34_P_HUM_2006

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A NNo. 34 P/HUM/2006.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan

Menteri Kehutanan R.I. No.P.14/MENHUT-II/2006 Tanggal 10 Maret 2006 Tentang

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada tingkat pertama dan terakhir telah

mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. PERKUMPULAN ASOSIASI PERTAMBANGAN

INDONESIA ATAU INDONESIAN MINING ASSOCIATION

(API-IMA), berkedudukan di Gedung Gajah Unit ABC, Lantai 5,

No.A2, Jalan DR. Sahardjo, Tebet, Jakarta-12810 ;

II. PERKUMPULAN ASOSIASI PERTAMBANGAN

BATUBARA INDONESIA ATAU INDONESIAN COAL

MINING ASSOCIATION (APBI-ICMA), berkedudukan di

Gedung Gajah Unit ABC, Lantai 6, Jalan DR. Sahardjo, Tebet,

Jakarta-12810 ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : G.P. Aji Wijaya, SH.,

Sunarto Yudonarpodo, SH.,LL.M, Lindu Dwi Purnomo, SH., Djaka

Susanto, SH., Eresendi Winaharta, SH. dan Louise S. Ferdinandus,

SH., Para Advokat/Pengacara, berkantor di Plaza DM, Lantai 18,

Jalan Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta-12920, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2006 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

m e l a w a n :

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di

Gedung Manggala Wanabhakti, Jalan Jend. Gatot Subroto,

Jakarta-10270 ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Hal. 1 dari 33. hal. Put. No. 34 P/HUM/2006.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 4

September 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 14

September 2006 dan didaftar dibawah register No. 34 P/HUM/2006 telah mengajukan

Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil

sebagai berikut :

A. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN HAK UJI

MATERIIL TERHADAP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DIBAWAH UNDANG-UNDANG TERHADAP PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT LEBIH TINGGI.

I

PENDAHULUAN

1. Bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Agung adalah melakukan Uji

Materiil untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah

Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA 1/2004 (vide Bukti P-10),

menyatakan :

"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan

peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan

perundang-undangan tingkat lebih tinggi".

2. Bahwa kewenangan untuk melakukan Hak Uji Materiil ini juga dinyatakan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 11 ayat (2.b)-

(Bukti P-9), dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dalam Pasal 31

ayat (1) dan (2) - (Bukti P-8).

Pasal 11 ayat (2.b) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyatakan :

"Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:

b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap

undang-undang".

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 menyatakan:

Ayat (1) : "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-

undang.”

2

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Ayat (2) : "Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau

pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku".

3. Bahwa TAP MPR RI No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 5 ayat (2) - (Bukti P-2) bahkan

menyatakan :

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah

Undang-Undang.”

4. Bahwa Permenhut P.14/2006 tersebut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada

tanggal 10 Maret 2006 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan merupakan

peraturan dibawah Undang-Undang, sehingga sesuai dengan PERMA 1/2004

merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan Hak Uji Materiil

atas Permenhut P. 14/2006 tersebut.

II

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa Pemohon I adalah Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Indonesia

sebagai wadah Pengusaha Pertambangan di Indonesia, didirikan pertama kali

pada tanggal 29 Mei 1975 (vide Lampiran P-1) yang saat ini beranggotakan 31

(tiga puluh satu) perusahaan pertambangan sebagai Anggota Penuh (Company

Members) (Lampiran P-3) yang terdiri dari perusahaan BUMN, PMA, PMDN

dan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) diseluruh Indonesia, dan 64 (enam

puluh empat) Anggota Penunjang (Associate Members) (Lampiran P-4).

Disamping itu, Pemohon I adalah juga Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan

Industri Indonesia (KADIN) berdasarkan Surat Keputusan KADIN No.

SKEP/005/DPH/XII/1989 tanggal 18 Desember 1989. (Lampiran P-5), dengan

Kartu Tanda Anggota Luar Biasa No. 0200000070. (Lampiran P-6).

2. Bahwa Pemohon I adalah kelompok masyarakat pertambangan yang bersifat

mandiri, bukan organisasi politik, tidak mencari keuntungan dan berorientasi

pada usaha, profesi dan bisnis, yang sejalan dengan aspirasi hukum masyarakat

berupaya untuk menegakkan dan mencari kepastian hukum dalam berusaha serta

mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

3



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (vide Lampiran P-1) Pemohon I, Pasal IV,

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Pemohon I antara lain: (a) Membina dan

mengembangkan keahlian, kegiatan dan kepentingan industri pertambangan di

Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan kehidupan dunia

usaha yang sehat dan tertib berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945; (b)

Membantu Pemerintah dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menggalakkan

perkembangan industri pertambangan dan memanfaatkan keterangan-keterangan

yang tidak bersifat rahasia dan tidak bersifat kepemilikan (non-confidential and

nonproprietary information) guna memajukan kegiatan pertambangan dalam arti

seluas-luasnya dalam wilayah Republik Indonesia; (c) Turut menciptakan dan

mengembangkan iklim usaha yang memungkinkan keikut sertaan yang seluas-

luasnya bagi pengusaha sehingga mereka dapat berperan secara efektif dalam

pembangunan nasional. Selanjutnya untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,

Pemohon I dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain: (a) Bertindak

sebagai juru bicara utama untuk industri pertambangan Indonesia dan

meningkatkan kesadaran dan pengertian atas masalah-masalah penting (kritis)

yang menyangkut industri pertambangan seutuhnya (keseluruhannya); (b)

Memberikan kepada Pemerintah keterangan-keterangan yang penting mengenai

masalah-masalah industri pertambangan.

4. Bahwa Pemohon II adalah organisasi perusahaan pertambangan batu bara yang

bersifat mandiri, bukan organisasi politik, tidak mencari keuntungan, yang

didirikan oleh Pengusaha-Pengusaha Pertambangan Batubara di Indonesia pada

tanggal 20 September 1989 (Lampiran P-7), saat ini beranggotakan 47 (empat

puluh tujuh) perusahaan pertambangan batu bara yang terdiri dari perusahaan

BUMN, PMA, PMDN, dan pemegang Kuasa Pertambangan (KP), dan 7 (tujuh)

perusahaan pendamping (Lampiran P-10). Disamping itu, Pemohon II adalah

juga Anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) berdasarkan Surat

Keputusan KADIN No. SKEP/006/DPH/I/1981 tanggal 21 Januari 1981

(Lampiran P-8), dengan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa No. 02000-000069.

(Lampiran P-9).

5. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (Lampiran P-7) Pemohon II, BAB II Pasal

5, Tujuan Pemohon II serta kegiatannya adalah (a) membina dan

mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan perusahaan yang

bergerak di bidang pertambangan batu bara di Indonesia, dalam rangka

mewujudkan ekonomi nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33

4

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Undang-Undang Dasar 1945; (b) menciptakan dan mengembangkan iklim usaha

di bidang industri pertambangan batu bara di Indonesia yang memungkinkan

keikut-sertaan seluas-luasnya sehingga dapat berperan-serta secara efektif dalam

Pembangunan Nasional. Sedangkan berdasarkan Anggaran Dasar Pemohon II,

Bab IV Pasal 9 untuk mewujudkan tujuannya tersebut, Pemohon II melakukan

kegiatan-kegiatan, antara lain sebagai berikut: (a) menyebarluaskan informasi

yang tidak bersifat rahasia mengenai kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan

dengan usaha industri pertambangan batu bara di Indonesia kepada Para

Anggota; (b) menyampaikan informasi kepada Pemerintah dan Para Anggota

mengenai berbagai permasalahan dan perkembangan internasional di bidang

usaha industri pertambangan batu bara yang dapat berpengaruh terhadap

kehidupan usaha pertambangan batu bara; (c) menyalurkan aspirasi dan

kepentingan Para Anggota dalam rangka keikut-sertaannya dalam pembangunan

di bidang pertambangan batu bara pada khususnya dan pembangunan ekonomi

nasional pada umumnya.

6. Bahwa Para Pemohon sangat berkepentingan untuk pengajuan permohonan ini

karena anggota-anggota dari Para Pemohon telah meminta kepada Para Pemohon

untuk segera menyelesaikan masalah ini bersama Pemerintah c.q. Menteri/

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri/Departemen

Kehutanan. Upaya mana menyangkut penyelesaian yang telah dilakukan, yang

terakhir kali telah diadakan pertemuan dengan Menteri Kehutanan akan tetapi

hal itu tidak mendapatkan jalan keluar yang baik.

7. Bahwa dalam PERMA 1/2004, Pasal 1 ayat (3) menyatakan :

“Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan

terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga

bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi

yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”.

8. Bahwa selanjutnya dalam PERMA 1/2004, Pasal 1 ayat (4) menyatakan :

"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang

mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya

suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang".

Oleh karenanya secara formal/prosedural permohonan Hak Uji Materiil yang

diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan

ayat (4) PERMA 1/2004, maka dengan demikian permohonan Hak Uji Materiil

dari Para Pemohon haruslah diterima.

5



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


9. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum di atas terlihat jelas

bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dan kapasitas hukum

(Iegalstanding) untuk mengajukan permohonan guna menilai materi muatan

Permenhut P.14/2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang

bertentangan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 ("UU 19/2004")-(Bukti

P-5) jo Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ("UU

41/1999")-(Bukti P-4), Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 ("UU 20/1997")

Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak-(Bukti P-6), dan Undang-Undang No.

11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan-(Bukti P-7),

serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi

Sumber Daya Mineral-(Bukti P-11), Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 1999

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 Tentang Tarif

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen

Kehutanan dan Perkebunan-(Bukti P-12), dan Peraturan Pemerintah No. 34/2002

Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan

Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan. (Bukti P-15).

III

PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL MASIH

DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Permohonan Hak Uji Materiil a quo, diajukan terhadap Permenhut P.

14/2006 yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2006 dan dinyatakan

berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

2. Bahwa menurut ketentuan PERMA 1/2004 Pasal 2 ayat (4) menyatakan :

"Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan

puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan."

Bahwa permohonan Hak Uji Materiil ini diajukan masih dalam tenggang waktu

180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya Permenhut P.14/2006 tanggal

10 Maret 2006, sedangkan permohonan Hak Uji Materiil diajukan oleh Para

Pemohon pada tanggal 4 September 2006, dengan demikian tenggang waktu

pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil belum terlampaui. Oleh karenanya

6

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil sah menurut hukum dan harus diterima

serta patut dipertimbangkan dalam pemeriksaan Hak Uji Materiil.

B. PEMBUKAAN

1. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaats), bukan negara

kekuasaan (machtstaats). Makna ini tersurat dengan sangat eksplisit dalam Pasal

1 ayat (3) UUD 1945-(Bukti P-1), penegasan ini berarti bahwa hukum adalah

sarana pengendali dan pengontrol kehidupan berbangsa dan bernegara, sarana

pengawas penyalahgunaan kekuasaan, dan sarana pemenuhan hak asasi semua

warga negara. Dengan kata lain hukum tidak boleh dan tidak bisa dijadikan

sebagai sarana pembenaran dari penyalahgunaan kekuasaan.

2. Dalam system ketatanegaraan Indonesia berdasarkan hasil amandemen UUD 1945

yang sudah berlangsung selama 4 (empat) kali, fungsi pengawasan,

penyalahgunaan kekuasaan baik itu oleh Pemerintah maupun DPR berada

ditangan lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa Mahkamah Agung dalam menjalankan pengawasannya bertindak sebagai

"the last cornerstone" atau "het laatste bolwerk" atau benteng terakhir untuk

mempertahankan tegaknya hukum dan keadilan. Disinilah Mahkamah Agung

mempunyai Hak Uji Materiil atau Judicial Review. Salah satu Hak Uji Materiil

paling mendasar adalah hak uji terhadap Peraturan Menteri dalam artian apakah

Peraturan Menteri itu bertentangan atau menyimpang dengan Undang-Undang

dan Peraturan Pemerintah sebagai suatu peraturan perundang-undangan tingkat

lebih tinggi.

4. Bahwa salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan itu adalah dilahirkannya

produk perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang bertentangan

dengan Undang-Undang sebagai peraturan perundang-undangan tingkat lebih

tinggi. Hal ini tentu dapat saja terjadi karena pergesekan kekuasaan dengan

segala kekuatan politik yang berada dibelakang kekuasaan itu, dan ini sering

terjadi dalam negara yang penuh dengan dinamika apalagi negara yang tengah

berada dalam zaman transisi seperti Indonesia yang beralih dari zaman otoriter

ke zaman demokratis.

5. Bahwa diakuinya Hak Uji Materiil ini merupakan perkembangan ketatanegaraan

yang positif karena eksistensi negara hukum menjadi semakin kuat.

Hak Uji Materiil (Judicial Review) merupakan upaya pengujian oleh lembaga

yudisial terhadap, produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan

legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Pemberian kewenangan untuk melakukan

7



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pengujian tersebut kepada Hakim merupakan prinsip checks and balances

berdasarkan system pemisahan kekuasaan negara (yang dipercaya dapat lebih

menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita-cita negara hukum rechtstaat

maupun rule of law).

Prinsip checks and balances ini adalah merupakan prinsip hukum dan politik

yang universal dianut dibanyak negara yang menyebut dirinya negara hukum dan

negara demokrasi. Jadi fungsi judicial riview itu tidak terbatas semata-mata pada

fungsi pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dalam

artian apakah peraturan perundang-undangan itu bertentangan atau tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

6. Bahwa dalam memahami Hak Uji Materiil ini kita perlu pula menyadari bahwa

Mahkamah Agung itu sesungguhnya adalah lembaga yang terlepas atau steril

dari pengaruh politik apalagi politik partisan. Jadi diharapkan agar semua

pertimbangan, penetapan dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung

termasuk jajaran peradilan dibawahnya terbebas dari pengaruh politik apalagi

partisan politik. Disinilah bedanya Mahkamah Agung dengan Pemerintah dan

DPR yang pasti tidak terbebas dari pengaruh politik. Undang-Undang maupun

peraturan Pemerintah termasuk Keputusan Menteri dapat saja merupakan hasil

kemauan segelintir masyarakat atau kepentingan politik tertentu, dan karenanya

tidak sepenuhnya aneh jika ada produk peraturan perundang-undangan ditingkat

lebih rendah yang sarat dengan pertimbangan politik. Oleh sebab itulah

Mahkamah Agung yang terbebas dari pengaruh politik dianggap sebagai the

ultimate intepreter of the constitution dan benteng yang melindungi hak-hak

azasi manusia.

Jadi disini Hak Uji Materiil itu adalah sarana yang mutlak harus ada untuk

menjamin hak-hak individual tetap eksis dari ancaman politik mayoritas yang

bisa jadi secara demokratis benar akan tetapi kenyataannya merusak dan

melanggar hak-hak individual dan hak asasi manusia.

7. Bahwa salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi

yang juga merupakan objek permohonan ini adalah Permenhut P.14/2006 yang

bertentangan dengan UU 19/2004 jo UU No. 41/1999, UU No. 20/1997 dan UU

No. 11/1967. Secara lebih rinci Para Pemohon akan uraikan Pasal-Pasal dalam

Permenhut P. 14/2006 yang bertentangan dengan UU No. 19/2004 jo UU No.

41/1999, UU No. 20/1997 dan UU No. 11/1967 dalam uraian tersendiri.

8

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


8. Bahwa TAP MPR RI No. III/MPR/2000 (vide Bukti P-2) dalam Pasal 4 ayat (1)

menyatakan :

"Sesuai dengan tata urutan Peraturan Perundang-undangan ini, maka setiap

aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum

yang lebih tinggi. "

Bahwa pengertian yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) TAP MPR tersebut di

atas adalah : setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan

dengan aturan hukum yang lebih tinggi (lex superior derogat legs inferiors)

dalam artian manakala terdapat Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah maka Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi menyampingkan Peraturan Perundang-

undangan yang lebih rendah (de hogere wet gaat voor de lagere wet).

9. Bahwa atas dasar pertimbangan di atas Permohonan Uji Materiil ini diajukan

dengan satu-satunya tujuan yaitu menuntut persamaan hak-hak dari warga negara

untuk berusaha dijamin sepenuhnya oleh peraturan perundang-undangan dari

tingkat yang lebih tinggi sampai pada tingkat yang lebih rendah.

IV

PERMENHUT P.14/2006 SEJAK AWAL PEMBERLAKUANNYA

TELAH MENDAPATKAN REAKSI KERAS DARI KALANGAN

MASYARAKAT PERTAMBANGAN

Sebelum Para Pemohon membahas isi Pasal ini secara lebih komprehensif, agar

Majelis Hakim Agung mendapatkan gambaran yang lebih luas dan lengkap,

terlebih dahulu Para Pemohon akan menyampaikan latar belakang diajukannya

Permohonan Uji Materiil atas Permenhut P. 14/2006 sebagai berikut:

Latar Belakang

Permenhut P. 14/2006 yang merupakan pelaksanaan UU 19/2004 jo UU 41/1999

tentang Kehutanan telah menimbulkan reaksi keras dari pelaku pertambangan.

Hal ini disebabkan karena peraturan yang tercantum dalam keputusan dalam

peraturan Menteri Kehutanan tersebut menyulitkan dan hampir-hampir tidak

dapat dilaksanakan oleh pelaku pertambangan karena sarat dengan kewajiban-

kewajiban yang sangat berat yang harus dipenuhi. Padahal di pihak lain sektor

pertambangan di minta oleh Pemerintah untuk dapat mensuplai bahan baku

industri dan energi (batu bara). Disamping itu sebagaimana disebutkan dalam

9



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Instruksi Presiden No. 3/2006 Tanggal 27 Pebruari 2006 tentang paket

kebijaksanaan iklim investasi-(Bukti P-13) semua sektor diminta untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka mengundang investor

dalam dan luar negeri.

Kegiatan investasi disektor pertambangan sejak diterbitkannya UU 19/2004 jo

UU 41/1999 mengalami hambatan yang signifikan, karena dalam kawasan hutan

lindung dilarang untuk melakukan penambangan dengan pola penambangan

terbuka (vide Pasal 38 ayat (4)). Bagi investor pertambangan yang sudah

mempunyai perjanjian kerja sama dengan Pemerintah R.I. baik melalui Kontrak

Karya maupun PKP2B seharusnya dapat melakukan penambangan dimana saja

didalam wilayah Kontrak Karya atau PKP2B. Namun keleluasaan tersebut telah

dicabut oleh UU 19/2004 jo UU 41/1999 karena didalam UU 19/2004 jo UU

41/1999 sendiri tidak mencantumkan Pasal peralihan, hal mana terhadap Kontrak

Karya atau PKP2B sudah berjalan sebelum berlakunya UU 19/2004 jo UU

41/1999 ;

Bahwa dengan UU 19/2004, UU 41/1999 telah disempurnakan namun

penyempurnaan atas undang-undang tersebut justru tidak dapat dilaksanakan

karena terbentur dengan Permenhut P.14/2006 yang terbit kemudian ;

Pengaturan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana

diatur dalam Permenhut P.14/2006 telah bertentangan dengan UU 19/2004 jo

UU 41/1999 Pasal 39, karena UU 19/2004 jo UU 41/1999 jelas menetapkan

bahwa “ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan

kawasan hutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah” ;

Bagi investor di sektor pertambangan, pengaturan pemanfaatan hutan dan

penggunaan kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan justru sangat diinginkan

selama sesuai dengan paradigma pembangunan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi nasional, pembangunan wilayah, penyediaan lapangan

kerja dan usaha dapat diwujudkan dengan kegiatan pertambangan melalui

pembayaran pajak (PPN, PPh, PPh Badan, Pajak Bumi dan Bangunan), royalty

dan iuran tetap serta retribusi daerah.

Bersamaan dengan itu pelestarian lingkungan yang ditandai dengan hutan lestari

tetap terwujud melalui upaya keras dan berkelanjutan untuk mencegah/

mengurangi perubahan peruntukkan dan fungsi hutan. Sehingga program

rehabilitasi dan reklamasi serta kewajiban penyediaan lahan kompensasi harus

dapat diwujudkan. Dengan berpedoman pada paradigma pembangunan

10

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


berkelanjutan tersebut, seharusnya Departemen Kehutanan dapat

mengakomodasi kebutuhan pembangunan dalam kawasan hutan untuk

kepentingan strategis (religi, pertahanan keamanan, pertambangan,

pembangunan ketenagalistrikan, dan instalasi teknologi energi) dengan sistem

pinjam pakai dan kompensasi dengan tetap berpegang pada UU 19/2004 jo UU

41/1999 yang mengatur :

- Tata cara pinjam pakai dan kompensasi.

- Luasan hutan yang berperan dalam mendukung system penyanggah kehidupan

tetap terjaga (tidak boleh berkurang luasannya) sehingga diperlukan upaya

rehabilitasi dan kompensasi (vide Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 UU

19/2004 jo UU 41/1999). Kawasan hutan yang dipergunakan bagi kegiatan

pertambangan sudah dipastikan akan mengalami gangguan fungsi hutan, untuk

itu kawasan tersebut harus dipinjampakaikan kepada pengguna agar jelas

tanggung jawabnya untuk menjaga dan merehabilitasi kawasan tersebut.

- Kegagalan pengguna melakukan rehabilitasi (pada umumnya di lubang

tambang) harus dikenakan penggantian dengan lahan kompensasi dan

mengingat sulitnya mendapat lahan bebas maka lahan kompensasi tersebut

haruslah dapat ditunjuk oleh Departemen Kehutanan.

- Kawasan lahan kompensasi harus direhabilitasi dan direboisasi sampai menjadi

kawasan hutan. Ketidaksanggupan pengguna untuk merehabilitasi dan

mereboisasi lahan kompensasi harus dikenakan denda.

Langkah-langkah Pemerintah dalam hal ini Kementrian Koordinator

Perekonomian Republik Indonesia menyangkut penyediaan dan pemanfaatan

energi alternatif pernah disampaikan oleh Deputi III Menko Perekonomian,

Bapak Wimpy S. Tjetjep dalam seminar yang berjudul Pencanangan Perdana

Program Aksi penyediaan Dan pemanfaatan Energi Alternatif dan Seminar Era

Kebangkitan Energi Indonesia yang selanjutnya menyatakan : "..Indonesia

memiliki potensi energi alternatif sangat besar, baik keragaman maupun

jumlahnya, seperti gas bumi dengan rasio cadangan perproduksi masih 62 tahun,

serta batu bara yang masih sangat potensial untuk jangka waktu 146 tahun, dan

masih belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu potensi energi

alternatif seperti tenaga air, panas bumi, tenaga surya dan angin, nuklir serta

bahan bakar nabati yang keseluruhannya akan menjadi sumber energi nasional

dimasa mendatang. Maka untuk itulah langkah Pemerintah secepatnya

mendorong pengembangan energi alternatif ditandai dengan dikeluarkannya

11



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


landasan hukum pada bulan Januari 2006 yaitu Peraturan Presiden No. 5/2006

Tentang Kebijaksanaan Energi Nasional ("PP 5/2006”) (Bukti P-14), diikuti

dengan Instruksi Presiden No. 1/2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan

bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lainnya ("Inpres 1/2006')-(Bukti P-16),

dan Instruksi Presiden No. 2/2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan batu

bara yang dicairkan sebagai bahan bakar lain (“Inpres 2/2006”)-(Bukti P-17) ;

Dampaknya Terhadap Investasi Dibidang Pertambangan.

Mengingat tidak kondusifnya Permenhut P.14/2006 mengakibatkan timbulnya

berbagai dampak negatif terhadap investasi pertambangan antara lain sebagai

berikut :

a. Penataan kawasan hutan seperti yang tersebut dalam Permenhut P. 14/2006

telah berakibat pada diabaikannya kerjasama (kontrak-kontrak/perjanjian-

perjanjian) pertambangan maupun perijinan-perijinan antara Pemerintah R.I

dengan investor pertambangan yang bermuara pada turunnya minat investasi

disektor pertambangan.

b. Ternyata, dalam implementasinya Permenhut P.14/2006 sangat sulit untuk

dilaksanakan dan telah menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden No.

3/2006 tentang Paket Kebijaksanaan Iklim Investasi-(vide Bukti P-13) serta

menghambat upaya Pemerintah untuk mengatasi penyediaan energi nasional,

terutama dalam rangka program percepatan penyediaan listrik nasional yang

membutuhkan antara lain batubara sebagai bahan bakarnya.

c. Beberapa perusahaan pertambangan (13 perusahaan) di daerah tidak

mendapatkan ijin pinjam pakai, juga mengalami ancaman terkena sanksi

pidana sebagai akibat lamanya proses pinjam pakai ini.

C. PASAL-PASAL DARI PERMENHUT P. 14/2006 YANG BERTENTANGAN

DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT YANG

LEBIH TINGGI.

I

PERMENHUT P.14/2006 BERTENTANGAN DENGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT YANG

LEBIH TINGGI YAKNI UU 19/2004 TENTANG PENETAPAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

No. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

12

12


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


UNDANG No. 41 TAHUN 1999 Jo. UU 41/1999

TENTANG KEHUTANAN

1. Bahwa Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Permenhut

P.14/2006 bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 39 UU 41/1999.

2. Bahwa Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Permenhut

P.14/2006 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (2) menyatakan :

"Pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan untuk kegiatan non komersial yang

dilaksanakan dan dimiliki instansi Pemerintah,diwilayah provinsi yang luas

kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan".


a. Untuk pinjam pakai kawasan butan yang bersifat komersil, Para Pemohon

wajib menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 2 (dua) kali

luas kawasan hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang

Clear and Clean dan direboisasi.

b. Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersil pada provinsi

yang luas kawasan hutannya kurang dan 30% dari luas daratan provinsi yang

bersangkutan, Para Pemohon harus menyediakan dan menyerahkan lahan

kompensasi seluas 1 (satu) kali luas kawasan hutan yang dipergunakan

kepada Departemen Kehutanan yang “clear and clean " dan direboisasi.

c. Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersil pada provinsi

yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dan luas daratan provinsi yang

bersangkutan. Para Pemohon dibebani kompensasi berupa melakukan

reboisasi kawasan hutan yang rusak seluas 2 (dua) kali luas kawasan hutan

yang dipinjam.


Lahan kompensasi harus dipenuhi oleh Para Pemohon pinjam pakai kawasan

hutan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya

persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri.

3. Bahwa penetapan lahan kompensasi sebagaimana Pasal 16 dan

Pasal 17 dalam Bab VII dalam Permenhut P. 14/2006 merupakan Pasal-Pasal

yang bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 39 UU 41/1999 dengan alasan :

13



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3.1. Kecukupan luas kawasan hutan atau penutupan hutan, yang telah diatur

dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) UU 41/1999 menyatakan:

"Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan

hutan dan penutupan hutan untuk setipa daerah aliran sungai dan atau

pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat

ekonomi masyarakat setempat”.

Pasal 18 ayat (2) menyatakan:

"luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran

sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.”

3.2. Bahwa Pasal 39 UU 41/1999 menyatakan:

“Ketentuan Pelaksanaan Tentang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan

Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34,

Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah. "

Namun, kewenangan mengenai pemanfaatan hutan dan Penggunaan kawasan

hutan yang terkait dengan bidang pertambangan yang seharusnya diatur dengan

Peraturan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 39 UU 19/2004 jo UU

41/1999 ternyata malah diatur oleh Permenhut P.14/20.

4. Bahwa selain tidak sejalan dengan materi muatan UU 19/2004 jo UU 41/1999,

dasar materi muatan Permenhut P.14/2006, pada Pasal 16 dan Pasal 17 jelas telah

menunjukkan sifat diskriminatif Pemerintah (dalam hal ini Departemen

Kehutanan) terhadap pihak-pihak perusahaan pertambangan selaku pihak yang

menggunakan kawasan hutan sebagai tempat usaha penambangan.

II


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT

YANG LEBIH TINGGI YAKNI UU 20/1997 TENTANG

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 20/1997 menyatakan :

Ayat 1 :

Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :

a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah.

14

14


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.

c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.

d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah.

e. Penerimaan berdasarkan putusan Pengadilan dan yang berasal dari pengenaan

denda administrasi.

f. Hibah yang merupakan hak Pemerintah.

g. Penerimaan lainnya (diatur dengan UU tersendiri).

Ayat 2 :

"Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-

Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam ayat 1

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Ayat 3:

“Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam ayat 1

ditentukan dengan Peraturan Pemerintah”.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 3 Permenhut P.14/2006 menyatakan apabila

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Para Pemohon pinjam pakai kawasan hutan

tidak dapat menyerahkan lahan kompensasi, maka khusus untuk pinjam pakai

kawasan hutan yang bersifat komersial lahan kompensasi diganti dengan dana

yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kehutanan

yang besarnya 1% dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh jumlah

produksinya.

3. Bahwa dengan memberikan hak kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan

penggantian lahan kompensasi dengan dana yang dijadikan PNBP Departemen

Kehutanan yang besarnya 1% dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh

jumlah produksinya, adalah bertentangan dengan UU 20/1997 Pasal 2 ayat (3).

III


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT

YANG LEBIH TINGGI YAKNI UU 11/1967 TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

1 Bahwa Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2) UU 11/1977, menyatakan :

Ayat (1) :

15



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


“Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran tetap, iuran

eksplorasi, dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran yang

berbubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan. "

Ayat 2:

"Pungutan-pungutan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

2. Bahwa secara tegas bunyi dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas

secara tegas dan jelas telah menyebutkan bahwa segala pungutan-pungutan

Negara yang berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi dan/atau pembayaran-

pembayaran yang berhubungan dengan kuasa pertambangan haruslah diatur

dengan suatu Peraturan Pemerintah, sehingga secara tegas dan jelas pula

Permenhut P. 14/2006 sangatlah bertentangan dengan UU 11/1967 Pasal 28 ayat

(1) dan ayat (2) maka Permenhut P. 14/2006 tersebut haruslah dinyatakan tidak

sah dan batal demi hukum, atau setidak-tidaknya dibatalkan.

IV


PERATURAN PEMERINTAH NO.59 TAHUN 1998

JO PERATURAN PEMERINTAH NO.74 TAHUN 1999

TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU 20/1997 menyatakan :

"Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Karena seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan pada setiap

Departemen wajib ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Bahwa guna menerapkan dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam UU 20/1997 (vide Bukti P-6), Departemen Kehutanan dan Perkebunan

melalui Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan

16

16


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Perkebunan-(vide Bukti P-12) telah menetapkan secara limitatif tentang hal-hal

apa saja yang termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Bahwa Pasal 17 ayat 3 Permenhut P.14/2006 yang telah menetapkan besaran

PNBP sebagai salah satu kompensasi atas peminjaman lahan adalah bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PNBP khususnya

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 Jo Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun

1999, bahkan dapat dikatakan Menteri Kehutanan yang menetapkan dan

memberlakukan besarnya PNBP sebesar 1% sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat 3 Permenhut P. 14/2006 telah melebihi kewenangannya (ultra vires).

V



TENTANG TARIF ATAS JENIS PNBP YANG

BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI SUMBER

DAYA MINERAL (“PP 45/2003)

1 Bahwa Pasal 17 ayat (3) Permenhut P.14/2006 menyatakan :

Ayat (3) :

"Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pemohon pinjam pakai kawasan

hutan tidak dapat menyerahkan lahan kompensasi, maka khusus untuk pinjam

pakai kawasan hutan yang bersifat komersial lahan kompensasi diganti dengan

dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen

Kehutanan yang besarnya 1% dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh

jumlah produksinya.”

2. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) PP 45/2003-(vide Bukti P-11) menyatakan :

Pasal 1 ayat (2) :

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi

dan Sumber Daya Mineral berasal dari :

a. Pelayanan Jasa Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;

b. Iuran Tetap/Landrent;

c. Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalty;

d. Dana Hasil produksi Batu bara;

17



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


e. Jasa Teknologi/Konsultasi Eksplorasi Mineral, Batubara, Panas Bumi dan

Konservasi;

f. Jasa Teknologi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;

g. Pelayanan jasa Bidang Minyak dan Gas Bumi ;

h. Pelayanan jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan

i. Pelayanan jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Jadi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP 45/2003 tersebut di atas telah ditentukan

secara definitif tentang hal-hal apa saja yang boleh dikenakan PNBP didalam

bidang pertambangan sektor energi dan sumber daya mineral.

3. Sehingga berdasarkan uraian pada angka 2 di atas, maka Permenhut P.14/2006

Pasal 17 ayat (3) jelas telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2)

PP 45/2003, karena Pasal 1 ayat (2) PP 45/2003 sendiri sudah mengatur PNBP

dalam bidang pertambangan.

4. Sedangkan pada Pasal 10 PP 45/2003 juga menegaskan bahwa menyangkut tarif

atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup/belum ada

pencantuman-nya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dikutip bunyi Pasal 10 PP 45/2003 yang menyatakan :

"Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen

Energi dan Sumber Daya Mineral yang belum tercakup dalam Peraturan

Pemerintah ini, akan disusulkan sebagai yang tidak terpisahkan dalam Peraturan

Pemerintah ini dan pencantuman-nya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah

tersendiri.

VI



TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA

PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (“PP 34/2002”)

1. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Pengunaan Kawasan Hutan

("PP 34/2002")-(vide Bukti P-15) pada Pasal 72 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

menyatakan :

Ayat (2) :

18

18


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan

kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam :

a. hutan lindung; atau

b. hutan produksi”.

Ayat (3) :

"Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi

penggunaan untuk :

a. tujuan strategis; dan atau

b. kepentingan umum terbatas.

Ayat (4) :

"Penggunaan kawasan hutan untuk tujuan strategis sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) huruf a meliputi kegiatan :

a. kepentingan religi;

b. pertahanan dan keamanan;

c. pertambangan;

d. pembangunan ketenaga listrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan;

e. pembangunan jaringan telekomunikasi; atau

f. pembangunan jaringan instalasi air. "

2. Bahwa dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 72 ayat (4) huruf c mengenai

Penggunaan kawasan hutan untuk tujuan strategis antara lain diperuntukan untuk

kegiatan pertambangan.

3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (6) menyatakan :

Ayat (6) :

"Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5)

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

4. Bahwa ditetapkan dan berlakunya Permenhut P. 14/2006 telah melanggar dan

bertentangan dengan PP 34/2002 khususnya Pasal 72 ayat (6) dimana menurut

ketentuan Pasal 72 ayat (6) tersebut ditentukan bahwa Penggunaan kawasan

hutan untuk tujuan strategis yang antara lain diperuntukan untuk kegiatan

pertambangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Sedangkan Keputusan Presiden yang menetapkan dan memberlakukan tentang

Penggunaan kawasan hutan untuk tujuan strategis yang diperuntukan untuk

kegiatan pertambangan belum pernah ada.

19



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas jelas bahwa pengertian setiap

aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum

yang lebih tinggi mengandung makna :

a. Aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang

lebih tinggi.

b. Aturan yang lebih rendah :

- tidak dapat mengubah materi yang ada di dalam aturan yang lebih tinggi;

- tidak menambah;

- tidak mengurangi;

- tidak menyisipi suatu ketentuan baru;

- tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam aturan

induknya.

Sehingga atas dasar ciri-ciri karakteristik tersebut di atas, maka kedudukan

Permenhut P. 14/2006 adalah lebih rendah dari Peraturan Pemerintah

terlebih-lebih dengan Undang-Undang oleh karena itu tidak boleh saling

bertentangan satu sama lain (tengengesteld).

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa

Permenhut P.14/2006 dapat dikategorikan sebagai wujud dari penyalahgunaan

kekuasaan (abuse of power) dan kesewenangwenangan (arbitrary action) dari

Menteri Kehutanan.

Selain itu, Permenhut P.14/2006 tersebut juga melanggar asas kepastian hukum

(rechmatigheid) serta asas doelmatigheid karena bertentangan dengan UU

19/2004 jo UU 41/1999, UU 20/1997, dan UU 11/1967, serta PP 45/2003, PP

74/1999, dan PP 34/2002 sehingga oleh karenanya Permenhut P.14/2006 telah

melanggar prinsip hukum lex superior derogat legi inferiori/melanggar hirarki

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal

4 ayat (1) TAP MPR RI No.III/MPR/2000.

Dengan demikian, menurut hukum Permenhut P.14/2006, haruslah dinyatakan

tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung atas Putusan perkara Hak Uji Materiil

yang sejenis.

6. Bahwa sejalan dengan Permohonan Hak Uji Materiil Atas Permenhut P.14/2006

a quo yang diajukan oleh Para Pemohon, sebagai bahan referensi, bahwa pada

tanggal 21 Juli 2006 Mahkamah Agung telah memutuskan perkara Hak Uji

Materiil in casu putusan Reg. No. 07 P/HUM/2006 antara Assosiasi

20

20


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pertambangan Batubara Indonesia-Indonesian Coal Mining Association (APBI-

ICMA) melawan Menteri Keuangan R.I-(Bukti P-18) yang inti putusannya,

menyatakan batal demi hukum Peraturan Menteri Keuangan No. 95/

PMK.02/2005 tanggal 11 Oktober 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No.

131/PMK.010/2005 tanggal 23 Desember 2005 yang menetapkan batubara

sebagai pungutan eksport bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun

1997 Pasal 2 karena jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk batubara

adalah royalty (Pasal 1 ayat 1.b dan Penjelasannya) yang ditetapkan dengan

Undang-Undang (yaitu UU No. 11/1967) dan dikecualikan dari penetapan jenis

Penerimaan Negara, Bukan Pajak dalam kelompok penerimaan dari pemanfaatan

sumber daya alam (Pasal 2 ayat (2)) juga bertentangan dengan Peraturan

Pemerintah No. 35 Tahun 2005.

7. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung (vide Bukti P-18) tersebut di

atas maka Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan Para Pemohon atas

Permenhut P. 14/2006 yang bertentangan dengan Undang-Undang dan

Peraturan-Peraturan Pemerintah sebagaimana disebut di atas pantaslah untuk

diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

1. Bahwa dengan adanya keberatan dari Para Pemohon atas berlakunya Permenhut

P.14/2006, dapat dipastikan Permenhut P.14/2006 tidak mendapat apresiasi yang

positif sehingga Permenhut P.14/2006 tidak akan efektif apabila dipaksakan untuk

tetap diberlakukan.

2. Bahwa mengingat Permenhut P.14/2006 tersebut tidak mendapat apresiasi yang

positif dan menghambat kegiatan operasional usaha pertambangan, maka kami

mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan menyidangkan

Permohonan Uji Materiil ini untuk menunda berlakunya Permenhut P.14/2006

tanggal 10 Maret 2006 lebih lanjut sampai dengan diterbitkannya peraturan baru

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum apabila terhadap

pengajuan Hak Uji Materiil atas Permenhut P.14/2006 dikabulkan oleh Mahkamah

Agung, maka Para Pemohon memohon pada Majelis Hakim Agung yang memeriksa

permohonan a quo agar Mahkamah Agung menganjurkan atau, menyampaikan

nasehat (advice) pada Pemerintah agar secepatnya mengeluarkan peraturan

Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU 19/2004 jo UU 41/1999 Pasal 39

sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum menyangkut ketentuan

21



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan

Pasal 38.

Bahwa Berdasarkan argumentasi dan dalil-dalil hukum dan hal-hal yang telah

diuraikan di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Agung

yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menyatakan dan memerintahkan Permenhut P.14/2006 untuk tidak diberlakukan

sampai adanya keputusan akhir dalam perkara ini.

2. Untuk lebih memberikan kepastian hukum dimohonkan agar Mahkamah Agung

menganjurkan atau menyampaikan nasehat (advice) pada Pemerintah agar

secepatnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU

19/2004 jo UU 41/1999 Pasal 39 sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum

menyangkut ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan

kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36,

Pasal 37, dan Pasal 38.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil ini untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2006 Tentang

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan bertentangan dengan Undang-Undang No.

19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU 20/1997 Tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan UU 11/1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Pertambangan serta bertentangan pula dengan Peraturan Pemerintah-

Peraturan Pemerintah, sebagai berikut :

a. PP No. 59/1998 Jo PP 74/1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan;

b. PP 45/2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Berlaku pada Departemen Energi Sumber Daya Mineral; dan

c. PP 34/2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan.


Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum

serta dinyatakan batal demi hukum ;

22

22


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


4. Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mencabut Peraturan Menteri Kehutanan

No. P.14/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dalam

jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diberitahukan kepada

Menteri Kehutanan/Termohon dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak

melaksanakan perintah tersebut maka demi hukum Permenhut P.14/2006 tersebut

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menganjurkan pada Pemerintah dalam hal ini Presiden agar secepatnya mengeluarkan

Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU 19/2004 jo UU

41/1999;

6. Menghukum Menteri Kehutanan untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau :

- Jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon

agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan

ini, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P. 1 : Perubahan Ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 ;

- Bukti P.2 : Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2006 Tentang

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Menteri Kehutanan ;

- Bukti P.3 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan ;


Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ;


Penerimaan Negara Bukan Pajak ;

- Bukti P.6 : Lembaran Negara Republik Indonesia ;


Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah

Agung ;

- Bukti P.8 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

Kehakiman ;

- Bukti P.9 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004

Tentang Hak Uji Materiil ;

23



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bukti P.10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2003 Tentang

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada

Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral ;


Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 Tentang Tarif

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada

Departemen Kehutanan Dan Perkebunan ;

- Bukti P.12 : Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Paket

Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi ;

- Bukti P.13 : Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2006 Tentang

Kebijakan Energi Nasional ;


Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan

Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan ;


Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai

Bahan Bakar Lain ;


Penyediaan Pemanfaatan Batubara Yang Dicairkan Sebagai Bahan Bakar

Lain ;

- Bukti P.17 : Putusan No.07 P/HUM/2006 ;

- Bukti P.18 : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/

MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan

Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon

tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawab telah lewat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan

keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah

permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya

kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan

permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang

waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1

Tahun 2004 ;

24

24


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa setelah dicermati permohonan dan seluruh lampiran-

lampirannya terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I adalah Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Indonesia

sebagai wadah Pengusaha Pertambangan di Indonesia, didirikan pertama kali pada

tanggal 29 Mei 1975 yang saat ini beranggotakan 31 (tiga puluh satu) perusahaan

pertambangan sebagai Anggota Penuh (Company Members) yang terdiri dari

perusahaan BUMN, PMA, PMDN dan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) diseluruh

Indonesia, dan 64 (enam puluh empat) Anggota Penunjang (Associate Members)

Disamping itu, Pemohon I adalah juga Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri

Indonesia (KADIN) berdasarkan Surat Keputusan KADIN No. SKEP/005/DPH/

XII/1989 tanggal 18 Desember 1989.

Bahwa Pemohon II adalah organisasi perusahaan pertambangan batu bara yang

bersifat mandiri, bukan organisasi politik, tidak mencari keuntungan, yang didirikan

oleh Pengusaha-Pengusaha Pertambangan Batubara di Indonesia pada tanggal 20

September 198, saat ini beranggotakan 47 (empat puluh tujuh) perusahaan

pertambangan batu bara yang terdiri dari perusahaan BUMN, PMA, PMDN, dan

pemegang Kuasa Pertambangan (KP), dan 7 (tujuh) perusahaan pendamping. Disamping

itu, Pemohon II adalah juga Anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

berdasarkan Surat Keputusan KADIN No. SKEP/006/DPH/I/1981 tanggal 21 Januari

1981

Bahwa senyatanya para pemohon adalah Badan/Organisasi yang dapat

mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas suatu peraturan perundang-

undangan dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 PERMA No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji

Materiil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Pemohon Keberatan selaku Badan/

Organisasi mempunyai kepentingan (Interest) baik langsung maupun tidak langsung

terhadap Peraturan Menteri Kehutanan R.I. No. P.14/MENHUT-II/2006 Tanggal 10

Maret 2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut, sehingga

Pemohon Keberatan mempunyai kwalitas atau legal standing untuk mengajukan

permohonan keberatan a quo ;

Menimbang, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 4 September

2006 sedangkan objek Permohonan Hak Uji Materiil in litis ditetapkan tanggal 10 Maret

2006 sehingga permohonannya masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 2

ayat 4 PERMA Nomor 1 tahun 2004 ;

25



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan memiliki legal standing dan

permohonannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan

permohonan keberatan, maka secara formal prosedural permohonan mana dapat

diterima ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon menyakan keberatan atas

diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2006 Tentang

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang bertentangan dengan :

1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan.

2 Undang Undang No. 20/1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan

Pajak.

3 Undang Undang 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan ;

4 PP 59 tahun 1998 jo peraturan pemerintah no.74 tahun 1999 tentang

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

5 PP 45/2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak Yang Berlaku pada Departemen Energi Sumber Daya Mineral ;

6 PP 34/2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan

Hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permenhut

P.14/2006 bertentangan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 16 ayat (2), pasal 17 ayat (1) dan

pasal 17 ayat (2) Permenhut P.14/2006 menyatakan sebagai berikut:


"Pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan untuk kegiatan non komersial yang

dilaksanakan dan dimiliki instansi Pemerintah,diwilayah provinsi yang luas

kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan".


26

26


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


a. Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersil, Para Pemohon

wajib menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 2 (dua) kali

luas kawasan hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang

Clear and Clean dan direboisasi.

b. Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersil pada provinsi

yang luas kawasan hutannya kurang dan 30% dari luas daratan provinsi yang

bersangkutan, Para Pemohon harus menyediakan dan menyerahkan lahan

kompensasi seluas 1 (satu) kali luas kawasan hutan yang dipergunakan

kepada Departemen Kehutanan yang “clear and clean " dan direboisasi.

c. Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersil pada provinsi

yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dan luas daratan provinsi yang

bersangkutan. Para Pemohon dibebani kompensasi berupa melakukan

reboisasi kawasan hutan yang rusak seluas 2 (dua) kali luas kawasan hutan

yang dipinjam.


Lahan kompensasi harus dipenuhi oleh Para Pemohon pinjam pakai kawasan

hutan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya

persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri.

Menimbang bahwa kecukupan luas kawasan hutan atau penutupan hutan, yang

telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) UU 41/1999 sebagai berikut :

"Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan

dan penutupan hutan untuk setipa daerah aliran sungai dan atau pulau, guna

optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi

masyarakat setempat”.

Pasal 18 ayat (2) menyatakan:

"luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau

pulau dengan sebaran yang proporsional.”

Bahwa Pasal 39 UU 41/1999 menyatakan:

“Ketentuan Pelaksanaan Tentang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan

Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal

37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Menimbang bahwa penetapan lahan kompensasi sebagaimana pasal 16 dan pasal

17 dalam Bab VII dalam Permenhut P. 14/2006 dihubungkan dengan pasal 18 dan pasal

39 UU 41/1999 senyatanya terdapat pertentangan-pertentangannya terutama tentang

27



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kecukupan luas kawasan hutan atau penutupan hutan, demikian pula dalam hal

kewenangan mengenai pemanfaatan hutan dan Penggunaan kawasan hutan yang terkait

dengan bidang pertambangan yang seharusnya diatur dengan Peraturan Pemerintah

sebagaimana ketentuan Pasal 39 UU 19/2004 jo UU 41/1999 ternyata justru diatur oleh

Permenhut P.14/2006.

Menimbang, bahwa dengan demikian Permenhut P.14/2006 telah bertentangan

dengan UU 19/2004 jo UU 41/1999 Pasal 39, karena UU 19/2004 jo UU 41/1999 jelas

menetapkan bahwa “ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan

kawasan hutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah” ;


P.14/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang

Penerimaan negara bukan pajak.

Menimbang, setelah dicermati ketentuan pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Undang-

Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan negara bukan pajak dihubungkan

dengan pasal 17 ayat (3) Permenhut P.14/2006 terdapat adanya pertentangan yang

sangat mendasar dimana Permenhut tersebut isinya mengatur mengenai penggantian

lahan kompensasi dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak, hal tersebut

tidak dibenarkan karena berdasarkan ketentuan yang ada harus diatur dengan Peraturan

Pemerintah sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997;


P.14/2006 bertentangan dengan Undang Undang 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Pertambangan ;

Bahwa Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2) UU 11/1967, menyatakan :

Ayat (1) :

“Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran tetap, iuran

eksplorasi, dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran yang

berbubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan. "

Ayat 2:

"Pungutan-pungutan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas yang

telah menyebutkan bahwa segala pungutan-pungutan Negara yang berkaitan dengan

eksplorasi, eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran yang berhubungan dengan

kuasa pertambangan haruslah diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah bukan oleh

Permenhut, dengan demikian Permenhut P. 14/2006 telah bertentangan dengan UU

28

28


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


11/1967 Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) maka Permenhut P. 14/2006 tersebut haruslah

dinyatakan tidak sah tidak berlaku umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permenhut

P.14/2006 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 1998 jo Peraturan

Pemerintah No.74 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU 20/1997 menyatakan :

"Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) dan bukti (P-12), Departemen

Kehutanan dan Perkebunan melalui Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 1999 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan

Perkebunan telah ditetapkan secara limitatif tentang hal-hal apa saja yang termasuk

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 ayat 3 Permenhut P.14/2006 yang telah

menetapkan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu

kompensasi atas peminjaman lahan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang PNBP khususnya Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun

1998 Jo Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 1999, oleh karena itu Permenhut P.14/2006

yang menetapkan dan memberlakukan besarnya PNBP sebesar 1% sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3 Permenhut P. 14/2006 telah bertentangan dengan

peraturan-peraturan yang lebih tinggi, oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan

tidak berlaku untuk umum;


P.14/2006 bertentangan dengan PP 45/2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Energi Sumber Daya Mineral ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 ayat (3) Permenhut P.14/2006 menyatakan :

"Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pemohon pinjam pakai kawasan hutan tidak

dapat menyerahkan lahan kompensasi, maka khusus untuk pinjam pakai kawasan hutan

yang bersifat komersial lahan kompensasi diganti dengan dana yang dijadikan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kehutanan yang besarnya 1%

dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh jumlah produksinya.”

29



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP 45/2003-(vide Bukti P-11)

menyatakan : Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen

Energi dan Sumber Daya Mineral berasal dari :

a. Pelayanan Jasa Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;

b. Iuran Tetap/Landrent;

c. Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalty;

d. Dana Hasil produksi Batu bara;

e. Jasa Teknologi/Konsultasi EksplorasiMineral, Batubara, Panas Buml dan

Konservasi;

f. Jasa Teknologi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;

g. Pelayanan jasa Bidang Minyak dan Gas Bumi ;

h. Pelayanan jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan

i. Pelayanan jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Permenhut P.14/2006 Pasal 17 ayat (3)

telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) PP 45/2003, karena Pasal 1 ayat (2) PP

45/2003 sendiri sudah mengatur PNBP dalam bidang pertambangan. Disamping itu

Permenhut tsb juga bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 10 PP 45/2003 yang

menegaskan bahwa menyangkut tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

belum tercakup/belum ada pencantuman-nya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.


P.14/2006 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2002 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan

Penggunaan Kawasan Hutan

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan

dan Pengunaan Kawasan Hutan (vide Bukti P-15) pada Pasal 72 ayat (4) huruf c

menyatakan :

"Penggunaan kawasan hutan untuk tujuan strategis sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) huruf a meliputi kegiatan :

a. kepentingan religi;

b. pertahanan dan keamanan;

c. pertambangan;

d. pembangunan ketenaga listrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan;

e. pembangunan jaringan telekomunikasi; atau

f. pembangunan jaringan instalasi air. "

30

30


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (6) menyatakan bahwa :

"Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan dan diberlakukannya Permenhut P.

14/2006 telah bertentangan dengan PP 34/2002 khususnya Pasal 72 ayat (6) dimana

menurut ketentuan Pasal 72 ayat (6) tersebut ditentukan bahwa Penggunaan kawasan

hutan untuk tujuan strategis yang antara lain diperuntukan untuk kegiatan pertambangan

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Menimbang, bahwa senyatanya telah dibuktikan bahwa Permenhut P.14/2006

bertentangan dengan beberapa peraturan perundangan yang lebih tinggi sebagaimana

uraian tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) perma Nomor 1 tahun

2004 , Permenhut tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum;

Menimbang, bahwa disamping itu pemohon mengajukan tuntutan dalam provisi

agar menyatakan dan memerintahkan Permenhut P.14/2006 untuk tidak diberlakukan

sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini serta tuntutan agar Mahkamah Agung

menganjurkan atau menyampaikan nasehat (advice) pada Pemerintah agar secepatnya

mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU 19/2004 jo UU

41/1999 Pasal 39 sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum menyangkut

ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal

38.

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut pada intinya adalah tentang permohonan

penundaan sementara agar suatu peraturan tidak berlaku sampai ada putusan akhir serta

tuntutan agar mahkamah agung menyampaikan nasehat (advice) pada Pemerintah, yang

menurut mahkamah agung adalah tuntutan tidak relevan untuk dapat dikabulkan, oleh

karenanya harus ditolak

Menimbangn bahwa dalam perkara ini tidak ada jawaban dari Termohon;

Menimbang, bahwa alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Permohonan

dapat dibenarkan, karena dalam peraturan yang lebih tinggi ditetapkan hal-hal yang

diatur dalam Permenhut tersebut seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa Permenhut tersebut bertentangan dengan beberapa Undang-

Undang sebagaimana diuraikan diatas, karena itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak

berlaku umum;

31



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon dapat

dikabulkan untuk sebahagian,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari

Para Pemohon dikabulkan, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009,

Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3

Tahun 2009, PERMA No. 1 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon untuk

sebahagian ;


Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan bertentangan dengan Undang-Undang No.

19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU 20/1997 Tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan UU 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Pertambangan serta bertentangan pula dengan Peraturan Pemerintah-

Peraturan Pemerintah, sebagai berikut :

a. PP No. 59/1998 jo PP 74/1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan ;

b. PP 45/2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Berlaku pada Departemen Energi Sumber Daya Mineral ; dan

c. PP 34/2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan ;

3. Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mencabut Peraturan Menteri Kehutanan

No. P.14/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dalam

jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diberitahukan kepada

Menteri Kehutanan/Termohon dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak

melaksanakan perintah tersebut maka demi hukum Permenhut P.14/2006 tersebut

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,-

(Satu juta rupiah) ;

32

32


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari : Senin, tanggal 25 Januari 2010 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda

Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a : ttd./ ttd./Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. ttd./H. Imam Soebechi, SH.MH.

Biaya – biaya : Panitera-Pengganti :1. M e t e r a i……………..Rp. 6.000,- ttd./2. R e d a k s i…………….Rp. 5.000,- A.K. Setiyono, SH.MH.3. Administrasi Kasasi…...Rp. 989.000,- Jumlah ……… Rp.1.000.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.) Nip. 220000754.

33



Documents

34_P_HUM_2006