Buletin SAPA Indonesia

Inside

SAPANEWSLETTER

STRATEGIC ALLIANCE FOR POVERTY ALLEVIATION(ALIANSI STRATEGIS UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN)

PROMOTING INNOVATION, COORDINATION AND PARTICIPATION IN POVERTY ALLEVIATION PROGRAMS

EDISI 2, AGUSTUS 2012 | VOLUME 2, AUGUST 2012

Advisor: Sujana Royat (Kemenko Kesra)

Chief Editor: Katiman Kartowinomo(Kemenko Kesra)

Editor: Yaury Tetanel (Komite KemitraanIndonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan –KKIPK), Katiman Kartowinomo (KemenkoKesra), Luh Nyoman Dewi Triandayani(KKIPK), Fakhrulsyah Mega (KKIPK), RizkiSisindra (Kemenko Kesra), Rudi Hermawan(Kemenko Kesra)

Contributors: Aceh: Azharuddin; NorthSumatera: Kominta Sari Purba; West Java:Surahmat, Eva Patimah, Umar Alam, YudiKurnia, Daden Sukendar, Deden; CentralJava: Zakaria, Gunung Wiryanto; Yogyakarta:Triwahyuni Suci Wulandari; South Sulawesi:Mulyadi; East Nusa Tenggara: Zevan Aome;Bali: Luh Debora Murthy; West NusaTenggara: Siti Sanisah

Publisher: SAPA SecretariatAddress: Jl. Kesehatan IX No. 8, Jakarta,Telephone and fax 62 21 3865213Website: www.sapa.or.idEmail: [email protected]

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

KESEJAHTERAAN RAKYAT

FORDFOUNDATION

Sujana Royat: Pemerintah mendukung upaya untuk memberdayakan kelompokrentan seperti perempuan yang mengambil tanggung jawab sebagai kepalakeluarga. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kebijakanpemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Kebijakan lainnyaadalah PNPM Mandiri. -- The Jakarta Post --

Sujana Royat: The government supports the efforts to empower the vulnerablegroups like the women who take the responsibility as heads of the family.People empowerment is one of the government's policies aimed at alleviatingpoverty. The other policy is the PNPM Mandiri. -- The Jakarta Post --

Perempuan MelawanPemiskinan

1

Dari Redaksi

Kondisi kemiskinan tidak

dapat disangkal telah

menyebabkan masalah-

masalah turunan lainnya seperti

ketidakmampuan orang miskin

mengakses pendidikan,

kesehatan, perumahan,

sumberdaya ekonomi, yang pada

akhirnya melahirkan kemiskinan

baru. Dalam kondisi kemiskinan

ini sesungguhnya siapa yang pa-

ling besar menerima dampaknegatifnya dan siapa yang palingberpotensi untuk mengatasinya?Kalau kita kaji lebih dalam,sesungguhnya kondisi kemiskinanpada skala mikro, yaitu pada levelrumah tangga, pihak yangmenerima dampak paling besaradalah perempuan. Karenameskipun laki-laki yang mencarinafkah, perempuan-lah yang

Data:Meneropong Partisipasi Perempuan dalamPerencanaan Pembangunan p. 4Shedding Light on Women’s Participation inDevelopment Planning p. 6

Innovation:Meretas Jalan Akses terhadap Keadilan Hak(Acces to Justice) p. 8Paving the Way for Access to Justice p. 8

News from SAPA:Peluncuran Indeks Kesejahteraan Rakyat p. 19The Launch of IKRaR(People’s Welfare Index) p. 19

Dari Redaksi SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012

2

menjadi aktor dalam pengelolaansumberdana dan sumberdayakeluarga untuk kemudianmemastikan semua kebutuhandasar minimum terpenuhi.

Berbagai literatur tentangperempuan dalampembangunan juga membawapada satu kesimpulan bahwaintervensi yang paling efektifdalam meningkatkan ekonomikeluarga adalah denganmemberdayakan perempuankarena perempuan mempunyai‘efek ganda’ yang tinggi dalampemenuhan kebutuhankeluarga. Hal ini juga diperkuatberbagai fakta bahwa dalam

berbagai programpemberdayaan masyarakatperempuan menjadi aktor yangaktif, responsif dan tangguhdan hasi lnya lebih efektifdibandingkan dengan apabila

program dijalankan oleh laki-laki.

Sebagai contoh, unit usahasimpan pinjam yang dikelolaoleh perempuan dalam PNPMMandiri selalu kinerjanya lebihbaik yang ditandai denganrendahnya NPL, lancarnyaperguliran dana, dansebagainya. Selain itu,perempuan-lah yang menjadiaktor dalam memperkuat modalsosial, yaitu denganmemanfaatkan seoptimalmungkin modal sosial baik yangberupa jaringan (network)antar anggota kelompok,kepercayaan yang diberikankelompok dan norma-normaatau ketentuan yang disepakatidalam kelompok masyarakat

dalam memenuhikebutuhannya.

Tak kalah menarik adalahkeputusan Gubernur ProvinsiGorontalo yang membuatperaturan bahwa untuk PNS di

l ingkungan Pemerintah

Provinsi, gajinya ditransferlangsung kepada istrinya agardananya lebih bermanfaat jikadibandingkan, gaji tersebutdikelola oleh laki-laki.

Dalam satu pertemuandengan Tim SAPA, Prof.Susetyawan, seorang pengajardi UGM, bercerita tentang ‘thelogic of Dakon’, yangmenganalogikan permainantradisional Jawa yaitu Dakon

atau Congklak dengan praktikhidup dan kehidupan yangdijalankan para perempuan disebuah perdesaan, diKabupaten Kulon Progo. Dalamanalogi ini perempuan berusahamemenuhi kebutuhan dengan

menjadi anggota dari beberapakelompok simpan pinjamsekaligus. Dengan pola ‘galilubang, tutup lubang’ danmasih tingginya modal sosial dimasyarakat, ternyata keluarga

di kampung masih tetap

There is no doubt thatpoverty has led toother problems such asthe inability of the

poor to access education,health, housing, economic re-sources, which ultimately led tothe emergence of new poverty.In the conditions of poverty,who are most affected and whois the most negative potentialto solve it? If we look deeper,the real conditions of povertyoccur at the micro scale, ie. atthe household level. In this con-dition, the party receiving thegreatest impact are women.This is because although menare the party who generally

makes a living, women becomeactors in the management offunds and resources to familiesand make sure all the minimumbasic needs are met.

The literature on women indevelopment also leads to theconclusion that the most effec-tive interventions to improvethe family economy is to em-power women because womenhave a stronger ‘multiplier ef-fect’ in the family needs. Thisis also strengthened by thefacts that in many communityempowerment programs,women becoming an active,responsive and resilient and theresult is more effective than if

the program is run by men. Forexample, savings and loan busi-ness units run by women in thePNPM Mandiri always performbetter than when it is run bymen. It is characterized by lowNPL (non-performing loan), thegood performance of revolvingfunds, and so forth. In addition,women became important ac-tors in strengthening socialcapital, ie. to optimally utilizethe social capital either in theform of a network (network)between group members, thetrust and group norms or rulesagreed upon in the communityin meeting the needs. More-over, another interesting ex-

Women Against Impoverishment

SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012

3

From The Editor

bertahan untuk melanjutkanhidupnya. Tradisi-tradisi lain dikampung seperti j impitan,arisan, dan sebagainya jugadiaktori oleh perempuan.Berbagai fakta ini membuktikanbahwa perempuan mempunyaiperanan yang sangat besardalam melawan kemiskinan danpemiskinan, yang mana secarakultur yang umum di Indonesiaperempuan selalu terpinggirkanhaknya.

Pada edisi kedua ini, Redaksimengangkat tema tentangperan perempuan dalammelawan pemiskinan setelahmelihat berbagai fakta bahwadi tengah struktur dan kultur

masyarakat yang cenderungmemarginalkan perempuan,perempuan dengan segalakekurangan dan kelebihannyamampu menunjukkan bahwamerekalah yang selama ini

bergelut dan bergulat secara

riil dalam kemiskinan, danmereka juga lah yangmempunyai potensi besar untukmenanggulangi kemiskinan.Mereka telah menunjukkanbahwa kemiskinan danpemiskinan dapat dan harusdilawan dengan semangat dankerjakeras. Ini lah yangseharusnya menjadi menjadidasar bahwa seluruh programpenanggulangan kemiskinanharus memberikan ruang yangcukup kepada perempuan untukberaktualisasi agar hasilnyalebih efektif.

Selamat

membaca!!!

Chief Editor

Katiman Kartowinomo

ample is the decision of theGovernor of Gorontalo Provincethat issued a regional regula-tion for civil servants in the Pro-vincial Government, that hissalary is to be transferred di-rectly to his wife in order tooptimally manage the incomemore effectively than if the sal-ary is to be managed by men.

In a meeting with SAPA Team,Prof. Susetyawan, a lecturer atGadjah Mada University, talkedabout ‘the logic of Dakon’, achildren’s game of Java. Tradi-tional games are analogous tothe practice of life and the livesof the women in a rural districtKulonprogo. The analogy re-lates to women trying to meetthe needs of a member of somegroup of savings and loans aswell. With a continuous patternof ‘digging a hole, and cover-

ing the hole’ and the high so-cial capital in communities,families in the village was stillbe retained to live off from.Other traditions in the villagesuch as jimpitan, gathering,and so on are also initiated bywomen. These facts prove thatwomen have a very large rolein the fight against poverty andimpoverishment, which is acommon culture in Indonesia.

In this second edition, theeditors chose women’s role infighting poverty as a main fo-cus after witnessing the factsthat in the middle of the struc-ture and the culture of the so-ciety that tends to marginalizewomen, women with all the dis-advantages were able to showthat they had been strugglingand grappling in real terms inpoverty. They are also those

who have great potential to re-duce poverty. They have shownthat poverty must be con-fronted with strong spirits andhard work. This is should be thebasis that all poverty reductionprograms should provideenough space for women to ac-tualize more effective results.

Happy reading!

Chief Editor

Katiman Kartowinomo

SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012Data

4

Meneropong Partisipasi Perempuandalam Perencanaan Pembangunan

Oleh: Yauri Tetanel

Konsep mengenai partisipasi publik telah

berkembang luas diberbagai belahan dunia.

Partisipasi publik tidak hanya dimaknai

sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang terkait

dengan aspek politik semata, akan tetapi juga

terkait dengan aspek lainnya seperti ekonomi

maupun sosial. Gelombang partisipasi publik

melanda Indonesia setelah tumbangnya rezim

otoritarian Orde Baru, yang ditandai dengan

pemilihan umum secara langsung pada tahun 1999.

Walaupun Indonesia saat ini merupakan salah satu

negara yang dikenal sebagai negara yang

demokratis, namun hal itu belum dapat menjamin

bahwa partisipasi masyarakat secara otomatis juga

telah menunjukkan perbaikan yang berarti. Salah

satu aspek penting yang menjadi tantangan pada

era desentralisasi di Indonesia saat ini adalah

partisipasi publik dalam pembangunan, khususnya

adalah partisipasi perempuan. Adalah keliru jika

hanya melihat tingkat keberhasilan partisipasi

perempuan hanya dalam konteks representasi

perempuan yang menduduki kursi di-parlemen, dan

tidak memperhatikan aspek-aspek penting dalam

pembangunan yang sangat terkait dengan peran dan

memiliki dampak terhadap perempuan.

Salah satu aspek penting yang disorot dalam

tulisan ini adalah keterlibatan perempuan dalam

perencanaan pembangunan di daerah, yang dimulai

dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten/kota.

Dalam berbagai penelitian maupun kajian mengenaiketerlibatan perempuan dalam perencanaanpembangunan ditemukan fakta bahwa keterlibatanperempuan sangat rendah (pasif) bahkan hampirtidak ada dalam forum musyawarah perencanaanpembangunan ditingkat desa. Kondisi inimengakibatkan program pembangunan yangdiusulkan menjadi bias gender dan tidak berpihakpada kepentingan perempuan. Mengutip data yangditemukan oleh Women Research Institute (2006)yang menemukan bahwa selama lebih dari 30 tahunIndonesia tidak melakukan upaya nyata dalammengatasi terjadinya kematian ibu ketikamelahirkan yang angkanya jauh diatas negara-negara Asia, bahkan merupakan rekor tertinggi dikawasan ASEAN. BPS mengeluarkan angka kematianibu sebesar 307/100.000 kelahiran pada tahun 2004dan saat ini angka kematian ibu sekitar 247/100.000kelahiran. Walaupun terus menunjukkan penurunan,angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggidan dikuatirkan tidak tercapainya salah satu TujuanPembangunan Millennium (MDGs) pada tahun 2015.

Terkait dengan data diatas, pelibatan

Pembangunan membutuhkan partisipasi seluruhmasyarakat, termasuk perempuan. Khususnyaketerlibatan perempuan dalam perencanaanpembangunan di daerah, yang dimulai dari tingkat desahingga tingkat kabupaten/kota. Foto: Zulkifli

Kaum perempuan berkumpul dan berbagi tugas pascaerupsi Gunung Merapi. Foto: Rudi H.

SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Data

5

perempuan, khususnya perempuan miskin dalamperencanaan pembangunan menjadi mutlakdiperlukan. Perspektif gender perlu didudukkansecara cermat dan bukan hanya atas dasar jumlahdan kepantasan akan tetapi juga sebagai bagiandari tindakan afirmasi terhadap kepentinganperempuan. Inpres Nomor 9 tahun 2000 secarategas menyatakan bahwa pengarusutamaan gen-der diperlukan dalam penyelenggaraanperencanaan, penyusunan, pemantauan, danevaluasi atas kebijakan dan programpembangunan.

Berdasarkan upaya yang dilakukan dalammendorong partisipasi perempuan untuk terlibatdalam perencanaan pembangunan yang dilakukandi daerah sasaran Program SAPA setidaknya ada 3(tiga) aspek penting yang perlu diperhatikansebagai berikut :

Kapasitas PerempuanKapasitas perempuan menjadi persoalan utama

dalam mendorong partisipasi perempuan. Hal inibukan hanya sekedar mengenai persoalankonstruksi sosial yang selama ini membelenggu danmengatur peran laki-laki dan perempuan, akantetapi juga akses dan kapasitas perempuan untukdapat menyuarakan kepentingannya. Terkaitdengan hal tersebut maka upaya pemberdayaandan peningkatan kapasitas perempuan untuk dapatmengenali dan menganalisis permasalahannyamenjadi sangat strategis dalam mendorongpartisipasi perempuan.

Tampak senyum salah satu perempuan yang ikut bekerjadalam pembangunan jalan di salah satu desa di KabupatenCiamis, 14 Juni 2010. Foto: Rekompak-JRF

Salah satu bentuk penguatan kapasitas perempuanmelalui siaran radio. Foto: Suci Idea

PengorganisasianPengorganisasian merupakan instrumen penting

dalam mendorong dan mengawal usulan kelompokperempuan dalam perencanaan pembangunan.Sebagai contoh, Kota Banda Aceh sebagai salah satudaerah sasaran Program SAPA tidak hanyamendorong dan memfasilitasi pengorganisasiankelompok perempuan akan tetapi juga memfasilitasiforum khusus bagi perempuan dalam menyampaikanusulan pembangunan yang berpihak padakepentingan perempuan dalam forum Musrena(Musyawarah Perencanaan PembangunanPerempuan).

Integrasi Perspektif Gender

Dalam Perencanaan

PembangunanKeberhasilan pembangunan seringkali hanya

dilihat dari aspek makro seperti pertumbuhanekonomi, tingkat investasi, pembentukan modal,pengurangan jumlah penduduk miskin. Walaupundemikian keberhasilan tersebut masih dipandangbersifat buta dan tidak sensitif terhadap gender.Gugatan yang seringkali diajukan pada pencapaiankeberhasilan pembangunan tersebut adalahseberapa jauh keberhasilan pembangunan tersebutmemberikan manfaat kepada laki-laki danperempuan? Seberapa jauh keberhasilanpembangunan tersebut memberikan akses dan perankepada laki-laki dan perempuan?.

Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasiperempuan perlu mendapatkan dukungan darikebijakan maupun regulasi ditingkat daerah. �

Data

6

Shedding Light on Women’s Participationin Development Planning

By: Yauri Tetanel

SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012

The concept of public participa

tion is widespread in many partsof the world. Public participation does not only mean an act or activity

associated with purely political aspect, but alsorelated to other aspects such as economic andsocial. Public participation waves hit Indonesiaafter the fall of the authoritarian New Order re-gime, which is characterized by direct electionsin 1999. Although Indonesia is now one of thecountries known as a democratic country, but ithas not been able to ensure that public partici-pation is automatic, also have shown significantimprovement, especially for the public services.One of important aspect is a challenge in the eraof decentralization in Indonesia today, is publicparticipation to involve in the government plan-ning process that affected their life, particularlythe participation of women. It is a mistake to onlylook at the success rate of women participation,which is only in the context of the representa-tion of women holding seats in parliament, andnot pay attention to important aspects in thedevelopment that is highly related to the role andhave an impact on women.

One of important aspect highlighted in thispaper is the involvement of women in the plan-ning process in the districts/cities, which startsfrom the village to the sub district, as well asgovernment agencies forum at the district/cit-ies level. In various research and studies regard-ing the involvement of women in governmentplanning process is found that the women par-ticipation is very low (passive) and almost noinvolvement of women in the planning processat the lower up to the higher level. These condi-tions resulted in the proposition of a programby the community that will be a potential be-come gender bias. Citing the data found by theWomen Research Institute (2006) that found formore than 30 years, Indonesia did not make areal effort to address the occurrence of mater-nal deaths in childbirth, and the numbers is rela-tively high among Asian countries, even the high-est record in the ASEAN region. The Central Bodyfor Statistics (BPS) issued a maternal mortalityratio 307/100.000 born in 2004 and the currentmaternal mortality rate of about 247/100.000birth. Although it continues to decline, the ma-ternal mortality rate in Indonesia is still high and

Women search of firewood. Photo: Kibar Kediri

Corn farmer in Kediri. Photo: KIbar Kediri

Data

7


it will not achieve the target of Millennium De-velopment Goals (MDGs) by 2015.

Associated with the data above, the involve-ment of women, particularly poor women in thegovernment planning process are necessary. Gen-der perspective needs to be carefully mounted,and not just on the basis of the numbers andappropriateness but also as part of affirmativeaction for women’s interests. In 2000, Presidentissued the Presidential Instruction No. 9/2000expressly states that gender mainstreaming isneeded in organizing the planning, preparation,monitoring, and evaluation of policy and programdevelopment.

Based on the efforts made to encourage theparticipation of women to engage in the plan-ning process at every level conducted in the SAPAtarget area at least 3 (three) important aspectsto note are as follows:

Capacity of WomenCapacity of women became a major issue in

encouraging women’s participation. It is not justa matter of social construction that has bind andregulate the role of men and women, but alsoaccess and capacity of women to be able to voicetheir interests. In this regard, the efforts ofwomen’s empowerment and capacity building inorder to identify and analyze the problem be-come very strategic in encouraging the womenparticipation.

OrganizingOrganizing is an important instrument in pro-

moting and guarding the proposed group ofwomen in planning process at the village untildistrict/cities level. For example, the City ofBanda Aceh as one of the SAPA Program targets,not only encourage and organizing of women’sgroups but also in facilitating them by forming aspecial forum for women to deliver their pro-posal in the Musrena Forum.

Integration of Gender

Perspective in

Government PlanningDevelopment success is often only seen from

the macro aspects such as economic growth, in-vestment rate, capital formation, as well as pov-erty reduction. Although this success is still con-sidered to be blind and insensitive to gender.The query often filed on the achievements ofsuch development is how far the success of suchdevelopment provides benefits to both men andwomen? How far does the success of develop-ment provide access and equality of roles be-tween men and women? In this regard, the par-ticipation of women needs to gain support frompolicies and regulations from the local level. �

Gender perspective needs to be carefully mounted, andnot just on the basis of the numbers and appropriatenessbut also as part of affirmative action for women’sinterests. Photo: Kibar Kediri

The query often filed on the achievements of suchdevelopment is how far the success of such developmentprovides benefits to both men and women? How far doesthe success of development provide access and equalityof roles between men and women? Photo: Kibar Kediri

Inovasi

8

Meretas Jalan Akses terhadap Keadilan(Acces to Justice)


Awal krisis global melanda dunia tahun 1997,

United Nation mencatat bahwa terdapat 70%dari 1,3 milyar jumlah penduduk miskin dunia

adalah kaum perempuan. 7 (tujuh) tahun pascakrisis moneter 1997/1998, tepatnya tahun 2004,organisasi buruh internasional (ILO) mencatatterdapat 550 juta pekerja miskin didunia yangpenghasilannya dibawah US $ 1 perhari. Dari jumlahtersebut, 60% atau sekitar 330 juta adalah kaumperempuan. Apa makna keadaan tersebut bagidunia ketiga?

Dapat diartikan bahwa ada upaya-upayasistematis dinegara-negara dunia ketiga, termasukIndonesia, terjadinya perampasan daya kemampuan(capability deprivation) manusia dan atau kelompokmasyarakat, sehingga membuat manusia dan ataukelompok masyarakat tersebut masuk dalamlingkaran (circle) kehidupan yang memiskinkan,dimiskinkan/dimarginalkan secara sosial, budaya,ekonomi dan politik. Lantas, apakah yang kamimaksudkan perampasan daya tersebut? Yaitu sebuahproses penguasaan sistemik yang dijalankan olehkekuatan ekonomi dan politik atas (1) hak dan dayasosial-ekonomi, (2) daya politik, dan (3) dayapsikologis warga negara.

Secara indikator, ‘perampasan daya’ tersebutdapat dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yakni: (1) Indeks kemiskinan manusia (angkakedalaman dan keparahan kemiskinan), (2) Jumlahpenduduk yang meninggal di bawah usia 40 tahun,

(3) Lama sekolah dan tingkat buta-huruf orangdewasa, (4) Akses masyarakat pada infrastruktursosial dasar (akses pada air bersih, sanitasi,pelayanan kesehatan, layanan pendidikan, danperumahan layak huni), (6) Jumlah balita kuranggizi, jumlah kelahiran dan kematian ibu hamil, (7)Akses masyarakat pada sumberdaya ekonomi dan(8) Akses pada keadilan (access to justice).

Pada kesempatan ini Kami ingin mengupas secararingkas inovasi kelompok masyarakat sipil dan parapemangku kepentingan dalam mengembangkansistem akses kaum marginal dan atau access to jus-tice pada kaum perempuan.

Adalah PEKKA (Program PemberdayaanPerempuan Kepala Keluarga) yang digagas KOMNASPEREMPUAN Indonesia tahun 2000 yang inginmendokumentasikan kehidupan janda di wilayahkonflik, seperti di Aceh, dimana para perempuanberjuang untuk memperoleh akses sumberdaya agardapat mengatasi persoalan ekonomi dan traumamereka. KOMNAS PEREMPUAN bekerjasama denganPusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW)yang saat ini menjadi salah satu stakeholder Stra-tegic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA).

Data Susenas tahun 2007 menunjukkan bahwajumlah rumah tangga yang dikepalai perempuanmencapai 13,60% atau sekitar 6 juta rumah tangga.Dan pada tahun 2010 Badan Pusat Statistik (BPS)mendata jumlah Perempuan Kepala Keluargameningkat menjadi 14% atau sekitar 9 juta rumah

Paving the Way for Access to Justice

In the beginning of the global crisis of 1997,the United Nations noted that 70% ofthe 1.3 billion of world’s poor are women. 7(seven) years after the monetary crisis

of 1997/1998, International Labor Organization(ILO) noted that there are 550 million people inpoverty in the world whose income is belowU.S. $ 1 per day. Of these, 60% orabout 330 mil l ion are women. What isthe meaning of that situation for the third world?

This means that there are systematicdeprivation of the pople’s capacity and societyin those third world countries, includingIndonesia, thus make them fit into the circle thatimpoverish life, impoverished/marginalized

social ly, culturally, economically andpolitically. Seizure of power is a systemic con-trol process executed by the economic and po-l it ical power on (1) r ights and socio-economic power, (2) political power, and (3) thepsychology of citizens.

‘Seizure of power’ indicators can beseen in the daily life of the community, namely: (1) the human poverty index (number of depthand severity of poverty), (2) The number ofdeath under the age of 40, (3) school period andlevels of adult literacy, (4)public access to ba-sic social infrastructure (access to clean water,sanitation, health services, education services,and l ivable housing), (6) the number

Innovation

9


tangga dari jumlah penduduk miskin di Indonesia.Mendasari pada kenyataan statistik tersebutdigagaslah upaya pemberdayaan kaum perempuankhususnya perempuan kepala keluarga dari aspekpemberdayaan hukum perempuan sebagai salah satuinstrumen pengembangan access to justice kaumperempuan. Lokasi program mencakup di 14 Provinsisebagai berikut:1. Aceh: Kab. Aceh Bireun, Kab. Aceh Barat Daya,

Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Aceh Timur,Kab. Aceh Jaya, Kab. Singkil, Kab. Aceh Selatan,dan Kab. Nagan Raya.

2. Jawa Barat: Kab. Cianjur, Kab. Subang, Kab.Sukabumi, Kab. Karawang.

3. Nusa Tenggara Timur: Kab. Flores Timur.4. Sulawesi Tenggara: Kab. Buton.5. Kalimantan Barat: Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya6. Jawa Tengah: Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kab. Brebes7. Nusa Tenggara Barat: Kab. Lombok Barat, Kab.

Lombok Tengah.8. Maluku Utara: Kab. Halmahera Utara9. Sumatera Utara: Kab. Asahan10. Sumatera Selatan: Kab. Ogan Komering Ilir11. Jawa Timur: Kab. Bangkalan12. Sulawesi Selatan: Kab. Bone13. Sulawesi Utara: Kab. Bolaang Mongondow14. Bali

Program yang dimulai sejak Mei 2010 inibertujuan untuk meningkatkan keberdayaan kaum

perempuan atas akses dan kontrolnya terhadappenegakan hukum dan keadilan. Secara khusus pro-gram ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatankapasitas kaum perempuan antara lain untuk:1) Mengembangkan dan memperkuat pemimpin-

pemimpin dan kader-kader perempuan sehinggamampu memfasilitasi masyarakat di wilayahnyadalam proses penyadaran kritis terhadappenegakan hak dan keadilan.

2) Mengembangkan pusat informasi, pelatihan danpelayanan hukum

3) Mengembangkan forum masyarakat danpemangku kepentingan (multi-stakeholder fo-rum) di tingkat wilayah untuk memfasilitasipenyelesaian persoalan hukum dan ketidakadilandi masyarakat.

of malnourished children under five, the num-ber of births and maternal mortality, (7) publicaccess to economic resources, and (8) Accessto justice.

This article will explore the innovation of civilsociety groups and stakeholders in developingthe access system for marginal people and oraccess to justice to women.

PEKKA (Empowerment of Women HeadedHouseholds Program) that was initiated byKomnas Perempuan Indonesia ( IndonesiaWoman’s National Commission) in 2000 who wantsto document the lives of widows in conflict ar-eas, such as in Aceh, where women struggle togain access to resources in order to solve theireconomic problems and trauma. KomnasPerempuan Indonesia collaborated with Women’sDevelopment Resource Center (PPSW) which is

currently one of the stakeholders of StrategicAlliance for Poverty Alleviation (SAPA).

Susenas (national census) data in 2007 showedthat the number of female-headed householdsreached 13.60%, or about 6 million households.And in 2010 the Central Body for Statistics (BPS)recorded the number of Women Headed House-holds increased to 14%, or about 9 million house-holds of the poor population in Indonesia. Basedon that statistical reality, women empowermentwas initiated as one of the access to justice in-strument for women. The program’s locations arein the following 14 provinces:

1. Aceh: Aceh Bireun Districk, Aceh BaratDayaDistrick, Aceh Besar Districk, PidieDistrick, Aceh Timur Districk, Aceh JayaDistrick, Singkil Districk, Aceh Selatan Districk,and Nagan Raya Districk

Pemberdayaan hukum perempuan sebagai salah satuinstrumen pengembangan access to justice kaumperempuan. Ilustrasi: Koran Jakarta

Inovasi

10


4) Mengembangkan sistem pendokumentasian danpublikasi serta pengembangan kurikulum/materihukum.

Dalam perjalanannya, sebagaimana LaporanAkhir Seknas PEKKA tahun 2010, bahwa programinovatif ini difokuskan pada 3 program strategisyakni:1. Peningkatan kesadaran kristis kaum perempuan

meliputi aspek:a. Penyadaran kritis PEKKA terhadap persoalan

ketidakadilan, yang dilakukan oleh parale-gal pendamping komunitas memberikanmuatan pengetahuan bagi kelompokdampingan (anggota PEKKA) secara intensifuntuk memahami akar persoalan yangmenyebabkan berbagai hal ketidak-adilan haksecara hukum, kekerasan (secara fisik danekonomi), dan diskriminasi hal seacarapolitik.

b. Peningkatan pemahaman dan pengetahuanPEKKA terhadap hukum. Anggota PEKKA danmasyarakat diajak untuk mengenali berbagaiaspek kehidupan termasuk sistem hukum In-donesia dan relasi kuasa yang mereka hadapiagar dapat melakukan suatu perubahan

melalui pelatihan dan diskusi di tingkatkelompok hingga tingkat kecamatan.

2. Peningkatan untuk meningkatkan akses

keadilan, mencakup:

a. Pengembangan Kelas-kelas hukum. Kegiatanini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkankapasitas kaum perempuan atas kesadarandan pengetahuan serta informasi atas hak-hak perempuan secara hukum danmasalahnya.

b. Pengembangan Paralegal. Kegiatan inidimaksudkan sebagai upaya penumbuhan danpengembangan kader hukum perempuan.Selain merupakan strategi keberlanjutan pro-gram access to justice, kegiatan ini jugadimaksudkan untuk mendampingi kaumperempuan dalam penyelesaian masalahnyasecara litigasi dan non litigasi.

c. Klinik HukumKegiatan ini dimaksudkan untuk memberikandampingan dan konsultasi hukum bagiPerempuan (PEKKA) yang mengalami kasuskekerasan baik secara fisik, psikis danekonomi. Klinik hukum ini bekerja samadengan lembaga bantuan hukum di daerah.

2. West Java: Cianjur Districk, Subang Districk,Sukabumi Districk, Karawang Districk

3. East Nusa Tenggara: East Flores Districk4. Southeast Sulawesi: Buton Districk5. West Kalimantan: Pontianak City, Kubu Raya Districk6. Central Java: Batang Districk, Pemalang

Districk, Brebes Districk7. West Nusa Tenggara: West Lombok Districk,

Central Lombok Districk8. North Maluku: North Halmahera Districk9. North Sumatera: Asahan Districk10. South Sumatera: Ogan Komering Ilir Districk11. East Java: Bangkalan Districk12. South Sulawesi: Bone Districk13. North Sulawesi: Bolaang Mongondow Districk14. Bali

The program which began in May 2010 aimsto increase the empowerment of women to ac-cess and control over law enforcement and jus-tice. This program is specifically intended as aneffort to increase the capacity of women, amongothers, to: 1) Develop and strengthen leadersand cadres of women so as to facilitate the pub-lic in the territory in the process of criticalawareness of the enforcement of rights and jus-tice. 2) develop an information center, trainingand legal services 3) Develop a public forum and

stakeholders (multi-stakeholder forum) at theregional level to facilitate the settlement of le-gal issues and injustices in society. 4) Develop asystem of documentation and publications andcurriculum development / law materials.

PEKKA and community members are invited to recognizethe various aspects of life including the legal system ofIndonesia and the power relations that they face in orderto make a change through training and discussion at thegroup level to the district level. Photo: Wordpress

Innovation

11


d. Rumah Aman Berbasis KomunitasKegiatan ini terkait dengan klinik hukum,dimana pemyediaan rumah amandimaksudkan sebagai upaya perlindungankorban selama penyelesian kasus hukumkhususnya kasus KDRT yang sedang diprosesbaik secara litigasi maupun non litigasi.Pengembangan rumah aman berbasiskomunitas ini merupakan bagian dari upayamembangun kepekaan dan solidaritas sosialatas ketidak-adilan sosial bagi kaumperempuan korban KDRT. Perlindungan sosial

secara kolektif ini dapat memberikan danatau menjamin rasa aman bagi korban.

e. Pengembangan Informasi, Media danPemberdayaan Hukum.Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upayapengembangan instrumen kerja peningkatankapasitas pengetahuan perempuan. Fokuskegiatan ini adalah memproduksi manualpendidikan dan media informasi berupaperaturan perundang-undangan dan berbagaikeberhasilan kaum perempuan dalam advo-cacy hukum.

f. Penguatan dan pengembangan jaringan multistakeholder forum.Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upayapenciptaan ruang baru untuk menggalangsolidaritas dan atau kepekaan sertapelembagaan komitmen para pemangkukepentingan dalam penegakan hukum bagikaum perempuan secara adil dan atau tanpadiskriminasi. Forum pemangku kepentinganini terdiri dari aparat penegak hukum,pemerintah daerah, dinas-dinas/instansiterkait dengan penegakan hukum dankeadilan, Lembaga Swadaya Masyarakat,organisasi dan tokoh masyarakat yang

A stated on PEKKA’s Final Report, this inno-vative program focused on three strategic pro-gram which are:

1. Increasing women’s critical awareness

a) Critical awareness of the problems of in-justice, which is done by community para-legals that provide content knowledge forassistance groups (PEKKA members) inten-sively to understand the root causes thatlead to many things like the injustice ofthe law, violence (physical and economic),and political discrimination.

b) Increasing PEKKA’s understanding andknowledge on the law. PEKKA members andcommunity are invited to recognize thevarious aspects of life, including the legalsystem of Indonesia and the power rela-tions that they faced, in order to make achange through training and discussion atthe group level to the district level.

2. Improving access to justice

a) The law classes developmentThis activity is intended as an effort to in-crease women’s capacity for awarenessand knowledge and information onwomen’s rights and legal problems.

b) Paralegal development

This activity is aiming to develop femalecadre on law. Aside from being theprogram’s sustainability strategy, this ac-tivity is also aiming to assist in solving theproblem of women in litigation and nonlitigation.

c) Legal clinicThis activity is intended to provide legalassistance and consultation for Women(PEKKA) who experienced physical, psycho-logical, and economic violence. This legalclinic is in collaboration with the regionallegal aid.

d) Community-Based Safe HouseThis activity is related to the legal clinic,which is a safe house becomes victims’ pro-tection during case processes, especiallydomestic violence cases that are on liti-gation and non litigation process. Devel-opment of community-based safe house isa part of efforts to build a sense of socialsolidarity and the social injustice towomen victims of domestic violence. Col-lective social protection can provide orguarantee security for victims.

e) Development of Information, Media and Le-gal Empowerment.This activity is aiming as an effort to de-

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ilustrasi: Republika

12

Inovasi SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012

mempunyai peran, tugas dan kepedulianterhadap penegakan hukum dan keadilan bagiperempuan dan masyarakat miskin sertakelompok marginal lainnya. Kegiatan utamaprogram strategi mencakup:1. Dialog Hukum Multi Stakeholder Forum dan

Masyarakat2. Pengembangan dan Pertemuan Forum

Koordinasi Multi Stakeholder Forumg. Advokasi untuk perubahan Kebijakan dan Tata

Nilai yang Lebih AdilKegiatan ini dimaksudkan sebagai upayaadvokasi hukum ditingkatan Nasional danLokal secara non litigasi. Kegiatan advocacyantara lain:a. Advokasi di tingkat Nasional. Kegiatan ini

difokuskan pada (1) pengembangan danatau perluasan akses PEKKA danmasyarakat miskin terkait hukum dalamberperkara secara prodeo. Dan (2)fasilitasi penyediaan sidang keliling.Gagasan ini didiskusikan dengan

Mahkamah Agung khususnya DirektoratJenderal Badan Peradilan Agama sebagailembaga Negara yang berwenangmemfasilitasi proses peradilan agamauntuk mengalokasikan dana prodeo dansidang keliling di kantor Pengadilan Agama(PA).

b. Advokasi di tingkat lokal. Kegiatan inidimaksudkan sebagai upaya penataanadministrasi legal warega khususnyaperempuan. Fokus kegiatan adalahfasilitasi pembuatan Akta Kelahiran secaragratis.

Lesson learn InnovationApa yang digagas oleh PEKKA dan para pemangku

kepentingan penegakan hukum di atas, adalahsebuah kegiatan yang strategis dan patut menjadiinspirasi kita semua dalam meningkatkanperlindungan hak-hak kaum perempuan dalamkehidupan sosialnya. Jika mengacu pada data

velop working instrumen of women’s ca-pacity building. The focus of this activityis to produce educational manuals andmedia information in the form of legis-lation and the various successes ofwomen in legal advocacy.

3. Strengthening and developing stakeholder.This activity is aiming to create new spacefor solidarity and sensitivity as well as in-stitutionalization or commitment of thestakeholders in law enforcement for womento be treated fairly and without discrimi-nation. Stakeholder forum consists of lawenforcement personnel, local government,NGOs, organizations and community lead-ers who have a role, task and concern forlaw enforcement and justice for womenand the poor and other marginal izedgroups. The main activities of the programare:a. Multi Stakeholder and community dia-

logue on lawb. Multi Stakeholder Forum Development

and Meeting4. Advocacy for policy change and More Fair

Values. This activity is intended as a legaladvocacy effort in non-litigation. Advocacyactivities, among others are:a. Advocacy at the national level

This activity is focused on (1) the devel-

opment and expansion of access of PEKKAand poor people related with law. And(2) facilitating the provision of itinerantcourt. This idea is discussed by the Su-preme Court in particular the Director-ate-General of the Religious Board as theauthorized State agency to facilitate the

13

InnovationSAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012

statistik UN, ILO dan BPS di awal tulisan ini,sesungguhnya perlindungan hak kaum perempuandan masyarakat marginal menjadi sangat krusial danmenentukan dalam meningkatkan keberdayaankaum perempuan. Itu artinya dapat ditarik pelajaranbaik dari gagasan inovatif PEKKA ini. Diantaranyaadalah:1. Sesungguhnya melawan pemiskinan dan atau

perampasan daya , baik daya sosial-ekonomi,daya politik, dan daya psikologis melalui strategipenguatan akses atas keadilan hukum (access tojustice) menjadi sebuah keniscayaan.

2. Pelembagaan komitmen para pemangkukepentingan hukum untuk penguatankeberdayaan kaum perempuan khususnyaperempuan kepala keluarga menjadi hal yangstrategis dan efektif untuk menghormati,melindungi dan memenuhi hak-hak keadilanhukum perempuan tanpa diskriminasi.

3. Inovasi access to justice yang digagas PEKKA danpara pemangku kepentingan keadilan hukumtidak saja menjadi ruang baru dan cara baru

dalam pemberdayaan hak dan kapasitas kaumperempuan melainkan sebagai wujud pemenuhanhak-hak dasar kaum perempuan sebagaimanatelah diatur dalam konstitusi negara.

4. Partisipasi politik perempuan dalam keseluruhanproses melawan pemiskinan selain melaluijabatan politik di parlemen dan pemerintahan,juga dapat dilakukan melalui penegakan dan atauadvocacy keadilan hukum baik bagi kaumperempuan maupun untuk masyarakat marginal.

5. Keberdayaan perempuan dalam status sosialapapun secara bermartabat dan tanpadiskriminasi merupakan pilar utama dalammemutus rantai kemiskinan bangsa danpenegakan hukum yang memenuhi rasa keadilanrakyat secara hakiki.Sebagai penutup tulisan singkat ini, saya

mengutip nasehat pendiri republik kita Bung Hatta“bangsa Indonesia yang bersatu, sejahterakehidupannya, demokratis penyelenggaraannegaranya, dan negara ini bukan saja sebuah negarahukum, tetapi juga sebuah negara Kultural.” �

process of religious courts to allocatefunds without cost and traveling in thetrial court office of Religious Affairs (PA).

b. Advocacy at the local levelThis activity is intended as a legal ad-ministrative restructuring efforts for so-ciety, especially women. The focus of thisactivity is the facilitation of the issuanceof birth certificates for free.

Innovation lesson learned

What was initiated by PEKKA and law en-forcement stakeholders above, is a strategicactivity that should inspire us all in improvingthe protection of the rights of women in so-cial life. If referring to UN statistics, the ILOand BPS at the beginning of this paper, the realprotect ion of the r ights of women andmarginalized people to be very crucial and de-cisive in increasing women’s empowerment.This means that some lessons can be drawnfrom this PEKKA innovative ideas. Among themare:

1. Fighting for impoverishment and deprivationof resources, both social and economicpower, political power, and psychologicalresources through the strengthening of ac-cess to legal justice (access to justice) is anecessity.

2. Institutionalization of stakeholder commit-ment to strengthening legal empowermentof women, especially female heads of house-hold becomes a strategic and effective wayto respect, protect and fulfill the rights ofwomen’s legal justice without discrimina-tion.

3. Innovation initiated access to justice andstakeholders PEKKA legal justice is not onlya new space and new ways of empoweringwomen’s rights and capacity but as a mani-festation of the fulfillment of basic rights ofwomen as stipulated in the constitution.

4. Political participation of women in the wholeprocess against impoverishment than throughpolitical office in the parliament and gov-ernment, can also be done through the en-forcement of law and justice or good advo-cacy for women and for marginalized com-munities.

5. Empowerment of women in any social statuswith dignity and without discrimination is amajor pillar in the nation to break the chainsof poverty.

In closing this brief article, I quoted the ad-vice of the founders of our republic Bung Hatta“Indonesian people unite, live a prosperous life,the democratic organization of the country, andthe country is not only a lawful nation, but alsoa cultutal nation.” �

Data

14

Pemberdayaan EkonomiPerempuan Pelaku Usaha Mikro &Kecil: Peluang Dalam UpayaPenanggulangan kemiskinan


Grafik 1:

ISU pemberdayaan perempuan pelaku usaha kecildan mikro menjadi isu yang sangat strategis ketikasemua pihak melihat usaha kecil sebagai potensibesar penyangga ekonomi rakyat. Hal ini tidak dapatdipungkiri, bahwa berkembangnya kegiatan ekonomipinggiran merupakan bentuk nyata dari upaya

perempuan miskin dan rakyat marginal untuk dapatbertahan hidup. Peran perempuan dalammenjalankan usaha kecil tidak dapat dianggap tidakada. Menurut data statistik tahun 2010, sebanyak3.013.450 tenaga kerja perempuan bergerak di IMK(industri mikro dan kecil). Angka ini hanya berbedasedikit dari jumlah tenaga kerja laki-laki yangbergerak di IMK. Tenaga kerja laki-laki yang bergerakdi IMK menurut data BPS tahun 2010 sebanyak3.433.810. Perbandingan persentase tenaga kerjaperempuan dan laki-laki yang bergerak di sektor IMKdapat dlihat dalam grafik 1.

Fakta lain yang harus kita sadari adalah bahwaperempuan telah banyak memberikan sumbanganperekonomian keluarga dan negara, baik sebagaipekerja maupun pengusaha. Berbagai sumbanganperempuan yang tercermin dari kiprahnya dalam

THE issue of women’s empowerment in micro andsmall businesses becomes strategic when allparties see small businesses asa potential economic support of the people. It can-not be denied, that the development of ”sideline”economic activities is a clear form of the efforts ofpoor women and marginalized people to survive.The role of women entrepreneurs cannotbe considered insignificant. Because according to2010 statistics, a total of 3.01345 million womenworkers engaged in the MSI (micro and small indus-tries). These figures differ only slightly from thenumber of male workers engaged in the MSI. Malelabor force engaged in MSI according to CBS in 2010is as much as 3.43381 million. Comparison of the

percentage of women workers and men who en-gaged in this sector is represented in The Chart 1.

Another fact that we have to realize is thatwomen have substantially contributed to the

Economic Empowerment ofWomen in Micro & SmallEnterprises: Opportunities inPoverty Alleviation Efforts

Chart 1:


15

Grafik 2:

Sumber: BPS

perekonomian. Berdasarkan hitungan statistik dapatdilihat sebagai berikut:� Perempuan dan Ketenagakerjaan

1) Terjadi peningkatan jumlah tenaga kerjaperempuan lima tahun terakhir, yang berartisumbangan perempuan dalam perekonomian Negarajuga semakin besar.

2) Laporan ILO tahun 2009 menunjukkanperkembangan yang meningkat dalam kurun waktulima tahun terakhir ini. Keadaan ini terkait denganadanya kemajuan yang signifikan menuju kesetaraangender dari segi partisipasi angkatan kerja danlapangan kerja. Hal tersebut ditunjukkan dalamtabel.

3) Kesenjangan gender dalam partisipasiangkatan kerja juga menyempit sebesar 4,4 poin.Persentase antara tahun 2004 dan tahun 2008,seperti tampak dalam tabel 1.

4) Fakta tentang tenaga kerja perempuantersebut juga berarti bahwa perempuan semakinbanyak yang berkiprah dalam kegiatan ekonomi. Halini dimungkinkan salah satunya karena adanyapeningkatan kualitas kemampuan perempuan,terutama dari peningkatan jenjang pendidikan.� Perempuan dan Produktivitas

1) Jumlah pekerja perempuan yang bekerja disektor informal lebih besar dibandingkan denganpekerja laki-laki.

2) 60 persen dari 85,4 juta tenaga kerja di sektorUKM adalah perempuan

3) Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan53,04%.

4) Kemampuan perempuan untuk mengem-bangkan kepemimpinan usaha adalah sebesar 5,17(skala 1-7; 1=terburuk; 7=terbaik).

5) Diperkirakan, triliunan dana telah dikelolaoleh perempuan melalui berbagai programpemerintah: tahun 2009, pemerintahmengalokasikan dana sebesar Rp 4,303,220,676,744melalui Program Simpan Pinjam untuk Perempuan(SPP), dengan tingkat pengembalian 94%, atau Rp.2,768,312,228,834 untuk pokok pinjaman, dan Rp.459,050,897,233 untuk bunga pinjaman.

family’s and the state’s economy, bothas workers and employers. The various contribu-tions of women as reflected in their work in theeconomy can be seen below:� Women and Employment

1) An increase in the number of women’s em-ployment within the last five years, which meansthat the contribution of women in the State’seconomy is rising.

2) ILO reports in 2009 showed significant progressover the last five years. This situation is related tothe presence of significant progress towards gen-der equality in terms of labor force participation andemployment as shown in The Table 1.

3) The gender gap in labor force participation isalso narrowed by 4.4 percentage points between2004 and 2008, as shown in The Table 2.

4) A fact about women’s employment also meansthat more and more women take part in economicactivities. This is possible partly due to an increasein the quality of women’scapabilities, primarily from increased levels of edu-cation.� Women and Productivity

1) The number of women in the formal employ-ment sector is larger than men.

2) 60 % of the 85.4 million work forces in themicro sectors are women.

3) The participation rate of female work force is53.04%

4) The ability of women to develop leadership isat 5.17 points in a scale of 1-7

5) It is estimated that billions of Rupiahs havebeen managed by women through various Govern-ment programs. In 2009 alone, the government haveallocated Rp. 4,303,220,676,744 through the Savingsand Loans for Women program (SPP), with a returnedrate of 94% or Rp. 2,768,312,228,834 for the princi-pal loan, and Rp. 459,050,897,233 in interests.

Graphic 2:

Sumber: BPS


16

Tabel 1:

Selain berkiprah sebagai pelaku ekonomi,perempuan memiliki berbagai kelebihan yangdapat menunjang kiprahnya tersebut. Beberapakelebihan perempuan tersebut antara lain:

� Kekuatan Perempuan (peluang yang berasaldari dalam pribadi)

1) Lingkungan hidup dan fisik perempuanmembentuk perilakunya cenderung berprinsipfeiminin. Ciri feminin dominan dalam menjalinrelasi dengan sesama.

2) Kemampuan mendengarkan dan mengin-

formasikan sesuatu yang disesuaikan dengantindakan untuk menanggapinya (komunikatoryang baik).

3) Kemampuan memperhatikan danmempelajari hasil tindakan, meskipun tanpaumpan balik (terbentuk dari kebiasaanmelakukan pekerjaan rumah tangga tanpamendapat imbalan).

4) Kemampuan menyesuaikan tindakanterhadap situasi yang mewujudkankebijaksanaan.

5) Kemampuan mempertemukan ide yang

Aside from being economic actors, women havemany advantages that can support their contribu-tion. Some of the advantages of women include:� Power of Women (the opportunities that comefrom the person).

1) The environment and women’s principledfeminine behavior. Feminine qualities are an advan-tage in establishing relationships with others.

2) The ability to listen and communicate (good

communicator).3) The ability to observe and study the results of

an action, even without compensation (formed fromthe habit of doing housework voluntarily).

4) The ability to adjust an action to certainsituations that embodies wisdom.

5) The ability to accommodate contradictingideas, thus able to find a solution to the problem.

6) The ability to accept situations and knowl-

Table 1:


17

Tabel 2:bertentangan, sehingga mampu mencari solusiuntuk menyelesaikan masalah.

6) Kemampuan menerima situasi danpengetahuan dengan lebih mementingkan isinyadaripada bentuk luar.

7) Mampu bertoleransi terhadap kekurangandan keraguan, sehingga membentuk sikap penuhpengampunan.

8) Kemampuan berpikir panjang dalammembuat pertimbangan karenamemperhitungkan nalar dan rasa (intuisi).

9) Kemampuan memecahkan masalah secararealistis, tidak bertele-tele.

10) Kemampuan merengkuh dan memeliharadunia, sebab perempuan hidup dalam dunianyasendiri.

11) Kemampuan mencintai dan memelihara.

� Kesempatan Perempuan (peluang yangberasal dari luar pribadi)

1) Berkembangnya kesadaran kaum laki-lakitentang paham feminisme, yang berarti merekabersedia menghargai dan memberi kesempatankepada perempuan untuk berkembang secarapribadi.

2) Makin banyak perempuan yang sadar akanpotensinya, sehingga muncul pemimpinperempuan di hampir semua bidang .

3) Terbukanya kesempatan bagi perempuanuntuk meningkatkan pengetahuannya melaluiberbagai jalur pendidikan.

4) Ada jalinan kerjasama yang makin luas bagiperkembangan perempuan, sehingga perempuanmakin percaya diri bahwa mereka tidak sendiri.

Menilik sumbangan dan kelebihan yangdimiliki perempuan, maka sudah sepantasnyajika pemberdayaan ekonomi perempuan harusterus di lakukan. Selain itu, beberapa

edge, and are more concerned with content thanthe outer form.

7) Being able to tolerate shortcomings anddoubts, thus forming a forgiving attitude.

8) The ability to think deep because it takesinto account considerations of reason and sense (in-tuition).

9) The ability to solve problems realistically,and not beat around the bush.

10) The ability to embrace and nurture theworld, because women live in a world of her own.

11) The ability to love and nurture.

v Women’s Opportunity (external opportuni-ties)

1) The growing awareness of feminism meansmen appreciate and gives opportunity for womento develop themselves.

2) More and more women are aware oftheir potential, so there is an emergence of womenleaders in almost all areas.

3) Availability of opportunities for women toincrease their knowledge through various educa-tional routes.

4) There is an extensive network of coopera-tion for the development of women, making women

more confident knowing that they are not alone.Looking into the contributions and advantages

of women, it is appropriate to continue the eco-nomic empowerment of women. In addition, thefollowing arguments will further strengthen thedecision of why we need to empower women, andbecome a point of reference. Among others are:� Marginalized women as economic actors, in

terms of structural inequality that causes women

Table 2:


18

pertimbangan berikut ini tentang mengapa kitaperlu melakukan pemberdayaan ekonomiperempuan, dapat menjadi bahan telaah kitabersama. Antara lain adalah:

� Perempuan terpinggirkan (termar-jinalisasikan) sebagai pelaku ekonomi, terkaitdengan ketidaksetaraaan struktural yangmengakibatkan perempuan mengalamiketidaknyamanan secara ekonomi dibandingkanlaki-laki.

� Pemberdayaan ekonomi juga berkontribusiterhadap pengurangan kekerasan berbasis gen-der, meningkatkan kesempatan perencanaankeluarga, dan memperlambat penyebaran HIV/AIDS. Perbaikan kondisi ekonomi perempuanmembuka peluang untuk keluar dari hubunganyang bersifat eksploitasi di lingkungan rumahkarena mereka tidak lagi tergantung secaraekonomi atas pasangannya.

� Terdapat hubungan positif dengankesehatan dan pendidikan anak.

� Jika perempuan diberi kesempatan untukmandiri secara ekonomi, maka ia tidak hanyamembantu dirinya untuk keluar dari kemiskinan,tetapi juga keluarganya, karena pendapatan yangdiperoleh oleh perempuan berkeluarga yangbekerja, peruntukannya sebagian besar adalahuntuk kebutuhan hidup keluarganya ((Women re-invest 90% of their income in their families andcommunities, compared to men who reinvestonly 30% to 40% of their income. (MadeleineAlbright, former US Secretary of State)

PenutupMelihat sumbangan dan peran Perempuan

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil bagi perekonomiandi Indonesia, sesungguhnya kiprah dan perananmereka patut selalu didukung dan ditingkatkan.Upaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usahadalam melakukan peningkatan peran merekamasih harus terus diupayakan dan ditingkatkan,karena masih banyak permasalahan yang dihadapiperempuan pelaku usaha mikro dan kecil dalammelaksanakan kegiatan usahanya. Beberapamasalah utama yang harus segera diatasi dandicarikan jalan keluarnya bersama adalah:1. Kebijakan yang ada belum diterapkan dengan

baik. Penyebab belum diterapkannya kebijakanini perlu dijajaki lebih mendalam, apakahkebijakan tersebut tidak bisa diterapkankarena aturan turunannya tidak ada, ataukahkarena para pelaksana kebijakan tersebutbelum menerapkan dengan baik, ataukahkebijakan tidak bisa diterapkan karena tidakada sanksi.

2. Belum maksimalnya peran para pihak.3. Masih adanya kendala yang berasal dari diri

perempuan pengusaha mikro dan kecil, yakni:masih kurangnya kemampuan mereka dalammelakukan pemasaran produknya, hal ini padaumumnya dikarenakan produk mereka kurangdapat bersaing dengan produk yang dihasilkanoleh pengusaha menengah dan besar (tidakmemenuhi standar mutu); tidak menguasaiteknologi. �

to become economically unstable compared tomen.

� Economic empowerment also contributes to thedecrease of gender related abuse, the spreadof HIV/AIDS, and the increase of family plan-ning. The improvement of women’s economi-cal state gives them a chance to avoid exploit-ative relationships at home since they will beless dependent on their spouse.

� There is a positive correlation with health andeducation of children.

� If women are given a chance to be indepen-dent economically, then they will not only behelping themselves to leave poverty, but alsotheir family, because the incomes women re-ceive are mostly reinvested into their family.((Women reinvest 90% of their income in theirfamilies and communities, compared to menwho reinvest only 30% to 40% of their income.(Madeleine Albright, former US Secretary ofState)

ConclusionSeeing the contributions and roles of women in

the fields of Micro and Small Enterprises forIndonesia’s economics, their effort truly needs tobe supported and encouraged by us. The govern-ment effort, society, and private sector in encour-aging role of women should be continuously car-ried out due to the remaining problems faced bythe women. Some of the problems that needs tobe resolved are as follows:1. The policies available are not carried out ef-

fectively. The cause of this needs to be lookedinto.

2. The role of the stakeholders are not executedoptimally.

3. The difficulties faced by the entrepreneurswhere thei are unable to market their goodsand are inferior in terms of quality comparedto their bigger rivals and inability to accessproduction technologies. �

SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 News from SAPA

19

Peluncuran Indeks Kesejahteraan Rakyat

Dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah 2010–2014 Pemerintah telah

menetapkan arah kebijakan pembangunan In-

donesia dalam lima tahun kedepan adalah

“terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan

berkeadilan”. Untuk mencapainya pemerintah telah

pula menetapkan 3 (tiga) sasaran pembangunan

nasional yakni; (1) Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

mencakup bidang; ekonomi, pendidikan, kesehatan,

dan pangan, (2) Perkuatan Pembangunan Demokrasi

mencakup bidang; kualitas demokrasi, dan (3)

Pembangunan Keadilan/Hukum mencakup bidang;

Penegakan hukum. Secara spesifik pemerintah

menggunakan triple track strategy yakni pro poor, projob dan pro growth.

Dalam kaitan dengan Pembangunan KesejahteraanRakyat, dimensi kesejahteraan tidak dapat dilihat hanyadari satu dimensi semata misalnya dari dimensi ekonomisaja atau dimensi kesehatan saja. Kenyataan dilapanganmenunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhanekonomi yang diraih oleh pemerintah setiap tahunnyatidak berbanding lurus dengan peningkatankesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perludirumuskan suatu pengukuran yang dapat melihatsecara komprehensif tentang kesejahteraan yang dapatmenjadi acuan dari pemerintah dan pemerintah daerahdalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Selama ini, untuk melihat kemajuan dan mengukurkualitas kesejahteraan rakyat, Pemerintahmenggunakan data yang dikeluarkan BPS secara reguler

yang diperoleh melalui Susenas, indeks kedalaman dankeparahan kemiskinan, indeks pembangunan manusia,indeks mutu hidup, kerentanan sosial, dan PDRB, yangmasing-masingnya memiliki kelemahan.

Mendasari pada hal tersebut Pemerintah Indonesiamelalui Kementerian Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat bekerjasama dengan Komite Kemitraan Indo-nesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (KKI-PK) dandidukung oleh The Ford Foundation menyusun sebuahinstrumen pengukuran kesejahteraan rakyat yangdisingkat IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat).Instrumen ini melihat kualitas kesejahteraan rakyatsecara holistik dan berbasis pada hak-hak dasar wargasebagaimana diamanahkan dalam konstitusi Negarakita. Secara khusus, IKraR melihat pada 3 dimensi, yaitudimensi keadilan ekonomi (kesempatan kerja/hak ataspekerjaan), keadilan sosial (kualitas hidup masyarakat),dan demokrasi (keadilan hukum dan kedaulatan warga).

Sebagai rangkaian kegiatan ini, telah dilaksanakanberbagai konsultasi publik di beberapa daerah,diantaranya adalah Kota Banda Aceh, Kota Kupang, KotaTasikmalaya dan Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagai rangkaian kegiatan ini dimulai dengankonsultasi publik nasional IKraR yang dilaksanakan dikantor Kementerian Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat pada tanggal 15 Desember 2011. Acara yangdihadiri oleh Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsidari D.I. Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, ProvinsiNusa Tenggara Timur dan juga Wakil Bupati/WakilWalikota selaku Ketua TKPK Kabupaten/Kota dari Wakil

The Launch of IKRaR (People’s Welfare Index)

In the 2010-2014 Mid-Term Development Plan, the

Government stated that the direction of Indonesia’s

development in the 5 upcoming years is “to achieve

a prosper, democratic, and just Indonesia.” To reach

these goals, the Government targets 3 national devel-

opment areas, which are; (1) Development of People’s

Welfare in economics, education, health, and food se-

curity, (2) Strengthening of Democratic Development;

(3) Development of Justice in law enforcement. Spe-

cifically, the Government is applying the triple track

strategy namely pro-poor, pro-job and pro-growth.

In regards to the Development of People’s Welfare,

the dimension of welfare cannot only be seen from one

dimension alone. The reality found in the field shows

that the positive annual economic growth does not di-

rectly relate to the welfare of the people. Due to that,

a measuring instrument needs to be formulated that

can comprehensively show the real picture of welfare

and can then become a basis for the Government’s

development planning and budgeting.

Al this time, the Government utilizes data from theCentral Body of Statistics to project a picture of wel-fare, through their regularly executed Susenas datagathering projects. The information contained inSusenas among others are the severity and depth ofpoverty, Human Development Index, living quality in-dex, social vulnerability, and regional government in-come, each with their own strength and weaknesses.

Based on these conditions, the Government, throughthe Coordinating Ministry for People’s Welfare in col-laboration with Indonesian Partnership Committee forPoverty Alleviation (KKI-PK) and the support of FordFoundation, designed an instrument to measurepeople’s welfare called the People’s Welfare Index(IKRAR). This instrument looks into the welfare qualityof the people holistically and accounting basic rightsas mandated by the Constitution of Indonesia. Specifi-cally, IKRAR looks into 3 dimensions of welfare, namelythe Economic Justice Dimension (job opportunities/rights to employment), Social Justice Dimension

News from SAPA

20


Walikota BandaAceh, WakilWalikota Kupang,Wakil BupatiSerdang Bedagai,Wakil BupatiGunungkidul, danWakil BupatiLombok Tengah.Dengan disaksikanoleh para wakil

ketua TKPK Daerah, dilaksanakan pulapenandatanganan naskah perjanjian kerjasama(MoU) antara Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat dengan The Ford Foundationterkait dengan implementasi IKraR dan replikasi pro-gram SAPA. Penandatanganan naskah MoU tersebutdilakukan oleh Mr. Martin Abregu selaku Director ofHuman Rights and Governance - The Ford Founda-tion dan Drs. Hadi Santoso, M.A., Asisten DeputiUrusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran -Kedeputiaan Bidang Koordinasi PenanggulanganKemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pada tanggal 21 Maret 2012, Menteri KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat, meluncurkan IKraR. Hasilperhitungan IKraR disajikan sejak tahun 2008 – 2010.Secara nasional, nilai IKraR menunjukkan tren kenaikan.Pada tahun 2008 berada pada posisi 48,12; pada tahun2009 pada posisi 50,26; dan pada tahun 2010 pada posisi

52,33. Dengan memasukkan 22 indikator, hasil dari IKraRdiharapkan dapat memberikan kontribusi dalammengukur dan atau mengawal implementasi kebijakanpembangunan dengan menempatkan masyarakatsebagai subjek dalam pembangunan, menjadi tolok ukurdalam perencanaan, implementasi, monitoring, danevaluasi kebijakan, serta menjadi acuan seluruhpemangku kepentingan (stakeholders) untuk bekerjademi meningkatkan kesejahteraan rakyat. IKraR dapatmenjadi tolok ukur keberhasilan implementasikebijakan pembangunan ekonomi bangsa jangkapanjang sebagaimana tertuang dalam dokumenMasterplan Percepatan dan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Melalui IKraR ini, kita dapat melihat bahwa yangterpenting bukan seberapa tinggi pertumbuhan ekonomiyang harus kita capai, tetapi seberapa inklusifpertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikankesempatan kerja dan berusaha dalam jangka panjang,terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, danmenjamin berjalannya nilai-nilai demokrasi secaraprosedural sehingga dapat meningkatnya kualitaskesejahteraan rakyat. Sehingga tenaga kerja lebihtertarik untuk bekerja di dalam negeri. Tidak menjadiTKI. Selain itu, gambaran penting yang harus dilihatadalah kebijakan pendekatan keamanan harus lebihmelindungi dan menjamin adanya rasa aman bagikehidupan. Sehingga kasus seperti Mesuji dan Bima tidakterulang lagi. Semoga. �

(people’s living quality), and Democracy Dimension(Lawful Justice and Sovereignty).

As a part of this, a number of public consultationswere implemented in several places, among others,the city of Banda Aceh, Kupang, Tasikmalaya and thedistrict of Lombok Tengah. As a start, a national con-sultation event was done in the Coordinating Ministryfor People’s Welfare’s office on the 15th of December2012. Among the participants were Vice Governors fromthe Provinces of Yogyakarta, South Sulawesi, NusaTenggara Timur, and Vice District Heads and City May-ors from Banda Aceh, Kupang, Serdang Berdagai,Gunungkidul, and Lombok Tengah who are also Headsof the Local Coordinating Team for Poverty Alleviation(TKPKD). As a part of the event, a signing of an MOUwas carried out between the Ford Foundation and theCoordinating Ministry for People’s Welfare to accom-modate the implementation of IKRAR and the expan-sion of SAPA’s project areas. The MOU was signed bythe Director of Human Rights and Governance, Mr. Mar-tin Abregu, and the Assistant Deputy Minister for Policyand Budgeting Mainstreaming, Mr. Hadi Santoso.

On March 21st 2012, the Coordinating Ministry forPeople’s Welfare launched IKRAR. The data presentedwere based on the 2008-2010 CBS surveys. Nationally,there is a sign of growth in IKRAR. 2008’s IKRAR was

48.12, while 2009 projected 50.26, and 2012 was 52.33.By utilizing 22 indicators, IKRAR is hoped to give con-tributions in measuring, as well as in escorting devel-opment policy implementation by placing the peopleas subjects of development, to become a benchmarkin planning, implementation, monitoring, and evalua-tion of policies, as well as in becoming a reference forall stakeholders in the effort to improve people’s wel-fare. IKRAR can function as a benchmark for the suc-cess of development policy implementation in the longrun in accordance to the Masterplan of Economic De-velopment Acceleration and Expansion (MP3EI) 2011-2025.

Through IKRAR, we can see that the main focusshould not be on the level of economic growth, buthow this economic growth provides job opportunitiesin the long term, how it achieve social justice for all,and how it guarantees the integrity of democratic val-ues, so that it all supports the improvement of people’swelfare. This is so that our work force would rather optto work within our borders instead of migrating to for-eign countries. In addition, another approach in needto be focused on is in the area of security where thesense of security and the right to feel secure, so hu-manitarian crisis such as the likes of Mesuji and Bimawill not happen again, hopefully. �

Menko KesraAgung

Laksonomeluncurkan

IKraR pada21 Maret

2012. Secaranasional,

nilai IKraRmenunjukkan

trenkenaikan.

Business

Buletin SAPA Indonesia