6-Aspek Perpajakan Agriculture Ias 41

5/10/2018 6-Aspek Perpajakan Agriculture Ias 41 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/6-aspek-perpajakan-agriculture-ias-41 1/20

ASPEK PERPAJAKAN

1

AGRICULTUR

(IAS 41 AGRICULTURE )

DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



2

Latar Belakang

• Konvergensi IFRS adalah salah satu

kesepakatan Pemerintah Indonesia sebagai

• Kesepakatan no.15:

• “to call on the accounting standard setters to

work urgently with supervisors and regulators toimprove standards on valuation andprovisioning and achieve a single set of high

quality global accounting standards.



3

Pendahuluan• Konvergensi IFRS bukanlah sekedar masalah

akuntansi.• Sesuai dengan kesepakatan G20, konvergensi standar

akuntansi keuangan juga sebaiknya bersinergidiantaran a den an eraturan er a akan.

• Dibutuhkan kerjasama yang lebih erat antara DJPdengan IAI agar terdapat sinkronisasi antara peraturanperpajakan dengan standar akuntansi.

• Bersifat “principles-based” yang banyak menekankan

pada interpretasi dan penerapan prinsip akuntansi danmembutuhkan “judgement”, untuk menentukanbagaimana suatu transaksi keuangan dicatat.

• Penilaian pada substansi transaksi dan evaluasi

apakah laporan keuangan mencerminkan realitasekonomi.



4

Karakteristik IFRS

• Karakteristik IFRS

• Banyak menggunakan konsep “fair value” untuk dasarpengukuran dengan penekanan pada ukuran yang andal(harga pasar).

• Lebih ban ak en un ka an.

• Manfaat konvergensi IFRS :• Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan

penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenalsecara internasional (enhance comparability).

• Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.• Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund

raising melalui pasar modal secara global.

• Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.



IAS 41 AGRICULTURE

• Mengatur aset biolojik dan persediaan

5

.• Aset biolojik contoh: tanaman dan hewan.

• Di Indonesia standar akuntansi yang

terkait adalah PSAK 14: Persediaan atauPSAK 16: Aset Tetap.



Aspek Perpajakan Sektor

Agriculture

6

• Aspek Perpajakan sektor Agriculture samaseperti sektor lain.

• Pengaturan tersendiri atas PenyusutanHarta Berwujud (Aset Tetap) sektor

Agriculture (PMK 249/PMK.03/2008).



7

Aset TetapSumber:

• PSAK 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh

• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP

• PMK Nomor 79/PMK.03/2008 tentan Penilaian Kembali Aktiva

Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

Menurut PSAK 16 Paragraf 6:

• Aset tetap adalah aset berwujud yang:

– dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaanbarang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atauuntuk tujuan administratif; dan

– diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.



8

Aset Tetap

No KeteranganPSAK 16 (Revisi

2007)Peraturan Perpajakan

1 Komponen biayaperolehan pada

pengukuran awal

•Termasuk estimasiawal biaya pem-

bongkaran dan pe-mindahan aset dan

Tidak mengakui adanya biaya estimasiPasal 10 ayat (1) UU PPh:

“Harga perolehan atau harga penjualan

dalam hal terjadi jual beli harta yang

2 Pengukuran

setelah pengakuanawal

•Biaya imbalan kerjayang timbul secaralangsung dari pem-

bangunan atauakuisisi aset tetap

(Paragraf 17)

•Model Biaya

•Model Revaluasi(Paragraf 29)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang

sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat

hubungan istimewa adalah jumlah yang

seharusnya dikeluarkan atau diterima.”

Model BiayaHarga perolehan adalah jumlah yang

sesungguhnya dikeluarkan [Pasal 10

ayat (1) UU PPh]



9

Aset Tetap

No Keterangan PSAK 16 (Revisi 2007) Peraturan Perpajakan

3 Revaluasi • Tidak diperlukan adanyapersetujuan dari DirjenPajak.

• Memperoleh ijin dari DirjenPajak terlebih dahulu.(PMK 79/2008)

• Revaluasi tidak harusterhadap keseluruhan asettetap, tapi revaluasi asetmenurut kelompok asettertentu. (Par. 36)

• Revaluasi dilakukanterhadap seluruh aktivatetap berwujud. (Termasuktanah atau tidak termasuktanah)

• Diperbolehkan melakukanrevaluasi secara

bergantian antarakelompok aset tetap yangberbeda (rolling basis ).

• Tidak dikenal adanya

rolling basis (Termasuk

tanah atau tidak termasuktanah)



10

Aset Tetap


3 Revaluasi • Perusahaan dapat merevaluasiaset den an frekuensi revaluasi

• Revaluasi tidakda at dilakukan

tergantung perubahan nilai wajardari suatu aset tetap yangdirevaluasi. (Par 34)

kembali sebelumlewat jangka waktulima tahun terhitung

sejak penilaiankembali aset tetap

perusahaan terakhiryang dilakukan.(PMK 79/2008)

• Diperbolehkan adanya RevaluasiPenurunan (Impairment)

• Tidak dikenaladanya Revaluasi

Penurunan



11

Aset TetapNo Keterangan PSAK 16 (Revisi 2007) Peraturan Perpajakan

3 Revaluasi(cont.)

•

Kenaikan aset langsung dikreditke ekuitas pada bagian surplusrevaluasi.

• Kenaikan aset harus diakuidalam laporan laba rugi hingga

•

Kenaikan aset langsung diakuisebagai selisih lebih di Neracayang dicatat pada akun Modal

sebagai “Selisih LebihPenilaian Kembali Aktiva Tetap

se esar um a penurunan

nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi .

erusa aan angga …..

• Kenaikan aset dikenai PPh tarif10% final.

• Penurunan aset langsung diakuidalam laporan laba rugi.

• Penurunan aset langsung didebitke ekuitas pada bagian surplus

revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo

kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut .

• Tidak dikenal adanyaRevaluasi Penurunan.



12

Aset Tetap


4 Penyusutan • Dimulai saat asetsiap untukdigunakan, yaitu saat

aset berada padalokasi dan kondisi

• Dimulai pada bulan dilakukannyapengeluaran

• Untuk harta yang masih dalam proses

pengerjaan, penyusutan dimulai padabulan selesain a en er aan harta

yang diinginkan agaraset siap digunakan

sesuai dengankeinginan dan

maksud manajemen(Par. 58)

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih

dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan

harta tersebut.

[Pasal 11 ayat (3)] UU PPh

• Dengan persetujuan DJP, penyusutan

dimulai pada bulan harta digunakanDengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak,

Wajib Pajak diperkenankan melakukan

penyusutan mulai pada bulan harta tersebut

digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan atau pada bulan harta

yang bersangkutan mulai menghasilkan.[Pasal 11 ayat (4)] UU PPh



13

Aset TetapDampak Perbedaan:

1. Penambahan estimasi biaya bisa memberikan perbedaan nilai aset

tetap yang diperoleh. Apabila model biaya yang digunakan, akanmenimbulkan perbedaan nilai aset sebagai dasar penyusutan.

2. Apabila Wajib Pajak menggunakan model revaluasi , maka akanmenimbulkan erbedaan teta sebesar selisih den an model bia a ,

karena fiskal hanya mengakui nilai aset dengan model biaya sebagaidasar penyusutan, sementara komersial menggunakan nilai wajar asetsebagai dasar penyusutan. Pada saat yang sama perbedaan masa penyusutan dan metode penyusutan akan menciptakan perbedaansementara antara komersial dengan fiskal.

3. Dalam menghitung besarnya biaya penyusutan, kemungkinan besarterjadi perbedaan temporer, bukan hanya karena perbedaan metode penyusutan , tetapi juga karena perbedaan saat dimulainya penyusutan . Akuntansi komersial penyusutan dimulai saat aset

digunakan, sedangkan fiskal, penyusutan dimulai pada bulan dilakukanengeluaran.



14

Aset Tetap

DJP Dalam Menyikapi Perbedaan:

1. Dalam melakukan penilaian, diperlukan

dengan menggunakan estimasi/ judgement .

Apakah hal ini tidak menimbulkan terjadinya

penambahan biaya?Apakah estimasi/ judgement tersebut dapatmenunjukkan fair value ?



15

Aset Tetap

2. Revaluasi untuk tujuan perpajakan, tetap harusmendapat ijin DJP.

3. Revaluasi dikenai tarif PPh final.

4. Revaluasi dilakukan setiap lima tahun.5. Perlu dipertimbangkan persetujuan DJP untuk

memulai penyusutan diluar bulan pengeluaran

atau bulan selesainya pengerjaan harta untukharta yang masih dalam proses pengerjaan,

confirm PSAK 16.



16

Persediaan

IAS 41:

- Persediaan Aset biolo ik dicatat sebesar Fair Value

(Nilai Wajar) dikurangi Biaya untuk Menjual;- Pendapatan/kerugian diakui saat terjadi

kenaikan/penurunan Nilai Wajar.

Pasal 10 ayat (6) UU PPh:

-Persediaan (termasuk di sektor Agriculture ) dicatatsebesar harga perolehan;

- Pendapatan/kerugian diakui saat penjualan.



17

Persediaan

Akibatnya:

Perusahaan mencatat penghasilan walaupun tidakada penjualan;

Menjadi tidak jelas kenaikan penghasilan apakahdisebabkan oleh gejolak pasar atau oleh kinerjamanajemen;

Apabila terdapat rumor, persediaan suatuperusahaan bisa turun sementara persediaansejenis dari perusahaan lain yang tidak terkenarumor tetap;

Aset perusahaan rawan terhadap aksi spekulasi.



18

- Terima kasih -



Appendix 1: Penyusutan Harta Berwujud Agriculture

19

PMK 249/PMK.03/2008(Penyusutan HB Bid.

Usaha Tertentu)

-

Harta Berwuju BU Kehutanan : tanaman kehutanan, kayu

BU Perkebunan Tanaman Keras : tanaman keras

BU Peternakan : ternak, inc.ternak sapi pejantan

Saat Mulai

Jumlah

PENYUSUTAN

Dimulai pada bulan produksi komersial yaitu bulan dimana penjualan

mulai dilakukan.

Sebesar en eluaran untuk mem eroleh HB inc.bia a embelian

Pasal 11 ayat (7)UU PPh

Tidak diatur dengan

PMK/96/2009 atauPer-55/PJ/2009

S-1000/PJ.031/2010 tgl 27-Jul-10 :Oleh karena dalam PMK 249/PMK.03/2008

pengelompokan tanaman keras tidak diatur secarategas & dengan mempertimbangkan bahwa

pada prinsipnya pengelompokan hartaberwujud sebagai dasar untuk menghitung penyusutan

secara fiskal didasarkan atas masa manfaatdari harta yang bersangkutan

maka tanaman keras dapat dimasukkan dalam Kelompok 1,

Kelompok 2, Kelompok 3, atau Kelompok 4 , tergantung dari masa manfaat tanaman keras tersebut.

- Perkebunan- Peternakan Metode Garus Lurus, Historical Cost

Penjualan Harga jual merupakan penghasilan, NSB merupakan kerugian.

.

bibit, biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit exc.biaya

yang berhubungan dengan tenaga kerja).



Appendix 2: Persediaan Sektor Agriculture

20

Pasal 10 ayat (6) UU PPh:

Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga

pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secararata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang

diperoleh pertama

Penjelasan Psl.10 ayat (6) UU PPh:Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang

dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu.Ketentuan pada ayat ini mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh

menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan hargapokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan

persediaan yang didapat pertama ("first-in first-out/FIFO"). Sesuai dengan kelaziman, carapenilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas.

Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untukpenghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan

cara yang sama.

Documents

6-Aspek Perpajakan Agriculture Ias 41