AUDIT COMMITTEE CHARTER 2020 PIAGAM KOMITE AUDIT

Jl. Raya Medan – Tanjung Morawa Km. 16

(061)7940055

ptpn2.com

2020

PIAGAM KOMITE AUDITPT PERKEBUNAN NUSANTARA II

AUDIT COMMITTEE CHARTER

2

PT Perkebunan Nusantara II Piagam Komite Audit 2020

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

2

DAFTAR ISI

PESAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS

A. Struktur Organisasi

B. Persyaratan Anggota dan Kode Etik

C. Uraian Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komite Audit

D. Rencana Kerja Tahunan

BAB 3 HUBUNGAN TUGAS DENGAN BERBAGAI PIHAK

A. Hubungan tugas dengan Dewan Komisaris

B. Hubungan Tugas dengan Direksi dan Jajaran Manajemen

(Bagian/Unit Usaha Lainnya dan Anak Perusahaan/Perusahaan

Patungan)

C. Hubungan Tugas dengan Auditor Internal dan Eksternal

BAB 4 PENUTUP

1

2

3

5

5

5

6

8

11

11

12

13

15



3

BAB 1

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan

Komisaris adalah salah satu Organ Perseroan yang bertugas sebagai pengawas dan

pemberi nasihat atas pengurusan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi. Pengawasan

dan pemberian nasihat tersebut dilaksanakan Dewan Komisaris antara lain terkait dengan

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan

(RKAP) tahunan, tindak lanjut atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

pelaksanaan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta

rencana pengembangan Perseroan. Mengingat tugas dan tanggungjawabnya yang cukup

strategis tersebut, apalagi pada perusahaan yang operasionalnya cukup kompleks,

Dewan Komisaris dapat dibantu oleh organ pendukung agar fungsi pengawasan yang

menjadi tanggungjawabnya tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai

amanat peraturan perundang-undangan.

Untuk menjadi salah satu pedoman bagi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Menteri

Badan Usaha Milik Negara melalui peraturan Nomor PER-01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada

Badan Usaha Milik Negara dan Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung

Dewan Komisaris, telah mengatur bagaimana fungsi Dewan Komisaris dijalankan dengan

mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Dalam kedua

Peraturan Menteri BUMN ini diatur bahwa Organ Pendukung yang wajib dimiliki oleh

Dewan Komisaris adalah Komite Audit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012, Komite Audit

merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, mandiri, dan

bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. Perannya adalah membantu dan

memperkuat Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap:

pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, ketaatan Perusahaan terhadap

peraturan perundang-undangan. Selain itu, Dewan Komisaris dapat memberikan

penugasan lain kepada Komite Audit.

Dalam bidang pelaporan keuangan, Komite Audit bertugas untuk memastikan laporan

keuangan telah disajikan dengan memenuhi StandarAkuntansi Keuangan (SAK) yang

berlaku dan muatannya telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pelaporan

perusahaan. Untuk bidang pengendalian internal, Komite Audit bertugas untuk menilai

efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan Perusahaan meliputi evaluasi

atas pelaksanaan serta hasil audit internal dan eksternal. Sedangkan dalam bidang

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Komite Audit bertugas untuk

mengevaluasi aksi-aksi korporasi apakah telah dilaksanakan Perusahaan dengan



4

berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan, demikian juga dengan ketaatan

Perusahaan terhadap perjanjian dengan pihak ke-tiga.

Dari tugasnya tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan Komite Audit bukan untuk

mengambil alih fungsi pelaporan keuangan yang dijalankan Perusahaan, tetapi untuk

memastikan bahwa pelaporan keuangan telah dilaksanakan dengan berpedoman pada

ketentuan yang berlaku; bukan pula untuk mengambil alih fungsi auditor atau

mempengaruhi hasil pekerjaan auditor, tetapi untuk mengevaluasi efektifitas sistem

pengendalian internal yang dijalankan Perusahaan; selain juga melaksanakan tugas lain

berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dan Direksi menyusun suatu pedoman bagi Komite Audit guna

memenuhi amanat sesuai Peraturan-peraturan Menteri BUMN tersebut di atas serta untuk

menjadi panduan bagi Komite Audit, manajemen Perusahaan, dan pihak-pihak lainnya

yang berkepentingan. Pedoman ini disebut Piagam Komite Audit (Audit Committee

Charter).

Piagam Komite Audit merupakan implementasi dari regulasi yang terkait dengan Komite

Audit serta pedoman rinci yang mendeskripsikan Komite Audit, meliputi struktur

organisasi; uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang melekat pada Organ

Pendukung Dewan Komisaris ini; serta mengatur interaksi Komite Audit dengan unsur

manajemen Perusahaan maupun dengan pihak lainnya. Melalui piagam ini, Komite Audit

dengan Manajemen Perusahaan dan pihak lainnya diharapkan dapat membangun

interaksi yang baik agar Komite Audit dapat bekerja untuk merealisasikan fungsi sesuai

tujuan pembentukannya.

Piagam ini disahkan dan ditandatangani bersama-sama oleh Dewan Komisaris dan

Direksi sebagai salah satu bentuk dukungan Direksi terhadap penerapan fungsi Dewan

Komisaris dan pelaksanaan tugas Komite Audit. Dengan demikian, fungsi Dewan

Komisaris sebagai pengawas dan pemberi nasihat atas pengelolaan Perusahaan yang

dijalankan oleh Direksi dapat terlaksana dengan baik dalam rangka mencapai tujuan

Perusahaan.



5

BAB 2

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS

A. STRUKTUR ORGANISASI

Komite Audit adalah organ pendukung yang dibentuk Dewan Komisaris yang

organisasinya terdiri dari hanya 1 orang personil yaitu Komisaris Independen yang

ditetapkan sebagai anggota Komite Audit berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Dalam hal Komite Audit, berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, terdiri lebih dari

1 (satu) personil, maka Komisaris Independen ditetapkan sebagai Ketua, sedangkan

yang lainnya merupakan Anggota. Personil Anggota ini dapat berasal dari Komisaris

lainnya atau dari luar Perusahaan jika Dewan Komisaris memandang perlu.

Anggota Komite Audit maksimal sebanyak 2 orang yang memiliki keilmuan dengan latar

belakang di bidang manajemen akuntansi dan atau keuangan serta harus memahami

manajemen bisnis Perseroan. Dengan tidak mengurangi kewenangan Dewan

Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, seorang Anggota diangkat untuk

masa tugas maksimal selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas

berikutnya maksimal 2 tahun.

B. PERSYARATAN ANGGOTA DAN KODE ETIK

a. Untuk menjadi Anggota Komite Audit, harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

1) memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang

cukup di bidang pengawasan/audit;

2) memiliki keilmuan dengan latar belakang di bidang manajemen akuntansi dan

atau keuangan serta harus memahami manajemen bisnis Perusahaan;

3) tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan

benturan kepentingan terhadap Perusahaan; termasuk namun tidak terbatas

pada memiliki kaitan keluarga sedarah sampai derajat ketiga dengan Dewan

Komisaris dan Direksi baik garis lurus maupun garis ke samping;

4) mampu berkomunikasi secara efektif;

5) dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya;

6) bukan karyawan Perseroan dan bukan pelanggan atau pemasok Perusahaan;

7) bukan berasal dari institusi yang memberikan jasa kepada Perusahaan;

b. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Komite Audit harus memiliki sikap

dan perilaku yang menjunjung tinggi kode etik sebagai berikut:

1) jujur, objektif, independen, dan dapat dipercaya;

2) setia pada Perusahaan dan tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum;



6

3) profesional, bertanggungjawab, dan mengutamakan kepentingan Perusahaan;

4) menghindari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan organisasi atau yang

dapat mempengaruhi objektifitas;

5) tidak menggunakan data/informasi milik Perusahaan untuk hal-hal yang

bertentangan dengan kepentingan Perusahaan;

6) memastikan validitas dan kompetensi atas data yang dijadikan bahan penilaian

sehingga melahirkan rekomendasi yang kompeten dan dapat

dipertanggungjawabkan;

C. URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMITE AUDIT

Komite Audit bekerja secara kolektif, mandiri dalam pelaksanaan tugas maupun dalam

pelaporannya. Komite Audit bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Secara garis besar, bidang tugas Komite Audit dibagi ke dalam 3 bidang yaitu: bidang

pelaporan keuangan, bidang pengendalian internal, dan bidang kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Komite Audit pada ketiga bidang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pelaporan Keuangan

Dalam bidang ini, Komite Audit menilai laporan keuangan apakah telah memenuhi

standar akuntansi dan muatannya telah sesuai dengan ketentuan. Tugas Komite

Audit dalam bidang Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1) memastikan kualitas pelaporan, penerapan standar akuntansi, serta risiko yang

melekat pada Laporan Manajemen periodik;

2) menilai konsistensi Laporan Manajemen priodik (laporan bulanan, triwulanan

dan laporan lainnya) dengan ketentuan yang berlaku;

3) menilai pos-pos laporan keuangan pada Laporan Manajemen periodik

khususnya transaksi yang kompleks dan tidak lazim termasuk validitas yang

mendasarinya;

4) menilai kecukupan pengungkapan informasi apakah telah memenuhi prinsip-

prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance);

5) mengidentifikasi hal–hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris dan

tugas lain yang terkait dengan bidang pelaporan keuangan.

b. Bidang Pengendalian Internal

Dalam bidang ini, Komite Audit memastikan efektivitas sistem pengendalian internal

yang diterapkan Perusahaan, yaitu

1) menilai efektivitas sistem pengendalian internal, antara lain meliputi:

a) menilai kecukupan sistem pengendalian internal;



7

b) menilai kecukupan Pedoman Internal Audit (Internal Audit Charter) yang

diajukan Direksi;

c) menilai dan memastikan kecukupan Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT) Bagian Satuan Pengawasan Internal (Bagian SPI);

d) menilai dan memantau pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang

dilaksanakan oleh Bagian SPI;

e) mendiskusikan dengan pihak manajemen Perseroan dan Bagian SPI

tentang upaya-upaya yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti temuan

dan rekomendasi Bagian SPI dan auditor eksternal termasuk mengenai

kecukupan Internal Control perusahaan;

f) memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kesulitan yang

dihadapi Bagian SPI dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

2) menilai kecukupan prosedur evaluasi terhadap informasi yang dikeluarkan

Perseroan;

3) menilai sistem pengendalian atas teknologi informasi yang digunakan

Perseroan;

4) menilai pedoman pengadaan barang/jasa dan penerapannya;

5) mengidentifikasi hal–hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris dan

tugas lain yang terkait dengan bidang pengendalian internal.

c. Bidang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan

pihak ketiga.

Dalam bidang ini, Komite Audit menilai kesesuaian pelaksanaan pengelolaan

Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang

diterbitkan oleh Pemerintah maupun regulasi yang diterbitkan oleh Perusahaan dan

perjanjian dengan pihak ke-tiga.

Tugas Komite Audit dalam bidang ini adalah:

1) menilai kesesuaian regulasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan

peraturan dan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah;

2) menilai kesesuaian pelaksanaan operasional Perusahaan dengan peraturan

dan perundang-undangan Pemerintah maupun regulasi Perusahaan;

3) menilai pelaksanaan Perusahaan atas perjanjian dengan pihak ke-tiga;

4) memastikan bahwa Laporan Manajemen periodik dan Laporan Tahunan

memuat hal tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Pemerintah;



8

Selain tugas-tugas tersebut, Dewan Komisaris juga dapat memberikan tugas lain

kepada Komite Audit sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris.

Dalam rangka kepentingan melaksanakan tugas tersebut, Komite Audit memiliki

wewenang untuk mengakses dokumen/data milik Perusahaan namun tetap menjaga

kerahasiaannya dan meminta penjelasan dari manajemen Perusahaan, serta meninjau

unit-unit usaha Perusahaan jika dipandang perlu.

Atas tugas dan wewenang yang diberikan tersebut, Komite Audit memiliki kewajiban

untuk menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas-

tugasnya yang memuat hasil penilaian dan rekomendasi.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya, Komite Audit dibantu oleh staf dari luar

Perusahaan berdasarkan permintaan Komite Audit kepada Dewan Komisaris serta

diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan, Komite Audit dapat secara

berkesinambungan untuk meningkatkan kapabilitasnya dengan mengikuti berbagai

kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dan wawasan baik yang

diselenggarakan oleh Perusahaan maupun oleh pihak lain dengan persetujuan Dewan

Komisaris.

D. RENCANA KERJA TAHUNAN

Agar tugasnya dapat terealisasi dengan baik dan sistematis, Komite Audit harus

memiliki rencana kerja tahunan yang disusun bersamaan waktunya dengan

penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris. Rencana kerja

disusun oleh Komite Audit dengan mengakomodir arahan dan target dari Dewan

Komisaris untuk kemudian Dewan Komisaris mengesahkannya sebagai rencana kerja

untuk tahun yang periodenya sama dengan periode tahun buku Perusahaan.

Rencana Kerja harus memuat Key Performance Indikator (KPI) yaitu pembobotan atas

setiap item rencana kerja. Total bobot KPI adalah 100 yang dialokasikan ke dalam

masing-masing item berdasarkan kebutuhan dan memperhatikan arahan dan target

yang diberikan Dewan Komisaris.

Secara rinci, rencana kerja tahunan tersebut sekurang-kurangnya memuat:

a. Rencana kerja reguler, yaitu:

1) Pelaksanaan tugas-tugas yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan Komite Audit;

(a) Penilaian Laporan Manajemen periodik, antara lain:

(1) Penilaian atas penerapan prinsip-prinsip akuntansi, tingkat risiko

yang melekat, tidak terdapat salah saji yang material;

(2) Penilaian atas pos-pos dalam laporan keuangan yang mengandung

transaksi yang kompleks dan tidak lazim, jurnal penyesuaian yang



9

material yang tidak dicatat atau hal-hal material dalam laporan

keuangan yang membutuhkan perhatian manajemen Perusahaan;

(3) Penilaian Laporan Manajemen dari aspek akurasinya, kelengkapan,

dan pemenuhan ketentuan yang berlaku tentang Laporan

Manajemen;

(4) Penilaian atas informasi lainnya yang disajikan dalam laporan

tersebut dan memberikan rekomendasi jika dipandang perlu sesuai

kepentingannya;

(5) Memastikan bahwa pembaca laporan keuangan dapat memahami

isi laporan keuangan serta risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan;

(b) Penilaian efektivitas sistem pengendalian internal, antara lain melalui:

(1) Penilaian Internal Audit Charter Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) Bagian SPI;

(2) penilaian atas pelaksanaan audit dan hasil audit yang dilakukan

Bagian SPI dan tindak lanjut manajemen Perusahaan atas

rekomendasi audit tersebut;

(3) memastikan bahwa laporan-laporan yang diterbitkan Bagian SPI

telah memadai;

(4) memastikan bahwa prosedur audit telah dilakukan sesuai program

audit;

(5) memastikan bahwa tidak terdapat pembatasan audit yang dilakukan

Manajemen;

(6) penilaian atas tindak lanjut manajemen Perusahaan atas

rekomendasi Bagian SPI;

(c) Penilaian pelaksanaan audit dan laporan hasil audit KAP, antara lain:

(1) Penilaian atas saran yang diajukan oleh Direksi dan/atau KAP

tentang perubahan prinsip dan praktik akuntansi;

(2) Penilaian hasil audit tentang hal-hal yang berdampak pada laporan

keuangan termasuk jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh KAP;

(3) Penilaian atas tindak lanjut manajemen Perseroan atas rekomendasi

KAP;

(d) Penilaian ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan,

regulasi yang diterbitkan Perusahaan, dan perjanjian dengan pihak ke-

tiga, antara lain melalui:

(1) Penilaian atas penerapan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta perjanjian dengan pihak ke-tiga;

(2) Penilaian sederhana atas penerapan Kode Etik Perilaku (Code of

Conduct) kepada seluruh karyawan, termasuk pemantauan



10

ketaatannya; penilaian atas ketaatan karyawan pada Kode Etik

Perilaku (Code of Conduct);

(3) Penilaian atas temuan audit khusus Bagian SPI serta temuan auditor

eksternal dan lembaga penyelidik lainnya jika ada kaitan dengan

ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan;

(e) Penyampaian laporan-laporan periodik kepada Dewan Komisaris;

2) Pelaksanaan tugas lain yang menjadi tugas reguler berdasarkan penugasan

dari Dewan Komisaris;

3) Rencana penyampaian laporan-laporan reguler kepada Dewan Komsaris,

b. Mencadangkan kegiatan untuk memenuhi penugasan insidental dari Dewan

Komisaris, antara lain:

1) tindakan-tindakan Direksi yang membutuhkan tanggapan atau persetujuan

Dewan Komisaris, ditelaah dari aspek bidang-bidang tugas Komite Audit atau

dari aspek lain yang dipandang perlu;

2) telaah khusus atas adanya dugaan penyimpangan atau pemborosan sumber

daya yang dimiliki Perusahaan;

3) efektivitas dan efisiensi suatu unit usaha Perusahaan;

c. Jadwal pelaksanaan setiap tugas dibagi setiap bulan secara proporsional dan

memperhatikan waktu tertentu untuk tugas-tugas yang memiliki tenggat waktu

sehingga rencana kerja tersebut secara jelas menunjukkan rencana kerja pada

setiap bulannya, kecuali rencana pelaksanaan untuk tugas yang bersifat insidental;

Tugas-tugas yang telah dituangkan dalam rencana kerja tahunan dilaksanakan oleh

Komite Audit dengan berbagai kegiatan, antara lain: rapat internal, rapat dengan Dewan

Komisaris, rapat dengan Bagian SPI, rapat dengan Bagian/Unit Usaha terkait, rapat

dengan KAP, kunjungan kerja ke unit usaha Perusahaan, dan kegiatan lainnya

berdasarkan kepentingan menurut Komite Audit dalam rangka pelaksanaan tugasnya.



11

BAB 3

HUBUNGAN TUGAS DENGAN BERBAGAI PIHAK

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Komite Audit membutuhkan hubungan/interaksi

dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Hubungan Komite Audit dengan berbagai

pihak yaitu dengan: Dewan Komisaris; Direksi dan atau Senior Executive Vice President

(SEVP) beserta Bagian SPI, Bagian/Unit lainnya dalam Manajemen Perusahaan, entitas

anak perusahaan/perusahaan patungan; dan dengan auditor eksternal. Dengan tata

hubungan yang baik, Perusahaan mengharapkan hasil pekerjaan yang berkualitas dan

handal dalam rangka meningkatkan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan

Perusahaan.

A. HUBUNGAN TUGAS DENGAN DEWAN KOMISARIS

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris. Maka Komite Audit mempunyai

hubungan langsung dengan Dewan Komisaris. Dalam hubungan tersebut, secara

umum, Dewan Komisaris membutuhkan hasil pekerjaan Komite Audit yang berkualitas

dan tepat waktu dalam rangka menunjang penerapan fungsi pengawasan yang

melekat pada Dewan Komisaris. Untuk itu, Komite Audit perlu senantiasa

memperhatikan arahan dan masukan dari Dewan Komisaris serta secara

berkesinambungan meningkatkan kinerjanya.

Dalam aplikasinya, hubungan Komite Audit dengan Dewan Komisaris dijabarkan

antara lain sebagai berikut:

a. Rencana Kerja Tahunan Komite Audit disusun dengan memperhatikan arahan

dan target yang ditetapkan Dewan Komisaris, untuk kemudian rencana kerja

tersebut disahkan oleh Dewan Komisaris;

b. Dewan Komisaris dapat mengundang Komite Audit untuk hadir dalam Rapat

Internal Dewan Komisaris untuk membahas suatu pekerjaan Komite Audit;

c. Dewan Komisaris dapat mengikutsertakan Komite Audit dalam rapat Dewan

Komisaris dengan Direksi atau rapat dengan pihak lain;

d. Hasil pelaksanaan setiap pekerjaan Komite Audit disampaikan kepada Dewan

Komisaris disertai dengan rekomendasi atas suatu permasalahan yang menjadi

objek telaah;

e. Setiap triwulan, Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris tentang

perkembangan realisasi pelaksanaan rencana kerja tahunan maupun hasil

penugasan lainnya, minimal memuat perbandingan realisasi pelasanaan dengan

rencana kerja tahunan dan substansi hasil kegiatan beserta rekomendasinya;



12

f. Komite Audit dapat menyampaikan usulan agenda rapat kepada Dewan Komisaris

untuk dilakukan pembahasan bersama dalam rapat internal Dewan Komisaris

maupun rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

g. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi (assessment) kinerja setiap personel

Komite Audit secara berkala (dituangkan dalam rencana kerja Dewan Komisaris)

untuk mengarahkan Komite Audit dalam rangka peningkatan kierjanya maupun

untuk pertimbangan pemberhentian atau pengangkatan kembali personel yang

bersangkutan untuk periode berikutnya.

B. HUBUNGAN TUGAS DENGAN DIREKSI DAN JAJARAN MANAJEMEN (BAGIAN/

UNIT USAHA LAINNYA DAN ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN)

Dukungan Direksi terhadap Komite Audit terutama adalah dalam bentuk keleluasaan

bagi Komite Audit untuk mengakses dokumen/data dari Direksi dan jajaran

Manajemen Perusahaan yang akan digunakan Komite Audit untuk pelaksanaan

tugasnya.

Hubungan Komite Audit dengan Direksi adalah hubungan yang bersifat koordinasi

untuk Komite Audit mendapatkan data/dokumen/penjelasan yang dibutuhkan Komite

Audit dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Data/dokumen/penjelasan yang

dibutuhkan Komite Audit dapat berasal dari: Direksi, SEVP, Bagian, Distrik, Kebun,

Pabrik, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Patungan.

Permintaan data/dokumen/penjelasan tersebut diajukan secara tertulis baik kepada

Direksi maupun langsung kepada SEVP atau Bagian, Distrik, Kebun, Pabrik, dan Anak

Perusahaan; sedangkan permintaan untuk kebutuhan data/dokumen/penjelasan

terkait perusahaan patungan, diajukan kepada Direksi. Seluruh permintaan tersebut

ditandatangani oleh Ketua Komite Audit atau Ketua Komite lainnya jika Ketua Komite

Audit berhalangan.

Permintaan dimaksud adalah untuk data/dokumen/penjelasan yang belum ditetapkan

Dewan Komisaris untuk disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, sedangkan

untuk data/dokumen/penjelasan yang telah ditetapkan Dewan Komisaris untuk

disampaikan, tidak lagi diperlukan permintaan secara tertulis dari Komite Audit karena

Dewan Komisaris telah menetapkan data/dokumen yang harus disampaikan Direksi

secara berkala kepada Dewan Komisaris.

Selain itu, interaksi lain Komite Audit dengan Direksi adalah keikutsertaan Komite

Audit dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dalam berbagai

agenda, antara lain: pembahasan laporan keuangan, pembahasan hasil audit,rencana

dan atau/laporan tindak lanjut rekomendasi temuan auditor internal dan eksternal, dan

agenda lain jika Dewan Komisaris memandang perlu; atau dapat pula melalui



13

undangan Direksi kepada Dewan Komisaris jika Direksi memandang perlu

pembahasan bersama Komite Audit.

C. HUBUNGAN TUGAS DENGAN AUDITOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

Bagian SPI adalah salah satu bagian organisasi Perusahaan yang berperan sebagai

Auditor internal. Hubungan dengan Bagian SPI dan auditor eksternal terjalin karena

Komite Audit membawa perannya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris yang

membantu pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris yang terkait dengan pengawasan

atas efektivitas audit internal dan eksternal serta pengawasan untuk penguatan

Sistem Pengandalian Internal.

Dalam hubungan Komite Audit dengan Bagian SPI dan auditor eksternal, dapat

dikatakan bahwa Komite Audit merupakan mitra Bagian SPI dan auditor eksternal

untuk efektivitas audit dan penguatan sistem pengendalian internal. Dengan demikian,

hubungan Komite Audit dengan Bagian SPI dan auditor eksternal ini harus berjalan

dengan sinergi yang baik dengan saling mendukung satu sama lain.

1. Hubungan tugas dengan Bagian SPI

Data/dokumen yang diperoleh dari Bagian SPI antara lain: rancangan PKPT,

laporan hasil audit operasional, laporan hasil audit khusus, laporan tentan realisasi

PKPT, laporan tentang hasil pemantauan atas rekomendasi hasil audit, dan

data/dokumen lainnya. Data/dokumen tersebut disampaikan oleh Bagian SPI

kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit untuk kemudian dilakukan telaah

oleh Komite Audit sesuai kepentingannya dalam rencana kerja Komite Audit..

Jika dipandang perlu, Komite Audit melalui Dewan Komisaris, dapat meminta

Direksi untuk menugaskan Bagian SPI melakukan audit atas permasalahan

tertentu yang direkomendasikan oleh Komite Audit.

Sebaliknya, Komite Audit memberikan dukungan yang sepenuhnya kepada

Bagian SPI untuk meningkatkan efektivitas, kualitas, dan independensinya

melalui penilaian Komite Audit terhadap sistem pengendalian internal, meliputi:

PiagamAudit Internal (Internal Audit Charter), PKPT, laporan-laporan yang

diterbitkan oleh Direksi dan Bagian SPI terkait penerapan sistem pengendalian

internal Perusahaan.

Komite Audit mengadakan rapat dengan Bagian SPI untuk membahas laporan-

laporan dari Bagian SPI meliputi: temuan, rekomendasi, dan tindak

lanjut/monitoring, serta hal-hal lain yang dipandang perlu terkait objek laporan

yang menjadi agenda pembahasan rapat tersebut. Undangan rapat

ditandatangani oleh salah seorang Komisaris dalam kapasitasnya sebagai Ketua

Komite, ditujukan kepada Direksi tentang permintaan Komite Audit untuk

mengadakan rapat bersama Bagian SPI.



14

2. Hubungan tugas dengan auditor eksternal

Komite Audit memiliki tugas yang strategis dalam audit ekternal yang

dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terutama pada: (a) kesesuaian

penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya, (b) kesesuaian

pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik, dan (c) hasil audit dan

kualitas rekomendasinya, serta penugasan lain dari Dewan Komisaris terkait audit

eksternal.

Dalam rangka pelaksanaan tugas ini, Komite Audit dapat mengundang KAP untuk

mengadakan rapat dengan undangan dari Komite Audit yang ditandatangani oleh Ketua

Komite Audit dengan tembusan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Komite Audit

dengan KAP antara lain membahas: kendala yang ditemui, kelemahan sistem

pengendalian internal yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, adanya perubahan

penting dalam kebijakan akuntansi dan jurnal penyesuaian, ketidaksepakatan auditor

dengan manajemen tentang penerapan prinsip akuntansi dan ruang lingkup audit,

pengungkapan dalam laporan keuangan yang berdampak pada opini, penyimpangan atas

peraturan perundang-undangan yang melibatkan manajemen atau yang mengakibatkan

salah saji material, serta isu-isu lain yang penting.



15

BAB 4

PENUTUP

Sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kompleksitas bisnis, isu-

isu ekonomi yang terkait dengan kegiatan bisnis Perusahaan, maka Piagam Komite Audit

ini dapat dikaji ulang dan dievaluasi muatan dan kecukupannya, untuk dilakukan

penyempurnaan agar Komite Audit memiliki pedoman yang terkini sesuai perkembangan

dan kebutuhan sehingga fungsinya sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris dalam

melaksanakan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan efektif.

Documents

AUDIT COMMITTEE CHARTER 2020 PIAGAM KOMITE AUDIT