86877432 Analisa Kasus Bailout General Motors

The Business System : Government, Markets, And International Trade 2012

Analisa Kasus Bailout General Motors, Amerika Serikat

I. Latar Belakang

General Motors juga dikenal dengan GM adalah produsen mobil yang

berpusat di Amerika Serikat. General Motors Group terdiri dari berbagai

merk kendaraan bermotor ternama termasuk Buick, Cadillac, Chevrolet,

Daewoo, GMC, Haolden, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn, Saab

dan Vauxhall. General Motors merupakan produsen kendaraan terbesar di

dunia dari segi penjualan tahunan. Pada tahun 2001, GM menjual 8,5 juta

kendaraan melalui seluruh cabangnya yang penjualan terbesarnya berasal

dari penjualan tipe SUV. Hal ini lah yang membuat GM tetap melakukan

investasi besar-besaran pada tipe SUV, walaupun pesaing pesaing mereka

seperti Toyota dan Honda memilih untuk memasarkan kendaraan bermotor

dengan ukuran yang lebih kecil. Ketika harga minyak dunia naik yang

mengakibatkan harga jual kendaraan ikut naik, sehingga konsumen lebih

memilih untuk membeli kendaraan dengan ukuran lebih kecil yang harganya

lebih murah serta lebih irit bbm. Hal ini mengakibatkan penurunan penjualan

SUV yang signifikan dan ikut diperparah dengan terjadinya badai kathrina

pada tahun 2005 yang mengakibatkan harga minyak solar melonjak naik.

GM mencoba mengatasi hal ini dengan memproduksi kendaraan elektrik

yaitu EV1, namun penjualan EV1 tidak sebagus penjualan SUV yang

memaksa GM menghentikan pembuatan EV1. Di lain pihak kompetitor

mereka (Honda dan Toyota) sukses dengan penjualan kendaraan hybrid.

Semua permasalahan ini terakumulasi den membuat GM mengalami

kerugian mencapai 80 milyar US Dollar pada akhir 2008. Dengan banyak

analis yang memperkirakan GM akan bangkrut, Rick Wagoner selaku CEO

GM mengajukan permohanan bailout pada 2008 melalui TARP yang

diperuntukan bagi instusi finansial swasta yang mengalami kesulitan

finansial.

II. Landasan Teori

1 Business Ethics


1. John Locke

John Locke (1632-1704), seorang filsuf politik asal Inggris, dianggap sebagai

pengembang gagasan bahwa manusia memilki natural right atas kebebasan dan

natural right atas properti pribadi. Locke berpendapat bahwa jika tidak ada

pemerintahan, manusia akan berada dalam state of nature. Dalam state of

nature ini setiap individu memiliki kedudukan politik yang sama dan bebas

dari segala kendala selain law of nature. State of nature juga menjelaskan hal-

hal berikut:

Semua manusia mempunyai kebebasan dan kedudukan yang sama.

Setiap manusia memiliki raga dan tenaga kerjanya sendiri, dan apapun

yang ia campurkan kedalam tenaga kerjanya.

Kenikmatan manusia dalam hidup, kebebasan, dan properti adalah

tidak aman dan tidak terjamin.

Manusia setuju untuk membentuk pemerintahan dengan tujuan

melindungi dan mengamankan hak mereka untuk hidup, kebebasan,

dan properti.

Pandangan Locke tentang hak atas properti pribadi memiliki pengaruh kuat

atas institusi Amerika atas properti sebagaimana tertuang dalam Fifth

Amandement to the U.S. Constitution bahwa pemerintah tidak dapat

memberikan atau membuat hak atas properti pribadi.

2. Adam Smith

Adam smith ( 1723-1790) merupakan fathers of modern economics, adalah

pencetus argumen utilitarian pasar bebas. Menurut Smith ketika seorang individu

di bebaskan untuk memenuhi kebutuhannya dalam pasar yang bebas, maka

individu tersebut pasti akan menuju kesejahteraan umum di tuntun oleh invisible

hand.

2 Business Ethics


Invisible hand merupakan kompetisi pasar. Dalam pasar yang kompetitif untuk

menarik konsumen, produsen tidak hanya akan memberikan apa kebutuhan dari

konsumen, tapi juga akan berupaya untuk memberikan harga termurah bagi

konsumen. Untuk mendapatkan keuntungan, maka produsen akan menekan

biaya-biaya pengeluarannya. Smith juga menyatakan bahwa, jika suatu barang

tidak cukup untuk memenuhikebuathan konsumen, maka harga barang tersebut

akan naik secara otomatis sampai ke titik yg disepakati. Smith menyebut hal ini

sebagai natural price. Dalam teorinya Smith mengatakan bahwa tidak

diperlukannnya campur tangan pihak ketiga atau pemerintah dalam pasar, jika hal

ini terjadi maka akan banyak menimbulkan kerugian-kerugian. Contoh nya dalam

kasus Abbotts, ketika pemerintah Thailand mengintervensi maka proyek

pembuatan obat HIV dari Abbotts tidak berkelanjutan.

Kririk terhadap Adam Smith

Kritik paling umum mengenai pendapat adam smith adalah teory utilitarian

tersebut berdasarkan pada teory-teori yangtdak realistis. Argumen pertama yakni,

mengasumsikan bahwa kekuatan-kekuatan impersonal persediaan dan permintaan

akan mendorong turunnya harga sampai pada tingkat paling rendah karena

penjual sangat banyak dan masing-masing usaha bisnis ukurannya sedemikian

kecil sehingga tidak ada satupun penjual yang mampu mengendalikan harga

sebuah produk, hal ini tidak akan terjadi jika pada satu barang yang di monopoli

oleh suatu perusahaan besar. Perusahaan tersebut akan tetap meminimalkan biaya

tapi tidak menurunkan harga jual. Kedua dari sisi pemanfaatan sumber daya,

Smith mengatakan setiap produsen yang membayar semua sumber daya yang

digunakan untuk meminimasi biaya dan memaksimalkan profit. Tapi pada

kondisi nyata hal ini tidak terjadi, contohnya ketika perusahaan membuang

limbah ke sungai, perusahaan tidak membayar kompensasi dari sumber daya

yang mereka gunakan. Ketiga, analisis Smith salah mengasumsikan bahwa

manusia hanya tertmotivasi oleh keinginan alami untuk mendapatkan

keuntungan.

3 Business Ethics


3. Karl Marx

Karl Marx (1818-1883) merupakan kritikus paling keras dan paling

berpengaruh terhadap sistem property pribadi, pasar bebas, dan

perdagangan bebas. Dalam pandangan Marx, perangkat produksi

(productive property) haruslah bertujuan sosial: dalam artian hasil yang

didapat menjadi milik seluruh pelaku usaha (mulai dari pemilik sampai

dengan pekerja) dan haruslah memenuhi kebutuhan dari semua pihak

dalam perusahaan tanpa adanya eksploitasi para pekerja. Menurut Marx

perangkat produksi seharusnya janganlah menjadi milik pribadi, akan

tetapi setiap orang yang terlibat dalam usaha tersebut haruslah ikut

menikmati hasil yang didapat, sehingga terjadi hubungan yang

bekesinambungan dan saling menguntungkan antar pemilik-pekerja dan

pekerja-sesama pekerja.

4. Utilitarianism, Justice, Rights dan Caring Prespective

Utilitarianisme merupakan semua pandangan yang menyatakan bahwa

tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan keuntungan dan biaya

yang dibebankan pada masyarakat.

4 Business Ethics


Keadilan distributif adalah keadilan yang berkaitan dengan aspek sosial.

Sedangkan keadlian retributif adalah keadilan pada seseorang terhadap

tindakan yang dilakukannya. Keadilan kompensatori berkaitan dengan

pemberian kompensasi pada seseorang atas kerugian yang didapatkannya.

Hak negatif dapat digambarkan dari fakta bahwa hak yang termasuk di

dalamnya dapat didefinisikan sepenuhnya dalam kaitannya dengan kewajiban

orang lain untuk tidak ikut campur dalam aktivitas tertentu dari orang yang

memiliki hak tersebut. Hak positif tidak hanya memberikan kewajiban negatif

namun juga mengimplikasikan bahwa pihak lain memiliki kewajiban positif

pada si pemilik hak untuk memberikan apa yang dia perlukan untuk dengan

bebas mencari kepentingannya.

Caring

III. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Locke, Smith dan Marx terhadap kasus ini ?

2. Jelaskan ideologi yang diterapkan oleh Joseph Stiglitz (dalam surat

pernyataan untuk US Congress yang ditandatangani oleh 100 ekonom),

Bob Corker (Resolusi partai republik terhadap bailout GM), Robert

Higgs dan Michael Winther ?

3. Menurut pandangan Anda, apakah bailout GM harus terjadi? Jelaskan

mengapa dan mengapa tidak. Apakah bailout etis dalam keterkaitannya

dengan utilitarianism, justice, rights dan caring ?

4. Dalam peniliaan Anda, apakah keputusan pemerintah untuk mengambil

61 % kepemilikan GM merupakan keputusan yang baik atau buruk?

Jelaskan menurut teori Locke, Smith dan Marx.

IV. Analisa Masalah

5 Business Ethics


1. Analisa bailout General Motors berdasarkan teori sistem

perekonomian

A. Pandangan Locke

Proses bailout yang terjadi pada General Motors di tahun 2008

terbukti membuat banyak kalangan terhenyak. Sistem perekonomian

Amerika Serikat yang menganut sistem pasar bebas, seolah

mengalami pergeseran ketika General Motors diambil alih

kepemilikannya oleh negara. Hal ini sangat bersebrangan dengan

teori-teori yang dikemukakan oleh John Locke yang memandang

bahwa setiap manusia memiliki hak alami atas hidup, kebebasan, dan

properti. Implikasi teori-teori Locke tergambar jelas pada sistem

pasar bebas bahwa tidak boleh ada campur tangan pemerintah atas

kebebasan setiap individu untuk melakukan pertukaran atas tenaga

kerja dan properti mereka yang dilakukan secara sukarela. Hanya

swasta yang dapat melakukan pertukaran ekonomi dan pemerintah

berada diluar pasar (tidak mempunyai hak untuk melakukan

pertukaran ekonomi). Dalam kasus ini kebijakan bailot jelas

merupakan intervensi pemerintah yang menggunakan dana publik

(wajib pajak) atau disebut dengan TARP untuk menyelamatkan

perusahaan swasta (General Motors).

B. Pandangan Smith

Bailout merupakan bantuan pemerintah terhadap perusahan-perusahan

untuk melunasi kewajiban mereka yang bertujuan untuk

mengantisipasi dampak negatif jika persusahaan tersebut bangkrut.

Bailout sendiri biasanya terjadi pada perusahaan yg bergeral di bidang

financial. Salah satu bailout yang banyak menjadi bahan pembicaraan

adalah bailout pada perusahaan automotive General Motor. Menurut

pandangan Adam Smith ketika seorang individu di bebaskan untuk memenuhi kebutuhannya dalam pasar yang bebas, maka individu tersebut

pasti akan menuju ke sejahteraan umum di tunutun oleh invisible hand

6 Business Ethics


dalam kasus bailot General Motor, seharusnnya pemerintah tidak

turut serta dalam kegiatan perekonomian. Karena seluruh kegiatan

perekonomian diserahkan pada pasar bebas. Jika pemerintah turut

campur dalam kegiatan perekonomian maka akan menimbulkan

kerugian-kerugian dari pada benefit yang dihasilkan.

C. Pandangan Marx

Dalam sudut pandang Marx yang menjunjung tinggi paham

sosialisme, yaitu kesamaan hak antara kaum borjuis (pemilik

perangkat produksi) dengan kaum buruh (pekerja). Ada penegasan

secara tegas bahwa hubungan antara kaum pemilik perangkat

produksi dan kaum pekerja merupakan sebuah hubungan kerja sama

yang saling menguntungkan.

Berbeda dengan paham kapitalis yang terdapat pada kasus ini,

menurut Marx sosialisme bertujuan perubahan bentuk masyarakat

dengan menjadikan perangkat produksi (tanah, peralatan, bangunan,

dsb.) menjadi milik bersama dan pembagian hasil secara merata. Hal

ini dapat menjamin akan mewujudkan keadilan secara keseluruhan.

Dalam hubungannhya dengan kasus bailout GM, pemerintah

bertindak sebagai pemilik perangkat produksi dan GM sebagai

masyarakat pekerja penghasil produksi. Terjadi hubungan timbal

balik yang saling menguntungkan anatara pemerintah dan pihak

GM.

Pemerintah memberi pinjaman dengan pertimbangan hasil penjualan

GM nantinya akan dapat dikembalikan ke pihak pemerintah sebagai

pemberi pinjaman, sedangkan pihak GM sendiri tidaklah bangkrut

dan perusahaan tetap berjalan tanpa ada pihak yang dirugikan.

2. Ideologi para pakar terkait bailout General Motors

7 Business Ethics


Ideologi adalah sebuah sistem keyakinan normatif yang dimiliki para anggota

kelompok sosial tertentu. Michael Winther dalam artikelnya mengomentari

bailoout yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat pada General Motors.

Socialism is characterized and defined by either of two qualities: Government

ownership or control of capital, or forced pooling and redistribution of

wealth. GM adalah produsen kendaraan bermotor yang merupakan bidang

bisnis yang produktif, oleh karena itu kebijakan pemerintah melakukan

bailout terhadap GM merupakan indikasi dari sebuah sistem perekonomian

sosialis yang tentunya berlawanan dengan sistem perekonomian kapitalis

(pasar bebas) yang dianut oleh Amerika Serikat. Joseph Stiglitz

mengemukakan bahwa setiap pelaku bisnis harus berani untuk mengambil

resiko untuk meraih keuntungan serta berani menganggung kerugian.

Menurutnya bailout merupakan bentuk faham sosialis bagi kaum berada,

sehingga bailout terhadap GM yang dilakukan oleh pemerintah tidak lah

tepat, pemerintah seharusnya membiarkan GM mengatasi permasalahan

finansial yang mereka hadapi. Menurut Bob Corker kebijakan bailout yang

dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah peringatan bagi setiap

warga Amerika Serikat yang menganut sistem pasar bebas. Hal ini dapat

berbahaya bagi sistem perekonomian Amerika Serikat, karena dengan

terjadinya bailout mendorong sistem perekonomian Amerika Serikat

selangkah mendekati sistem perekonomian sosialis. Robert Higgs

memandang bahwa kebijakan bailout yang dilakukan pemerintah Amerika

Serikat selain membantu menyelamatkan sekaligus juga mengubah faham

ekonomi Amerika Serikat menjadi sosialis.

3. Ethical issue terkait bailout General Motors

A. Utilitrianism

Berdasarkan prinsip utilitarianism, kebijakan bailout yang dilakukan

oleh Amerika Serikat tidak sesuai dikarenakan biaya yang

dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat tidak sebanding

dengan manfaat ekonomi yang didapatkan oleh pemerintah Amerika

Serikat. Dana yang dikeluarkan sebagian besar berasal dari pajak

yang merupakan salah satu pendapatan negara.

8 Business Ethics


B. Justice

Dilihat dari keadilan distributif, kebijakan bailout yang diakukan

oleh pemerintah terhadap GM tidak sesuai karena pada mulanya

aliran dana untuk bailout (TARP) hanya diperuntukan bagi institusi

finansial swasta, sedangkan GM adalah produsen kendaraan

bermotor. Sehingga kebijakan ini dapat membuka peluang bagi

perusahaan lain (diluar institusi finansial) melakukan hal yang sama

seperti apa yang terjadi pada GM.

C. Rights

Dari prespektif rights, pihak perusahaan (dalam hal ini GM) berhak

mengajukan permintaan bantuan dana dari pihak-pihak yang

berpotensi untuk membantu menyelesaikan masalah finansial yang

mereka hadapi (pemerintah Amerika Serikat).

D. Caring Prespective

Dari caring prespective, kebijakan bailout GM merupakan

kebijakan yang tepat. Dengan membuat GM terhindar dari

kepailitan, membuat semua pihak yang berada dalam lingkup GM

sebagai produsen kendaraan bermotor terbesar di Amerika Serikat

dalam hal ini karyawan dari GM tetap mendapatkan hal yang

seharusnya mereka dapatkan (pekerjaan dan penghasilan).

4. Penilaian terhadap kepemilikan GM oleh pemerintah Amerika

Serikat

Menurut kelompok kami, kepemilikan saham GM sebesar 61% oleh

pemerintah Amerika Serikat adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan

pemerintah seharusnya bertujuan untuk membatu dan mendukung

warganya tanpa ada tujuan untuk mengambil keuntungan dari bailout

tersebut (bertujuan komersil atau mencari keuntungan). Hal ini sesuai

dengan teori John Locke yang mengatakan only a free private

9 Business Ethics


enterprise exchange economy, in which government must leave

individuals free to exchange their labor and their property as they

voluntaruly choose yang berarti hanya pihak swasta (individu) yang

dapat melakukan kegiatan perekonomian dan pemerintah tidak dapat

terlibat di dalam kegiatan perekonomian. Oleh karena itu kepemilikan

pemerintah Amerika Serikat atas GM dapat dikatakan bahwa pemerintah

Amerika Serikat meakukan intervensi pada kegiatan perekonomian dan

dapat berujung pada monopoli yang dilakukan permerintah atas industri

kendaraan bermotor. Hal ini jelas tidak benar dalam sudut pandang

Locke yang menganut sistem pasar bebas.

V. Referensi

10 Business Ethics

Documents

86877432 Analisa Kasus Bailout General Motors