108__PK_TUN_2011

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A NNo. 108 PK/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PERTAMINA (PERSERO), yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak,S.H No.20 tanggal 17 September 2003, yang terakhir diubah dengan Akta No. 03 tanggal 3 Juli 2008 dari Notaris yang sama, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 1 A, Jakarta 10110, yang dalam hal ini diwakili oleh KAREN AGUSTIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-30/MBU/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina, bertempat tinggal di Jakarta, selanjutnya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :1 Patuan Sinaga, SH.2 Hanita Octavia, SH.3 Indah Susanty, SH.4 M. Taufik Harahap, SH.Semuanya adalah Advokat dan Pengacara pada Nita Diah Patuan Law Firm, berkedudukan di Jakarta, Intiland Tower lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 32, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SK-78/C00000/2011-S0, tertanggal 2 Mei 2011,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat II Intervensi/ Pembanding ;

m e l a w a n :PT. SONATI CONTRACTORS Ltd, sebuah badan hukum Indonesia yang didirikan di Jakarta sesuai dengan Akta Anggaran Dasar Perseroan No.14, tertanggal 3 Mei 1974 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.21, tertanggal 23 Juli 1985, beralamat di Jalan H. Agus Salim No. 16 A Lantai 2, Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh HJ. TJAHJATI SUMARSONO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Sonati Contractors Ltd, bertempat tinggal di Taman Kencana Permai I/6 RT.005 RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 108 PK/TUN/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada :

1 Drs. PAULUS PASE, S.H. MM.2 RIKI MULYANA MUCHTAR, SH.

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum, beralamat di kantor Drs. PAULUS PASE, SH. MM & REKAN Taman Kebalen Indah Blok M2 No. 53, Babelan, Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2011,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding ;

DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Prapanca Raya No.9 Jakarta Selatan ;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Tergugat/ Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 September 2010 No. 368 K/TUN/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 263/Kuningan Barat, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2005 dengan luas 14.145 M2 tercatat atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.00305/2002, tanggal 5 Maret 2002 ;

Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2009, Sdr. Achmad Amir Haris mengajukan permohonan pengukuran dalam rangka proses sertifikat atas nama Penggugat, atas tanah milik adat C.1749 seluas 2.484 M2, C.3207 seluas 835 M2 dan C.3648 seluas 616 M2 yang terletak di Kampung Mampang Prapatan RT.001 RW.02 Kelurahan Kuningan

2

2


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang tercatat pada Register Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 20 Januari 2009, Nomor 385/SU/ 2009 ;

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2009 berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No.172/09-02.SPP tanggal 30 Januari 2009, Penggugat mengetahui terhadap tanah milik Penggugat itu, oleh Tergugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 263/Kuningan Barat, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), seluas 14.145 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.00305/2002, tanggal 5 Maret 2002 ;

Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah hak milik adat yang terletak di Kampung Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Hak dengan uraian sebagai berikut :

1 Surat Penyerahan Hak No. 31/46 tanggal 3 Oktober 1974 atas tanah milik adat C.1749 seluas 2.484 M2, dari Dul Halim bin Entong kepada PT. Sonati Contractors Ltd, dibuat oleh dan di hadapan Abd. Azis, Camat/PPAT Mampang Prapatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Warno dan PT. Sonati Contractors Ltd ;Sebelah Timur : Tanah Balai Restu ;Sebelah Selatan : Tanah CV. Bakoh ;Sebelah Barat : Gang Raden Saleh ;

2 Surat Penyerahan Hak No. 41/58 tanggal 3 Oktober 1974 atas tanah milik adat C.3207 seluas 835 M2, dari M. Sjafii bin Amsar kepada PT. Sonati Contractors Ltd, dibuat oleh dan di hadapan Abd. Azis, Camat/PPAT Mampang Prapatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang Raden Saleh ;Sebelah Timur : Tanah Balai Restu ;Sebelah Selatan : Tanah PT. Sonati Contractors Ltd ;Sebelah Barat : Tanah Suwarno ;

3 Surat Penyerahan Hak No. 50/65 tanggal 3 Oktober 1974 atas tanah milik adat C.3648 seluas 616 M2, dari Kamiah bin Samin

3



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


kepada PT. Sonati Contractors Ltd, dibuat oleh dan di hadapan Abd. Azis, Camat/PPAT Mampang Prapatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah PT. Sonati Contractors Ltd ;Sebelah Timur : Tanah Balai Restu ;Sebelah Selatan : Tanah PT. Sonati Contractors Ltd ;Sebelah Barat : Tanah PT. Sonati Contractors Ltd ;

4 Total luas tanah milik Penggugat yang terdiri Girik C.1749, C.3207, C.3648 adalah 3.935 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah garapan masyarakat ;Sebelah Timur : Tanah milik Afred Siahaan ;Sebelah Selatan : Tanah CV. Bakoh ;Sebelah Barat : Tanah milik Achmad Amir Haris ;

5 Bahwa kebenaran bukti Girik-Girik Hak Milik Adat tersebut diatas dikuatkan dengan Surat Keterangan Kelurahan Kuningan Barat No. 011/1.711.1 tanggal 17 Februari 2009, No. 012/1.711.1 tanggal 17 Februari 2009 dan No. 013/1.711.1 tanggal 17 Februari 2009 tentang Keterangan Riwayat Tanah berdasarkan catatan dalam Buku/Letter C Kelurahan ;

6 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 10 Februari 2009 yang diketahui dan di catat dalam Register Nomor : 008/1.711.1 tanggal 17 Februari 2009, Register Nomor : 009/1.711.1 tanggal 17 Februari 2009 dan Register Nomor : 010/1.711.1 tanggal 17 Februari 2009 dinyatakan bahwa tanah hak milik adat C.1749, C.3207 dan C.3648 yang terletak di Kampung Mampang Prapatan, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dari tahun 1974 hingga saat ini dikuasai fisik oleh

4

4


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Penggugat, belum pernah dijual belikan, digadaikan kepada pihak siapapun dan tidak sedang dalam sengketa ;

Bahwa Penggugat membeli tanah hak milik adat C.1749, C.3207 dan C.3648 yang terletak di Kampung Mampang Prapatan, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dari Dul Halim bin Entong, M. Sjafii bin Amsar dan Kamiah bin Samin pada Tahun 1974 dan sejak tahun tersebut hingga kini Penggugat telah dan masih menguasainya. Pada tahun 1992 telah melakukan pemagaran batas tanah dengan pagar tembok dan mendirikan bangunan. Pada saat ini ditempati sendiri oleh staf/karyawan Penggugat dan selama itu tidak pernah ada tuntutan atau klaim dari pihak manapun ;

Bahwa diatas tanah tersebut telah dikeluarkan Rencana Penataan Kota (advice planning) yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tata Kota, Jakarta Selatan dengan Ketetapan Nomor : 236/TN/JS/MP/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 atas nama PT. Sonati Contractors Ltd, untuk kepentingan pembuatan sertifikat hak atas tanah ;

Bahwa selaku Warganegara Indonesia yang baik dan taat hukum, pihak Penggugat setiap tahun membayar pajak bumi dan bangunan di atas tanah milik Penggugat, terakhir tahun 2008 ;

Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 263/ Kuningan Barat pada tanggal 31 Agustus 2005, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan oleh Tergugat hal ini telah merugikan kepentingan Penggugat, dengan adanya keputusan Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap tanah milik Penggugat, seperti melakukan peralihan hak jual beli, membuat hak tanggungan dan lain sebagainya, pendek kata Penggugat tidak dapat berbuat apa-apa terhadap tanah milik Penggugat tersebut, padahal kalau tidak diterbitkannya Hak Guna Bangunan No. 263/ Kuningan Barat, Penggugat dapat memperoleh nilai ekonomis dari pemanfaatan tanah milik Penggugat itu. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut agar dinyatakan batal. Sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut : Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

Bahwa petugas ukur dari instansi Tergugat tidak melakukan pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah di lapangan sesuai Pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 sehingga tidak mengetahui

5



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


yang menguasai tanah secara fisik adalah Penggugat bukan Pemohon. Yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan Pemohon memasang tanda-tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23. ;

Bahwa begitu pula Panitia A dari instansi Tergugat tidak melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sesuai Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 sehingga tidak mengetahui kesalahan subyek dan obyek hak atas tanah tersebut. Yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara sporadik adalah sebagai berikut :

a Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap ;

b Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pendaftaran tanah ;

c Mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya ;d Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang

bersangkutan ;Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 263/ Kuningan Barat,

Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan oleh Tergugat dilakukan dengan tidak teliti, tidak cermat, dan tidak akurat, sebab diatas tanah yang nyata-nyata dikuasai fisik oleh Penggugat, diterbitkan sertifikat atas nama pihak lain oleh Tergugat. Akibatnya terjadi kesalahan subyek dan obyek haknya, keadaan ini sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga dinyatakan CACAD HUKUM ADMINISTRATIF DALAM PENERBITANNYA sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah : a. Kesalahan prosedur, b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, c. Kesalahan subjek hak, d. Kesalahan objek hak, e. Kesalahan jenis hak, f. Kesalahan perhitungan, g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah, h. Data yuridis dan data fisik tidak benar atau kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, terbukti dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 263/ Kuningan Barat, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama Perusahaan

6

6


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) seluas 14.145 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00305/2002 tanggal 05 Maret 2002 melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 harus dinyatakan batal ;

Bahwa melalui pengadilan ini, Penggugat memohon agar segala biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan batal penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 263/ Kuningan

Barat, yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2005, yang berlokasi di Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), seluas 14.145 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.00305/2002, tanggal 5 Maret 2002 ;

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 263/ Kuningan Barat, yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2005, yang berlokasi di Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), seluas 14.145 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.00305/2002, tanggal 5 Maret 2002 ;

4 Memerintahkan Tergugat untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas tanah milik adat C.1749, C.3207 dan C.3648 seluas 3.935 M2 yang terletak di Kampung Mampang Prapatan RT.001 RW.02, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama Penggugat berdasarkan surat permohonan Penggugat melalui Sdr. Achmad Amir Haris pada tanggal 19 Januari 2009 yang tercatat pada Register Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 20 Januari 2009 No.385/SU/2009 ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara iniMenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II

Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :Eksepsi Tergugat :A. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa).

Bahwa sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 (2) : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak

7



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;

Dengan demikian terbukti, gugatan Penggugat telah lewat waktu 5 (lima) tahun jika dihitung dari waktu penerbitan sertifikat tanggal 31 Agustus 2005 dengan gugatan Penggugat yang baru terdaftar pada tanggal 10 Februari 2009;B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa disebutkan dalam Pasal 83 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai :

a pihak yang membela haknya, atau ;b peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ;

Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut maka sudah seharusnya Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) ditarik sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Dari uraian tersebut terbukti dengan jelas gugatan Penggugat Kadaluarsa (lewat waktu) dan kurang pihak, karena itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Eksepsi Tergugat II Intervensi :A. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa).

Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh hari), karena sertifikat obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2005 sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan dan didaftarkan pada tanggal 4 Maret 2009 ;B. Tentang Kompetensi Absolut.

Bahwa posita gugatan mempermasalahkan kepemilikan bidang tanah obyek sengketa karena Penggugat mengklaim sebagai pemilik, sehingga masalah kepemilikan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

8

8


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 23/G/2009/PTUN.Jkt. tanggal 14 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; DALAM POKOK PERKARA ;

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2 Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 263/Kuningan Barat tanggal 31 Agustus 2005 atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), Surat Ukur Nomor 00305/2002 tanggal 5 Maret 2002, seluas 14.145 M2 ;

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 263/Kuningan Barat tanggal 31 Agustus 2005 atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), Surat Ukur Nomor 00305/2002 tanggal 5 Maret 2002, seluas 14.145 M2 ;

4 Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik sebagaimana permohonan Penggugat melalui Achmad Amir Harris dengan surat tanggal 19 Januari 2009 yang tercatat pada register Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 385/SU/2009 tanggal 20 Januari 2009 setelah Penggugat menempuh prosedur dan kelengkapan persyaratan data fisik maupun data yuridis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang

9



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


diperhitungkan sebesar Rp.2.718.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 154/B/2009/PT.TUN.Jkt tanggal 11 Agustus 2009 adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II ;

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/G/2009/PTUN.Jkt. tanggal 14 Mei 2009, yang dimohonkan banding ;

Menghukum Tergugat/ Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 368 K/TUN/2009, tanggal 2 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN dan Pemohon Kasasi II: PT. PERTAMINA (PERSERO) tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat, dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No. 368 K/TUN/2009, tanggal 2 September 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Mei 2011, permohonan mana dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 25 Mei 2011 ;

10

10


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi II/ Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :ALASAN PERTAMA : JUDEX JURIS TELAH KHILAF DAN MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA-NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM, IN CASU KETENTUAN PASAL 53 AYAT (2) HURUF (A) UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004, UNTUK MEMBATALAN SERTIFIKAT HGB NOMOR 263/KUNINGAN BARAT

1 Bahwa Judex Factie dan Judex Juris dalam pertimbangan hukum yang mendasari pembatalan dan pencabutan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 263/Kuningan Barat bertanggal 31 Agustus 2005 dan Surat Ukur Nomor 00305/2002 tanggal 5 Maret 2002, seluas 14,145 M2 (SHGB NOMOR 263/KUNINGAN BARAT) (vide halaman 40 alinea pertama Putusan PTUN), adalah karena SHGB Nomor 263/Kuningan Barat mengandung cacad hukum secara prosedural maupun substansial yang diatur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN (UU PTUN), quod non.

2 Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU PTUN ternyata sama sekali tidak berisi ketentuan, atau mengatur, atau menyebut-nyebut tentang sebab, alasan dan kualifikasi tindakan administratif apakah yang bagaimana suatu objek TUN dapat dinyatakan (telah) cacad hukum secara

11



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


prosedurial maupun substansial, sehingga karenanya harus dinyatakan batal. Adapun ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 a quo, hanya mengatur tentang alasan-alasan untuk mengajukan gugatan TUN, yaitu sebagai berikut :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

3 Bahwa karena pertimbangan Judex Factie dan Judex Juris untuk membatal-kan SHGB 263/Kuningan Barat a quo tidak berdasar hukum, atau telah nyata-nyata didasarkan pada ketentuan hukum yang keliru dalam penerapannya, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali sangat berdasar menurut hukum dan keadilan untuk membatalkan Putusan Kasasi juncto Putusan Banding juncto Putusan PTUN Jakarta.

ALASAN KEDUA : JUDEX JURIS TELAH KHILAF DAN MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA-NYATA KARENA MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 13 DAN 14 PERATURAN MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 YANG MENGATUR TENTANG HAK MILIK TERHADAP HAK GUNA BANGUNAN

1 Bahwa Judex Juris yang membenarkan pertimbangan dan putusan Judex Juris dalam membatalkan SHGB Nomor 263/Kuningan Barat, adalah juga didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.

2 Bahwa adapun pertimbangan Judex Factie yang dibenarkan oleh Judex Juris pada pokoknya menyatakan, bahwa , (penerbitan) SHGB Nomor 263/Kuningan Barat a quo mengandung cacad hukum secara prosedural karena tidak terdapat surat keterangan Desa/Kelurahan, maupun pengesahan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia yang dibentuk pihak Tergugat dan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

12

12


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999,

3 Bahwa Termohon PK dalam surat gugatan TUN dengan jelas dan tegas mem-persengketakan masalah keabsahan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan, in casu SHGB Nomor 263/Kuningan Barat; dan sama sekali bukan atau tidak mengenai sertifikat Hak Milik atas tanah.

4 Bahwa pada bagian lain, di dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yang dijadikan acuan dan atau dasar hukum pertimbangan oleh Judex Juris a quo, bahwa tata cara dan persyaratan administratif dalam penerbitan (pemberian) Hak Guna Bangunan atas tanah diatur dalam ketentuan Pasal 35 s.d. Pasal 48 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.

5 Bahwa sedangkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yang dirujuk dan atau dijadikan dasar pertimbangan Judex Juris dan Judex Factie, adalah mengatur tentang tata cara dan persyaratan administratif dalam penerbitan (pemberian) Hak Milik atas tanah.

6 Bahwa sekalipun Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 48, dapat dibenarkan untuk diterapkan Judex Juris maupun Judex Factie terhadap perkara TUN, quod non, tetapi ternyata tidak satupun di antara pasal-pasal a quo yang mengatur ketentuan: (i) bahwa Surat Keterangan Desa/Kelurahan maupun pengesahan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia yang dibentuk pihak Tergugat dan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional adalah syarat yang wajib untuk pemberian Hak Guna Bangunan; dan (ii) bahwa akibat dari ketiadaan Surat Keterangan Desa/Kelurahan atau pengesahan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah, adalah kebatalan (demi hukum), atau dapat dibatalkannya pendaftaran atau sertifikat tanah.

13



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


7 Bahwa sesuai dalil-dalil dan fakta yuridis yang dikemukan Pemohon PK a quo, maka alasan pengajuan peninjauan kembali yang didasarkan pada alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf (f) UU MARI, in casu terdapat suatu kekhilafan hakim dan suatu kekeliruan yang nyata-nyata, telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan, sehingga karenanya sangat berdasar bagi Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Kasasi juncto Putusan Banding juncto Putusan PTUN.

ALASAN KETIGA : JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN KETENTUAN TENTANG SYARAT ADANYA SURAT KETERANGAN DESA/KELURAHAN UNTUK PENERBITAN HAK ATAS TANAH DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HGB NOMOR 263/KUNINGAN BARAT

1 Bahwa selama pemeriksaan gugatan TUN terungkap fakta yuridis bahwa SHGB Nomor 263/Kuningan Barat atas nama Pemohon PK adalah diterbitkan untuk tanah yang berasal dari hak barat (Hak Eigendom Nomor 963) yang telah kembali kepada Negara Republik Indonesia (vide Bukti T-1 dan Bukti T-II Intervensi-1).

2 Bahwa menurut ketentuan hukum pertanahan yang berlaku, dan juga sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide: Putusan MARI Nomor 98 K/TUN/1998 tanggal 8 Februari 2000), bahwa untuk pemberian hak atas tanah bekas hak barat (eigendom) berlaku ketentuan yang melarang atau menyatakan bahwa Lurah dan Camat tidak berwenang mengeluarkan surat keterangan untuk memberikan hak atas tanah yang berasal dari hak barat (eigendom).

3 Bahwa dengan demikian, dikarenakan tanah SHGB Nomor 263/Kuningan Barat adalah tanah yang berasal dari tanah Negara bekas Hak Eighendom Nomor 963, maka keharusan adanya (surat) Keterangan Desa/Kelurahan dan pengesahan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia yang dibentuk Kantor Pertanahan Nasional untuk pemberian hak atas tanah, jadi sangat tidak relevan untuk menilai atau mempertimbangkan bahwa SHGB Nomor

14

14


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


263/Kuningan Barat mengandung cacat formal dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pertanahan di Indonesia.

4 Bahwa sesuai kenyataan Judex Juris maupun Judex Factie telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata-nyata dalam menerapkan ketentuan mengenai syarat keharusan adanya surat Keterangan Desa/Kelurahan untuk penerbitan hak atas tanah yang berasal dari tanah barat (Eigendom Nomor 963), maka alasan pengajuan peninjauan kembali a quo menurut ketentuan Pasal 67 huruf (f) UU MARI telah dipenuhi, sehingga menurut hukum dan keadilan, Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali sangat berdasar untuk membatalkan Putusan Kasasi juncto Putusan Banding juncto Putusan PTUN.

ALASAN KEEMPAT : JUDEX JURIS MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA-NYATA DALAM MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 1 ANGKA (2) PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 UNTUK MENYATAKAN KEABSAHAN PENERBITAN SERTIFIKAT HGB NOMOR 263/KUNINGAN BARAT

1 Bahwa dalam Putusan PTUN pada halaman 40 alinea pertama, Judex Factie yang kemudian dikuatkan oleh Judex Juris, memberikan pertimbangan dan penilaian bahwa , Surat Ukur yang menyatakan keadaan tanah kosong yang tidak sesuai dengan fakta adanya rumah di atas tanah bersangkutan, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

2 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 a quo adalah ketentuan yang menjelaskan (mendefinisikan) apa yang dimaksud dengan "Gambar Ukur", dan sama sekali tidak mengatur uraian tentang keadaan-keadaan Surat Ukur yang dapat mempengaruhi keabsahan penerbitan sertifikat (tanah). Hal ini sesuai dengan norma yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan

15



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu bahwa : "Gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan."

3 Bahwa selain kekeliruan nyata-nyata Judex Juris a quo, adalah juga ternyata bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum yang lain tentang pertanahan, termasuk Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang dirujuk menjadi dasar (hukum) oleh Judex Factie dan Judex Juris dalam membatalkan SHGB Nomor 263/Kuningan Barat, yang secara tegas mewajibkan dan menyaratkan bahwa tanah yang telah dikeluarkan surat ukurnya harus sepanjang masa dipertahankan fakta mengenai segala sesuatu di atas tanah a quo seperti yang sudah yang diterangkan dalam Surat Ukur sebelumnya. Dengan lain perkataan, fakta tanah sewaktu pengukuran harus tetap sama dan tidak boleh berubah atau diubah sepanjang waktu, quod non.

4 Bahwa Surat Ukur Nomor 00305/2002 dibuat pada tanggal 5 Maret 2002, sedangkan Pemeriksaan Setempat untuk perkara a quo dilakukan pada tanggal 20 April 2009. Oleh sebab itu adalah wajar dan dapat dimaklumi apabila dalam kurun waktu 7 tahun setelah surat ukur diterbitkan, in casu sejak tahun 2002 s.d. tahun 2009, dapat terjadi perubahan fakta di atas tanah SHGB Nomor 263/ Kuningan Barat, in casu pada saat pengukuran (tahun 2002) berupa tanah kosong dan sewaktu Pemeriksaan Setempat untuk perkara a quo yang dilakukan beberapa tahun setelah pengukuran (tahun 2009) itu didapati adanya bangunan.

5 Bahwa dasar pertimbangan Judex Juris dan Judex Factie yang tidak berlandaskan hukum dan juga sangat tidak sesuai dengan nalar logis a quo, telah menyatakan fakta tentang sudah betapa khilaf dan kelirunya Judex Juris dan Judex Factie dalam menerapkan ketentuan hukum, in casu ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

16

16


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur pengertian (definisi) Surat Ukur untuk membatalkan SHGB Nomor 263/Kuningan Barat. Sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Putusan Kasasi juncto Putusan Banding juncto Putusan PTUN sangat beralasan untuk dibatalkan Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali.

ALASAN KELIMA : JUDEX JURIS TELAH KHILAF DAN MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA-NYATA KARENA TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA

1 Bahwa Judex Factie telah memeriksa dan menimbang bukti-bukti yang diajukan ke hadapan persidangan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan TUN pada halaman 36 sampai dengan halaman 37 alinea keempat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

"Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti-bukti sebagai berikut : 1 Bahwa dari bukti T-3 yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Nomor 1.711.2/0608 s/d 00700-04/041 s/d 043/B/1999 tanggal 15 April 1999 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Nomor 017/14-550.2.09.02-Rit-Pj-2002 tanggal 16 April 2002, memuat uraian perolehan dari Penggugat selaku pihak yang mempunyai bidang tanah yang diperolehnya dari Perusahaan Tanah dan Bangunan (PTB) DKI Jakarta dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 25 Februari 1982 diserahkan kepada Tergugat II Intervensi.

2 Bahwa dari bukti T.II.Int-6 telah ada Surat Keterangan Pelepasan/ Pemindahan Hak tanggal 1 Oktober 1982 dari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi dihadapan Camat/PPAT dan dari bukti T.II.Int-7 dilengkapi dengan Akta Notaris Nomor 47 tanggal 12 Oktober 1994.

3 Bahwa dari bukti T.II.Int-5 telah ada Berita Acara Serah Terima tanggal 25 Februari 1982 dari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi.

2 Bahwa dengan pertimbangan hukumnya yang demikian, in casu Judex Factie yang kemudian dibenarkan oleh Judex Juris

17



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


telah dengan jelas dan tegas memberikan pertimbangan tentang fakta hukum mengenai peralihan hak atas tanah SHGB Nomor 263/Kuningan Barat dari TERMOHON PK kepada PEMOHON PK. Akan tetapi in casu Judex Factie maupun Judex Juris tidak menyatakan bahwa karena sudah dialihkan, maka seharusnya: (i) sudah tidak ada lagi kepentingan TERMOHON PK, dan oleh karenanya (ii) sudah tidak ada kerugian yang dialami TERMOHON PK karena penerbitan SHGB Nomor 263/Kuningan Barat oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

3 Bahwa putusan Judex Factie yang dikuatkan Judex Juris yang mengabulkan seluruh (petitum) gugatan TERMOHON PK, adalah nyata-nyata telah menempat-kan kedudukan TERMOHON PK sebagai pihak yang seolah-olah masih punya kepentingan atas, dan atau seolah-olah kepentingannya telah dirugikan oleh tindakan pejabat tata usaha negara, in casu SHGB Nomor 263/Kuningan Barat.

4 Bahwa karena sudah dipertimbangkan dan diputuskan Judex Factie dan Judex Juris bahwa TERMOHON PK sudah mengalihkan hak atas tanah (bekas hak barat/ Eigendom Nomor 963) kepada PEMOHON PK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga karenanya sudah tidak lagi berhak dan atau tidak lagi memiliki kepentingan lagi atas tanah yang sudah dialihkannya a quo, maka Judex Factie dan Judex Juris seharusnya tidak khilaf dan tidak melakukan kekeliruan nyata-nyata karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 (UU PERADILAN TATA USAHA NEGARA), yang mengatur sebagai berikut :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

18

18


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

5 Bahwa dengan perkataan lain, jika tidak ada kekhilafan dan tidak ada kekeliruan nyata-nyata yang dilakukan Judex Juris dan Judex Factie dalam memeriksa dan memutus perkara TUN a quo, maka seharusnya gugatan TUN yang diajukan TERMOHON PK harus ditolak. Selanjutnya, karena adanya fakta kekhilafan dan kekeliruan yang nyata-nyata sudah dibuat Judex Juris dan Judex Factie a quo, maka sangat berdasar hukum dan keadilan kalau Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Kasasi juncto Putusan Banding juncto Putusan PTUN.

ALASAN KEENAM : JUDEX JURIS TELAH KHILAF DAN MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA-NYATA DALAM PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN KARENA MENGABAIKAN KETENTUAN PASAL 97 AYAT (9) HURUF (B) UU PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN KETENTUAN PASAL 27 AYAT (1) UU NOMOR 14 TAHUN 1970 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

1 Bahwa seperti telah dipertimbangkan Judex Juris dan Judex Factie dalam Putusan PTUN pada halaman 33 alinea ketiga, bahwa tanah girik yang didalilkan milik TERMOHON PK adalah meliputi: (i) tanah Girik C 1749 seluas 2.484 M2; (ii) tanah Girik C 3207 seluas 835 M2; dan (iii) tanah Girik C 3648 seluas 616 M2, sehingga luas keseluruhannya adalah 3.935 M2.

2 Bahwa sekalipun luas tanah yang didalilkan kepunyaan TERMOHON PK adalah lebih kecil dari tanah SHGB Nomor 263/Kuningan Barat atas nama PEMOHON PK, tetapi Judex Juris dan Judex Factie memutuskan mengabulkan seluruh gugatan TERMOHON PK, in casu membatalkan (keseluruhan) SHGB 263/Kuningan Barat tanggal 31 Agustus 2005 atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) juncto Surat Ukur Nomor 00305/2002 tanggal 5 Maret 2002, seluas 14.145 M2, di mana diikuti dengan diktum berupa perintah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk

19



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang telah dimohonkan TERMOHON PK.

3 Bahwa dengan amar Putusan TUN seperti itu, Judex Factie dan Judex Juris telah memberi hak atas tanah kepada TERMOHON PK melebihi luas tanah yang dimohon dalam gugatannya, in casu setidaknya Putusan TUN memberi dasar yuridis bagi TERMOHON PK untuk memproses pendaftaran hak atas tanahnya yang hanya seluas 3.935 M dengan menghapus atau menghilangkan hak atas tanahnya PEMOHON PK yang jauh lebih luas.

4 Bahwa kalaupun harus ada suatu putusan pengadilan yang menentukan siapa di antara PEMOHON PK dan TERMOHON PK yang lebih berhak atas tanah a quo, maka putusan a quo tidak dan bukan merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi harus diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri yang bermula dari gugatan keperdataan mengenai sengketa kepemilikan secara tersendiri pula.

5 Bahwa kalaupun SHGB Nomor 263/Kuningan Barat harus dibatalkan dan dicabut karena adanya kesalahan dalam prosedur penerbitannya, quod non, tetapi tidak serta merta mengakibatkan PEMOHON PK menjadi kehilangan atas hak a quo, dan atau seketika itu juga Judex Factie dan Judex Juris dapat memberi hak atas tanah kepada TERMOHON PK.

6 Bahwa menurut pendapat H. Ali Achmad Chomzah, S.H., Guru Besar Hukum Pertanahan dan (mantan) Staf Ahli pada Direktorat Jenderal Agraria, dalam bukunya Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat dan Permasalahannya, penerbit Prestasi Pustaka, cetakan Pertama, Juli 2002, halaman 142 alinea kedua, bahwa: " , pembatalan sertifikat tidak akan menyulitkan pembatalan Buku Tanah, dan tidak akan membatalkan hak atas tanah.

7 Bahwa dengan demikian, pertimbangan dan putusan Judex Juris dan Judex Factie a quo adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dirasakan sangat tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

20

20


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


8 Bahwa selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, diatur kewajiban bagi (para) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasan pasal a quo ditegaskan, bahwa hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat, dan untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

9 Bahwa sikap Judex Factie dan Judex Juris yang memutus membatalkan SHGB Nomor 263/Kuningan Barat yang tanahnya lebih luas dari tanah yang diakui milik TERMOHON PK, quod non, adalah nyata-nyata sudah mengabaikan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan lain perkataan bahwa Judex Factie dan Judex Juris dalam memeriksa perkara TUN a quo sudah melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan (ultra vires) sehingga menciderai rasa keadilan masyarakat pada umumnya, dan PEMOHON PK secara khususnya.

10 Bahwa seharusnya Judex Factie dan Judex Juris dalam mengadili dan memutus perkara TUN a quo tidak khilaf dan tidak melakukan kekeliruan dalam menerap-kan ketentuan Pasal 97 ayat (9) UU Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya huruf (b) yang menegaskan : " Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

a pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; ataub pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan

Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atauc penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada

Pasal 3.11 Bahwa in casu, kalaupun tidak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna

Bangunan yang baru atas nama PEMOHON PK, amar putusan TUN a quo seharusnya menyatakan atau memuat perintah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan tanah TERMOHON PK dari SHGB Nomor 263/Kuningan Barat; dan bukan membatalkan seluruh SHGB Nomor 263/Kuningan Barat yang justru merugikan hak dan kepentingan PEMOHON PK.

21



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


12 Bahwa mengenai hal itu telah menjadi Yurisprudensi tetap MARI (vide: Putusan MARI Nomor 84K/TUN/1999 bertanggal 14 Desember 2000), bahwa : "Sertifikat HGB dinyatakan batal karena disebabkan ketidaktelitian-ketidakcermatan Tergugat waktu menerbitkan Gambar Situasi sebagai penerbitan HGB dimaksud. Demikian pula hasil pemeriksaan setempat ternyata tanah sengketa dibatasi oleh milik PT. X dan masih digarap oleh Penggugat dan pajaknya dibayar oleh Penggugat. Sehingga Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi mengeluarkan tanah Penggugat seluas 5.510 M2 dari Sertifikat HGB No. atas nama PT. X

13 Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata-nyata dilakukan Judex Factie dan Judex Juris a quo, sesungguhnya juga adalah kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. In casu, PEMOHON PK dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam tingkat peninjauan kembali untuk secara arif dan bijaksana membatalkan Putusan Kasasi juncto Putusan Banding juncto Putusan PTUN dan mengembalikan hak PEMOHON PK atas tanah SHGB Nomor 263/ Kuningan Barat seluas 14.145 M.

14 Bahwa sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dan juga sudah menjadi Yurisprudensi tetap MARI (vide: Putusan MARI Nomor 169 PK/PDT/2008 bertanggal 5 Desember 2008), bahwa rasa keadilan wajib digali (para) Hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa : ", bahwa pada hakikatnya rasa keadilan tidak saja ditinjau dan dilihat dari segi formal legalistik yang bisa dimungkinkan melalui rekayasa, tetapi harus juga ditinjau dan dilihat dari segi keadilan substantif dengan mempertimbang-kan segi-segi kondisional yang mempengaruhinya. Pengadilan didorong untuk menggali rasa keadilan substantif (substantive justice) di masyarakat, dan tidak semata-mata terbelenggu pada ketentuan formal undang-undang (procedural justice),

15 Bahwa selain itu, dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara diatur dengan jelas dan tegas bahwa (para) Hakim yang memeriksa perkara wajib untuk memperoleh kebenaran materiil dalam sidang pemeriksaan perkara, in casu dinyatakan dalam Angka (5) huruf (a) Penjelasan Umum UU Peradilan Tata Usaha Negara : Pada Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil, dan untuk itu undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas.

16 Bahwa mengenai alasan-alasan pengajuan PK yang mendasari permohonan PK oleh PEMOHON PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f) UU MARI, Prof. M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung, dalam bukunya

22

22


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


yang berjudul Kekuasan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, cetakan pertama, Penerbit Grafika, Jakarta, 2008, ber-pendapat bahwa : ", putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau putusan yang membenarkan pelanggaran hukum, dianggap putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata yang digariskan Pasal 67 huruf ( f) UU MA.

17 Bahwa menurut Yurisprudensi tetap MARI (vide: Putusan MARI Nomor 12 PK/N/ 2001 bertanggal 26 Juni 2001 juncto Putusan MARI Nomor 05 PK/N Haki/2003 bertanggal 21 Juli 2003, bahwa Mahkamah Agung pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali menerima mengabulkan permohonan PK yang diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau putusan yang membenarkan pelanggaran hukum. Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-

alasan peninjauan kembali sebagai berikut :mengenai alasan-alasan peninjauan kembali

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena : Putusan Judex Juris sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang

nyata ; Kekhilafan yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali hanya merupakan

pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. PERTAMINA (PERSERO) tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

PT. PERTAMINA (PERSERO) tersebut ;

23



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 oleh Marina Sidabutar, SH. MH.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH., dan Dr. H. Supandi, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :ttd/. H. Yulius, SH. MH., ttd/. Marina Sidabutar, SH. MH.,ttd/. Dr. H. Supandi, SH. MH.,

Biaya biaya : Panitera-Pengganti :1. M e t e r a i..Rp. 6.000,-. R e d a k s i.Rp. 5.000,- ttd/. Fitriamina, SH. MH.,. Administrasi peninjauan-kembali......................Rp. 2.489.000,-Jumlah Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)Nip.220000754.

24

24


Documents

108__PK_TUN_2011