, 2009, Kepariwisataan dan Perjalanan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
h. 7.
58
yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk tinggal di luar
kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk
kesenangan, bisnis dan keperluan lain). Sedangkan pengertian pariwisata menurut
UU Kepariwisataan Pasal 1 Ayat 3 adalah “Berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”.
Berdasarkan UU Kepariwisataan, pengertian wisatawan adalah orang yang
melakukan kegiatan wisata, sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat
tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan
daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu yang sementara.
Jenis dan macam wisatawan yang terlihat dari sifat perjalanan dan ruang lingkup dimana wisata itu dilakukan, wisatawan dapat digolongkan sebagai berikut: 1) Wisatawan asing (foreign tourist) yaitu orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang ke suatu negara lain yang bukan merupakan negara dimana wisatawan tersebut menetap. 2) Domestic Foreign Tourist yaitu wisatawan asing yang menetap pada suatu negara untuk berwisata di wilayah negara tempat tinggalnya. Wisatawan tersebut bukan warga negara dimana ia berada, melainkan adalah warga negara asing yang karena tugasnya hingga kedudukannya menetap dan tinggal pada suatu negara serta memperoleh penghasilan dengan mata uang negara asalnya; 3) Domestic Tourist yaitu seorang warga negara ya.ng berwisata dalam batas wilayah negaranya sendiri; 4) Indigenous Foreign Tourist yaitu warga negara suatu negara tertentu yang bertugas atau menjabat di luar negeri, kembali ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri; 5) Transit Tourist yaitu wisatawan yang berwisata ke suatu negara, yang menggunakan transportasi dan terpaksa singgah pada suatu pemberhentian seperti stasiun, bandar udara, dan stasiun bukan atas keinginan sendi.ri; 6) Business Tourist yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan untuk tujuan lain bukan untuk berwisata akan tetapi perjalanan wisata akan dilakukan setelah tujuan utamanya telah terselesaikan.16
16 I Gusti Agung Ketut Satrya Wijaya, 2014, Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Jumlah
Tingkat Hunian Kamar Hotel, dan Jumlah Kamar Hotel, Tterhadap Pendapatan Asli Daerah
59
Fasilitas dan daya tarik serta aktivitas pariwisata merupakan komponen
pariwisata yang sangat penting untuk menarik wisatawan berkunjung ke suatu
daerah atau kawasan pariwisata. Mengingat pentingnya peranan komponen
pariwisata tersebut di atas perlu kiranya mengetahui atau meneliti sejauh mana
penilaian wisatawan terhadap kompnen pariwisata. Prasarana Kepariwisataan
adalah semua fasilitas yang mendukung agar sarana pariwisata dapat hidup dan
berkembang seta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan guna memenuhi
kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Sarana kepariwisataan adalah
perusahaan-perusahaan yang memberikan pelanan kepada wisatawan, baik secara
langsung atau tidak langsung dan kelangsungan hidupnya, tergantung dari
wisatawan yang datang.
Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait
dalam menghasilkan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan
pada penyelenggaraan pariwisata. Dalam industri pariwisata terdapat berbagai
usaha pariwisata yaitu usaha yang menyediakan barang dan / atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata. Usaha pariwisata
merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan langsung dengan kegiatan wisata
sehingga tanpa keberadaannya, pariwisata tidak berjalan dengan baik.
Jenis jenis sarana pokok kepariwisataan antara lain : perusahaan perjalanan
(Travel Agent atau Biro Perjalanan Wisata), perusahaan angkutan wisata,
perusahaan akomodasi, perusahaan makanan dan minuman, perusahaan daya tarik
wisata dan hiburan dan perusahaan cindramata atau art shop, pada umumnya
(PAD) di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar Tahun 2001-2010, Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, h. 3.
60
perusahaan-perusahaan tersebut merupakan fasilitas yang harus tersedia pada
suatu daerah tujuan wisata. Jika satu tidak ada, maka dapat dikatakan perjalanan
wisata yang dilakukan oleh wisatawan tidak berjalan sebagaimana yang
diharapkan. Bagi wisatawan, dengan tersedianya sarana kepariwisataan di atas
belum sepenuhnya dianggap mencukupi kebutuhannya, sehingga perlu adanya
industri lain sebagai industri pendukung, antara lain seperti bank/ATM, money
changer, kantor pos, rumah sakit, warung, telepon, supermarket dan fasilitas
umum.
Dasar hukum mengenai pariwisata diatur dalam UU Kepariwisataan
kemudian kaitannya dengan pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam hal
perizinan money changer, diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan dilanjutkan dengan Peraturan
Bupati Badung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Pariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 55 Tahun 2012
tentang Perizinan Teknis dan Persyaratan Administrasi Usaha Kepariwisataan.
Pembangunan Kepariwisataan di Indonesia dilakukan secara terpadu melalui
koordinasi lintas sektoral agar pembangunan terpadu melalui koordinasi lintas
sektoral agar pembangunan pariwisata dapat mencapai keberhasilan yang
maksimal.
2.3.2 Karakteristik Kawasan Pariwisata
”There are four major types of tourism : Internal tourism, residents of
country visiting other parts of their own country, Domestic tourism, inbound
tourism plus internal tourism, International tourism, inbound tourism which are
61
visits to a country or region by nonresidents, Ountbound tourism, visit by
residents of country or region to another country or region.”17 (Ada empat jenis
utama pariwisata : pariwisata internal, warga negara mengunjungi bagian lain dari
negara mereka sendiri, pariwisata domestik, inbound ditambah pariwisata internal
pariwisata Internasional, inbound yang kunjungan ke suatu negara atau wilayah
oleh bukan penduduk, iuntbound pariwisata, mengunjungi warga negara atau
wilayah ke negara lain atau wilayah.
Destinasi wisata menurut Burkart dan Medlik adalah “the geographical
unit visited by tourist may be a selft contained center, a village or city, ditrict or
region, an island, a country, or continent”. (Suatu unit geografis yang dapat
berupa suatu pusat wilayah, suatu desa atau kota, daerah, pulau, suatu negara atau
kontinen). Selanjutnya dijelaskan, “how important any geographical unit is as a
destination, is determined by theree prime factors; attractions, accessibility, and
amenties”. Seberapa penting suatu unit geografis sebagai suatu destinasi
pariwisata, ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu atraksi, aksesibilitas dan
fasilitas. Keseluruhan komponen ini akan sekaligus merefleksikan kualitas dari
detinasi wisata tersebut.18
Mengenai bentuk partisipasi, harus diakui bahwa untuk menggali secara
utuh bentuk, makna dan faktor-faktor yang mendorong masyarakat lokal
melakukan partisipasi dalam pengembangan kawasan pariwisata bukanlah
pekerjaan yang mudah. Secara etik, dibutuhkan pemahaman teori dan konsep
17 Jhon E Walker and Josielyn T.Walker, 2011, Tourism Concepts and Practices, Pearson Education, Inc, New Jersey, h. 11.
18 I Nyoman Madiun, 2010, Model Pengembangan Kawasan Pariwisata Modern, Udayana Press University, Denpasar, h.54.
62
yang jelas, relevan, mendasar, serta terkait erat dengan obyek penelitian yakni
partisipasi masyarakat. Selain itu diperlukan diskusi yang intensif dengan
masyarakat lokal yang memang mengetahui dan terlibat langsung dalam proses
pembangunan kawasan, ketika proses penggalian informasi tentang partisipasi
masyarakat dilakukan.
Holloway berpendapat bahwa, salah satu elemen penting dalam perjalanan
adalah menikmati segala aktivitas selama berada di daerah tujuan, karena daerah
tujuan tersebut menyediakan berbagai atraksi wisata yang tidak dimiliki oleh
wisatawan di daerah asal mereka. Secara teoritis, agar sumber daya yang dimiliki
dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pemiliknya, maka sumber daya
alam yang potensial tersebut harus diubah menjadi sumber daya alam yang aktual
sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.19
Eksistensi atau keberadaan suatu daerah yang kaya akan sumber daya
namun masih bersifat potensial, tidak akan mempunyai arti signifikan bagi
masyarakat yang bermukim di daerah tersebut. Agar nilai sumber daya dapat
menyentuh kepentingan masyarakat, maka tidak ada pilihan lain kecuali
mengubah sumber daya yang potensial tersebut menjadi sumber daya yang aktual
sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat yang
bersangkutan, sebagai contoh faktor yang menunjang antara lain menyediakan
fasilitas jasa money changer untuk memudahkan orang asing bertransaksi di
kawasan pariwisata.
19Ibid, h. 59.
63
2.3.3 Hubungan Hukum antara Money Changer dan Kawasan Pariwisata
Uang (money) dilihat dari teori struktural fungsional sebagai salah satu
elemen yang membuat masyarakat berfungsi lebih baik. Uang memperlancar
anggota masyarakat untuk melakukan semua aktivitas kehidupan : ekonomi,
sosial, budaya, politik dan agama dalam aktivitas ekonomi, uang mempermudah
transaksi, investasi, dan penyimpan kekayaan.20 Misalnya dalam aktivitas sosial
uang dapat menggantikan aktivitas gotong royong, ronda dan arisan. Uang dapat
memudahkan orang dalam hal ini wisatawan dalam melakukan transaksi
ekonominya, hubungan tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat
mempengaruhi uang dan sebaliknya bagaimana uang mempengaruhi masyarakat.
Keterkaitan uang dengan sektor pariwisata akan menyebabkan
perekonomian masyarakat lokal menggeliat dan menjadi stimulus berinvestasi dan
menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi
lainnya. Pengalaman di beberapa negara bahwa kedatangan wisatawan ke sebuah
destinasi wisata juga menyebabkan bertumbuhnya bisnis valuta asing untuk
memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama mereka berwisata.
Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi
dua, yakni: kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berasal
dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku
bisnis pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh dinas
pendapatan suatu destinasi. Sedangkan kontribusi tidak langsung pariwisata
terhadap pendapatan pemerintah berasal dari pajak atau bea cukai barang-barang
20 Damsar, 2006, Sosiologi Uang, Andalas University Press, Padang, h. 32.
64
yang diimport dan pajak yang dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung,
dengan semakin meningkatnya daya beli wisatawan, maka perputaran uang yang
muncul akibat aktivitas pariwisata akan semakin meningkat.
Pertambahan uang di dalam daerah tersebut diharapkan dapat membantu
pemerintah daerah untuk lebih berkembang serta kesejahteraan masyarakat di
dalamnya menjadi lebih baik. Tentunya dengan semakin sejahteranya suatu
daerah, maka perbaikan terhadap fasilitas umum seperti infrastruktur,
telekomunikasi, transportasi, dan lainnya akan menjadi lebih baik guna
mendukung perkembangan dunia pariwisata. Pada beberapa negara yang telah
mengembangkan sektor pariwisata, terbukti bahwa sektor pariwisata secara
internasional berkontribusi nyata terhadap penciptaan peluang kerja, penciptaan
usaha-usaha terkait pariwisata seperti usaha akomodasi, restoran, klub, taxi, dan
usaha kerajinan seni souvenir.
Produk industri pariwisata terdiri dari bermacam-macam unsur yang
merupakan suatu paket yang satu sama lain tidak terpisah. Produk industri
pariwisata adalah semua jasa-jasa (service) yang dibutuhkan wisatawan semenjak
ia berangkat meninggalkan rumah sampai di daerah tujuan wisata yang telah
dipilihnya, sampai ia kembali ke rumah di mana biasanya ia tinggal.21 Peraturan
Pemerintah No. 67 Tahun 1996, menjelaskan usaha pariwisata adalah kegiatan
yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, usaha sarana pariwisata dan
usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. Rincian dari rumusan tersebut
diuraikan dalam Pasal 4, menggolongkan usaha pariwisata menjadi tiga golongan
21 Muljadi, Ibid, h. 49.
65
yaitu : usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik pariwisata
(ODTW) dan usaha sarana pariwisata. Golongan besar dari usaha pariwisata atau
dikenal dengan komponen pariwisata tersebut terus berkembang maju sesuai
dengan perkembangan teknologi dan pariwisata itu sendiri. Berkembangnya suatu
pariwisata tidak terlepas dari adanya dukungan prasana dan usaha pendukung
lainnya, mengingat karakteristik pariwisata yang berdemensi banyak.
Berdasarkan Pasal 14 UU Kepariwisataan, bahwa usaha pariwisata
meliputi, antara lain:
a. Daya tarik wisata; b. Kawasan pariwisata; c. Jasa transportasi wisata; d. Jasa perjalanan wisata; e. Jasa makanan dan minuman; f. Penyediaan akomodasi; g. Penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi; h. Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; i. Jasa informasi pariwisata; j. Jasa konsultan pariwisata; k. Wisata tirta; dan l. Spa.
Usaha pendukung yang terkait erat dengan pengembangan pariwisata
meliputi : usaha perternakan, usaha pertanian, usaha perindustrian, usaha
perbankan dan sebagainya. Yang termasuk dalam jasa pendukung ini adalah
fasilitas atau sarana penunjang yang dapat menunjang kebutuhan wisatawan bila
sewaktu-waktu diperlukan, sehingga dengan tersedianya sarana penunjang akan
lebih membantu memperlancar perjalanan, yang termasuk komponen penunjang
antara lain kantor pos dan telepon, kantor bank, tempat pelayanan kesehatan,
keamanan, dan penukaran uang (money changer).
66
Mengenai badan usaha pada kawasan pariwisata memiliki persyaratan
yaitu wajib:
a. Membangun dan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas lain, termasuk melakukan pematangan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata.
b. Mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolahan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
c. Mengurus perizinan yang diperlukan bagi pihak lain yang akan memanfaatkan kawasan pariwisata menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata.
d. Memperhatikan kebijaksanaan pengembangan wilayah yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha pariwisata di kawasan pariwisata.
Paraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Kepariwisataan Daerah Bali Pasal 21 menyebutkan “Usaha Pariwisata adalah
usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan
wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata”.
Dalam UU Kepariwisataan, Pasal 10 menyebutkan “Kawasan Strategis
Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki
potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting
dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,
pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta
pertahanan dan keamanan.
Paraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Kepariwisataan Daerah Bali (selanjutnya disebut Perda Kepariwisataan Daerah
Bali) Pasal 16 Menyebutkan “Destinasi Pariwisata Bali merupakan satu kesatuan
destinasi pariwisata yang terdiri atas sejumlah kawasan pariwisata, kawasan daya
tarik wisata khusus dan kawasan lainnya yang mempunyai daya tarik wisata
67
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali”. Pasal 18
menyebutkan “Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang
berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang
di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi,
ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya
masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
