773K-PDT-2008

5/28/2018 773K-PDT-2008

1/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 39 hal.Put.No. 773 K/Pdt/2008

P U T U S A NNo. 773 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara :

PT RODIAL ERON, berkedudukan di Wisma

Aldiron Dirgantara 2nd Floor Suite 200 Jalan

Gatot Subroto Kav. 22 Jakarta Selatan, dalam

hal ini memberi kuasa kepada: SYAHRIR

SIREGAR, SH. Advokat berkantor di Jalan

Jend. Sudirman Kav. 26 Lt. 19, Jakarta

Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terban-

ding;

m e l a w a n

1. Kapolri Jenderal Polisi Drs. SUROJO

BIMANTORO, bertempat tinggal di Jalan

Trunojoyo I No. 3, Jakarta Selatan;

2. PT KARTIKA DIRGANTARA PERKASA,

berkedudukan di Cideng Barat No. 76,

Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan

Turut Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah

menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat

dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemenang sah tender ruislag (tukar

menukar) rumah dinas Polri yang terletak di Jalan Panglima Polim dan

Jalan Dharmawangsa I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sesuai Surat

Keputusan Kapolri No. Skep/38/I/1993 tanggal 14 Januari 1993 (bukti

P-1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

5/28/2018 773K-PDT-2008

2/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



Bahwa sesuai dengan permintaan dari Kapolri pada waktu itu

Jenderal Polisi Drs. Koenarto serta untuk menunjukkan itikad baik dan

kesungguhan Penggugat, maka Penggugat telah melaksanakan

pembayaran uang pesangon kepada 24 Kepala Keluarga (KK) yang

tersebut dibawah ini:1. Ny. Sanusi Jalan Panglima Polim Raya No. 101, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan;

2. Sugiarto Tirtohutomo Jalan Panglima Polim Raya No. 103,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

3. YB. Anna Rosianingsih, SE. Jalan Panglima Polim Raya No. 105,


4. Judi Muharijani Jalan Panglima Polim Raya No. 107, Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan;

5. Drs. Cosmas Hartoyo Jalan Panglima Polim Raya No. 109,


6. Drg. JW. Saras Jalan Panglima Polim Raya No. 111, Kebayoran


7. Drs. H. Siswodoyo Jalan Panglima Polim Raya No. 113, Kebayoran


8. Ny. Sugiati Hadi Rahmat Jalan Panglima Polim Raya No. 115,


9. Diaz P. Moorkesid Jalan Panglima Polim Raya No. 117, KebayoranBaru, Jakarta Selatan;

10.Letkol. Pol. (Purn) R. Soekarno Dewono Jalan Panglima Polim

Raya No. 119, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

11.Ny. Supangat Jalan Panglima Polim Raya No. 121, Kebayoran


12.Ny. R.A. Soedarmiyati Jalan Panglima Polim Raya No. 123,


13.Drs. R. Soekardjono Jalan Dharmawangsa I/2 Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan;

14.Drs. Rahmat Subagio Jalan Dharmawangsa I/4 Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan;

15.Drs. HS. Soehardi Jalan Dharmawangsa I/6 Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan;

16.Drs. Soewardho Jalan Dharmawangsa I/8 Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

5/28/2018 773K-PDT-2008

3/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



17.Drs. Parwedi Jalan Dharmawangsa I/10 Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan;

18.Drs. Soenyoto/Sri Wahyuni Jalan Dharmawangsa I/12 Kebayoran


19.R. Mujito Jalan Dharmawangsa I/14 Kebayoran Baru, JakartaSelatan;

20.Drs. Muala, SH. Jalan Dharmawangsa I/16 Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan;

21.Drs. Somala A. Jalan Dharmawangsa I/18 Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan;

22.Drs. Marsoedi Jalan Dharmawangsa I/20 Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan;

23.Ny. Muslihat Wiradiputra Jalan Dharmawangsa I/22 Kebayoran


24.Ny. R.A. Sri Ariyati Jalan Dharmawangsa I/24 Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan;

Masing-masing a Rp 111.268.125,-/KK (seratus sebelas juta dua ratus

enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah)/KK sehingga

keseluruhannya berjumlah Rp 2.670.435.000,- (dua milyar enam ratus

tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) (bukti P-2 - 26);

Bahwa kemudian status Penggugat sebagai pemenang tender

dan pelaksana ruislag tersebut dikukuhkan dengan:a. Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan No. Skep/

1086/VIII/1997 tanggal 4 Agustus 1997 yang pada intinya berisi

tentang persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan

Dephankam/ABRI cq. Polri di Jalan Panglima Polim Raya dan Jalan

Dharmawangsa I Jakarta dengan tanah, bangunan serta prasarana

penukarnya dari PT Rodial Eron (bukti P-27);

b. Surat Menteri Keuangan No. S-125/MK.03/1996 tanggal 8 Maret

1996 yang pada intinya berisi tentang permohonan tukar menukar

asset Dephankam/ABRI (bukti P-28);

c. Surat Pangab No. B/1313-04/102 Slog tanggal 28 April 1995 perihal

ijin prinsip ruislag tanah dan bangunan asrama Polri di Jakarta

(bukti P-29);

d. Surat Persetujuan Departemen Keuangan No. S.4983/A/54/1096

tanggal 16 Oktober 1996 mengenai persetujuan pelaksanaan tukar

menukar tanah dan bangunan Dephankam ABRI cq. Polri di 5 (lima)

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

5/28/2018 773K-PDT-2008

4/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



lokasi, yang salah satunya adalah tanah dan bangunan di Jalan

Panglima Polim Raya/Jalan Dharmawangsa I, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan (bukti P-30);

e. Surat Keputuan Ditjen Matfasjasa Dephankam No. Skep/09-1/1997

tanggal 29 Januari 1997 tentang Panitia Penaksir Tukar Menukardan Bangunan Dephankam/ABRI cq. Polri di Jalan Panglima Polim

Raya/Jalan Dharmawangsa I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

dengan tanah dan bangunan sarana penukarnya dari PT Rodial

Eron (bukti P-31);

f. Berita Acara Penilaian dan Panaksiran tanggal 13 Februari 1997

tentang Penilaian dan Penaksiran Harga Tanah dan Bangunan

Dephankam/ABRI cq. Polri di Jalan Panglima Polim Raya/Jalan

Dharmawangsa I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan tanah

dan bangunan Dephankam/ABRI cq Polri di Jalan Panglima Polim

Raya/Jalan Dharmawangsa I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

dengan tanah dan bangunan serta sarana penukarnya dari PT

Rodial Eron (bukti P-32);

Bahwa dalam perjalanannya asset pengganti yang sedianya

membangun Pusat Pendidikan Terpadu Polri di Sukabumi diganti

dengan membangun gedung Mabes Polri yang terbakar pada tahun

1996 (P-33) dan Penggugat telah melakukan kewajiban membangun

dari mulai fondasi sampai dengan struktur lantai 3, namun dikarenakanpada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang luar biasa di mana nilai

konversi dollar Amerika terhadap mata uang rupiah sampai mencapai

lebih kurang Rp 15.000,-/1 US$ (bukti P-34), maka menghadapi

keadaan force mejeur tersebut Penggugat memberitahukan kondisi

sulit tersebut kepada Tergugat, namun dikarenakan Mabes Polri oleh

kedua belah pihak setuju dihentikan dan disepakati Mabes Polri

menginginkan bangunan tersebut cepat selesai, maka pembangunan

gedung Mabes Polri oleh kedua pihak setuju dihentikan dan disepakati

Mabes Polri mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Penggugat

dalam rangka membangun fondasi dan struktur tersebut sebesar Rp

3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), sehingga

persoalan hak dan kewajiban mengenai pembangunan gedung Mabes

Polri antara Penggugat dan Mabes Polri dinyatakan selesai oleh kedua

belah pihak, di lain pihak persoalan ruislag rumah dinas tersebut terus

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

5/28/2018 773K-PDT-2008

5/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



dilaksanakan/tidak dibatalkan dengan catatan ada perubahan asset

pengganti;

Bahwa kemudian dalam tenggang waktu tahun Oktober 1998-

Februari 2001 secara terus menerus dilakukan pembicaraan mengenai

tindak lanjut soal ruislag tersebut, yang mana dalam pembicaraantersebut Penggugat tetap menyatakan kesiapan dan kesediaannya

meneruskan pelaksanaan ruislag tersebut dan tetap menunggu

kepastian asset pengganti tetapi tiba-tiba pada tanggal 5 Februari 2001

terbit Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/78/II/2001, tentang

pembatalan skep Kapolri No. Pol.Skep/38/I/1993, tanggal 14 Januari

1993 tentang penunjukan pemenang pelelangan ruislag asset

Menhankam No. Skep/1086/VIII/1997 tanggal 4 Agustus 1997 tentang

persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan Dephankam/ABRI cq.

Polri di Jalan Panglima Polim Raya dan Jalan Dharmawangsa I

Kebayoran Baru Jakarta dengan tanah bangunan serta prasarana

penukarnya dari PT Rodial Eron dan surat Menkeu No. S-125/

MK.03/1996 tanggal 8 Maret 1996, tentang permohonan tukar menukar

asset Dephankam/ABRI (bukti P-36);

Bahwa dengan demikian nyata-nyata Tergugat telah bertindak

sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya, karena

bagaimanapun Surat Keputusan Kapolri tentang hasil tender yang

sudah definitif (pasti) dan Surat Keputusan Menhankam serta SuratMenteri Keuangan yang bersamanya di luar lingkup kewenangan

Kapolri dibatalkan demikian saja oleh Tergugat, kiranya perbuatan

Tergugat tersebut sudah dapat digolongkan sebagai perbuatan

melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata yang

merugikan Penggugat baik materiil, yaitu hilangnya uang pesangon

dan harga tanah yang menurut harga pasar dewasa ini diperhitungkan

Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) maupun immateriil yaitu

berupa hilangnya kesempatan berusaha dan terganggunya nama baik

Penggugat, yang dalam hal ini Penggugat konversi sama dengan

Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

Bahwa walaupun demikian setelah Tergugat mengeluarkan

surat keputusan dimaksud, Penggugat masih terus mencoba

meyakinkan Tergugat agar meninjau kembali surat keputusan yang

bersifat melanggar hukum tersebut (bukti P-37), bahkan setelah usaha-

usaha tersebut tidak dihiraukan, maka sekali lagi Penggugat berusaha

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

5/28/2018 773K-PDT-2008

6/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



mendesak Tergugat untuk meninjau kembali keputusannya tersebut

melalui somasi langsung (bukti P-38), maupun tidak langsung melalui

media masa (bukti P-39) tetapi usaha-usaha inipun nampaknya tidak

dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Tergugat;

Bahwa lebih jauh dari sekedar mengeluarkan surat keputusandimaksud, ternyata Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan

Penggugat, telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu

Turut Tergugat mengerjakan pembangunan rumah kantor (rukan)

Mediteranian Grand Panglima Polim bukan dengan sistim ruislag

padahal dalam pembicaraan dengan Penggugat selama ini Tergugat

menyatakan tanah tersebut akan dipakai sendiri oleh Mabes Polri,

sehingga di dalam hal ini Tergugat telah melakukan kebohongan

dengan cara memberikan informasi yang tidak benar pada Penggugat,

bahkan Turut Tergugat juga telah membongkar pagar seng di tanah

brandgang milik Penggugat tanpa seijin Penggugat;

Bahwa atas dasar kerugian materiil Rp 100.000.000.000,-

(seratus milyar rupiah) tersebut, Penggugat menuntut Tergugat untuk

membayar secara tunai dan sekaligus seluruh kewajiban tersebut

kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini telah

berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia

dan dikhawatirkan Tergugat akan menjual dan atau mengalihkankepemilikan tanah tersebut pada pihak lain untuk melepaskan diri dari

kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat, maka cukup beralasan

apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan

(conservatoir beslag) dan keadaan status a quo atas ruislag tanah

rumah dinas Mabes Polri yang terletak di Jalan Panglima Polim Raya

dan Jalan Dharmawangsa I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang

saat ini sedang dibangun Rukan Mediterania Grand Panglima Polim;

Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan secara efektif maka

Penggugat mohon agar Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung

renteng dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap

keterlambatan memenuhi isi putusan ini;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti otentik

yang kebenarannya tidak diragukan lagi, maka Penggugat mohon

putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

5/28/2018 773K-PDT-2008

7/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar

bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu

meletakkan sita jaminan atas ruislag tanah Tergugat dan selanjutnyamenuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan

putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan sah demi hukum Skep Kapolri No. Skep/38/I/1993,

Skep Menhankam No. Skep/1086/VIII/1997 surat Menkeu No. S-

125/MK.03/1996 dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai

pemenang tender yang berhak atas tanah tersebut;

3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan

perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sebagaimana

dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata dan menyatakan batal demi

hukum Skep Kapolri No. Skep/78/II/2001 tanggal 5 Februari 2001;

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng

membayar seluruh kerugian materiil kepada Penggugat sebesar

Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan kerugian

immateriil sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar

rupiah) secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejakputusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van

gewjsde);

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa

(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

rupiah), setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

6. Meletakkan sita jaminan dan keadaan status a quo terhadap:

Tanah bekas rumah dinas Mabes Polri yang terletak di Jalan

Panglima Polim Raya dan Jalan Dharmawangsa I, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan

dan keadaan status quo tersebut;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

walaupun ada upaya bantahan, banding, kasasi maupun upaya

hukum lainnya (uitvoerbbar bij voorraad);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

5/28/2018 773K-PDT-2008

8/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat

mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-

dalil sebagai berikut:Dalam Eksepsi:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan

mengadili perkara ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARAI

PENGADILAN MILITER TINGGI (ABSOLUT KOMPETENSI).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam

bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata

dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat

maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata

Usaha Negara "

Sedangkan ketentuan Pasal 265 UU No. 31 tahun 1997 tentang

Peradllan Militer menyebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggiyang berwenang yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata

Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan dinyatakan batal

atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi

dan/atau rehabilitasi";

Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam surat

gugatannya adalah jelas mengenai Surat Keputusan Kapolri

No. Pol.: Skep/78/II/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 dan Surat

Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/38/I/1993 yang merupakan Surat

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha

Militer. Segala tindakan hukum tentang penerbitan, pencabutan dan

pembatalan Surat Keputusan Pejabat TUN sebagaimana yang

dimohonkan oleh para Penggugat sebagai badan hukum perdata

dalam Petitumnya adalah merupakan objek sengketa Pengadilan

Tata Usaha Negara/Tata Usaha Militer yang penyelesaiannya

melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bagi Masyarakat Umum

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

5/28/2018 773K-PDT-2008

9/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



(Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) atau melalui Pengadilan Militer

Tlnggi bagi keputusan pejabat yang dipersamakan atau berstatus

Militer, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997

tentang Peradilan Militer yang juga mengatur Hukum Acara Tata

Usaha Militer, mengingat surat keputusan yang merupakan obyeksengketa dikeluarkan oleh Tergugat sebelum adanya Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

B. MASALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH.

1) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : MA/Pmb/0159/77 tanggal 21 Pebruari 1977

yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi,

Pengadilan Negeri dan Hakim di seluruh Indonesia, memberikan

petunjuk :

"Bahwa kebijakan penguasa tidak termasuk Kompetensi

Pengadilan untuk menilai. Surat Edaran Mahkamah Agung

tersebut juga dipertegas dengan pendapat dari EX TUADA

ULDATUN bapak Indroharto (AIm) tanggal 14 Maret 1983. dalam

tulisannya membahas soal "Perbuatan Melawan Hukum yang

dilakukan oleh Penguasa" dijelaskan bahwa dalam doktrin sudah

ada kebulatan pendapat bahwa hakim tidak dibenarkan

melakukan penilaian terhadap perbuatan penguasa, termasukdibidang kebijaksanaan di mana di dalamnya termasuk DOEL

MATIGHEID dari suatu perbuatan pemerintah.

2) Bahwa tindakan faktual pejabat pemerintah tersebut didasarkan

kepada kewenangan Diskresioner (Freic Ermessen) atau

kebijakan berdasarkan BELEIDS REGELS, merupakan ruang

lingkup kewenangan bebas yang ada di tangan pemerintah,

kewenangan mana tidak dapat dinilai/tidak tunduk dalam

kewenangan mengadili, badan peradilan.

3) Karena itu tindakan-tindakan Tergugat tersebut tidak termasuk

dalam pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang murni terletak dalam

Hukum Perdata.

C.TENTANG KEDUDUKAN PASAL 1365 KUH PERDATA.

a. Bahwa kedudukan Pasal 1365 KUHPerdata terletak pada buku

ke III Titel pertama dalam persoalan "Verbintenis (perikatan)

yang lahir dari undang-undang". Pasal 1365 KUHPerdata

tersebut dalam lingkungan ketentuan "Verbintenis" yang lahir

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

5/28/2018 773K-PDT-2008

10/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



atas kekuasaan undang-undang termasuk Verbintenis yang

timbul dari ketentuan undang-undang sebagai kelanjutan atau

akibat dari perbuatan orang.

Perbuatan orang tersebut adalah perbuatan yang menimbulkan

Verbintenis (perikatan) yang lahir dari undang-undang

sebagaimana dimaksud dalam Burgelijk Wetboek. Demikian

pendapat Prof. Dr. Mr. Moh. Kosnoe dalam Varia Peradilan

Majalah Hukum tahun VI No : 61 Oktober 1990 haI 144-150.

b. Dengan demikian perbuatan melawan hukum yang didasarkan

kepada Pasal 1365 KUHPerdata adalah akibat dari adanya

Verbintenis/perikatan.

c. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dikemukakan

Penggugat dalam gugatannya mengartikannya terlalu berlebihan

karena sebenarnya tidak adanya verbintenis/perikatan antara

Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk perjanjian.

Bahwa maksud dari perbuatan melawan hukum berdasarkanPasal 1365 KUH Perdata tersebut hanya sebatas dalam lingkup

Verbintenis sebagaimana dimaksud dalam buku III KUHPerdata

tentang Perikatan baik yang timbul dari persetujuan ataupun

yang timbul dari undang-undang.

d. Putusan Mahkamah Agung No. 842.K/Pdt/1986 tanggal 23

Desember 1987 yang menurut catatan Prof. Z. Asikin

Kusumaatmadja dalam buku beberapa yurisprudensi perdata

terbitan Mahkamah Agung tahun 1991 pada halaman 48

dinyatakan :

"Perlu diperhatikan pula perbuatan melawan hukum (Pasal 1365

BW). Sesuai dengan pendapat sebagian penulis/yurisprudensi

ada dua pasal yang dapat dijadikan pedoman" :

- Pasal 1247 BW .. membayar biaya kerugian dan bunga yang

dapat diduga atau tidak diduga pada waktu perjanjian terjadi.

- Pasal 1248 BW .. membayar biaya kerugian dan bunga

hanya merupakan akibat yang langsung dan segera dan tidak

terlaksananya perjanjian dengan catatan bahwa bunga dalam

hal perbuatan melawan hukum tidak diperhitungkan.

- Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan

bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan

hukum.

Dari penjelasan tersebut jelas disebutkan dasar hukum untuk

dapat dikabulkan suatu tuntutan ganti rugi, sebagai akibat

langsung tidak terlaksananya suatu perjanjian atau hubungan

hukum yang menimbulkan wanprestasi bila tidak dilaksanakan-

nya perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa keberlakuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

5/28/2018 773K-PDT-2008

11/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



boleh diartikan secara berlebihan dengan dalih menuntut suatu

ganti rugi. Berdasarkan praktek peradilan sebagaimana termuat

dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI maka sudah

sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan

Penggugat ditolak atau tidak diterima. Apalagi menggunakan

dalih Penerbitan Surat Keputusan Tergugat sebagai suatu

perbuatan melawan hukum.

D. GUGATAN KABUR.

a. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan unsur-unsur yang harus

dipenuhi oleh seorang/Badan Hukum yang dapat dikualifisir telah

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur

dalam pasat 1365 KUHPerdata.

Pasal tersebut mengharuskan adanya empat unsur yang harus ,

dipenuhi yaitu harus adanya perbuatan, melanggar, kesalahan

dan kerugian. Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan

secara rinci dalam dalil-dalil gugatannya tentang perbuatan yangtelah dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu perbuatan

melawan hukum atau tidak. Apakah sudah terbukti adanya suatu

penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang

yang ditakutkan Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut

dapat dikualifisir melawan hukum.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21

Agustus 1974 Nomor: 565 K/Sip/1973 maka objek sengketa yang

tidak jelas dalil-dalil gugatannya harus dinyatakan tidak dapat

diterima.

b. Bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten dan tumpang tindih,

Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang siapa yang

digugat. Hal tersebut tertihat dalam gugatannya, Penggugat

sendiri tampak bingung untuk membedakan kapasitas Tergugat

selaku Pejabat/Institusi maupun kapasitas Tergugat selaku

pribadi. Tergugat mensomir Penggugat untuk tebih dutu

menentukan siapa Tergugatnya sebagaimana dimaksud dalam

surat gugatannya, "yang digugat KAPOLRI atau Jenderal Polisi

Drs. S BIMANTORO ?". Hal tersebut sudah merupakan petunjuk

bagi Majelis Hakim untuk menentukan bahwa gugatan

Penggugat adalah kabur.

c. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang

ada di antara para Tergugat berdasarkan yurisprudensi putusan

Mahkamah Agung Nomor: 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juli 1979

menyatakan bahwa : "Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang

Tergugat yang di antara Tergugat-Tergugat tidak ada hubungan

hukumnya tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi

masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri".

d. Bahwa kerugian yang dituntut oleh Penggugat tidak terperinci.

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

5/28/2018 773K-PDT-2008

12/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



uraian kerugian tanpa adanya perincian secara jelas dalam

perkara perdata dianggap kabur sebagaimana yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor:

1) No. 492/K/Sip/1970 tanggal 21 September 1970.

2) No. 616/K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975.

3) No. 1186/K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1976.

Untuk memperkuat alasan Tergugat. disampaikan beberapa

yurisprudensi yang berkaitan dengan suatu tuntutan ganti rugi

yang tidak dapat diterima :

1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 939 K/Sip/1973 yang

menyatakan: "tuntutan ganti rugi sebesar Rp 15.000,- (lima

belas ribu rupiah) sebagai pengeluaran ongkos-ongkos

karena tidak disertai rincian bukti-bukti yang jelas, maka

gugatan yang bersangkutan harus ditolak".

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550.K/Sip/1979 tanggal

3 September 1980 menyatakan : "Petitum tentang ganti rugidinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan

perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.

3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/Sip/1983

mengatakan : "Karena gugatan ganti rugi tidak terperinci, lagi

pula belum diperiksa oleh Judex Factie, gugatan ganti rugi

tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Hal-hal tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah

Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492

K/Sip/1970, berpendapat bahwa gugatan yang tidak sempurna,

tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima.

E. GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat juga menuntut dalam

petitumnya untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan Menhankam

No. Skep/1086/VIII/1997 dan Surat Menteri Keuangan No. S-

125/MK.03/1996 dinyatakan sah demi hukum. Oleh karena itu

Menhankam dan Menteri Keuangan RI harus turut serta didudukan

sebagai TERGUGAT.

Dari uraian seluruh eksepsi sebagaimana tersebut di atas, cukup

beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat

seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat

tidak dapat diterima.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR Jo. 136 HIR, karena

Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di

atas, terdapat hal-hal yang berhubungan dengan masalah tidak

berwenangnya Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini (Kompetensi Absolut), maka seharusnya jawaban mengenai

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

5/28/2018 773K-PDT-2008

13/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



pokok perkara akan Tergugat disampaikan setelah adanya putusan

sela mengenai Eksepsi Absolut tersebut;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa semua yang Penggugat Rekonvensi uraikan dalam bagian

konvensi di atas, mohon dipertimbangkan pula sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari dalil-dalil gugatan rekonvensi.

2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat memenuhi

ketentuan Surat Keputusan Menhankam Nomor: Skep/1086/

VIll/1997, tanggal 4 Agustus 1997 dan tidak melaksanakan

pembangunan gedung Mabes Polri 5 lantai adalah Perbuatan

Melawan Hukum (Wanprestasi). Sehingga menimbulkan kerugian

baik secara materiil, selain dari pada itu perbuatan Tergugat

Rekonvensi bertentangan dengan kehormatan dan nama baik

Penggugat Rekonvensi apalagi dengan dilakukannya somasi olehTergugat Rekonvensi melalui Surat Kabar umum dan tidak

ditujukan langsung kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana

asas hukum perdata yang bersifat privat/pribadi.

3. Berdasarkan hal tersebut di atas sudah tepat dan jelas semua

unsur-unsur untuk dapat dikatakan Tergugat Rekonvensi telah

melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam

Pasal1365 KUHPerdata.

4. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi telah

menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi balk

secara Materiil maupun Immateriil sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil yaitu :

Tidak terlaksananya pembangunan Gedung Mabes Polri

menimbulkan kerugian sebesar Rp. 58.165.030.000,- dengan

perincian sebagai berlkut :

Biaya penggantian/talangan Rp 3.545.853.313,-

Biaya Perencanaan Rp 1.279.584.077,-

Biaya Pelaksanaan Fisik Rp 48.903.427.885,-

Biaya Menejemen kontruksi Rp 1.084.796.052,-

Biaya Konsultan Rp 70.000.000,-

Biaya Tambahan kontruksi Rp 3.181.359.500,-

Jumlah Rp 58.165.030.827,-(dibulatkan lima puluh delapan milyard seratus enam puluh lima

juta tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

b. Kerugian Immateriil yaitu :

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

5/28/2018 773K-PDT-2008

14/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



Tidak adanya kepastian penyelesaian kelanjutan ruislag serta

terbengkalainya bagunan Mabes Polri selama 3 tahun,

Penggugat Rekonvensi menderita kerugian Immateriil tidak lebih

rendah dari Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).

5. Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak ilusoir nantinya,dikarenakan adanya kekhawatiran yang didasarkan sangkaan yang

beralasan sebagai jaminan agar Tergugat Rekonvensi memenuhi

segala putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini

berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir

beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi berupa

barang bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Wisma

Aldiron Dirgantara Lt. II, ruang 200 JI. Jenderal Gatot Subroto Kav.

72 Jakarta.

6. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai ganti rugi

berdasarkan bukti-bukti yang sah, yang berdasarkan Pasal 180 HIR

putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada

bantahan, banding, kasasi ataupun perlawanan.

7. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mau melaksanakan putusan

perkara ini nantinya mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum

membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp

1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, setiap ia lalaimemenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai

dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat

Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai

berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk

seluruhnya.

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan

melawan hukum.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi

materiil sejumlah Rp. Rp 58.165.030.000,- (lima puluh delapan

milyard seratus enam pluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) dan ganti

rugi immaterial sejumlah Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyard.

rupiah) segera setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

5/28/2018 773K-PDT-2008

15/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



tetap.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan

milik Tergugat Rekonvensi berupa barang bergerak maupun tidak

bergerak, yang terletak di Wisma Aldiron Dirgantara Lt. II, ruang

200 JI. Jenderal Gatot Subroto Kav. 72 Jakarta.5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terleblh dahulu

meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun perlawanan.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa

(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

rupiah) setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini

terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat

mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-

dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dan keras atas

seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, apalagi secara fakta hukum,

gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah tanpa

didasarkan suatu alasan hukum yang sah.

2. Bahwa sebagai bukti gugatan Penggugat diajukan tanpa berdasaralasan hukum yang sah, terbukti sebagai berikut :

a. Tentang KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa mohon diperhatikan terlebih dahulu oleh Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan, di mana secara fakta Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan

memutus perkara ini, mengingat hal-hal sebagaimana yang

terurai di bawah ini.

2. Bahwa Obyek gugatan Penggugat adalah mengenai Surat

Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol.

Skep/78/II/200I tentang Pembatalan Surat Keputusan Tukar

Menukar Tanah dan Bangunan Polri di Jalan Panglima Polim

Raya dan Dharmawangsa I Jakarta, dengan Tanah dan

Bangunan Serta Prasarana Penukarnya dari PT Rodial Eron,

tanggal 05 Februari 2001.

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

5/28/2018 773K-PDT-2008

16/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



3. Bahwa sesuai ketentuan Keputusan Presiden Republik

Indonesia No. 89 Tahun 2000, Kepolisian Republik Indonesia

adalah merupakan Lembaga Pemerintahan/Badan Tata

Usaha Negara.

4. Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan yang diterbitkanoleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol.Skep/

78/II/2001 tanggal 05 Februari 2001 tersebut di atas, secara

fakta merupakan Produk Administratif yang bersifat konkret,

individual dan final.

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 50 jo. pasal 53 ayat 1

Undang- Undang No. 05 Tahun 1986, apabila ada badan

hukum atau perorangan yang dirugikan akibat Surat

Keputusan yang diterbitkan oleh Badan Tata Usaha Negara,

maka hal ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan

Tata Usaha Negara.

6. Bahwa mengingat untuk Pembatalan suatu Surat Keputusan

Tata Usaha Negara adalah merupakan wewenang Peradilan

Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara

ini.

b. Tentang KURANG PIHAK :

1. Bahwa selain hal tersebut di atas, secara fakta hukum pulagugatan Penggugat Kurang Para Pihak yang berperkara, di

mana Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Keuangan

Republik Indonesia tidak ikut dijadikan para pihak yang

bersengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa adapun Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri

Keuangan, harus di ikutkan sebagai pihak dalam perkara ini,

mengingat hal ini .berkaitan dengan petitum yang dimohon-

kan oleh Penggugat dan yang berkompeten terhadap

penunjukan pemenang tender pada saat itu.

3. Bahwa lebih lanjut apabila gugatan diajukan terhadap Turut

Tergugat, karena adanya hubungan sewa menyewa antara

Turut Tergugat dengan MABES POLRI, maka dalam hal ini

jelas pula para pihaknya tidak lengkap karena sebagai

Penyewa yang berdiri diatas tanah Polri tersebut, terdapat

banyak penyewa yang lebih dari 10 (sepuluh) subyek hukum,

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

5/28/2018 773K-PDT-2008

17/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



karenanya dalam perkara ini gugatan yang diajukan oleh

Penggugat kurang lengkap terhadap pihak-pihak yang

digugat.

c. Tentang TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM :

l. Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat samasekali TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM.

2. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dengan Turut

Tergugat tidak ada hubungan hukum, maka secara fakta

gugatan Penggugat yang mengikut sertakan Turut Tergugat

dalam perkara ini telah terjadi kekeliruan, tegasnya

Penggugat Keliru mengajukan gugatan terhadap Turut

Tergugat (error in persona).

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara nyata

gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum

untuk mengajukan suatu gugatan, tegasnya syarat formil dari

suatu gugatan perdata tidak dipenuhi bahkan secara fakta

gugatan Penggugat adalah KURANG PARA PIHAK dan

KELIRU, maka wajar demi tertibnya Hukum Acara dan

berdasarkan azas peradilan cepat, ringan dan biaya murah,

atas gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI :Gugatan Rekonvensi dari Turut Tergugat Konvensi:

Turut Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi ini mohon disebut

sebagai Penggugat II Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan

Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang untuk selanjutnya

disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dengan alasan-alasan sebagai

berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon dianggap atas segala apa

yang telah diuraikan tersebut di atas dalam eksepsi dan dalam

konpensi, mohon dianggap, tercatat ulang dalam gugatan

Rekonvensi ini dan merupakan bagian dari dalil-dalil Penggugat II

Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi ini.

2. Bahwa berdasar fakta hukum yang ada, secara nyata Penggugat II

Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai

hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat Rekonvensi,

dengan demikian terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

5/28/2018 773K-PDT-2008

18/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



yang dilakukan Penggugat II Rekonvensi terhadap Tergugat

Rekonvensi.

3. Bahwa selain hal tersebut di atas, secara fakta pula terbukti

Penggugat II Rekonvensi adalah seorang penyewa yang beritikat

baik yang harus diberikan perlindungan hukum kepadanya, di manaatas perjanjian sewa menyewa yang terjadi antara Penggugat II

Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi dibuat secara sah menurut

hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

4. Bahwa karenanya dasar/alasan hukum Tergugat Rekonvensi

mengajukan gugatannya dalam konvensi, jelas-jelas tidak didukung

oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang diharuskan oleh

undang-undang dan gugatan konpensi tersebut hanyalah semata-

mata adalah sekedar untuk mempermalukan dan mencemarkan

nama baik Penggugat II Rekonvensi dan menghambat

pembangunan atas obyek sengketa, yang mana jelas-jelas

perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (onrechmatige daad).

5. Bahwa untuk hal mana secara fakta, Tergugat Rekonvensi telah

membuat Pengumuman/Somasi secara tidak benar pula di harian

Kompas tanggal 16 Oktober 2001 dan beberapa harian lainnya, di

mana akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak

Penggugat II Rekonvensi sebagai seorang Pengusaha telahkehilangan banyak relasi.

6. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi

secara tidak benar, telah dilontarkan pula secara tertulis

dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

pemeriksaannya secara terbuka untuk umum, hal mana berakibat

Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil maupun

inmateriil yang sangat besar sekali.

7. Bahwa karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 206 K/Sip/1955 tanggal 19 Januari 1957 Penggugat II

Rekonvensi berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat

Rekonvensi yang dengan sengaja ingin merugikan Penggugat II

Rekonvensi.

8. Bahwa kerugian materiil dan inmateriil yang diderita oleh Penggugat

II Rekonvensi, antara lain dapat terperinci, sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

5/28/2018 773K-PDT-2008

19/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



- Bahwa atas 2 (dua) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa

tersebut, secara fakta telah terbukti untuk dimanfaatkan oleh

Penggugat II Rekonvensi sebagai pertokoan, sesuai dengan

tujuan perjanjian sewa menyewa.

- Bahwa pada saat akan dilakukan pembangunan di atas tanahtersebut, .Tergugat Rekonvensi dengan sewenang-wenang dan

tanpa alas hak yang sah, telah mendirikan tiang pemancangan

tanpa seijin baik dari Tergugat Konvensi maupun Penggugat II

Rekonvensi.

- Bahwa selain hal tersebut, Tergugat Rekonvensi telah pula

melakukan pemberitaan secara tidak benar dibeberapa mass

media dan melakukan somasi pada harian Kompas tanggal 16

Oktober 2001, yang isi somasi Tergugat Rekonvensi tersebut

merupakan pemutar balikan fakta, sehingga berakibat calon

penyewa Penggugat II Rekonvensi membatalkan kontrak kerja

samanya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut di

atas, hal mana sangat berakibat kerugian materiil bagi

Penggugat II Rekonvensi yang sangat besar sekali, mengingat

apabila di atas tanah tersebut di sewa secara penuh oleh pihak

ketiga, maka Penggugat II Rekonvensi secara pasti mendapat

keuntungan tidak kurang dari sebesar Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyard rupiah).

KERUGIAN IMMATERIlL :

- Bahwa akibat pemberitaan yang tidak benar oleh Tergugat

Rekonvensi di beberapa mass media, sehingga berakibat

Penggugat II Rekonvensi kehilangan kepercayaan baik dari para

relasi dagang dan lain-lainnya, dan atas hal ini sangat

merugikan Penggugat II Rekonvensi yang tidak dapat dinilai

dengan uang, dan secara pasti Penggugat II Rekonvensi

menderita kerugian apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari

Rp 100.000.000.000,- (seratus milyard rupiah).

- Bahwa atas seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat II

Rekonvensi tersebut di atas, adalah wajar dan seharusnya di

bayar oleh Tergugat Rekonvensi selambat-lambatnya 8

(delapan) hari sejak putusan ini diucapkan dan harus dibayar

pula secara tunai dan sekaligus, mengingat sesuai dengan

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

5/28/2018 773K-PDT-2008

20/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



ketentuan undang-undang, barang siapa yang merugikan orang

lain wajib mengganti kerugian tersebut, yang dalam hal ini

adalah Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa untuk terjaminnya pembayaran ganti kerugian yang

diderita oleh Penggugat II Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka beralasan menurut Hukum Penggugat II Rekonvensi

mohon diletakkan sita jaminan terlebih dahulu, terhadap :

seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi baik barang

tetap maupun barang bergerak yang terletak di Wisma Aldiron

Dirgantara Lt. lI, Ruang 200, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.

72, Jakarta, maupun atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi

lainnya yang akan ditunjuk kemudian.

- Bahwa selain hal tersebut, adalah wajar pula untuk menghukum

pihak Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa

sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya

atas keterlambatan melaksanakan putus dalam perkara ini, agar

Penggugat II Rekonvensi tidak dirugikan lebih jauh lagi.

- Bahwa oleh karena gugatan balik yang diajukan Penggugat II

Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang sah dan otentik,

maka sudah selayaknya apabila Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata ini

berkenan kiranya memberikan putusan yang dapat dijalankanterlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding

maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat

Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat

Konvensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan

perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan

dalam perkara rekonpensi ini.

4. Menyatakan batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya

menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang

met:lgikat dan berlaku, atas surat-surat sebagai berikut :

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

5/28/2018 773K-PDT-2008

21/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



a. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.Skep/38/I/1993 tanggal 14

Januari 1993, tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan

Terbatas Ruislag Asset Polri Jalan Panglima Polim Raya/Jalan

Dharmawangsa I. Kebayoran Baru Jakarta,

b. Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan No. Skep/1086/VIII/1997 tanggal 04 Agustus 1997, tentang Tukar Menukar

Tanah dan Bangunan Dephankam/ABRI Cq. Polri di Jalan

Panglima Polim Raya dan Jalan Dharmawangsa I Jakarta dengan

Tanah, Bangunan Serta Prasarana Penukarnya dari PT Rodial

Eron,

c. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-125/

MK.03/1996,

5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

dan berlaku, atas surat-surat sebagai berikut :

a. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Polri Jalan Panglima

Polim Raya dan Jalan Dharmawangsa I, Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan, tanggal 29 Mei 2001,

b. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No.Pol.Sprin/ 1182/V/2001 tanggal 28 Mei 2001,

c. Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.

Pol.Skep/989N/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Sewa

Menyewa Tanah Aset Polri Jalan Panglima Polim Raya dan JalanDharmawangsa I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan PT

Kartika Dirgantara Perkasa,

d. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana

suratnya No. S-2003a/A/2001 tanggal 21 Mei 2001, perihal :

Pemanfaatan Tanah Kosong Milik Polri Dengan Cara Sewa

Menyewa,

e. Berita Acara tentang Penilaian dan Penaksiran Terhadap Tarif

Sewa Serta Jangka Waktu Penyewaan Atas Tanah Aset Polri

Jalan Panglima Polim Raya dan Dharmawangsa I Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan, dalam Rangka Sewa Menyewa dengan PT

Kartika Dirgantara Perkasa, tanggal 28 Maret 2001,

f. Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia

No. Pol.Skep/78/II/2001 tanggal 05 Februari 2001 tentang

Pembatalan Surat Keputusan Tukar Menukar Tanah dan

Bangunan Polri di Jalan Panglima Polim Raya dan

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

5/28/2018 773K-PDT-2008

22/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



Dharmawangsa I Jakarta Dengan Tanah dan Bangunan Serta

Prasarana Penukarnya dari PT Rodial Eron,

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada

Penggugat II Rekonvensi, untuk kerugian Materiil sebesar Rp

10.000.000.000,- (sepuluh milyard rupiah) dan kerugian Inmateriilsebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyard rupiah), yang

kesemuanya baru dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat

Rekonvensi, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan ini

diucapkan.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp l00.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk

setiap harinya, atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam

perkara ini.

8. Menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan

terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi

(uitvoerbar bij voorraad).

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk

membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU:

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 540/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 20 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah demi hukum Skep Kapolri No. Skep/38/I/1993,

Skep Menhankam No. Skep/1086/VIII/1997 surat Menkeu No. S-

125/MK.03/1996 dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai

pemenang tender yang berhak atas tanah tersebut;

3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan

perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sebagaimana

dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata dan menyatakan batal demi

hukum Skep Kapolri No. Skep/78/II/2001 tanggal 5 Februari 2001;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

5/28/2018 773K-PDT-2008

23/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng

membayar seluruh kerugian materiil kepada Penggugat sebesar

Rp 8.926.433.294,- (delapan milyar sembilan ratus dua puluh enam

juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat

rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,- (duamilyar rupiah) secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh)

hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi/para

Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga putusan ini

diucapkan dianggarkan sebesar Rp 309.000,- (tiga ratus sembilan

rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan

Tergugat dan Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 373/

Pdt/2002/PT.DKI. tanggal 3 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan

Pembanding II semula Tergugat dan Turut Tergugat;- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal

20 Juni 2006 No. 540/Pdt.G/2001/PN.JAK.SEL. yang dimohon

banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar

Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat

Konvensi/Pembanding I dan Pembanding II untuk sebagian;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

5/28/2018 773K-PDT-2008

24/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

surat-surat sebagai berikut:

- Surat perjanjian sewa menyewa tanah milik Polri Jl. Panglima

Polim Raya dan Jl. Dharmawangsa I Kebayoran Baru Jakarta

Selatan tanggal 29 Mei 2001 (PB-1);- Surat Keputusan Kepolisian Negara RI No.Pol.Skep/989/V/2001

tanggal 25 Mei 2001 tentang sewa menyewa tanah aset Polri Jl

Panglima Polim Raya dan Jl. Dharmawangsa I Kebayoran Baru

Jakarta Selatan dengan PT KARTIKA DIRGANTARA PERKASA

(PB-7);

- Surat Departemen Keuangan RI sebagaimana suratnya No.S-

2003a/A/2001 tanggal 21 Mei 2001 perihal: Kemanfaatan tanah

kosong milik Polri dengan cara sewa menyewa (PB-6);

- Berita Acara tentang Penilaian dan Penaksiran terhadap tarif

sewa serta jangka waktu penyewaan atas tanah aset Polri Jl.

Panglima Polim Raya dan Jl. Dharmawangsa I Kebayoran Baru

Jakarta Selatan dalam rangka sewa menyewa dengan PT

KARTIKA DIRGANTARA PERKASA (PB-5);

- Surat Keputusan Kepolisian Negara RI No. Pol.Skep/78/II/ 2001

tanggal 5 Februari 2001 tentang Pembatalan surat keputusan

tukar menukar tanah dan bangunan Polri Jl. Panglima Polim

Raya dan Jl. Dharmawangsa I Kebayoran Baru Jakarta Selatandengan tanah dan bangunan serta prasarana penukaran dari PT

Rodial Eron;

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat

Konvensi/para Pembanding untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding

untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-

kan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 07 Desember 2007

kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan

perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7

Desember 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

tanggal 7 Desember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan

kasasi No. 540/Pdt.G/2001/PN.JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

5/28/2018 773K-PDT-2008

25/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 7

Desember 2007;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat, Turut Tergugat/para

Pembanding yang pada tanggal 14 Desember 2007 dan tanggal 28

Desember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dariPenggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima

di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28

Desember 2007 dan 8 Januari 2008;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi

tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan

oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut

pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan

pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan judex facti seluruhnya,

oleh karena judex fati telah salah menerapkan hukum atau peraturan

yang berlaku (misjudge) dan lalai dalam cara-cara mengadili menurut

syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan

(negligent);I. Dalam Konvensi:

- Bahwa bukan bermaksud untuk mengulang, pada pokoknya,

gugatan konvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap

Termohon Kasasi dalam gugatannya adalah perbuatan melawan

hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi (vide Pasal

1365 KUHPerdata) atas penerbitan Surat Keputusan Kapolri

No. Pol.Skep/78/II/2001 tanggal 05 Februari 2001 (vide bukti P-

XXIV dan T-6) yang telah sewenang-wenang membatalkan Surat

Keputusan Menhankam No. Skep/1086/VIII/1997 tanggal 04

Agustus 1997 (bukan membatalkan Surat Keputusan Kapolri Skep

Kapolri No. Pol.Skep/38/I/1993 tanggal 14 Januari 1993 vide bukti

P-1 dan Surat Menkeu No. S-125/MK/03/1996 tanggal 08 Maret

1996). Bahwa Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/78/II/2001

diterbitkan pada tanggal 05 Februari 2001 untuk membatalkan

Surat Keputusan Menhankam No. Skep/1086/VIII/1997, padahal

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

5/28/2018 773K-PDT-2008

26/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



kewenangannya tersebut tidak ada, yaitu membatalkan surat

keputusan yang dikeluarkan oleh Instansi/pejabat yang lebih tinggi

kedudukan dari padanya berdasarkan hirarki kedudukan Kapolri

adalah setingkat di bawah kedudukan dari pada Departemen

Pertahanan dan Keamanan ic. Menteri Pertahanan dan Keamanan;Serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut

Termohon Kasasi yang telah membongkar pagar seng dan

menguasai tanah branggang milik Pemohon Kasasi di atas lahan

tanah yang sudah dikelola Pemohon Kasasi dalam rangka proses

ruislag tanah dengan pihak Polri. Bahwa di dalam proses

persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

pihak Turut Termohon Kasasi yang dahulu adalah pihak Turut

Tergugat sama sekali tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

menyampaikan bukti-bukti dalam membantah gugatan Penggugat/

Pemohon Kasasi, namun kemudian tiba-tiba pada pemeriksaan

judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengajukan bukti-bukti

tentang sewa menyewa bidang tanah sengketa a quo (vide bukti

PB-1), sehingga terlihat indikasi Turut Termohon Kasasi dengan

sengaja beritikad tidak baik dalam berperkara yang membuat satu

kekebalan/imunitas yaitu: ada sewa menyewa di atas tanah

terperkara;

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan sekali denganpertimbangan judex facti yang hanya memberikan pertimbangan

dan perhatian pada keberatan yang diajukan Termohon Kasasi dan

Turut Termohon Kasasi saja, di mana hal tersebut sangatlah

bertentangan sekali dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI

No. 951 K/Sip/1973 tanggal 09 Oktober 1975 yang menyebutkan:

Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat

kasasi hanya meperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan

oleh Pembanding adalah salah, seharusnya Hakim banding

mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik

mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya;

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan

pertimbangan judex facti yang sama sekali tidak mem-

pertimbangkan tuntutan ganti rugi yang pernah diajukan dengan

gugatan asal Penggugat/Pemohon Kasasi, sehingga cukup

beralasan kiranya Mahkamah Agung RI memberikan putusan untuk

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

5/28/2018 773K-PDT-2008

27/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



memerintahkan kembali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

melakukan pemeriksaan tambahan perihal tersebut vide

yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1375 K/Sip/1975 tanggal 27

November 1976;

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan denganpertimbangan judex facti berturut-turut:

- alinea 1 halaman 9 baris kedua, yang berbunyi:

Bahwa Penggugat asli/Terbanding adalah pemenang tender

Ruislag (tukar menukar) Rumah Dinas Polri di Jl. Panglima

Polim Raya dan Jl. Dharmawangsa I, Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan, sesuai surat keputusan Kapolri Skep/38/I/1993 tanggal

14 Januari 1993;

- alinea 2 halaman 9, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa asset pengganti yang sedianya

membangun Pusat Pendidikan Terpadu Polri di Sukabumi

diganti dengan membangun Gedung Mabes Polri yang terbakar

pada tahun 1996, berupa gedung lima tingkat;

- alinea 2 halaman 9 baris ketiga, yang berbunyi:

Bahwa karena Polri menginginkan bangunan cepat selesai,

maka atas persetujuan kedua belah pihak, pembangunan

dihentikan dan disepakati Mabes Polri mengembalikan uang

kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp 3.600.000.000,- (tigamilyar enam ratus juta rupiah);

- alinea 3 halaman 9, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa kemudian terbit surat keputusan Kapolri

No. Pol.Skep/78/II/2001 tanggal 05 Februari 2001 tentang

pembatalan Skep Kapolri No. Pol.Skep/38/I/1993 tanggal 14

Januari 1993, juga Skep Menhankam No. Pol.Skep/1086/VIII/

1997 tanggal 04 Agustus 1997 dan surat Menkeu No. S-125/

MK/03/1996 tanggal 08 Maret 1996;

Bahwa turut-turutan pertimbangan tersebut disimpulkan oleh judex

facti tanpa memberikan dasar pertimbangan yang jelas dengan

gambaran alur pemikiran, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu adalah pihak pemenang tender

Ruislag rumah dinas Polri dengan asset pengganti yang semula

membangun Pusat Pendidikan Terpadu Mabes Polri di

Sukabumi dignti dengan membangun Gedung Mabes Polri;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

5/28/2018 773K-PDT-2008

28/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



2. Oleh karena bangunan Mabes Polri tidak selesai, Polri/

Termohon Kasasi membayar uang sebesar Rp 3.600.000.000,-

(tiga milyar enam ratus juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi;

3. Kemudian Kapolri mengeluarkan surat keputusan membatalkan

skep yang semula ia terbitkan untuk Pemohon Kasasi sebagaipemenang tender Ruislag tanah Jl. Panglima Polim Raya dan Jl.

Dhamawangsa I;

4. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya

karena kegagalan pembangunan Gedung Mabes Polri itulah

maka judex facti menilai Pemohon Kasasi tidak mampu

melakukan ruislag, maka diterbitkanlah Surat Keputusan tentang

Pembatalan Surat Keputusan Tukar Menukar Tanah dan

Bangunan Polri di Jl. Panglima Polim Raya dan Jl.

Dhamawangsa I, Jakarta Selatan dengan Tanah dan Bangunan

serta Prasarana Penukarnya dari PT Rodial Eron;

5. Pertimbangan judex facti a quo tersebut di atas terlalu sangatlah

menyimpang dari fakta-fakta, apalagi tidak sesuai dengan yang

digariskan dalam Berita Acara serah terima No. RE-036/IX/1999

tertanggal 13 September 1999 vide bukti P-XXIII, sebagaimana

tertuang di dalam butir 3 nya menyebutkan: Pembangunan ini

adalah salah satu syarat dalam ruislag tanah Panglima Polim

yang tidak dibatalkan dan sesuai kesepakatan antara pihak PTRODIAL ERON dengan pihak MABES POLRI, kewajiban

pembangunan asset tersebut akan diganti/ditukar dengan

kewajiban pembangunan lainnya (yang akan di Adendumkan

kemudian);

Yang menunjuk tanah atau asset pengganti/penukar adalah

Termohon Kasasi di mana hingga saat ini belum ditentukan

lokasinya. Sebagai developer, Pemohon Kasasi menunggu

lokasi yang mana yang akan diruislag kemudian sebagai

pengganti;

6. Bahwa berdasarkan surat Berita Acara (butir 5 di atas) tersebut

sudah terang dan ditegaskan, bahwasanya kegagalan

pembangunan Mabes Polri tersebut bukanlah sebagai dasar

alasan untuk membatalkan Surat Keputusan Skep Menhankam

No. Pol.Skep/1086/VIII/1997 tanggal 04 Agustus 1997 (vide

bukti P-XVIII). Pembangunan asset akan diganti/ditukar dengan

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

5/28/2018 773K-PDT-2008

29/39

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne



kewajiban pembangunan lainnya. Dengan demikian seharusnya

surat keputusan Kapolri Skep/38/I/1993 tanggal 14 Januari 1993

tentang penunjukan pemenang tender ruislag dinyatakan sah;

Bahwa dasar pertimbangan yang sangat sederhana yang

disebutkan dalam alinea 1 halaman 9 baris kedua, alinea 2 halaman9, alinea 2 halaman 9 baris ketiga dan alinea 3 halaman 9 putusan

tersebut adalah dasar pertimbangan yang salah dalam menerapkan

hukum dan peraturan yang berlaku, terlebih lagi Surat Keputusan

Kapolri No. Skep/78/II/2001 tanggal 05 Februari 2001 bukan

membatalkan surat tetapi hanya membatalkan Surat Keputusan

Menhankam No. Skep/1086/VIII/1997 tanggal 04 Agustus 1997,

mohon periksa;

Bahwa surat keputusan Kapolri Skep/38/I/1993 tanggal 14 Januari

1993 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Terbatas Ruislag

asset Polri Jl. Panglima Polim Raya dan Jl. Dhamawangsa I,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan masih tetap ada dan berlaku

keberadaannya, namun di dalam pertimbangan judex facti tidak

diuraikan keberadaannya serta di dalam diktum putusan tidak

dinyatakan masih berlaku atau tidak;

Mohon periksa pula isi pertimbangan judex facti alinea 3 halaman 9,

yang berbunyi: Menimbang, bahwa kemudian terbit surat

keputusan Kapolri No. Pol.Skep/78/II/2001 tanggal 05 Februari2001 tentang pembatalan Skep Kapolri No. Pol.Skep/38/I/1993

tanggal 14 Januari 1993, juga Skep Menhankam No. Pol.Skep/

1086/VIII/1997 tanggal 04 Agustus 1997 dan surat Menkeu No. S-

125/MK/03/1996 tanggal 08 Maret 1996, di mana berdasarkan

bukti surat keputusan Kapolri No. Pol.Skep/78/II/2001 tanggal 05

Februari 2001 hanya membatalkan Skep Menhankam No. Pol.

Skep/1086/VIII/1997 tanggal 04 Agustus 1997, tidak termasuk

membatalkan Surat Keputusan Skep Kapolri No. Pol.Skep/

38/I/1993 tanggal 14 Janu

Documents

773K-PDT-2008