Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Lingkungan AKP AK Privat

Aktivitas fiskal pemerintah berpengaruh pada perekonomian. Pemerintah memiliki kekuasaan mencetak uang dan menarik pajak dan pungutan lainnya. Tujuan-tujuan pemerintah lebih luas daripada sektor swasta serta mempertimbangkan keadilan, kesetaraan, dan pengurangan kemiskinan; Dalam banyak kasus, pemerintah juga merupakan pembeli utama barang dan jasa; dan Pemerintah akuntabel kepada kelompok stakeholders yang lebih luas.2

9 July 2011

Lingkup AKD

Hak daerah memungut pajak/retribusi daerah dan melakukan pinjaman. Kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan. Penerimaan dan pengeluaran daerah. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain. Kekayaan pihak lain yang dikelola pemerintah.

9 July 2011

3

Perkembangan Akuntansi Pemerintah DaerahSumber: Halim (2007)

Perkembangan

Pra-Reformasi Pasca-Reformasi

9 July 2011

5

Pra-Reformasi

Dasar Hukum

PP 5/1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah PP 6/1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD Kepmendagri 900-099/1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah Permendagri 2/1994 tentang Pelaksanaan APBD Kepmendagri 3/1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD7

9 July 2011

Karakteristik

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD Perhitungan APBD terpisah dari Pertanggungjawaban Kepala Daerah Bentuk Laporan Perhitungan APBD: Perhitungan APBD Nota Perhitungan Perhitungan kas dan pencocokan sisa kas dan sisa perhitungan Pinjaman diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah, masuk ke dalam pos Penerimaan Pembangunan Tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan APBD Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Perhitungan APBD tidak memiliki konsekuensi terhadap jabatan kepala daerah8

9 July 2011

Pasca-Reformasi

Dasar Hukum

UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah UU 32/2004 UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU 33/2004 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara PP 104/2000 tentang Dana Perimbangan PP 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diganti PP 58/2005 PP 24/2005 tentang SAP Kepmendagri 29/2002 Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana disempurnakan dalam Permendagri 58/2007 Dan Ketentuan Hukum Lainnya10

9 July 2011

Karakteristik

Tidak mengenal lagi istilah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Pemda adalah Kepala Daerah dan jajarannya. Perhitungan APBD menjadi satu dengan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Bentuk LPJ: Laporan Perhitungan APBD Nota Perhitungan APBD Laporan Arus Kas Neraca Daerah Pinjaman Daerah masuk dalam pos penerimaan Penyusunan APBD melibatkan masyarakat Digunakannya akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah11

9 July 2011

Pergeseran Pengelolaan APBD

Dari vertical accountability menjadi horizontal accountability Dari traditional budgeting menjadi performance budgeting Dari pengendalian dan audit keuangan ke pengendalian, audit keuangan, dan kinerja Lebih menerapkan konsep value for money Penerapan pusat pertanggungjawaban Perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintahan12

9 July 2011

Asas

Akuntabilitas keuangan dan kinerja Profesionalitas Proporsionalitas Keterbukaan Pemeriksaan secara independen

9 July 2011

13

Asumsi Dasar

Kemandirian Unit Entitas Going Concern Monetary Measurement

9 July 2011

14

Pembagian KewenanganGubernur/Bupati/ Walikota

Sekretaris Daerah

SKPD Pengguna Anggaran

SKPKD PPKD/BUD

Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa BUD

9 July 2011

15

Kewenangan PelaporanLRA Sistem Akuntansi Satker Neraca

PPKDLRA

CaLK

NeracaLRA Sistem Akuntansi BUD Neraca LAK CaLK9 July 2011

LAK CaLK

Kepala Daerah

16

Laporan Keuangan

Tujuan dan Basis LK

Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya Basis: Akrual (UU No. 17 Tahun 2003)

9 July 2011

18

Komponen Laporan Keuangan

Komponen pokok:LRA Neraca LAK CaLK

Laporan kinerja keuangan berbasis akrual Laporan perubahan ekuitas

9 July 2011

19

Laporan Realisasi Anggaran

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD

9 July 2011

20

Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan Belanja Transfer Surplus/Defisit Pembiayaan SiLPA/SiKPA

9 July 2011

21

Neraca

SKPD menyusun neraca SKPD untuk menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah.

9 July 2011

22

Neraca Daerah

Aset Lancar Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Persediaan Aset Non-Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya

Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan

9 July 2011

23

Neraca SKPD

Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Persediaan Aset Non-Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Aset Lainnya

Kewajiban Jangka Pendek UM dari BUD Pendapatan yang Ditangguhkan Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

9 July 2011

24

Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode pelaporan LAK diatur dalam PSAP 03

9 July 2011

25

Laporan Kinerja Keuangan

Disajikan oleh entitas pelaporan dengan menerapkan basis akrual Laporan kinerja keuangan menyajikan:Pendapatan dan kegiatan operasional Belanja berdasarkan klasifikasi fungsi dan ekonomi Surplus/defisit

9 July 2011

26

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan:Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Pos pendapatan dan belanja Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam PSAP 10

9 July 2011

27