PRO-ACTIVE & ANTICIPATIVE INDUSTRIAL RELATIONS

HR BOOTCAMP, 9-10 Mei 2009

AGENDA

1. STRATEGIC INDUSTRIAL RELATIONS

2. UNION PARTNERSHIP

3. DISPUTE RESOLUTION (refresh)

4. STRIKE & SLOW DOWN (refresh)

STRATEGIC INDUSTRIAL RELATIONS

Facts of IR Practices in Indonesia….

Environment of IR in Indonesia

Stable, Controlled

(Before 1998)

Dynamics, Volatile

(After 1998)

Different Perspective of IR

• It depends on ourselves on how we see and carry-out IR function

• We must excel at the activities & mechanism of IR, and additionally…

• We must put added-value on IR practice to the business

Industrial Relations on a Different Perspective

Good Corporate Governance(Legal Compliance and Code of Conduct)

Promote Corporate Reputation(Effective Internal & External Communication, Corpo rate Identity)

BusinessSustainability

Em

ploy

er o

f Cho

ice

(Goo

d E

mpl

oym

ent P

ract

ice,

C

orpo

rate

Cul

ture

, Per

form

ance

-bas

ed

Man

agem

ent,

OH

S)

Sol

id M

anag

emen

t S

truc

ture

(Int

erna

l Aud

it, R

isk

Man

agem

ent,

Cor

pora

te R

elat

ions

)

Hig

hest

Qua

lity

Pro

duct

s(G

ood

Man

ufac

turin

g P

ract

ice,

R

espo

nsib

ility

on

Mar

ketin

g)

Con

trib

utio

n to

S

ocie

ty(D

onat

ion,

Soc

iety

Em

pow

erm

ent

Pro

gram

)

Env

ironm

enta

l P

rote

ctio

n (R

espo

nsib

le E

nerg

y C

onsu

mpt

ion,

Usi

ng

Env

ironm

ent-

frie

ndly

Mat

eria

l)

Vision

Mission

Strategy

Implementation

UNION PARTNERSHIP

Industrial Relations Vision & Mission

To have a Solid & Harmonious Industrial Relations to ensure Business Competitiveness & Sustainability by pursuing competitive advantage, strengthening bipartite communication, and establishing a balanced partnership.

Values: Trust, Commitment,

Partnership

VISION

MISSION

Strategy:Good Labor Practice

(Fair Hiring Practice, Fair Compensation,

Fair Treatment, Bipartite Communication

Competitive Advantage Framework

Tools for Union-Mgt Partnership

• Monthly bipartite meeting (Union Scorecard)

• Business update by Management Team (in every 6 months)

• Informal Meeting & Dinner

• Peaceful Deadlock to avoid win-lose situation

DISPUTE RESOLUTION

Kasasi

Kepentingan Hak Antar SP PHK

Mediasi

Bipartit

Konsiliasi

Arbitrase

PengadilanNegeri

√ √ √ √

√ √ √

√

√√

√√

- Pertama

- Terakhir

- Pertama - Pertama

- Terakhir

- Pertama

Terakhir TerakhirM A

√

Perselisihan Hubungan Industrial & Mekanisme Penyelesaiannya

Perselisihan Hak

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat

adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja,

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan Kepentingan

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan

kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau

perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak

adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan

oleh salah satu pihak.

Perselisihan Antar Serikat Pekerja

Perselisihan antar serikat pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan

serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya

persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban

keserikatpekerjaan.

UU NO. 2 Tahun 2004

PERSELISIHAN

SELESAI

PERJANJIANBERSAMA

DIDAFTAR

SELESAI

AKTE PERDAMAIAN

TIDAK SELESAI

DISETUJUIANJURAN

DITOLAK

SELESAI

PERJANJIANBERSAMA

SELESAI

PERJANJIANBERSAMA

TIDAK SELESAI

INSTANSI KETENAGAKERJAAN

PENCATATAN

MENAWARKAN PILIHAN

PENYELESAIAN

TIDAK SELESAI

ANJURANDISETUJUI

DITOLAK

DIDAF TAR

TIDAK SELESAI

PUTUSAN

EKSEKUSI

DITOLAKPERMOHONAN PEMBATALAN

PUTU SAN

PERTAMA:

- PHK

- HAK

ACARA BIASA

ACARA CEPAT

TERAKHIR:

- KEPENTINGAN

- ANTAR SP

B

I

P

A

R

T

I

T

MEDIASI

KONSILIASI

ARBITRASE

MAHKAMAH

AGUNG

PENGADILAN

NEGERI

KEPEN-TINGAN

PHK

H A K

ANTAR SP

DITOLAK

DISETUJUI

KASASISELA

UU NO. 2 Tahun 2004

PERSELISIHAN

SELESAI

PERJANJIANBERSAMA

DIDAFTAR

TIDAK SELESAI

DISETUJUIANJURAN

DITOLAK

SELESAI

PERJANJIANBERSAMA

TIDAK SELESAI

INSTANSI KETENAGA KERJAAN

PENCATATAN

MENAWARKAN PILIHAN

PENYELESAIAN

TIDAK SELESAI

ANJURANDISETUJUI

DITOLAK

DIDAFTAR

TIDAK SELESAI

PUTUSANEKSEKUSI

DITOLAK PERMOHONAN PEMBATALAN

PERTAMA:

- PHK

- HAK

TERAKHIR:

- KEPENTINGAN

- ANTAR SP

B

I

P

A

R

T

I

T

MEDIASI

KONSILIASI

ARBITRASE

MAHKAMAH

AGUNG

PENGADILAN

NEGERI

KEPEN-TINGAN

PHK

H A K

ANTAR SP

DITOLAK

DISETUJUI

KASASIPUTUSAN

ACARA BIASA

ACARA CEPAT

SELA

SELESAI

AKTE PERDAMAIAN

SELESAI

PERJANJIANBERSAMA

BIPATRIT

PENGUSAHAPEKERJA /

SERIKAT PEKERJA PERSELISIHAN

BIPATRIT

Max. 30 Hari (Ps. 3 (2))SEPAKAT TIDAK SEPAKAT

PERJANJIAN BERSAMA

Didaftarkan ke PHI padaPN setempat

Akta BuktiPendaftaran

Perjanjian Bersama

RISALAH PERUNDINGAN

RISALAH PERUNDINGAN

UU NO. 2 Tahun 2004

MEDIASI

InstansiKetenagakerjaan

Setempat

2 Pilihan Penyelesaianakan ditawarkan

Konsiliasi Arbitrase

Jika TidakMemilih

Mediasi

Paling lama 30 hari Mediator akan mengeluarkan Anjuran

(Pasal 15)

SepakatTidak Sepakat

PHIPERJANJIAN BERSAMA

Akta BuktiPendaftaran

Perjanjian Bersama

Didaftarkan ke PHI padaPN setempat

UU NO. 2 Tahun 2004

KONSILIASI

PERJANJIAN BERSAMA

Akta BuktiPendaftaranPerjanjianBersama

Didaftarkan ke PHI pada PN setempat

Konsiliasi

Paling lama 30 hariKonsiliator akan

mengeluarkan Anjuran(Pasal 25)

SepakatTidak Sepakat

PHI

InstansiKetenagakerjaan

Setempat

2 Pilihan Penyelesaianakan ditawarkan

Arbitrase

Jika TidakMemilih

Mediasi

UU NO. 2 Tahun 2004

ARBITRASE

Tidak Sepakat

InstansiKetenagakerjaan

Setempat

2 Pilihan Penyelesaianakan ditawarkan

KonsiliasiArbitrase

Jika TidakMemilih

Mediasi Paling lama 30 hari Arbiter akan mengeluarkan Anjuran

(Pasal 40)

Sepakat

MAPERJANJIAN BERSAMA

Akta Bukti PendaftaranPerjanjian Bersama

Didaftarkan ke PHI padaPN setempat

UU NO. 2 Tahun 2004

PERBANDINGAN PENGATURAN

Mediator Konsiliator Arbiter Pengadilan HI M AUraian

Status

Sifatpenyelesaian

PNSSwastaterdaftar

Swastaterdaftar

- Hakim karir (PNS) - Hakim Ad-Hoc

(Swasta)

- Hakim karir (PNS) - Hakim Ad-Hoc

(Swasta)

Wajib bilatdk memilih

Sukarela Sukarela Wajib Wajib

Kewenangan

Hasil akhir

- Kepentingan- Hak- Antar SP- PHK

- Kepentingan- Antar SP- PHK

- Kepentingan- Antar SP

Pertama: - Hak- PHKTerakhir:

- Kepentingan- Antar SP

Perjanjianbersama

atauanjurantertulis

Perjanjianbersama

atauanjurantertulis

Aktaperdamaian

atauputusanarbitrase

Putusan Putusan

Terakhir: - Hak- PHK• Penundaan

arbitrase

Permintaanpenyelesaian

Kesepakatantertulis

Tertulis/lisan Kesepakatantertulis

Gugatan Kasasi

Mediator Konsiliator Arbiter Pengadilan HI M AUraian

Waktu 30 hari 30 hari 30 hari50 hari30 hari

Wilayah kerja Tidak diaturSeluruhIndonesia

Ditempatpekerja

PN tempatpekerja

SeluruhIndonesia

Hak ingkar Tidak ada Tidak ada Ada Tidak ada Tidak ada

Bentukpersidangan

Tidak diatur Tidak diatur Tertutup Terbuka Tertutup

Adanya kuasa Tidak diatur Tidak diatur Dibolehkan Dibolehkan Dibolehkan

Jumlahpetugas

Tidak diatur Seorang ataulebih

Seorang ataulebih

Tiga orang Tiga orang

PERBANDINGAN PENGATURAN (Cont..)

Sepakat

Berselisih

Majikan

Ditolak

P4D

Bipartit

Gagal

Ditolak

Keputusan Anjuran

Serikat Buruh

Diterima

Banding

Keputusan

Diterima

Serikat Buruh

Keputusan

Serikat Buruh

P4P

Serikat Buruh

Penyelesaian

Arbitrasi Keputusan Disahkan P4P

Pemerantaraan

Anjuran

Diterima

PB Selesai

UU NO. 13 Tahun 2003

Mediator Konsiliator Arbiter

Beriman dan bertakwa Beriman dan bertakwa Beriman dan bertakwa

WNI WNI WNI

Pendidikan S1Pendidikan S1Pendidikan S1

Berbadan sehatBerbadan sehatBerbadan sehat

Berwibawa, jujur, adil danberkelakuan tidak tercela

Berwibawa, jujur, adil danberkelakuan tidak tercela

Menguasai per-UU-an ketenagakerjaan

Menguasai per-UU-an ketenagakerjaan

Menguasai per-UU-an ketenagakerjaan

Syarat lain ygditetapkan menteri

Syarat lain ygditetapkan menteri

Umur 45 tahun Umur 45 tahun

Berpengalaman5 tahun

Berpengalaman5 tahun

Cakap melakukantindakan hukum

Hakim Ad-Hoc

Beriman dan bertakwa

WNI

Pendidikan S1

Berbadan sehat

(Sarjana hukum utk MA)

Berwibawa, jujur, adil danberkelakuan tidak tercela

Umur 30 tahun

Berpengalaman5 tahun

Setia kepada Pancasiladan UUD45

PERANTARA PERSELISIHAN Hubungan Industrial

STRIKE & SLOWDOWN

Source: Ditjen Industrial Relations, Ministry of Manpower (www.nakertrans.go.id)

Labor Strikes (2001-2006)

0

100

200

300

400

500

600

700

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Year

Lost

of d

ays/

Num

ber o

f la

bor i

nvol

ved

(000

)

Days lost Labor involved

0

20

40

60

80

100

120

140N

um

ber

of

term

inat

ed w

ork

ers

(000

)

2001 2002 2003 2004 2005

Year

Number of terminated workers (2001-2005)

Source: Ditjen Industrial Relations, Ministry of Manpower (www.nakertrans.go.id)

Penanganan Mogok Kerja• UU No 13/2003 (Pasal 137 s/d 149)• KEPMENAKER No.232/MEN/2003:

AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TAK SYAH

• Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003:– Oleh karenanya pelaksanaan hak

mogok yang dilakukan denganmenganggu keamanan dan ketertibanumum, mengancam keselamatan jiwadan harta benda milik perusahaan ataupengusaha, orang lain atau masyarakatataupun mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja dengan caramelanggar hukum tetap dapat dikenaiSanksi Pidana seperti yang diaturdalam KUHP (antara lain Buku KeduaKUHP Bab. VII Tentang Kejahatanyang Membahayakan KeamananUmum Bagi Orang atau Barang,

Penanganan Mogok KerjaPerselisihan

START

Bipartit tingkat perusahaan

Sukses? PBya

Didaftar END

Mogok Lock-out

Sah Tidak Sah

Normative

Non Normative

Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan:bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atau dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PHI Perdata Pidana

END END

Seekor tiram berjemur diri dipantaidengan kedua kulitnya yang terbuka

lebar, tatkala seekor bangaumenghampiri dan mematuk dagingnya,

tiba-tiba sang tiram mengatupkandirinya, sambil menjepit paruh panjang

sang bangau.

Tidak satupun yang ingin mengalah.Akhirnya seorang nelayan mendekati

dan menangkap keduanya.

PEPATAH CHINA