ANALISIS PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN …

e-ISSN 2655-9919
Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana Vol. 6 No. 2 (Mei – Agustus) 2019
70
BADAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK BEKASI BARAT
Kampus Unkris Jatiwaringin
Kampus Unkris Jatiwaringin
Email : [email protected]
ABSTRACT : During the last three years, namely in 2015 until 2017 the government revenue from the
tax sector in West Bekasi KPP Pratama did not reach the target, the tax target that has been determined
annually is not achieved, even though all efforts have been made to reach the target predetermined tax. But
the obstacles encountered were also not small, including decreasing taxpayer compliance and the
weakening of the economy in Indonesia. The level of implementation of the Self Assessment System and
Compliance of Corporate Taxpayers at KPP Pratama Bekasi Barat can be said to be less effective and less
compliant, this is because there are still many Corporate Taxpayers who are less concerned about taxes. It
is shown from the number of effective corporate taxpayers which decreases annually, besides that there are
still many corporate taxpayers who do not understand how to fill SPT properly, correctly, completely and
do not know about the applicable tax rates, still there are also many corporate taxpayers who do not update
about taxes so there are still many taxpayers who do not know about the deadline for payment, delivery,
and tax reporting. All of this indicates that the corporate taxpayer's compliance in KPP Pratama Bekasi
Barat declined. Of course this has an effect on tax revenue at KPP Pratama Bekasi Barat.
Keywords : Self Assesment System, Compliance of Corporate Taxpayers, Tax Revenue
PENDAHULUAN
sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam
negeri. Sumber dana luar negeri misalnya
pinjaman luar negeri seperti hibah (grant),
sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya
seperti penjualan migas dan non migas serta
pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri,
pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana
dalam negeri yang terbesar.
dari sektor pajak di KPP Pratama Bekasi Barat
tidak mencapai target sebagaimana disajikan
dalam tabel -1, Target pajak yang telah
ditentukan setiap tahunnya tidak tercapai,
padahal segala upaya sudah dilakukan untuk
mencapai target pajak yang telah ditentukan.
Namun hambatan yang ditemui juga tidak sedikit,
antara lain menurunnya kepatuhan Wajib Pajak
dan melemahnya perekonomian di Indonesia juga
ikut berperan.
Tabel -1
Penerimaan dari sektor pajak
diharapkan mampu mengurangi ketergantungan
membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa
Indonesia. Hal ini memiliki tanggung jawab
kesadaran yang tinggi bagi wajib pajak maupun
Tahun
Target
(1)
e-ISSN 2655-9919
71
berdasarkan pasal 1 UU tentang ketentuan Umum
dan Tata Cara perpajakan (KUP) No. 6 Tahun
1983 jo UU KUP No. 16 Tahun 2009, bahwa
pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar besarnya kemakmuran
rakyat.
kenyataannya belum menghasilkan semua
banyak Wajib Pajak yang belum memiliki
kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan
kewajiban perpajakan, baik bagi mereka sendiri
maupun sebagai warga negara yang baik. Dalam
kondisi tersebut keberadaan Self Assessment
System masih memungkinkan wajib pajak untuk
melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya
penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak
adanya ketegasan dari instansi pajak, maka
ketidakpatuhan wajib pajak tersebut dapat
berkembang sedemikian rupa sehingga bisa
mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan
menjadi stagnan.
Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2017 masih sangat
fluktuatif. Ini berdasarkan data yang ada,
sebagaimana tabel-2 berikut :
Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat
Dari data diatas dapat dilihat bahwa Wajib
Pajak Badan meliputi Pengusaha Kena Pajak
(PKP) dan Non PKP yang terdaftar di KPP
Pratama Bekasi Barat dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2017 terus mengalami kenaikan.
Rasio kepatuhan antara realisasi penyampaian
Surat Pemberitahuan (SPT) dan Wajib Pajak
efektif (yang terdaftar dan wajib menyampaikan
SPT di KPP Pratama Bekasi Barat) juga
mengalami penurunan. Hal ini disebabkan masih
banyaknya Wajib Pajak Badan yang belum
memenuhi kewajiban perpajakannya terkait
pengisian SPT, dan masih banyak pula Wajib
Pajak Badan yang tidak mengetahui batas akhir
pembayaran maupun penyampaian dan pelaporan
SPT. Hal inilah yang menyebabkan kepatuhan
Wajib Pajak Badan jadi menurun. Menurutnya
kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama
Bekasi Barat berpengaruh terhadap penerimaan
pajak. Dampaknya adalah menurunnya
dan tidak tercapainya target penerimaan yang
telah ditentukan oleh pihak KPP Pratama Bekasi
Barat, sebagaimana tabel -1 yang telah disajikan
diatas.
selain dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak
badannya, mungkin ada faktor lain yang juga
berpengaruh terhadap hubungan antara
penerimaan pajak.
Pratama Bekasi Barat, bahwa pemahaman
terhadap Self Assessment System mampu
menerangkan perubahan yang terjadi kepada
tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan
mempunyai indikator sebagai tolak ukur yaitu
menghitung pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, memperhitungkan pajak dengan benar,
membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan ketepatan pelaporan SPT, mengisi
SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
ketetapan dalam perhitungan dan pembayaran
pajak, income yang dilaporkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Selain itu peningkatan
penerimaan pajak menurut PDI adalah ketetapan
dalam membayar pajak, membayar tarif pajak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator
tersebut sudah digunakan oleh para peneliti
terdahulu. Menurut para peneliti terdahulu
Tahun
2015 7.567 3.588 1.651 45,4%
2016 8.205 3.630 1.309 39,5%
2017 8.870 3.313 1.206 36,40% Sumber : Pengolahan Data & Informasi KPP Pratama Bekasi Barat (2018)
Printed ISSN 2406-7415
e-ISSN 2655-9919
72
TINJAUAN PUSTAKA
Definisi Pajak
Perpajakan (KUP) No. 6 Tahun 1983 jo UU KUP
No. 16 Tahun 2009:
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan ketentuan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
keperluan negara bagi sebesar-besarnya
penggarongan, perampasan, pencopetan, (dengan
dan ikhlas (tanpa paksaan).
menentukan besarnya pajak terutang
perpajakan yang memberikan wewenang,
pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
membayarkan dan melaporkan sendiri
pemungutan pajak yang memeberikan
Self Assessment System
di Indonesia sejak tahun 1983 memberikan wajib
pajak kesempatan untuk menentukan sendiri
jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
administrasi dan biaya kepatuhan wajib pajak.
Pengalaman menunjukkan bahwa kepatuhan
melalui penerapan prinsip-prinsip Self
telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut di
dalam undang-undang Pajak Penghasilan (PPh)
mereka, sedangkan implementasinya tidak
mendapat target penerimaan pajak. Hal ini juga
berlaku di Indonesia.”
Penghasilan yang diterima/diperoleh dalam
SPT. Ada dua jenis SPT PPh sesuai dengan jenis
Wajib Pajak, yaitu SPT tahun PPh orang pribadi
dan SPT tahunan badan.
Sistem Self Assessment diterapkan
menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan
berperan untuk mengawasi, misalnya memeriksa
apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi
dengan lengkap dan semua lampiran sudah
disertakan, meneliti kebenaran perhitungan dan
penulisan. Indikator Self Assessment System
yaitu:
2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian
Wajib Pajak yaitu :
atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban,
meliputi pembayar pajak, pemungut pajak,
pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-
e-ISSN 2655-9919
73
bagi orang yang sudah memiliki (NPWP) saja,
namun juga bagi yang sudah memenuhi
persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum
memiliki NPWP.
menyatakan bahwa:
perpajakannya sesuai dengan ketentuan
wajib pajak adalah:
pajak mempunyai kesediaan untuk
perlu diadakan pemeriksaan, investigasi
seksama, peringatan ataupun ancaman
maupun administrasi”.
Jenis-jenis Kepatuhan
menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu:
1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan
dimana wajib pajak memenuhi kewajiban
secara formal sesuai dengan ketentuan
dalam undang-undang perpajakan. Misalnya
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
terpenting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh
Badan sudah disampaikan sebelum tanggal
30 April.
dimana wajib pajak secara
isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan
material juga dapat meliputi kepatuhan
formal. Disini wajib pajak yang
bersangkutan, selain memperhatikan
Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.
Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk
semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh
izin untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak.
Publik atau lembaga pengawasan keuangan
pemerintah dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dikenakan pidana karena
melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan
tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.
Indikator kepatuhan Wajib Pajak
Dengan sistem Self Assessment,
penghasilannya secara akurat. Dengan sistem itu
pula diharapkan Wajib Pajak dapat patuh secara
sukarela (Voluntary compliance level-VCL). VCL
adalah perbandingan antara pajak yang
sesungguhnya dilaporkan dengan pajak yang
seharusnya dilaporkan dengan pajak yang
seharusnya dilaporkan.
1. Aspek kepatuham waktu pelaporan SPT
2. Aspek Income yang dilaporkan sesuai
dengan kepatuhan yang berlaku
jatuh tempo.
pembayaran pajak terutang.
Wajib Pajak Badan
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Pasal 1 ayat (3):
“Badan adalah sekumpulan orang atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha”.
pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan
pemungut pajak yang mempunyai hak dan
e-ISSN 2655-9919
74
peraturan perundang-undangan perpajakan atau
Pokok Wajib Pajak (NPWP).
1. Badan milik pemerintah (BUMN, dan
BUUMD)
Lembaga, dan Yayasan)
Subjek Wajib Pajak Badan Subjek pajak Badan dibedakan menjadi 2
bagian yaitu:
kedudukan di Indonesia. Unit tertentu dari
badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
a. Pembentuknya berdasarkan ketentuan
atau APBD
atau APBD
pengawasan fungsional Negara
a. Badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia,
yang menjalankan usaha atau
Indonesia.
bertempat kedudukan di Indonesia,
menjalankan usaha atau melakukan
Tarif Pajak Badan
Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Repubilik Indonesia
(Ikatan Akuntan Indonesia, 2013:138) mengenai
tarif pajak Badan adalah:
Tarif PPh Badan menganut tarif tunggal
yaitu, sebesar 28%. tarif ini berlaku pada
tahun 2009 kemudian diturunkan menjadi
25% pada tahun 2010. Tarif PPh Badan
sebesar 25% efektif berlaku untuk tahun
2010 dan seterusnya. Tarif ini ditetapkan
untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan
bentuk usaha tetap (BUT).
Tarif ini diterapkan pada wajib pajak badan
dalam negeri yang berbentuk perseroan
terbuka yang memperoleh pengurngan tarif
sebesar 5% lebih rendah dan tarif normal.
3. Tarif PPh Wajib Pajak Tertentu
Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan
peredaran bruto sampai dengan Rp.
50.000.000.000,00 mendapat fasilitas
tarif yang sebagaimana dimaksud dalam
pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang
dikenakan atas Pengusaha Kena Pajak dari
bagian peredaran bruto sampai dengan Rp
4.800.000.000,00.
Jenis-jenis Sanksi Perpajakan
macam sanksi pajak, yaitu: Sanksi Administrasi
dan Sanksi Pidana. Perbedaan dari kedua sanksi
tersebut ialah bahwa sanksi pidana berakibat pada
hukuman badan seperti penjara atau kurungan.
Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap
siapapun yang melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan. Sedangkan sanksi Administrasi
Tata Cara Perpajakan disebut sebagai Bunga,
denda, atau kenaikan).
jangka waktu atau batas waktu perpanjangan
yang sudah diberikan, maka Wajib Pajak Badan
akan dikenakan sanksi denda sebesar:
a) Rp. 500.000,00 untuk SPT Masa PPN
b) Rp. 100.000,00 untuk denda lapor (PPh 21,
Penghasilan Kotor
Lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 {0,25-(0,6 Milyar/Penghasilan kotor)}×
PKP
Bruto)
e-ISSN 2655-9919
75
PPh 23, Pasal 4 (2), dan PPh 25 atau SPT
Masa lainnya.
Penghasilan Wajib Pajak Badan.
tambahan kemampuan ekonomis yang
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk memenuhi kekayaan
wajib pajak yang bersangkutan dengan nama
dan dalam bentuk apapun. pajak penghasilan
juga merupakan pungutan resmi oleh
pemerintah yang ditunjukan kepada
masyarakat yang berpenghasilan untuk
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42
dikenakan atas Konsumsi Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah
pabean (dalam wilayah Indonesia). orang
Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah
Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh
Undang-Undang PPN.
(PPnBM)
Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong
mewah juga dikenakan PPnBM. Menurut
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak
yang tergolong mewah adalah:
kebutuhan pokok
masyarakat tertentu; atau
dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; atau
menunjukan status; atau
mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Bea Materai
dokumen sebagai berikut:
lebih dari Rp. 1.000.000,00.
apapun sepanjang harga nominal lebih
dari Rp. 1.000.000,00
pembuktian didepan pengadilan
dibuat untuk alat pembuktian mengenai
perbuatan, kenyataan, atau keadaan
f. Akta-akta yang dibuat Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) berikut salinannya.
Indikator Peningkatan Penerimaan Pajak
Adapun indikator dalam meningkatkan
2. Tarif pajak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
METODE PENELITIAN
data Primer dan data Sekunder. Data primer
adalah data yang diperoleh secara langsung dari
objek peneliti. Data Deskriptif diperoleh
langsung dengan cara menemui subyek penelitian
dengan wawancara langsung kepada Key
Informan, dan jenis penelitian Deskriptif adalah
mengemukakan bahwa ditinjau dari jenis
masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang
digunakan, serta tempat dan waktu.
Populasi dalam penelitian ini adalah
Perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi
Barat, dengan jumlah 4.777 Wajib Pajak Badan.
Sedangkan dalam menentukan jumlah sampel,
penulis mendapatkan tingkat kesalahan sebesar
10% karena dalam penelitian tidak mungkin
hasilnya sempurna 100%. Maka makin besar
tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran
sampel. Jumlah sampel yang digunakan adalah
97. berdasarkan hasil perhitungan dengan
menggunakan rumus slovin didapatkan dengan
jumlah 97sampel.
e-ISSN 2655-9919
76
Pajak Badan Efektif yang terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Barat.
Wajib Pajak Badan efektif yang terdaftar di
kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi
Barat sebagian besar ikut berpartisipasi pengisian
kuesioner dalam penelitian ini.
Pengumpulan data dilakukan dengan
penelitian Wajib Pajak Badan yang efektif yang
telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Bekasi Barat.
kuesioner yaitu terdiri dari: Jenis kelamin. Usia,
dan Pendidikan terakhir.
kelamin
kelamin diatas, jumlah responden yang
berjenis kelamin laki-laki berjumlah 71
responden atau dengan persentase sebesar
73% dan sedangkan responden berjenis
kelamin perempuan berjumlah 26 responden
atau dengan persentase 26%
Tabel -5
Usia Responden
persentase 19%, jumalah responden berusia
26-35 tahun berjumlah 41 respondenatau
dengan peresentase 42% sedangkan jumlah
responden berusia >36 tahun berjumlah 37
responden atau sebesar 38%.
C. Deskripsi Responden Berdasarkan
dengan tingkat pendidikan terakhir SLTA yaitu
sebanyak 40 orang atau sekitar 41%, D-3
sederajat sebanyak 12 orang atau sekitar 12%,
dan S-1 sebanyak 46 orang atau sekitar 47%.
Adapun uraian dari rekapitulasi jawaban
responden diatas dapat dilihat pada uraian
berikut ini, yaitu:
melalui 4 indikator antara lain menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan.
hasil rekapitulasi jawaban berdasarkan butir
pertanyaan kuesioner yang disebar pada 97 Wajib
Pajak Badan yang menjadi sampel penelitian.
Berikut uraian dari jawaban responden pada
pertanyaan kuesioner variabel Self Assessment
System (SAS) meliputi 5 pertanyaan,
sebagaimana tabel-7 dapat dilihat sebagai
berikut:
Usia Jumalah Persentase
Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%)
e-ISSN 2655-9919
77
melalui 4 indikator antara lain yaitu, Mengisi SPT
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ketetapan
dalam menghitung, dan membayar pajaknya,
Income yang berlaku sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, dan Ketetapan waktu. Dari
keempat indikator tersebut dapat diuraikan hasil
rekapitulasi jawaban berdasarkan masing-masing
Berikut uraian dari jawaban responden pada
pertanyaan kuesioner variabel Kepatuhan Wajib
Pajak (KWP) Badan meliputi 5 pertanyaan,
sebagaimana tabel -9 dapat dilihat sebagai
berikut:
pertanyaan, sebagaimana tabel-9 diukur dengan
dua indikator antara lain yaitu dengan Ketetapan
membayar pajak dan Membayar pajak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Dari kedua
indikator tersebut dapat diuraikan rekapitulasi
jawaban berdasarkan masing masing pertanyaan
kuesioner yang disebarkan kepada 97 Wajib
Pajak Badan yang menjadi sampel dalam
penelitian ini. Berikut ini adalah uraian dari
jawaban responden pada pertanyaan kuesioner
variabel penelitian, yaitu:
disebar dan yang berisikan 7 pertanyaan dapat
disimpulkan bahwa kurangnya penerimaan pajak.
Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden
tentang variabel Penerimaan Pajak.
Assessment System dan kepatuhan Wajib Pajak
Badan akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal
ini sesuai dengan hasil yang telah ditemukan
yaitu :
System (SAS) dalam tabel IV-1 diatas,
menekankan pada aktivitas self assessment
system . Wajib Pajak terhadap seluruh SPT yang
terkait baik massa maupun tahunan. Berikut ini
adalah uraian dari hasil jawaban responden,
yaitu:
yang menjawab “tidak” dan jumlah yang
Kode Pertanyaan
SAS2
Apakah
Bapak/Ibu/Saudara/i
SAS3
Apakah
Bapak/Ibu/Saudara/i
SAS4
Apakah
Bapak/Ibu/Saudara/i
SAS5
Apakah
Sumber :data diolah penulis (2018)
Kode Pertanyaan
KWP2
Apakah
KWP3
Apakah
KWP4
Apakah
Bapak/Ibu/Saudara/i
KWP5
Apakah
Bapak/Ibu/Saudara/i
Sumber : data diolah penulis (2018)
Kode Pertanyaan
PP2
Apakah
Bpak/Ibu/Saudara/i
PP3
Apakah
Bpak/Ibu/Saudara/i
PP4
Apakah
Bpak/Ibu/Saudara/i
mengalokasikan
PP5
Apakah
Bpak/Ibu/Saudara/i
PP6
PP7
Apakah
Bpak/Ibu/Saudara/i
Sumber : data diolah penulis (2018)
e-ISSN 2655-9919
78
62%, hal ini dikarenakan para Wajib Pajak
belum mendapat sosialisasi cara menghitung
pajak dengan benar, meskipun pihak KPP
sudah mengadakan sosialisasi melalui
sosialisasi dengan mengunjungi Wajib
10 dibawah ini namun pada kenyataannya
wajib pajak masih belum dapat
mempraktekannya secara benar.
Barat Tahun 2015-2018
menjawab “tidak”. Jumlah yang banyak
menjawab tidak sebanyak 58 responden,
atau dengan jumlah persentase 59%. Artinya
Wajib Pajak masih banyak yang melakukan
penyampaian SPTnya melalui konsultan
yang menjawab “tidak” berjumlah 58
responden, atau dengan jumlah persentase
59%. Hal ini dikarenakan masih banyak
Wajib Pajak yang belum dapat melakukan
pengisian sendiri atas SPT-nya dan masih
melalui jasa konsultan, berikut ini adalah
tarif konsultan pajak berdasarkan omzet WP
Badan :
berdasarkan Omzetnya
yang menjawab “tidak” berjumlah 71
responden, atau dengan jumlah persentase
73%. Masih banyak Wajib Pajak yang belum
melakukan pembayaran pajaknya dalam
dimudahkan untuk melakukan pembayaran
d. SAS 5
responden mendominasi menjawab “tidak”.
masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak
tahu cara menyampaikan dan mengisi SPT
dengan benar dan lengkap, meskipun pihak
KPP sudah mensosialisasikan melalui
dengan mengunjungi WP, seperti di PT.
Monysaga Prima, PT. Inti Panja Press
Industri, dan PT. Sinar Sosro dan beberapa
PT lainnya. Terkait pertanyaan Variabel
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebagaimana
tabel IV-6 diatas, SPT massa sudah
melakukan E-filling, E-faktur, Berikut ini
adalah jawaban responden, yaitu:
yang menjawab “tidak”, dan berjumlah
72 responden atau dengan jumlah
persentase sebanyak 74%. Hal ini
dikarenakan masih banyak Wajib Pajak
yang belum menyetor dan melaporkan
SPT masa dengan tepat waktu di setiap
bulannya dan masih banyak yang belum
mengerti cara pengisian SPT sesuai
dengan sebagaimana mestinya.
2 Perusahaan beromzet Rp 100
juta hingga Rp 1 M per tahun.
Rp 1.500.000
Rp 2.500.000
Rp 4.500.000-Rp 5.000.000
e-ISSN 2655-9919
79
yang menjawab “tidak”, dan jumlah
Wajib Pajak yang menjawab tidak
sebanyak 55 responden atau dengan
jumlah persentase sebanyak 56%. Dapat
disimpulkan bahwa masih banyak Wajib
Pajak yang belum menyampaikan SPT
tahunan dengan tepat waktu pada setiap
tahunnya.
c. KWP 3
jumlah persentase sebanyak 70%
pembayaran, pelaporan, dan pengisian
yang menjawab “tidak”. Jumlah Wajib
Pajak yang menjawab tidak sebanyak 51
responden atau sama dengan jumlah
persentase sebesar 52%. Dapat terlihat
bahwa seharusnya sanksi atau denda
pajak dapat membuat Wajib Pajak lebih
memperhatikan ketetntuan-ketentuan
pembayarannya, dan sesuai dengan tarif
pajak-nya.
responden yang menjawab “tidak”
persentase berjumlah 61%. bahwa dapat
dikatakan wajib pajak jarang sekali yang
memiliki tunggakan pajak.
diatas, Berikut uraian dari jawaban responden
dapat dilihat berikut ini:
responden atau dengan jumlah presentase
67% yang menjawab “Ya”. Sesuai dengan
pertanyaan yang ada dapat disimpulkan
bahwa Wajib Pajak sudah sadar akan
membayar pajak sesuai tarif pajak yang
sudah ditentukan.
Badan.
banyak responden menjawab “tidak” dengan
jumlah presentasenya sebanyak 76 % atau 74
responden. Data diatas menunjukkan bila
Wajib Pajak merasa takut jika membayar
pajak dengan tarif yang lebih tinggi apabila
melaporkan income sesuai dengan apa
adanya.
menjawab “tidak” dengan jumlah presentase
87%. Dikarenakan Wajib Pajak lebih
mengutamakan dananya untuk kebutuhan
pelunasan hutang perusahaan.
e. PP 5
menjawab “tidak” dengan jumlah presentase
57% atau 56 responden. Pada kenyataannya
memang Wajib Pajak masih banyak yang
tidak tahu cara penyusunan laporan keuangan
yang sesuai dengan akuntansi apabila omset
usahanya kurang atau lebih dari Rp.
4.800.000.000,00.-
hutang pajaknya.
No Tahun
Wajib Pajak
e-ISSN 2655-9919
80
menjawab “tidak” dengan persentase 74%
atau 72 responden. Dapat diartikan bahwa
banyaknya Wajib Pajak yang sudah tepat
waktu dalam membayar pajak.
Efektifitas pelaksanaan Self Assessment
Badan di KPP Pratama Bekasi Barat dapat
dikatakan kurang patuh, hal ini dapat dilihat dari
hasil penelitian yang telah dilakukan melalui
penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Badan
yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat dan
wawancara mendalam kepada beberapa
Berdasarkan hasil penelitian masih banyak
Wajib Pajak Badan yang menganggap bahwa
pelaporan pajak itu tidak terlalu penting untuk
para Wajib Pajak, dikarenakan kesibukan para
Wajib Pajak maka Wajib Pajak telat untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya, masih
bagaimana cara pengisian SPT dengan baik,
benar, dan lengkap, selain itu banyak juga Wajib
Pajak Badan yang tidak mengetahui batas akhir
pembayaran pajak maupun pelaporan dan
penyampaian SPT, dan kepatuhan Wajib Pajak
Badan di KPP Pratama Bekasi Barat juga bisa
dilihat dari jumlah Wajib Pajak Badan wajib SPT
yang setiap tahunnya menurun. Tentunya hal ini
berpengaruh kepada target yang telah ditentukan
oleh KPP Pratama Bekasi Barat dan menurunnya
juga penerimaan pajak di KPP Pratama Bekasi
Barat. Hal ini juga didukung oleh hasil
wawancara yang telah dilakukan penulis kepada
kepala Waskon III, yang menyatakan bahwa
Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama
Bekasi Barat setiap tahunnya meningkat, tetapi
Wajib Pajak yang wajib SPT, dan realisasi
penyampaian SPT oleh Wajib pajak efektifpun
setiap tahunnya menurun, dikarenakan
membayar, dan melaporkan pajaknya, tidak
mengertinya Wajib Pajak Badan dalam pengisian
SPT. Masih banyak juga Wajib Pajak yang tidak
mengetahui kabar terkini tentang pajak sehinnga
masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui
batasan akhir pembayaran, penyampaian dan
pelaporannya. Ada beberapa cara untuk
meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan
cara melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak
guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
terkait pentingnya membayar pajak, lebih
mensosialisasikan tentang tarif pajak yang
berlaku secara terus menerus, memberikan
pelatihan-pelatihan tentang pengisian SPT
penyuluhan yang dilakukan DJP kepada Wajib
Pajak seperti mempermudah Wajib Pajak untuk
menyampaikan SPT melalui E-filling, E-faktur,
E-billing atau bisa menyampaikan langsung ke
bagian pelayanan, dan memberikan sanksi atau
denda pajak kepada Wajib Pajak yang lalai agar
mereka jera.
sebagai berikut :
dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP
Pratama Bekasi Barat bisa dikatakan kurang
efektif dan kurang patuh, hal ini karena
masih banyak Wajib Pajak Badan yang
kurang peduli terhadap pajak. Ditunjukkan
dari jumlah Wajib Pajak Badan efektif yang
setiap tahunnya menurun (tabel I-2), selain
itu juga masih banyak Wajib Pajak Badan
yang tidak mengerti bagaimana cara
pengisian SPT dengan baik, benar, lengkap
dan tidak mengetahui tentang tarif pajak
badan yang berlaku, masih banyak juga
Wajib Pajak Badan yang tidak update
tentang pajak sehingga masih banyak Wajib
Pajak yang tidak mengetahui tentang batas
akhir pembayaran, penyampaian, dan
bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP
Pratama Bekasi Barat menurun. Tentunya
hal ini berpengaruh kepada penerimaan
pajak di KPP Pratama Bekasi Barat.
2. Ada beberapa cara untuk meningkatkan
penerimaan pajak yaitu dengan cara terus
menerus melakukan sosialisasi terhadap
masyarakat terkait pentingnya membayar
e-ISSN 2655-9919
81
Pajak untuk menyampaikan SPT melalui pos
atau bisa menyampaikan langsung ke bagian
pelayanan, dan memberikan sanksi atau
denda pajak kepada Wajib Pajak yang lalai
agar mereka jera.
pembahasan yang dilakukan pada bab
sebelumnya, maka dapat diusulkan untuk Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat
seharusnya lebih mensosialisasikan kepada
disampaikan melalui website pajak.go.id dapat
diperjelas sebagaimana
kewajibannya, guna meningkatkan kesadaran
memberikan pelatihan-pelatihan tentang
dilakukan DJP kepada Wajib Pajak seperti
mempermudah Wajib Pajak untuk
pembayaran melalui E-billing, melakukan
menyampaikan langsung ke bagian pelayanan,
dan memberikan sanksi atau denda kepada Wajib
Pajak yang lalai agar mereka jera.
DAFTAR PUSTAKA
2, Jakarta : PT. Pratama Indomitra
Konsultan
Taxation Pengantar Perpajakan
Indonesia. Edisi 2017
Perpajakan 2, Bandung : PT. Repika
Aditama
: PT. Salemba Empat
Yogyakarta: Andi
Perpajakan Teori dan Peraturan
Diadit Media
2016, Yogyakarta : Andi
Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu
Jakarta : Salemba Empat
Konsep Teori dan Isu, Jakarta :
Kencana
Bandung : Alfabeta
Teguh & Amin, Taxation Pengantar
Perpajakan Indonesia, Jakarta : TaxSys
Edisi 3, Jakarta : PT. Indeks Permata Puri
Media
Cara Perpajakan
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan
Salemba Empat
e-ISSN 2655-9919
82

Documents

ANALISIS PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN …