409-05 agus

381

Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia

:: M. Agus Santoso

Jurnal Ilmu Administrasi Volume VI No. 4 Desember 2009

OTONOMI DAERAHDI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

M. Agus SantosoProgram Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda,

Telp. 0541-737222 Fax. 0541-736572, Email: [email protected]

Local Autonomy at the United Nation of Republic Indonesia

In the United Nation of Republic of Indonesia the highest authorization holder is center government,but the geo-politics of Republic of Indonesia is very large and divided into islands and archipelagoes andlarge and small regions so in running authorization, central government obliges to give part of itsauthority to regions, in order to manage each region. It is called decentralization or regional autonomy.The principle of Republic of Indonesia can not be separated with principle of regional autonomy, it includesin section I verse I The Constitution of 1945 and its section 18 amendment, therefore regional autonomyis sub system of Republic of Indonesia system. If it is looked from organization of regional autonomy inIndonesia has organized since Indonesia’s Independence of 1945, and it happened since Dutch and Japanoccupation. Therefore, the policy on regional autonomy in Indonesia must be maintained and develops upto now.

Keywords: Unitary State of the Republic of Indonesia, regional autonomy

A. PENDAHULUANGagasan mengenai bentuk Negara di

Indonesia sudah menjadi perdebatan sejakawal kemerdekaan, bahkan sebelumIndonesia merdeka ketika BadanPenyelidik Usaha-usaha KemerdekaanIndonesia selanjutnya disebut BPUPKIsedang sibuk mempersiapkan bentuknegara, karena masih terjadi pro dankontra terhadap hal itu, pada akhirnyaditentukan bentuk negara yang sesuaidengan tujuan dan cita-cita bangsa yangtertuang dalam Pembukaan (preambule)Undang-Undang Dasar RepublikIndonesia, pada alinea kedua yangberbunyi: “Dan Perjuangan PergerakanKemerdekaan Indonesia telah sampailahkepada saat yang berbahagia denganselamat sentosa mengahantarkan rakyatIndonesia ke depan pintu gerbangkemerdekaan negara Indonesia, yangmerdeka, bersatu, berdaulat, adil danmakmur”.

Bentuk Negara Kesatuan RepublikIndonesia lebih tegas tertuang dalam Pasal1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yangberbunyi: “Negara Indonesia ialah NegaraKesatuan, yang berbentuk Republik”. Padapenjelasannya sebelum perubahan

menetapkan bentuk Negara Kesatuan danRepublik mengandung isi pokok pikirankedaulatan rakyat, juga di dalam pencasilatertuang jelas pada sila ke tiga yangberbunyi: ‘Persatuan Indonesia’, artinyabahwa bentuk Negara Kesatuan RepublikIndonesia telah dinyatakan secara bulatdan konstitusional tertuang dalam dasarNegara Indonesia, UUD 1945 dan Pancasila,diharapkan dapat menyatukan seluruhwilayah nusantara yang luas dan terbagikepulauan dan suku bangsa.

Negara Kesatuan adalah negara yangmempunyai kemerdekaan dan kedaulatanatas seluruh wilayah atau daerah yangdipegang sepenuhnya oleh satupemerintah pusat. Adapun Negarakesatuan dibentuk atas asas unitarisme danyang dimaksud unitarisme adalah sebagai“The Habitual Exercise of Supreme Legislativeauthority by one central Power”(Abdurrahman, 1987: 54). Prinsip yangterkandung pada negara kesatuan ialahmemegang tampuk kekuasaan tertinggiatas segenap urusan Negara ialahpemerintah pusat (Central Government)tanpa adanya gangguan oleh suatudelegasi atau pelimpahan kekuasaankepada pemerintah daerah (Local

382


:: M. Agus Santoso


Government). Disamping itu di dalamNegara kesatuan terdapat asas bahwasegenap urusan-urusan negara tidakdibagi antara pemerintah pusat (CentralGovernment) dengan pemerintah daerah(Local Government), sedemikian rupasehingga urusan-urusan negara kesatuantetap merupakan suatu kebulatan (eenheid)dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggidi Negara itu ialah pemerintah pusat(Istanto, 1971: 16).

Dengan demikian jelas bahwa dalamNegara Kesatuan, pemerintah pusatmempunyai wewenang sepenuhnya didalam seluruh wilayah negara meskipunwilayah negara itu dibagi dalam bagian-bagian negara, tetapi bagian-bangiannegara tersebut sesungguhnya tidakmempunyai kekuasaan asli. Menyadariakan hal tersebut sering menimbulkankritik adanya pemusatan kekuasaan yangberlebihan dan akan mengalami prosesbirokrasi yang panjang terhadap negarabesar yang system komunikasinya belumlancar, serta jarak antara pusat dan daerah-daerah jauh, maka akan sering terjadiketerlambatan dalam berbagai hal. Olehkarena itu di dalam Negara Kesatuansesungguhnya masih juga terbuka inisiatifdaerah dan peranan daerah untukmemeperjuangkan nasib daerahnyamasing-masing. Namun harusterkoordinasi dengan pusat, dalam hal inisering dilahirkan konsep dekonsentrasidan desentralisasi yang tujuannya adalahuntuk mendelegasikan sebagian tugas-tugas pemerintah Negara Kesatuankepada daerah-daerah terhadap hal-halyang dipandang sudah saatnya diatur ataudiurus sendiri oleh pemerintah daerah(Wayong, 1975: 24).

Terhadap kekuasaan pemerintah pusatdalam Negara Kesatuan tidak adanyadaerah-daerah otonomi. Walaupun kepadabagian-bagian negara itu diberi otonomiyang luas, karena daerah-daerah itusebenarnya tidak mempunyaikewenangan, apalagi secara lebih jauhkekuasaan untuk mengurangi kekuasaandari pemerintah pusat tersebut, menurutSri Sumantri adanya pelimpahanwewenang dari pemerintah pusat kepada

daerah-daerah otonomi bukanlah hal ituditetapkan dalam konstitutsinya, akantetapi karena masalah itu merupakanhakekat dari pada negara kesatuan.Kemudian menurut Amrah Musliminmenyatakan bahwa Pengertian Otonomitidaklah semata-mata bergandengandengan negara Kesatuan, tetapi otonomidalam arti umum dan dogmatis jugaterdapat dalam negara serikat dimanaotonomi itu lebih luas dan pada negarakesatuan (Martosoewigdnjo, 1981: 17).

Persoalan otonomi daerah di Indonesiasampai saat ini masih menjadi bahanperbincangan sangat ramai, baik itudikalangan cendikiawan (akademisi),politisi, birokrasi dan bahkan di kalanganawampun ikut andil membicarakantentang otonomi daerah, apalagi hal yangsangat sulit dilakukan karena Indonesiaadalah negara yang berbentuk kesatuan,dengan luas wilayah yang sangat luas, sertaterbagi dalam bentuk pulau-pulau, hal iniakan membuat kesulitan dalampelaksanaan otonomi daerah, belum lagiperbedaan etnis, karena Indonesia yangpenduduknya di bagi dalam bentukmasyarakat dan budaya yang berbeda-beda, maka sangat wajarlah kalauperdebatan itu sampai kini belummenemukan kata akhir.

Persolaan otonomi daerah menurutNasroen adalah sebuah dari soal-soal yangteramat penting yang dihadapi olehmasyarakat kita pada saat sekarang ini(Nasroen, 1951: 9). Di pihak lain persoalantentang otonomi daerah ini merupakansuatu persoalan yang sangat kompleksdengan berbagai dimensi. Persoalanotonomi bukan persoalan hukum danpemerintah saja, akan tetapi menyangkutjuga aspek sosial, politik, budaya, ekonomi,hankam dan lain sebagainya, sehinggapersoalannya tidak mungkin di kaji secaramonodisipliner, akan tetapi harus secara multiatau interdisipliner. Selain itu jugapengertian mengenai otonomi adalah jugamerupakan suatu konsep yang dinamis,senantiasa mengalami perkembangansejalan dengan perkembangan pemikiranyang tumbuh dan berkembang dalammasyarakat yang bersangkutan.

383


:: M. Agus Santoso


Menurut Nasroen pula, masalahotonomi daerah ini selain dari soal dantehnik ketatanegaraan kita adalah juga soal‘practisen belheid’ sebab banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, supaya hakmengurus rumah tangga itu janganmerupakan khayalan belaka. KemudianAmrah Muslimin, mengemukakan bahwamengenai luasnya otonomi dalam masing-masing bidang tugas pekerjaan. Adalahtergantung dari sejarah pembentukan tiap-tiap negara, apakah otonomi ituberkembang dari bawah dan olehpemerintah pusat atas dasar permusya-waratan kemudian diberi dasar formilyuridis (Muslimin, 1978: 10). Hal inimenuntut kita untuk melihat pengertianotonomi secara lebih terbuka, tidakmenutup arti otonomi menurutperkembangan historisnya dan selalumelihat otonomi dalam konteks(Danuredjo, 1967: 10).

Aspek historis dari otonomi pentinguntuk mendapat perhatian dalam mengkajimasalah-masalah tersebut. Hal ini adalahsejalan dengan apa yang dikemukakanSoepomo, yang menyatakan bahwaotonomi daerah sebagai prinsip berartimenghormati kehidupan regionalmenurut riwayat, adat dan sifat-sifatsendiri-sendiri, dalam kadar negarakesatuan, tiap daerah mempunyai historisdan sifat khusus yang berlainan daripadariwayat dan sifat daerah lain. Berhubungdengan itu menurut pendapatnyapenterintah harus menjauhkan segalaurusan yang bermaksud akanmenguniformisir seluruh daerah menurutsatu model (Danuredjo, 1967: 10).

Disampingg latar belakang historis,pelaksanaan otonomi juga ditentukan olehpolitik hukum yang dianut oleh negarayang bersangkutan. Secara lebih jelasJuniarto menyatakan bahwa luassempitnya urusan-urusan yang diserah-kan kepada suatu pemerintah lokal yangberhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri, tergantung padapolitik hukum yang dianut pada waktuitu, yang dituangkan dalam hukum positif(Juniarto, 1967: 30). Oleh karena itu,pembicaraan tentang otonomi daerah ini

tidak mungkin kita lepaskan dariketentuan perundang-undangan yangmengatur tentang pemerintahan di daerahyang berlaku dewasa ini.

Berdasarkan latar belakang historis dantelah diatur secara konstitusional, yangmengatur tentang daerah-daerah atauotonomi daerah yang tertuang dalam Pasal18 Undang Undang Dasar 1945 sebelummengalami perubahan yang menyebut-kan: “Pembagian Daerah Indonesia atasdaerah besar dan kecil dengan bentuksusunan pemerintahannya ditetapkandengan Undang Undang, denganmemandang dan mengingati dasarpermusyawaratan dalam sistempemerintahan negara dan hak-hak asalusul dalam daerah yang bersifat istimewa.”

Pengaturan mengenai aneka persoalantentang daerah, sudah dilakukan sejakawal berdirinya negara RepuhlikIndonesia. Sejak tahun 1945 telah dibuatperaturan yang mengatur pemerintahandaerah yaitu ketika ditetapkannyaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1945tentang Kedudukan Komite NasionalDaerah, kemudian disusul denganUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1948,tentang Pemerintahan Daerah, yangdigantikan oleh Undang-Undang Nomor1 Tahun 1957, tentang Pokok-PokokPemerintahan Daerah, penetapan PresidenNo. 6 Tahun 1959, tentang PemerintahanDaerah dan Undang-Undang Nomor 18Tahun 1965, tentang Pokok-PokokPemenntaan Daerah sebagaimanakemudian dicabut dan diganti olehUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1974,tentang Ketentuan-Ketentuan PokokPemerintah di Daerah.

Cukup lama Undang-Undang Nomor5 tahun 1974 ini berlaku pada masa OrdeBaru, kemudian pada Masa Reformasi diganti dengan Undang-Undang Nomor 221999, Tentang Pemerintahan Daerah, 5(lima) tahun kemudian di sempurnakandan di ubah menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Tentang PemerintahanDaerah yang terakhir penyempurnaannyaadalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008, tentang Pemerintahan Daerah yangberlaku hingga sekarang.

384


:: M. Agus Santoso


B. TINJAUAN HISTORIS OTONOMIDAERAH DI INDONESIAPerkembangan peraturan tentang

otonomi daerah di Indonesia selalumengalami perubahan dalam rangkapenerapan prinsip otonomi daerah, secaraformal sudah berlangsung sejak tanggal18 Agustus 1945 ketika di syahkannya UUD45 pada masa awal kemerdekaan NegaraRepublik Indonesia. Namun demikianperlu juga dicermati pengaturan masasebelum kemerdekaan RepublikIndonesia, yaitu masa penjajahan Belandadan Jepang, yang tentunya berpengaruhdan mewarnai pengaturan pada awalpenyelenggaraan pemerintahan RepublikIndonesia. Oleh karena itu, perlu adatinjauan sejarah otonomi daerah baiksebelum kemerdekaan maupun setelahmerdeka.

1. Masa Penjajahan BelandaSebagaimana diketahui dalam sejarah

Indonesia, sebelum di jajah Belanda, diJawa berlangsung masa ‘Pemerintahan’Kerajaan Mataram, dan berdasarkansumber-sumber Jawa yang terpentingadalah berkenaan dengan mass hidup‘Senopati’ dalam hal ini ‘Babad Tanah Jawi’terutama intisari prosa dan uraiannyadalam Babad Meinsma (Meinsma, Babad)tetapi sayang sekali Babad itu tidakmemberikan dukungan yang tidak begitubesar. Pada masa pemerintahan Mataramsudah dikenal ‘Pekerjaan’ dalam satudaerah di sebut ‘Bupati’ tapi dengan namajabatan ‘Toemenggoeng’ yang kemudianpada masa Hindia Belanda, nama ‘Bupati’diresmikan sebagai nama jabatanPimpinan Kabupaten (de Grad, 1981: 99).

Dalam sejarah Indonesia, yaitu padamasa 2000 (dua ribu) tahun yang lalu telahberlangsung masa pemerintahan‘Kerajaan’ yang berkuasa meliputi seluruhwilayah Indonesia, dan menjadi ‘awal’kelahiran Idealisme ‘Kesatuan’ dalamwilayah Pemerintahan Kerajaan waktu itu,yaitu: (a) ‘Negara’ Kesatuan/KerajaanSriwijaya, yang berpusat di Sumateradengan masa kekuasaan sekitar 1000(Seribu) tahun sejak tahun 392; dan (b)‘Negara’ Keprabon/Kerajaan Majapahit,

yang berdaulat sekitar 232 (dua ratus tigapuluh dua) tahun sejak 1293 sampai tahun1525 (Yamin, 1959: 31-32), dan setelah itubangsa Indonesia di kuasai oleh VOC.

Masa ‘Pemerintahan’ Hindia BelandaStaten General di Negara Belanda Nederlandi beri kekuasaan untuk mengatur urusan-urusan di wilayah ‘Hindia Belanda’ (yangkemudian menjadi wilayah RepublikIndonesia) akan tetapi badan ini belum jugamemikirkan untuk mengadakanpembahasan susunan pemerintahan/Desentralisasi semacam UUD bagi ‘HindiaBelanda’ (Wilayah Indonesia) yang disebutRegeerings Reglement/RR yang didalamnya terlihat sistem ‘Sentralistis’,namun terdapat ketentuan Pokok daripemerintahan dalam negeri HindiaBelanda (Wilayah Indonesia) menyebut-kan Kabupaten-Kabupaten di Jawa danMadura, jika di pandang perlu olehGubernur Jenderal, di bagi dalam distrik-distrik. Hal itu menunjukkan danmembuktikan adanya ‘struktur Pemerin-tahan di Indonesia yang asli’, sejaksebelum kedatangan Belanda (Suria-ningrat, 1981: 1-3).

Ketentuan Regeerings Reglement (RR)kemudian di ganti menjadi IndisheSiaatsregeling (IS), dengan ketentuan yangsama dengan mengadakan perubahanwalaupun tambahan yang menjadilandasan adanya Desentralisasi, kemudiansetelah adanya pergeseran dari paradigmapemerintahan ‘sentralisasi’ ke ‘desentralisasi’,seluruh wilayah Hindia Belanda dibagidalam lingkungan kerja yang disebutwilayah (gewest), untuk kepentinganpenyelenggaraan (algemeen bestuur);Gewest (wilayah) merupakan kesatuangeografis tanpa perangkat sendiri dantanpa keuangan sendiri, jadi pemerintahandilaksanakan secara sentralistis ekstrim,jalurnya hanya dekonsentrasi (Suria-ningrat, 1981: 51).

Kemudian di Jawa dan Maduradiberlakukan Bestuurs hervormings wet (UUpenyesuaian pemerintahan), yang berupasuatu Undang-Undang yang bermaksudmenyesuaikan ‘pemerintah wilayah’dengan berlakunya Undang-Undangdesentralisasi bermaksud membentuk

385


:: M. Agus Santoso


‘Dewan Lokal’ yang mempunyai‘otonomi’, kemudian di bentuklahProvinsi (Province), Kabupaten(Regentschap) dan Kotamadya/kota (stads/genente) dan hurnine, di Jawa dan Maduradi bagi dalam 3 (tiga) provinsi, yaitu JawaBarat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dan 2(dua) Gubernemen terdiri dari Surakartadan Yogyakarta. Mengenai penyeleng-garaan sistem desentralisasi pada masapemerintahan Hindia Belanda,dilaksanakan 1905, selanjutnya mulaitahun 1938 terdapat 3 (tiga) wilayahgubememen Sumatera, Kalimantan(Borneo) dan Timur Besar (Groote Oost), tiapgubernemen di kepalai oleh seoranggubernur yang bertugas melaksanakanurusan Pemerintah Hindia Belanda danDepartemen-Departemen Gubemurmelaksanakan pengawasan ataspemerintah otonomi dan swapraja-swapraja gewesten lama tetap pengawasanwilayah administratif; yaitu kesatuan-kesatuan Pemerintahan dengan sebutankaresidenan yang dikepalai oleh seorangResiden yang tugasnya mengurus jalan,jembatan, bangunan, pekerjaan umum,pengairan, kesehatan rakyat, pemerataanpertanian pendidikan (pribumi)peternakan (pemberantasan penyakit).

Pada daerah kotamadya/kota adalahsama tingkatannya dengan kabupaten,demikian juga dengan otonominya(Hadjon, 1993: 59-60), jenis pemerintahanyang merupakan Daerah Otonomi, diluarJawa Madura (luar Jawa) langsung diperintah oleh gubernemen, secaraketatanegaraan berada pada tahap/tataranantara provincie dan kabupaten (di pulauJawa setingkat keresidenan) yangmengurus dan mengatur rumah tangganyasendiri.

Berdasarkan uraian diatas mengenaisistem pemerintahan Indonesia masapenjajahan Belanda dengan coraksentralisistis, sehingga semua urusanpusat/pemerintahan Hindia Belandakepada Gubernur Jenderal, kemudianmulai ada desentralisasi terbatas, yangmulanya diawali dengan adanyadesentralisasi urusan terbatas dan bersifatlokal yaitu dengan pembentukan wilayahadministratif, keresidenan, kabupaten, dan

kota di Jawa serta satuan wilayah danmasyarakat di luar Jawa.

2. Masa Penjajahan JepangSebagaimana diketahui, setelah ratusan

tahun Belanda berkuasa di Indonesia,kemudian diambil alih oleh PenjajahJepang yang berkuasa di Indonesia selama3,5 (tiga setengah) tahun, denganmelakukan perubahanperubahan yangcukup fundamental, dengan membagidalam 3 (tiga) wilayah ‘militer’, yaituSumatera dan Jawa Madura sebagaiwilayah angkatan darat, pemerintahanmelakukan penetrasi kedalam kehidupanmasyarakat jauh lebih intensifdibandingkan dengan pemerintahanHindia Belanda (Syaukani, Gaffar danRasyid, 2002: 54-55).

Masa penjajahan Jepang, pemerintahanyang di bentuk adalah ‘PemerintahanMiliter’, yang melaksanakanpemerintahan di Indonesia, denganpenyelenggaraan yang sesuai dengankepentingan angkatan perang Jepang yangbersangkutan, dengan melanjutkanpemerintahan yang telah ada, yaitupemerintahan dari masa Hindia Belanda.Pemegang kekuasaan pemerintahanmiliter tertinggi adalah Dai Nippon yangjuga memegang kekuasaan yang dahuluada ditangan Gubernur Jenderal, dengansistem pemerintahan menghapus jalurdekonsentrasi (Soetoprawiro, 1994: 13-22).

Dengan demikian pada masapenjajahan Jepang tersebut Indonesiadiperintah dengan pembagian urusan alaJepang, yaitu Pimpinan Bala TentaraJepang sebagai pemerintah pusat yangdikuasai Angkatan Darat dan AngkatanLaut, sedangkan pemerintah Daerah tetapdiserahkan Kenco/Bupati dan Si-Co/Walikota, semuanya di bawahSyuucokan/Residen (orang Jepang),susunan Pemerintah di Daerah diaturdalam Osamu Seirei No. 27 tahun 1942(Surianingrat, 1981: 70-72).

3. Masa Kemerdekaan RepublikIndonesiaSebelum proklamasi dikumandang-

kan telah berdiri sebuah lembaga di

386


:: M. Agus Santoso


Indonesia setingkat Lembaga Kenegaraanberupa Panitia Persiapan KemerdekaanIndonesia (PPKI), yang telah terbentuksebagai Lembaga Kebangsaan Indonesiapada tanggal 9 Agustus 1945 oleh tokoh-tokoh Bangsa Indonesia, dan sejak tanggal15 Agustus 1945 yang dipimpin olehSoekarno-Hatta, kemudian secaranormative Negara Indonesia terbentuksetelah pengucapan proklamasikemerdekaan Republik Indonesia olehSoekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus1945 dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia tahun 1945 padatanggal 18 Agustus 1945, dan sejak saat itudalam menjalankan pemerintahan NegaraRepublik Indonesia harus berpijak padaUUD 1945, sebagai konstitusi tertinggi dinegara Republik Indonesia.

Perkembangan kebijakan danlandasan hukum penyelenggaraanpemerintahan daerah, hal-hal yangberkaitan dengan prinsip dan sistempembagian urusan pemerintah pusatmaupun pemerintah daerah, dalam rangkapenerapan asas desentralisasi di Indonesia,tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945sebelum perubahan yang berbunyi:“Pembagian daerah Indonesia atas dasarbesar dan kecil dengan bentuk susunanpemerintahannya ditetapkan denganUndang-Undang, dengan memandang danmengingat dasar permusyawaratan dalamsistem pemerintahan Negara dan hak-hakasal usul dalam daerah yang bersifatistimewa”.

Bahwa dari isi dan jiwa Pasal 18 UUD1945 beserta penjelasannya, menurut Lubis(1997: 215): “Jelaslah bahwa pemerintahdiwajibkan untuk melaksanakan politik‘Desentalisasi’ dan Dekonsentrasi dibidang ketatanegaraan”. Sebenarnya pasaltersebut lebih banyak mengandungketentuan tentang penyelenggaraanpemerintah, dalam hal ini pemerintahdaerah. Hal itu didasarkan atas pembagianwilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang begitu luas dan kecil sertaberaneka suku bangsa, dengan semboyanBhinneka Tunggal Ika untukmempertahankan Negara KesatuanRepublik Indonesia.

Sejarah perkembangan pengaturantentang pelaksanaan Desentralisasi/otonomi daerah di Indonesia sejakkemerdekaan 1945 sampai masaberlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 telahmengalami berbagai pengaturan yangtidak konsisten, yaitu beberapa kalidilakukan. Perubahan secara prinsip dalampengaturannya, sehingga dalamkenyataannya di Indonesia memangbelum pernah terjadi PenyelenggaraanPemerintah Lokal (Pemerintah Daerah)yang relatif kuat, hal itu pula yang menjadihambatan pelaksanaan otonomi daerah,Namun demikian sejak berlakunya UUNomor 22 Tahun 1999 dan seterusnyasampai sekarang pelaksanaan otonomidaerah sudah mengalami perkembanganyang begitu pusat, dan tetap dalam bingkaiNegara Kesatuan Republik Indonesia.

C. PRINSIP OTONOMI DAERAH DIINDONESIAIndonesia adalah sebuah Negara yang

terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945yang memiliki wilayah sangat luas terbagidalam pulau-pulau dan dapat disatukanmenjadi kepulauan nusantara, dengansemboyan Bhinneka Tunggal Ika, seluruhmasyarakatnya dapat disatukan, sepertidikatakan Soepomo, dalam sidang BPUPKIatau Dokuritul/Dokuritsu Zyumbi Tjoosakaipada tanggal 31 Mei 1945, bahwa Negaraadalah susunan masyarakat yang integral,segala golongan, segala lapisan, segalaanggotanya berhubungan dengan erat satusama lain, dan merupakan kesatuanmasyarakat yang organis (Soepomo, 1945:325).

Indonesia merupakan Negarakesatuan, yang terbentuk sejak tunggal 18Agustus 1945, tertuang dalam Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945 yangberbunyi: “Negara Indonesia ialah NegaraKesatuan, yang berbentuk Republik”. Danpada penjelasannya menetapkan bentukNegara kesatuan dan Republikmengandung isi pokok pemikirankedaulatan rakyat, juga dalam Pancasilatertuang jelas pada sila ketiga yangberbunyi: ‘Persatuan Indonesia’. Artinya

387


:: M. Agus Santoso


bahwa bentuk Negara Kesatuan Indonesiatelah dinyatakan secara bulat dankonsitusional tertuang dalam dasarNegara Indonesia, yaitu Undang-UndangDasar 1945 dan Pancasila, diharapkandapat menyatukan seluruh wilayahNusantara yang luas dan terbagikepulauan-kepulauan dan suku bangsa.

Prinsip ‘Negara Kesatuan’ RepublikIndonesia tertuang dalam Pasal 1 ayat (1)UUD 1945, yang tetap tidak berubahsampai sekarang, walaupun UUD 1945telah mengalami perubahan/amandemenke 4 (empat) kalinya, tetap berisi ketentuanbahwa ‘Indonesia (Republik Indonesia)adalah Negara Kesatuan yang berbentukRepublik’; mempunyai makna Negaratunggal (satu Negara) yang monosentris(berpusat satu) terdiri hanya satu Negara,satu pemerintahan, satu kepala Negara,satu badan legislatif yang berlaku bagiseluruh daerah di wilayah Negarabersangkutan, dalam melakukan aktifitaskeluar maupun kedalam diurus oleh satupemerintahan yang merupakan langkahkesatuan, baik pemerintah pusat maupundaerah (Sudjiono dan Rudianto, 2003: 1).

Karena luasnya wilayah RepublikIndonesia, dan terbagi dalam bentukkepulauan serta daerah-daerah dalammenjalankan pemerintahan, maka prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia tidakbisa dipisahkan dengan prinsipDesentralisasi atau otonomi daerah yangdidasarkan pada Pasal 18 Undang-UndangDasar 1945 sebelum perubahan. Yangberbunyi: “Pembagian Daerah Indonesiaatas dasar besar dan kecil dengan bentuksusunan pemerintahannya ditetapkandengan undang-undang denganmemandang dan menghayati dasarpemusyawaratan dalam sistempemerintahan Negara dan hak-hak asalusul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Prinsip Desentralisasi atau otonomiDaerah yang tertuang dalam Pasal 18 UUD1945, untuk lebih mendalami maksudnya,lebih tegas dituangkan dalampenjelasannya, yang berbunyi: (1) Olehkarena Negara Indonesia itu suatu‘eenheidstaat’, maka Indonesia tak akanmempunyai daerah di dalam lingkungan

yang bersifat staat juga Daerah Indonesiaakan dibagi dalam daerah provinsi dandaerah provinsi akan dibagi pula dalamdaerah yang lebih kecil. Di daerah-daerahyang bersifat otonomi (streek dan localerechts gemenschappen) atau daerah bersifatadministrasi belaka, semua menurutaturan yang akan ditetapkan denganUndang-Undang. Di daerah-daerah yangbersifat otonomi akan diadakan BadanPerwakilan Daerah, oleh karena itu didaerah pun pemerintahan akan bersendiatas dasar permusyawaratan; dan (2) DalamTeritorial Indonesia terdapat lebih kurang250 zelfbesturendhe landshappen danvolksgemeen schappen, seperti desa di Jawadan Bali, negeri di Minangkabau, dusundan warga di Palembang dan sebagainya.Daerah-daerah itu mempunyai susunanasli, dan oleh karenanya dapat dianggapsebagai daerah yang bersifat istimewa.Negara Indonesia menghormatikedudukan daerah-daerah istimewa dansegala peraturan Negara mempunyaidaerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

Kemudian mengenai otonomi Daerahini dikuatkan dan diuraikan lagi secararinci dalam amandemen UUD 1945,berkaitan dengan prinsip NegaraKesatuan clan prinsip Otonomi Daerahyang tidak bisa dipisahkan antara Pasal 1ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 18 UUD 1945baik sebelum maupun sesudahamandemen, maka dapat di simpulkanantara lain ‘Dalam rangka Negarakesatuan Republik Indonesia danmemperhatikan tujuan pemberianotonomi kepada Daerah, makapenyelenggaraan otonomi daerah olehpemerintah daerah merupakan sub sistemdari sistem pemerintahan Negara,khususnya pemerintahan eksekutifdiselenggarakan oleh pemerintah pusat,pemerintah daerah sampai pemerintahdesa, dengan sistem pembagian kekuasaansesuai dengan kewenangannya’.

D. PRINSIP NEGARA KESATUANREPUBLIK INDONESIAPrinsip Negara Kesatuan sudah

menjadi landasan hukum dalam

388


:: M. Agus Santoso


menjalankan pemerintahan di Indonesia,sejak kemerdekaan Republik Indonesiapada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkanhukum nasional Indonesia mulai saat itu,sebelum ditetapkan UUD 1945 padatanggal 18 Agustus 1945, oleh LembagaKenegaraan Indonesia yaitu PanitiaPersiapan Kemerdekaan Indonesiadisingkat PPKI menetapkan rancanganUUD yang disusun sebelumnya olehLembaga Kebangsaan Indonesia yaituBadan Penyelidik Usaha PersiapanKemerdekaan Indonesia, disingkatBPUPKI (Dokoritsu Zyumbi Tjoosakai) padapertengahan Juli, tepatnya tanggal 17 Juli1945.

Negara Indonesia yang lahir padatanggal 17 Agustus 1945, dan seharikemudian mengesahkan UUD 1945, yangsebelumnya sudah disiapkan, di dalamnyajuga termuat mengenai bentuk NegaraKesatuan Republik Indonesia yangmerdeka, atas kesepakatan bersama parapendiri negara pada waktu itu, kemudianditetapkan bentuk ‘Negara Kesatuan’Republik Indonesia seperti yang termuatdalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

Bentuk Negara Kesatuan adalahbentuk negara yang paling tepat untukmenjadi wadah ide persatuan. Apabilaselama musyawarah di dalam BadanPenyelidik Usaha-usaha PersiapanKemerdekaan Indonesia (BPUPKI)digunakan istilah Negara Persatuan atauNegara Kesatuan, sebagai terjemahanbahasa Eenheidsstaat, maka UUD 1945menggunakan kedua istilah tersebut,namun dengan pengertian yang berbeda.Istilah Negara Kesatuan digunakan dalamPasal 1 ayat (1) UUD 1945 sebagaiterjemahan bahasaan Eenheidsstaat. IstilahNegara Kesatuan digunakan dalamPenjelasan Umum UUD sebagai berikut:“Dalam pembukaan ini diterima aliranpengertian negara persatuan... IstilahNegara Persatuan di sini tidakmenunjukkan bentuk negara, melainkancita-cita hukum dan cita-cita moral.Artinya ialah negara yang melindungi danmeliputi segenap bangsa seluruhnva.Bentuk negara yang paling cocok untukmewujudkan cita-cita hukum dan cita-cita

moral Negara Persatuan itu ialah NegaraKesatuan. Dalam Negara Kesatuan tidakada negara dalam negara. Negara dibagidalam daerah-daerah, tidak terdiri dariNegara-negara Bagian” (Wahyono, 1984:22).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal l ayat(1), menyatakan dengan tegas bahwaIndonesia adalah Negara Kesatuan yangberbentuk Republik. Prinsip pada NegaraKesatuan ialah pemegang tampukkekuasaan tertinggi atas segenap urusannegara ialah Pemerintah Pusat tanpaadanya suatu delegasi atau pelimpahankekuasaan kepada Pemerintah Daerah(local government). Dalam Negara Kesatuanterdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antarapemerintah pusat (central government)dengan pemerintah lokal (local government)sedemikian rupa, sehingga urusan-urusannegara dalam Negara Kesatuan tetapmerupakan suatu kebulatan (eenheid) danbahwa pemegang kekuasaan tertinggi dinegara itu ialah pemerintah pusat (Lubis,1997: 8).

Di dalam Negara Kesatuan tanggungjawab pelaksanaan tugas-tugaspemerintahan pada dasarnya tetap beradadi tangan Pemerintah pusat. Akan tetapikarena sistem pemerintahan Indonesiamenganut asas Negara Kesatuan yangdidesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri,sehingga menimbulkan hubungan timbalbalik yang melahirkan adanya hubungankewenangan dan pengawasan.

Negara Kesatuan merupakan landasanbatas dari isi pengertian otonomi.Berdasarkan landasan batas tersebutdikembangkan berbagai peraturan (rules)yang mengatur mekanisme yang akanmenjelmakan keseimbangan antaratuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi.Di sini pulalah letak kemungkinanspanning yang timbul dari kondisi tarikmenarik antara kedua kecenderungantersebut (Manan, 1993: 3).

Tarik-menarik itu bukanlah suatu yangperlu dihilangkan. Upaya untukmenghilangkan tidak akan pernah berhasilkarena hal itu merupakan suatu yang

389


:: M. Agus Santoso


alami. Kehidupan bernegara danpemerintahan tidak pernah lepas darikehidupan masyarakat, baik masya-rakatnya sendiri maupun masyarakat diluarnya. Negara atau pemerintah yangbaik adalah yang berkiprah sesuai dengandinamika masyarakatnya. Dalam kondisiitulah semestinya dilihat kecenderunganke arah kesatuan atau otonomi.

E. PERKEMBANGAN OTONOMIDAERAH DI INDONESIAMengamati perkembangan otonomi

daerah di Indonesia merupakan kajianyang sangat menarik, karena otonomidaerah bukan saja fenomena hukum, tetapijuga fenomena pemerintahan, politik,bahkan juga sosial budaya dan lainsebagainya termasuk juga tentangkekuasaan, otonomi daerah sebagaiprinsip berarti menghormati kehidupanregional di daerah, adat istiadat, agamamaupun karakter yang ada didaerah, olehkarena itu pemerintahan pusat harusmenjauhkan segala urusan dengan maksudmenyeragamkan seluruh daerah dalamsatu modal, dengan memaksakankehendak agar karakter daerah mengikutikarakter nasional.

Perkembangan otonomi daerah diIndonesia mengalami pasang surutdengan corak yang berbeda-beda, yangtentunya dilandasi dengan peraturanperundang-undangan yang coraknyaberbeda-beda pula, karena lahirnyaundang-undang yang mendasari OtonomiDaerah itu dilatarbelakangi oleh kondisipolitik hukum yang berkembang padasaat itu. Berikut ini akan diuraikanperaturan perundang-undangan yangmengatur pelaksanaan Otonomi Daerahsejak tahun 1945.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945tentang Kedudukan Komite NasionalDaerahUndang-Undang ini menekankan pada

aspek cita-cita kedaulatan rakyat melaluipengaturan pembentukan BadanPerwakilan Rakyat Daerah. DidalamUndang-Undang ini ditentukan 3 (tiga)

jenis Daerah Otonomi, yaitu Keresidenan,Kabupaten dan Kota. Otonomi Daerahdiberikan kepada daerah bersamaan padasaat pembentukan daerah melaluiUndang-Undang berupa kewenanganpangkal yang sangat terbatas dan selamakurun waktu 3 (tiga) tahun belum adaPeraturan Pemerintah yang mengaturnya.Undang-Undang ini belum bisadilaksanakan sepenuhnya.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun1948 tentang Pemerintahan DaerahUndang-undang ini hanya berfokus

pada pengaturan tentang susunanpemerintahan daerah yang demokrasi. Didalam Undang-Undang ini ditentukan 2(dua) jenis daerah otonom, yaitu daerahotonomi biasa dan daerah otonomiistimewa serta ada 3 (tiga) tingakatandaerah otonom, yaitu Propinsi,Kabupaten/Kota Besar dan Desa/KotaKecil. Undang-Undang ini juga belum bisadilaksanakan sepenuhnya.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957tentang Pokok-pokok PemerintahanDaerahUndang-Undang ini berlaku secara

seragam di seluruh Indonesia, titikberatnya adalah pengaturan pada aspekotonomi yang seluas-luasnya Di dalamUndang-Undang ini di tetapkan ada 3 (tiga)tingkatan daerah otonomi yaitu DaerahTingkat I termasuk Kota Praja JakartaRaya, Daerah Tingkat II dan DaerahTingkat III. Dalam pada ini pelaksanaanOtonomi Daerah semakin mendapatperhatian Pemerintah Pusat, di manaPemerintah Pusat di wajibkanmelaksanakan politik desentralisasi disamping dekonsentrasi. Namun demikianOtonomi Daerah saat berlakunya Undang-Undang ini juga belum bisa dilaksanaknsepenuhnya, bahkan nuansa sentralisasimasih sangat kelihatan.

4. Undang-Undang Nomor l8 Tahun l965tentang Pokok-pokok PemerintahanDaerahUndang - Undang ini sudah menganut

sistem Otonomi yang seluas-luasnya;

390


:: M. Agus Santoso


pembagian daerah otonom sebanyak 3(tiga) tingkatan, yaitu Propinsi sebagaiDaerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadyasebagai Derah Tingkat II dan Kecamatan/Kota Praja sebaga Daerah Tingkat III.Walaupun Undang-Undang ini menganutsistem otonomi yang seluas-luasnyatetapi tidak ada satupun PeraturanPemerintah (PP) yang diterbitkan dalamrangka penyerahan sebagian urusanpemerintahan (Desentralisasi) kepadadaerah, oleh karena itu Undang-Undangini juga belum bisa dilaksanakansepenuhnya. Kemudian Undang-Undangini dinyatakan tidak berlaku berdasarkanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1969.Dengan Ketentuan bahwa pernyataantidak berlakunya Undang-Undang ini padasaat ditetapkannya Undang-Undang yangmenggantikannya.

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974tentang Ketentuan-ketentuan PokokPemerintahan DaerahDalam Undang-Undang ini azas

Desentralisasi dilaksanakan bersamaandengan azas Dekonsentrasi danmedebewind, melalui penyerahan urusansecara bertahap sesuai dengan kemam-puan (kewenangan daerah otonomterbatas) dan semunya tergantungkebijakan Pemerintah Pusat yang bersifatseragam.

Dalam mengelola sumber daya alam(SDA) sepenuhnya menjadi wewenangPemerintah Pusat, tidak ada kewenanganyang diberikan kepada PemerintahDaerah, termasuk rekruting PejabatPolitik, Proses Legislasi daerah melaluiizin dan petunjuk Pemerintah Pusat. Yangmemegang kepeminpinan dalampemerintahan daerah adalah KepalaDaerah dan DPRD, kedudukan Gubemursebagai Kepala Daerah merupakan KepalaPemerintahan, sekaligus kepala wilayahbertanggung jawab kepada Presidenmelalui menteri dalam negeri, sedangkankedudukan DPRD sebagai unsurPemerintahan Daerah dan juga berfungsisebagai wakil rakyat. Maka kedudukanGubernur sebagai Kepala Daerah sangatdominan. Undang-Undang ini mengenal

adanya perangkat Dekonsentrasi di daerahTingkat I dan Tingkat II, dimanakewenangan Kabupaten dan Kota bersifatresidule, dan tidak mengenal adanyaotonomi desa.

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan DaerahPada Undang-Undang ini azas

Desentralisai di laksanakan di Kabupatendan Kota, sedangkan Desentralisasidilaksanakan bersama-sama di Provinsidalam kedudukannya sebagai DaerahOtonomi terbatas sekaligus wilayahadministrasi. Desentralisasi ditetapkanbersamaan penetapan status daerahotonomi/melekat (kewenangan daerahotonomi utuh dan bulat), bersifat mandiridan bervariasi sesuai aspirasi masyarakatlokal, sumber daya alam di daerahnyamasing - masing.

Pemerintahan Daerah adalah KepalaDaerah beserta perangkat Daerah Otonomsebagai badan eksekutif daerah,sedangkan DPRD sebagai Badan legislatifdaerah, termasuk menjalankan pemilihanKepala Daerah menjadi kewenanganDPRD. Maka kedudukan DPRD pada saatitu sangat kuat. Kepala Daerah dalammenjalankan tugasnya bertanggung jawabkepada DPRD dan wajib menyampaikanpertanggungjawaban kepada DPRD setiaptahun anggaran, apabila pertanggung-jawaban Kepala Daerah ditolak yang kedua kalinya, maka DPRD sewaktu-waktudapat mengusulkan pemberhentiannyakepada Presiden RI.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan DaerahDalam Undang-Undang ini Azas

Desentralisasi di laksanakan di Propinsidan Kabupaten/Kota, sedangkanDekonsentrasi hanya di laksanakan diPropinsi. Pada periode ini hampir miripseperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun1974 yaitu menempatkan DPRD sebagaibagian Pemerintahan Daerah bersama-sama Kepala Daerah, menjalankanPemerintahan Daerah (DPRD merupakanbagian dari Pemerintahan Daerah). KepalaDaerah tidak lagi bertanggungjawab

391


:: M. Agus Santoso


kepada DRPD tetapi bertanggungjawabkepada Presiden melalui Menteri DalamNegeri. Undang-Undang ini sudahmengatur tentang Pemilihan KepalaDaerah Langsung oleh rakyat, sehinggademokrasi ada pada rakyat, dan agakistimewanya adalah mengenal adanyaotonomi desa.

F. PENUTUPDalam sejarah Indonesia sekitar 2000

(dua ribu) tahun yang lalu telahberlangsung masa pemerintahah‘Kerajaan’ yang berkuasa meliputi seluruhwilayah Indonesia, yang menyatukanseluruh kepulauan Nusantara. Hal itumenjadi awal idealisme dalam awalpemerintahan pada waktu itu, ada duakerajaan besar yaitu Kerajaan Snwijayadan Kerajaan Majapahit, dan pada waktuitu sudah mulai ada yang dinamakanotonomi daerah, walaupun bentuknyaberbeda dengan sekarang yaitupengaturan pemerintahan oleh Raja Kecildan Raja Besar. Kemudian dilanjutkanpada Pemerintahan Hindia Belanda,walaupun menjadi negara jajahan, tetapijuga diberikan kewenangan walaupunsedikit yaitu sebagai Karesidenan danKabupaten, kemudian di teruskan padamasa penjajahan Jepang.

Uraian tersebut menggambarkanbahwa Indonesia sudah menjadi NegaraKesatuan sejak jaman dulu dengankomitmen melaksanakan otonomi daerah,yaitu masa kerajaan, masa PemerintahanHindia Belanda, Jepang dan sampai saatini.

Wilayah Republik Indonesia begituluas dengan bentuk pulau-pulau namundemikian dapat dipersatukan, denganbentuk Negara Kesatuan RepublikIndonesia, yang dilandasi secarakonstitusional dalam Pasal 1 ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945.

Bentuk Negara Kesatuan sudahmenjadi tekad bulat bagi bangsa Indonesia,namun dalam menjalankan pemerintahanmengedepankan kepentingan daerah,dengan bentuk otonomi daerah Pasal 1ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak

bisa dipisahkan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bentuk NegaraKesatuan Republik Indonesia denganprinsip Otonomi Daerah.

Perkembangan Otonomi Daerah sudahmengalami perubahan sejak Indonesiamerdeka, dan bahkan sebelumnya. Tetapipelaksanaan otonomi daerah menjaditekad bersama bangsa Indonesia, hal ituterbukti bahwa Undang-Undang yangpertama kali disyahkan di Indonesia sejakmerdeka adalah Undang-Undang tentangOtonomi Daerah yaitu Undang-UndangNomor 1 Tahun 1945, tentang KedudukanKomite Nasional Daerah. Undang-Undangitu terus mengalami perubahan sesuaidengan pasang surutnya perkembanganpolitik di negara ini, tentu saja sesuaidengan karakter situasi politik yang adahingga kini kemungkinan akan terusberkembang dan berubah.

REFERENSIAbdurrahman. 1987. Beberapa Pemikiran

tentang Otonomi Daerah. Jakarta: MeltonPutra.

Danuredjo, S. 1967. Otonomi di IndonesiaDitinjau dalam Rangka Kedaulatan. Jakarta:Lores.

De Graaf, H.J. 1978. Awal Kebangkitan Matarammasa Pemerintahan Senopati (De Regering VanPemerintahan Senopati Ingalaga)1954.Pustaka Grafiti Pers.

________. 1981. Awal Kebangkitan Matarammasa Pemerintahan Senopati (De Regering VanPemerintahan Senopati Ingalaga)1954.Pustaka Grafiti Pers.

Istanto, F.S. 1971. Beberapa Segi HubunganPemerintah Pusat dan Daerah Dalam NegaraKesatuan Indonesia. Yogyakarta: KaryaPutra.

Juniarto. 1967. Perkembangan Pemerintah Lokal.Bandung: Alumni.

Lubis, M.S. 1974. Pergeseran Garis Politik danPerundang-undangan MengenaiPemerintahan Daerah. Bandung: Alumni.

_______. 1997. Pembahasan UUD 1945.Bandung: Alumni.

Hadjon, P.M. 1994. Pengantar HukumAdministrasi Indonesia. Yogyakarta: GajahMada Univ. Press.

Manan, B.. 1993. Perjalanan Historis Pasal 8UUD 1945. Jakarta: UNISKA.

Muslimin, A. 1978. Aspek - Aspek HukumOtonomi Daerah. Bandung: Alumni.

392


:: M. Agus Santoso


Nasroen, M. 1951. Masalah Sekitar Otonomi.Jakarta: J.B. Woeters. Groningan.

Soepomo, Pokok pidato dalam Sidang BadanPenyelidik Usaha Persiapan KemerdekaanIndonesia/Dokuritsu Zyunbi Tjosakai tanggal31 Mei 1945, dalam M.Yamin, NaskahPersiapan UUD 1945 Jilid I dan II TinjauanHukum Terhadap Kerangka dan Isi UUD1945 Dokumentasi tahun 1959. SeminarPancasila di Jogyakarta 16-20 Februari1959, di susun penyusun tanggal 28Oktober 1959.

Soetoprawiro, K. 1994. Pemerintahan danPeradilan di Indonesia ( Asal usul danperkembangannya). Bandung: PT. CitraAditiya Bakti.

Sudjiono, B. dan Rudianto, D. 2003.Manajemen Pemerintahan Federal PerspektifIndonesia Masa Depan. Jakarta: Citra IndahPratama.

Sumantri, S.M. 1981. Pengantar PerbandinganAntara Hukum Tata Negara. Jakarta:Rajawali.

Sumarto, T. 1984. Bentuk Negara danImplementasinya Menurut Undang-UndangDasar 1945, dimuat dalam PadmoWahyono (Penghimpun), MasalahKetatanegaraan Indonesia Dewasa Ini.Jakarta: Ghalia Indonesia.

Surianingrat, B. 1981. Sejarah Pemerintahan diIndonesia (Babak Hindia Belanda danJepang). Dewaruci Press.

Syaukani dkk. 2002. Otonomi Daerah dalamNegara Kesatuan (PUSKAB). Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

The Liang Gie. 1977. Kumpulan PembahasanTerhadap Undang-Undang Tentang PokokPemerintahan Daerah Indonesia. Yogyakarta:Karya Kencana.

Wajong, J. 1975. Azas dan tuiuan PemerintahDaerah. Jakarta: Jambatan. Jakarta.

Yamin, M.. Naskah Persiapan UUD 1945. Jilid Idan II Tinjauan Hukum Terhadap Kerangkadan Isi UUD 1945 Dokumentasi tahun1959. Seminar Pancasila di Jogyakarta 16-20 Februari 1959. Disusun tanggal 28Oktober 1959.

Documents

409-05 agus