1

Perancangan Data Base Gerakan Dakwah Anti Korupsi

Oleh: Muhammad Hamdi

Disiapkan untuk Training Ideopolitor Khusus (Pelatihan Kader Politik Muhammadiyah)

Sabtu 26 Mei 2013Wisma Joyo, Kaliurang, Yogyakarta

2

Outline

1. Pendahuluan2. Corruption Perception Index Indonesia3. Kategori korupsi4. Peta korupsi5. Akar korupsi6. Strategi anti korupsi7. Networking elemen anti korupsi8. Roadmap dakwah anti korupsi9. Data base dakwah anti korupsi10. Menyusun data base

3

Pendahuluan

TPK

• Sistem birokrasi• SDM• Budaya

4

Pendahuluan

5

Corruption Perception Index Indonesia

Tahun Score Ranking Peringkat

2007 2,3 143

2008 2,6 126

2009 2,8 111

2010 2,8 110

2011 3,0 100

2012 3,2 118

Source: Transparancy International

Singapore 87

Brunei 55

Malaysia 49

Thailand 37

Philippines 34

Timor-Leste 33

Indonesia 32

Vietnam 31

Cambodia 22

Laos 21

Myanmar 15

(N=174)

6

Kategori korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang publik untuk kepentingan pribadi

(Transparancyi International)

Kategori korupsi:1. Kerugian keuangan negara 2. Suap-menyuap3. Penggelapan dalam jabatan4. Pemerasan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan7. Gratifikasi.

7

Peta Korupsi

Penerimaan non pajak

Belanja Barang & Jasa

Bantuan sosial

Pungutan daerah

DAU/DAK/

Dekonsentrasi

Penerimaan pajak

Birokrasi bobrok

Diolah dari http://soebandhiagus.blog.ugm.ac.id/2012/04/16/

8

Peta Korupsi

1.Penyalahgunan perizinan2.Tidak ada single data base3.Penyelewengan penyetoran

Peta korupsi

1.Penyimpangan prosedur pengadaan2. Keterbatasan akses informasi3.Penyalahgunaan sistem penunjukan langsung4.Lemahnya pengawasan5.Kurang transparan dlm perhitungan anggaran

1.Penyimpangan peruntukan2.Penggelapan3.Penyaluran fiktif

Penerimaan non pajak

Belanja Barang & Jasa

Bantuan sosial

12

3

1

2

3

9

Peta Korupsi

1.Perda yg tidak mengacu UU2.Penyalahgunaan kewenangan aparat

Peta korupsi

1.Penyelewengan, penyalahgunaan, penggelapan2. Pelaporan tidak standar3.Alokasi penggunaan tidak transparan

1.Penyelewengan dari target2.Pemerasan dg wajib pajak3.Manipulasi data4.Penyaluran fiktif5.Terjadi COI

Pungutan daerah

DAU/DAK/

Dekonsentrasi

Penerimaan pajak

45

6

4

5

6

10

Peta Korupsi

Birokrasi bobrok

Sumber internal:• Kelemahan & kegagalan sistem birokrasi• Kelemahan sistem pengawasan internal• Culture legacy

Sumber eksternal:• Kooptasi dan intervensi politik• Budaya permisive masyarakat

11

Akar korupsi

Diolah dari http://soebandhiagus.blog.ugm.ac.id/2012/04/16/

Satgas PMH 2010.

12

Strategi anti korupsi

Birokrasi bobrok

Agenda1. Perampingan birokrasi (meningkatkan efektivitas)2. Penerapan prinsip Good Corporate Governance3. Penegakan disiplin dan budaya berbasis etika4. Penerapan asas profesionalisme yang berbasis

kompetensi dan integritas dalam rekrutmen dan promosi.5. Pemberian imbalan yang sesuai kinerja dan kontribusi

masing-masing organisasi dan personil yang bekerja dilingkungan pemerintahan.

13

Strategi anti korupsi

1.Penyalahgunan perizinan2.Tidak ada single data base3.Penyelewengan penyetoran

1. Perbaikan sistem kewenangan2. Penyusunan integrated data

base3. Perbaikan sistem penyetoran

Potensi korupsi Pencegahan

1. Penyimpangan prosedur pengadaan

2. Keterbatasan akses informasi3. Penyalahgunaan sistem

penunjukan langsung4. Lemahnya pengawasan5. Kurang transparan dlm

perhitungan anggaran

1. Mendorong e-procurement2. Membentuk Unit Layanan

Pengadaan3. Penetapan HPS4. Pengaturan COI (Conflict of

Interest)5. Wistleblower system6. Transparansi dan akuntablitas

pengadaan

1.Penyimpangan peruntukan2.Penggelapan3.Penyaluran fiktif

1. Perbaikan sistem penganggaran2. Penguatan pengawasan

lembaga legislatif

Penerimaan non pajak

Belanja Barang & Jasa

Bantuan sosial

12

3

1

2

3

14

Strategi anti korupsi

1. Perda yg tidak mengacu UU 2. Penyalahgunaan kewenangan

aparat

1. Penertiban Perda2. Penindakan tegas

Potensi korupsi Pencegahan

1. Penyelewengan, penyalahgunaan, penggelapan

2. Pelaporan tidak standar3. Alokasi penggunaan tidak

transparan

1. Penindakan tegas2. Memperkuat pengawasan3. Perbaikan sistem pelaporan

1. Penyelewengan dari target2. Pemerasan dg wajib pajak3. Manipulasi data4. Terjadi COI

1. Audit perencanaan2. Transparansi dan akuntabilitas

sistem3. Menyusun Integrated data base4. Menyusun Sistem COI

Pungutan daerah

DAU/DAK/

Dekonsentrasi

Penerimaan pajak

45

6

4

5

6

15

Networking gerakan anti korupsi

16

Roadmap Dakwah Anti Korupsi

Strategy

• Transparansi • Akuntabel

• Pelayanan publik

• Perencanaan anggaran

• Pengadaan

• SDM• Infrastruktur IT• Budaya• Kepemimpinan

Wistleblower system

Perspektif Stakeholder

Ket.

Perspektif Proses internal

Perspektif fundamental Pengaturan

COI (Confilct of Interest)

Perbaikan sistem penyetoran

pendapatan non pajak

Perbaikan Sistem

kewenangan

Mendorong e-procurement

Menyempurnakan sistem pengadaan

Penyusunan integrated data base

Perbaikan sistem pengawasan internal dan

eksternal

Penindakan tegas

Memperkuat karaketer

kepemimpinan

Memperbaiki sistem

remunerasi

Perbaikan sistem layanan

publik

Menyusun Strategic Media

Planning

Menyempurnakan mekanisme pelaporan ke

publik

17

Database gerakan dakwah anti korupsi

Goverment NGO & Masy

whistleblower

Penganggaran

Pengadaan

Database

•PU•KIR•RSUD• Imigrasi•PSTP•Pertanahan

•APBD1.Penipuan

anggaran2.Menciptakan

anggaran baru3.Mark up 4.Duplikasi

anggaran5.Anggaran tdk

di rinci

•Pendidikan•Kesehatan•Bina Marga

•Hasil kajian•Eksaminasi

Publik•Laptah•Modul•Pengaduan

Strategi Gerakan Dakwah Anti

Korupsi

Transparan & akuntable

Lap. Masyarakat

18

Menyusun database (Yogyakarta)

Goverment NGO & Masy

Penganggaran

Pengadaan

Database

Strategi Gerakan Dakwah Anti

Korupsi

Transparan & akuntable

19

Q & A