Artikel Ilmiah Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi

Artikel Ilmiah Program Studi Ilmu Politik

Universitas Jambi Artikel Ilmiah Homepage

http://ilmupolitik.unja.ac.id/artikel-ilmiah

IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI JAMBI NO 6 TAHUN 2017

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI MUARO JAMBI TERHADAP PT BICCON AGRO MAKMUR

Leny Wulandari

1(ilmu politik/H1B116007/Universitas Jambi)

*[email protected]

ABSTRACT policies on environmental management, especially in Muaro Jambi, are still ineffective. Jambi Provincial

Regulation Number 6 of 2017 concerning environmental protection and management has not been able to

minimize violations that occur. The scope of environmental pollution and damage control carried out by PT

Biccon Agro Makmur is that it has carried out surface water pollution, namely pollution of river water, waste

pollution by B3, and environmental damage. The purpose of this study is to determine the implementation of Jambi Province regional regulation Number 6 of 2017 and to find out what factors influence the implementation

of the policy. The research method uses descriptive qualitative research and data collection is carried out,

among others, observation, interviews, documentation, with data analysis techniques are to perform data

reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation

of regional regulations, namely Number 6 of 2017 concerning environmental protection and management,

consists of several scopes, namely planning, utilization, maintenance, supervision, control and law enforcement.

The implementation of this policy has not been implemented optimally. It is evident from the fact that there are

still companies that do not comply with policies made by the government. The obstacle is the inadequate

resources and policies for environmental management in Muaro Jambi Regency according to Jambi Province

regional regulations. Because there are still corrections and improvements so that policies made have not been

implemented effectively. In addition, there are factors inhibiting implementation, namely lack of socialization and communication as well as lack of coordination from related parties.

ABSTRAK Kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Muaro Jambi masih belum efektif. Peraturan

Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Ruang lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup yang dilakukan PT Biccon Agro Makmur ini yaitu telah melakukan pencemaran air

permukaan, yaitu pencemaran terhadap air sungai, pencemaran limbah oleh B3, serta kerusakan lingkungan

hidup. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dari implementasi peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 6

tahun 2017 serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan tersebut. Metode

penelitian menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif dan pengumpulan data dilakukan antara lain observasi,

wawancara, dokumentasi, dengan teknik analisis data adalah melakukan reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah yaitu Nomor 6

tahun 2017 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari beberapa ruang lingkup yaitu

perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian serta penegakan hukum. Implementasi dari

kebijakan ini belum dapat di implementasikan secara maksimal. Terbukti dari masih adanya perusahaan yang tidak mematuhi kebijakan yang dibuat pemerintah. Kendalanya yaitu kurang memadainya sumber daya dan

kebijakan untuk pengelolaan lingkungan hidup dikabupaten Muaro Jambi mengacu pada peraturan daerah

Provinsi Jambi. Karena masih adanya koreksi dan perbaikan sehingga kebijakan yang dibuat belum terlaksana

secara efektif. Selain itu adanya faktor penghambat implementasi yaitu kurangnya sosialisasi dan komunikasi

serta kurangnya koordinasi dari pihak terkait.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan dan Politik Lingkungan




PENDAHULUAN

Kebijakan yang merupakan hasil dari

interaksi intensif antara para aktor politik

pembuat kebijakan berdasar pada fenomena

yang harus dicarikan solusinya. kebijakan

publik harus pula menyertakan partisipasi

masyarakat guna menghasilkan keputusan yang

terbaik. Dalam arti lain, kebijakan terjadi pada

konteks politik yang tidak demokratik sehingga

keputusan sangat bersifat top-down.Dalam

pendekatan top down, implementasi kebijakan

yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari

actor tingkat pusat, dan keputusannya pun

diambil dari tingkat pusat.Pendekatan top down

bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-

keputusan politik (kebijakan) yang telah

ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus

dilaksanakan oleh administrator-administrator

atau biasanya juga birokrat-birokrat pada level

bawahnya.Jadi inti pendekatan top down adalah

sejauh mana tindakan para pelaksana

(administrator dan birokrat)sesuai dengan

prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh

para pembuat kebijakan di tingkat pusat .

Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh

para aktor pembuat kebijakan untuk

menghasilkan keputusan-keputusan yang

bersifat sempit untuk mempersentasikan

kepentingan golongan, agama atau kepentingan

politik tertentu saja. Akibatnya, kebijakan

menjadi tidak bersifat publik lagi, meskipun

terkadang harus dilaksanakan secara luas. Ini

karena keputusan yang dihasilkan hanya

mewadahi kepentingan segeliintir orang saja.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah

Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 bertujuan

untuk dapat meminimalisir permasalahan

lingkungan hidup di Provinsi Jambi.Ini

merupakan salah satu produk dari kebijakan

lingkungan yang dibuat oleh pemerintah

Provinsi Jambi.Namun realitanya dengan

diterbitkannya Perda ini ternyata belum mampu

mengatasi permasalahan lingkungan.

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama

dalam kehidupan masyarakat modern, karena

merupakan salah satu pusat kegiatan manusia

untuk memenuhi kehidupan kesehariannya.

Perusahaan merupakan salah satu sendi

utama dalam kehidupan masyarakat modern,

karena merupakan salah satu pusat kegiatan

manusia untuk memenuhi kehidupan

kesehariannya.Kegiatan perusahaan merupakan

bagian dari kegiatan ekonomis yang dilakukan

oleh suatu organisasi, secara terbuka dan

berkesinambungan, mengenai suatu barang baik

yang bergerak dan tidak bergerak maupun

bidang jasa, bersaing mutu atau kualitas dengan

tujuan untuk memperoleh laba atau

keuntungan.Usaha perusahaan atau yang

menjalankan perusahaan, sesungguhnya

merupakan padanan kata dari pedagang atau

kegiatan perdagangan, yang maknanya

melakukan kegiatan terus-menerus, secara

terang-terangan dalam rangka mencari

keuntungan . Salah satu tanggung jawab

perusahaan yang harus dilakukan adalah

tanggung jawab tentang pengelolaan

lingkungan hidup dengan baik dan benar.Masih

banyak perusahaan yang melakukan

pelanggaran dengan menyebabkan kerusakan

lingkungan.Dalam bidang tertentu, pelanggaran

yang dilakukan oleh beberapa perusahaan

misalnya pencemaran limbah hasil industri.Hal

ini masih menjadi perhatian bagi pemerintah

agar perusahaan dapat menjalankan aturan yang

telah dibuat oleh pemerintah.

Permasalahan lingkungan hidup semakin

hari semakin menunjukkan peningkatan. Hal ini

mengindikasikan bahwa kebijakan lingkungan

hidup belum berhasil.Eksploitasi sumber daya

alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan

semakin buruknya kualitas lingkungan sumber

daya alam, khususnya dalam pengawasan dan

pengembangan mekanisme hidup.Hal ini

disebabkan tidak konsistensinya pelaksanaan

manajemen lingkungan hidup dan dalam

kelembagaannya . Serta kebijakan yang dibuat




oleh pemerintah yang kurang efektif sehingga

kebijakan tidak tertuju tepat pada sasaran.

Hal ini dapat menjadi perhatian, khususnya

di lokasi Perusahaan yang beroperasi di bidang

kelapa sawit yaitu PT Biccon Agro

Makmur.Pengelolaan lingkungan yang

dilakukan perusahaan belum baik. Sehingga

menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan.

Perusahaan tidak dapat mengelola limbah

dengan baik, sehingga limbah tercemar ke

pemukiman perkebunan masyarakat sehingga

menimbulkan kerusakan. Terlebih lagi aroma

limbah dari perusahaan sawit itu telah berakibat

pada kesehatan masyarakat. Masyarakat

setempat sehari-harinya menggunakan masker

karena takut lebih banyak menimbulkan

penyakit dari aroma limbah tersebut. Pada

tahun 2007, tepatnya tanggal 26 November

2007 didirikan sebuah Pabrik Pengolahan

Kelapa Sawit PT Biccon Agro Makmur yang

terletak di Sungai Gelam RT 39 Kabupaten

Muaro Jambi dan pada tanggal 4 Juli 2013

pabrik disahkan oleh Bupati Muaro Jambi Drs.

H. Burhanudin Mahir, SH. Perusahaan ini

khusus menangani usaha pada bidang

komoditas kelapa sawit dimana semua aset

perkebunan yang dikelola dimasukkan menjadi

aset PT Biccon Agro Makmur.

Peraturan untuk perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang termuat

didalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi

Nomor 6 tahun 2017, didalamnya mencakup

ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yaitu perencanaan,

pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan,

pengendalian dan penegakan hukum. Seluruh

pokok dari lingkungan hidup sudah tecantum

didalamnya, agar pengelolaan lingkungan

hidup, khususnya di provinsi jambi semakin

baik. Namun dalam hal ini sebaiknya dalam

peraturan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup khususnya mengacu pada

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi,

namun Peraturan Daerah Muaro Jambi sendiri

masih bermasalah sehingga tidak dapat menjadi

dasar atau pedoman. PT Biccon Agro Makmur

merupakan perusahaan yang memiliki

permasalahan dengan lingkungan. Perusahaan

tidak bisa mengelola limbah dengan baik. Hal

tersebut dapat di buktikan dengan hasil uji

sampel, hampir di semua pengujian melebihi

standar baku air limbah. Bahkan ditemukan

tanah yang terkontaminasi limbah B3 di lokasi

pengisian Bahan Bakar Minyak yang berdekatan

dengan drainase air hujan lokasi pabrik. Serta

air cucian lantai pabrik, air steam dan air

leachet langsung masuk ke drainase parit

belakang sungai merah. Sehingga apabila

terjadi hujan, bak kontrol tidak mampu

menampung air tersebut.

Perusahaan yang terbukti melanggar aturan,

harus diberikan sanksi dengan tegas.PT Bicon

Agro Makmur sebagai pemilik Pabrik Kelapa

Sawit yang telah melakukan pembuangan

limbah Bahan Beracun dan Berbahaya ke alur

Sungai Merah. justru dua instansi pemerintah

daerah, yakni Badan Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi Jambi maupun Dinas Lingkungan

Hidup, Kabupaten Muarojambi, hanya

menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT

Biccon Agro Makmur tersebut. Padahal hasil

uji limbah yang dilakukan instansi pemerintah

tersebut berdasarkan suratnya menyebutkan,

sesuai hasil uji limbah cair yang dilaksanakan

April 2017 lalu, semestinya pemilik PT Biccon

Agro Makmur selain dapat dipidanakan dan

dikenakan denda sebesar Rp 3 miliar. Hal ini

sesuai dengan Undang Undang Nomor 32

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 103 yang

menyatakan bahwa “setiap orang yang

menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun dan tidak melakukan pengelolaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda

paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar




rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00

(tiga milyar rupiah).

Ikatan Pemuda Karya Provinsi Jambi

mendesak pihak Badan Lingkungan Hidup

Daerah untuk menghentikan operasional dan

aktivitas produksi PT Biccon Agro Makmur

sampai perusahaan tersebut memperbaiki

instalansi pengolahan limbah. Ketua Ikatan

Pemuda Karya Provinsi Jambi, Donny Pasaribu

menyatakan bahwa Badan Lingkungan Hidup

Daerah bekerja hanya setengah hati saja.

Seharusnya jika izin lingkungan telah

dibekukan, mestinya operasional prusahaan

dihentikan sampai limbahnya dinyatakan

memenuhi standar baku mutu lingkungan. Jika

perusahaan tetap memaksa untuk operasi, maka

hal itu merupakan aktivitas ilegal. Donny

menyatakan bahwa jika Badan Lingkungan

Hidup Daerah Provinsi Jambi maupun Badan

Lingkungan Hidup Daerah Muaro Jambi tidak

berani menghentikan segala aktivitas PT Biccon

Agro Makmur, maka Ikatan Pemuda Karya

akan segera menyegel kedua kantor tersebut.

Ketua Persatuan Petani Jambi Aidil Putra, juga

mengutuk ketindakan penecemaran limbah

yang dilakukan PT Biccon Agro Makmur.

Menurutnya, Badan Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi Jambi maupun Kabupaten Muaro

Jambi terlalu lamban dalam mengatasi

persoalan limbah tersebut karena sudah terlalu

lama dan pengecekan sudah berkali-kali namun

tidak ada tindakan yang nyata.

Masih banyak pelanggaran lain yang

dilakukan PT Biccon Agro Makmur terkait

beroperasinya Perkebunan Kelapa Sawit,

termasuk juga disebutkan PT Biccon Agro

Makmur tidak pernah melakukan pengambilan

sample air sungai yang semestinya dilakukan

tiga bulan sekali, dan masalah lain juga

perusahaan itu ternyata juga membeli buah

sawit masyarakat yang ditanam di lahan hasil

perambahan dari kawasan hutan di Kabupaten

Muarojambi. Lembaga Pemantau Penyelamatan

Lingkungan Hidup akan terus mendesak

Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah

Kabupaten Muarojambi untuk membawa kasus

pencemaran lingkungan yang dilakukan PT

Biccon Agro Makmur keranah hukum dengan

sanksi pidana bukan sanksi administrasi.

Pencemaran lingkungan yang dilakukan

perusahaan tersebut terjadi pada tahun

2017.Permasalahan tersebut terjadi masih pada

masa pemerintahan Burhanudin Mahir.Namun

pada masa pemerintahan Burhanudin Mahir,

juga tidak ada tindakan tegas untuk mengatasi

masalah ini. Artinya hal ini sama dengan apa

yang dilakukan pemerintahan sekarang yaitu

masa pemerintahan Masnah Busro.

Dikeluarkan Perda No 6 Tahun 2017 ini

belum dapat menyelesaikan permasalahan

lingkungan. Khususnya dalam ruang lingkup

perusahaan. Hal ini dapat di asumsikan bahwa

implementasi Perda tersebut belum maksimal.

Masih banyak perusahaan yang melanggar

aturan perundang undangan. Hal ini salah

satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi

dari pemerintah sehingga Perda tersebut belum

dapat di implementasikan dengan baik.

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan

bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi

Jambi Nomor 6 Tahun 2017 belum sepenuhnya

efektif. Karena masih ada saja perusahaan yang

melakukan pelanggaran lingkungan yaitu PT

Biccon Agro Makmur yang telah melakukan

pencemaran lingkungan. Oleh karena itu,

peneliti mengambil judul “Implementasi

Perda Provinsi Jambi No 6 Tahun 2017

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Di Muaro Jambi

Terhadap PT Biccon Agro Makmur”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Tujuan

dari penelitian kualitatif ini yaitu untuk

membuat gambaran, deskripsi atau lukisan

secara sistematis, factual dan akurat mengenai

fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang




diselidiki. Penelitian ini merupakan penelitian

yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian

kualitaif ini, metode yang dilakukan adalah

mengumpulkan data-data yang berasal dari

berbagai literatur, dokumentasi atau wawancara

yang dilakukan kepada sumber utama terkait

dengan cara menganalisis antara konsep,

kebijakan dan hasil yang ditemukan dilapangan

saat dilakukannya penelitian. Sumber data

dalam penelitian ini menggunakan sumber data

primer (data utama) dan data skunder (data

pendukung). Penentuan informan pada

penelitian ini dilakukan dengan Purposive

Sampling. Purposive Sampling adalah teknik

pengumpulan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan

data menggunakan metode wawancara dan

dokumentasi. Selanjutnya untuk teknik analisis

data, dalam penelitian ini yaitu dengan

mereduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan atau verivikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perda Provinsi Jambi No 6

Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Terhadap PT

Biccon Agro Makmur

Ruang lingkup perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan,

pemanfaatan,pemeliharaan,pengawasan,pengendalian

serta penegakan hukum. Penjelasannya sebagai

berikut:

a. Perencanaan

Rencana perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup sebagai instrument

perencanaan memiliki fungsi penting untuk

menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang

dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi

tugas mengelola ligkungan maupun lembaga

lain yang tugasnya juga terkait dengan

persoalan lingkungan hidup. Keserasian

kebijakan ini penting agar tindakan

pemerintahan yang dilakukan tidak saling

tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai

lembaga yang berwenang, dan tidak saling

lempar tanggungjawab jika terjadi masalah

lingkungan.


lingkungan hidup ditetapkan dengan peraturan

daerah, hal ini tercantum didalam pasal 7 Perda

Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2017. Semua

perencanaan dimulai dari yang paling bawah,

namun pada praturan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup ini mengacu

pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi,

dikarenakan Peraturan Kabupaten Muaro Jambi

memiliki banyak kekeliruan dan sebaiknya

tidak dijadikan dasar atau pedoman. Namun

dalam hal ini, peraturan daerah kabupaten

muaro jambi tentang lingkungan hidup

diupayakan untuk dilakukannya perbaikan

sehingga lebih dapat mengatasi permasalahan

lingkungan secara efektif.

b. Pemanfaatan

Sumber daya alam perlu dilestarikan

supaya dapat mendukung kehidupan makhluk

hidup. Bila sumber daya alam rusak atau

musnah, kehidupan pun dapat terganggu.

Sumber daya alam memiliki prinsip

pemanfaatan, yang pertama prinsip berwawasan

lingkungan dan berkesinambungan, yang terdiri

dari pengembangan daerah aliran sungai dan

pengelolaan air limbah. Hal ini tidak dilakukan

oleh PT Biccon Agro Makmur. Yang kedua,

yaitu prinsip daur ulang. Dengan adanya prinsip

daur ulang ini sangat efektif sekali untuk

menanggulangi permasalahan lingkungan yang

disebabkan oleh limbah dari kelapa sawit

perusahaan. Perusahaan yang seharusnya

terlibat langsung dalam proses pemanfaatan

limbah dengan diberikan pengawasan oleh

Dinas Lingkungan Hidup.

Pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan hidup dilakukan berdasarkan


lingkungan hidup.Berdasarkan penelitian yang

peneliti lakukan bahwa tidak adanya

pemanfaatan yang dilakukan PT Biccon Agro

Makmur .Pencemaran lingkungan yang




dilakukan oleh perusahaan telah menghilangkan

fungsi dari lingkungan itu sendiri.Limbah yang

dibuang di sungai membuat kerugian bagi

masyarakat dan ekosistem yang ada

didalamanya.Limbah yang tercemar membuat

terganggunya kesehatan dari masyarakat,

kesejahteraan masyarakat yang menurun

dikarenakan pemukiman yang sudah tercemar

oleh limbah dari perusahaan.

c. Pemeliharaan dan Pencegahan

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan

melalui upaya salah satunya konservasi sumber

daya alam yaitu perlindungan sumber daya alam.

Perusahaan tidak melakukan perlindungan

terhadap sumber daya alam.Hal ini terbukti

bahwa perusahaan melakukan pencemaran

terhadap lingkungan.Dalam hal ini pencegahan

PT Biccon Agro Makmur memiliki Upaya

Pemantauan Lingkungan dan Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup, walaupun

adanya Upaya Pemantauan Lingkungan dan

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap

saja perusahaan melanggar.Artinya perusahaan

harus lebih memerhatikan pencegahan agar hal

serupa tidak dapat terulang kembali. Untuk

pemeliharaan dan pencegahan, pihak

perusahaan telibat langsung terhadap hal ini

dengan mengacu pada aturan upaya

pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat

pemerintah.

d. Pengawasan

Sesuai dengan pasal 41 bahwa gubernur

dapat menugaskan pejabat atau instansi yang

bertanggung jawab dibidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan

pengawasan. Dalam hal ini khususnya Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi

melakukan pengawasan terhadap PT Biccon

Agro Makmur. Namun dikarenakan sumber

daya yang kurang memadai, Dinas Lingkungan

Hidup juga bekerja sama dengan masyarakat

informasi .pelanggaran yang dilakukan PT

Biccon Agro Makmur berasal dari pengaduan

masyarakat. selain masyarakat, Lembaga

Swadaya Masyarakat maupun organisasi-

organisasi. Seperti Ikatan Pemuda Karya dan

Persatuan Petani Jambi yang sangat mengecam

PT Biccon Agro Makmur yang harus

diberhentikan operasionalnya karena dianggap

sudah banyak melakukan pelanggaran

lingkungan.

e. Pengendalian

Ruang lingkup pngendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan PT

Biccon Agro Makmur yaitu pencemaran air

permukaan, yaitu pencemaran terhadap air sungai,

pencemaran limbah oleh Bahan Berbahaya dan

Beracun, serta kerusakan lingkungan hidup.Hal

tersebut dapat dibuktikan dengan hasil uji

sampel, hampir di semua pengujian melebihi

standard baku air limbah. Bahkan ditemukan

tanah yang terkontaminasi limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun dilokasi pengisian

Bahan Bakar Minyak yang berdekatan dengan

drainase air hujan lokasi pabrik.Serta air cucian

lantai pabrik, air steam dan air leachet langsung

masuk ke drainase parit belakang sungai

merah.Sehingga apabila terjadi hujan, bak

kontrol tidak mampu menampung air tersebut

f. Penegakan Hukum

Setiap usaha atau kegiatan yang melanggar

ketentuan yang berhubungan dengan

pelanggaran seharusnya akan diberikan sanksi

yang tegas dan sesuai peraturan perundang

undangan. Perusahaan yang terbukti melanggar

aturan, harus diberikan sanksi secara tegas. PT

Biccon Agro Makmur yang telah melakukan

pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun, yang secara jelas telah merugikan

kenyamanan masyarakat, justru dua instansi

pemerintah daerah yakni Badan Lingkungan

Hidup Daerah Provinsi Jambi maupun Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi

hanya menjatuhkan sanksi administrasi kepada

perusahaan tersebut. Padahal sudah jelas

didalam pada pasal 54 “setiap orang atau badan

yang mlanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 46(tentang larangan),




maka izin usahanya dicabut dan dipidana sesuai

dengan peraturan perundang undangan yang

berlaku” Namun pada kenyataannya PT Biccon

Agro Makmur diberikan sanksi administrasi

berupa pembekuan izin serta pembinaan saja.

Tabel 3.1 Pelanggaran dan Sanksi PT Biccon Agro

Makmur

Pengelolaan lingkungan di muaro jambi

masih menjadi perhatian, terutama pada

perusahaan kelapa sawit yang menghasilkan

limbah yaitu PT Biccon Agro

Makmur.Pemerintah telah melakukan upaya

dalam mengatasi permasalahan lingkungan

terutama di bagian perusahaan-perusahaan yang

menghasilkan limbah.Melalui kebijakan

lingkungan yang di buat oleh pemerintah serta

mengimplementasikannya agar pengelolaan

lingkungan, terutama di Muaro Jambi semakin

membaik. Peraturan yang di langgar

perusahaan, ada beberapa pasal, yang pertama

Pasal 9 dalam hal pemenfaatan, yaitu hilangnya

fungsi lingkungan, keselamatan, mutu hidup

serta kesejahteraan masyarakat, yang kedua

pasal 10 pengendalian, yaitu ruang lingkup

pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan yang terdiri dari pencemaran air

permukaan, pencemaran limbah oleh Bahan

Berbahaya dan Beracun dan kerusakan

lingkungan hidup, selanjutnya pasal 35 yaitu

perusahaan harus memperhatikan jika kegiatan

yang mengandung potensi limbah wajib

melakukan pengolahan limbah hasil usaha atau

kegiatan sebelum dibuang ke media lingkungan,

selanjutanya dalam pasal 45 adalah kewajiban

perusahaan dan pasl 46 adalah larangan yang

harus ditaati oleh perusahaan.

Kemudian berdasarkan penelitian yang

penulis lakukan bahwa Dinas terkait yaitu telah

memberikan sanksi dua kali oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.

Pada 17 April 2017, sanksi pertama yang

diberikan adalah sanksi administrasi teguran

tertulis kepada PT Biccon Agro Makmur atas

tindakannya yang telah mencemari lingkungan

sekitar. Sanksi kedua, menurut Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Muaro Jambi, Firmansyah

ketika itu, adalah pembekuan izin lingkungan

PT Biccon Agro Makmur pada Agustus 2017

sampai mereka benar-benar memperbaiki instalasi

pengolahan limbahnya.

Tahun Pelanggaran/Sanksi

25 Oktober

2017

Terbukti limbah tercemar. Ikatan

Pemuda Karya dan Persatuan Petani

Jambi ancam segel PT Biccon Agro

Makmur , karena sanksi yang diberikan

kurang sesuai.

1 November

2017

Perusahaan masih tetap beroperasi

meskipun izin sudah dibekukan

27 Mei 2018 Selama 2 bulan PT Biccon Agro

Makmur tidak beroperasi sehingga

merugikan pekerja

28 Mei 2018 Perusahaan tidak lagi beraktivitas, nasib

para pekerja digantungkan

30 Mei 2018 Perusahaan tidak lagi produksi

17 Juli 2019 Pencemaran lingkungan dengan sanksi

administrasi, paksaan pemerintah

(pembinaan selama 3 bulan)

6 Februari

2019

Adanya Pemutusan Hubungan Kerja

sepihak. Hal ini sangat bertentangan

dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan pasal 151 yang berbunyi

“ayat(1) pengusaha, pekerja/buruh, serikat

pekerja/serikat buruh dan pemerintah

dengan segala upaya harus

mengusahakan agar jangan terjadi

pemutusan hubungan kerja. Dan

Pemutusan Hubungan Kerja yang

dilakukan tidak melalui proses yang

jelas.




Semakin jelas dan rinci sebuah

kebijakan, maka akan mempermudah untuk

diimplementasikan karena implementor akan

mudah memahami tindakanya. Dalam

pengelolaan lingkungan dibutuhkan kerjasama

dari imstansi-instansi terkait yaitu Wahana

Lingkungan Hidup Indonesia, Dinas

Lingkungan Hidup, Non Govermental

Organization agar pengelolaan lingkungan dapat

berjalan dengan baik.Bukan hanya itu saja,

peran masyarakat juga sangat penting dalam hal

pengawasan pelanggaran lingkungan,

khususnya perusahaan yang dekat dengan

pemukiman msyarakat.PT Biccon Agro

Makmur merupakan perusahaan kelapa sawit

yang mendapatkan pengaduan dari masyarakat

karena telah melakukan pencemaran

lingkungan.Berikut wawancara dengan

masyarakat Desa Sungai Gelam, yang

bertempat tinggal dekat dengan perusahaan

tersebut.

Pengaruh dari pencemaran kingkungan

tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat

sekitar. Hilangnya fungsi lingkungan berakibat

buruk bagi masyarakat, terlebih lagi limbah

sudah dapat menyebabkan terganggunya

kesehatan masyarakat sehingga sangat merugikan

bagi kelangsungan hidup.

Gambar 3.1

Limbah Kelapa Sawit

Sumber: https://dinamikajambi.com/tag/limbah

pada dasarnya, masyarakat berperan

penting dalam hal pengawasan maupun

pengaduan. Dikarenakan perusahaan di Muaro

Jambi ini banyak, maka memang seharusnya

instansi-instansi terkait harus berkoordinasi

dengan masyarakat. Limbah yang sangat

mengganggu, terutama pada kesehatan

masyarakat dan telah menghilangkan fungsi

lingkungan itu semdiri.

Gambar 3.2 Limbah yang mencemari sungai

Sumber: https://lpplhjambi.wordpress.com/pt-

bam-buang-limbah-b3-ancam-lingkungan-dan-

kehidupan-manusia/




2. Faktor yang mempengaruhi

implementasi Perda Provinsi Jambi

No 6 Tahun 2017 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan atau

dibuat oleh para pejabat negara, atau pembuat

hukum itu menjadi faktor yang penting terhadap

kondisi lingkungan. Kelestarian dan

pengelolaan yang baik akan mengahsilkan

lingkungan yang baik, bahkan sebaliknya.

Upaya pengelolaan dan perlindungan

lingkungan itu meliputi perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,

pengawasan, dan penegakan hukum di Provinsi

Jambi, hal ini tercantum didalam Peraturan

Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. kebijakan-kebijakan yang

dibuat pemerintah tentunya dengan harapan

dapat diimplementasikan dengan baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi yang

pertama yaitu kepentingan-kepentingan yang

memepengaruhi. Pada setiap kebijakan tentunya

memiliki beberapa kepentingan, sehingga

kebijakan tersebut dapat terlaksana. Hasil dari

kebijakan tersebut akanmempengaruhi

kepentingan-kepentingan pada actor pembuat

kebijakan. Tentunya dengan menyusun strategi-

strategi untuk memenangkan persaingan

Kepentingan-kepentingan yang dimaksud yaitu

kepentingan dari kelompok pembuat kebijakan.

Yang mana didalam pembuatan kebijakan,

tentunya sudah mengetahui hal apa yang akan

didapatkan sehingga bisa saling

menguntungkan, yaitu dari pelaksanaan

implementasi peraturan yang dibuat oleh

pemerintah dan yang dilakukan oleh pihak

terkait. Selanjutnya yaitu tipe manfaat, yang

mana manfaat dari kebijakan yang dibuat

pemerintah ini yang pertama agar pengelolaan

lingkungan di provinsi Jambi semakin

membaik, yang kedua memastikan tata kelola

lingkungan hidup kedepannya agar lebih efektif

tentunya yang berkeadilan dan lestari.

Selanjutnya kebijakan ini dapat tepat sasaran

sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Faktor selanjutnya, derajat perubahan yang

ingin dicapai. Setiap pembuatan kebijakan

tentunya ada perubahan yang diinginkan untuk

tercapainya target yang diinginkan. Perubahan

dalam hal ini agar pengelolaan lingkungan

khususnya di provinsi Jambi semakin membaik.

Agar tercapainya perubahan ini maka

pemerintah provinsi Jambi secara maksimal

melakukan kerja sama dengan pihak-pihak

terkait, melakukan sosialisasi, meningkatkan

komunikasi, maka akan lebih memudahkan

untuk mencapai target dari kebijakan yang

diinginkan. Selanjutnya letak pengambilan

keputusan, pelaksana program dan sumber-

sumber daya yang digunakan. Terdapat didalam

wawancara bersama Bapak Ir Mesran sebagai

Anggota DPRD Komisi II Provinsi Jambi yaitu

dalam pengambilan keputusan kita melibatkan

banyak pihak, karena kita membutuhkan itu

untuk melihat kepentingan serta keperluan-

keperluannya. Itu semua harus disesuaikan.

Perihal sulit atau tidaknya itu harus kita lalui

karena itu proses. Pengambilan keputusan

dalam sebuah kebijakan tidak gampang, kita

harus melihat apakah kebijakan tersebut dapat

terimplementasikan dengan baik atau tidak.

Kita juga melihat dari tipe-tipe pengambilan

keputusan itu seperti apa, tidak sembarangan

Untuk pelaksana program, tentunya harus

didukung dengan pelaksana kebijakan yang

kompeten dan kapabel sehingga kebijakan dapat

mencapai keberhasilan. Untuk menunjang hal

tersebut harus ada sumber daya yang

digunakan. Tersedianya sumber daya yang

dibutuhkan untuk mengimplementasikan

kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya.

Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian,

dana, sarana, dan lain-lain.

Faktor selanjutnya, kekuasaan, kepentingan-

kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Hal




tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Ir Mesran.

Beliau menjelaskan bahwa sebagai pembuat

kebijakan tentunya memiliki kekuatan ataupun

kekuasaan dalam hal ini. Kekuatannya kita

mengeluarkan perda ini untuk masalah masalah

lingkungan yang ada di provinsi jambi, tentunya

kan pasti ada latar belakangnya. Karena kita

memiliki kekuatan dan kekuasaan maka kita

membuat perda ini dengan harapan dapat

diimplementasikan dengan baik.untuk strategi,

kita juga harus mematuhi aturan Perda,

melakukan sosialisasi terhadap masyarakat itu

juga sangat penting.untuk diperusahaan, yang

pasti kita tetap selalu berkoordinasi dengan

masyarakat mengenai pengaduan tentang

pelanggaran pengelolaan lingkungan.Dalam

pembuatan kebijakan yang mendominasi adalah

lembaga legislatif. Tentunya para politisi

memiliki kepentingan dalam program yang

akan dibuat dan akan menyusun strategi untuk

memenangkan persaingan yang terjadi dalam

implementasi sehingga mereka dapat menikmati

output-nya.Kedepannya strategi kita

meningkatkan dan melaksanakan kebijakan

mengenai perlindungan dan pengelolaa

lingkungan agar lingkungan di provinsi jambi

ini semakin baik. Dan perusahaan-perusahaan

dapat mematuhi aturan yang dibuat pemerintah.

Selanjutnya karakteristik lembaga dan rezim

yang berkuasa. Bahwa Lingkungan juga

mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu

kebijakan.Dari ciri-ciri suatu lembaga di

berbagai daerah hingga rezim yang berkuasa

juga turut mempengaruhi.Selain lingkungan

yang mempengaruhi, lembaga-lembaga juga

turut memberikan edukasi terhadap pihak

terkait, sehingga dapat lebih memperlancar dari

pelaksanaan implementasi. Rezim memang

harus dituntut untuk melindung ilingkungan.

Karena ini merupakan suatu hal yang sangat

penting serta juga berpengaruh terhadap

keberhasilan suatu kebijakan. Rezim yang

berkuasa pada saat ini, masih terlihat kurang

dalam hal melindungi lingkungan. Karena

masih banyak permasalahan lingkungan yang

terjadi di provinsi Jambi ini. Namun

harapannya, rezim yang berkuasa harus secara

penuh dalam melakukan perlindungan terhadap

lingkungan hidup.

Faktor yang teraakhir yaitu tingkat

kepatuhan dan respon dari pelaksana. Hal ini

juga bagian penting dari proses implementasi

suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan

adanya respon dari pelaksana kebijakan

merupakan aksi nyata dari pelaksana untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam

pengimplementasian Peraturan Daerah ini agar

dapat terlaksana dengan baik, secara optimal

dan berdaya guna bagi masyarakat. Hal ini juga

dijelaskan oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi,

Bapak Ir Mesran bahwa sejauh ini para

pelaksana sudah melakukan yang terbaik,

namun karena sumberdaya yang kurang

memadai, sehingga pelaksanannya kurang

maksimal, kami harus menjalin kerja sama

dengan instansi terkait agar pelaksanaan

implementasi kebijakan dapat berjalan dengan

lancar. Harapannya kedepan dapat

meningkatkan sosialisasi agar peraturan ini

dapat terealisasikan secara maksimal.

Kepatuhan dari pelaksanaan kebijakan ini

cukup baik, walaupun terkadang ditemukannya

kelailaian-kelalaian, namun wajar kita sebagai

manusia juga bisa melakukan kesalahan

maupun kekeliruan.

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh

isi atau konten dan lingkungan atau konteks

yang diterapkan, maka akan dapat diketahui

apakah para pelaksana kebijakan dalam

membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa

yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah

suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu

lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang

diharapkan terjadi. Selain itu, kepatuhan dari

aparat penegak hukum juga harus diperhatikan.

Artinya aparat penegak hukum harus patuh

terhadap penegakan hukum. Respon dari

penegak hukum cukup baik, sehingga jika




terjadi pelanggaran, maka harus secara

langsung segera bertindak sesuai aturan yang

sudah diberlakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat

disimpulkan bahwa Implementasi Perda

Provinsi Jambi No 6 Tahun 2017 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Terhadap PT Biccon Agro Makmur belum

sepenuhnya efektif dikarenakan masih

kurangnya sosialisasi, koordinasi serta

komunikasi dari pihak terkait. Sehingga

implementasi yang dilakukan kurang maksimal

sehingga perusahaan masih bisa melakukan

pencemaran lingkungan. Dan juga Kabupaten

Muaro Jambi hanya mengacu kepada Peraturan

Daerah Provinsi Jambi, karena Peraturan

Daerah Kabupaten Muaro Jambi masih dalam

koreksi dan perbaikan.

Faktor politis yang mempengaruhi

salah satunya yaitu dari kepentingan-

kepentingan yang mempengaruhi.Dalam

pembuatan kebijakan yang mendominasi adalah

lembaga legislatif. Tentunya para politisi

memiliki kepentingan dalam program yang

akan dibuat dan akan menyusun strategi untuk

memenangkan persaingan yang terjadi dalam

implementasi sehingga mereka dapat menikmati

output-nya. Oleh karena itu didalam setiap

pembuatan kebijakan pasti ada unsur politik

didalamnya sehingga nantinya akan saling

menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo (2016) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta

Anggara, Sahya (2018) Kebijakan Publik. Bandung:Penerbit Pustaka Setia

Hidayat, Herman (2005). Politik lingkungan

pengelolaan hutan masa orde baru dan reformasi. Jakarta: Yayasan

Obor Indonesia.

Keraf, Sonny (2010) Etika Lingkungan Hidup.

Jakarta: Kompas.

Subarsono. AG, (1997) Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi

Sugiyono (2017).Metode penelitian Kuantitatif.

Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Winarno, Budi (2007) Kebijakan Publik: Teori

& Proses. Yogyakarta: Media

Presindo

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6

Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 103

Redaksi Dinamika Jambi, Terbukti Limbah

Tercemar ipk dan ppj ancam PT Bam di

aksesdarihttp://dinamikajambi.com/2017/1

0/25/terbukti-limbahnya-tercemar-ipk-dan-

ppj-ancam0segel-pt-bam/

Ansory,warga petaling keluhkan aroma limbah

diakseshttp://www.radarjambi.coid/read/201

warga-petaling-keluhkan—aroma-limbah-

pt-bam/

Tanggung jawab pemegang saham perusahaan

perseroan terbatas di akses dari

https://media.neliti.com/media/publications

/40619-tanggung-jawab-pemegang-saham-

perseroan-ddd4ab0a.pdf

https://media.neliti.com/media/publications/40619-tanggung-jawab-pemegang-saham-perseroan-ddd4ab0a.pdf






Documents

Artikel Ilmiah Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi