DemocracyMuhammad Ichsan Kabullah, S.IP., MPA

Cara Pandang

Cara Pandang

Cara Pandang

Demokrasi

Communist PerspectiveMarx & Engels: The state is nothing

but a machine for the oppression of one class by another. Democracy of majority is more power full than democracy of minority.

Lenin democracy for the vast majority of the people and suppression by force, i.e. exclusion from democracy, of the exploiters and oppressors of the people. People democracy is a special form of democracy fulfilling the functions of proletarian dictatorship.

Capitalism PerspectiveDemocracy is political aspect in

capitalism ideology. There are a few other aspects such as: liberalization & free market (economic aspect).

Big country have a double standard to implementing democracy.

Not every country are acceptable with democracy.

Constitutional DemocracyConstitutional Government =

Limited government = Restrained Government,

A rechtsstaat components is: human rights, separate/ distribution of power, wetmatigheid van bestuur, administration court.

The rule of law components is: supremacy of law, equality before the law, guarantee of human rights.

Reprsentative Democracy The requirements for a representative system

compared with direct democracy are these:1. public policy is made by representatives of

the people and not by the people themselves;2. These representatives are elected by citizens

typically grouped into units called constituencies;

3. as is the case in a democracy, all adult citizens, with only rare exceptions, are allowed to vote for representatives, and all citizens have one vote;

4. representatives are accountable for their actions to those who elect them—their constituents—and can be replaced by them at the next election.

Political DevelopmentMuhammad Ichsan Kabullah, S.IP., MPA

History & DefinitionIn power analysis, we must look structure,

distribution and implementation. It can be a presents a negative impacts for instance ethnic, gender, etc.

Power created by government, people and other institutions. Because of that political development have a purpose to improving people capacity (participation, empowerment)

There are some definitions about political development: political modernization, political changing, and political development/ pengembangan.

Pengertian Lucian W PyePrasyarat politik bagi pembangunan

ekonomiCiri kehidupan masy industriModernisasi politikOperasionalisasi negara-bangsaPembangunan adm & hukumMobilisasi & partisipasi massaPembinaan kehidupan demokrasiStabilisasi & perubahan yg teraturMobilisasi & kekuasaanProses perubahan sosial yg multidimensional

Pengertian Claude E WelchModernisasi politik dalam memahami

suatu proses pembangunan dalam bidang politik.

Terdapat 3 karakteristik pokok:1. Peningkatan pemusatan kekuasaan

negara yg dbarengi dg melemahnya kekuasaan dlm pangsa tradisional;

2. Diferensiasi & spesialisasi lembaga2 politik, dan

3. Peningkatan partisipasi politik publik dlm politik.

Pengertian samuel huntingtonAspek dari modernisasi, jd modernisasilah yg menciptakan lahirnya pemb. Politik

Kategori besar dlm memahami pemb politik:

1. Mobilisasi sosial, proses yg dpt mengalihkan & mengakibatkan terkikisnya komitmen tradisional mengenai suatu situasi, pd saat itu ada ksempatan utk utk mengembangkan pola baru yg mengandung perubahan nilai, sikap, mental&prilaku ke arah yg lebih baik

2. Pembangunan ekonomi, menunjuk pd adanya pergeseran&perubahan kemampuan masy. Dlm hal perekonomian.

Menyeruaknya modernisasi mesti dkristalisasi:

3. Modernisasi pol, melibatkan adanya rasionalisasi kekuasaan, pergantian pejabat politik tradisional, etnis, keagamaan, kekeluargaan oleh kekuasaan nasional yg bsifat egaliter, legal-formal&sekuler

4. Pemb. Politik yg melibatkan diferensiasi fungsi politik&pengembangan struktur sbg pelaksanaan seluruh fungsi.

Good Governance

Government

Civil Society

Private Sector

Political Development Strategic (Jim Ife & Frank Tesoriero)

Internal Eksternal

Peningkatan Kesadaran

Pengorganisasian

Aksi Sosial

ConflictMuhammad Ichsan Kabullah, S.IP., MPA

Dalam perkembangannya terdapat dua aliran dalam prespektif teori konflik. Pertama, adalah aliran pemikiran Marxian yang pijakan utama aliran ini adalah teori konflik kelas Karl Marx. Karl Marx yang melihat terjadinya perbedaan kelas antara kelas pemilik modal dan kelas yang didominasi akibat kepemilikan modal dan alat produksi (properti). Aliran ini dalam perkembangannya juga turut mempengaruhi pemikiran Ralf Dahrendorf (konflik dalam masyarakat industri), Lewis A. Coser (konsep standar polemik dalam proses konflik), Randal Collins (konsep sosiologi konflik mikrostruktural) dan pada era saat ini adalah pemikiran Jurgen Habermas (teori kritikal) sebagai pijakan lahirnya teori tindakan komunikatif.

Aliran pemikiran kedua dinamakan Non Marxian. Aliran ini bersumber dari Talcot Parson yang memperkenalkan pendekatan struktural fungsional. Pendekatan ini turut pula mempengaruhi Georg Simmel dan Max Webber. Kesimpulan bacaan ini didapat pada Jonathan H. Turner. The Structure of Sociological Theory, Wadsworth Publishing Company, California, 1991

Lewis A Coser, konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi dimana, pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka

Hugh Mial, konflik adalah suatu ekspresi heterogonitas kepentingan nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan

Soerjono Soekanto istilah konflik dapat disamakan dengan pertentangan dan pertikaian. Pertentangan atau pertikaian (selanjutnya disebut “pertentangan” saja) adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman dan/ atau kekerasan

Dahrendorf mengasumsikan konflik selalu ada dimanapun dan apapun bentuk lingkungan masyarakatnya. Lebih jelas lagi, Dahrendorf menyatakan bahwa konflik di masyarakat dapat dipahami dengan asumsi dasar antara lain:

1. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan perkataan lain, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.

2. Setiap masyarakat mengandung konflik dalam dirinya, atau dengan perkataan lain, konflik adalah merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.

3. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.

Posisi yang kontradiktif ini dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung diantara posisi-posisi itu. Pertentangan ini terjadi dalam situasi dimana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan.

Semua rumusan pengertian konflik tersebut terlihat bahwa sesungguhnya setiap konflik berawal dalam sebuah proses. Selanjutnya terdapat beberapa karakteristik dalam sebuah konflik yakni konflik merupakan proses sosial yang lazim terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam setiap proses sosial, interaksi memungkinkan akan terjadinya konflik. Karakteristik lainnya adalah konflik dapat dipahami sebagai pertentangan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik dimana masing-masing pihak akan berusaha untuk menang dan mengalahkan pihak lain dengan berbagai cara. Selain itu konflik juga dicirikan dengan perebutan objek yang sama oleh pihak-pihak yang bertikai karena nilai objek yang bersifat terbatas.

Pola

Jenis

Biaya

Aktor

Dampak

Eskalasi

Magnitude

Akselerasi

Konflik

Posisi mendominasi

Posisi didominasi

Finner & Castlle

Nasionalisme

Sosial Demokrat

Islam

Tradisionalisme Jawa

Komunis

Masyarakat SipilMuhammad Ichsan Kabullah, S.IP., MPA

KonsepsiPenamaan istilah masyarakat sipil

sesungguhnya beragam di Indonesia. Ada pakar yang mendefinisikan sebagai masyarakat madani, ada juga yang mengembalikan maknanya kepada istilah awal yakni civil society.

Penggunaan istilah civil society pertama kali dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi eropa sampai abad ke-18 pengertian civil society dianggap sama dengan negara yakni suatu kelompok/ kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain.

Jadi istilah-istilah seperti koinonia politike, societas civilis, societe civile, buergerliche gesellschfat, civil society dan societa civile dipakai secara bergantian dengan polis, civitas, etat, staat, state dan stato.

Pada paruh abad ke-18 terminologi ini mengalami pergeseran makna dimana pengertian antara negara dan civil society sebagai dua buah entitas yang berbeda.

Perubahan makna ini dipengaruhi oleh proses pembentukan social (social formation) dan perubahan struktur politik di eropa sebagai akibat enlightenment dan modernisasi. Para pemikir yang membedakan definsi dimasa ini antara lain Adam Ferguson, Johann Forster, Tom Hodgkins, Emmanuel Sieyes dan Tom Paine.

Fase Perkembangan Civil Society

• CS=S• Cicero1 • CS/S

• Ferguson,dkk2Antitesis dimana CS

mesti memiliki kemandirian dan perbedaan posisi sedemikian rupa

3CS perlu dikontrol

dengan pembatasan,

penyatuan dan aturan.

4 Dimensi kemandirian dan pluralitas5

Menurut Alexis de’ Tocqueville yang dikutip AS Hikam civil society dapat diartikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan: voluntary, self-generating, self-supporting, kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Civil society di Indonesia?

Secara historis, kelembagaan civil society telah muncul ketika proses transformasi akibat modernisasi terjadi dan menghasilkan pembentukkan sosial baru yang berbeda dengan masyarkat tradisional. Akar-akar civil society di Indonesia bisa dirunut dari zaman kolonial dimana terjadi perubahan sosial ekonomi dengan diperkenalkannya konsep kapitalisme dan merkantilisme. Hal ini mendorong pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi dan pendidikan modern yang tanpa disadari sebagai gerakan “penyadaran” bagi kaum elite pribumiyang bercirikan terbentuknya organisasi sosial modern diawal abad ke-20.

Aktor Utama

Government

SocietyPrivate Sector

Terima Kasih

ichsan_kabullah@yahoo.com

This model of ‘‘civil society’’—not as voluntary self-help, or communityaction, or a ‘‘non-governmental’’ public sphere, but as a cluster of institutionssynonymous with the functioning of a law-making, law-enforcing, and law-abidingstate