9

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

II.1 Profesi Akuntan Publik

II.1.1 Pengertian Akuntan Publik

Pengertian akuntan publik, menurut Arens, Elder dan Beasley (2005:19) adalah

sebagai berikut:

a person who has met state regulatory requirements, including passing the uniform CPA Examinitation and has thus been certified. A CPA may have as his or her primary responsibility the performance of the audit function on published historical financial statements of commercial and noncommercial financial entities.

Dalam Standar Profesional Akuntansi (2001;2000.1), memberikan definisi

akuntan publik sebagai berikut:

“Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri

Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan

praktik akuntan publik”.

Arens, Elder dan Beasley yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta (2003:26)

mendefinisikan akuntan publik, sebagai berikut:

“Akuntan publik adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh negara bagian, termasuk kewajiban menempuh ujian akuntan publik, dan kemudian berhak atas sertifikat akuntan publik; seorang akuntan publik memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan fungsi audit atas laporan keuangan historis yang dipublikasikan, dari entitas yang secara keuangan bersifat komersial maupun non komersial”.

 

 

10

Kantor Akuntan Publik melaksanakan empat jenis jasa utama, yaitu: jasa akuntansi dan

pembukuan, jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemenserta jasa auditing. Berdasarkan

pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntan publik adalah

seseorang yang berhak menyandang gelar atau sebutan akuntanyang telah mendapatkan

izin dari Menteri Keuangan atau pejabat berwenang lainnya untuk memberikan jasa

profesionalnya yaitu jasa akuntansi dan pembukuan, auditingdan perpajakan dan jasa

konsultasi manajemen dimana jasa-jasanya tersebut berhubungan langsung dengan

tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Menurut Farhan (2009:35), persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi

akuntan publik dalam SK Menteri Keuangan No 423/KMK.66/2002 tentang jasa

akuntan publik adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Ijasah Akuntan dan Ijasah Sarjana Akuntansi sesuai UU No.34/54

2. Surat tanda memiliki Register Negara Akuntan yang dikeluarkan Departemen Keuangan.

3. Surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Wajib Kerja Sarjana.

4. Memiliki Kantor serta peralatan-peralatannya sebagai sarana untuk melakukan praktek Akuntan Publik.

5. Memiliki Nomor Wajib Pajak. 6. Memiliki Kartu Tanda Pengenal Penduduk. 7. Memiliki staf akuntansi, atau akuntan dan pegawai lainnya. 8. Memiliki surat izin dari atasannya kalau yang bersangkutan bekerja di

lembaga negara di luar Departemen Keuangan (Pegawai Departemen Keuangan tidak dibenarkan membuka kantor Akuntan).

9. Memiliki pengalaman kerja di kantor akuntan publik lainnya minimal 2 tahun.

10. Mendapat surat keterangan dan rekomendasi dari Pengurus Pusat IAI. 11. Kalau kantornya berbentuk kerjasama, surat perjanjian antara partner

harus dilampirkan. 12. Tidak boleh merangkap sebagai eksekutif pada perusahaan lain.

 

 

11

II.2 Kantor Akuntan Publik

Menurut SK. Menkeu No. 43/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 1997

sebagaimana diubah dengan SK. Menkeu No. 470/KMK.017/1999 tertanggal 4

Oktober 1999, Kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang memiliki izin dari

Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan

pekerjaannya.

Menurut Jusup (2001;20), bentuk usaha KAP yang dikenal menurut hukum di

Indonesia ada dua macam yaitu:

1. KAP dalam bentuk Usaha Sendiri.

KAP bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan.

2. KAP dalam bentuk Usaha Kerjasama.

KAP bentuk ini menggunakan sebanyaknya tiga nama akuntan publik yang

menjadi rekan/partner dalam KAP yang bersangkutan.

Penanggung jawab KAP Usaha Sendiri adalah akuntan publik yang

bersangkutan, sedangkan penanggung jawab KAP Usaha Kerjasama adalah

dua orang atau akuntan publik yang masing-masing merupakan rekan/partner

dan salah seorang bertindak sebagai rekan pimpinan (Pasal 3 ayat 2 dan 3 SK.

Menkeu No. 43/1997).

II.2.1 Aktivitas Kantor Akuntan Publik

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2003:38), kantor akuntan publik

menyediakan jasa profesionalnya seperti jasa assurancedanjasa-jasa atestasi.

 

 

12

1. Jasa Assurance

Pelayanan assurance (pelayanan verifikasi) adalah pelayanan atau

jasa profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas

informasi bagi para pembuat keputusan. Individu yang bertanggung

jawab atas pembuat keputusan bisnis akan mencari pelayanan

assurance untuk membantu meningkatkan keterpercayaan dan

kesesuaian informasi yang digunakan sebagai dasar keputusan

mereka. Kantor akuntan publik menyediakan jasa assurance,

khususnya jasa assurance tentang informasi laporan keuangan

historis. Saat ini, akuntan publik telah mengembangkan jenis-jenis

jasa yang mereka berikan termasuk perjanjian untuk memberikan

keandalan tentang berbagai informasi, seperti keandalan tentang

proyeksi keuangan perusahaan dan keandalan atas pengendalian situs-

situs internet.

2. Jasa-jasa atestasi.

Atestasi adalah salah satu jenis jasa assuranceyang disediakan oleh

kantor akuntan publik, dimana akuntan publik akan menerbitkan

laporan tertulis yang isinya antara lain berupa suatu kesimpulan

tentang kepercayaan atas asersi (pernyataan yang menyebutkan

sesuatu itu benar) yang dibuat oleh pihak lain. Terdapat tiga kategori

jasa atestasi : audit atas laporan keuangan historis, tinjauan (review)

atas laporan keuangan historis dan jasa atestasi lainnya.

 

 

13

Didalam jasa-jasa tambahan yang umumnya disediakan oleh kantor

akuntan publik tersebut, terdapat pula jasa non assurance yaitu jasa

akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan dan jasa konsultasi

manajemen.

1. Jasa akuntansi dan pembukuan.

Klien kecil dengan staf akuntan yang terbatas menyandarkan diri

pada kantor akuntan publik untuk mempersiapkan laporan keuangan

mereka. Mereka kekurangan personil atau keahlian untuk

mempersiapkan jurnal dan buku besar mereka sendiri. Selanjutnya,

kantor akuntan publik melaksanakan serangkaian jasa akuntansi dan

pembukuan untuk memenuhi kebutuhan dari para klien ini.

2. Jasa Perpajakan

Kantor akuntan publik juga mempersiapkan perhitungan pajak

penghasilan bagi perusahaan dan perseorangan baik bagi klien jasa

audit maupun klien non jasa audit. Sebagai tambahan, pajak bumi dan

bangunan, pajak hadiah, perencanaan perpajakan serta aspek lainnya

dari jasa perpajakan disediakan pula oleh sebagian besar kantor

akuntan publik.

3. Jasa Konsultasi Manajemen

Mayoritas Kantor Akuntan Publik menyediakan beberapa jasa

tertentu yang membuat kliennya mampu mengelola bisnis secara

lebih efektif. Jasa ini dikenal dengan sebutan jasa konsultasi

manajemen atau jasa penasihat manajemen. Jasa-jasa ini beragam

 

 

14

mulai dari saran-saran sederhana untuk meningkatkan sistem

akuntansi kien hingga saran dalam strategi pemasaran.

II.2.2 Hirarki Khas Kantor Akuntan Publik

Level dan tanggung jawab staff sebagaimana yang dikemukakan oleh

Arens, Elder dan Beasley diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Level dan Tanggung Staff pada Kantor Akuntan Publik

Level Staff Rata-rata

pengalaman

Tanggung Jawab

yang Khas

Auditor pemula 0 – 2 tahun Melaksanakan sebagian besar detil-detil audit

Senior atau auditor yang memimpin audit

2- 5 tahun Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas audit di lapangan, termasuk mengawasi dan mereview pekerjaan auditor semula.

Manajer 5 – 10 tahun Membantu auditor yang memimpin audit dalam merencanakan dan mengelola audit, mereview pekerjaan auditor penanggung jawab, serta menjaga hubungan dengan klien. Manajer dapat bertanggung jawab atas lebih dari satu pekerjaan pada saat yang bersamaan

 

 

15

Rekan Lebih dari 10 tahun

Mereview keseluruhan pekerjaan audit dan terlibat dalam pembuatan keputusan audit yng penting. Rekan adalah pemilik perusahaan, dan ia memiliki tanggung jawab mutlak untuk melaksanakan audit dan melayani kliennya.

Tabel ini mengikhtisarkan pengalaman dan tanggung jawab pada masing-masing

tingkatan klasifikasi di dalam kantor akuntan publik. Anggota staf audit pada umumya

memperoleh beragam pengalaman dari berbagai macam penugasan dengan klien.

Karakteristik hirarki dalam kantor akuntan publik, membantu meningkatkan

kompetensi. Para individu pada setiap tingkatan audit mengawasi dan mereview

pekerjaan rekannya yang berada pada tingkatan struktur organisasi di bawah mereka.

II.3 Auditing

Definisi audit menurut Boynton, Kell dan Ziegler (2001:4) adalah sebagai berikut:

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the result to interested users”.

 

 

16

II.3.1 Jenis-jenis Auditor

Dalam prakteknya sekarang terdapat beberapa tipe auditor. Menurut Arens, Elder

dan Beasleyyang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta (2003:21) menyebutkan jenis-jenis

auditor adalah sebagai berikut:

1. Auditor Independen atau Akuntan Publik

Tugasnya melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang

diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan

terbuka, yaitu perusahaan yang go public atau yang akan go public,

perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta organisasi-

organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Praktik akuntan publik harus

dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP).

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas

keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Salah satu contoh adalah evaluasi

pelaksanaan komputerisasi suatu badan pemerintah. Dalam hal ini, para

auditor dapat meninjau dan menganalisis penilaian terhadap kekayaan

peralatan, efisiensi operasi, kecukupan dan kegunaan keluaran.

3. Auditor Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah Departemen Keuangan

Republik Indonesia, bertanggungjawab atas penerimaan negara dari sektor

perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan.

Aparat pelaksanaan DJP dilapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Karikpa mempunyai

 

 

17

auditor-auditor khusus. Tanggungjawab Karikpa adalah melakukan audit

terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi

ketentuan perundangan perpajakan.

4. Auditor Internal

Auditor internal merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan

oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas

utamanya ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana

ia bekerja.

II.3.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Boynton, Johnson dan Kell yang diterjemahkan oleh Budi S.I (2003:6),

terdapat tiga jenis audit, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit

operasional.

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan mencakup perolehan dan pengevaluasian bukti-bukti atas

laporan keuangan entitas yang menjadi dasar untuk menyatakan pendapat mengenai

apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum.

2. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan mencakup perolehan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk

menentukan apakah aktivitas keuangan atau aktivitas operasi suatu entitas tertentu

telah sesuai dengan persyaratan, peraturan dan perundang-undangan spesifik.

 

 

18

3. Audit Operasional

Audit operasional mencakup perolehan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai

efisiensi dan efektifitas dari aktivitas operasi suatu entitas dalam kaitannya dengan

tujuan spesifik.

Namun, Soekrisno (2004:9)menjelaskan jasa-jasa audit ditinjau dari luasnya

pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Jasa-jasa audit yang ditinjau dari luasnya adalah

sebagai berikut:

1. General Audit(Pemeriksaan Umum)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang disajikan oleh

perusahaan, dengan tujuan untuk mendapatkan pernyataan pendapat mengenai

kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan telah sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan tersebut dilakukan

dengan Standar Profesional Akuntan Publik, dan aturan etika yang telah

disahkan oleh IAI.

2. SpecialAudit (Audit Khusus)

Suatu pemeriksaan terbatas (audit khusus) sesuai dengan kebutuhan

perusahaan (klien) dan pada akhir pemeriksaan auditor tidak perlu

memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan. Jenis jasa ini dapat

berupa audit atas pos-pos tertentu dari laporan keuangan, audit atas laporan

keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis akuntansi komprehensif selain

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Biasanya jasa audit ini

 

 

19

untuk melihat adanya kecurangan atau tidak, jika ada berapa besar jumlahnya

dan bagaimana modus operandinya.

Sedangkan jasa audit yang ditinjau dari jenis pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Management Audit (Audit Operasional)

Pemeriksaan yang dilakukan terhaap kegiatan operasi perusahaan. Pemeriksaan

tersebut termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah

ditentukan oleh manajemen. Managemen audit bertujuan untuk mengetahui

apakah kegiatan operasi perusahaan telah dilakukan secara efektif, efesien dan

ekonomis.

2. Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah

mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau kebijakan-kebijakan yang

telah ditetepkan oleh pihak perusahaan maupun oleh pemerintah. Pemeriksaan

ketaatan dapat dilakukan oleh internal auditor perusahaan atau oleh auditor

independen dari KAP.

3. Jasa Review Laporan Keuangan

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak terdapat

modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan. Memastikan

bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang mberlaku

umum di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi Komprehensif yang

lain.

 

 

20

4. Jasa Kompilasi (Penyusunan) Laporan Keuangan

Kompilasi laporan keuangan perusahaan adalah jasa penyusunan laporan

keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas

dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, berdasarkan dokumen, catatan dan

informasi keuangan lainnya yang diberikan perusahaan.

5. Jasa Atestasi

Jasa ini bertujuan untuk menguji keandalan suatu pernyataan (asersi) yang

dimuat dalam suatu laporan yang dikeluarkan dan menjadi tanggung-jawab

manajemen perusahaan atau pihak lain. Pengujian ini dilakukan melalui

pemeriksaan, review dan pengujian berdasarkan prosedur yang disepakati

bersama.

6. Jasa Konsultasi

Jasa konsultansi yang biasadiberikan adalah berbagai bentuk dan bidang sesuai

dengan kompetensi/keahlian Akuntan Publik. Jasa ini bervariasi, misalnya :

konsultasi umum kepada manajemen perusahaan, perancangan dan

implementasi sistem akuntansi, penyusunan proposal keuangan dan

sebagainya.

7. Computer Audit

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap perusahaan yang memproses data

akuntansinya dengan menggunakan EDP (Elektronik Data Processing) system.

Ada dua metode yang dapat digunakan yaitu audit around the computer dan

audit through the computer.

 

 

21

II. 4 Standar Profesional Akuntan Publik

Untuk menjalankan tugas auditing atau jasa-jasa audit di atas, maka seorang

auditor memerlukan panduan dalam melaksanakan tugas. Standar Auditing terdiri atas

10 standar, dan terbagi dalam 3 kelompok. Isi dari Standar Profesional Akuntan Publik

tersebut adalah:

A. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan

pelatihan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.

2. Dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan, auditor harus senantiasa

menjaga sikap mental independen.

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

B. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila digunakan

asisten harus disupervisi dengan semestinya.

2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh

agar dapat merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup

pengujian yang akan dilakukan.

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, observasi,

permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk

menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

 

 

22

C. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Laporan auditor harus menunjukkan keadaan di mana prinsip akuntansi tidak

diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan periode

berjalan dibandingkan dengan prinsip akuntansi yang diterapkan pada periode

sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,

kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan

keuangan secara menyeluruh, atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian

tidak dapat diberikan. Jika pendapat yang menyeluruh tidak dapat diberikan,

maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan

laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas

mengenai sifat pekerjaan auditor yang dilaksanakan, dan jika ada, tingkat

tanggung jawab yang dipikulnya.

II.5 Opini Akuntan Publik

Laporan audit merupakan bagian penting dari proses audit karena di dalam

laporan itu dijelaskan apa yang telah dilakukan oleh auditor dan kesimpulan apa yang

diperoleh. Menurut Arens, Elder dan Beasley (2003:17) laporan audit merupakan

komunikasi atas temuan auditor kepada para pengguna informasi. Sedangkan Jusup

(2001:57) mengemukakan definisi laporan audit sebagai berikut:

 

 

23

“Laporan audit adalah alat formal yang digunakan oleh auditor dalam

mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang

diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Terdapat tujuh unsur di dalam laporan audit, yaitu judul laporan, alamat laporan

audit, paragraf pendahuluan (pernyataan fakta), paragrafscope, paragraf pendapat

(kesimpulan), nama KAP dan tanggal laporan audit.

Pada paragraf terakhir dalam laporan audit menyajikan kesimpulan auditor

berdasarkan hasil dari proses audit yang dilakukan. Sehingga, seringkali seluruh laporan

audit dinyatakan secara sederhana sebagai pendapat auditor. Kamus Besar Bahasa

Indonesia mendefinisikan opini sebagai pendapat, pikiran pendirian. Pendapat auditor

mengenai kelangsungan hidup akan dapat mempengaruhi klien menurut Mayangsari

(2003:8). Opini auditor berarti pendapat auditor atas kelayakan laporan keuangan

dibandingkan dengan peraturan akuntansi yang berlaku umum dan pendapat auditor

juga mengenai kelangsungan hidup perusahaan klien.

2.5.1 Jenis-jenis Opini Audit

Auditor yang telah melaksanakan tugas auditing akan memberikan laporannya

dalam bentuk opini. Jenis-jenis opini yang diberikan oleh auditor menurut Arens, Elder

dan Beasley (2001:70) antara lain:

1.  Wajar tanpa syarat (unqualified)

Laporan wajar tanpa syarat dikeluarkan oleh auditor apabila kondisi-kondisi

berikut terpenuhi:

1. seluruh laporan keuangan telah lengkap diberikan,

 

 

24

2. semua aspek dari SPAP telah dipatuhi dalam penugasan audit,

3. bukti audit yang memadai telah terkumpul dan standar pelaksanaan

telah dipatuhi,

4. laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku

umum,

5. tidak ada situasi yang membuat auditor merasa perlu menambahkan

sebuah paragraf penjelas atau memodifikasi kalimat.

2. Wajar Tanpa Syarat dengan Paragraf Penjelas atau Modifikasi

Kalimat(unqualified audit report with explanatory paragraph or modified

wording).

Suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan

keuangan telah disajikan dengan wajar, tetapi auditor merasa perlu memberikan

informasi tambahan. Berikut ini adalah penyebab-penyebab utama

ditambahkannya suatu paragraf penjelasan atau modifikasi kalimat pada laporan

audit:

1. Tidak adanya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang

berlaku umum,

2. Ketidakpastian atas kelangsungan hidup perusahaan (going

concern),

3. Auditor menyetujui terjadinya penyimpangan dari prinsipakuntansi

yang berlaku umum,

4. Penekanan pada suatu masalah,

5. Laporan yang melibatkan auditor lainnya.

 

 

25

3. Wajar dengan Pengecualian (qualified)

Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan memang telah

disajikan dengan wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau

terjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat

penyiapan laporan keuangan.

4. Tidak Wajar (Adverse) atau Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

Pendapat tidak wajar (adverse) digunakan saat auditor percaya bahwa secara

material keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara tidak wajar,

sehingga laporan keuangan tersebut tidak menyajikan posisi keuangan atau arus

kas yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Laporan audit yang tidak memberikan pendapat diterbitkan pada saat auditor tidak

dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan yang diauditnya telah

disajikan secara wajar. Penolakan pemberian pendapat ini berbeda dengan

pemberian pendapat tidak wajar, sebab penolakan pemberian pendapat terjadi

saat auditor kurang memiliki pengetahuan atas penyajian laporan keuangan,

sementara untuk menyatakan pendapat tidak wajar, seorang auditor harus

memiliki pengetahuan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar.

II. 6 Pengertian Skeptisme

Dalam SPAP (2001:230.2) disebutkan bahwa yang dimaksud skeptisme yaitu:

“suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan

evaluasi secara kritis terhadap bukti audit”.

 

 

26

Dan menurut Noviyanti(2008:107), skeptisme didefinisikan sebagai berikut:

“Sikap profesional auditor merupakan sikap (attitude) auditor dalam melakukan

penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan

melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti”.

Dalam penelitian tentang skeptisme profesional, Shaub dan Lawrence menyatakan

sebagai berikut: “to seek a balance in client relationship between trust and suspicion.”

Jadi sebuah sikap yang menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya.

Keseimbangan sikap antara percaya dan curiga ini tergambarkan dalam perencanaan

audit dengan prosedur audit yang dipilih dan dilakukannya.

Dapat disimpulkan bahwa sikap skeptisme merupakan sikap yang wajib dimiliki

oleh para auditor akan bukti-bukti yang diberikan oleh klien. Auditor tidak boleh begitu

saja mempercayai bukti-bukti yang ada dikarenakan auditor telah lama mengaudit

perusahaan tersebut.Dengan adanya sikap skeptisme berarti adanya suatu sikap kritis

terhadap bukti audit dalam bentuk keraguan, pertanyaan atau ketidak setujuan dengan

pernyataan klien.Seorang auditor yang skeptis, tidak akan menerima begitu saja

penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan,

bukti dan konfirmasi mengenai objek yang dipermasalahkan. Jika seorang auditor

memiliki sikap ini, maka dapat mencapai efektivitas prosedur audit dan memperoleh

bukti audit yang kompeten yang memadai sebagai dasar untuk memberikan opini audit.

Skeptisme tidak berarti bersikap sinis, terlalu banyak mengkritik atau melakukan

penghinaan. Auditor yang memiliki skeptisme professional akan memiliki pertanyaan-

 

 

27

pertanyaan sebagai berikut: (1) apa yang perlu saya tahu? (2) bagaimana saya bisa

mendapat informasi itu dengan baik?, (3) apakah informasi yang saya peroleh masuk

akal.

Auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak

menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi.Dalam

menggunakan skeptisme professional, auditor tidak harus puas dengan bukti yang

kurang persuasif karena keyakinannya bahwa manajemen adalah jujur.

II.7 Pengertian Struktur Audit

Pengertian struktur menurut Wursanto (2003:20) memberikan definisi bahwa:

“Struktur adalah susunan atau hubungan daripada setiap bagian secara

keseluruhan. Bagian disini merupakan kumpulan beberapa kegiatan

yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu”.

Kumpulan dari beberapa kegiatan tersebut kemudian disusun sedemikian rupa,

sehingga membentuk sebuah prosedur standar yang menjelaskan bagian pekerjaan mana

yang harus didahulukan, serta oleh siapa bagian tersebut dikerjakannya. Adanya

struktur menunjukkan adanya keteraturan atau adanya perencanaan. Hal ini dilakukan

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya, mengenai pengertian audit menurut Arens, Elder dan Beasley yang

diterjamahkan oleh Tim Dejacarta (2001:15) memberikan definisi bahwa:

“Audit adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi

untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan

 

 

28

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang

kompeten dan independen”.

Menurut Bowrin (1998:40), struktur audit adalah sebuah pendekatan sistematis

terhadap auditing yang dikarakteristikkan oleh langkah-langkah penentuan audit,

prosedur rangkaian logis, keputusan, dokumentasi, dan menggunakan sekumpulan alat-

alat dan kebijakan audit yang komprehensif dan terintregasi untuk membantu auditor

dalam melakukan audit.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka struktur audit dapat diartikan sebagai

proses atau susunan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan audit.

Artinya bagaimana suatu kegiatan audit disusun sedemikian rupa untuk kemudian

dilaksanakan sehingga tercapai tujuannya. Perbedaan konsep antara struktur audit

dengan struktur organisasi adalah pada ruang lingkupnya. Struktur audit lebih kepada

proses yang digunakan untuk melaksanakan tugas audit di dalam kantor akuntan publik

untuk mencapai tujuan audit.Sedangkan, konsep struktur organisasi lebih kepada

hubungan antar tiap komponen dalam suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan

operasional untuk mencapai tujuan perusahaan.

Penggunaan pendekatan struktur audit memiliki keuntungan, yaitu mendorong

efektivitas dan efisiensi, mengurangi litigasi yang dihadapi KAP, mempunyai dampak

positif terhadap konsekuensi sumber daya manusia dan dapat memfasilitasi diferensiasi

pelayanan atau kualitas.

II.8 Pengertian Pengalaman

Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam

 

 

29

melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun

banyaknya penugasan yang pernah dilakukan.Dian Indri Purnamasari (2005:35)

berpendapat bahwa seorangkaryawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan

memiliki keunggulandalam beberapa hal diantaranya mendeteksi kesalahan,

memahamikesalahan dan mencari penyebab munculnya kesalahan. Keunggulan

tersebutbermanfaat bagi pengembangan keahlian. Berbagai macam pengalaman

yangdimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanakan suatu tugas.Seseorang yang

berpengalaman memiliki cara berpikir yang lebih terperinci dan lengkap dibandingkan

seseorang yang belum berpengalaman.

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan

kerja.Khususnya bagi auditor pada saat tugas audit, maka tidak mengherankan bila

terkadang cara yang dilakukan seorang auditor yang rendah pengalaman (junior) jika

dibandingkan dengan auditor luas pengalaman (senior) akan berbeda, dalam

menggunakan atau menanggapi informasi yang dipakai dalam melakukan pertimbangan

atau judgement-nya.

Menurut Meidawati (2001:70), pengalaman merupakan atribut yang penting yang

dimiliki auditor, terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat auditor, auditor yang

sudah berpengalaman biasanya lebih dapat mengingat kesalahan atau kekeliruan yang

tidak lazim dan lebih selektif terhadap informasi-informasi yang relevan dibandingkan

dengan auditor yang kurang berpengalaman.Auditor yang berpengalaman juga

memperlihatkan tingkat perhatian selektif yang lebih tinggi terhadap informasi yang

relevan.

Dapat disimpulkan bahwa, semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama,

 

 

30

semakin terampil dan cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak

macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan

luas dan meningkatkan kinerja.

II.9Pengertian Independensi

Arens, Elder dan Beasley (2001:124) mendefinisikan independensi sebagai

berikut:

“Independensi dalam audit yaitu cara pandang yang tidak memihak di

dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan

penyusunan laporan audit”.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001:220.10) disebutkan bahwa:

“seorang auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia

berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak

kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana sempurnanya keahlian teknis yang ia

miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk

mempertahankan kebebasan pendapatnya.”

Auditor harus bersikap independensi dalam fakta (in fact)dan independensi dalam

penampilan (in appearance). Independensi dalam fakta adalah kemampuan auditor

untuk mengambil sudut pandang tidak biasa dalam penampilan dan jasa profesional.

Independensi dalam fakta (in fact) akan ada apabila pada kenyataannya seorang auditor

mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanan auditnya.

 

 

31

Sikap independen ini adalah sikap mental yang ada dalam diri pribadi akuntan

publik.Sedangkan, independensi dalam penampilan (in appearance)merupakan hasil

interprestasi dari pihak lain mengenai independensi ini.

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen

sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik.Independensi diperlukan oleh

akuntan publik untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya

pemakai laporan keuangan.Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti

bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang. Karena adanya berbagai

kepentingan, maka independensi auditor sangat diperlukan, untuk meningkatkan

profesionalnya.

Berkaitan dengan independensi, AICPA memberikan prinsip-prinsip berikut sebagai

panduan:

1. Auditor dan perusahaan tidak boleh bergantung dalam hal keuangan terhadap klien

2. Auditor dan perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang

akan mengganggu objektivitas mereka berkenaan dengan cara-cara yang

mempengaruhi laporan keuangan

3. Auditor dan perusahaan seharusnya tidak memiliki hubungan dengan klien yang

akan mengganggu objektivitas auditor.

II.10 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan terhadap penelitian ini terdapat beberapa hasil penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Maghfirah Gusti (2008)

menyimpulkan bahwaterdapat hubungan yang positif antara skeptisme profesional

 

 

32

auditor dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik.Sedangkan etika,

pengalaman dan keahlian tidak berpengaruh terhadap ketepatan opini auditor. Penelitian

yang dilakukan oleh Suzy Noviyanti (2008) yang melakukan penelitian mengenai

skeptisme dan menyimpulkan bahwa sikap skeptisme auditor dipengaruhi oleh tipe

kepribadian dari seorang auditor dan auditor yang diberikan penaksiran resiko

kecurangan memiliki sikap skeptisme yang tinggi dibanding auditor yang tidak

diberikan penaksiran resiko kecurangan.

Penelitian mengenai struktur audit oleh Zaenal Fanani (2008), dapat disimpulkan bahwa

struktur audit dapat membantu auditor dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih

baik sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor.Sedangkan, penelitian yang

dilakukan oleh Dedi Abdul (2004) menyimpulkan struktur audit mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap keputusan auditor.Penelitian yang dilakukan oleh Enggar Diah

Puspa Arum (2008:46) menyimpulkan bahwa pengalaman audit menunjukkan pengaruh

positif terhadap pertimbangan auditor dalam mengevaluasi bukti audit. Penelitian yang

berkaitan dengan independensi dilakukan oleh Sekar Mayangsari (2003) dan ia

menyimpulkan bahwa auditor yang memiliki keahlian dan independensi akan

memberikan pendapat tentang kelangsungan hidup perusahaan yang cenderung besar

dibandingkan yang hanya memiliki salah satu karakteristik atau sama sekali tidak

memiliki keduanya, dan auditor yang independen memberikan pendapat yang tepat

dibandingkan yang tidak.Menurut Adi Purnomo (2007), faktor-faktor keahlian yaitu

pengalaman dan pengetahuan berpengaruh terhadap pendapat audit. Sedangkan faktor-

faktor independensi menurut persepsi auditor hanya tekanan klien yang berpengaruh

terhadap opini audit. Hery (2006) menggunakan variabel bebas yaitu etika profesi

 

 

33

akuntan publik dan variabel terikatnya adalah keputusan atau pendapat auditor. Hery

menyimpulkan para auditor yang bekerja secara profesional telah memahami

pelaksanaan etika profesi yang berlaku, etika profesi khususnya independensi, integritas

dan obyektivitas tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, standar umum dan

prinsip akuntansi mempengaruhi pengambilan keputusan auditor yang dapat

dipertanggung jawabkan. Putri (2010) melakukan penelitian dengan tiga variable

independen yang mempengaruhi ketepatan opini auditor, yaitu kode etik, ketrampilan

auditor dan skeptisme. Ia menarik kesimpulan bahwa kode etik dan skeptisme tidak

mempengaruhi ketepatan opini auditor, sedangkan ketrampilan auditor memiliki

pengaruh terhadap ketepatan opini auditor.

Medalia (2010) melakukan penelitian dengan dua variable independen yang

mempengaruhi ketepatan opini auditor yaitu etika dan kompetensi, sedangkan

skeptisme profesional sebagai variable intervening. Berdasarkan penelitiannya, etika

berpengaruh terhadap skeptisme profesional namun etika tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap ketepatan pemberian opini auditor. Kompetensi auditor berpengaruh

secara signifikan terhadap keputusan pemberian opini auditor tanpa melalui skeptisme

profesional auditor.Dalam hal ini, yang mendasari kompetensi seorang auditor adalah

pelatihan teknis, pendidikan formal dan pengalaman.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ida (2005), mempunyai empat variable

independen yang mempengaruhi skeptisme profesional dan ketepatan pemberian opini

audit, yaitu etika, kompetensi, pengalaman dan risiko audit. Ia menerangkan

bahwa.etika, kompetensi, pengalaman audit dan risiko audit berpengaruh positif

terhadap ketepatan pemberian opini akuntan publik baik secara parsial maupun secara

 

 

34

simultan.

II.11 Pengembangan Hipotesis

Seorang auditor yang skeptis, tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari

klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan

konfirmasi mengenai objek yang dipermasalahkan. Jika seorang auditor memiliki sikap

ini, maka dapat mencapai efektivitas prosedur audit dan memperoleh bukti audit yang

kompeten yang memadai sebagai dasar untuk memberikan opini audit. Berdasarkan

uraian di atas, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

Ha1 : Sikap Skeptisme Profesional auditor memiliki pengaruh terhadap

ketepatan opini auditor.

Seorang auditor yang memiliki banyak pengalaman dan pelatihan maka, seorang

auditor akan semakin terampil. Sebagai hasilnya akan semakin banyak informasi yang

diperoleh. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar pemberian opini audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

Ha2 : Pengalaman audit memiliki pengaruh terhadap ketepatan opini auditor.

Seorang auditor harus menjalankan tugasnya secara profesional agar dapat

memberikan opini yang tepat. Penggunaan struktur audit dapat membantu auditor dalam

melaksanakan tugasnya menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja

auditor. Auditor yang tidak memiliki pengetahuan tentang struktur audit yang jelas

 

 

35

cenderung mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam

pengambilan keputusan opini audit.Berdasarkan uraian di atas maka, disusunlah

hipotesis sebagai berikut:

Ha3 : Struktur audit memiliki pengaruh terhadap ketepatan opini auditor.

Independensi harus dipandang sebagai salah satu ciri auditor yang paling

penting.Alasannya adalah begitu banyak pihak yang menggantungkan kepercayaannya

kepada kelayakan laporan keuangan berdasarkan laporan auditor yang tidak

memihak.Jika seorang auditor memihak kepada kepentingan siapa pun, ia akan

kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan

kebebasan pendapatnya dalam memberikan opini audit.Berdasarkan uraian di atas

maka, disusunlah hipotesis sebagai berikut:

Ha4 : Independensi memiliki pengaruh terhadap ketepatan opini auditor.

Keputusan atau opini auditor yang dihasilkan berdasarkan informasi dan bukti

yang telah diterima. Informasi dan bukti yang diterima oleh auditor dari klien tidak

boleh begitu saja dipercayai (sikap skeptisme profesional). Pengalaman seorang auditor

dalam menerima informasi berbeda dengan yang tidak berpengalaman oleh karena itu,

pemberian opini akan lebih objektif bila dilakukan oleh auditor yang mempunyai

pengalaman yang cukup.Jika seorang auditor memihak kepada kepentingan siapa pun,

ia akan kehilangan sikap tidak memihak (independensi), yang justru sangat penting

untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya dalam memberikan opini audit.Dalam

pelaksanaan tugas sebagai auditor perlu adanya struktur audit yang jelas, sehingga dapat

 

 

36

membantu auditor dalam melakukan tugasnya dengan benar, sampai akhirnya auditor

memberikan opininya. Berdasarkan uraian di atas maka dibuatlah hipotesis sebagai

berikut:

Ha5 : Skeptisme, pengalaman auditor, struktur auditdan independensi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ketepatan opini auditor.

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka kerangka penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

Sumber: Data diolah 

Gambar Model Penelitian

Opini Audit

Skeptisme

Pengalaman

auditor 

Struktur audit

Independensi auditor