View
215
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Management and Distribution of Geospatial Information in Indonesia
Dr. Ir. Yusuf S. Djajadihardja M.Sc.Deputi Kepala Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
Simpul Jaringan berkontribusi memfasilitasi
pemenuhan IG untuk pembangunan
Our Home Work
Lingkungan
Kedaulatan NKRI
Pemukiman
Perencanaan Wilayah
Pendidikan dan Pelatihan
Good Government
Investasi
Pengairan
Koridor EkonomiPerubahan Iklim
Infrastruktur
Bisnis
Sumberdaya AirPenyusunan Tata RUang
Penyehatan Ekosistem
Iptek
Bencana Alam
Energi
Transportasi
Pemetaan
Penataan Ruang Pesisir
Utilitas
Sumberdaya Alam
Model Kota 3D
Sustainable
Land Use
Penyusunan Tata
Guna Lahan
Zoning
Perencanaan Wilayah Pesisir
Ruang Hijau
Perkotaan Pembangunan Perkotaan
Pembangunan Zona 3D
RDTR
Kota
Perencanaan
Infrastruktur
Lepas Pantai
Future Plan of Indonesia
Pemeliharaan Jaringan Jalan
Simulasi
Kemacetan
Rehabiltasi Jaringan
JalanPerencanaan Infrastruktur
Pelabuhan
Lalulintas Udara
Sarana PedestrianPerencanaan Jalan Tol
Monitoring
Jembatan
Pemanfaatan
Infastruktur
Transportasi
INFRASTRUCTUR MANAGEMENT AND PLANING
Visualisasi Kota
Simulasi BanjirRehabilitasi dan
Rekonstruksi
Dampak Rob
Dampak Banjir
Pemetaan Kebakaran Hutan
Mitigasi Gempa
KekeringanBanjir
El Nino dan La Nina
DISASTER MITIGATION
Resiko Gempabumi
Resiko Banjir
Mobile GIS
Pemetaan Prasarana Air Bersih
Sosialisasi RTRW dan RDTR
Trekking
Pemeliharaan
Jalan
WebGIS
Infrastruktur
Survei Lapangan
Regulasi
Penyidik PNS Tata Ruang
Akuntabilitas Program
dengan pemantauan
Pelaporan
PUBLIC COLLABORATION
Pembebasan Lahan untuk
Kepentinga Umum
UU No. 4 Tahun 2011Landasan integrasi aspek keruangan dalam proses pengambilan keputusan
Dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana
dalam wilayah NKRI dan wilayah yurisdiksinya diperlukan informasi
geospasial (UU No. 4/2011)
1. Mendukung referensi tunggal untuk informasi geospasial;
2. Menjamin ketersediaan dan akses dengan akuntabilitas;
3. Mewujudkan kebergunaan ig melalui kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
4. Mendorong penggunaan informasi geospasial dalam kegiatan pemerintah dan kehidupan sehari-hari masyarakat
Tata Kelola Informasi Geospasial BerstandarKarakteristik Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang baik
a) KEPASTIAN HUKUM
berlandaskan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang memberikan kepastian hak dan
kewajiban bagi para pemangku kepentingan.
b) KETERPADUAN
dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah,
Pemerintah daerah dan setiap orang, yang harus
saling mengisi dan saling memperkuat dalam
memenuhi kebutuhan IG.
c) KETERBUKAAN
dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan
memberikan akses yang mudah kepada
masyarakat untuk mendapatkan IG
Karakteristik
Tata Kelola
Informasi
Geospasial
secara nasional
yang baik
menurut
Pasal 2,
UU No. 4/2011
Tata Kelola Informasi Geospasial BerstandarKarakteristik Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang baik
d) KEMUTAKHIRAN
disajikan dan/atau tersedia harus dapat
menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya
menurut keadaan yang terbaru.
e) KEAKURATAN
disajikan harus diupayakan untuk menghasilkan DG
dan IG yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas
sesuai dengan kebutuhan.
f) KEMANFAATAN
harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi masyarakat.
Karakteristik
Tata Kelola
Informasi
Geospasial
secara nasional
yang baik
menurut
Pasal 2,
UU No. 4/2011g) DEMOKRATIS
harus dilaksanakan secara luas dengan melibatkan
peran serta masyarakat.
Integrasi Informasi Geospasial (Vertikal Dan Horisontal) Berbagi-pakai Informasi geospasial Merupakan Langkah Awal Penataan Ruang
Sumber: Pokja Tematik
IZIN ESDM
IZIN KEHUTANAN
IZIN BPN
IZIN TRANSMIGRASI
KEBIJAKAN ONE MAP POLICYPra syarat integrasi aspek keruangan dalam
proses pengambilan keputusan
Untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi
geospasial perlu mengoptimalkan jaringan
informasi geospasial nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di
bidang IG (Perpres No. 27/2014)12
1
Reference
Standard
Geodatabase
GeoPortal
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL
Berbagi-pakai Antar Institusi Pemerintah
WALI DATA
METADATA
KATALOG
PORTAL
UNIT
KLIRING
WALI DATA
DATA
CENTER
DATA
CENTER
WALI DATA
WALI DATA
UNIT KLIRING
METADATA
DATABASE
PORTAL
UNIT KLIRING
METADATA
DATABASE
PORTAL
PENGHUBUNG
SIMPUL
JARINGAN
DATA CENTER
BIG
PROVINSI
KALTIM
METADATA
KATALOG
PORTAL
UNIT
KLIRING
UNIT
KLIRING
PROVINCEDATA
CENTER
METADATA
KATALOG
PORTAL
SIMPUL
KABUPATEN
SIMPUL
KOTA
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL
Berbagi-pakai Antar Institusi Pemerintah
WALI DATA
METADATA
KATALOG
PORTAL
UNIT
KLIRING
WALI DATA
UNIT
DINAS
BADAN
KANTOR
GEOPORTAL
NASIONAL
PROVINSI
KALTIM
UNIT
KLIRING
PROVINCEDATA
CENTER
METADATA
KATALOG
PORTAL
KKP
BADAN
BALAI
PUSAT
DATA CENTER
DIRJEN
Layanan Informasi Geospasial Citra Tegak Resolusi Tinggi
Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2012
Sumber: PPIG -BIG
AKSES SISTEM NSDI
Sistem NSDI Dalam Interaksi Dengan Pengakses
Sumber: PPIG -BIG
PIHAK JENIS AKSES IG
PENGAKSES EKSTERNAL
PENGAKSES INTERNAL
SEMUAORANG
SEMUA ORANGPENGAKSES
DENGAN HAK
PENGAKSES DENGAN HAK
KHUSUS
PSJ
Publik ○ ○ ○ ○
Internal(tanpa batasan)
× ○ ○ ○
Internal (terbatas) × × ○ ○
SJ
Internal(tanpa batas)
× ○ ○ ○
Internal(terbatas)
× × ○ ○
Rahasia × × × ○
Recommended